2015 - MAJALAH 123

Edisi 123 TH. XLV, 2015

2 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015PENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si(Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) Tatang Sutarsa, SH(Deputi Persidangan dan KSAP)PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H.(Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)REDAKTUR:Sugeng Irianto, S.SosM. Ibnur KhalidIwan Armanias Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI:Suciati, S.SosANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan EfendiPENANGGUNGJAWAB FOTO:Eka HindraFOTOGRAFER:Rizka Arinindya NaefurojiM. Andri NurdriansyahSEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SHBagus Mudji HarjantaALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 3Melemahnya nilai mata uang rupiah beberapa bulan terakhir menjadi keprihatinan kita. Pasalnya imbas dari lemahnya mata uang kita terhadap dolar berdampak besar bagi masyarakat yaitu kenaikan harga barang yang berbasis impor termasuk kebutuhan pokok seharihari. Kekhawatiran masyarakat terbukti dengan naiknya harga beras, kedelai,pupuk ditambah kenaikan BBM, listrik dan gas serta kenaikan tarif tol.Limbungnya rupiah pada Parlementaria edisi 123 ini dijadikan laporan utama sebab menyangkut hajat hidup bangsa ini, dengan harapan Pemerintah tidak menganggap masalah “ ringan”. Justru kita berharap ada langkah-langkah cerdas yang dilakukan pemerintah.Memang pemerintah telah mengeluarkan 6 (enam) kebijakan untuk menangani pelemahan rupiah, namun kalangan DPR menilai terlalu reaktif dan terlambat. Bila paket dikeluarkan sejak lama mungkin dolar tidak mengoyak rupiah terlalu dalam sehingga mengganggu beberapa program pemerintah. Dewan berharap kebijakan itu dilaksanakan secara konsisten sehingga dicapai kestabilan kurs rupiah yang pada gilirannya akan menstabilkan pertumbuhan ekonomi.Masih terkait dengan melemahnya rupiah, dalam rubrik pengawasan diturunkan tulisan khususnya mengenai naiknya harga beras dan Tarif Dasar Listrik (TDL), ketahanan energi diturunkan dalam rubrik anggaran dan RUU Migas diturunkan sebagai laporan rubrik legislasi.Satu lagi laporan baru yang disajikan adalah masalah sosial media (sosmed) “ Ketika DPR Berkicau Melalui Media Sosial”. Setahun sudah DPR membuka akun twitter, menyusul kemudian facebook dan youtube. Lewat sosmed itulah Dewan ingin lebih mendekatkan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain.Pengantar Redaksi

4 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Dapatkan di:Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang YankesTerminal 1 dan 2Bandara Soekarno HattaStasiun Kereta Api GambirSemua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

PROLOGPROFILEpisode Rupiah LimbungPENGAWASAN| 8| 26| 46Suasana perekonomian nasional beberapa bulan terakhir dibayangi kekhawatiran menurunnya nilai rupiah atas mata uang dolar Amerika. Kekhawatiran masyarakat itu tidak berlebihan sebab dampak dari melemahnya rupiah tersebut sangat dirasakan terutama kenaikan hargakebutuhan pokok.Kenaikan Harga Beras Tak Dirasakan PetaniSelama Februari 2015 tercatat kenaikan harga beras mencapai 30 persen. Namun, kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Banyak petani yang tidak merasakan dampaknya karena harga jual gabah di tingkat penggilingan turun, sementara di tingkat pedagang mengalami kenaikan.PROLOGEpisode Rupiah Limbung 8LAPORAN UTAMAPemerintah Tak Mampu Stabilkan Rupiah 10sumbang saranRupiah dan Proyeksi Infrastruktur Indonesia 22PENGAWASANKenaikan Harga Beras Tak Dirasakan Petani 26Akhirnya TDL Ikut Naik Juga 29anggaranKebijakan Energi Menuju Kemandirian Energi Nasional 32LEGISLASIMasalah KKS Jadi Isu Penting di RUU Migas 36FOTO BERITA 39kiat sehatMakanan Sehat 44profilTeuku Riefky HarsyaYang Muda dan Cerdas dari Kota Serambi Mekkah 46kunjungan kerja 52sorotanAntisipasi Penyebaran ISIS,Perppu Atau Revisi RUU Terorisme? 61liputan khususSemarak dan Semangat Kartini di Gedung DPR 64DPR Dorong Pemerintah Buat Peta Komprehensif 66selebritisAri TulangPengalaman Pertama Masuk Gedung DPR 69pernikKetika DPR Berkicau Melalui Media Sosial 72PARLEMEN DUNIAKajian Keterbukaan Akses Informasi PublikParlemen Afrika Selatan 75pojok parleSelfie Bareng Ketua DPR 79Teuku Riefky HarsyaMuda, Cerdas dan Amanah, Itulah Tagline yang disandingkan pria asal Kota Serambi Mekkah saat kampanye pemilu sebelumnya. Nyaris menjadi anggota TNI, Politikus yang kini memimpin Komisi X DPR RI ini pun awalnya sempat alergi dengan dunia politik.

6 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015ASPIRASISaya mewakili masyarakat penggarap dan perangkat Desa Pasir Angin, Kab. Megamendung, Kab. Bogor, mengajukan permohonan perlindungan hukum atas tindakan Induk Koperasi Polri (Inkoppol) melaporkan masyarakat ke Polres Bogor terkait Sertifikat HGB No. 1 di Desa Cipayung, Megamendung, Kab. Bogor.Tanah sengketa seluas 22 Ha yang dikuasai oleh Inkoppol sejak tahun 1991 dengan Sertifikat HGB No. 1 atas nama Inkoppol sesungguhnya adalah tanah negara yang selama ini digarap oleh masyarakat Desa Pasir Angin. Sejak tahun 1991 masyarakat penggarap dilarang menggarap lahan tersebut. Pengadu mempertanyakan dasar terbitnya sertifikat HGB tersebut, karena selama ini tanah tersebut adalah tanah Negara. Bahwa Inkoppol kemudian melaporkan masyarakat penggarap ke Polres Bogor dengan sangkaan penyerobotan lahan. Penyidik Polres Bogor pada hari Kamis, tgl 13 Nopember 2014 telah melakukan pengukuran terhadap batas-batas tanah yang dipersengketakan dengan mengerahkan sebanyak 40 orang anggota Polri berseragam dan bersenjata laras panjang.Kami tidak mempermasalahkan kegiatan pengukuran batas tanah yang disengketakan tersebut, namun bahwa pengerahan pasukan yang berlebihan membuat masyarakat merasa terintimidasi oleh pihak kepolisian. Selain itu pihak Inkoppol juga mengerahkan preman untuk jasa pengamanan dalam melakukan pemasangan patok tiang dilokasi yang sebelumnya telah dilakukan pengukuran diatas lahan sengketa tersebut.Atas kejadian tersebut, masyarakat penggarap merasa terganggu dan terintimidasi. Pengadu berharap agar instansi kepolisian khususnya Polres Bogor dan Polsek Megamendung dapat memberikan perlindungan dan melayani masyarakat serta bersikap netral dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.Kami memohon agar Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. James Masahengke Bogor, Jawa BaratSaya selaku Presiden DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), surat ini ditujukan kepada Ketua Komisi IX DPR RI perihal penyelesaian permasalahan tenaga outsourcing yang terjadi di PT. PLN (Persero).Bahwa permasalahan outsourcing di lingkungan perusahaan BUMN pada kenyataannya lebih merugikan para buruh dan menguntungkan pihak perusahaan, diantaranya sebagai berikut:a.Arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada investasi dan melonggarkan prinsip dan mekanisme melindungi buruhb.Faktor regulasi dalam bentuk UU dan peraturan yang dibuat bersifat sangat terbuka untuk keragaman tafsiranc. Penegakan hukum yang amat lemahd.Minimnya mutu dan jumlah aparat Disnakere.Ketidakseimbangan posisi tawar antara serikat buruh dengan perusahaanf. Belum ditetapkannya jaminan sosial sebagai alat untuk melindungi buruh dalam kerangka kebijakan pasar kerja fleksibel.Oleh karena itu, saya sampaikan beberapa tuntutan para pekerja outsourcing di PT. PLN (Persero) antara lain :a. Meminta Presiden RI agar mengeluarkan INPRES untuk penghapusan sistem kerja outsourcing di Perusahaan BUMN.b.Mendesak Menneg BUMN segera menerbitkan SK Menneg BUMN yang ditujukan kepada Direksi PT. PLN (PLN) untuk segera mengangkat tenaga outsourcing dan pekerja kontrak menjadi pegawai tetap PT. PLN serta menghapus sistem kerja outsourcing.c. Meminta kepada Menneg BUMN agar memerintahkan Direksi PT. PLN (Persero) segera membayar hak-hak para tenaga kerja sesuai hasil rekomendasi Panja Outsourcing BUMN dan Hasil Raker antara Menneg BUMN dengan Komisi IX DPR RI tgl 4 Maret 2014.d.Meminta kepada Menneg BUMN agar memerintahkan Direksi PT. PLN untuk tidak melakukan kontrak kerja baru dengan perusahaan outsourcing.e.Mendesak Menneg BUMN untuk memberikan sanksi tegas kepada Direksi PT. PLN (Persero) karena tidak menjalankan hasil rekomendasi Panja Outsourcing tersebut.Saya berharap agar laporan tersebut mendapat perhatian dan pertimbangan Komisi IX DPR RI dalam mengambil kebijakan terkait permasalahan tersebut.Ahmad Fuad AnwarJakarta Timur, DKI JakartaPenyelesaian Outsourcing PT.PLN (Persero)Permohonan Perlindungan Hukum pada Tanah Sengketa

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 7Saya adalah satu dari Kepala Suku dari 4 (empat) distrik di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah menyampaikan tuntutan ganti rugi atas kerusakan tanah ulayat milik masyarakat adat Suku Maday dan Suku Mee berupa lahan garapan, kawasan hutan ulayat, hutan lindung dan asset-asset desa di wilayah Epowa, di Distrik Dipa, Distrik Uwapa, Distrik Siliwo, dan Distrik Monou, Kab. Nabire akibat kegiatan penambangan rakyat illegal yang telah disetujui oleh Bupati Kabupaten Nabire sejak tahun 1996.Bahwa kegiatan penambangan illegal tersebut telah menghilangkan akses masyarakat sekitar terhadap wilayah tersebut dan merusak tanah ulayat serta tatanan kehidupan masyarakat adat. Seharusnya eksistensi tanah ulayat tersebut dijaga dan dilindungi, demi kelangsungan kehidupan masyarakat suku adat yang ada di wilayah tersebut. Namun upaya perlindungan tersebut memerlukan partisipasi dari seluruh masyarakat, tidak hanya Suku Maday dan Suku Mee saja, tetapi juga ketua adat/kepala adat, kepala desa serta pemerintah daerah.Bahwa permasalahan tersebut telah berulangkali disampaikan oleh masyarakat adat melalui kepala adat, pemerintah desa dan pemerintah distrik kepada DPRD Kab. Nabire agar Pemerintah Daerah Kab. Nabire bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat adat atas kerusakan kawasan hutan ulayat dan hak-hak masyarakat adat serta asset-asset yang rusak akibat kegiatan penambangan illegal tersebut.Pada tahun 2012, masyarakat adat serta pemangku tanah ulayat melakukan demo di kantor Pemkab Nabire dan DPRD Kab. Nabire untuk menyampaikan aspirasinya agar Bupati Nabire mau bertanggungjawab atas kerusakan lahan milik adat tersebut, dan Bupati berjanji akan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 1 triliun, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.Pelapor memohon agar Ketua DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi penegakan keadilanYunus Maday, Nabire, Papua Usulan ini saya tujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal masukan mengenai maraknya pencurian kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta.Untuk mengantisipasi maraknya pencurian kendaraan bermotor tersebut, antara lain :- Melakukan razia kendaraan secara intensif ke seluruh wilayah - Aktif melakukan perburuan komplotan pencuri kendaraan bermotor dengan melakukan penyebaran anggota reserse/intel- Melakukan penangkapan tidak hanya kepada pelaku pencuri saja, tetapi juga kepada para pemberi informasi.- Upaya penangkapan pelaku yang terlibat pencurian tidak pandang bulu, termasuk kepada oknum aparat yang terlibat baik dari sipil, TNI atau pun pemuka masyarakat.- Introspeksi diri ke dalam anggota aparat keamanan apakah ada anggotanya yang memiliki kendaraan bodong atau kendaraan yang tidak memiliki izin.- Dll.Saya memohon kepada Ketua Komisi III DPR RI agar dapat menerima masukan dan mengaplikasikan usulan tersebut dalam rangka mengurangi jumlah pencurian kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Demikian untuk menjadi periksa dan terimakasihM. Sani, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Disampaikan saran dan masukan terkait pemekaran wilayah di NKRI, khususnya di 4 (empat) provinsi yang saat ini tengah ditunda yaitu Provinsi Tapanuli, Provinsi Nias, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan.Ide atau saran yang diusulkan antara lain :a.Tujuan pemekaran wilayah tersebut adalah untuk mencegah timbulnya gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRIb.Sebaiknya tidak dilaksanakan Pemilu di wilayah yang sedang dalam proses pemekaran selama kurun waktu 5 tahun. c. Kepala Daerah ditunjuk langsung dari pemerintah pusat d.Perlu diterbitkan UU dan PP pada masa pembentukan daerah pemekarane.Dalam masa transisi, perlu dilakukan pembangunan kantor pemerintahan daerah sementara dengan tenaga kerja perbantuan dari pusat untuk membangun wilayah yang sedang dalam pemekaran.Kiranya masukan tersebut mendapat perhatian Ketua DPR RI dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan khususnya terkait masalah pemekaran wilayah.Djamian Sihite, Medan, Sumatera UtaraPengaduan Tuntutan Ganti Rugi Rusaknya Lahan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Aspirasi untuk Antisipasi Pencurian Kendaraan BermotorPenyampaian Pemekaran Wilayah

8 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015PROLOGEPISODE RUPIAH LIMBUNGSuasana perekonomian nasional beberapa bulan terakhir dibayangi kekhawatiran menurunnya nilai rupiah atas mata uang dolar Amerika. Kekhawatiran masyarakat itu tidak berlebihan sebab dampak dari melemahnya rupiah tersebut sangat dirasakan terutama kenaikan hargakebutuhan pokok.Khususnya barang-barang yang berbasis impor dan tak ketinggalan kebutuhan pokok sehari-hari. Sebut saja beras-sebagai makanan pokok melonjak hingga 30%, kedelai, gula dan komoditas lainnya, juga mengalami hal yang sama. Beban rakyat kian berat dengan kebijakanturun-naiknya harga BBM, tarif listrik dan tariff tol serta harga pupuk.Ternyata respon pasar atas pemerintahan baru dibawah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak sebaik yang diharapkan. Eskalasi yang begitu tinggi kian meredup seiring dengan perjalanan waktu yang belum menunjukkan prestasi sebagaimana harapan rakyat.Data yang dihimpun Parle mengungkapkan, pergerakan rupiah atas dolar terus mengalami penurunan. Pada tahun 2011 tertinggi Rp 8.483 dan terendah Rp 9.096, tahun 2012 tertinggi Rp 8.952 dan terendah Rp 9.708, tahun 2013 tertinggi Rp 9.653 dan terendah Rp 12.194.Tahun 2014 tertinggi Rp 11.313 dan terendah Rp 12.578 dan tahun 2015 posisi bulan lalu (Maret) mencapai Rp 13.183 sedangkan posisi awal tahun pada angka Rp 12.441.Menghadapi situasi ini, pemerintah merespon dan mengeluarkan 6 paket kebijakan. Empat di antaranya yang populer adalah pertama, peningkatan kadar bio-

