2015 - MAJALAH 123

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 51Berbeda dari periode sebelumnya, kali ini Riefky dipercaya untuk memimpin Komisi X yang diantaranya bermitra dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di komisi ini seolah Riefky menemukan “rumahnya”, sesuai dengan semangat jiwa mudanya. Ia pun concern terhadap berbagai permasalahan kepemudaan, mulai dari penyelesaian konflik persepakbolaan nasional, nasib para pekerja seni, hingga masalah Ujian Nasional. Menikahi KerabatJika di dalam karir politiknya, Teuku Riefky Harsya terbilang lancar, namun agaknya tak demikian halnya dengan kehidupan pribadinya. Sempat bercerai dengan isteri yang telah memberikan dua buah hati, Riefky pun menikah kembali dengan wanita yang belakangan juga menghadiahinya dua putra yang sehat dan tampan-tampan.Pertemuan Riefky dengan sang isteri, Adinda Yuanita sejatinya sudah dimulai ketika keduanya sama-sama masih kecil. Ya, keluarga Riefky dan Keluarga Yuanita yang berasal dari Cirebon bisa dikatakan masih memiliki hubungan kekerabatan, tak heran jika Riefky sudah mengenal Yuanita sejak kecil. Namun tentu saja saat itu belum tumbuh benihbenih cinta di antara keduanya. “Waktu kecil kita sudah kenal tapi tidak sering ketemu. Saya lihat foto-foto ulang tahunnya. Tapi sama sekali tidak terpikirkan bahwa dia akan jadi isteri saya kelak,” kisah Riefky. Setelah keduanya beranjak dewasa keduanya dipertemukan dalam sebuah acara keluarga. Riefky yang pernah melewati masa sulitnya karena gagal dalam pernikahannya terdahulu merasa harus lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan wanita lain, terlebih ia juga telah memiliki anak. Namun entah kenapa saat bertemu Yuanita timbul rasa yang berbeda. Tidak hanya sekedar kerabat, keluarga atau saudara, melainkan lebih dari itu.Gayung bersambut, Yuanita pun yang ketika itu masih sendiri juga merasakan hal yang tak jauh berbeda. Hingga kemudian keduanya mengungkapkan hal tersebut kepada keluarga besar masing-masing. Singkat cerita, keduanya pun resmi menjadi suami isteri. Tahun 2009 dimana Riefky didapuk sebagai Ketua Komisi VII yang membidangi Migas, saat itu ia pun meminta Yuanita yang awalnya bekerja di bidang Migas untuk berhenti dari profesinya tersebut. “Saat saya menjadi Ketua Komisi VII, saya minta mundur agar tidak terjadi conflict of Interest, akhirnya dia berbisnis, karena dia mantan atlet berkuda, jadi bisnisnya lebih ke perternakan kuda,” ujarnya. Sambil mendidik dan merawat keempat buah hatinya, Riefky sepakat untuk menerapkan prinsip demokrasi di dalam keluarganya. Ia menyerahkan sepenuhnya cita-cita dan masa depan sang anak sesuai dengan keinginan sang buah hati, apakah ingin menjadi politikus atau pebisnis seperti dirinya dahulu.“Saya bebaskan anak-anak untuk memilih bidang atau minatnya masing-masing. Namun sejak dini kami sudah membekali anak-anak dengan pendidikan agama yang kami anggap sebagai dasar dari pendidikan lainnya. Kalau mau jadi pebisnis ya silahkan, tapi kalau memilih jadi politikus seperti ayahnya malah lebih bagus. Jadi ada empat generasi politikus di keluarga kami,”kata Riefky mengakhiri perbincangannya dengan Parlementaria. (Ayu) foto: iwan armanias, dok pribadi/parle/hr

52 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015TINGGALKAN PENDEKATAN KEAMANAN BERLEBIHAN Rompi anti peluru itu segera dipasangkan kepada Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI Benny K. Harman. Ini memang sudah menjadi prosedur standar pengamanan bagi siapa saja yang akan melewati jalur darat menuju kawasan pertambangan Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Kasus penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sudah cukup memakan korban jiwa. Ini yang kemudian menjadi alasan mengenakan rompi anti peluru adalah keharusan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Tim Kunjungan Kerja Komisi III memerlukan untuk meninjau, menyapa aparat kepolisian yang bertugas di wilayah ini, pertengahan Maret lalu. Ketika Tim mendapat laporan sebagian petugas kepolisian sedang melakukan tugas pengamanan aksi unjuk rasa sebagian karyawan Freeport di kawasan Mile 72, disepakati ada perlunya langsung menyambangi lokasi unjuk rasa. Medan dan waktu yang terbatas menjadi kendala, sehingga diputuskan hanya dua anggota Tim yang dapat berangkat yaitu Benny K. Harman dan John Kenedy Aziz anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar.Setelah melewati jalan berliku, menanjak dan berdebu serta pengawalan khusus dari anggota Brimob Polda Papua, dua perwakilan Tim Kunker sampai di lokasi. Tim yang dipimpin Benny K Harman menyapa dan berdialog dengan sekitar 200 karyawan yang saat itu memblokade jalan menuju kawasan tambang Ride Camp. Dalam kesempatan berorasi dihadapan pengunjuk rasa Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III menyampaikan unjuk rasa adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun ia mengingatkan agar proses penyampaian aspirasi itu agar dilakukan tidak dengan menggangKUNJUNGAN KERJAKunker Komisi III ke Papua

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 53gu hak pihak lain.“Kami datang jauh-jauh hanya ingin bertemu dengan bapak mamak disini. Lima poin yang menjadi tuntutan akan kami perjuangkan untuk mendapat perhatian dari manajemen dan kalau dibicarakan pasti ada solusinya. Harapan kami bapak mamak dapat bekerja kembali seperti biasa sambil menunggu pembicaraan dilakukan,” kata Benny.Bicara pada kesempatan yang sama anggota Tim Kunker Komisi III dari Fraksi Partai Golkar John Kenedy Aziz berharap proses pemblokiran jalan sejak empat hari lalu segera dibuka. Ia juga menyampaikan harapan agar pihak kepolisian dan keamanan perusahaan dapat menangani unjuk rasa dengan simpatik. “Langkah pemblokiran jalan ini tentu akan mengganggu karyawan lain yang ingin berkerja dan lebih jauh akan kinerja perusahaan. Di sini ada petugas kepolisian yang mengamankan kita harap bisa bekerja sesuai protap, jangan sampai ada kekerasan,” tutur dia. Sebelumnya juru bicara karyawan dihadapan Tim Kunker Komisi III telah menyampai lima tuntutan diantaranya meminta PT Freeport menegakkan aturan BPKB dan BPIH sekaligus meminta peninjauan ulang keputusan arbitrase yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Karyawan yang memblokir jalan dengan kendaraan dan alat berat perusahaan ini juga meminta dapat berbicara langsung dengan Presiden Direktur PT Freeport. Pertemuan Tim Kunker Komisi III dengan pengunjuk rasa berlangsung selama lebih kurang setengah jam. Aparat kepolisian dipimpin Kapolda Papua Irjen Pol. Yetje Mende terlihat mengamankan jalannya kegiatan. Pada kesempatan berbeda, saat bicara dihadapan jajaran manajemen PT Freeport, Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III meminta agar dilakukan perubahan pendekatan dalam membesarkan perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia ini. “Perlu perubahan pendekatan, perlu revolusi. Manajemen dengan pendekatan keamanan berlebihan harus ditinggalkan diganti dengan pendekatan kesejahteraan. Ini usul saya. Kesan saya di lapangan kesan itu masih kental,” tekannya.Penasehat PT Freeport Simon Patrice Morin menjelaskan sampai saat ini purasaan asal Amerika ini sudah memberikan kesempatan kerja bagi 30.004 karyawan, 7772 atau 26 persen diantaranya asli Papua. Di kawasan ini telah dikembangkan pula Institut Pertambangan Nemangkawi yang 91 persen siswanya adalah asli Papua. Namun ia mengakui karyawan asli Papua yang berasal dari tujuh suku setempat agak lambat dalam menyesuaikan diri dalam dinamika kerja pertambangan. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir pembagian keuntungan finansial yang disampaikan kepada pemerintah adalah 59 persen. Angka ini lebih besar daripada yang disetorkan kepada perusahaan induk Freeport-McMoran Copper&Gold.Bertemu Dua KapoldaSebelumnya Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI juga mengadakan pertemuan dengan dua Kepala Polisi Daerah - Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat. Isu penting terkait keamanan dan ketertiban di dua provinsi paling timur Indonesia ini menjadi bahasan utama dalam pertemuan tersebut. “Kita mohon maaf karena tidak bisa berkunjung ke Papua Barat. Dengan pertimbangan efisiensi kita minta dua Kapolda bisa hadir Jayapura. Kita berterima kasih Kapolda Papua Barat berkenan,” kata Ketua Tim Kunker Komisi III Benny K. Harman dalam pertemuan di Kantor Polda Papua, Jayapura. Politisi Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi III ini mengakui tidak gampang menangani masalah keamanan di wilayah dengan luas dan tantangan geografis yang tidak ringan seperti Papua. Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Papua dan Papua Barat yang telah menunjukkan dedikasi kerja walaupun dengan sarana prasarana yang terbatas.Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi III dari FPG Wenny Haryanto mengatakan sudah sepatutnya dua Polda ini dilengkapi dengan sarana transportasi handal. Tantangan geografis membuat transportasi di Papua lebih ekonomis menggunakan pesawat atau helikopter daripada bus bahkan kapal. Anggota Tim Kunker dari FPAN

