RPA SEMESTER I TA 2021

BAB IV - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

BAB IV
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. SIMPULAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER I

Secara umum pelaksanaan APBN di wilayah Kalimantan Selatan sangat terpengaruh oleh kondisi
yang timbul akibat perubahan kebijakan dan regulasi sebagai konsekuensi adanya pandemi covid-19.
Pola penyerapan akumulatif belanja semester I tahun 2021 secara nominal lebih tinggi dibandingkan
dengan semester I tahun 2020 (yoy), walaupun secara persentase mengalami penurunan sebesar 3,14
persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. Pagu belanja yang dianggarkan
dalam DIPA tahun 2021 sebesar Rp12,79 triliun, terealisasi sebesar Rp4,99 triliun atau 39,01 persen.
Sedangkan pada semester I tahun 2020, dari Rp11,06 triliun pagu belanja, terealisasi sebesar Rp4,66
triliun atau mencapai 42,14.

Untuk alokasi Belanja Kementerian/Lembaga yang ditetapkan sebesar Rp9,10 triliun, pada
semester I 2021 terealisasi sebesar Rp3,70 triliun atau 40,64 persen, sudah melebihi target yang
diharapkan sebesar 40 persen. Realisasi pada belanja K/L ini justru mengalami kenaikan sebesar 3,53
persen (yoy) jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2020 yang hanya sebesar
37,11 persen.

Dari sisi jenis belanja, realisasi Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos masih
dibawah target sebesar 40 persen. Belanja Modal hanya terealisasi sebesar 32,07 persen, Belanja
Barang terealisasi 35,72 persen dan Belanja Bansos sebesar 39,70 persen. Apabila ditinjau dari sumber
dana, untuk realisasi yang berasal Rupiah Murni sampai dengan semester I melebihi target diatas 40
persen, berbeda dengan realisasi belanja selain Rupiah Murni, baik Pinjaman Dalam/Luar Negeri,
Hibah, PNBP dan BLU, seluruhnya berada dibawah 40 persen.

Realisasi belanja Program PEN dan belanja prioritas K/L yang menjadi perhatian khusus
pemerintah juga masih dibawah target 40 persen. Dari Rp854 miliar pagu program PEN yang
dialokasikan untuk 5 K/L, sampai dengan semester I 2021, terealisasi Rp336 miliar atau 39,36 persen
atau sedikit dibawah target 40 persen. Penyelenggaran fungsi Perlindungan Sosial, fungsi Kesehatan
dan fungsi Ekonomi yang diharapkan di masa pandemi ini, realisasi sampai dengan semester I 2021
belum signifikan sesuai harapan dengan besaran realisasi masing-masing fungsi perlindungan sosial
sebesar 29,53 persen, kesehatan sebesar 31,48 persen dan ekonomi sebesar 34,86 persen.

Dari sisi penilaian IKPA, sampai dengan semester I 2021, secara umum capaian IKPA pada
menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian sebesar 92,13, namun menurun apabila dibandingkan
dengan capaian periode yang sama tahun 2020 sebesar 94,36 (yoy). Beberapa indikator yang perlu
mendapat perhatian untuk perbaikan pada semester II adalah Deviasi Halaman III DIPA (89,97),
Capaian Output (70,68), Pengembalian/Kesalahan SPM (85) dan Perencanaan Kas (90). Perbedaan
antara halaman III DIPA Petikan dan realisasi anggaran juga masih fluktuatif dengan perbedaan paling
besar terjadi di bulan Januari, April, dan Juni.

4.2. SIMPULAN ANALISIS MASALAH

Masalah utama dalam pelaksanaan anggaran semester I pada satker lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Kalimantan Selatan adalah realisasi belanja yang rendah pada Belanja Barang dan Belanja
Modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi dua

46

BAB IV - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal menjadi
penyebab utama yang paling dominan, terutama jika ditinjau dari perspektif regulasi dan kebijakan.
Penyusunan kebijakan penganggaran yang dilakukan secara mendadak, sebagai respon terjadinya
pandemi Covid, telah menimbulkan kesulitan dalam tatanan implementasi.

Sejumlah permasalahan diantaranya proses revisi DIPA terpusat yang memakan waktu lama,
jadwal kegiatan yang terhambat dan harus diundur, adanya alokasi pagu dana untuk kegiatan baru
yang belum ada petunjuk teknis serta perubahan nomenklatur yang membutuhkan penyesuaian
administrasi untuk mendukung kegiatan satker yang juga membutuhkan waktu yang lama.