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 9fuel dalam biosolar dari 10 persen menjadi 15 persen. Kedua, penerapan bea masuk antidumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan. Ketiga, perjanjian bebas visa dengan 30 negara baru. Dankeempat, pemberian insentif pajak.Telat DikeluarkanKalangan DPR menilai, terlepas dari penilaian negatif, secara substansi paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menerapi rupiah yang limbung cukup baik. Hanya saja telat dikeluarkan. Mengapa paket kebijakan tersebut tidak dikeluarkan sedari dulu. Bila paketkebijakan tersebut dikeluarkan sejak lama, mungkin dolar tidak mengoyak rupiah terlalu dalam sehingga mengganggu program pemerintah di berbagai sektor.Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, kebijakan itu bagus, tapi kenapa tidak dari kemarin dikeluarkan. Tidak ada jeleknya kebijakan ini ada. Bahkan, kalau perlu harus ada kebijakan-kebijakan lainnya. Misalnya, bagaimana mengatur urusan beras dan perikanan. Kalau kementeriannya selama ini hanya menebar pencitraan, mustahil akan bisa menyelesaikan perekonomian kita yang sedang melemah akibat anjloknya nilai tukar rupiah.Yang penting sebetulnya peningkatan produksi dan peningkatan ekspor. Kebijakan lain seperti bebas visa supaya turis lebih banyak masuk dan pelayanan terpadu satu pintu, semua ini kebijakan yang sangat bagus.Hal yang sama dikatakan, anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno bahwa paket kebijakan Pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah tersebut terlalu kecil dan telat. Ia mengatakan,dalam jangka pendek solusi yang coba ditawarkan Pemerintah tak bisa mengoreksi nilai tukar rupiah, semuanya butuh waktu, kecuali menaikkan suku bunga.“Dalam jangka pendek itu tidak bisa. Kalau kebijakan intensif fiskal kemudian membuka visa, itu kan butuh waktu. Yang efektif jangka pendek itu menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga dalam negeri BI dinaikkan, sektor riil terpukul sekali. Properti langsung kolaps, kredit usaha kecil tersendat. Supaya uangnya tidak lari ke luar negeri atau betah di dalam negeri, yang dalam teori moneter ‘disayang dan dimanja’ harus diberikan bunga tinggi,” ungkap politisi dari dapil Jateng X ini.Kebijakan penggunaan biofeul 15 persen diyakini Pemerintah bisa menghemat devisa hingga mencapai US$ 1,3 miliar. Sementara kebijakan bebas visa untuk 30 negara baru, diharapkan menambah angka kunjungan hingga 1 juta wisatawan asing. Bila para wisatawan berkunjung selama seminggu, Pemerintah mengasumsikan satu wisatawan akan menghabiskan US$ 1.200 (sekitar Rp158,8 juta). Dengan begitu, dalam setahun ada pemasukan US$ 1 miliar atau sekitar Rp13 triliun.Rekannya Gus Irawan Pasaribu dari F Gerindra menyatakan, terkait dengan 6 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pelemahan rupiah, itulah yang baru bisa dilakukan. Ia mendesak, 6 kebijakan tersebut hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. “Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik,” katanya.Lebih lanjut Gus Irawan mengatakan, dari 6 kebijakan pemerintah itu, DPR akan melihat efektifasnya, apakah dilaksanakan dengan konsisten apa tidak. DPR akan mendorong agar kebijakan tersebut dilaksanakan, lalu Dewan akan melakukan evaluasi, apakah hasilnyasesuai yang diinginkan. Bila tidak, maka harus ada penyesuaian-penyesuaian.Pimpinan Komisi yang membidangi keuangan dan perbankan ini meminta, pernyataan-pernyataan dari pejabat terkait yang tumpah tindih satu dengan yang lain, hendaknya segera dihentikan.Sebaliknya keluarkan pernyataan yang menyejukkan bagi pasar, dan kebijakan yang dikeluarkan betulbetul dilaksanakan. “Saya kira kesungguhan pemerintah menanganimasalah ini sangat ditunggu masyarakat. Kemudian, BUMN yang bertransaksi dolar, segera hentikan dan pakai rupiah. Itulah langkahlangkah yang harus dilakukan dan bisa berpengaruh pada penguatan nilai uang kita,” pungkas Gus Irawan. (tim)

10 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015LAPORAN UTAMAAgus Hermanto, Wakil Ketua DPR RIPemerintah Tak Mampu Stabilkan RupiahDi tengah kesibukannya menerima banyak tamu penting, Parlementaria berhasil menemui Agus Hermanto Wakil Ketua DPR RI untuk sesi wawancara khusus di ruang kerjanya. Bicara soal melemahnya rupiah, Politisi Partai Demokrat itu, mengaku sudah memprediksi jauhjauh hari. Tim ekonomi pemerintah dinilainya hanya menghabiskan waktu untuk pencitraan. Pemerintah tak mampu menyetabilkan rupiah dengan cepat dan efektif. Paket kebijakan pemerintah untuk menguatkan rupiah terhadap dolar terlalu telat dikeluarkan. Presiden Joko Widodo, kata Agus, justru mengambil paket kebijakan yang 1997TerendahRp 2.350Juni 1997TertinggiRp 5.915Desember 1997Akhir TahunRp 5.915TerendahRp 14.600*per dolar Amerika (Juni 1998)TertinggiRp 7.100per dolar Amerika (Okt. 1998)Akhir TahunRp 7.5501998TerendahRp 12.501Desember 2008TertinggiRp 9.069Maret 2008Akhir TahunRp 11.0622008TerendahRp 9.502Januari 2010TertinggiRp 8.950November 2010Akhir TahunRp 9.044RUPIAH 2010DARI KRISISKE KRISISSETIDAKNYA tiga gelombang krisis ekonomi menghantam rupiah selama 17 tahun terakhir membuat rupiah terseok mengejar dolar Amerika

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 11sebenarnya sudah pernah diambil SBY. Saat ini, rupiah sedang memasuki masa kriits. Berikut petikan wawancara Agus Hermanto kepada reporter M. Husen dan fotografer Iwan Armanias, akhir Maret lalu. Produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menguatkan rupiah dinilai sebagai bentuk kepanikan. Komentar Anda?Kebijakan itu bagus, tapi kenapa tidak dari kemarin dikeluarkan. Tidak ada jeleknya kebijakan ini ada. Bahkan, kalau perlu harus ada kebijakan-kebijakan lainnya. Misalnya, bagaimana mengatur urusan beras dan perikanan. Kalau kementeriannya selama ini hanya menebar pencitraan, ya mustahil akan bisa menyelesaikan perekonomian kita yang sedang melemah akibat anjloknya nilai tukar rupiah.Salah satu kebijakan pemerintah untuk menghadapi melemahnya rupiah adalah keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, yang berorientasi ekspor, dan yang melakukan reinvestasi dividennyadi Indonesia? Bagaimana penilaian Anda?Ya, ini adalah ide yang cukup bagus. Justru kalau menurut saya kenapa tidak dari kemarin hal seperti ini diambil. Yang penting sebetulnya peningkatan produksi dan peningkatan ekspor. Kebijakan lain seperti bebas visa supaya turis lebih banyak masuk dan pelayanan terpadu satu pintu, semua ini kebijakan yang sangat bagus. Cuma ingat saja, ini bukan kebijakan Pak Jokowi, tapi kebijakan yang sudah diambil Pak SBY sebelumnya. Saya tahu itu, karena saya yang mengetok undang-undang penanaman modal itu. Dalam UU itu ada pelayanan terpadu satu pintu. Setelah saya ketok dan diundangkan investasi kita langsung leading 2000%. Ini akan membantu perekonomian kita. Sekali lagi, apa yang diusahakan pemerintah ini sebenarnya sudah on the track. Laksanakan terus. Cuma masalahnya terlalu telat, karena lebih banyak pencitraan. Tapi tetap harus kita dukung. Kalau perlu ada restrukturisasi BUMN. Namun, jangan seenaknya seperti yang dilakukan Mentri BUMN dengan mengganti para direksi. Tentu harus dipilih direksi yang kapabel. Saya menilai, tim ekonomi Pak Jokowi termasuk para menterinya tidak memiliki kapabilitas dan belum mampu menstabilkan harga rupiah. Melemahnya rupiah ini diakui oleh para pelaku usaha di luar prediksinya. Bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap para pelaku usaha?Sebenarnya pada saat mulai merambah dari Rp11.000 terus naik Rp12.000, saya mulai curiga. Ternyata kerja kementrian ekonomi selama ini hanya untuk pencitraan. Saya sudah memprediksi akan seperti ini. Sekarang ini sudah masuk titik kritis. Mereka harus setop blusukan. Blusukan hanya untuk pengawasan saja, karena perekonomian betul-betul sedang merosot. Dunia usaha juga mengalami kemerosatan, terutama perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor.Perusahaan eksportir yang berbasis lokal ini justru sangat diuntungkann dengan menguatnya dolar. Sementara yang berbahan baku impor justru malah tertekan. Apa memang saatnya meningkatkan ekspor saat dolar menguat?Ibarat ada teman yang kecopetan Rp100 ribu, lalu saya lebih beruntung karena hanya dicopet Rp30 ribu. Menurut saya, kita jangan melihat ini dari sudut yang menguntungkan sebagaian kecil eksportir saja. Kita harus melihat secara luas. Eksportir berbahan baku lokal tidak begitu banyak. Bukan karena diuntungkan dolar yang sedang menguat terus dipelihara untuk meningkatkan ekspor. Ya janganlah. (mh) foto: iwan armanias/parle/hr2012TerendahRp 9.708Desember 2012TertinggiRp 8.952Februari 2012Akhir TahunRp 9.708TerendahRp 12.194Desember 2013TertinggiRp 9.653Januari 2013Akhir TahunRp 12.1492013TerendahRp 12.578Desember 2014TertinggiRp 11.313April 2014Akhir TahunRp 12.4412014TerendahRp 12.441Januari 2015TertinggiRp 13.183Maret 2015Per Maret 2015Rp 13.1832015TerendahRp 9.096Desember 2011TertinggiRp 8.483Agustus 2011Akhir TahunRp 9.0962011

12 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan PasaribuTiga Instansi Perlu Bersinergi Perkuat RupiahPaling tidak ada dua faktor yang menyebabkan rupiah kian melemah. Dari sisi eksternal karena ekonomi AS sedang membaik sehingga mata uangnya makin kuat. Sedangkan dari sisi internal, pada bulan-bulan ini hingga bulan Juni, kebutuhan dolar meningkat dibanding waktu-waktu biasa. Ada kewajiban korporasi membayar utang di awal tahun sampai pertengahan tahun. Juga ekspor kita belum mampu digenjot lebih besar, sebaliknyaimpor masih begitu besar sehingga terjadi defisit transaksi berjalan mapun transaksi perdagangan.Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu dalam perbincangan dengan Parlementaria sehubungan makin melemahnya rupiah akhir-akhir ini.Faktor-faktor inilah, menurut politisi Gerindra dari Dapil Sumut, yang memengaruhi lemahnya rupiah disamping faktor momentum, bahwa dari awal hingga pertengahan tahun itu ada kebutuhan dolar yang semakin meningkat lebih dari biasanya. Kondisi itu diperparah dari kondisi ekonomi di AS tadi.Makanya kita wajib bersyukur pemerintah telah mengeluarkan 6 kebijakan. Dalam kaitan ini Komisi XI mengundang Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kita ingin pastikan ketiga instansi ini sinergi untuk bersama-sama menyelesaikan penguatan rupiah,” tandas Gus Irawan.Menurut politisi Partai Gerindra ini, saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, menerima keluhan adanya pernyataan-pernyataan dari otoritas maupun pemerintah, tidak sinkron antara yang satu dengan yang lain. Ada pernyataan yang membuat spekulasi di pasar. Ketika didesak, apa pernyataannya, dia menjawab. “Saya kira jangan diulanglagi. Tapi okelah, dari OJK mengatakan, ini kondisi masih tidak berbahaya, nanti kalau tembus Rp 15 ribu, berbahaya bagi perekonomian kita. Ini kan pernyataan dianggap teman-teman di Surabaya tadi bisa membuat spekulasi di pasar,” ungkap dia.Untuk itu dia sarankan, buatlah pernyataan yang membuat sejuk di pasar, membuat pasar tetap ter-

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 13jaga sehingga tidak muncul spekulasi yang berakibat memperburuk situasi. Dalam jangka panjang, Gus Irawan mendesak pemerintah untuk mendorong ekspor kita bisa lebih besar. Di sisi lain melakukan substitusi impor supaya neraca perdagangan bisa surplus dan bisa memperkuat cadangan devisa kita sehingga pada gilirannya rupiah akan lebih baik dan ketahanan ekonomi lebih kuat.Saat ditanyakan adanya peraturan BI yang mewajibkan BUMN bertransaksi menggunakan rupiah, ia menyatakan makanya Komisi XI mengundang ketiga instansi tersebut untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, saling mendukung jangan saling melemahkan. “Seharusnya memang sudah ada protokol standar, sehingga jika terjadi sesuatu sudah bisa segera mengantisipasinya,” katanya.Memang perlu ada political will yang kuat, BUMN itu milik negara. Jadi kalau negara mau, memang BUMN seharusnya bertransaksi dengan rupiah, jangan dengan dolar. “Kita berharap, apa yang dilakukan bisa menjaga stabilitas rupiah, maka lakukanlah,” tekan Gus Irawan.Terkait dengan 6 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pelemahan rupiah, ia menyatakan itulah yang baru bisa dilakukan. Ia mendesak, 6 kebijakan tersebut hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. “Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik,” katanya lagi.Lebih lanjut Gus Irawan mengatakan, dari 6 kebijakan pemerintah itu, DPR akan melihat efektifasnya, apakah dilaksanakan dengan konsisten apa tidak. Kebijakan harus dilakukan, baru akan kita lihat hasilnya. DPR akan mendorong agar kebijakan tersebut dilaksanakan, baru Dewan akan melakukan evaluasi, apakah hasilnya sesuai yang diinginkan. Bilatidak, maka harus ada penyesuaianpenyesuaian.Ditegaskan kembali, pernyataanpernyataan dari pejabat terkait yang tumpah tindih satu dengan yang lain, hendaknya segera dihentikan. Sebaliknya keluarkan pernyataan yang menyejukkan bagi pasar, dan kebijakan yang dikeluarkan betulbetul dilaksanakan. “Saya kira kesungguhan pemerintah menangani masalah ini sangat ditunggu masyarakat. Kemudian, BUMN yang bertransaksi dolar, segera hentikan dan pakai rupiah. Itulah langkahlangkah yang harus dilakukan dan bisa berpengaruh pada penguatan nilai uang kita,” jelasnya.Pelemahan rupiah sekarang ini dibanding krisis tahun 1998 lalu, dalam pengamatan Gus Irawan, jauh berbeda. Perbedaannya, krisis tahun 1998 lalu diawali dengan krisis perbankan, atau dampak kumulatif dari kebijakan-kebijakan yang membuka seluas-luasnya untuk mendirikan bank, sampai seorang pedagang saja bisa punya bank, padahal pengelolaannya sangat beda, tidak seperti berdagang.“Sistem perbankan yang lalu sangat rapuh, sehingga sedikit kena goncangan, ya sudah bertumbangan. Sedangkan sekarang, pondasi perbankan cukup kuat. Saya kira pemerintah sudah banyak belajar dari krisis 97-98, dan mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat otoritas keuangan kita,” pungkas Gus Irawan. (mp) foto: iwan armanias/parle/hrTax allowance, untuk perusahaan yang mampu melakukan reinvestasi dengan hasil dividen. Perusahaan yang mampu ciptakan lapangan kerja dan perusahaan yang berorientasi dan perusahaan yang investasi di research and development. Kemudian setelah itu juga Pemerintah berlakukan insentif PPn untuk industri galangan kapal.Kebijakan tentang Bea masuk anti dumping sementara dan bea masuk masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk impor yang unfair trade. Poin ini dalam rangka melindungi industri dalam negeri.Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan. Pemerintah putuskan bebas visa kepada 30 negara baru. Setelah Perpres berjalan yang akan diperkirakan bulan April, berarti akan ada turis dari 45 negara tanpa visa ke Indonesia.4.Kewajiban penggunaan biofuel sampai 15 persen dengan tujuan mengurangi impor solar yang cukup besar.5.Penerapan Letter of Credit (LC) untuk produk sumber daya alam, seperti produk tambang, batubara, migas dan CPO. Pemerintah ingin tidak ada distorsi dalam hal ini.6.Restrukturisasi perusahaan reasuransi domestik. Pemerintah sudah mulai dengan perkenalan reasuransi BUMN. Jadi, dari 2 perusahaan, akan menjadi 1 perusahaan nasional.6 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Joko Widodo1 23456