54 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Muslim Ayub meminta Polda juga tidak alfa dalam memberikan perhatian terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Ia menyebut fakta lebih dari Rp30 triliun dana Otsus telah dikucurkan di bumi Papua tetapi sebagian ternyata dikorup. “Tantangan Papua sama dengan Aceh dapil saya. Bagaimana supaya dana Otsus bisa sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kita perlu awasi dana ini karena data menunjukkan korupsi di Papua saat ini berada pada urutan dua di Indonesia,” tekannya.Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende menjelaskan kasus pidana korupsi, narkoba dan illegal logging saat ini menjadi perhatiannya. Kekurangan menyidik menurut dia menjadi salah satu tantangan sehingga tidak bisa berlari lebih cepat dalam mengungkap kasus. Dalam pertemuan itu ia juga meminta dukungan Komisi III agar rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena dapat diwujudkan. Yotje menyebut Mako tersebut dapat menjadi penyangga keamanan di sektor tengah seperti kawasan Puncak Jaya.Pada bagian lain Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpauw berharap DPR menyetujui anggaran pembangunan kantor dan rumah dinas. Sebagai ujung tombak pengamanan di wilayah Papua Barat yang baru dibentuk pihaknya belum memiliki fasilitas pendukung yang lengkap. “Polda Papua Barat ini masih baru jadi kita belum dilengkapi sarana transportasi seperti helikopter. Sekarang anggaran kita terkuras untuk mengirim kekuatan pengamanan karena harus mencarter pesawat,” kata dia. Tamu AsingKomisi III DPR RI meminta Kantor Imigrasi di Papua mencermati kehadiran tamu asing yang datang dengan agenda khusus. Menyambut tamu dengan baik adalah sifat bangsa Indononesia tetapi hendaknya tidak menghilangkan kewaspadaan. “Data yang kita terima ada 2.251 orang asing di Papua ini. Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan mereka karena kasus yang saya terima mereka kita sambut baik tapi pulang dengan membawa isu negatif misalnya mengusung Papua Merdeka,” kata anggota Komisi III Wenny Warraow saat pertemuan dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Papua, di Jayapura.Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Komisi yang membidangi masalah hukum ini ke provinsi yang terkenal dengan keelokan burung Cendrawasih-nya. Sementara itu Ketua Tim Kunker Benny K. Harman mengingatkan NKRI adalah wilayah terbuka sehingga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Ia meminta pengawasan warga asing harus dilakukan dalam kerangka pencegahan. “Bagi saya kalau langkah preventif berjalan dengan baik maka tentu tentu tindakan represif tidak diperlukan lagi. Prinsipnya Papua ini seperti rumah kaca, tidak ada yang kita tutup-tutupi,” tutur Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III ini.Dalam penjelasannya Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Demianus Rumbiak menjelaskan, sebagian besar warga asing di Papua adalah para misionaris dan pekerja asing yang bekerja di Freeport. Menurutnya sejumlah langkah preventif dan represif telah dilakukan diantaranya terhadap dua wartawan asal Perancis yang melakukan tindakan spionase di Wamena. Dalam pertemuan tersebut dibahas pula sejumlah isu tentang kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Papua terutama uang lauk pauk yang bagi warga binaan yang perlu ditinjau ulang. “Harga makanan di Papua ini lebih mahal, jadi tidak bisa anggarannya disamakan dengan wilayah lain di Indonesia. Kami harap Komisi III membantu kami merevisi anggaran ini,” demikian Demianus. (iky). foto: ibnur/parle/hrKUNJUNGAN KERJA

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 55DPR DUKUNG PEMBANGUNAN KEK BITUNGKomisi VI DPR mendukung renc a n a p emb a n g u n a n Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara. Mengingat, KEK Bitung ini memiliki potensi yang sangat bagus untuk mendukung pertumbuhan kawasan Indonesia bagian timur. Selain itu, diharapkan dengan adanya KEK Bitung ini, dapat memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana, usai melakukan peninjauan rencana pembang unan KEK Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (18/03/15). Dalam peninjauan lapangan ini, Tim Kunjungan Kerja Komisi VI didampingi Wakil Walikota Bitung Max Lomban.“Potensi Kawasan Ekonomi Khusus Bitung itu bagus untuk wilayah Indonesia Timur. Apalagi, pembangunan KEK ini juga bagian dari program Pemerintah Presiden Joko Widodo,” kata Azam.Politisi Demokrat ini menambahkan, saat ini yang terpenting adalah Pemerintah secepatnya menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan dan melanjutkan pembangunan program tol Bitung-Manado. Azam menilai, jika kedua rencana itu sudah diselesaikan, diharapkan investor dapat merangkak masuk.“Jadi, KEK itu bisa dari swasta atau Pemerintah. Bisa juga gabungan antara swasta, investor dan pemerintah. Sebaiknya segera direalisasikan, sebab KEK Bitung itu terKunjungan Kerja Komisi VI ke Sulawesi Utara

56 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015masuk salah satu KEK yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk program lima tahun ini,” harap Azam.Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Bitung Max Lomban menjelaskan, kesiapan Pemerintah Kota Bitung terkait pembangunan KEK Bitung. Direncanakan, KEK Bitung akan mencakup lahan seluas 534 hektar. Sementara untuk memenuhi kebutuhan listrik, masih terus dikoordinasikan dengan Pemprov Sulawesi Utara.“Pemkot Bitung terus berkoordinasi dengan Pemprov Sulut, yang akan menjalin kerja sama dengan dengan pengusaha dan investor dari China, yang rencananya akan membangun pembangkit listrik tenaga uap yang menghasilkan daya yang cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan listrik di area KEK,” jelas Lomban.Dalam kunker ini, turut ikut serta Anggota Komisi VI DPR Wahyu Sanjaya (F-PD), dan dari F-PG ada Lili Asdjudiredja dan Mohammad Suryo Alam. Berikutnya dari Anggota Komisi VI DPR dari F-PDIP, ada Darmadi Durianto, Vanda Sarundajang, Juliari P Batubara dan Ihsan Yunus. Kemudian dari F-Gerindra; Mohammad Hekal dan Nurzahedi. Slamet Junaedi dan Nyat Kadir dari F-Nasdem, serta Kholilurrahman dari F-PKB. Kemudian Adang Daradjatun (F-PKS) dan yang terakhir Mukhlisin (F-PPP).Soroti UKMSektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat, baik di tingkat nasional maupun lokal. Namun, Pemerintah Provinsi Sulut dinilai kurang serius terkesan lambat memperhatikan UKM dan UMKM di daerah tersebut. Padahal, tak lama lagi, Indonesia juga menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VI Vanda Sarundajang, usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi VI dengan Gubernur Provinsi Sulut SH Sarundajang beserta jajaran, di Kantor Gubernur Sulut, di Manado.“Saya harus jujur mengatakan bahwa perhatian Pemerintah Provinsi Sulut kepada UKM dan UMKM terkesan kurang serius. Padahal sektor UKM dan UMKM ini benar-benar menjadi pritoritas agar mampu bersaing pada MEA. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Pemprov, maupun Perbankan dalam menyalurkan kreditnya, agar sektor ini digarap dengan serius,” tegas Vanda.Politisi PDI Perjuangan ini juga menyayangkan sikap Pemprov yang kurang gencar memperkenalkan produk UKM dan UMKM. Bahkan, yang dikenalkan Kain Bentenan saja, padahal ada begitu banyak produk unggulan daerah lain yang lebih tinggi nilai tambahnya. Seperti Kepulauan Sitaro dengan komoditas palanya, Kabupaten Minahasa dengan eceng gondok yang banyak tumbuh di Danau Tondano, dan beberapa produk lainnya yang bisa dijadikan kerajinan yang memiliki nilai tambah.“Potensi ini seharusnya bisa dilihat oleh pemerintah daerah, sehingga UKM dan UMKM bisa berkembang dengan baik dan siap menghadapi MEA. Wirausaha muda juga perlu dibina sampai mandiri, sehingga mampu membuka sektor UKM dan UMKM yang baru dan berkualitas,” jelas Politisi asal Dapil Sulut ini.Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Adang Daradjatun menyatakan, pasar tradisional, yang termasuk UKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat menengah kelas bawah menengah. Sehingga, keberadaanya harus dipertahankan, walaupun gempuran dari pasar modern atau pusat perbelanjaan juga semakin merangsek. Bahkan, sangat dianjurkan untuk menambah jumlah pasar tradisional.“Saya sangat pro terhadap pasar tradisional. Karena bagaimanapun, tulang punggung masyarakat kita yang mayoritas masih kelas menengah ke bawah, bahwa pasar KUNJUNGAN KERJA

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 57tradisional itu harus dipertahankan keberadannya di tengah-tengah masyarakat, dan dalam kebijakan pemerintah,” kata Politisi F-PKS ini.Di kesempatan yang sama Anggota Komisi VI DPR Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan) menyoroti mengenai benih yang diadakan oleh Pertani dan Sang Hyang Seri. Ia menyatakan, benih yang memenuhi standar adalah benih yang berasal dari varietas terbaik. Termasuk dilakukan di lahan khusus untuk pembenihan. Menurutnya selama ini yang sering terjadi adalah hasil panen yang disisihkan lalu dijadikan benih.“Secara teori, benih yang bagus dan memenuhi standar layak pakai itu adalah benih yang mulanya ditemukan varietas dulu. Varietas benih mana yang bagus, dikembangkan minimal sampai fase ke tiga, setelah itu dia akan panen. Seharusnya lahannya juga khusus untuk pembenihan, karena kan tidak boleh dari lahan itu ada yang rusak atau yang jelek, lalu dijadikan benih,” tegas Politisi asal Dapil Jambi itu.Sementara itu, Anggota Komisi VI Wahyu Sanjaya (F-PD) menanggapi masalah perikanan di Sulawesi Utara. Ia menegaskan, kebijakan transipment yang telah diambil Pemerintah, jangan diubah-ubah. Ia khawatir, jika kebijakan ini dikendorkan, maka akan menguntungkan negara tetangga. “Kebijakan transipment itu janga diubah-ubah. Karena kita tahu, pencurian ikan itu memang terjadi. Kalau kebijakan transipmentitu dikendorkan, akhirnya ikan Sulut dibawa banyak ke Filipina atau negara tetangga, tidak ada gunanya kita meningkatkan kapastitas produksi perikanan. Misalnya begini, input itu harus sama dengan output agar optimal. Nah, kalau kapasitas produksi yang sekarang kan sudah optimal, jika kita naikkan lagi kapasitas produksinya, bagaimana dengan suplainya,” kata Wahyu seolah bertanya.Politisi asal Dapil Sumatera Selatan ini menambahkan, jika suplai ikannya bisa terjamin, dengan didukung pengetatan kebijakan transhipment, maka kapasitas produksi PT Perikanan Nusantara di Bitung bisa ditingkatkan. “Kekayaan ikan di Indonesia itu dimanfaatkan negara tetangga untuk memperkaya hasil ikannya. Yang utama Pemerintah perlu lakukan itu mempertahankan kebijakan, sehingga potensi yang besar itu dapat diolah di Bitung, sehingga produksi pun dapat ditingkatkan,” saran Wahyu.Potensi Pariwisata Luar BiasaAnggota Komisi VI Mohammad Hekal menilai, Sulawesi Utara memiliki potensi luar biasa. Walaupun sudah dilakukan promosi yang cukup intensif, namun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki ke depannya. “Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Saya lihat Provinsi Sulut juga sudah memiliki upaya untuk mempromosikan potensi pariwasatanya dengan cukup baik. melalui berbagai acara. Misalnya dengan mengadakan konvensi internasional, atau Bunaken Sail,” kata Hekal.Namun, tambah Politisi Gerindra ini, walaupun memiliki potensi luar biasa dan upaya promosi, ia menilai belum tergarap dengan baik. Masih ada beberapa kekurangan yang perlu dikembangkan, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada.“Salah satu permasalahan yang kami temukan dan dikeluhkan Gubernur Sulut SH Sarundajang adalah masalah penerbangan. Selain jumlah penerbangan yang belum terlalu banyak, harus saya akui, harga tiket pesawat menuju ke Manado ini cukup mahal,” imbuh Hekal.Untuk itu, sebagai mitra kerja dari maskapai penerbangan BUMN, yaitu Garuda Indoenesia dan Citilink, ia mengaku akan menyampaikan hal ini kepada kedua mitra kerja tersebut. Apalagi, China juga menjanjikan kedatangan 1 juta wisatawannya untuk datang ke Indonesia Timur, sehingga bisa dianalisa, destinasi mana yang favorit