Selain itu, dari perspektif keadaan diluar kendali dengan kondisi pandemi covid-19 yang tidak
menentu turut berpengaruh khususnya kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan secara tatap
muka banyak yang ditunda atau dibatalkan. Akibat sejumlah pembatasan aktivitas sosial, penerimaan
satker yang mengelola PNBP juga tidak mencapai target. Satker tidak memiliki Business Continuity Plan
yang memadai apabila timbul keadaan darurat. Tidak menentunya perubahan iklim juga menghambat
kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat yang menunggu musim tanam tiba.

Adapun kendala internal satker adalah keterlambatan proses lelang dan perikatan/kontrak.
Apabila ditinjau dari perspektif kemampuan unit terkait, permasalahan timbul karena lemahnya
koordinasi dan kemampuan SDM satker dalam proses pemenuhan administrasi. Namun demikian,
sebagian adalah penyebab ikutan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal sebagaimana yang telah
disebutkan sebelumnya.

Penyebab permasalahan utama yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran semester I tahun
2021 akan disampaikan menjadi 2 bagian yaitu bagian pertama menyampaikan simpulan dan
rekomendasi secara kasuistis dengan sebaran satuan kerja K/L terkait dan bagian ke dua
menyampaikan simpulan dan rekomendasi secara strategis.

a. Keterlambatan proses Lelang dan Kontrak
Keterlambatan proses lelang dan perikatan/kontrak merupakan alasan klasik yang selalu

muncul hampir di setiap tahun anggaran. Umumnya terdapat pada satker yang memiliki Belanja
Modal. Keterlambatan ini disebabkan kesalahan perencanaan, kesalahan pencantuman akun
belanja pada dokumen penganggaran dan tidak adanya referensi barang pada e-catalogue yang
sesuai dengan spesifikasi dan lain sebagainya. Permasalahan ini terjadi di satker SNVT PJSA,
BPOM, BPTU Pelaihari dan Poltekkes Banjarmasin. Sampai dengan akhir Juni 2021, proses lelang
sudah dilaksanakan, dan pelaksanaan kegiatan akan dilanjutkan pada semester II.

Rekomendasi:

1. Satker diminta untuk melakukan perencanaan dengan lebih baik dan terukur terutama
menghindari kesalahan pencantuman akun pembebanan pada dokumen anggaran.

2. Melaksanakan lelang sedini mungkin saat RKA K/L definitif sudah ditetapkan sehingga
pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan di awal tahun.

3. Apabila barang yang sesuai spesifikasi tidak terdapat dalam e-catalogue, satker agar segera
melakukan lelang terbuka, tanpa menunggu perkembangan dari e-catalogue.

4. Satker agar membuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang terukur dan realistis dengan
melibatkan rekanan terkait sehingga target penyelesaian pekerjaan dapat lebih jelas dan
terukur.

47

BAB IV - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

b. Pagu dana yang tidak terserap
Permasalahan kelebihan alokasi pagu dana disebabkan adanya kegiatan yang

berhenti/tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi covid-19. Permasalahan ini terjadi pada
beberapa kegiatan satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel dan kegiatan
penyelenggaraan haji 2021 yang batal dilaksanakan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Kalsel. Selain itu, pada satker KPU, ada kecenderungan penggunaan dana hibah yang lebih
diutamakan untuk keperluan operasional dibandingkan dengan dana operasional rutin yang
bersumber dari RM DIPA. Terjadi pada seluruh satker KPU di Kalsel yang menyebabkan realisasi
belanja barang sangat rendah. Akibat kebijakan realokasi, beberapa satker juga memperoleh
penambahan dana di pertengahan tahun sehingga realisasi juga masih rendah seperti pada satker
Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan BPOM.

Rekomendasi:

1. Satker agar melakukan realokasi/pengalihan anggaran ke pusat atau realokasi pada kegiatan-
kegiatan yang masih berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.