14 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015TEKAN IMPOR, TINGKATKAN EKSPORNilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat melemah. Bahkan tercatat, menembus kurs di atas Rp 13.000 per 1 US$. Tentunya, lemahnya nilai tukar rupiah ini sangat berdampak pada perekonomian nasional. Untuk itu, Pemerintah harus melakukan langkah- langkah kongkrit untuk mengatasi dampak dari melemahnya rupiah ini.A nggot a Komisi XI DPR RI Nurdin Tampubolon menyatakan Pemerintah harus melakukan upaya untuk menekan impor dan harus berupaya keras untuk meningkatkan eskport, sehingga rupiah bisa kembali menguat.“Sekarang ini, permintaan dolar Amerika sangat besar sekali, karena kondisi sekarang ini perdagangan kita mengalami defisit. Kalau perdagangan kita mengalami def isit ter usm e n e r u s , maka rupiah bisa semakin ambruk,” jelas Nurdin, beberapa waktu yang lalu, dari Gedung Nusantara.Politisi F-Hanura ini men a mba h k a n , l a n g k a h berikutnya yang bisa dilakukan Pemerintah adalah membangun produk- produk substitusi yang akan meningkatkan sektor riil. Pemerintah harus membangun sektor riil dan dibantu dari segi permodalannya agar mampu meningkatkan daya saing.“Peningkatan daya saing itu diantaranya dengan menurunkan suku bunga, mengurangi birokrasi yang bertele-tele, meningkatkan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan infrastruktur,” imbuh Nurdin.Politisi asal Dapil Sumatera Utara I ini menilai, saat ini besaran impor Indonesia masih jauh lebih besar dibanding ekspor. Pasalnya, Indonesia mengalami defisit, karena uang yang harus dikeluarkan untuk membayar impor jauh lebih besar. Imbasnya, sangat berbahaya bagi jangka panjang. LAPORAN UTAMA108,78CADANGAN DEVISA (MILLIAR USD)98,09 95,7 99,4 102,6 107,7 111,2 112 111,1 111,9 114,2 115,5104,8JANUARI2013MARET2013JUNI2013SEPTEMBER2013DESEMBER2013MARET2014JUNI2014SEPTEMBER2014OKTOBER2014NOVEMBER2014DESEMBER2014JANUARI2015FEBRUARI2015

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 15“Kalau hal tersebut dilakukan oleh pemerintah sejak dulu, saya yakin tidak akan terjadi pelemahan rupiah, karena rupiah kita cukup dan dolar tidak terlalu besar keluar. Kalau halhal itu dilakukan oleh pemerintah, saya optimis dan saya yakin rupiah tidak akan terpuruk,” tutup Nurdin.Faktor Luar dan Dalam NegeriGubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menyatakan bahwa pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS disebabkan oleh berbagai faktor luar dan dalam negeri, yang berujung pada defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit). Pelemahan itu disebabkan tingginya arus finansial yang keluar dari Indonesia, yang tak diimbangi oleh produktivitas ekspor di dalam negeri.Sementara dari sisi eksternal, Agus menilai pelemahan itu diakibatkan dinamika perekonomian global di tengah membaiknya data-data ekonomi dan ketenagakerjaan AS. Ditambah Bank Sentral AS, The Fed, juga akan menaikkan suku bunga.Sementara di dalam negeri, tekanan terhadap rupiah atas dolar AS semakin kuat karena investor asing membawa keuntungan usahanya di Indonesia dalam mata uang selain rupiah, atau sering disebut repatriasi. Waktu biasa terjadinya repatriasi pada Maret hingga Juni. Hal itu yang kemudian menyumbang kondisi CAD, di mana BI menemukan di akhir 2014 lalu saja, terjadi defisit neraca primer hingga US$ 26 miliar. Sayangnya, hal itu tak diimbangi dengan produktivitas. Ekspor Indonesia masih didominasi komoditi tanpa nilai tambah. Agus menyatakan, hal itu berbanding terbalik dengan Malaysia dan Thailand, yang sudah bisa memproses barang bernilai tambah.Agus yakin, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memperbaiki posisi neraca transaksi berjalan Indonesia. Persoalan ini merupakan penyebab laten yang membuat nilai tukar rupiah tertekan.Sebagai kebijakan jangka pendek, Pemerintah dan BI sepakat untuk memperketat pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam aturan tersebut, semua transaksi Komisi XI DPR memandang kondisi fluktuasi nilai tukar rupiah pada saat ini dalam rentang yang harus mendapatkan perhatian secara khusus oleh pemerintah dan Bank Indonesia, karena sangat berpengaruh terhadap rakyat Indonesia.Komisi XI DPR meminta pemerintah dalam rangka memperbaiki defisit transaksi berjalan perlu menjalankan paket kebijakan yang ditujukan untuk perbaikan struktural dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah terkait dengan paket kebijakan yang mewujudkan L/C (Letter of Credit) untuk ekspor produk sumber daya alam diwajibkan adanya, sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan efektif.Komisi XI DPR meminta kepada pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan semua trasanksi jual beli barang di dalam negeri menggunakan rupiah. Sebab, masih banyak instansi pemerintah dan BUMN yang bertransaksi dengan dolar AS. Terkait hal itu, pemerintah juga diminta segera memerintahkan BUMNBUMN untuk mengakhirinya dan menggunakan sanksi bagi yang tidak mengindahkannya.Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk menyiapkan paket kebijakan yang dapat mendorong ekspor manufaktur dan pertumbuhan industri subsitusi impor dengan kebijakan investasi dalam rangka pengurangan ketergantungan bahan baku dan penolong.Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan upaya khusus (peningkatan kepatuhan, perbaikan SPT, perluasan basis pajak) terkait dengan target penerimaan negara dari sektor pajak dan Bea dan Cukai dalam APBNP 2015.Komisi XI DPR meminta kepada OJK dalam rangka mewujudkan sistem keuangan inklusif yang dilakukan dengan penyiapan kelembagaan sumber daya manusia dan aturan, agar kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama UMKM. (sf)Untuk membahas permasalahan melemahnya rupiah ini, Komisi XI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), beberapa waktu yang lalu. Rapat menghasilkan tujuh kesimpulan, yaitu:Tujuh Kesimpulan Raker Komisi XI dan Pemerintah12 56734jual beli barang dan jasa di dalam negeri wajib menggunakan rupiah. Saat ini masih banyaknya instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertransaksi dengan mata uang asing. (sf) foto: iwan armanias, naefurodji/parle/hr

16 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015LAPORAN UTAMAWakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex NoerdinPelemahan Rupiah Pengaruhi Industri NasionalMelemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang menembus hingga Rp 13.000 lebih per 1 US$, tak pelak menyebabkan pengaruh ke berbagai bidang. Tak terkecuali perindustrian dan perdagangan. Terutama, industri nasional yang menggunakan bahan baku impor.“Soal seberapa besar dampak melemahnya kurs rupiah terhadap mata uang dolar ini, memang kita lihat apakah bahan baku industri menggunakan bahan baku impor. Kalau menggunakan bahan baku impor, pasti akan sangat berpengaruh. Seperti industri tahu dan tempe, kedelainya impor, transaksi menggunakan dolar, pasti akan pengaruh ke harga jual ke konsumen,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin, saat ditemui Parlementaria, beberapa waktu yang lalu, di ruang kerjanya.Namun, tambah Politisi Golkar ini, justru yang tidak terpengaruh oleh melemahnya rupiah ini adalah Usaha Kecil dan Menengah. Apalagi, UKM yang menggunakan bahan baku lokal, bisa dipastikan akan tetap stabil. Dengan melemahnya rupiah, justru malah menjadi kesempatan untuk melakukan ekspor.“Kalau sekarang dolar sedang menguat, kemudian kita melakukan ekspor dan meningkatkan dengan volume, berarti nilai ekspornya juga sangat besar, inilah opportunity yang harus kita ambil. Jadi, kita harus memanfaatkan situasi ini, sehingga memberikan multiplier effect yang lebih besar kepada sektor-sektor selama ini bergerak dibidang ekspor,” tambah Politisi Fraksi Golkar ini.Sebagai mitra kerja dari Kementerian Perdagangan, pihaknya mendesak kementerian yang dipimpin oleh Rachmat Gobel ini untuk meningkatkan ekspor dan mencapai target yang diharapkan. Pasalnya, neraca perdagangan ini berpengaruh terhadap indikator makro ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB).“Saat kami rapat kerja dengan Mendag Rachmat Gobel, mereka sudah punya roadmap untuk meningkatkan ekspor kita kedepannya. Saya melihat bahwa ini (target ekspor) harus kembali kita kejar, karena dulu pada waktu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sempat terjadi surplus dari neraca

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 17perdagangan kita, dan ini sangat berpengaruh kepada indikator makro ekonomi kita. Termasuk PDB juga bergantung dari situ,” tambah Dodi.Politisi asal Dapil Sumatera Selatan I ini menambahkan, target ekspor ini menjadi pekerjaan rumah Kementerian Perdagangan, untuk mendapatkan surplus yang lebih bagus lagi, sehingga target Pemerintahan Jokowi - JK bisa tercapai dalam kurun waktu yang tepat.Ketika ditanya mengenai enam paket kebijakan ekonomi yang digagas Pemerintahan saat ini, Dodi mengapresiasi langkah yang diambil. Namun, ia mengingatkan, jika membuat kebijakan jangan sepotong-sepotong. Terutama kebijakan bebas visa kepada 30 negara.“Kalau kita membuka akses sebesar-besarnya kepada wisatawan untuk membuka visa, ini kan yang menguntungkan bagi wisatawan adalah tidak perlu antri di visa on arrival atau di konsulat, dan tidak keluar biaya untuk visa, itu saja kan? Tapi sebetulnya yang harus dipikirkan Pemerintah untuk menarik wisatawan pertama adalah aksesnya, pelayanannya, dan infrastukturnya itu harus dibenahi,” himbau Dodi.Politisi yang juga putera dari Gubernur Sumatera Selatan ini menambahkan, jika permasalahan tempat wisata ini tidak dibenahi, dikhawatirkan upaya Pemerintah untuk menarik wisatawan tidak akan berhasil. Apalagi, biaya untuk berwisata di Indonesia bisa dikatakan tidaklah murah.“Wisatawan Indonesia saja lebih senang keluar negeri karena ongkos, misalnya ke Singapura atau Malaysia itu lebih murah dibanding ongkos wisata ke Bali atau Raja Ampat. Belum lagi masalah akses dan transportasi yang masih terbatas, dan infrastuktur disana yang masih belum baik,” pungkasnya.Dodi khawatir, Pemerintah yang berniat menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, menjadi tidak efektif, dan malah membuat wisatawan Indonesia ke luar negeri. Menurutnya, jika Pemerintah ingin membuat kebijakan, harus dilakukan secara integral.“Jadi, jangan cuma membebaskan visa saja, dan mengharapkan wisatawan masuk, tapi sebetulnya masih banyak yang harus kita benahi termasuk menggali potensi-potensi wisata, yang diharapkan dapat menambah devisa negara,” saran Dodi.Masih terkait dengan paket kebijakan ekonomi, Dodi menilai, yang sebenarnya dibutuhkan di dunia usaha itu bukan level rupiah yang rendah atau menguatnya terhadap mata uang asing. Tapi lebih kepada kestabilan kurs rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi pun juga lebih stabil.“Kalau saya lihat, tingkat kurs rupiah yang sekarang, misalnya di level Rp 12.500 masih dianggap baik oleh pelaku-pelaku ekonomi termasuk para pengusaha. Dan kita harapkan ini bisa tepat dikisaran Rp 12.500. Sebetulnya lebih kepada stabilnya saja. Jika banyak kredit macet pun dapat berdampak pada pelaku usaha juga. Kalau sekarang beda, secara fundamental kita lebih baik, tapi yang kita pikirkan adalah momentum tingkat pertumbuhan yang stabil,” papar Dodi.Dodi memprediksikan, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat kembali stabil pada dua sampai tiga bulan ke depan. Hal ini seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ketika melakukan transaksi untuk menggunakan mata uang rupiah.“Jika kemudian kondisi ekonomi lemah, makro dunia sudah tidak terlalu keras dengan mata uang selain USD, sehingga dalam dua bulan ini kurs rupiah sudah kembali stabil dan paling tidak ada di level Rp 12.500,” harap Dodi.Menutup wawancara, Dodi berharap kurs rupiah tetap stabil, dan tidak menembus sampai angka Rp 14.000. Pun jika tidak bisa kembali ke angka Rp 12.500, setidaknya stabil di angka Rp 13.000, tidak merangkak naik lagi, harap Dodi. (sf, mh) foto: andri/parle/hrTIDAK HANYA RUPIAHSINYAL kenaikan FED rate menggoyang nilai tukar mata uang negara-negara Asia-Pasifik hingga Eropa melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

18 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Industri nasional yang menggunakan bahan baku impor dinilai yang paling terpengaruh ketika nilai tukar melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Mengingat, transaksi pembelian bahan baku tersebut tentunya menggunakan dolar Amerika, dimana akhir-akhir ini telah menembus Rp 13.000 lebih per 1 US$, kurs terendah sejak tahun krisis moneter 1998.Demikian diungkapkan Anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja, saat ditemui Parlementaria, di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan, pelemahan rupiah ini cukup memberatkan pelaku industri, terutama yang menggunakan bahan baku impor.“Contoh pelaku industri tempe dan tahu. Bahan baku kedelai itu hampir 90 persen impor. Dulu, kurs dolar masih di kisaran Rp 10.000, dan sekarang Rp 13.000. Kedelai yang mulanya Rp 6.000, sekarang jadi Rp 8.700 di pasaran. Ini kan sangat berpengaruh terhadap pelaku industrinya,” tegas Lili.Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, neraca perdagangan mengalami defisit, karena impor lebih besar dibanding ekspor. Saat ini, total impor bahan baku dan bahan penolong dari 64 persen industri nasional itu mencapai 67,9 persen, impor barang modal 24,6 persen dan konsumsi 7,5 persen. “Karena transaksi impornya menggunakan dolar Amerika, sedangkan transaksi jualnya menggunakan rupiah, pasti harga naik. Kalau harga barang naik, yang dirugikan konsumen. Industri yang menggunakan bahan baku impor itu yang berat. Kalau rupiah menembus Rp 13.500, kita pasti rugi, karena bahan baku naik,” jelas Lili.Namun, tambah Politisi asal Dapil Jawa Barat II ini, ketika nilai tukar rupiah ini melemah, eksportir yang menggunakan bahan baku lokal akan diuntungkan. Apa pasal, karena pembelian bahan baku industri ini menggunakan mata uang rupiah, namun untuk penjualannya menggunakan dolar.Untuk itu, ia menyarankan kepada Pemerintah, untuk segala jenis transaksi untuk menggunakan mata uang rupiah, jangan pakai dolar. Apalagi, UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian wajib lainnya yang harus dipenuhi dengan mata uang, dan atau transaksi keuangan lainnya.“Jadi, transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Di UU ini juga disebutkan bahwa kewajiban di dalam, tidak berlaku lagi untuk transaksi tertentu dalam jangka pembelanjaan dan pelaksanaan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah, transaksi perdagangan internasional. Jadi menurut saya, banyak orang-orang kita yang transaksi menggunakan dolar, sehingga ini menambah orang untuk memburu dolar. Pemerintah harus menekankan, setiap transaksi yang tujuan pembayaran, harus menggunakan rupiah,” kata Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini.Terkait dengan enam paket kebijakan ekonomi Pemerintah Joko Widodo, Lili lebih tertarik dengan pemberian insentif pajak. Sehingga, dengan adanya insentif pajak, dapat meningkatkan ekspor.“Soal kebijakan penggunaan biofuel, apakah teknologi industri sudah mendukung hal itu? Saya rasa belum. Kalau membuat kebijakan, ya sebaiknya dilihat, potensinya itu ada tidak. Jangan kita membuat kebijakan tapi potensinya tidak ada, nanti malah bikin repot,” imbuhnya.Sebagai penutup, Politisi yang telah menjabat Anggota Dewan sebanyak 7 periode ini berpesan agar Pemerintah memberikan treatment khusus kepada industri nasional yang menggunakan bahan baku impor. Ia khawatir, jika tidak tidak ada kebijakan secara menyeluruh, ketika dolar semakin merangkak naik malah industri yang jebol. Ironisnya, bisa saja perusahaan mengalami gulung tikar. (sf) foto: naefurodji/parle/hrAnggota Komisi VI Lili Asdjudiredja,GONCANG INDUSTRI DALAM NEGERI