58 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015para wisatawan tersebut. Masih dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja mengatakan, pengembangan pariwisata sebaiknya bukan hanya dilakukan di Bali atau Jakarta saja, tetapi juga bisa dilakukan di daerah-daerah lain, tak terkecuali Sulawesi Utara.“Pemerintah sebaiknya memberikan kesempatan kepada daerahdaerah selain Bali dan Jakarta untuk mengadakan event internasional. Sehingga, pimpinan negara ataupun utusan dari negara lain itu dapat mempromosikan Indonesia di negaranya. Efeknya, potensi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk memberikan pendapatan ke daerah dan negara,” jelas Politisi Golkar ini.Khusus untuk Provinsi Sulut, Lili menyarankan untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga dapat menggandeng investor untuk melakukan investasi di daerah, seperti membangun hotel, dan lainnya. “Di Sulut sudah ada international convention center, dan hotelnya pun sudah cukup banyak, sehingga wisatawan pun tidak akan kesulitan di Sulut. Perlu ditambah sinergi antara pemerintah daerah dan pusat,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat II ini.Belum Ada Langkah Konkret PLN Atasi Kekurangan ListrikAnggota Komisi VI Slamet Junaedi menilai belum ada langkah konkret Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memenuhi kekurangan asupan listrik yang masih defisit di wilayah Sulawesi Utara. Demikian disampaikannya usai pertemuan antara Tim Kunker Komisi VI dengan PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo. “Kita sudah mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa di Sulut ini sangat kekurangan asupan listrik artinya defisit listrik. Hanya saja yang saya sayangkan itu langkah-langkah konkret PLN itu sendiri tidak pernah ada. Mereka tidak pernah melakukan alternatif ketika mereka kekurangan sumber listrik,” sesal Jun, panggilan akrab Slamet Junaedi.Politisi Fraksi Nasdem ini menyayangkan, jika PLN menggunakan bahan bakar diesel untuk menggerakkan pembangkit listrik, maka selama itu pula PLN akan mengalami defisit. Dalam tahun 2014, pembelian bahan bakar mencapai Rp 2,5 triliun lebih, sedangkan untuk sewa mesin sebesar Rp 179 miliar pada 2014. “Kalau saran saya lebih baik beli mesinnya, daripada sewa. Kemudian saya lihat di sini anginnya cukup kencang, apa tidak sebaiknya kita memakai kincir angin seperti di Belanda, untuk menutupi kekurangan-kekurangan suplai tadi,” saran Politisi asal Dapil Jawa Timur XI ini.Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VI Mohammad Suryo Alam (F-PG). Ia menilai PLN harus melakukan banyak inovasi untuk memenuhi kebutuhan listrik, terutama untuk daerah kepulauan seperti di Sulut.“PLN perlu ada upaya-upaya untuk mencari sumber-sumber listrik yang sesuai alamnya, misalnya solar shell atau apa. Kalau BBM itu sekarang kita sudah keberatan karena harga minyak yang tinggi harus,” saran Politisi asal Dapil Jawa Timur VIII ini.Sebelumnya, para Direksi PLN Wilayah Suluttengo memaparkan, permasalahan dan kendala utama yang dihadapi oleh PLN di Sulawesi Utara khususnya dalam pengembangan bisnis kelistrikan dikarenakan adanya keterbatasan daya pembangkit listrik dan pemakaian bahan bakar minyak masih tinggi.Langkah strategi yang diambil untuk mengatasi kendala jangka pendek itu dengan menambah pembangkit sewa untuk mengatasi kekurangan daya, dan untuk jangka panjangnya dengan membangun pembangkit dan jaringan transmisi baru, serta membangun pembangkit energi baru terbarukan.Dalam kesempatan kunjungan kerja itu, Tim Komisi VI juga meninjau secara langsung Dok Kapal PT Industri Kapal Indonesia Cabang Bitung, Pabrik pengolahan Ikan PT perikanan Nusantara Cabang Bitung, dan Kawasan Pelabuhan Bitung. (sf) foto: sofyan/parle/hrKUNJUNGAN KERJA

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 59PANJA PB SERAP ASPIRASI DAERAH UNTUK HINDARI JATUHNYA KORBANBencana datang dari Tuhan, tentu tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak atau menghindarinya. Meski demikian, tetap butuh sebuah langkah untuk mengantisipasi jatuhnya korban. Dengan semangat itulah Panitia Kerja Penanggulangan Bencana (Panja PB) Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerjanya ke Sulawesi tenggara pada 26-28 Maret 2015 lalu.Pada kesempatan itu Panja PB yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay menerima sejumlah masukan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Salah satunya terkait minimnya perhatian pusat terhadap penanganan bencana yang terjadi di daerahnya. Sebut saja Banjir yang terjadi dua tahun di Konawe, Konawe Selatan, Bombana, bahkan hampir dua per tiga Kota Kendari sudah tenggelam. Saat itu dikatakan Nur Alam, tidak hanya kerugian materi yang sangat besar, namun juga satu warga juga ikut menjadi korban dalam bencana tersebut. “Tapi tidak ada bantuan dari pusat, anggaran pun mandek. Sementara daerah lain walau hanya banjir kecil namun bantuan dan anggaran mengalir deras. Disini saya melihat penanganan bencana yang terkesan pilih-pilih. Oleh karena itu saya berharap Komisi delapan ini dapat memberi masukan terhadap pemerintah pusat terkait penanggulangan bencana ini,” ungkap Nur Alam.Menanggapi hal tersebut, Saleh yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa Amalia, serta anggota Panja PB Komisi VIII yang terdiri dari Itet Tridjajati S, H. Anda, Linda Megawati, Desy Ratnasari, Achmad Mustaqim, Abdul Fikri Faqih, dan Ani’im F Mahrus ini mengakui bahwa distribusi anggaKunjungan Kerja Komisi VIII ke Sulawesi Tenggara

60 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015ran Penanggulangan Bencana yang diberikan oleh mitra kerjanya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) kepada daerah tersebut masih terbilang minim dibanding Provinsi lainnya. “Oleh karena itulah tujuan kami datang ke daerah ini untuk mendengar dan melihat langsung seberapa jauh perhatian pemerintah pusat melalui kucuran anggaran dalam penanggulangan bencana. Melalui panja bencana, Pemda diharapkan bisa memetakan hal-hal menyangkut penanggulangan seperti regulasi, penanganan infrastruktur dan besar anggaran yang dibutuhkan daerahnya. Dengan ini maka Komisi VIII memiliki alasan kuat untuk mendorong pemerintah pusat memetakan anggaran bencana secara adil dan merata di seluruh wilayah di Indonesia,” tegas Saleh. Ditambahkan Saleh, Penanganan dan penanggulangan Bencana sejatinya berada di dua instansi yang menjadi mitra kerja Komisi VIII, yakni Kementerian Sosial dan BNPB. Dengan anggaran Penanggulangan Bencana yang relatif besar, yakni 2,5 Triliun seharusnya Sultra masih dapat kucuran dana penanggulangan bencana. Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Amalia Hanifa mempertanyakan kesiapan Pemerintah Daerah, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) termasuk peran serta TNI dan Polri dalam penanganan bencana di daerahnya. “Saya ingin mengetahui sejauh ini kesiapan dari seluruh SKPD terkait termasuk TNI dan Polri dalam penanganan bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena sebagaimana dikatakan Pak Gubernur bahwa Sultra memiliki resiko bencana yang besar, mulai dari banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Teluk Kendari misalnya, yang merupakan tempat bersatunya lebih dari lima muara sungai. Kondisi demikian menyebabkan materialmaterial dari hulu akan terbawa semua. Hal tersebut sangat beresiko akan terjadinya bencana banjir sebagaimana yang terjadi pada 2013 silam,”ujar Ledia dalam pertemuan di ruang rapat Sangia Ni Bandera, Kendari Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan itu Nur Alam mengatakan bahwa selama ini Sultra seolah bergerak sendiri ketika terjadinya bencana. Dengan begitu daerah yang dipimpinnya itu bisa dikatakan harus siap dengan bencana yang akan datang. Sementara itu Danrem 143 Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridho Hermawan mengatakan bahwa pihaknya (TNI) selalu siap berada di depan ketika bencana datang. Karena TNI memiliki fungsi perang dan non perang yang salah satunya adalah penanganan bencana.Namun diungkapkan Ridho, pihaknya tidak memiliki payung hukum yang jelas terhadap penanganan bencana. Karena dalam Undangundang yang ada, penanggulangan bencana menjadi Tupoksi dari BNPB, Kemensos, Kemendagri dan Kemehut. Mendapat masukan tersebut, Ledia berjanji akan membahas lebih lanjut hal tersebut, apakah keterkaitan TNI dalam penanganan bencana akan diletakkan dalam Undangundang atau cukup diatur dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah saja. “Kami akan mendiskusikan hal ini ke depan karena penanganan bencana merupakan bidang Komisi Dealapan, namun TNI merupakan mitra kerja dari Komisi I,” pungkasnya.Meski kedatangan Komisi VIII DPR RI ke Sultra dikhususkan untuk menyerap aspirasi terkait Panja Penanggulangan Bencana, namun pihaknya tidak menampik aduan terkait hal lainnya yang menjadi mitra kerja Komisi delapan lainnya, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Sosial serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Ayu) foto: ayu/parle/hrKUNJUNGAN KERJA

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 61SOROTANNovanto menekankan, agar Indonesia dapat beker jasama dengan negara lain untuk memerangi organisasi tersebut. Apalagi, saat ini, ISIS terus melebarkan sayapnya. “Oleh karena itu kita akan Ketua DPR Setya Novanto menegaskan organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) harus diberantas dari Indonesia. Demikian dikatakan Novanto di Hotel Novus Giri, Cipanas, Jawa Barat, barubaru ini “Masalah ISIS ini menjadi persoalan yang sangat mendasar yang kita harus segera berantas betul-betul,” kata Novanto.Antisipasi Penyebaran ISIS,PERPPU ATAU REVISI RUU TERORISME?