2. Untuk Satker KPU agar melakukan penyerapan sesuai dengan peruntukan anggaran masing-
masing sumber dana. Sisa dana hibah yang tidak terserap sesuai naskah perjanjian agar segera
dikembalikan ke Pemerintah daerah setempat.

c. Proses Revisi DIPA terpusat untuk realokasi dan refocusing anggaran yang terlalu lama
Perubahan kebijakan yang dinamis akibat pandemi covid-19 menyebabkan adanya

kebijakan realokasi dan refocusing belanja dengan proses revisi DIPA yang dilaksanakan secara
terpusat (DJA) dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini menyebabkan tertundanya
pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan juga sulit dilakukan. Permasalahan ini terjadi hampir
di seluruh satker dan berakibat tingginya risiko terjadinya pagu minus.

Rekomendasi:

1. Satker agar melakukan mitigasi risiko sedini mungkin sebagai langkah antisipasi terjadinya
pagu minus. Satker diminta melakukan pengawasan dan segera melakukan pemutakhiran
data ke Kanwil DJPb.

2. Mengingat pelaksanaan penghematan/refocusing anggaran sangat sering terjadi pada tahun
ini, maka Kantor Pusat DJPb agar dapat melakukan relaksasi penilaian IKPA untuk indikator
revisi dan halaman III DIPA, sehingga satker tidak perlu dibebani pengajuan revisi ke Kanwil
DJPb kembali setelah DIPA pemotongan terbit.

d. Proses persiapan prasyarat kegiatan yang belum optimal
Permasalahan kurang optimalnya persiapan satker sebagai prasyarat pelaksanaan kegiatan

masih banyak ditemukan. Hal ini disebabkan antara lain, izin kontrak tahun jamak
(multiyears)/pembukaan blokir terlambat terbit karena satker tidak segera melengkapi
persyaratan dan dokumen. Selain itu, terlambatnya Juknis Kegiatan dari eselon I, penetapan SK
pejabat perbendaharaan akibat perubahan nomenklatur, kebijakan virtual account, lahan yang
belum siap dan masalah administrasi lainnya.

Keterlambatan kegiatan multiyears terjadi di satker SNVT PJPA untuk kegiatan
pembangunan irigasi, Kanwil Bea Cukai Kalbagsel untuk kegiatan pembangunan gedung baru dan
KSOP Batulicin untuk kegiatan prasarana konektivitas laut. Keterlambatan juknis terjadi di satker
Dinas Tanaman dan Hortikultura Prov Kalimantan Selatan dan BPSDM Kominfo yang baru

48

BAB IV - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

diterima pada pertengahan tahun. Perubahan nomenklatur dari 2 satker menjadi 1 satker juga
turut memberi andil terhadap keterlambatan penerbitan SK pejabat perbendaharaan karena
adanya pergantian KPA dan PPK yang turut mempengaruhi proses perubahan rekening
Bendahara Pengeluaran menjadi virtual account (VA) juga membutuhkan waktu yang lama.
Permasalahan ini terjadi di satker Dinas TPH Provinsi Kalsel, Balai Latihan Masyarakat
Banjarmasin dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Rekomendasi:

1. Melakukan mitigasi persiapan kelengkapan dokumen untuk kegiatan yang bersifat multiyears,
sehingga administrasi untuk izin MYC dan pembukaan blokir bisa dipersiapkan lebih awal.

2. Untuk proses percepatan penyelesaian, satker diminta agar berkoordinasi dengan pihak KPPN
dan perbankan dalam rangka proses migrasi ke rekening virtual

3. Satker agar segera melakukan kegiatan yang tertunda di awal tahun dengan melakukan lelang
dan perikatan.

4. Terkait pembebasan lahan, Satker telah disarankan untuk berkoordinasi dengan pemda
setempat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak.

e. Pelaksanaan kegiatan yang tertunda atau mundur dari jadwal yang telah direncanakan
Permasalahan jadwal kegiatan yang tertunda lebih banyak disebabkan oleh faktor

eksternal satker. Penyebabnya antara lain, adanya kegiatan yang diblokir pada awal tahun oleh
negara donor hibah, pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh pihak lain (Balai P2JK dan ULP
Pusat) yang memiliki durasi waktu yang cukup lama, tempat kegiatan yang digunakan untuk
karantina pasien covid-19 dan tahap persiapan kegiatan yang masih dalam tahap konsultan
perencanaan.Permasalahan ini tersebar di beberapa satuan kerja Kementerian PUPR seperti
SNVT BWS Kalimantan II dan PJN I, Kementerian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi dan
Loka Penanganan Fasilitas Kesehatan serta satker lain yaitu Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel,
Balai Arkeologi dan Kantor Pertanahan Kab HSU.