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 19Anggota Komisi VI DPR Slamet Junaedi PERLU ADA LANGKAH KONKRET ATASI PELEMAHAN RUPIAHPenguatan dolar Amerika dan peningkatan permintaan dolar di pasar domestik membuat rupiah terkoreksi tajam, yang berimbas kepada nilai tukar rupiah melemah hingga mencapi Rp 13.000 rupiah per 1 US$. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi melemahnya rupiah ini, bukan hanya dalam jangka pendek, tapi juga jangka panjang.Anggota Komisi VI DPR Slamet Junaedi menyatakan dukungannya terhadap enam paket kebijakan ekonomi Pemerintah Joko Widodo. Ia juga berharap, Pemerintah segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi pelemahan rupiah dalam jangka pendek, seperti kebijakan untuk meningkatkan ekspor dalam sektor industri dan menekan angka impor.“Dengan adanya fakta kondisi penguatan nilai tukar dolar Amerika yang sekarang sangat tinggi, kami meminta Pemerintah untuk meningkatkan ekspor. Kalau ekspor kita di tingkatkan dan impor kita tekan ini akan berdampak kepada penguatan rupiah. Terutama, untuk industri nasional yang menggunakan bahan baku impor, seperti furniture, perkebunan, dan lainnya,” jelas Jun, ketika ditemui Parlementaria di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.Politisi Fraksi Nasdem ini melihat, melemahnya rupiah ini, ada pihak yang diuntungkan, ada pula yang dirugikan. Industri nasional berbahan baku lokal, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sama sekali tidak terpengaruh. Ia mencontohkan, seperti furniture, hampir semua bahan bakunya lokal, bahkan ada yang bahan lokalnya 100 persen. Sehingga, menurutnya inilah momen yang tepat untuk meningkatkan ekspor.Namun, walaupun tidak ada indikasi pengaruh terhadap industri berbahan baku lokal, Jun mengingatkan untuk tetap waspada. Mengingat, ada beberapa unsur pada industri yang mungkin masih menggunakan barang impor. Seperti sparepartmesin yang terkadang harus dilakukan impor untuk pengadaannya.“Jadi menurut saya untuk men-support agar rupiah tidak semakin melemah, harusnya UKM itu yang kita kembangkan. Kalau industri besar mungkin sudah hampir 60 sampai 80 persen bahan bakunya impor, tapi kalau UKM tidak ada. Furniture saja 90 persen sampai 100 persen bahan lokal,” jelasnya.Jun menambahkan, dukungan Pemerintah kepada sektor UKM perlu ditingkatkan. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang memperhatikan pengusaha lokal, melalui pemberian sertifikasi SNI. Termasuk memberikan ruang luas kepada pelaku UKM untuk melakukan promosi-promosi secara masif di banyak wilayah Indonesia. “Misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada UKM mela k u k a n promosi-promosi produknya di banyak tempat, seperti, perhotelan, mall, atau tempat umum lainnya. Tentu saja dukungan seperti ini harus melakukan seleksi ketat pada setiap UKM, namun paling tidak memberikan bantuan agar UKM bisa tetap tumbuh dan berkembang ditengah kelemahan rupiah. Dengan begitu, produk tersebut dapat dikenal oleh para wisatawan,” imbuh Jun.Apalagi, tambah Politisi asal Dapil Jawa Timur XI ini, salah satu dari enam paket kebijakan ekonomi Pemerintah Joko Widodo menyebutkan Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan mancanegara kepada 30 negara baru. Dengan begitu, kedatangan jumlah wisman akan meningkat, dan harapannya berdampak pada penjualan produkproduk lokal hasil UKM.(sf) foto: sofyan/parle/hr

20 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Pemerintah dinilai reaktif dalam mengeluarkan paket kebijkan untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Banyak faktor yang melemahkan rupiah, baik global maupun domestik. Defisit perdagangan, misalnya, langsung menjadi sumber masalah, selain membaiknya perekonomian Amerika Serikat. Begitulah sekilas pandangan yang disampaikan Marwan Batubara.Ditemui di kawasan Jakarta Selatan akhir Maret lalu, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) ini, tidak terlalu yakin dengan kebijakan pemerintah untuk mendongkrak rupiah. Selain reaktif, pemerintah juga dinilainya kerap tidak konsisten menjalan semua kebijakannya itu. Kalau pun ada perbaikan, itu tidak signifikan. “Soal efektifitas paket kebijakan itu, kembali lagi saya katakan tidak yakin. Saya hanya bisa berdoa.”Mantan Anggota DPD RI dari Jakarta periode 2004-2009 itu, mengungkap banyak hal kepada Parlementaria seputar gonjang ganjing rupiah. Berikut petikan lengkapnya. Pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan untuk menstabilkan rupiah. Sejauh mana paket ini efektif untuk menguatkan rupiah?Saya tidak bisa mengatakan cukup efektif atau tidak. Saya cuma bisa berdoa supaya berhasil. Tapi, yang lebih penting sebetulnya kita harus mencari sebab dari melemahnya rupiah. Kita paham bahwa menguatnya dolar terkait dengan perbaikan ekonomi Amerika. Tapi itu hanya salah satu faktor. Faktor lain adalah defisit perdagangan. Defisit perdagangan yang menjadi salah satu penyebab melemahnya rupiah langsung mengaddress su mber masalahnya, yaitu mengurangi i m p o r B B M d a n m i n y a k mentah. Jadi, ad a def i sit perdaga -ngan karena impor BBM dan minyak mentah yang terus naik. Kita akan terus mengalami hal ini, apalagi kalau harga minyak itu kembali normal.Untuk mengatasinya, kita harus menyiapkan program penggunaan gas yang lebih banyak atau pengembangan bahan bakar nabati. Pemerintah katanya akan menaikkan kadar biofuel dalam disel. Tapi, diesel itu sendiri produksinya jauh lebih rendah dibanding premium dan pertamax. Walau begitu, kebijakan ini patut diapresiasi. Saya berharap, kebijakan ini tidak sekadar tambal sulam atau reaktif saja. Kita ingin ini dilakukan secara terencana untuk jangka menengah dan jangka panjang.Apakah paket kebijakan itu tidak terlalu terlambat dikeluarkan?Ya, itu tadi yang saya katakan, paket ini bersifat reaktif. Saya ingat ketika pemerintah begitu bernafsu ingin menaikkan harga BBM. Kalau kajiannya komprehensif dan visioner, mungkin saja waktu itu kita tidak perlu menaikkan harga. Dengan begitu, tidak ada gonjang-ganjing kenaikan barang akibat naiknya harga BBM. Sejak November sampai sekarang masih terasa dampak kenaikannya, hingga berantai ke mana-mana. Soal efektifitas paket kebijakan itu, kembali lagi saya katakan tidak yakin. Saya hanya bisa berdoa. Bagaimana dengan aturan BI yang mengharuskan penggunaan rupiMarwan Batubara, Direktur Indonesian Resources StudiesKEBIJAKAN PENGUATAN RUPIAH HANYA REAKTIF LAPORAN UTAMA

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 21ah dalam setiap transaksi?Penggunaan rupiah, kan, sudah bertahun-tahun dicanangkan. Penggunaannya dimulai dari pemerintah. Lalu diterapkan kepada semua yang terlibat dalam transaksi bisnis, termasuk perusahaan-perusahaan asing. Memang harus ada sanksinya dari aturan ini. Siapa lagi yang mau menghormati rupiah kalau buka kita sendiri. Rasanya kalau pergi ke luar negeri, rupiah tidak dilirik. Begitu dikonversi dengan uang asing, nilai rupiah langsung jatuh.Padahal, kita punya GDP dan masuk kekuatan ekonomi G-20. Mestinya rupiah jadi terhormat. Tapi, kalau selama ini pemerintah tidak punya komitmen yang kuat, tidak menghormati dan tidak ada sanksi kalau ada pelanggaran, ya tentu akan terus seperti ini, terpuruk. Kita ingin apa yang diucapkan konsisten dijalankan dan siapa yang melanggar dapat sanksi.Sampai kapan rupiah ini akan terus melemah?Saya kira salah satu masalahnya adalah soal perdagangan. Kemudian soal neraca keuangan. Sepanjang kita tidak bisa mengurangi secara signifikan soal impor tadi, ya akan sangat berat. Itu harus diimbangi dengan ekspor kita yang terus meningkat. Tapi, selama ini ekspor kita banyak barang mentah. Sementara kalau ekonomi belum pulih, harga minyak, batubara, dan CPO juga tidak akan pulih. Yang kita ekspor pun nantinya tidak sesuai dengan harapan. Itu yang nanti membuat defisit.Para pelaku usaha mengeluh karena melemahnya nilai rupiah ini di luar prediksinya. Bagaimana Anda melihatnya?Selama ini perusahaan yang meminjam dengan dolar akan terbebani. Garuda, misalnya, rugi di atas tiga juta dolar. Kemudian PLN juga rugi, kursnya sangat besar. Yang jadi pertanyaan, kok, sekarang kinerja keuangan bisa menurun. Orang langsung curiga. Padahal, salah satu faktor penyebab kinerja menurun adalah beban kurs yang harus ditanggung. Banyak sekali perusahaan BUMN yang mengalami rugi kurs, apalagi pemerintah punya utang. Pemerintah akan mengalami kesulitan, karena dalam waktu dekat akan membangun banyak infrastruktur. Itu juga akan membuat impor meningkat. Impor, kan, dalam bentuk dolar. PLN, misalnya, akan membangun pembangkit yang besarnya 35 gigawatt pada 5 tahun ke depan. Membangun infrastruktur itu membutuhkan barang-barang impor sebagai modal. Saya tidak terlalu yakin ada perbaikan signifikan dari kebijakan penguatan rupiah ini.Salah satu paket kebijakan itu adalah memberikan bebas visa kunjungan supaya ada pemasukan dari sektor wisata. Bagaimana menurut Anda?Saya kira itu hal yang baik, tapi jangan lupa untuk waspada terhadap kunjungan wisatawan asal Cina. Banyak sekali orang Cina yang tidak pulang lagi ke negaranya. Mereka menyuap aparat di level bawah untuk mendapatkan KTP Indonesia. Kita harus hati-hati dalam persoalan kependudukan.Saat dolar sedang naik, apa mem a ng si k lusnya k it a h a r us menggenjot ekspor?Ya, salah satunya memang begitu. Artinya, ekspor harus lebih besar daripada impor, supaya bisa surplus. Tapi, kadang itu di luar kendali kita. Kita mau ekspor dan meningkatkan volume produksi, ternyata harga sedang turun. Itu akan memengaruhi. Kita berharap ada perbaikan ekonomi, termasuk kenaikan ekspor ke Cina. Selama ini Cina mengimpor batubara dari kita. Sekarang mereka mengurangi permintaan dan menggunakan produksi domestik. Apalagi, ada Amerika yang juga banyak mengekspor ke Cina. Dengan pengurangan permintaan, harga turun. Itu membuat pendapatan Indonesia dari ekspor batubara berkurang sangat signifikan. (mh) foto: naefurojdi/parle/hr1. Amerika Serikat 687.62. Russia 604.83. Iran 166.64. Qatar 158.55. Canada 154.86. China 117.17. Norway 108.78. Saudi Arabia 103.09. Algeria 78.610. Indonesia 70.4Top Natural Gas Producing Countries in 2013:Top Natural Gas Consuming Countries in 2013:in billion m³Source: BP Statistical Review of World Energy 20141. Amerika Serikat 737.26. Canada 103.52. Russia 413.57. Saudi Arabia 103.03. Iran 162.28. Jerman 83.64. China 161.69. Mexico 82.75. Jepang 116.923. Indonesia 38.4

22 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Bulan Maret 2015 lalu, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS mengalami perlemahan hingga menembus level psikologis Rp.13.000. Penguatan Dollar AS saat ini merupakan kelanjutan dari tahun 2014 seiring perbaikan perekonomian Amerika Serikat. Pemulihan ekonomi AS didukung oleh konsumsi yang meningkat akibat turunnya harga minyak dan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta diikuti oleh indikator produksi yang semakin meningkat. Arah normalisasi kebijakan moneter AS juga semakin kuat, meskipun demikian kapan waktu implementasinya masih belum ditentukan dengan pasti. Hal inilah yang mendorong penguatan Dollar AS terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Ibarat dua sisi mata uang, perlemahan nilai tukar Rupiah ini mengakibatkan dampak positif dan negatif bagi kondisi perekonomian di dalam negeri.Meskipun ada pihak yang diuntungkan dengan perlemahan nilai tukar Rupiah tersebut, seperti industri perkebunan, perikanan dan perdagangan yang merupakan sektor berbasis ekspor karena adanya keuntungan dari selisih nilai tukar namun hal ini relatif kecil dibanding sektor lain yang merasakan dampak negatif. Berdasarkan data Bank Indonesia, neraca perdagangan bulan Februari 2015 mengalami surplus sebesar 0,74 miliar Dollar AS yang disumbang oleh surplus neraca non migas sebesar 0,57 miliar Dollar AS dan surplus neraca migas sebesar 0,17 miliar Dollar AS. Dengan demikian, kinerja neraca perdagangan tersebut diprediksi akan berdampak positif pada transaksi berjalan Triwulan I tahun 2015.Jika nilai tukar Rupiah terus mengalami perlemahan maka perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri akan mengalami peningkatan beban usaha dan akan berdampak pada penurunan laba bersihnya. Tingginya harga bahan baku akan meningkatkan harga jual produk, sementara dalam kondisi sekarang daya beli masyarakat relatif turun sehingga pendapatan perusahaan juga akan mengalami penurunan. Dari sisi masyarakat, barang-barang konsumsi dan bahan makanan yang berasal dari impor harganya akan menjadi lebih mahal dalam Rupiah. Contohnya buah-buahan impor dan tempe-tahu karena kedelai yang merupakan bahan bakunya masih lebih banyak mengandalkan impor.Selain itu, perusahaan-perusahaan pada sektor konsumsi, properti dan konstruksi serta perbankan akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal tersebut diakibatkan potensi kenaikan BI Rate yang akan mendorong kenaikan suku bunga kredit sehingga penyaluran kredit ter ut ama kredit konsumsi a k a n mela mbat . Tingginya bunga kredit akan mempengaruhi pertumbuhan sektor proper ti karena menurunnya permintaan. Dampak negatif perlemahan rupiah juga dialami perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi karena banyak yang empunyai utang dalam Dollar AS. Sementara sektor perbankan akan mengalami perlambatan karena penyaluran kredit yang melambat seiring suku bunga yang relatif tinggi.Perusahaan-perusahaan di sektor energi juga merasakan dampak negatif perlemahan Rupiah ini. BUMN seperti Pertamina dan PLN banyak membutuhkan Dollar AS untuk biaya operasionalnya. Bagi Pertamina, kombinasi perlemahan Rupiah dan fluktuasi harga minyak dunia sangat mempengaruhi kondisi pendapatan dan labanya Rupiah dan Proyeksi Infrastruktur IndonesiaSUMBANG SARANGrafik Neraca Perdagangan Indonesia 2011- Februari 2015Sumber : Bank Indonesia