62 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015betul-betul melihat dengan adanya ISIS yang begitu cepat pesat perkembangannya tentu kita bersama-sama dengan negara lain untuk bisa bersatu menumpas persoalan ini,” ujarnya.Guna mengantisipasi penyebaran terorisme, Novanto mengatakan, DPR akan segera merevisi atau merancang Undang-Undang guna mengatasi ISIS di Indonesia. “Khususnya yang ada di Indonesia, kita akan segera siapkan beberapa UU untuk mengatasi itu,” paparnya.Terkait rencana revisi maupun Rancangan Undang-undang baru guna menanggulangi terorisme, kita akui masih adanya pro dan kontra di Parlemen, sejumlah pimpinan maupun anggota ada yang berpendapat pemerintah harus segera menyusun Perppu, namun sebagian menginginkan adanya revisi UU, ataupun menyusun RUU baru terkait terorisme ini. Namun faktanya, gejala penyebaran terorisme semakin menyeruak dan perlu segera di respon oleh pemerintah. Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya melihat bahwa sudah terlalu terlambat bagi DPR RI untuk merevisi UU Tindak Pidana Terorisme dalam rangka mengatasi ISIS “Kalau bicara revisi sudah telat, Prolegnas sudah disusun di masingmasing Komisi, jadi paling cepat kalau ikut mekanisme normal, ikut Prolegnas Prioritas 2016,” kata Tantowi. Prolegnas adalah kependekan dari Program Legislasi Nasional, yakni instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.Dia mengatakan, situasi saat ini cukup mendesak, karena polisi, anggota BIN dan TNI yang terlibat dalam penanganan terorisme, bila tidak diberikan landasan hukum bisa dikriminalisasikan. Karenanya, dia mengusulkan pemerintah mengeluarkan Perppu. “Terutama pada pasal yang muaranya pencegahan dini, nanti (mereka) akan bersentuhan dengan pelanggaran HAM,” kata Tantowi.Pendapat berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Dia meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak gegabah dalam menerbitkan Perppu tentang Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) menyusul belum ada hal yang perlu dikhawatirkan. “Pemerintah harus mendalami setiap gejala radikalisme yang berbau teror, jangan sampai pengambilan Perppu itu merupakan bukti otoriterisme pemerintah,” katanya.Menurutnya, dengan terbitnya perppu, negara akan terseret dalam agenda yang belum jelas. “Ada baiknya, pemerintah memberikan proposal untuk diserahkan kepada DPR untuk dibahas. “Perppu itu situasi luar biasa. Jadi jangan dibahas sendiri,” jelasnya.Penyusunan Perppu, lanjutnya, harus didukung dengan argumentasi yang kuat. “Jangan sampai, Perppu itu membuktikan bahwa Indonesia takut dengan ISIS,” katanya.Sementara Anggota Komisi I DPR dari PKB Ida Fauziah menilai ISIS memang perlu diwaspadai tetapi jangan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat. Lebih baik kita mengembangkan dialog dan memelihara nilai-nilai baik dari ideologi yang sudah lama di Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan penempatan agama dalam negara. Bahwa kalau ada sebagian kecil masyarakat kita memiliki ketertarikan kepada ISIS, harus dilihat tidak hanya karena ideologi radikal yang baru, tetapi juga mungkin harus dilihat ada faktor apa selain itu, misalnya faktor ekonomi,” ujarnya. Menurutnya, ketika negara belum mampu secara maksimal memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka mungkin akan menjadi alternatif bagi sejumlah WNI untuk bergabung dengan ISIS. “Yang harus kita lakukan adalah bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.Pemblokiran situs RadikalBelum lama ini, Pemerintah melalui Menkominfo Rudi Antara pada Senin, (30/3), telah melakukan pemblokiran terhadap 22 situs yang diduga menyebarkan paham SOROTAN

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 63radikalisme Pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mendesak, Pemerintahan Jokowi-JK agar mengacu pada proses pengadilan jika ingin melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang mencurigakan dan dianggap berafiliasi dengan jaringan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). “Kita inginkan apapun yang terjadi terkait pemblokiran itu, Pemerintah harus mengacu pada aturan yang berlaku,” kata Mahfudz di Gedung DPR RI. Mahfudz menjelaskan, Pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya tak bisa melakukan pemblokiran secara sewenang-wenang, apalagi itu tanpa melalui proses pengadilan. “Badan Nasional Pemberantasan Trorisme (BNPT) itu bukan atasan Menkominfo, sehingga tidak serta merta seluruh apa yang direkomendasikan harus dilaksanakan tanpa proses kajian.“Menkominfo itu seharusnya melakukan komunikasi, klarifikasi dan melalui pengadilan jika ingin memblokir. Jika tidak menggunakan mekanisme itu, berarti apa yang dilakukan menteri itu sudah salah,” jelasnya.Sampai saat ini, menurutnya, situs yang diblokir Pemerintah belum mencemaskan bagi masyarakat. “Saya belum melihat dan menganalisis konten media-media yang diblokir itu mencemaskan, dengan pemblokiran ini dapat berdampak bagi masyarakat kalau Islam itu dianggap sangat membahayakan,” lanjutnya.Dia mengatakan, dirinya sejak awal tidak percaya dengan adanya paham ISIS di Indonesia. Jika ada, berarti itu adalah orang lama, gaya lama, berafiliasi dengan aktor lama dan jaringan yang lama pula. “Isu ini isu lama, dan isu ISIS jangan dijadikan proyek oleh pemerintah,” katanya.Sementara, Anggota Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf menyayangkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengajukan pemblokiran terhadap beberapa website Islam tanpa klarifikasi dan ketelitian kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).“Pemblokiran sembarangan terhadap website Islam sangat disayangkan. Jika itu dilakukan kita kembali ke rezim Orde Baru yang refresif dan otoriter,” tegasnyaMenurut Muzzammil, seharusnya pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola website dan berdialog sebelum diblokir. “Sampaikanlah surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola website tersebut. Tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Tujuan dialog adalah untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Jika mereka menolak dan tidak kooperatif saya kira wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut untuk jadi catatan publik,” jelasnya.Selain itu, kata Muzzammil, BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah website tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. “Termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam,” imbuhnya.Jangan sampai,terang Muzzammil, website yang menyampaikan ayat Al Quran dan sunah, mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal. “Jika demikian, kedepan eksistensi website media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim Pemerintahan Jokowi yang menggunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam,” tuturnya.Dengan banyaknya aspirasi di media sosial, surat pengaduan, dan SMS ke DPR maka kami akan memanggil pihak Pemerintah. “Teman-teman di Komisi l, lll, dan VIII rencananya akan memanggil Menkominfo, Menag, dan BNPT untuk menanyakan kebijakan ini,” ujarnya.Sebelumnya diberitakan, sebagian WNI yang berangkat ke Suriah adalah terkait organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Diketahui 16 WNI sempat diamankan otoritas Turki, saat hendak menyeberang ke Suriah. Mereka diduga terkait organisasi ISIS, dan sempat menolak dipulangkan ke Indonesia.Selain itu ada 16 WNI yang tibatiba menghilang saat mengikuti wisata di Turki, dan hingga kini keberadaan mereka belum diketahui. Ada dugaan ke-16 orang itu juga hendak menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan pejuang ISIS. (si) foto: iwan armanias/parle/hr

64 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Tak… tik… tok… loncat Deisti A. Novanto sambil melempar koin plastik dari satu kotak ke kotak lainnya. Ya, Ketua Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI itu tengah bernostalgia. Maklum setelah puluhan tahun lamanya tak memainkan dolanan anakanak, baru kali itu di Gedung DPR ia menemukan mainan masa kecilnya. Deisti tentu tidak sendiri memainkan dolanan anakanak, dengan didampingi sang suami yang tak lain adalah Ketua DPR RI Setya Novanto, Sabtu (11/4) di Gedung Nusantara V Senayan Jakarta bermain dan bergembira bersama ratusan anak-anak yang tak lain adalah putra-putri anggota DPR RI, pegawai serta staff Setjen DPR RI. “Ini merupakan salah satu program kami di tahun ini, dalam rangka memperingati hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April mendatang. Kenapa sekarang? Karena pada tanggal itu anggota DPR sudah masuk dalam masa reses, yang artinya kembali ke Dapil untuk menyerap aspirasi ke daerah masing-masing. Oleh karena itu peringatan Hari Kartini dipercepat,” ungkap Deisti. Dijelaskan Ketua Panitia acara, Dian Tjatur Sapto Edy, dalam rangkaian acara tersebut terdapat berbagai lomba, yakni lomba menggambar dan mewarnai oleh anak-anak, sementara untuk ibu-ibunya terdapat lomba fashion show dan lomba tumpeng. Acara dilengkapi dengan Bazar berbagai produk serta talkshow yang menampilkan Dr Aisah Dahlan yang kala itu mengambil tema Mengenal dan Memahami Perbedaan Otak Wanita dan Pria.“Ini event pertama kami yang menampilkan berbagai Semarak dan Semangat Kartini di Gedung DPRLIPUTAN KHUSUS