Terhambatnya pelaksanaan kegiatan juga disebabkan adanya pembatasan mobilitas akibat
pandemi covid. Banyak kegiatan yang dapat diakomodir dengan memanfaatkan teknologi
informasi sesuai petunjuk teknis dari pusat, namun beberapa kegiatan harus dilaksanakan on site
seperti pendampingan lapangan. Permasalahan ini tersebar pada beberapa satuan kerja dengan
realisasi kategori rendah diantaranya Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan
Provinsi Kalsel, Bappeda Provinsi Kalsel, MTsN 13 HST, BLM, Balai Arkeologi, Sekretariat Daerah
dan Kantor Pertanahan Kab HSU. Selain itu, akibat adanya pembatasan, terdapat pekerjaan
konstruksi pada satker SNVT BWS Kalimantan yang disebabkan proses pengiriman instrumen
yang terhambat.

Kegiatan tertunda juga menyebabkan rendahnya realisasi untuk kegiatan dengan sumber
dana hibah dan pinjaman luar negeri, disebabkan proses negosiasi dengan negara donor
membutuhkan waktu yang lama dan kesulitan dalam melengkapi berkas eviden, sehingga satker
kesulitan untuk melakukan pencairan dana.

Rekomendasi:

1. Satker agar melakukan optimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan
mengingat pandemi covid-19 tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Selain itu, perlu
perubahan format kegiatan sebagai alternatif lain untuk pelaksanaan tugas periode TA
berikutnya.

49

BAB IV - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

2. Pada kegiatan yang memerlukan pengiriman instrumen dari luar daerah, sebaiknya
diantisipasi di awal tahun dengan mempertimbangkan kondisi pandemi saat ini.

3. Untuk dana hibah, satker perlu memberikan perhatian serius dengan melakukan koordinasi
dan konsolidasi di tingkat kementerian mengingat alokasi belanja tersebut cukup besar. Satker
juga diharapkan melakukan antisipasi berupa persiapan pelaksanaan kegiatan lebih awal.

f. Permasalahan penyaluran bantuan pemerintah dan program PC PEN
Permasalahan rendahnya realisasi untuk program belanja bantuan pemerintah dalam

bentuk bansos (akun 526XXX) dan program PC PEN disebabkan pagu anggaran baru turun pada
pertengah tahun dan data penerima bantuan yang diperoleh dari Kantor Pusat belum 100 persen.
Akibatnya satker hanya melakukan lelang sebesar jumlah data penerima bantuan dan sisanya
menyusul. Selain itu, pagu anggaran kontrak 526xxx sebesar Rp7 miliar saat ini masih berproses
di LPSE. Permasalahan ini terdapat pada satker BPTU Pelaihari dan BPPT Mandiangin. Untuk
bantuan stimulan swadaya untuk penyediaan perumahan yang realisasinya masih rendah
disebabkan hal ini merupakan kegiatan baru dan dana belum dibagikan ke satker daerah.
Permasalahan ini hanya terdapat pada satker SNVT penyediaan perumahan provinsi Kalimantan
Selatan dan masih pada proses penyelesaian.

Sedangkan pada program PC PEN khususnya yang berasal dari PHLN pada satker BPN
Kotabaru disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan dimaksud. Selama
periode semester I, permasalahan ini belum terselesaikan dan akan berdampak pada
pelaksanaan kegiatan di periode semester II 2021.

Terdapat kegiatan yang tertunda pada satker Dinas TPH Provinsi Kalimantan Selatan
berupa pemberian bantuan benih, pupuk dan obat-obatan kepada para petani. Hal ini disebabkan
pelaksanaan kegiatan menunggu waktu musim tanam tiba. Apabila pengadaan dilakukan lebih
awal tanpa mempertimbangkan faktor musim tanam, maka berpotensi menimbulkan biaya
penyimpanan dan dapat mengurangi kualitas bantuan..

Rekomendasi:

1. Satker diminta agar melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait dan membuat
database calon penerima bantuan dalam jangka waktu yang lebih panjang (misal 3-5 tahun),
selain koordinasi dengan eselon I masing-masing agar kegiatan di daerah dapat segera
dieksekusi.