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 23Andrie Novera & Prasetyo| Penulis adalah Analis Tekno-Ekonomi UIsaat ini. Begitu juga dengan PLN yang membutuhkan Dollar AS untuk pengadaan bahan bakar (terutama gas), pembelian listrik dari pihak swasta serta operasional dan perawatan pembangkitnya.Di sektor infrastruktur, dampak perlemahan Rupiah tidak sebesar di sektor energi karena harga komponen utama berupa baja dan aspal tidak begitu banyak terpengaruh. Harga baja kini relatif stabil karena pasokan di dunia sedang melimpah sementara harga aspal mengikuti tren harga minyak dunia yang sedang mengalami penurunan karena merupakan produk turunan dari minyak bumi.Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2015 menjelaskan, bahwa perlemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi saat ini berbeda dengan kondisi pada saat krisis keuangan tahun 1997-1998 dan tahun 2008- 2009. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada saat dua krisis terdahulu terjadi. Hal ini dapat dilihat dari indeks harga saham gabungan (IHSG) dan posisi cadangan devisa menunjukan tren peningkatan. Kinerja IHSG pada bulan Februari 2015 menguat didukung sentiment positif pasar terkait data fundamental ekonomi yang membaik. Berdasarkan data Bank Indonesia, IHSG pada akhir Februari 2015 berada pada level 5.450,29, naik 3,04% dibandingkan pada akhir bulan sebelumnya. IHSG juga mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari bursa-bursa saham di kawasan Asia Tenggara. IHSG mencapai pertumbuhan 3%, diikuti bursa Vietnam (tumbuh 2,9%), bursa Malaysia (tumbuh 2,2%), bursa Filipina (tumbuh 0,5%) dan bursa Thailand (tumbuh 0,4%).Sementara itu cadangan devisa Indonesia pada Februari 2015 meningkat menjadi 115,5 miliar Dollar AS, yang setara 7,0 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Sebuah Analogi : Seperti Kondisi Tubuh manusiaIbarat tubuh manusia, kita memiliki beberapa beberapa anggota badan seperti kepala, kaki, tangan dan badan dengan sistem/mekanisme yang terjadi di dalamnya. Berkat instrumen yang dimiliki sebagai sensor otomatis, maka tubuh kita akan selalu bereaksi terhadap segala sesuatu hal yang terjadi baik dari dalam maupun datang dari luar tubuh kita. Kesehatan dan kepekaan sensor yang dimiliki menjadi syarat mutlak agar kita terhindar dari “serangan” yang datang dari segala arah. Demikian pula dengan kondisi perekonomian kita, jika dianalogikan Grafik Pertumbuhan IHSG dan Bursa Saham Global, Februari 2015Sumber : Bank Indonesia

24 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015sebuah tubuh, maka perekonomian kita idealnya adalah tubuh dengan kondisi yang sehat dan kuat sesuai dengan indikator-indikator persyaratan kesehatan. Kondisi tersebut dapat dicapai jika kesehatan internal kita baik. Adapun kondisi eksternal adalah situasi yang terkategori “given condition” alias sulit jika tidak mau dikatakan tidak bisa dikendalikan karena kendalinya tidak berada di tangan kita. Sehingga yang terjadi di luar “mutlak” harus disikapi dengan “kekuatan dari dalam” yang dapat menyaring dan membentengi diri dari segala hal yang dianggap dapat merugikan/membahayakan. Apapun yang terjadi di luar, tidak akan berdampak negatif terlalu dalam jika kita memiliki kesehatan dan sistem kekebalan tubuh yang baik. Intinya, membangun kekuatan internal yang kompak terlebih dahulu.Dalam hal ini “instrumen” yang sensitif menjadi alat bantu yang sangat dibutuhkan agar dapat “cepat tanggap” dalam menanggulangi situasi yang terjadi. Fluktuasi nilai tukar Dollar AS terhadap Rupiah yang telah menembus batas psikologis adalah “tantangan” yang menghadang sistem kekebalan tubuh kita yang harus cepat ditangkap oleh instrumen yang kita miliki, dianalisa dan dapat segera diambil tindakan untuk menyikapinya. Dengan kondisi tubuh yang “fit”, maka apapun yang menghadang tidaklah menjadi kendala. Sebaliknya jika tubuh ini tidak siap, maka sangat mudah terinfeksi o l e h a p a p u n . Sikap inilah yang hendaknya kita miliki agar bijaksana dalam mengambil tindakan. Tidak terburu-buru namun juga tidak terlambat. Sekali lagi kepekaan “sensor” menjadi hal yang sangat penting. Pihak yang menjadi “sensor utama” adalah para pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah, Bank Indonesia dan para pelaku ekonomi termasuk pengusaha.Nilai tukar Rupiah yang sedang melemah saat ini dapat disikapi dengan dua pendekatan; pertama secara taktis (jangka pendek) sebagai langkah penanggulangan dan kedua, secara strategis (jangka panjang) sebagai langkah pencegahan. Maksud pencegahan di sini adalah agar tidak mengalami rasa sakit atau efek negatif yang sama atau bahkan lebih parah jika terjadi “serangan” yang sama di kemudian hari.Kebijakan Taktis dan StrategisKebijakan taktis / jangka pendek yang dapat dieksekusi dengan cepat terkait perlemahan nilai tukar Rupiah ini adalah berupa intervensi oleh Bank Indonesia, menaikkan BI Rate dan mewajibkan hedging (lindung nilai) untuk transaksi keuangan. Namun pada prakteknya, jika hanya mengandalkan kebijakan taktis efeknya hanya sebentar apalagi intervensi berisiko dapat menguras cadangan devisa. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan strategis yang selaras antara aspek ekonomi (fiskal dan moneter) dan kondisi politik.Terkait kebijakan strategis di sektor perekonomian terutama terkait perlemahan nilai tukar Rupiah, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil didampingi Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri Pariwisata mengumumkan Tujuh Paket Kebijakan Ekonomi, yang terdiri dari:1. Insentif pajak atau yang dikenal tax allowance bagi perusahaan yang melakukan investasi, devidennya di-reinvest di Indonesia; kemudian perusahaan yang menciptakan lapangan kerja; perusahaan yang mempunyai orientasi ekspor dan perusahaan yang melakukan R & D (Research and Development) atau Riset dan Pengembangan.2. Pemberian Insentif Pajak Penjualan (PPn) terhadap industri galangan kapal dan beberapa industri produk pertanian.3. Pemerintah melakukan kebijakan tentang antidumping, mengenakan bea masuk antidumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk-produk industri nasional, serta terhadap produk impor yang unfair trade karena ada dumping. Kebijakan ini ditempuh untuk melindungi industri dalam negeri.4. Pemerintah juga memberikan bebas visa kunjungan singkat untuk wisatawan kepada 30 negara baru. Dengan demikian, akan menjadi 45 negara yang berhak berkunjung ke Indonesia untuk turis tanpa visa.5. Menteri ESDM sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mewajibkan penggunaan biofuel sampai dengan 15 persen. Kebijakan ini diperkirakan mampu mengurangi impor solar yang cukup besar.6. Pemerintah juga melakukan penerapan LC untuk produkproduk Sumber Daya Alam (SDA), yaitu produk batubara, minyak dan gas, serta CPO.7. Pemerintah melakukan restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik. Kebijakan ini akan dimulai dengan memperkenalkan perusahaan reasuransi BUMN, penggabungan dua perusahaan reasuransi yang seSUMBANG SARANIDR

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 25lama ini ukurannya masih kecilkecil menjadi sebuah perusahaan reasuransi nasional. Selain untuk mendukung tumbuhnya perusahaan reasuransi domestik, kebijakan ini dapat mengurangi current account deficit yang diakibatkan sektor jasa reasuransi.Selain itu sebagai langkah antisipasi dinamika ekonomi global, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa Pemerintah sudah melakukan beberapa persiapan, seperti: 1. Membentuk protokol manajemen krisis nasional di dalam wadah FKSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan.2. Meny i apk a n i mplement a si Bond Stabilization Framework (BSF) dengan beberapa lapisan pencegahan, di antaranya pembelian kembali (buyback) sekuritas utang, penggunaan dana investasi BUMN, termasuk BPJS serta Saldo Anggaran Lebih/SAL.3. Membentuk beberapa currency swap line, antara lain di level bilateral (non-USD denominated), di antaranya dengan China, Jepang, dan Korea Selatan, dan di level regional ASEAN+3 (nonUSD denominated).4. Menyiapkan Deferred Draw Down Option (DDO) bekerja sama dengan World Bank, Asian Development Bank, Australia serta Jepang (JBIC) senilai total 5 miliar Dollar AS yang diperuntukkan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia khususnya pembiayaan APBN.Langkah-langkah penguatan sektor riil domestik diharapkan juga dapat dilakukan oleh Pemerintah, diantaranya melalui:1. Pemberlakuan SNI untuk produkproduk dalam negeri.2. Memberikan peran dan ruang lebih luas bagi UMKM dan produknya.3. Mendorong pengusaha perhotelan, toko swalayan dan destinasi pariwisata di daerah-daerah untuk membeli produk-produk UMKM lokal bagi kebutuhan cinderamata bagi para wisatawan.4. Memberikan kesempatan luas kepada pengusaha pribumi untuk bersaing dalam mengerjakan proyek-proyek perumahan terutama proyek perumahan pemerintah, sekaligus juga sebagai kontraktornya agar secara bertahap mampu bersaing dengan kontraktor besar dan menciptakan lapangan kerja yang cukup signifikan.Mentalitas Bangsa : Berani dan MauSikap mental jangka panjang sebagai “Pekerjaan Rumah” yang harus dimiliki bangsa Indonesia adalah bagaimana membangun gairah untuk berani “membuat/menyediakan sendiri” sesuatu produk di dalam negeri sehingga tidak banyak tergantung dari pihak manapun. Hal ini sangat penting jika “Kedaulatan Rupiah” mau dijadikan sebagai pilar kebanggan bangsa Indonesia di dunia. Dengan menstimulasi dan menghargai karya-karya anak bangsa. Negeri ini menjadi media tanam yang subur bagi tumbuhnya kreasi-kreasi positif di segala aspek baik pertanian, perkebunan, energi maupun manufaktur yang selama ini masih memiliki “aroma” luar negeri. Hal ini bukanlah gerakan anti asing, namun justru membangun “kesetaraan” dan “saling bergantung” (inter dependen) dengan keunikan yang dimiliki satu sama lain. Itulah makna anugerah “keberagaman” yang telah diciptakan bagi seluruh bangsa di dunia ini. Dengan adanya sinergi kebijakan taktis, kebijakan strategis, langkah-langkah penguatan sektor riil dan perbaikan mentalitas bangsa maka diharapkan ketahanan sektor ekonomi terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah di masa datang akan lebih baik.KesimpulanDari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi apapun yang terjadi baik internal maupun eksternal, harus selalu dapat ditangkap oleh “sensor” yang sensitif dan disikapi dengan kebijakan jangka pendek sebagai penanggulangan dan kebijakan jangka panjang sebagai pencegahan. Jangka pendek dapat ditempuh dengan melakukan segala upaya untuk “menghilangkan rasa sakit sesaat”. Jika langkah jangka pendek telah berhasil, jangan lupa untuk segera meneruskan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi lagi “kepanikan” yang akan berdampak buruk bagi kesehatan kita.Semoga dapat menjadi bahan renungan kita di masa mendatang dan dengan segera berani mengambil tindakan yang diperlukan. Apapun yang terjadi di luar, tidak akan berdampak negatif terlalu dalam jika kita memiliki kesehatan dan sistem kekebalan tubuh yang baik. Intinya, membangun kekuatan internal yang kompak terlebih dahulu.

26 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Selama Februari 2015 tercatat kenaikan harga beras mencapai 30 persen. Namun, kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Banyak petani yang tidak merasakan dampaknya karena harga jual gabah di tingkat penggilingan turun, sementara di tingkat pedagang mengalami kenaikan.Anggota Komisi IV DPR Sjahchrani Mataja saat diminta komentarnya mengatakan, kenaikan harga beras hingga 30 persen sama sekali tak dirasakan petani. Pasalnya harga jual gabah di tingkat penggilingan turun, sementara di tingkat pedagang mengalami kenaikan.Yang memprihatinkan ketika terjadinya kenaikan harga beras ini adalah kondisi para petani yang pada kenyataannya harga jual gabah masih rendah. Berarti menurutnya yang untung adalah para penggiling dan pedagang. “Keuntungan dari harga beras yang meningkat hanya dinikmati di tingkat penggilingan dan pedagang,” kata Sjahchrani Mataja dari dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.Setelah dilakukan operasi pasar oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) atas instruksi langsung dari Presiden, KENAIKAN HARGA BERAS TAK DIRASAKAN PETANIPENGAWASAN

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 27harga beras kemudian sudah mulai turun dan normal kembali, Sjahchrani mantan Bupati Kota Baru Kalimantan Selatan, menilai Bulog telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, walaupun kualitas beras masih harus ditingkatkan.Bulog sebagai lembaga negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) bertugas salah satunya menstabilkan harga bahan pangan terutamanya beras, namun Bulog yang terbentuk sebagai Perusahaan Umum (Perum), Bulog tetap akan mempunyai misi supaya juga bisa mendapatkan profit (keuntungan).Menurutnya, Bulog seharusnya menjadi sebagai badan penyangga pangan, dan Pemerintah mensubsidi pangan melalui Bulog. Tetapi bulog tidak sebagai perusahaan, tetapi bulog harus sebagai badan penyangga. “Mestinya bulog ini Badan Penyanggga, bukan Badan Usaha,” katanya.Jadi ketika Bulog membeli beras petani. Sebenarnya adalah Pemerintah yang membeli kepada petani, kemudian disubsidi untuk kepentingan masyarakat. “Kalau pemerintah mau menyalurkan subsidi untuk pangan kepada rakyat sebaiknya melalui bulog,” katanya.Terhadap penanganan masalah bahan pangan pokok, Bulog diperankan sebagai badan penyangga, dan akan bisa juga menstabilkan harga pangan. Untuk mewujudkan kondisi stabilitas harga beras di pasar, Bulog harus melakukan monitoring terhadap ketersediaan bahan pangan pokok.“Begitu ada gejala kenaikan karena spekulan atau penyebab lainnya, Bulog akan melakukan tugasnya, jangan sampai terjadi gejolak yang mendadak naik,” tegasnya.Hal-hal terkait Penguatan Kelembagaan Bulog, ia mengharapkan ada inisiatif dari Komisi IV untuk membantu petani, kegiatan pertanian, meningkatkan modernisasi pertanian hingga pemasaran produk pertanian.“Perlu adanya hak inisiatif dari Komisi IV dibentuknya UU terkait Bulog mengenai Badan Penyangga Pangan. Saya telah berinisiatif menyampaikan kepada rekan di Komisi IV tentang evaluasi terhadap Bulog, hanya bagaimana Pemerintah nantinya mau atau tidak melakukan evaluasi terhadap Bulog,” katanya.Kemudian bagaimana masalah peran Koperasi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), semestinya diwilayahwilayah pertanian yang dapat melayani kebutuhan para petani. Selain itu, Sjahchrani mengatakan, sebenarnya pemerintah juga sudah membuat suatu program pertanian yang didukung asuransi untuk melindungi petani ketika gagal panen akan diberikan penggantian.“Sebenarnya program pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan petani sudah baik. Tetapi kita harus menjaga ketika finishing terakhir, ketika berada pada posisi pemasaran,” katanya.Pelaksanaan UU sendiri dirasa belum efektif untuk mendukung petani. Hal itu ditandai juga dengan ketika ada kenaikan Harga Pembelian Pemerintah.Presiden Jokowi pada 17 Maret 2015, menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) no 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, disebuttkan untuk harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp3.700 per kilogram (kg) di petani, atau Rp3.750/kg di penggilingan. Sebelumnya Rp3.300 per kilogram (kg) di petani, atau Rp3.350/kg di penggilingan.Anggota DPR RI Sjachrani Mataja

28 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Sementara itu, harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen adalah Rp4.600/kg di penggilingan atau Rp4.650/kg di gudang Bulog. Sebelumnya adalah Rp4.150/kg di penggilingan atau Rp4.200/kg di gudang Bulog.Sedangkan untuk harga pembelian beras kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp7.300/kg di gudang Perum Bulog. Sebelumnya Rp6.600/kg di gudang Perum Bulog.Karena menyangkut kesejahteraan petani, subsidi pemerintah mestinya dapat dinikmati petani. Sjahchrani, menegaskan semestinya kenaikan harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen, mencapai Rp.5.000/kg di gudang Bulog.“Harga gabah kering giling yang dapat dinikmati oleh petani, sehingga subsidi pemerintah benar-benar dinikmati petani. Bulog harus beli gabah petani dengan harga yang mahal,” katanya.Menurut, Sjahchrani, masih banyak yang harus dibenahi, termasuk UU atau peraturan Pemerintah, kepres, inpres ataupun kepmen, yang harus dievaluasi. Yang nantinya mengarah kepada kemudahan kepada petani untuk mencapai kedaulatan dan swasembada pangan. (as) foto: dok pribadi/parle/hrPENGAWASAN