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 65lomba, dan surprised sekali, ternyata banyak dan sangat antusias mengikuti acara ini. Seperti Lomba mewarnai dan menggambar yang kami batasi masing-masing peserta sebanyak 50 orang, tapi ternyata yang mendaftar lebih dari seratus orang. Tentu hal ini menjadi pelajaran bagi kami untuk event selanjutnya,” jelas Dian.Meski demikian Deisti sangat mengapresiasi kepanitiaan acara tersebut. Pasalnya, tidak hanya jumlah peserta saja yang membludak, namun pengunjung pun memenuhi tempat acara. Terlebih lagi untuk stand dolanan anak-anak yang menampilkan berbagai macam seperti egrang, taplak gunung atau loncat batu, congklak, ular tangga dan lain sebagainya.Menurut Dian, pihaknya sengaja menampilkan dolanan anak-anak jaman dahulu, tak lain adalah untuk memperkenalkan kepada anak-anak sekarang yang kini lebih mengenal game online dibanding mainan tradisional yang merupakan bagian dari budaya bangsa sendiri. Dengan begitu acara tersebut juga sekaligus untuk melestarikan budaya bangsa.Sementara itu Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti yang pada kesempatan itu didaulat sebagai dewan juri fashion show mengaku cukup kesulitan dalam memberikan penilaian dan menentukan pemenangnya. Pasalnya, meski peserta merupakan isteri anggota DPR, namun terlihat bak peragawati profesional yang tengah berjalan di atas catwalk.“Ini merupakan pengalaman pertama saya menjadi juri fashion show. Memang tidak mudah memberikan penilaian dan menentukan pemenangnya. Untungnya saya dibantu oleh kedua juri lainnya yang memang ahli dibidangnya, yakni ibu Grace dan Ibu Kristina. Ditambah juga berbagai panduan penilaian yang diberikan, cukup membantu saya dalam melakukan penjurian,” ungkap wanita yang kerap disapa Win itu.Saat yang mendebarkan pun tiba, hingga kemudian dewan juri menentukan peserta dengan nomer 4 (Lisa Kardinal) terpilih sebagai Juara pertama untuk Kategori Kain Kebaya, disusul dengan peserta nomor 10 dan 8. Sedangkan untuk kategori Kain Nusantara, peserta nomer 14 menyandang juara pertama, disusul dengan peserta nomor 12 dan 11 sebagai pemenang kedua dan ketiga.Sementara itu lomba mewarnai dimenangkan oleh Syafira Nuri Walid sebagai juara pertama, dan Muhammad Hanif sebagai juara kedua. Lomba menggambar dimenangkan oleh Delka Fikri sebagai juara pertama, disusul dengan Dion dan Alifah Yasmin sebagai pemenang kedua dan ketiga.“Sebenarnya disini yang kami utamakan bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, namun kebersamaan yang sejalan dengan semangat Kartini di masa-masa perjuangan dulu,” tegas Deisti yang diamini oleh Dian Tjatur. (Ayu) foto: \\denus, naefurodjie/parle/hr

66 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015PEMERINTAH dinilai belum memiliki satu agenda komprehensif untuk menangani bencana sehingga bantuan bencana menjadi parsial dan tidak sistematis. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendorong pemerintah pusat untuk membuat satu proposal yang komprehensif penanggulangan bencana agar dapat menyelesaikan masalah-masalah akibat dari bencana.Pemerintah tidak pernah memetakan secara detail permasalahan sehingga tidak ada penanganan bencana yang komprehensif. “Pemerintah pusat tidak punya proposal yang komprehensif. Kalau ada proposal maka kami di DPR akan memasukkan dalam anggaran penyelesaian masalah. Kalau ini bisa dilakukan segera, maka bulan Agustus ini bisa dibahas untuk ditetapkan dalam APBN 2016,” ujar Fahri dalam kunjungannya ke KabuDPR Dorong Pemerintah Buat Peta KomprehensifLIPUTAN KHUSUS

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 67paten Karo Sumatera Utara membawa bantuan DPR RI untuk korban erupsi Gunung Sinabung, belum lama ini.Politikus PKS tersebut mencontohkan, untuk korban erupsi Sinabung saja belum ada gambaran nyata tentang bagaimana penyelesaian masalah itu bisa dilakukan. Meski aktivitas Gunung Sinabung sulit diprediksi dan belum diketahui kapan kembali normal. Tapi antisipasinya sangat kurang. Ini terlihat sampai saat ini tidak ada peta evakuasi dalam draf penanganan korban dan masyarakat terdampak, baik skala sedang maupun besar.“Padahal hal itu sangat dibutuhkan sebagai salah satu acuan misalnya untuk menentukan seberapa besar dana yang harus dikeluarkan,” tegasnya,Menurut Fahri, selain itu belum adanya peta komprehensif penuntasan masalah terhadap masyarakat terdampak. Padahal dari informasi di lapangan areal terdampak erupsi Sinabung cukup luas dan tidak pada satu titik. Sejak dari awal perlu ada penguraian masalah agar penyelesaiannya bisa diselesaikan secara bertahap.Fahri juga menegaskan, tanpa langkah komprehensif maka kebijakan penanggulangan bencana akan tambal sulam. “Pemerintah pun terkesan tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah dengan masalah. Seperti korban erupsi Sinabung ini masyarakat diberikan bantuan untuk sewa rumah, tapi tidak diberikan biaya untuk hidup sementara lahan tempat mereka menggantungkan hidup saat ini tidak lagi bisa dimanfaatkan. Bagaimana mereka mau hidup?,” tanya Fahri.Contoh lainnya, warga masyarakat yang direlokasi ke tempat yang jauh, mereka butuh biaya untuk transportasi, tapi hal itu tidak diberikan. Ada juga warga yang disewakan tanah untuk digarap, tapi tanah yang disewa juga terkena dampak erupsi sehingga tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Untuk apa kalau begitu lahan disewa?,” katanya terheran.Fahri menambahkan, Presiden Jokowi beberapa kali datang melihat situasi Sinabung dan berjanji untuk membantu masyarakat di sekirar lokasi bencana akan membuat DPR RI mudah menagih janji tersebut kepada pemerintah. DPR diharapkan juga akan membentuk kaukus khusus supaya ada yang bisa ditanyakan secara tajam seperti soal ekskusi, implementasi. Karena, kata Fahri, penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah.Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri mengatakan, komisinya sudah dan akan terus memanggil pihakpihak terkait penanggulangan bencana, antara lain dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, aparat keamanan seperti TNI, Polri dan juga Kementerian Pertanian guna membentuk panja penanggulangan bencana untuk membuat regulasi yang komprehensi.”Kita sudah panggil semua stakeholderagar ada regulasi yang komprehensif,” tegasnya.Sementara Ketua Keluarga Besar Karo (KBK) Institut Teknologi Bandung (alumni ITB berasal dari Karo) Arya Sinulingga mengungkapkan, sejak erupsi Sinabung pertumbuhan ekonomi di Karo turun 40 persen. Dengan demikian kalau pertumbuhan ke depan rata-rata 5 persen saja dalam kondisi normal,maka akan butuh delapan tahun bagi Kabupaten Karo untuk bisa mencapai posisi ekonomi seperti tahun 2012 yaitu sejak Sinabung mengalami erupsi. Pertumbuhan pertanian yang menjadi andalan utama turun 40 persen. Juga pertumbuhan pendidikan turun 35 persen karena sejak erupsi makin sedikit putra - putri Karo yang belajar di perguruan tinggi.

68 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015“Pertumbuhan pertanian yang menjadi andalan utama turun 40 persen. Juga pertumbuhan pendidikan turun 35 persen karena sejak erupsi makin sedikit putra - putri Karo yang belajar di perguruan tinggi. Secara rata-rata Kabupaten Karo mengalami penurunan ekonomi sebesar 40 persen. Kalau pertumbuhan ekonomi 5 persen saja kedepannya, maka masih butuh waktu delapan tahun untuk membangun Karo seperti tahun 2012 sejak erupsi terjadi,” tegas Arya.Berdasarkan kajian KBK ITB, Kabupaten Karo mengalami kerugian Rp 2 triliun setiap tahunnya sejak erupsi terjadi. Jika ini dibiarkan tanpa ditangani dengan baik, dapat dipastikan Kabupaten Karo akan mengalami penurunan kualitas hidup. Dengan adanya penurunan hasil pertanian diharapkan akan ada bantuan mekanik sehingga petani dapat mengolah produk pertanian yang bernilai jual lebih tinggi.Arya juga menyesalkan tidak adanya perlakuan khusus pemerintah terhadap penduduk yang bermukim di radius 5-10 kilometer dari puncak kawah Sinabung. Padahal selain masyarakat yang harus direlokasi di radius 3 km, masyarakat yang tinggal di radius 5-10 juga mengalami penurunan kualitas kehidupan perekonomian.Beri BantuanPada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menyerahkan bantuan untuk masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung. Bantuan sebesar Rp 607.000.000 merupakan sumbangan dari para anggota DPR RI yang dikoordinir oleh para anggota DPR dari daerah Sumatera Utara. Bantuan tersebut diberikan secara simbolik kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Saberina Tarigan.“Kami datang ke Kabupaten Karo ini guna memenuhi janji anggota DPR RI meringankan korban erupsi Gunung Sinabung. Janji adalah hutang yang harus ditunaikan. Sayangnya, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara tidak bisa bersama kami karena kesibukannya dalam rapat-rapat di Gedung DPR RI,” ujar anggota DPR RI asal Nusa Tenggara Barat ini, di hadapan tokoh masyarakat Kabanjahe, Sekda Kabupaten Karo Saberina Tarigan, Kapolres dan Dandim Kabupaten Karo, di kantor Bupati Karo, Sumatera Utara.Fahri juga meminta masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung untuk bersabar jika memang menganggap pemerintah masih belum maksimal membantu menanggulangi korban. Hal ini menurutnya harus dipahami karena pemerintahan Jokowi-JK yang juga masih baru. “Masalahnya, pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla ini masih baru,” tambahnya.Namun demikian DPR tetap meminta pemerintah untuk memperbaiki langkah dan kebijakan yang diambil terkait erupsi Sinabung. “Sepertinya ada yang kurang pas dari cara-cara yang diambil Pemerintah dalam merecovery korban erupsi Gunung Sinabung. Penilaian kami, semua yang dilakukan pemerintah terkesan sekedar reaktif, tanpa ada konsep yang terukur untuk membantu korban erupsi ini,” tegas Fahri.Karakter Sinabung yang unik yang meletus tidak sekaligus dan sudah berlangsung bertahun-tahun sampai saat ini memang membuat penanganan Sinabung menjadi berlarut-larut. Ditambah lagi sampai saat ini belum ada satupun teknologi yang bisa memprediksi kapan hal ini akan berakhir. (tt) foto: dok/parle/hr Fahri juga meminta masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung untuk bersabar jika memang menganggap pemerintah masih belum maksimal membantu menanggulangi korban. Hal ini menurutnya harus dipahami karena pemerintahan Jokowi-JK yang juga masih baruLIPUTAN KHUSUS

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 69Pengalaman Pertama Masuk Gedung DPRSELEBRITISAri Tulang