2. Untuk penyaluran program bantuan pemerintah, satker dapat melakukan lelang dengan
mencantumkan jadwal pengadaan sesuai musim tanam.Selain itu, satker dapat berkoordinasi
di level eselon I apabila anggaran tidak memungkinkan direalisasikan sampai dengan akhir
tahun anggaran akibat faktor cuaca di Kalimantan yang tidak menentu, maka dapat dilakukan
realokasi pada kegiatan lainnya atau pengalihan kegiatan di daerah lain yang lebih
memungkinkan

g. Keterlambatan permintaan pembayaran tagihan
Permasalahan keterlambatan pembayaran tagihan lebih banyak disebabkan oleh faktor

eksternal satker. Banyak rekanan yang telah memberikan prestasi pekerjaan namun tidak segera
mengajukan pembayaran tagihan ke satker. Permasalahan ini terjadi di Dinas PUPR Provinsi
Kalimantan Selatan. Untuk itu satker harus meningkatkan koordinasi dengan rekanan tersebut
untuk segera menyampaikan dokumen tagihan segera setelah prestasi pekerjaan tercapai.
Kendala yang sering terjadi berikutnya adalah pelaksana teknis kegiatan yang terlambat

50

BAB IV - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

menyampaikan kelengkapan bukti pelaksanaan kegiatan ke bagian keuangan. Hal ini
menunjukkan lemahnya koordinasi di internal satker itu sendiri.

Rekomendasi:

Satker agar membuat pengawasan kegiatan, sehingga kegiatan yang telah selesai dilaksanakan
agar dikomunikasikan dengan para pelaksana teknis kegiatan.

h. Realisasi PNBP yang tidak mencapai target
Realisasi belanja yang bersumber dari PNBP sangat tergantung pada pencapaian target

pada periode berjalan. Sampai dengan semester I, beberapa satker belum mencapai target yang
telah ditetapkan antara lain BPSDMP Kominfo, LPFK dan BBTKLPP. Apabila realisasi pendapatan
PNBP baru terlaksana pada semester II sehingga pagu anggaran baru muncul di periode akhir
semester II menyebabkan satker kesulitan untuk melakukan realisasi.

Rekomendasi:

1. satker agar selalu melakukan pengawasan dan pemantauan atas realisasi penerimaan PNBP
dari targetnya. Apabila target yang direncanakan dianggap sulit untuk direalisasikan, maka
segera lakukan revisi DIPA dengan berkoordinasi dengan eselon I masing-masing.

2. Pada tahap penetapan target PNBP, unit eselon I satker berkenaan agar menyesuaikan dengan
kemampuan satker di daerah dan memperhatikan faktor pengaruh pandemi covid pada
rencana penerimaan.

i. Capaian nilai indikator IKPA yang masih rendah
Capaian IKPA untuk indikator nilai deviasi halaman III DIPA, data supplier dan capaian

output masih rendah. Hal ini disebabkan belum adanya perencanaan yang memadai, kurang teliti
sebelum mengirimkan data supplier ke KPPN dan kurangnya kedisplinan petugas terkait dalam
melakukan update progress capaian output serta kurangnya berkoordinasi dengan KPPN mitra
kerja.

Rekomendasi:

1. Meningkatkan komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menyusun rencana kegiatan
secara wajar dengan melihat daya serap satuan kerja dan target tahunan serta mengajukan
revisi DIPA halaman III pada periode awal triwulan

2. Mendorong KPA untuk lebih meningkatkan monitoring dan pengawasan kepada staf terkait
untuk selalu melakukan update progress capaian output dan mengikuti secara langsung
progress capaiannya.

3. KPPN perlu mengirimkan surat secara khusus kepada KPA yang SPM nya sering terjadi
kesalahan agar mendapat perhatian yang lebih optimal

Untuk melengkapi rincian permasalahan yang disampaikan secara kasus per kasus di atas, akan
disampaikan simpulan dari permasalahan berdasarkan tiga tinjauan perspektif strategis sebagai
berikut:

1. Dari perspektif regulasi dan kebijakan
a) Penyusunan kebijakan dalam bidang keuangan yang dilakukan secara mendadak
berpotensi menimbulkan ekses dalam bentuk kesulitan pada tataran implementasi semisal
proses revisi DIPA refocusing yang berlangsung cukup lama.
Rekomendasi:

51

BAB IV - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Untuk menghindari permasalahan yang muncul, perlu dipertimbangkan untuk memberikan
diskresi kebijakan pada pengambil keputusan di tataran implementasi atau penyiapan
regulasi lebih awal sebagai alat untuk menghindari munculnya risiko lambatnya proses revisi
DIPA.

b) Tidak adanya kepastian norma durasi proses penyelesaian berbagai macam dokumen
administrasi atau izin di tingkat pusat terkait pelaksanaan anggaran.
Rekomendasi:

Perlu dilakukan identifikasi dan mapping pada berbagai macam dokumen atau izin yang
diperlukan dalam pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh pusat untuk selanjutnya
diatur penetapan standar norma waktu yang diperlukan jika persyaratan telah dilengkapi
dalam bentuk SOP (Standar Prosedur Operasional). Hal ini untuk memberikan kepastian pada
unit di daerah tentang durasi penyelesaian suatu dokumen di pusat.

c) Pemusatan kegiatan pelelangan berpotensi menimbulkan kelambatan penyelesaian kontrak
pekerjaan di daerah.
Rekomendasi

Perlu ditinjau kembali atau dilakukan secara sangat selektif pemusatan kegiatan pelelangan
sehingga apabila terpaksa dilakukan di pusat tidak menimbulkan kelambatan penyelesaian
kontrak

2. Dari perspektif kemampuan unit terkait .
a) Sikap dan tindakan manajerial dari pengelola keuangan di level satuan kerja cenderung pasif
dalam menghadapi permasalahan yang muncul.
Rekomendasi:

Mendorong manajemen keuangan satuan kerja untuk bersikap proaktif dalam mengambil
tindakan sebagai respon atas permasalahan atau potensi masalah yang muncul.

b) Pelaksanaan fungsi koordinasi eksternal dengan pihak terkait maupun dengan pihak ketiga
belum berjalan secara efektif
Rekomendasi :

Mendorong manajemen keuangan pada satuan kerja dapat lebih aktif dalam melakukan
koordinasi dengan pihak eksternal terkait, baik yang berdampak terhadap penyerapan
anggaran maupun terkait permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Dari perspektif keadaan lain di luar kendali
a) Belum semua satuan kerja memahami secara penuh atas risiko yang mungkin terjadi pada
saat terjadi situasi darurat atau tidak terkendali. Tidak ada penyusunan mitigasi risiko dalam
konteks capaian kinerja satuan kerja.
Rekomendasi:

Meningkatkan kesadaran pengelolaan manajemen risiko atas pengelolaan keuangan di level
satuan kerja untuk dapat memetakan secara akurat dampak atau pengaruh perubahan yang
ada terhadap kinerja masing-masing.

52

BAB IV - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
b) Belum terbentuk mind set untuk merubah sesuatu yang “tidak dapat dikendalikan” menjadi
“dapat dikendalikan“
Rekomendasi:
Mendorong para pengelola kegiatan untuk mencari alternatif kegiatan yang bisa dilakukan
dengan tidak tergantung kepada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan atau diprediksi
terjadinya. Misalnya menemukan bibit padi yang bisa ditanam pada segala musim dan tidak
tergantung kepada musim tertentu.
c) Belum ada kebijakan Business Continuity Plan (BCP) pada bidang keuangan terutama
pelaksanaan anggaran khususnya di level teknis lapangan.
Rekomendasi:
Mendorong penyusunan kebijakan Business Continuity Plan (BCP) di bidang pelaksanaan
anggaran sebagai respon atas situasi darurat atau force majeure yang tidak bisa dihindari
terjadinya.

Juni.

53



BAB V
Early Warning Semester II

Early Warning Semester II
Strategi Pemecahan Masalah Semester II
Target Realisasi Belanja Semester II

Keterangan Foto:
Tak dapat dipungkiri, sektor UMKM adalah sektor yang sangat terdapak atas adanya Covid-19, Penjual pun
harus mencari cara agar tetap mendapat penghasilan di tengah pandemi. Pasar Kaget Murjani, Banjarbaru

BAB V - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

BAB V
EARLY WARNING SEMESTER II

5.1. EARLY WARNING PERMASALAHAN SEMESTER II

Dari hasil analisis permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab IV, telah dipetakan sejumlah
permasalahan yang belum terselesaikan pada periode semester I sebagai berikut:

a. Pembebasan lahan
Sampai dengan bulan Juni 2021, pelaksanaan kegiatan pada satker SNVT PJPA Kementerian

PUPR dengan alokasi dana yang besar belum dapat terlaksana disebabkan belum selesainya proses
pembebasan lahan yang akan menjadi lokasi kegiatan. Hal ini mengakibatkan prosentase realisasi
anggaran sampai dengan bulan Juni baru mencapai 18,75 persen dari total pagunya. Dengan kondisi
demikian, maka akan terjadi potensi kenaikan realisasi 80 persen di semester II apabila kegiatan dapat
terlaksana.