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 29PENGAWASANAnggota Komisi X DPR Dadang RusdianaSeperti irama orkestra yang saling bersahutan, TDL (Tarif Dasar Listrik) akhirnya juga berbunyi tidak kalah nyaring. Ia bersuara menyusul BBM, gas dan berbagai kebutuhan masyarakat lain yang juga bernada tinggi. Bagi publik simfoninya yang didominasi nada tinggi, terus naik dan naik pastinya tidak enak didengar. Memekakkan telinga, manaikkan tensi. Mau tidak mau, suka tidak suka yang dilirik memang konduktornya. Kenapa memainkan nada tinggi terus, kapan turunnya.“Kebijakan tersebut menimbulkan banyak per t anyaan dan keprihatinan. Selain karena telah menambah beban hidup rakyat akibat naiknya harga kebutuhan pokok sebagai dampak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, kebijakan tersebut menjadi sebuah ironi di tengah melimpahnya sumber daya energi di Indonesia. Selain itu, pemerintah tidak memberikan penjelasan secara detil dan lengkap tentang akar permasalahan kenaikan TDL. Pemerintah mestinya konsisten berjuang untuk menyediakan listrik yang terjangkau,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi di Jakarta beberapa waktu lalu.Pimpinan komisi yang membidangi persoalan BUMN ini mengingatkan

30 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Saat memutuskan pembatalan UU no.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi juga telah menyebut sejumlah pertimbangan terhadap kebijakan kelistrikan yang liberal dan pro pasar bebas. MK menekankan pentingnya ‘campur tangan’ pemerintah dalam kebijakan penentuan harga listrik yang lebih arif dan sebisa mungkin tidak bergantung pada mekanisme pasar. Dengan memperhatikan prinsipprinsip keadilan dalam hal penentuan harga listrik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi bahwa harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk masyarakat tidak mampu. Dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditegaskan untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar IV ini menekankan pemerintah seharusnya memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat dalam hal penetapan tarif tenaga listrik. Ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik. Pemerintah mestinya cermat berhitung, pasca kenaikan harga BBM yang lalu, biaya hidup masyarakat membengkak hingga 40 persen. Ini pasti akan terasa lebih berat lagi setelah kenaikan TDL dalam 3 (tiga) bulan ke depan. “Secara teknis dalam APBNP 2015, besaran subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp 73,1 triliun atau turun dari rencana semula sebesar Rp 76,6 triliun. Hal ini terjadi karena pemerintah sekarang sedang jorjoran memotong anggaran subsidi, termasuk subsidi listrik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada penyesuaian tarif tenaga listrik,” papar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Namun menurutnya harus diingat pasca kenaikan BBM, pemerintah setidaknya memperoleh ruang fiskal yang lebih besar senilai Rp 148,2 triliun. Oleh karena itu, sebelum menaikkan TDL, pemerintah mestinya wajib menjelaskan secara transparan penggunaan dana yang didapatkan dengan jalan menaikkan BBM. Pemerintah dalam hal ini PT PLN perlu menjelaskan secara detil dan lengkap tentang mahalnya Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik PENGAWASAN

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 31di Indonesia. Saat ini, BPP listrik Indonesia mencapai Rp1.300 per KWh. Jangan hanya sebatas menyalahkan dikarenakan banyaknya pembangkit listrik yang menggunakan BBM. Dengan mahalnya BPP tersebut sudah pasti akan berdampak pada penyesuaian tarif listrik. Belum lagi tentang tingginya susut jaringan (losses) listrik di Indonesia. “Data dari Bank Dunia menyebutkan bahwa susut jaringan (losses) listrik di Indonesia mencapai 9% dari output. Bandingkan dengan Malaysia sebesar 6%, Thailand 7%, dan Singapura 5%. Kondisi ini tentu akan berdampak pada penyediaan listrik yang berkualitas bagi masyarakat,” tandas dia.Harusnya pemerintah dapat menjelaskan dengan gamblang tentang skenario penurunan komposisi BBM dalam pembangkit tenaga listrik serta peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi, gas dan batubara, tenaga surya, serta upaya pengembangan sumber energy baru dan terbarukan (EBT) lainnya. Sebelum pemerintah memilih menaikkan TDL, rakyat berhak tahu sudah sejauhmana upaya pemerintah menekan penggunaan BBM dan komposisi mix energy pada setiap pembangkit.Pemerintah menurut Heri perlu menjelaskan tentang formulasi perhitungan subsidi listrik dari cost plus margin menjadi performance based regulatory dalam rangka akuntabilitas pemberian subsidi dan efisiensi PT PLN. Hal ini penting karena dengan skema tersebut besaran subsidi akan sangat bergantung pada efisiensi PLN. Logikanya, semakin sedikit subsidi yang diberikan pada PLN, maka mestinya PLN makin efisien. Tapi, kenyataannya PT PLN masih menjadi perusahaan negara yang selalu menyumbangkan kerugian finansial kepada negara. Hal yang masih menimbulkan tanda tanya besar bagi publik adalah tentang program 10.000 MW tahap 1 dan 2 yang kemudian akan disusul dengan program 35.000 MW. Sebelum pemerintah menaikkan TDL, maka mestinya rakyat berhak mendapatkan penjelasan tentang proyek-proyek tersebut dalam rangka penyediaan listrik yang berkualitas (bebas padam) sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penyesuaian TDL yang sangat dinamis akan menciptakan distorsi pasar karena adanya ketidakpastian yang cukup tinggi. Hal ini lebih jauh akan meningkatkan aksi-aksi spekulatif. Penyesuaian, yang didahului dengan kenaikan BBM pada tahun 2015 akan berdampak inflasi pada kisaran 6% sampai 7% hingga secara umum, akan terjadi penurunan nilai mata uang secara signifikan hingga akhir tahun 2015. Kenaikan inflasi tersebut sudah pasti akan menyebabkan kenaikan biaya hidup masyarakat. Ini tentu akan lebih memberatkan kehidupan rakyat di mana akan terjadi pembengkakan biaya hidup hingga 40 persen. Kenaikan TDL akan memicu penurunan permintaan serta daya beli masyarakat. “Pencermatan saya, sektor yang paling tertekan akibat penurunan permintaan tersebut yaitu sektor UKM mengingat sebagian besar konsumen produk UKM adalah golongan masyarakat menengah ke bawah. Ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah,” paparnya. Konsekuensi dari kenaikan ini akan terjadi pengurangan keuntungan usaha yang dapat berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Itu berarti kenaikan TDL, yang sebelumnya didahului dengan kenaikan BBM akan mengganggu penyerapan tenaga kerja pada 2015. Kenaikan TDL sudah tentu akan berdampak pada penurunan output Industri, khususnya industri pengolahan nonmigas. Hal ini bisa mengkoreksi target pertumbuhan industri pada tahun 2015 yang sebelumnya sudah dipangkas menjadi 6%. “Dalam skala yang lebih luas, yang sebelumnya didahului dengan kenaikan harga BBM akan berujung pada tingginya biaya pokok produksi. Akhirnya, produk-produk Indonesia sulit untuk kompetitif, terlebih dalam menghadapi MEA yang mulai berlaku Desember 2015,” demikian Heri. (iky) foto: naefurodji/parle/hrGolongan R-3/TR 6.600 VA ke atas serta golongan B-2/TR 6.600 VA hingga 200 kVA Golongan B-3/TR di atas 200 kVA dan golongan I-3/TM di atas 200 kVAGolongan I-4/TT 30.000 kVA ke atasGolongan P-1/TR 6.600 VA hingga 200 kVAGolongan P-2/TM di atas 200 kVAGolongan P-3/TR Golongan L/TR, TM serta TT Rp 1.426,58 Rp 1.465,89Rp 1.027,26 Rp 1.055,47Rp 965 Rp 991,60Rp 1.426,58 Rp 1.465,89Rp 1.027,16 Rp 1.055,47Rp 1.426,58 Rp 1.465,89Rp 1.501,46 Rp 1.542,84Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah diberlakuan terhitung 1 April 2015, untuk; HARGALAMABARU

32 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Dalam setiap kesempatan, seluruh stakeholdermenyuarakan impian Indonesia mampu mencapai kemandirian energi. Namun, sudahkah pemikiran, kebijakan dan regulasi dalam tata kelola energi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam sumber energi mendukung tercapainya tujuan bersama tersebut?Secara teori, kemandirian energi akan dapat dicapai jika tiga kriteria utama terpenuhi. Pertama, kemampuan untuk mendapatkan akses energi, menyangkut ketersediaan infrastruktur. Kedua, kemampuan daya beli masyarakat terhadap energi. Dan yang terakhir, ketersediaan energi yang mencukupi.Sebuah negara dapat dikatakan mandiri jika mempunyai stok energi yang memadai, guna menunjang kebutuhan masyarakatnya dengan harga yang terjangkau, dan mampu menunjang kegiatan produksi industri untuk menyangga pertumbuhan ekonominya, sehingga tidak bergantung dengan asing.Pemikiran bahwa Indonesia telah masuk pada krisis energi, dimulai saat disadari fakta bahwa jumlah konsumsi BBM domestik mulai melampaui kemampuan produksi BBM. Disisi lain data menunjukkan penurunan cadangan minyak di Indonesia secara signifikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2013, mengklaim cadangan minyak bumi di Indonesia berkisar sekitar 0,6 persen dari cadangan minyak dunia, yaitu sekitar 7.549,81 MMSTB (million stock tank barrels) dimana diantaranya baru 3.692,50 MMTSB terbukti. Kondisi itu berbeda jauh dengan Venezuela yang mempunyai cadangan sebanyak 300 miliar barel Kebijakan Energi Menuju Kemandirian Energi NasionalANGGARANIndonesia, dikenal sebagai negara yang berlimpah dalam potensi sumber daya energi. Namun, berbanding terbalik dengan kondisi sebenarnya. Kenyataannya, Indonesia identik dengan terus menurunnya produksi bahan bakar minyak (BBM) dan ketergantungan impor dari luar negeri. 8,626.96 Cadangan Minyak Bumi Indonesia(MMSTB) Million Stock Tank BarrelsSumber : ESDM, 2015 (diolah)7,764.84 7,732.277,408.247,549.812009 2010 2011 2012 2013Handriyanto Setiadi

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 33minyak bumi dan Arab Saudi sebesar 270 milyar barel, namun tingkat prosentase produksi dibanding cadangannya jauh dibawah Indonesia.Dengan tingginya produksi minyak yang ditargetkan pada APBN beberapa tahun terakhir, dalam waktu belasan tahun saja cadangan ini akan habis. Sementara eksplorasi sumur baru masih butuh waktu panjang dan biaya besar.Setelah pada tahun 2009 – 2010 realisasi lifting minyak bumi sempat mengalami peningkatan, trendberikutnya hingga tahun 2014 lifting terus menurun. Faktor utama yang menjadi sebab adalah penurunan produksi secara alamiah pada lapangan minyak lama (natural decline), sementara lapangan minyak baru belum berproduksi optimal.Campur Tangan Asing Kelola EnergiMeninjau historis kebijakan energi Indonesia, sejak Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi, Indonesia sudah mulai membentengi diri dari intervensi asing di sektor energi. Namun, benteng itu mulai runtuh semenjak ditetapkannya Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal yang memperbolehkan modal asing dalam melakukan pengolahan SDA di Indonesia.Keterlibatan IMF (International Monetary Fund) juga mulai tampak dalam mendorong liberalisasi tata kelola SDA Indonesia pada awal 1998. Liberalisasi ini makin kuat dengan ditetapkannya UndangUndang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UndangUndang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Namun kemudian UU Ketenagalistrikan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan beberapa pasal krusial dalam UU Minyak dan Gas Bumi kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konsitusi untuk direvisi. Dasar pertimbangannya antara lain, dengan UU ini negara tidak dapat menjalankan kewenangannya secara efektif dalam fungsi pengelolaan pengelolaan migas untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.Sejak bergabungnya Indonesia menjadi anggota perdagangan dunia seperti OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) dan WTO (World Trade Organization), setidaknya juga menjadikan Indonesia tidak memiliki kebebasan mengatur produksi dan menentukan harga minyak. Indonesia harus ikut memenuhi penawaran minyak mentah ke pasar luar negeri, namun malah mengimpor BBM untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan biaya lebih tinggi. Pada Mei tahun 2008 Indonesia keluar dari OPEC karena telah menjadi net importer minyak. Keputusan yang diambil pemerintah untuk keluar dari OPEC dipicu oleh produksi minyak mentah yang terus turun. Di sisi lain, konsumsi BBM di Indonesia terus meningkat. Dari sisi investasi, sebagian besar blok migas di Indonesia saat ini masih dikuasai oleh perusahaan asing. Eksplorasi migas oleh perusahaan asing dan afiliasinya meliputi Chevron sebesar 44 persen, 10 persen oleh Total E&P, Conoco Philip 8 persen, dan Medco 6 persen. Kemudian, CNOOC sebesar 5 persen, Petrochina 3 persen, 2 persen oleh BP, Vico Indonesia 2 persen, Kodeco Energi 1 persen, dan lainnya sebesar 1 persen. Ironisnya, BUMN Indonesia yang khusus menangani bidang migas yakni Pertamina, hanya mengeksplorasi potensi migas sebesar 16 persen. Permasalahan lain dalam tata kelola energi yang juga melibatkan asing, adalah banyaknya kontrak energi yang ditengarai merugikan pihak Indonesia. Perjanjian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas banyak merugikan negara, utamanya dari sisi penerimaan pajak.Sementara, permasalahan di dalam negeri sendiri, setidaknya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, secara relatif terjadi stagnasi pembangunan infrastuktur energi di Indonesia. Infrastruktur peminyakan tidak mengalami penambahan, baik secara kuantitas maupun kapasitas produksi. Hal ini berbanding terbalik dengan permintaan konsumsi BBM dalam negeri yang terus merangkak naik sehingga biaya pengadaannya menjadi semakin tinggi.Sumber : Kementerian ESDM , Dokumen RAPBNP 2015 (diolah) Lifting Minyak Bumi ( Ribu Barel per Hari )1,2001,0008006004002000960 944 965 954 945 899 930 861 840 825 818 794900 8492009 2010APBNP Realisasi/2015* (APBNP)2011 2012 2013 2014 2015

34 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Begitu juga dengan perlambatan peningkatan kapasitas pembangkit listrik. Tantangan-tantangan pengembangan infrastruktur energi begitu kompleks seiring perubahan kondisi politik ekonomi di Indonesia. Desentralisasi yang tidak diikuti koordinasi dan sinergi kebijakan dari pusat ke pemerintah regional membuat kesulitan perizinan dan kesulitan pembebasan lahan bagi pembangunan infrastuktur energi.Walaupun pertumbuhan rasio elektrifikasi di Indonesia pada tahun 2003 mencapai 54,8% persen, 63,5 persen pada tahun 2008, dan tahun 2013 mencapai 75%, namun belum memenuhi permintaan penyediaan listrik. Pasalnya, selama kurun waktu tersebut rata-rata kebutuhan listrik di Indonesia tumbuh sebesar 6,5% per tahun dengan pertumbuhan listrik di sektor komersial yang tertinggi, yaitu sekitar 7,3% per tahun dan disusul sektor rumah tangga dengan pertumbuhan kebutuhan listrik sebesar 6,9% per tahun. Seringnya pemadaman listrik di sebagian wilayah di pulai Kalimantan dan Sumatera cukup mampu menggambarkan perbedaan antara supply dan demand penyediaan energi listrik.Harga Minyak Dunia Turun, Momen Wujudkan Kemandirian Energi IndonesiaDi awal tahun 2015, harga minyak dunia mengalami trend penurunan. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri pada Indonesia Outlook 2015 berpendapat penurunan harga minyak mentah dunia menjadi momen bagi Indonesia untuk mewujudkan kemandirian dalam ketahanan energi nasional.Sejak menjadi net-oil importer country, Indonesia mengalami rentan fiskal akibat volatilitas harga minyak dunia. Jika harga minyak dunia naik, Indonesia sebagai produsen minyak tidak serta merta mendapatkan gain. Hal ini disebabkan adanya kebijakan subsidi BBM yang mengakibatkan nilai subsidi akan membengkak jika harga naik. Disisi lain, saat harga minyak dunia turun seperti saat ini, seharusnya akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari subsidi BBM. Namun, APBN juga terancam potensial revenue lost yang cukup signifikan dari sektor migas, yang nilainya mencapai sekitar Rp 202 triliun pada APBN-Perubahan 2015.Dalam hal ini, Pemerintah tidak bisa gegabah memanfaatkan momen penurunan harga minyak dunia untuk menetapkan kebijakan penghapusan subsidi BBM, khususnya untuk jenis premium dan solar yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan industri. Karena jika harga BBM diserahkan ke mekanisme pasar, maka akan melanggar konstitusi, yaitu Putusan MK No.002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 yang mencabut tentang penetapan harga pasar berdasarkan Pasal 28 ayat 3 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Selain itu, ketahanan energi dan kekuatan fiskal Indonesia masih terlalu rentan terhadap volatilitas perekonomian global. Fluktuasi harga minyak dunia bisa menghantam langsung ekonomi Indonesia. Pemerintah tetap dibutuhkan sebagai pengendali harga BBM, khususnya membantu masyarakat ekonomi lemah untuk dapat membeli BBM dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, elastisitas harga barang dan jasa juga cenderung lebih kaku. Jika harga BBM naik, harga barang terlebih dulu naik. Namun jika harga BBM turun, harga barang tidak otomatis turun.Turunnya harga minyak dunia, yang diikuti penurunan beban subsidi sebaiknya dijadikan momentum untuk membangun infrastruktur energi nasional. Pemerintah juga bisa mendorong eksplorasi untuk mengumpulkan cadangan untuk masa mendatang.Upaya Indonesia Mencapai Kemandirian EnergiMinyak dan gas bumi berperan utama sebagai bahan baku industri. Energi sebagai bahan baku utama dalam industri mampu memberikan multyplier effects dalam pembangunan nasional. Dimulai dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan energi nasional belum signifikan berubah. Pemerintahan Jokowi pun menekankan pentingnya kedaulatan energi nasional melalui Sumber : Energy production and consumption statistic, World Bank 2015 Crude Oil (Petroleum) & Indonesia Liquified Natural Gas Monthly Price ( US Dollars per Barrel) Crude Oil (Petroleum) Monthly Indonesian Liquified Natural Gas140120100806040200ANGGARAN