70 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015“Excited.” Itulah kata pertama yang terlontar dari bibir Koreografer Ari Tulang saat memasuki gedung DPR RI. Ya, hari itu pertama kalinya pria bernama asli Ari Wisaksono ini masuk ke rumah rakyat ini. Bukan untuk demo, juga bukan untuk rapat audiensi dengan wakil rakyat.Kedatangannya itu untuk melatih para istri Anggota DPR RI yang tergabung dalam wadah bernama PIA (Persaudaraan Istri Anggota) yang tengah menyelenggarakan salah satu programnya Talkshow dan Fashion show berbagai rancangan dari disainer ternama tanah air.“Ini pengalaman pertama saya masuk di gedung DPR. Biasanya hanya sekedar lewat atau malah menghindar karena ada demo. Nah, pas masuk gedung DPR ada kesan berbeda, ketika menuju kesini saja banyak orang-orang, para wartawan yang meliput berbagai kegiatan disini. Dan, waktu latihan pun tidak bisa seenak kita, musiknya harus dikecilin, baru jam-jam tertentu musiknya bisa digunakan dengan normal. Tapi jujur ya tempat ini menarik sekali, tidak seseram yang dibayangkan, terlebih lagi disini ternyata juga bisa digelar fashion show yang menampilkan karya anak bangsa, benar-benar luar biasa,” ungkap Ari Tulang.Meski sangat terkesan dengan gedung parlemen yang menjadi rumah rakyat ini, namun tidak serta merta ia ingin terus berdiam di gedung ini alias menjadi wakil rakyat. Pria kelahiran 3 Juni 1964 ini mengaku belum berminat untuk menjadi wakil rakyat atau bergelut dalam dunia politik. Baginya memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat tidak harus melalui politik. ia lebih melihat segala sesuatunya dari kemampuan yang ia miliki. Hal tersebut menurutnya bagian dari tanggung jawab yang harus dijalaninya. Pria yang pernah menyutradarai berbagai pertunjukan drama musikal dan operet ini mengaku menaruh harapan besar terhadap wakil rakyat dan pemerintahan saat ini. Salah satunya adalah kemajuan di bidang seni dan budaya. Terlebih lagi dikatakannya saat ini tidak sedikit wakil rakyat yang berlatar belakang seniman. Dari sana tentu tidak hanya dapat melihat namun juga merasakan nasib atau kesejahteraan seorang seniman. Hingga akhirnya tergerak untuk lebih bisa menyejahterakan para pekerja seni. Dengan peningkatan kesejahteraan dari pecinta seni diakuinya akan berdampak luas terhadap daya kreatifitas dan karya yang dihasilkan. Hingga akhirnya budaya bangsa sendiri pun dapat terus dilestarikan.“Kesejahteraan para pekerja seni yang notabene sudah mengharumkan nama bangsa perlu diperjuangkan, selain tentunya perlu perlinSELEBRITIS

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 71dungan hukum yang jelas terhadap budaya asli bangsa sendiri, agar dikemudian hari tidak diklaim atau diakui negara lain,” harap Ari. Dari Penari, Sutradara dan Koreografer Melirik ke belakang koreografer terbaik dalam ajang Video Musik Indonesia dalam video klip Wulan Merindu yang dinyanyikan artis Cici Faramida ini mengisahkan karirnya di industri hiburan tanah air sebagai seorang penari. Ia pun sempat bergabung dengan organisasi Muda Manggala Indonesia (MMI) yang kemudian menggelar pagelaran tari bertajuk Gubah Laras pada tahun 1984 silam. Ia pun kemudian bergabung dengan sanggar tari Bagoes Indonesia pimpinan Ratna Dhumilah dan Studio tari 26 pimpinan Ati Ganda. Disana ia aktif tampil di berbagai acara hingga kemudian menjadi penari latar di acara musik TVRI seperti Aneka Ria Safari dan Selekta Pop. Pengalaman tersebut membuka kesempatan baru bagi Ari untuk bergabung dengan Papiko dan tampil dalam operet yang digawangi artis senior Titiek Puspa. Saat-saat itulah digunakan Ari untuk mengembangkan diri sebagai seorang koreografer. Malang melintang di dunia Koreografer membuat nama Ari melambung, hingga akhirnya penghargaan dari Video Musik Indonesia di tahun 2000 menjadi pembuktian dirinya. Ia berhasil meraih penghargaan sebagai koreografer terbaik untuk video klip ‘Wulan Merindu’ yang dinyanyikan Cici Faramida. Ia kemudian mendirikan sekaligus memimpin grup tari Art Production. Ia tularkan ilmu menari kepada anak didiknya. Bahkan ia pun kerap membawa anak didiknya itu mengisi acara di berbagai televisi. Tidak sedikit artis tanah air yang mempercayainya untuk menjadi pengarah gaya di beberapa video klipnya. Sebut saja Titi DJ, Shanty dan Heidi Yunus. Pada tahun 2000 ia menyutradarai sekaligus menjadi koreografer berbagai pertunjukan drama musikal, seperti Sehari Dengan Sherina, dan Untuk Aceh Dari Negeri. Tahuntahun berikutnya ia pun terlibat sebagai koreografer dalam drama musikal bertajuk Kupu-Kupu yang melibatkan banyak artis tenar Kupu-Kupu seperti Peterpan, Project Pop, Inul Daratista dan lain-lain. Kini, ditengah munculnya banyak koreografer pemula, Ari Tulang tak pernah surut untuk terus berkreasi, bahkan ia pun tengah mempersiapkan sebuah pagelaran besar, acara apa itu? “Tunggu saja tanggal mainnya,” ujarnya. (Ayu) foto: rizka/parle/hr

72 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015Setahun sudah DPR RI membuka akun twitter menyusul kemudian facebook dan youtube. Membuka ruang publik di media sosial secara bertahap dilatarbelakangi keinginan untuk dapat berkomunikasi langsung dengan rakyat maupun stake holderlainnya. Meski demikian langkah tersebut tidak serta merta dilakukan mengikuti tren melainkan terlebih dulu dilakukan persiapan dan pelaksanaan tahap demi tahap secara serius. “Kami terlebih dahulu membahas dalam rapat Tim Kehumasan bagaimana langkah-langkah strategis bermedia sosial yang tepat bagi DPR,” ungkap Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko kepada Parlementaria. Sebelumnya, tutur Djaka, DPR pernah membuka akun twitter yang diupdate secara sistem yang disambungkan ke website DPR, sehingga begitu berita diupdate di websiteDPR secara otomatis akun twitter DPR juga terupdate. “Tapi dengan sistem tersebut kami menyadari esensi dari DPR bermedia sosial yang sebenarnya tidak tercapai. Karena dengan sistem seperti itu rakyat tidak berkomunikasi langsung. Untuk itu kami pilih untuk bermediasosial dalam arti sesungguhnya, yaitu berkomunikasi langsung dengan publik, sehingga DPR dapat langsung mengetahui aspirasi, keresahan dan keluhan publik tentang suatu permasalahan dan DPR dapat langsung membawanya dalam rapat. Pada saat rapat, publik dapat langsung mengikuti dan mengetahui perkembangan yang terjadi secara langsung melalui media sosial,” terang Djaka.Djaka kemudian mencontohkan jaring aspirasi yang langsung dilakukan melalui media sosial dan aspirasi tersebut langsung disampaikan para wakil rakyat dalam rapat-rapat Dewan dan dalam waktu bersamaan publik dapat langsung mengetahui “nasib” aspirasi mereka seperti tentang alokasi anggaran beasiswa, rencana kenaikan iuran BPJS dan sejumlah isu penting lainnya. “Karena salah satu upaya yang dilakukan Biro Humas dan Pemberitaan adalah menyampaikan kepada publik tentang pembahasan yang terjadi dalam rapat-rapat di DPR secara langsung atau live sehingga melalui media sosial, publik dapat langsung mengetahui perkembangan isu yang penting bagi mereka dan untuk mengingatkan pihakpihak terkait lainnya. Biasanya mereka langsung me-retweet substansi yang mereka anggap penting misalnya tentang alokasi anggaran beasiswa, sejumlah akun resmi BEM Perguruan Tinggi aktif mengikuti perkembangan pembahasannya dan meretweet apa yang disampaikan DPR dan hasil keputusan rapat yang dihasilkan sehingga para followers mereka juga dapat langsung mengetahuinya dan dapat langsung menyampaikan tanggapannya kepada DPR dengan cara me-mentionakun twitter DPR,” jelas Djaka.Second Track DiplomacyTak hanya jaring aspirasi publik, melalui media sosial DPR juga melakukan second track diplomacy yaitu diplomasi parlemen melalui media sosial. “Parlemen negara-negara sahabat, kedutaan negara-negara sahabat dan lembaga internasional telah dengan serius bermedia sosial, sehingga melalui media sosial DPR dapat saling berkomunikasi dengan cair bersama mereka. Misalnya saat Ketika DPR Berkicau Melalui Media Sosial