Apabila sampai dengan triwulan III, masalah pembebasan lahan belum dapat terselesaikan,
maka satker perlu melakukan mitigasi awal dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak
terkait, baik eselon I maupun Kanwil DJPb untuk menentukan langkah yang dapat dilakukan
selanjutnya. Agar risiko wanprestasi dapat dihindari, maka satker harus proaktif berkoordinasi dengan
Pemda setempat dan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terdampak sehingga
kegiatan dapat segera diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir.

b. Revisi DIPA terpusat (DJA)

Proses revisi DIPA terpusat di DJA yang membutuhkan waktu yang lama dan belum selesai
sampai dengan bulan Juni, berdampak terhadap tertundanya kegiatan yang telah direncanakan. Hal
ini terjadi hampir di seluruh satker dan menyebabkan tingginya risiko adanya pagu minus sebagaimana
sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Apabila risiko ini tidak dapat diantisipasi lebih awal,
maka kemungkinan akan membutuhkan effort yang tinggi pada satker untuk proses administrasi
dalam penyelesaian pagu minus dan seringkali tidak terselesaikan sampai tahun anggaran berakhir.

Berkenaan dengan intensitas kebijakan pemotongan anggaran yang seringkali mendadak untuk
penyesuaian kebutuhan anggaran pemerintah dalam penanganan pandemi covid, menyebabkan
banyak satker yang enggan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk
itu satker perlu melakukan identifikasi secara menyeluruh atas sejumlah kegiatan yang
memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk dapat dilaksanakan di waktu tersisa. K/L juga
diharapkan membuat mekanisme usulan revisi yang lebih sederhana dari instansi vertikal di bawahnya
sehingga dapat usulan revisi yang masuk dapat lebih cepat dikompilasi untuk segera diproses dan
disampaikan ke DJA.

c. Proses lelang dan penandatanganan kontrak yang belum selesai
Beberapa kegiatan pada satuan kerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih dalam tahap proses

lelang pekerjaan. Begitupun dengan regulasi internal pada satker BPN yang mengharuskan
penandatangan kontrak dengan jumlah tertentu dilakukan pada tingkat Kantor Wilayah. Hal ini
menyebabkan potensi kenaikan signifikan atas realisasi anggaran di semester berikutnya. Selain itu,
terbatasnya waktu penyelesaian pekerjaan juga memberi implikasi pada tingkat kualitas hasil
pekerjaan, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ekstra untuk menghindari fraud dan
wanprestasi yang kemungkinan terjadi.

56

BAB V - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

d. Hambatan penyaluran program bantuan pemerintah
Hambatan beberapa satker yang memiliki alokasi belanja bantuan pemerintah dalam bentuk

bansos sampai dengan bulan Juni 2021 belum terselesaikan, seperti tahap verifikasi CPCL, bantuan
benih, pupuk dan obat-obatan di Kementan yang menunggu masa tanam dan bantuan subsidi kuota
pada siswa yang lokasinya tidak menjangkau jaringan internet. Hal ini menyebabkan kurang
optimalnya penyerapan anggaran sampai dengan akhir bulan Juni 2021.

e. Tertundanya kegiatan yang telah direncanakan
Dinamika pandemi covid yang tidak pasti menyebabkan banyak kegiatan secara luring yang

telah direncanakan mengalami penundaan, seperti perjalanan dinas, pendampingan secara on site
dan lain sebagainya. Selain itu terdapat komponen instrumen kegiatan yang berasal dari luar daerah
mengalami keterlambatan akibat adanya pembatasan sosial secara ketat (PPKM). Hal ini sangat
mempengaruhi rendahnya tingkat realisasi sampai dengan bulan Juni 2021. Jika kondisi ini tidak
mengalami perbaikan signifikan dengan pelonggaran kegiatan oleh pemerintah, menyebabkan risiko
tidak terserapnya sejumlah pagu yang yang telah alokasikan.

f. Realisasi atas target PNBP yang tidak tercapai
Satker-satker yang mempunyai alokasi pagu yang berasal dari PNBP sampai dengan bulan Juni

2021 belum maksimal dalam penyerapan anggarannya. Hal ini disebabkan penerimaan dalam periode
tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Mengingat kondisi pandemi covid-19 belum dapat
diprediksi, maka besar kemungkinan target penerimaan PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran
tidak tercapai. Kemungkinan lain yaitu penerimaan tercapai tetapi periode bulan-bulan akhir, sehingga
sangat berisiko untuk melaksanakan kegiatan dalam waktu yang relatif singkat.