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 35Program Nawacita.Enam upaya yang dioperasionalisasikan oleh Kementerian ESDM untuk mencapai kemandirian energi, tertuang dalam Program Nawacita meliputi; Pertama, meningkatkan eksplorasi dan produksi migas. Kedua, meningkatkan kapasitas infrastruktur migas, dan berikutnya mengembangkan migas unconventional. Keempat, mendorong harga minyak bumi ke arah harga ke-ekonomian; kemudian konservasi migas, dan yang terakhir pengelolaan minyak bumi berdasarkan prinsipprinsip berkelanjutan.Regulasi dari Pemerintahan Presiden Jokowi yang perlu mendapat perhatian adalah keberanian untuk melakukan penyesuaian harga BBM di awal pemerintahannya. Kebijakan ini berupa penurunan subsidi BBM yang berimbas pada kenaikan BBM jenis solar dan premium. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengalihkan aliran dana subsidi energi, khususnya BBM ke bidang lain seperti kesehatan dan juga pembangunan infrastruktur. Melalui kebijakan ini diharapkan juga mampu mendorong perilaku masyarakat untuk lebih berhemat terhadap penggunaan energi.Dalam menciptakan kemandirian, Pemerintah sebaiknya mulai menciptakan regulasi yang efektif dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber energi berupa gas, minyak bumi dan mineral. Regulasi ini harus bisa mengatasi ancaman krisis energi. Regulasi efektif yang dapat dilakukan, pertama melalui renegosisasi kontrak. Pemerintah dalam melakukan kerjasama sektor energi sebaiknya menekankan prinsip private public partnership. Dalam menjalin kerjasama dengan investor asing, harus tetap menjaga kedaulatan energi, dan diperlukan kajian mendalam, bukan hanya dari sisi ekonomis namun juga filosofis kedaulatan negara.Kedua, memperluas dan memperkuat konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan. Dengan semakin naiknya konsumsi BBM, menurunnya produksi, dan menipisnya cadangan minyak fosil di Indonesia, sudah saatnya untuk melirik berbagai sumber energi, terutama energi terbarukan. Misalnya, dengan program pengembangan Bahan Bakar Gas (gas), biofueldan eksploitasi panas bumi. Berikutnya, Pemerintah harus melakukan pengembangan pembangkit listrik dengan bahan baku terbarukan. Diharapkan, Pemerintah melakukan investasi langsung untuk peningkatan kapasitas, pemeliharaan, dan peremajaan infrastruktur transmisi dan distribusi listrik. Target rasio elektrifikasi sebesar 95 persen pada tahun 2025 (Cetak Biru Pengelolaan Energi Nasional), namun, pertumbuhan energi listrik hanya berkisar pada angka 3 persen pertahun. Pada RAPBN-P 2015, Pemerintah terus berupaya menyelesaikan program pembangunan 35.000 Megawatt pembangkit listrik tenaga uap batubara, mengingat pemanfaatan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik baru tersebut sejalan dengan ketersediaan cadangan batubara nasional. Cadangan batubara nasional masih cukup banyak untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan domestik khususnya untuk pembangkit tenaga listrik.Yang terakhir, Pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dari pertambangan mineral dan batubara, melalui kenaikan tarif dan iuran produksi/royalty, serta renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan.Pemerintah sangat menyadari peran minyak dan gas yang sangat besar sebagai tulang punggung untuk mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Energi tidak saja dilihat sebagai mesin pertumbuhan tapi juga sebagai salah satu tulang punggung. Jika tidak ada energi, industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan. Diharapkan, berbagai upaya Pemerintah, dapat mewujudkan kemandirian energi nasional.Ditulis oleh: Handriyanto Setiadi, SE, ME (Analis APBN bidang Makro Ekonomi, Bagian Analisa APBN, Sekretariat Jenderal DPR RI) | Disunting oleh: sf (Parlementaria)37,912,04,721,238,213,02,322,941,814,51,725,544,815,51,728,146,116,01,129,346,015,70,929,446,015,70,929,52009 2010 2011 2012 2013 2014APBN-P2015APBN50,040,030,020,010,00,0Perkembangan Konsumsi BBMSumber : Departemen Keuangan, 2015PREMIUM MINYAK TANAHJutaKLSOLAR

36 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Diharapkan revisi UU itu membuat terciptanya kedaulatan migas untuk negara yang selama ini dinilai lebih berpihak kepada asing dan atau investor yang mengeruk kekayaan negara.Hal itu mengemuka dalam acara Forum Legislasi bertajuk `Revisi UU Migas’ yang diselenggarakan di Gedung DPR, Jakarta, baru-baru ini. Dalam diskusi itu, hadir Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian dan penasihat Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto.Satya Yudha mengingatkan, revisi UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 harus mendukung kedaulatan energi nasional. “Yang paling esensial, kita ini berdaulat atau tidak? Kedaulatan energi itu adanya di kontrak,” tegasnya.Menurut dia, selama ini kontrak di sektor migas bersifat lex spesialis atau khusus. Sehingga, jika ada aturan seperti UU yang baru lahir setelah kontrak dibuat, tidak bisa me-legitimate kontrak yang sudah ada. Ciri seperti ini telah ada dalam UU Migas. Menurutnya, kontraktor paling senang dengan sifat kontrak seperti ini.“Jangan sampai kontrak bikin kebal atau lex spesialis. Masalah kontrak jadi isu tersendiri, supaya kedaulatan semangatnya sama dengan yang diinginkan Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya.Atas dasar itu, Satya yang juga Politisi dari Partai Revisi UU Migas Nomor 22 tahun 2001 dijadwalkan akan dilakukan pada masa persidangan kali ini, apalagi revisi itu sudah masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2015. Masalah Kontrak Kerja Sama (KKS) menjadi isu penting dalam pembahasan revisi UU tersebut. Masalah KKS Jadi Isu Penting di RUU Migaslegislasi

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 37Golkar itu menyarankan agar dilakukan stabilization clause untuk memodifikasi perjanjian hukum dalam setiap kontrak migas.Ia percaya, klausul ini dapat melindungi kepentingan investor jika terdapat UU baru. Tujuan klausul ini agar bisa menyeimbangkan manfaat atau mempertahankan keseimbangan ekonomi dari tanggal efektifnya kontrak. “(Investor) Diberi hak untuk berbicara ke pemerintah, jika ada UU baru dan menyebabkan kontraknya tidak ekonomis lagi,” ujarnya.Selain masalah kontrak, revisi UU Migas juga harus memperbaiki tata kelola kelembagaan. Hal ini khususnya diperuntukkan bagi lembaga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.“Tata kelola itu akan diatur dalam revisi UU Migas, termasuk perlu tidak BPH Migas. Soalnya dia bertugas mengatur migas tapi terbatas sekali. Kalau ide saya sih, bisa dimasukkan saja ke Ditjen Migas karena fungsinya yang lebih banyak ke regulasi,” katanya.Di samping itu, kata Satya Yudha, masukan lain dalam revisi UU Migas yakni status istimewa Pertamina yang ingin “dibesarkan” atau disamakan saja dengan kontraktor lainnya. “Apakah Pertamina bisa menguasai blok-blok yang bagus tanpa tender, itu bisa. Jadi dia merasa seperti tuan rumah di negeri sendiri,” ujarnya.Sementara itu, anggota Komisi VII Ramson Siagian mengatakan, perubahan status ini menjadi isu penting mengingat sistem yang dilakukan SKK Migas tak berjalan efektif. Hal ini terlihat dari penurunan lifting minyak domestik dari 1,4 juta barel per hari menjadi 780 barel per hari.Ditambah lagi, pengguna BBM di Indonesia tak bisa menggunakan produksi domestik, sehingga harus impor. Akibatnya, impor terus bertambah dan mempengaruhi posisi rupiah. Hal ini semakin mengganggu ketahanan energi Indonesia.“Kalau pada saat cadangan devisa menurun karena cadangan impor bisa mempengaruhi posisi rupiah. Kemudian ketahanan energi kita berkurang. Ini yang harus dilihat kalau mau merevisi UU Migas,” kata Ramson.Ia mengatakan kalau dalam pembahasan revisi UU Migas itu masih didominasi kepentingan politik, maka sulit UU Migas tersebut untuk kedaulatan negara. Karena itu seluruh elemen bangsa ini termasuk pers harus terus mengawal dengan baik.Menurut dia, problemnya mengatur migas itu dari hulu-nya. Kalau dulu Pertamina sebagai hulu, pusat pengaturan perminyakan negara ini, tapi sekarang SKK Migas dan BPH Migas. “Celakanya korupsi justru terjadi di SKK Migas ini, sehingga merusak kepercayaan rakyat bahwa di SKK Migas malah menjadi sarang koruptor. Di sinilah kurang efektifnya UU Migas itu dalam memproduksi minyak,” ujarnya.Di tempat yang sama, penasihat Reforminer InstitutePri Agung Rakhmanto berharap pembahasan revisi UU Migas yang akan dilakukan DPR masa sidang men-

38 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015datang diharapkan dapat memenuhi keseimbangan antara kepentingan kedaulatan migas dan menarik investor. Sebab, menurut dia, selama ini masih banyak pasal yang dikeluhkan dan abu-abu lantaran minimnya pengetahuan legislator membahas aspek migas. Pengaturan migas selain harus memperhatikan aspek konstitusi, namun juga membutuhkan kepastian investasi.Apalagi, lanjut Pri Agung Rakhmanto, ditambah prediksi dua hingga tiga tahun ke depan permintaan minyak akan terus turun dan investor lebih senang bermain pada dollar AS. Sehingga investasi minyak akan terasa cukup berat. “Kalau dulu produksi minyak 1,4 juta barel per hari, ke depan mustahil akan mengalami kenaikan,” katanya.Berbicara ketersediaan migas, menurutnya tidak mutlak hitam putih, namun harus memenuhi tiga faktor pendukung. Yaitu sumber daya minyak dengan cadangan minyak 10 miliar barel, kepastian investasi untuk pengeboran dan kepastian dari UU Migas itu sendiri. Ia mencontohkan, Amerika Serikat yang mengambil minyak pada lapisan minyak paling dalam dengan teknologi canggih. Sehingga saat ini mampu mengangkat minyak 15 persen lebih besar dari biasanya dan dapat memproduksi minyak melampaui Arab Saudi. “Efektifitas eksplorasi harus konsisten dengan memperhatikan konstitusi, bukan hanya pro asing atau tidak,” katanya Menurutnya hal tersebut 70 persennya dapat dilakukan oleh non Pertamina. Sehingga mau tidak mau negara harus menyeimbangkan kepentingan nasional dan asing.Selama ini kedaulatan migas Indonesia dicap lebih berpihak pada kepentingan asing. Sebab pembahasan UU Migas pun masih didominasi kepentingan politik baik di pemerintah maupun DPR. Jika pembahasan revisi UU Migas pada masa sidang ini masih didominasi kepentingan politik maka kedaulatan migas akan sulit diwujudkan. “Padahal pasal-pasal dalam UU Migas merupakan kunci untuk mewujudkan kedaulatan migas sekaligus untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, saat ini, baik pemerintah maupun DPR tengah menyusun draf RUU Migas pengganti Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Sudirman mengatakan, draf RUU Migas yang disusun pemerintah mempunyai setidaknya lima pokok pikiran, antara lain bahwa rancangan undang-undang itu diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi dan memastikan status kelembagaan SKK Migas. (sc/nt) foto: iwan armanias, naefurodji, nita/parle/hrlegislasi

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 39Tinjau BPJSKetua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meninjau dan berdialog dengan dokter serta pasien BPJS Rumah Sakit Doris Sylvanus Prov. Kalimantan Tengah. Foto: Eka Hindrafoto berita

40 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015foto beritaSiaga BencanaTim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Yudi Widiana memantau kesiapan Basarnas Sumsel tangani bencana. Foto: Mastur

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 41Pembangunan SmelterTim Kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Zairullah Azhar mengunjungi pembangunan smelter bauksit PT. WHW Ketapang, Kalbar. Foto: Sugeng

42 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015foto berita

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 43MendekatKetua Tim Kunker Komisi III DPR Benny K Harman mendekat ke pengunjuk rasa karyawan PT Freeport mencoba memahami aspirasi mereka. Foto: Ibnur Khalid

44 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015KIAT SEHATPerubahan tersebut tidak saja menimbulkan penyakit-penyakit baru di era modern ini, namun juga menimbulkan jenis-jenis makanan baru yang sesungguhnya tak cocok dengan struktur tubuh manusia. Wajar kalau kemudian timbul berbagai efek samping dari perubahan pola dan jenis makanan yang di konsumsi manusia modern saat ini.Oleh pakar gizi, jenis makanan yang kita konsumsi sehari-hari dibagi menjadi 2 (dua):Makanan alami/riil/utuh/segar/murni adalah makanan alami yang masih asli tanpa ada penambahan ataupun pengurangan komponen gizinya, serta tanpa ada pengolahan baik itu berasal dari tumbuhtumbuhan dan hewan. Biasanya makanan riil ini terbagi menjadi 2 dr. Naharus Surur, M.Ked – Konsultan KesehatanMakanan adalah faktor utama dalam kehidupan manusia, tidak saja makanan berfungsi bagi kesehatannya namun juga berfungsi untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini. Semenjak zaman purba manusia sudah memiliki pola dan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Kebiasaan ini diturunkan dari masa ke masa. Namun oleh manusia modern pola ini dirubah sehingga menimbulkan permasalahan kesehatan yang sangat berbeda pada masa nenek moyang kita dahulu.