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 73mereka melakukan kunjungan persabahatan ke DPR, melalui media sosial kami langsung mengupdatekunjungan tersebut kepada mereka dengan cara me-mention akun twitter mereka. Dalam tweet tersebut kami lengkapi dengan foto-foto dan kami unggah bersamaan dengan pelaksanaan kunjungan, dan mereka sangat mengapresiasinya dengan cara meretweet tweet tersebut sehingga dapat terbaca oleh semua followers mereka ,” terang Djaka.Langkah ini tentunya diharapkan mampu membuka jalur diplomasi parlemen lebih luas lagi karena berdasarkan data the World eParliament 2012, sepertiga dari seluruh parlemen di dunia telah hadir di dunia media sosial dan sepertiga lainnya telah berencana untuk membuka akun resminya di dunia media sosial.Dengan adanya akun resmi media sosial ini, maka Parlemen di seluruh dunia khususnya DPR RI akan dengan cepat mendapatkan akses informasi terutama dalam hubungan diplomasi antar parlemen di seluruh dunia. Seperti kita ketahui bahwa parlemen-parlemen di dunia yang sudah memiliki akun media sosial dan mereka sering kali menggunakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan atas kebijakankebijakan yang telah diambil atas suatu masalah.Membuka SekatMelalui media sosial pula Biro Humas dan Pemberitaan berupaya membuka ruang publik yang selama ini terkesan ada sekat. Dijelaskan Djaka, masyarakat kerap kali bertanya melalui twitter tentang bagaimana caranya berkunjung ke DPR, bagaimana caranya menyampaikan aspirasi secara resmi ke DPR, bagaimana caranya magang di DPR, meminjam buku koleksi perpustakaan DPR, meminta informasi atau data untuk keperluan penyusunan skripsi. “Berbagai pertanyaan tersebut langsung kami jawab dan kami berikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme serta persyaratannya melalui media sosial sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot menelpon atau harus membuka website DPR,” imbuh Djaka. Karenanya dengan adanya media sosial ini diharapkan mampu mengurangi stigma bahwa ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Adanya sentimen publik terhadap DPR RI yang cenderung negatif dan minimnya public trust terhadap DPR RI juga merupakan faktor pendorong lainnya bagi DPR RI untuk secara serius hadir dalam dunia media sosial. Seperti diketahui bahwa terkadang masyarakat masih minim mendapatkan informasi atas kebijakan apa saja yang telah dilakukan DPR dan hal inilah yang menimbulkan stigma negatif bahwa DPR tidak bekerja. Namun dengan adanya media sosial ini diharapkan masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang benar-benar jelas dan akurat yang langsung dari wakilnya. Dengan memberikan informasi yang up to date terkait dengan DPR secara langsung kepada rakyat maka diharapkan dapat tercipta lembaga perwakilan yang memiliki kedekatan dengan rakyat.Jembatan PenghubungSelain membuka sekat dengan publik, media sosial juga menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan para wakilnya. Karena itu dengan media sosial dapat diciptakan komunikasi tiga arah antara rakyat, DPR dan anggota DPR. Hal ini dimungkinkan karena ketika terkait suatu permasalahan yang berkembang, secara aktif sejumlah anggota DPR yang aktif di media sosial langsung merespon berbagai permasalahan yang berkembang melalui akun twitter resmi @DPR_RI. “Misalnya saat polemik PSSI memanas, media sosial DPR langsung menghubungkan publik kepada Para Anggota Komisi X yang membidangi olahraga dan Anggota DPR tersebut dapat langsung merespon. Publik mengapresiasi respon terse-

74 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015but dengan cara me-retweet respon tersebut,” terang Djaka. Permasalahan di masyarakat sangatlah kompleks dan terkadang masih ada kendala bagi masyarakat untuk mengadukan permasalahan tersebut. Dengan adanya media sosial inilah masyarakat dapat menyampaikan aduan dan aspirasinya langsung kepada wakilnya melalui media sosial DPR RI.Pendidikan PolitikSelain itu, melalui media sosial, juga diupayakan pendidikan politik tentang keparlemenan antara lain dengan cara menjelaskan berbagai proses dan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang dan mekanisme pembahasan anggaran serta sejarah yang berkaitan dengan keparlemenan. “Kami menyadari mayoritas generasi muda hidup di dunia media sosial karenanya kami berupaya memberikan pemahaman tentang sejarah keparlemenan, mekanisme demokrasi yang berjalan di DPR melalui media sosial sehingga mereka memahami dan merasa dekat hingga akhirnya diharapkan para generasi penerus bangsa tidak akan alergi politik dan mereka dapat memahami peran penting DPR dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang Djaka.Djaka mengakui masih banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam mengelola akun media sosial DPR. “Bagaimana pun DPR adalah lembaga politik, kami harus ekstra hati-hati,” tandas Djaka. Terkait berbagai hal teknis, media sosial DPR juga tidak bisa melakukan cara-cara yang digunakan oleh akun media sosial selebritis atau akun media sosial bisnis. Untuk followers, misalnya, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan menjelaskan tim media sosial memilih secara organik. “Sehingga kami dapat mengetahui secara pasti berapa banyak publik ataupun lembaga dan organisasi yang secara rutin mengikuti perkembangan yang ada di parlemen,” jelas Djaka.Djaka berharap dengan ikutnya DPR masuk ke dalam dunia media sosial secara serius dapat lebih meningkatkan iklim berdemokrasi yang sehat di Indonesia. “Karena kami yakin demokrasi dapat tumbuh dan berkembang secara baik jika ada partisipasi publik. Penyaluran partisipasi publik dipermudah dengan adanya media sosial,” tegas Djaka.Lebih lanjut Djaka menjelaskan, tidak hanya di twitter DPR RI hadir. Melainkan juga di facebook dan ke depan youtube juga akan dikelola secara serius oleh Biro Humas dan Pemberitaan guna menjembatani DPR RI dengan rakyat yang diwakilinya.Langkah tersebut patut diapresiasi mengingat berdasarkan laporan tentang pengguna facebook yang mengakses melalui mobile phonedi seluruh dunia dari sebuah perusahaan riset pasar eMarketermelaporkan bahwa 63 juta orang di Indonesia mengakses facebook melalui handphone di tahun 2015 atau mencapai angka 92,4 di tahun 2015 yang naik dari persentase sebelumnya 88,1 persen di tahun 2014.Mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial demikian besar maka kehadiran akun resmi DPR RI di dunia media sosial merupakan suatu keniscayaan. Karena selain merupakan kebutuhan untuk mengikuti perubahan dalam masyarakat, kehadiran DPR RI di dunia media sosial juga merupakan sebuah upaya untuk merevitalisasi keterlibatan publik dalam diskusi politik dan pengambilan keputusan. Arti penting bermediasosial bagi parlemen untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan fungsi parlemen juga telah mengundang perhatian organisasi parlemen sedunia Inter-Parliamentary Union (IPU) dengan dikeluarkannya Social Media Guidelines for Parliaments yang bertujuan untuk mendorong penggunaan media sosial lebih luas, lebih efisien dan lebih efektif oleh parlemen.Meskipun demikian, setiap parlemen, sebagaimana pendapat Anders B Johnson, masih harus terus menjajaki bagaimana menggunakan media sosial secara efektif dan tantangan utama parlemen dalam bermedia sosial adalah menemukan menarik untuk mengundang keterlibatan publik pada akun media sosial parlemen. Akan tetapi kehadiran parlemen di dunia media sosial merupakan suatu keniscayaan sebab kehadiran akun resmi parlemen di dunia media sosial memperkuat hubungan antara parlemen dan warga negara sehingga pada gilirannya nanti dapat berkontribusi terhadap terbangunnya parlemen yang lebih baik dan lebih kuat dan mampu mendorong terwujudnya parlemen yang lebih demokratis. (skr) foto: naefurodji/parle/hr Karena kami yakin demokrasi dapat tumbuh dan berkembang secara baik jika ada partisipasi publik. Penyaluran partisipasi publik dipermudah dengan adanya media sosial.

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 75Afrika Selatan merupakan negara yang terletak paling ujung di selatan Benua Afrika. Sejarah mencatat banyak peristiwa penting terjadi di Afrika Selatan semenjak abad ke-15. Di antaranya ialah ketika Bartolomeus Diaz seorang pelaut berkebangsaan Portugis yang mengawali sejarah bangsa Eropa berlayar ke negara-negara AsiaAfrika menamakan Tanjung Badai pada wilayah tanjung di selatan Afrika Selatan. Asal penamaan ini karena peristiwa hantaman badai yang menerjang kapalnya sewaktu berlayar di dekat tanjung tersebut pada Maret 1448. Nama Tanjung Badai kemudian diganti oleh John II dari Portugal menjadi Tanjung Harapan untuk meningkatkan semangat Bangsa Eropa demi membuka jalur laut menuju Asia. Afrika selatan telah bertransformasi dari negara yang mempraktikan politik rasial menjadi negara demokratis pasca dihapuskannya politik apartheid. Revolusi sosial politik berdampak luas yang mengubah pola komunikasi dari satu arah menjadi dua arah. Salah satu dampak utama dari revolusi sosial politik Afrika Selatan adalah keterbukaan arus informasi publik yang sebelumnya tidak ada saat dipraktikannya politik apartheid. Keterbukaan arus informasi publik menyebar ke lembaga-lembaga negara termasuk lembaga legislatif. Keterbukaan akses informasi publik di Parlemen Afrika Selatan dapat dilihat melalui website www.parliament.gov.za Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam keterbukaan akses informasi publik. Khusus untuk lembaga legislatif diberbagai negara termasuk Indonesia memiliki tiga fokus utama kinerja parlemen yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Model transparansi yang telah diterapkan di negara-negara modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan akses informasi kepada publik. Dalam artikel ini, penulis akan membahas mengenai Bill Digest atau Rekam Jejak Lembaga Dewan di Bidang Legislasi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai proses pembentukan undang-undang di Parlemen Afrika Selatan. Rekam Jejak Lembaga menjadi tolok ukur dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas Parlemen dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan dengan mempelajari Bill Digest dari ParleOleh Tim CEPP UIPARLEMEN DUNIAKajian Keterbukaan Akses Informasi PublikLesson Learned Bill Digest (Rekam Jejak Lembaga Dewan di Bidang Legislasi) Parlemen Afrika Selatan