5.2. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH SEMESTER II

Dalam rangka mitigasi risiko munculnya permasalahan pelaksanaan anggaran satuan kerja pada
semester II tahun 2021, sejumlah strategi telah dan akan dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Mendorong satker agar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal
terdapat kesulitan pembebasan lahan yang menjadi lokasi kegiatan. Sosialisasi dan pendekatan
persuasif dengan masyarakat terdampak juga sangat diperlukan agar proses eksekusi dapat
berjalan dengan lancar.

2. Menghimbau para satuan kerja agar melakukan identifikasi dan pemetaan sisa dana yang
kemungkinan tidak terserap maksimal pada semester I dan selanjutnya melakukan revisi
pergeseran atau pengalihan sesuai ketentuan setelah berkoordinasi dengan eselon I masing-
masing.

3. Mendorong satker untuk segera melakukan percepatan penandatangan kontrak yang belum
selesai dan percepatan belanja di awal-awal semester II sehingga belanja dan segala administrasi
keuangannya tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

4. Para KPA dan PPK Satuan Kerja senantiasa melakukan monitoring jatuh tempo pelaksanaan
kegiatan dan segera berkoordinasi dengan pihak rekanan/pelaksana kegiatan untuk mengajukan
permintaan pembayaran/pertanggungjawaban kegiatan.

5. Mendorong satker agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan
kegiatannya sebagai alternatif lain dengan format yang berbeda.

57

BAB V - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

6. Bagi satker yang mengelola PNBP diminta agar melakukan analisis komprehensif atas
kemampuan collecting PNBP di tengah pembatasan aktivitas sosial masyarakat dan berkoordinasi
dengan eselon I masing-masing apabila target PNBP sampai dengan akhir tahun kemungkinan
tidak tercapai.

7. Terkait dengan penilaian IKPA, Kanwil DJPb dan KPPN menghimbau kepada saker agar teliti dalam
melakukan perekaman SPM, baik informasi supplier, penggunaan akun, jenis SPM dan uraian
SPM. Melakukan update capaian output secara disiplin dan mengajukan revisi halaman III DIPA
pada saat awal periode.

5.3. TARGET REALISASI BELANJA SEMESTER II
Untuk menghitung target realisasi belanja semester II 2021, dilakukan analisis proyeksi dengan

membandingkan tren kinerja realisasi dalam kurun empat tahun terakhir dan tren pergerakan realisasi
bulanan tiga tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah:

Grafik 5.1 Tren Realisasi Belanja Semester II Kanwil Kalsel

Sumber: Mebe, diolah

Dari tabel tren kinerja realisasi belanja 4 (empat) tahun terakhir diatas menunjukkan bahwa
kinerja realisasi belanja setiap tahun berada di kisaran 92 persen kecuali pada tahun 2017 yang
mencapai angka 94 persen. Untuk itu, realisasi belanja tahun 2021 kurang lebih sama, diproyeksikan
berada di kisaran 92 s.d. 93 persen. Hal ini diperkuat dengan tren pergerakan realisasi bulanan yang
menunjukkan bahwa tren realisasi sampai dengan bulan Juni tahun 2021 sejalan dengan tren tahun
2020, bahkan secara nominal lebih tinggi.

Berdasarkan jenis belanja, seluruh jenis belanja diproyeksikan berada diatas 95 persen, kecuali
belanja barang yang kemungkinan berada di kisaran 85 - 90 persen. Hal ini sejalan dengan realisasi
tahun 2020 dan masih adanya kebijakan pembatasan kegiatan akibat pandemi covid, sehingga
kegiatan-kegiatan yang memerlukan mobilitas fisik berkurang seperti perjalanan dinas dan kegiatan
tatap muka lainnya.

58