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 45(dua) jenis:RAW FOODS adalah makanan mentah yang siap untuk disantap dan sangat banyak mengandung gizi dan enzim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanan ini banyak dijual di pasar moder dan pasar tradisonal seperti; sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, polong-polongan, telur, ikan basah, daging merah atau putih dst.LIVING FOODS adalah makanakan hidup alami yang masih segar yang langsung diambil di lahan pertanian atau peternakan yang bisa langsung disantap. Sehingga makanan ini sangat segar yang sangat banyak mengandung zat gizi dan enzim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanan jenis ini lebih bagus dari raw-foods. Makanan ini banyak dijumpai langsung di pusat pertanian, peternakan dan perkebunan, dimana sayur-sayuran atau buah-buahan bisa dipetik langsung kemudian disantap setelah dibersihkan.Makanan Olahan adalah makanan buatan manusia yang sudah disesuaikan dengan selera manusia modern yaitu praktis dan mudah diolah kemudian bisa dengan cepat disantap. Makanan ini, karena sudah mengalami pengolahan dengan penambahan bahan baku, bahan penyedap, gula, garam, dan bahan pewarna, maka makanan olahan ini mengabaikan aspek kebutuhan gizi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ditambah lagi makanan olahan ini dikemas dengan bahan-bahan yang sesungguhnya tidak baik buat kesehatan manusia seperti; plastik, styrofoam, kertas, dan kaleng.Makanan olahan ini sudah menjadi menjadi komoditas industri, sehingga aspek ‘healthy and security for human being-nya’ sangat kurang. Setiap saat dan setiap waktu, makanan olahan mengalami penambahan dan inovasi yang sangat luar biasa. Sehingga manusia modern tanpa disadari telah digiring oleh industri makanan dan minuman sesuai dengan selera dan kebutuhan industri, bukan didorong oleh kesadaran tentang kebutuhan dan kecukupan gizi. Karena unsur bisnisnya lebih menonjol pada makanan dan minuman olahan, maka kewajiban pemerintah sebagai pemangku utama (stakeholder) masalah kesehatan masyarakat Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pengaturan yang ketat pada industri makanan dan minuman ini. Harus dilakukan law-enforcement terhadap pelanggaran pada para pelaku industri makanan dan minuman yang nakal.DA MPA K BURUK M A K A NA N OLAHANKarena makanan olahan ini dibuat diproses yang penuh dengan manipulatif terhadap kandungan gizi dan juga proses pengolahannya yang tidak aman bagi kesehatan tubh manusia, maka makanan olahan ini memiliki dampak negatif:OBESITAS (KEGEMUKAN)Makanan olahan biasanya banyak mengandung gula, garam, minyak goreng ( lemak trans, lemak yang bahaya bagi tubuh manusia), tepung putih, soda, dan karbohidrat sederhana. Bila makanan olahan ini dimakan, bahan-bahan tersebut memasuki darah dengan cepat dan meningkatkan kandungan insulin, maka akan terjadi kelebihan kalori di dalam darah sehingga kelebihannya akan disimpan dalam wujud lemak yang akan disimpah di hati (hepar) dan otot. Hal inilah yang menimbulkan obesitas (kegemukan).Bahan-bahan makanan olahan yang tersebut di atas, menyebabkan makanan memasuki aliran darah dengan cepat sehingga menyebabkan penambahan berat badan (BB). Sementara makanan alami akan masuk ke dalam aliran darah dengan pelan-pelan, sehingga menyebabkan penurunan berat badan.PENYAKIT-PENYAKIT BERBAHAYAAkibat konsumsi makanan dan minuman olahan yang terlalu sering, apalagi sudah menjadi menu utama sehari-hari akibatnya akan timbul penyakit-penyakit; hipertensi, kencing manis (diabetes mellitus), penyakit jantung koroner dan kanker, selain dari penyakit obesitas (kegemukan)Makanan olahan begitu besar pengaruh buruknya terhadap kesehatan, maka mengkonsupsinya harus bijak dan berhati-hati. Mulailah kembali ke makanan murni/alami/segar/riil, hindari makanan olahan semaksimal mungkin agar kita semua mendapatkan kesehatan yang prima dan tubuh yang ideal. Bila makanan murni dan jenis nutrisi yang dipilih benar, maka kesehatan dan berat badan ideal akan diperoleh secara bertahap dengan pasti Insya-Allah tanpa harus melakukan diet dengan biaya mahal. Wallahu a’lam bisshawab.

46 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Yang Muda dan Cerdas dari “Serambi Mekkah” Teuku Riefky Harsya Muda, Cerdas dan Amanah, Itulah Taglineyang disandingkan pria asal Kota Serambi Mekkah saat kampanye pemilu sebelumnya. Nyaris menjadi anggota TNI, Politikus yang kini memimpin Komisi X DPR RI ini pun awalnya sempat alergi dengan dunia politik. Ingin tahu kisahnya? ikuti kisah yang diceritakannya pada Rahayu Setiowati dan Iwan Armanias dari Parlementaria berikut ini.

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 47Dua puluh delapan Juni, empat puluh dua tahun yang lalu tangis bayi mengiringi kebahagiaan pasangan Cut Haslinda Mudadalam dan (alm) Teuku Syahrul Mudadalam. Ya, saat itu dengan mengucap syukur Alhamdulillah, pasangan asal Aceh ini telah resmi menjadi orang tua. Tak lupa lafal Adzan pun dikumandangkan di kedua telinga sang putra. Menyusul hal itu, keduanya pun sepakat menamai putra sulungnya itu dengan nama Teuku Riefky Harsya. Masa kecil Riefky, begitu ia biasa disapa tak berbeda dengan kebanyakan anak-anak lainnya di ibukota. Meski masih murni sebagai pebisnis, sang ayah tetap meluangkan waktunya untuk ikut mendidik sang putra. Ilmu agama menjadi pendidikan dasar yang diajarkan kedua orang tuanya pada Riefky sebagai bekal menjalani hidup di ibukota. Mengaji menjadi sebuah keharusan dalam setiap harinya, selain pendidikan akademis di sekolah. Bahkan, untuk pendidikan akademis pun kedua orangtua Riefky memilihkan sekolah berbasis agama kepada sang buah hati, yakni TK dan SD Al Azhar dan SMP Muhammadiyah. Semua itu dijalani Riefky tanpa beban dan keterpaksaan.Sesekali tanpa sengaja ia melihat sang ayah berdiskusi dengan berbagai koleganya. Riefky kecil sempat marah tatkala mengetahui kisah sang kakek yang dipenjara hingga menemui ajalnya di dalam penjara. Sang kakek, Teuku Yusuf Mudadalam yang tak lain adalah Mantan Menteri Keuangan di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Pergantian kepemimpinan kala itu mengubah politik dalam negeri Indonesia, yang membuat hampir seluruh menteri di era Bung Karno harus mendekam dalam jeruji besi. Mereka dianggap terlalu vokal dalam melawan pemerintahan baru saat itu. Pengalaman yang dialami sang kakek itu tak hanya sempat membuat trauma sang ayah saja. Riefky pun sejak SMA bertekad untuk tidak memasuki dunia politik alias menjadi politisi, maupun duduk di pemerintahan. Namun di sisi lain, ia pun memetik hikmah dari pengalaman sang kakek, ditambah didikan leadership dari sang ayah yang ketika itu mendirikan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Abdul Latief, Ponco Sutowo, Aburizal Bakrie, jiwa kepemimpinan Riefky pun sedikit demi sedikit mulai muncul.Memasuki masa kuliah, Riefky dihadapkan pada pilihan akan tetap di tanah air atau menimba ilmu di negeri orang. Namun satu pesan sang bunda yang diingatnya,”kamu hanya punya waktu sekolah maksimal empat tahun karena masih ada empat adik kamu yang harus dibiayai secara bergantian,” ujar Riefky menirukan ucapan sang bunda ketika itu. Awalnya ia ingin mengambil gelar kesarjanaan di salah satu kampus di Boston. Namun ia memprediksi bahwa kondisi dan suasana di kota itu akan menggiringnya untuk malas belajar, yang akhirnya akan berdampak pada lamanya ia menuntut ilmu. Sementara jatah dan target yang diberikan kedua orang tuanya maksimal empat tahun lamanya. Untuk menghindari keterlambatan lulus, Riefky mencari sekolah yang jauh dari kota besar. Tujuan utamanya tentu bisa lebih serius dalam menuntut ilmu. Hingga akhirnya pilihan jatuh di Norwich University, Military College of Vermont. Sebagaimana namanya sekolah ini merupakan sekolah militer (di Indonesia seperti Akademi Militer-red), lokasinya pun di pegunungan. “Waktu itu saya mengambil Angkatan Darat, saya dididik secara militer dan mendapat pelajaran kemiliteran namun dengan kombinasi akademis. Saya ikut latihan menembak dan ketika itu kami lumayan fasih menggunakan M-16 dan M-60. Tidak hanya itu saya juga diajarkan cara memanage emosi, memanage tingkat stress, dalam tekanan kita harus bisa mengambil keputusan

48 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015dan sebagainya,” kisahnya. Untuk pendidikan akademis, Riefky memilih jurusan komunikasi massa. Saat itu ia melihat jurusan ini masih sepi peminat, padahal seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, dunia komunikasi pun semakin berkembang. Tahun 1994 ia mampu menyelesaikan kuliah dengan target yang ditentukan sang bunda. Lepas dari bangku kuliah sejatinya ia ditawari untuk menjadi anggota TNI dan bergabung dalam Kopassus (Korps Pasukan Khusus ). Namun ia lebih memilih menerapkan seluruh ilmu yang dimilikinya itu ke dalam dunia usaha. Sementara sang ayah, Teuku Syahrul Mudadalam mulai terjun ke panggung politik tanah air lewat bendera partai berlambang pohon beringin.

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 49Riefky pun menggantikan sang ayah menjadi pebisnis. Ia pun mendirikan internet service provider yang bernama PT Uninet Media Sakti (hingga sekarang perusahaan ini masih ada, dan Riefky pun menjabat sebagai komisarisnya). Jiwa bisnis dari sang ayah agaknya mengalir begitu deras, hingga kemudian ia pun bergabung dalam sebuah perusahaan investasi bernama Recapital. Alergi dengan Politik Berbarengan dengan jabatan barunya sebagai Direktur Utama Grand Kemang Hotel pada tahun 2001 Riefky mulai tertarik mengikuti jejak sang ayah yang sebelumnya sempat membuatnya “alergi”, yakni dunia politik. Namun ibarat Tupai , sepandai-pandanya ia melompat akhirnya jatuh juga. Sekuat-kuatnya Teuku Riefky Harsya menghindar, ia pun tak bisa menolak takdir Illahi untuk menjadi seorang politisi.“Kata orangtua saya, kalau ingin melihat sebuah perubahan atau perbaikan kita tidak hanya bisa mengkritisi dari luar, melainkan harus ikut terjun langsung sebagai pembuat keputusan atau kebijakan,” kata Riefky. Saat itu diakui Riefky, tanah leluhurnya yang dikenal dengan kota serambi Mekah itu dalam kondisi yang sangat terpuruk,baik dari sisi perekonomian maupun stabilitas politiknya. Sebagai putra daerah meskipun tidak lahir di kota tersebut, ia pun tergerak untuk bisa membuat sebuah perubahan. Tekad yang kuat untuk dapat berbuat bagi Aceh itulah yang akhirnya mengalahkan rasa antipatinya terhadap dunia politik. “Kalau ingin menjadi pembuat kebijakan, ya harus melalui jalur politik, tidak ada jalan lain,” ungkapnya.Saat masuk dalam panggung politik nasional inilah pertentangan dalam batin Riefky mulai terjadi. Pasalnya, sang ayah yang notabene merupakan kader pohon beringin sejati, sementara ia merasa partai baru yang digawangi Susilo Bambang Yudhoyono (yang kemudian terpilih menjadi Presiden-red) ini lebih sesuai dengan visi dan misi dirinya sendiri. Terlebih lagi, ia melihat figure yang namanya disebutkan tadi itu bisa membawa Indonesia, khususnya Aceh ke arah lebih baik.“Di Partai Demokrat saya melihat sosok yang menurut saya bisa membawa Indonesia khususnya Aceh ke arah yang lebih baik. Ia pun mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik Aceh. Sosok yang saya maksud itu adalah SBY,” jelasnya. Keyakinan tersebut semakin bulat tatkala kedua orang tuanya membebaskan sang anak untuk mengambil keputusan sesuai dengan kata hatinya. Hingga tak perlu waktu lama bagi Riefky untuk masuk dan bergabung sebagai Kader Partai Demokrat. Jika dilihat dari garis keturunan dari sang ayah dan kakek yang seorang politikus, tentu tak sulit bagi Riefky untuk meleburkan diri dalam panggung politik tanah air. Terlebih lagi pelajaran kemiliteran yang didapat di bangku kuliah menjadi bekal yang cukup baginya dalam berpolitik. Hingga kemudian ia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Jakarta Pusat. Tahun 2004 silam, ia pun memberanikan diri untuk maju menjadi caleg (calon legislatif) DPR RI untuk Daerah Pemilihan Aceh I dengan nomor urut 2. Sistem pemilihan ketika itu Caleg yang akan melaju ke kursi DPR di Senayan diambil berdasarkan nomor urut Partai yang bersangkutan. Dengan begitu ia pun harus mengalah dengan Caleg nomer urut pertama untuk Daerah pemilihan yang sama, yakni Prof Husni Ramli. Karena pada saat itu partainya di Dapil Aceh I hanya mampu meraih suara untuk satu caleg. Sayangnya, satu tahun kemudian, anggota Legislatif Husni Ramli meninggal dunia. Dengan demikian, Oktober 2005 Riefky pun resmi dilantik sebagai anggota PAW (pergantian antar waktu-red) DPR RI menggantikan (alm) Husni Ramli.

50 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Pertama masuk ke Senayan, ia menduduki Komisi VII. Ya, komisi yang cukup berat untuk pemula seperti Riefky. Pasalnya, Komisi ini menaungi berbagai bidang yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, sebut saja bidang Migas (Minyak dan Gas Bumi). “Salah satu faktor yang membuat Aceh minta merdeka ketika itu adalah rasa ketidakadilan terhadap eksplorasi sektor migas yang ada di Aceh. Dari situ kami mendukung Aceh di sektor energi, tentu bukan di sektor Migas saja karena sektor Migas sudah hampir tidak ada,oleh karenanya kita coba mendukung Aceh pada sektor kelistrikan,” paparnya. Setahun pertama duduk di Komisi VII sempat membuat Riefky bingung. Bahkan bisa dikatakan ketika itu ia mengalami culture shocked. Pasalnya diskusi atau pembicaraan yang seharusnya bisa disampaikan dalam waktu dua menit,tapi disampaikan dengan waktu berjam-jam.“Dari sana yang langsung menyimpulkan bahwa Ilmu Politik itu tidak ada di buku. Namun lewat praktek dan pengalaman. Perlu waktu satu tahun untuk saya mengatasi culture shock itu. Bagaimana tidak, masih muda dan masih baru di dunia politik namun langsung di tempatkan di Komisi Migas bersama senior-senior lainnya seperti Bang Ruhut, Bang Sutan Batoeghana. Ada juga kerabat Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla disana,” aku Riefky. Tahun 2009 ia kembali mengikuti “pertarungan” menuju Senayan. Lewat tagline Cerdas, Muda dan Amanah ia berhasil mendulang suara tertinggi, yakni 118.417 suara. Namun, ia menganggap hal itu tidak semata karena pamornya. Ia menilai faktor Presiden SBY (ketika itu-red) yang berhasil menciptakan perdamaian di Aceh hingga disusunnya Undangundang pemerintahan Aceh. Hal itulah yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi perolehan suaranya ketika itu. “Perolehan suara saya ketika itu bisa dikatakan peringkat ke-10 tertinggi untuk nasional yang mampu menembus angka 100 persen. Saya yakin hal itu bukan karena saya pribadi, namun karena faktor Pak SBY yang sudah mampu menciptakan perdamaian di Aceh dan tercipta undangundang pemerintahan Aceh, dimana saya juga masuk dalam Pansus (Panitia khusus) RUU Pemerintahan Aceh,” akunya.Kembali melenggang ke Senayan untuk kedua kalinya. Namun kali ini kemampuan Politik Riefky pun sudah semakin matang. Ia pun telah meluluskan kuliah S2nya di Fakultas Teknik Kimia Universitas Indonesia. Di usianya yang belum genap 40 tahun (ketika itu masih 37 tahun) ia dipercaya untuk memimpin para seniornya di Komisi Tujuh. Bahkan dua tahun berikutnya, rotasi di tubuh Fraksi Demokrat mengantarkannya menjadi Sekertaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendampingi Nurhayati Ali Asegaff yang ketika itu menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat memimpin 148 anggota DPR dari Fraksi Partai tersebut.Di Pemilu 2014 kemarin, Riefky kembali “unjuk gigi”. Tak berbeda dengan Politikus lainnya, dalam pemilu kali ini diakui Riefky menjadi “kompetisi” terberat selama ini maju menjadi caleg. Pasalnya, kompetitor Riefky tidak hanya dari Partai lain, melainkan kolega satu partainya. Untungnya, nama Riefky sudah dikenal luas oleh masyarakat Dapil Aceh I yang meliputi Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Sabulussalam. Hingga kemudian suara sebanyak 65.851 pun berhasil diraihnya. Dengan begitu, Ia pun kembali mewakili rakyat Aceh menyuarakan aspirasi daerahnya.