76 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015men Afrika Selatan dapat menjadi contoh dalam membuat Rekam Jejak Lembaga di Indonesia.Bill digest di Afrika SelatanBill digest di Parlemen Afrika Selatan merupakan salah satu cara mewujudkan kemudahan akses bagi masyarakat Afrika Selatan dalam memantau kinerja legislasi parlemen mereka. Pentingnya kemudahan akses yang dituangkan dalam bill digest ini tidak terlepas dari sejarah demokratisasi di Afrika Selatan. Keinginan untuk mewujudkan negara demokratis yang modern menyadarkan para pemimpin politik di Afrika Selatan untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan lembaga negara. Usaha yang dilakukan ialah dengan memanfaatkan website parlemen dengan menampilkan laman khusus untuk bill digest. Laman bill digest ini bertujuan untuk: a) mendorong akuntabilitas lembaga dewan, b) mengintegrasikan sistem legislasi, c) menyederhanakan format laporan hasil proses legislasi di parlemen, d) memberikan akses informasi kepada publik, dan e) memudahkan publik untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses legislasi. Berikut merupakan tampilan laman website bill digest parlemen Afrika Selatan. Pada laman bill digest tersebut nampak adanya informasi terkait program legislasi yang dibuat seperti RUU apa yang sedang diproses, pihak yang mengajukan RUU tersebut, tanggal diajukannya RUU tersebut, status dari RUU tersebut, masukkan (feedback), dan pengingat sejauh mana proses penyusunan sebuah undang-undang telah berlangsung (reminder). Dalam hal ini, publik sangat diuntungkan dengan adanya fitur masukkan yang memungkinkan publik untuk mengirimkan opini dan aspirasi mereka terhadap undang-undang yang sudah dibentuk. Melalui bill digest, publik akan semakin mudah dalam menyampaikan gagasan mereka dalam penyusunan sebuah undang-undang. Politik apharteid sepertinya menjadi cambuk bagi masyarakat Afrika selatan agar kondisi politik serupa tidak lagi terjadi. Berakhirnya kebijakan politik apharteid di Afrika Selatan selain dari peran tokoh kharismatik Nelson Mandela juga tidak terlepas dari peran parlemen (National Assembly) di Afrika Selatan yang terus berusaha mendorong negara Afrika Selatan untuk menjadi lebih demokratis. Pentingnya memelihara demokrasi di Afrika Selatan karena negara dengan penduduk sebanyak 54 juta jiwa lebih (estimasi 2014) pernah mengalami masa lalu yang tidak mengenakkan terkait kebijakan apharteid. Parlemen di Afrika Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam demokratisasi di Afrika Selatan. Salah satu fungsi utama National Assembly adalah fungsi legislasi yang termasuk di dalamnya yakni membuat undang-undang, merevisi undang-undang dan juga membatalkan atau menghapus undang-undang. Kedua lembaga yakni National Assembly dan National Council of Provinces mempunyai peran dan kewenangan masing-masing dalam sebuah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Secara sederhananya, Pembentukan sebuah Undang-undang di Afrika Selatan dimulai dengan mendiskusikan sebuah naskah yang telah dibuat oleh kementerian terkait isu-isu tertentu, naskah tersebut dikenal dengan istilah “Green Paper” yang kemudian dipublikasikan untuk mendapatkan masukan, saran dan kritik dari masyarakat. Saran dan masukan masyarakat tersebut kemudian dijadikan dasar oleh kementerian terkait atau tim yang dibentuk untuk menyusun undang-undang untuk melakukan penyempurGambar 1. Parlemen Afrika SelatanPARLEMEN DUNIA

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 77naan Green paper tersebut. Hasil penyempurnaan Green paperdisebut dengan istilah White Paper; inilah yang kemudian dibahas oleh komisi terkait di parlemen untuk kemudian direvisi atau ditolak. White Paper yang telah dibahas kemudian dikembalikan kepada kementerian terkait untuk dilakukan pendalaman.Antara National Assembly dan Provincial legislature mempunyai kewenangan dan tugas fungsi masing-masing. Keduanya mempunyai kewenangan secara bersama untuk membuat undang-undang dalam bidang agrikultur, kesehatan, perumahan, lingkungan dan pendidikan sedangkan Provincial Legislature mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur daerah masing-masing dalam bidang: pembangunan daerah, pengaturan Jalan dan lalu lintas, pengaturan minuman beralkohol dan juga yang terkait dengan olahraga daerah. Selain keempat hal tersebut, menjadi domain dari National Asssembly.Manfaat Bill Digest dalam Mewujudkan Parlemen ModernKeterbukaan akses informasi publik memiliki dua prinsip penting yaitu transparansi dan akuntabilitas informasi. Kedua prinsip ini sudah diterapkan di dalam fungsi legislasi yang ada di parlemen Afrika Selatan, khususnya di dalam fungsi legislasi. Bill Digest yang sudah diintegrasikan di dalam web site Parlemen Afrika Selatan membuktikan bahwa adanya keinginan dari Parlemen Afrika Selatan untuk membuka akses informasi yang transparan dan juga akuntabel. Selain itu, bill digest yang terdapat di Parlemen Afrika Selatan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan memberikan masukan terkait dengan undangundang yang sedang dibahas di parlemen. Bill Digest di Parlemen Afrika Selatan merupakan salah satu bentuk dari demokrasi partispatoris yang menekankan peran serta dari masyarakat di dalam proses pembentukan undang-undang di parlemen, sehingga, rakyat tidak hanya dipandang sebagai konstituen dari anggota palemen, tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan di dalam demokrasi. Pemaparan di atas terkait proses penyusunan undang-undang memberikan suatu arti penting bahwa setiap produk legislasi yang disusun melalui berbagai tahapan penyusunan. Sebelum adanya bill digest khususnya ketika penyusunan undang-undang masih bersifat paper-based, publik kesulitan dalam mengikuti proses penyusunan produk undangundang. Akses untuk mengikuti alur penyusunan tersebut tidak mudah di dapatkan oleh publik secara luas. Namun, dengan pemanfaatan teknologi informasi digital seperti di website Parlemen Afrika Selatan, bill digest ditampikan dengan fitur yang memungkinkan publik dapat mengakses dan menelusuri proses penyusunan undang-undang memberikan sebuah kemudahan bagi publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaran lembaga negara. Selain itu, adanya bill digest ini mewujudkan transparansi dalam proses legislasi yang memungkinkan publik untuk dapat mengakses dan memberikan masukkan kepada parlemen secara mudah, cepat, dan tepat. Bill Digest tidak hanya memberikan informasi tentang proses penyusunan undang-undang yang dilakukan di parlemen. Terkait dengan salah satu prinsip keterbukaan akses informasi, maka bill digest juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penyusunan undang-undang di parlemen melalui berbagai tahapan yang cukup panjang sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan sebuah undangundang. Prinsip akuntabilitas inilah yang ditunjukkan kepada publik melalui bill digest. Sebelum adanya bill digest, masyarakat mengalami kesulitan ketika ingin mendapatkan informasi terkait dengan proses penyusunan undang-undang di parlemen. Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai penyusuGambar 2. Laman Bill Digest Website Parlemen Afrika Selatan

78 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015nan undang-undang, harus mendatangi gedung parlemen untuk mendaptkan informasi mengenai proses penyusunan undang-undang. Dengan adanya bill digest, maka masyarakat tidak lagi harus datang ke gedung parlemen untuk memperoleh informasi terkait dengan proses penyusunan undang-undang; masyarakat hanya cukup mengakses web site parlemen dan mendapatkan informasi secara rinci. Hal ini merupakan manfaat dari penggunaan teknologi informasi digital di dalam politik untuk mewujudkan parlemen yang transparan dan akuntabel. Bill digest sebagai sebuah bentuk transparansi di dalam fungsi legislasi yang diterapkan di Afrika Selatan juga dapat menjadi sebuah lesson learned untuk DPR RI. Untuk mendukung DPR RI sebagai parlemen yang modern, maka peran bill digest sangat penting. Dengan adanya bill digest yang terintegrasi dengan web site DPR RI, maka proses penyusunan undang-undang menjadi lebih transparan dan akuntabel. DPR RI periode 2014-2019 memiliki tugas penting untuk segera menuntaskan berbagai rancangan undangundang yang sudah ditetapkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Terdapat 160 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas 2014-2015; sebanyak 37 RUU merupakan prioritas di tahun 2015 dan 5 RUU kumulatif terbuka. Melihat banyaknya RUU yang masuk di dalam Prolegnas, maka bill digest memiliki peranan penting untuk menyosialisasikan proses penyusunan RUU di DPR RI. Publik dapat diikutsertakan di dalam proses penyusunan; hal ini tidak saja memposisikan publik sebagai konstituen dari setiap anggota DPR, tetapi juga mendorong partisipasi publik sehingga secara lebih luas, demokrasi di Indonesia dapat bersifat demokrasi yang partisipatoris. Sesuai dengan prinsip keterbukaan akses informasi, maka bill digest dapat memperlihatkan proses penyusunan undang-undang secara transparan dan akuntabel, sehingga DPR RI sebagai lembaga perwakilan dapat bertransformasi sebagai parlemen yang modern khususnya di bidang legislasi. PARLEMEN DUNIA

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 79Tuhan kirimkanlah aku, kekasih yang baik hati, yang mencintai aku, apa adanya...Mawar ini semakin layu, tak ada yang memiliki, seperti aku ini, semakin pupus…Demikianlah lagu yang dibawakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setya Novanto, usai memberikan sambutan pada acara Press Gathering Wartawan Koordiatoriat DPR RI, di Cipanas, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu.Aplaus pun diberikan oleh setidaknya 150-an Wartawan Koordinatoriat DPR RI pada acara yang digelar oleh Bagian Pemberitaan, Biro Humas dan Pemberitaan, Sekretariat Jenderal DPR RI. Bahkan tak sedikit para wartawan berjoget bersama untuk mengiringi nyanyian merdu Novanto.Hal tak diduga pun terjadi di sela-sela Novanto bernyanyi. Beberapa wartawan merangsek naik ke atas panggung. Tentunya bukan untuk meminta Novanto turun panggung, tapi mengajak selfie orang nomor satu di DPR itu. Iya, selfie. Istilah kekinian untuk memfoto diri sendiri menggunakan kamera webcam atau kamera yang tersemat di telepon genggam. Tapi, karena aktifitas foto ini beramai-ramai, maka bisa dikatakan groufie.Bahkan, tongkat narsis (tongsis) pun digunakan untuk memudahkan aktifitas narsisme ini. Kepala Biro Humas dan Pemberitaan, Djaka Dwi Winarko pun “nimbrung” di aksi selfie ini. Nampak keceriaan dari awak media yang sempat selfie bersama Politisi Golkar ini. Senyum sumringah pun nampak di wajah Novanto.Usai aksi selfie, sempat terdengar oleh telinga awak Parlementaria, sebuah ungkapan dari seorang wartawan. “Baru kali ini bisa selfie bareng Ketua DPR,” serunya. Temannya pun menimpali, “Beda sama Ketua-ketua DPR yang dulu,”. Keduanya pun tertawa sembari melihat hasil fotonya.Dalam sambutannya, Novanto menekankan, media dan wartawan memiliki peran penting dalam publikasi seluruh kegiatan di lingkungan DPR RI. Dengan adanya media dan wartawan, banyak isu nasional dan penting dari DPR dapat segera tersiar kepada masyarakat. Tentunya, kerjasama antara DPR dan wartawan dirasa sangat penting, dan perlu untuk ditingkatkan.“Suatu kebahagiaan, karena saya bisa bertemu dengan para wartawan. Saya akui, saya bisa menjadi Ketua DPR pun tak bisa lepas dari peran wartawan dan media. Kami harapkan kerjasama penting ini dapat dilanjutkan,” ungkap Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur I ini.Novanto mengungkapkan harapan kepada seluruh peserta acara untuk dapat menciptakan rasa kekeluargaan di antara DPR dan wartawan. Persahabatan keduanya pun perlu ditingkatkan. Selain itu, kekompakan sesama wartawan juga diharapkan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, harapnya. (sf) foto: denus/parle/hrPOJOK PARLE