2020 - MAJALAH 183

www.dpr.go.idIkuti Akun Media Sosial DPR RIFollow, Like & [email protected] DPR RI @DPR_RI @DPR_RI DPR RIPENGANTAR REDAKSIPENGAWAS UMUMPimpinan DPR RIKETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)WAKIL KETUA PENGARAHDra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)PIMPINAN PELAKSANAY.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)PIMPINAN REDAKSIDrs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)WK. PIMPINAN REDAKSISugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak), Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis), Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)TIM REDAKTURErman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno,S.I.Kom, Sofyan EfendiSEKRETARIS REDAKSIHasri Mentari, Guntur DewantoANGGOTA REDAKSIErman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli, Phunto PranowoREDAKTUR FOTOM. Andri NurdiansyahFOTOGRAFERNaefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah, Geraldi OpieADMINISTRASILuthfi Suci Nur'Aini, Damar Maulana TaherALAMAT REDAKSI/TATA USAHABagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,e-mail: [email protected], www.dpr.go.id/beritaPENERBITANPIMPINAN PENERBITANSartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)PENANGGUNG JAWAB PRODUKSIMediantoro, S.E (Kasubag Produksi)STAF PRODUKSISubadri, S.E, Barliansyah, FathurahmanDESAIN GRAFISDito SugitoPHOTOGRAFER ARTFriederick Munchen PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSIEko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASISiti Nur Aidah S.A.P., M.A.P, Sugiyanto, S.E, Yudi KresnaADMINISTRASISTAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASIArif, Lamin, Yuliana PuspitaTelp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : [email protected] BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)ISI BERITA DAN MATERI FOTODILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITANTak lama lagi, Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX Tahun 2020 akan digulirkan di Papua. Banyak aspek yang perlu di evaluasi, baik itu dari kesiapan venue, perlengkapan, akomodasi, administrasi bahkan keamanan juga harus disiapkan dengan matang.Komisi X DPR RI yang membidangi olahraga mengingatkan, bahwa penyelenggaraan ini wajib disukseskan. Untuk itu, semua pihak selayaknya saling bersinergi, bahu membahu mewujudkan even olahraga empat tahunan ini dengan penuh kenyamanan dan kehangatan dalam balutan persaudaraan satu Indonesia yang aman dan damai.Di edisi 183, Tim Redaksi Parlementaria mengangkat tema ‘PON XX Papua, Wajib Sukses’. Komisi X DPR RI menginginkan perhelatan yang menyita perhatian masyarakat ini berlangsung sukses tanpa cacat. Bukan hanya penyelenggaraannya saja, pasca PON Papua, Komisi X DPR RI berharap ada keberlanjutan dalam even-even olahraga tingkat daerah atau regional yang memanfaatkan venue PON agar memunculkan bibit-bibit atlet yang akan mengharumkan nama Bangsa.Pada rubrik Pengawasan, Tim redaksi Parlementaria mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH. Kemudian di rubrik Anggaran, membahas tentang target penerimaan pajak belum kunjung tercapai. Sedangkan pada rubrik Legislasi memuat berita terkait revisi UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).Selanjutnya pada rubrik Sorotan, Tim Redaksi membahas perlu tidaknya memulangkan WNI eks ISIS yang pemberitaannya sempat wara-wiri di media masa. Selanjutnya pada liputan khusus, diberitakan tentang peresmian GKSB yang diinisiasi oleh BKSAP DPR RI yang sebelumnya terdiri dari 54 parlemen dari berbagai negara, sekarang menjadi 102 parlemen. Bertambahnya jumlah tersebut diharapkan menguatkan kerja sama dengan negara lain.Selain itu, masih banyak informasi yang disajikan Tim Redaksi Parlementaria seperti berita mengenai kunjungan kerja Anggota DPR RI dalam rangka melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Semuanya disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.Semalat membaca!ILUSTRASI COVER: CEDHARR

EDISI 183 • TH. 20208RUMAH RAKYATPROLOGPON XX Papua, Wajib SuksesLAPORAN UTAMAPenyelenggaraan PON XX Papua Wajib SuksesOptimis Pembangunan 'Venue' Rampung Sesuai TargetTetap Manfaatkan Venue Olahraga Pasca PONKeamanan Harus Jadi PrioritasBersama Menjadi SolusiPON XX Papua AmanSUMBANG SARANPON Ajang Memupuk Persaudaraan, Persatuan Untuk Membangun Karakter Bangsa Melalui Olahraga PENGAWASANMengawasi Kembali Dana HajiANGGARANShortfall Berulang, Pemerintah Belum Mampu Dongkrak Penerimaan Pajak 2020LEGISLASIRevisi UU ASN Bagian Dari Rencana Penguatan Hulu BirokrasiFOTO BERITAPROFILKisah Seorang Habib, dari Penjual Madu Hingga Menjadi Wakil Rakyat 4 PeriodeKUNJUNGAN KERJAPerlu Peningkatan Alutsista TNI di DaerahKomisi II Tinjau Kesiapan PilkadaKapasitas dan Fasilitas Lapas Jadi Perhatian DPRPemkot Mataram Diminta Relokasi TPSKomisi V Pantau Ketersediaan Air Bersih di Kalimantan Barat dan Papua 46810121416171820222426303436384042Komisi VI Pantau Kinerja BUMN di DaerahKomisi VII Desak Pemerintah Segera Percepat Pipanisasi GasKomisi VIII Apresiasi Kerukunan Antar Umat BeragamaKomisi IX Beri Perhatian Khusus di Bidang Kesehatan di DaerahDesa Wisata Bisa Jadi Destinasi Wisata AlternatifPerlu Skenario Antisipasi Perlambatan EkonomiSOROTANPro-Kontra Pemulangan WNI Eks ISISLIPUTAN KHUSUSPerkuat Parlemen, Perkokoh Kerja Sama GlobalPeningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji Tahun 2020DAPILRifqinizamy Karsayuda: Perjuangkan Aspirasi KonstituenDesmond Junaidi Mahesa: Jalin Koordinasi Para Aparat Penegak Hukum di BantenSaniatul Lativa Sukandar: Pentingnya 10 Program Pokok PKKHaruna: Reses, Momentum Dekatkan Legislator dengan KonstituenZuristyo Firmadata: Jembatani Saluran CSR PT Timah kepada MasyarakatSakinah Aljufri: Serahkan Bantuan Beasiswa, Dorong Ekonomi KreatifMarwan Cik Asan: Ajak Warga Abung Barat Buka Usaha Melalui KURAthari Gauthi Ardi: Kerja Nyata Anggota Dewan Baru Bagi Kabupaten Wartiah: Dorong Pembangunan Desa Wisata Berbasis Ekonomi KreatifTOKOHNadiem Makarim: Bermula dari Gemar Naik OjekPERNIKGerak Tari Mengandung MaknawiKIAT SEHATMenghadapi Corona, Si Musuh Kasat MataHOBIBertani, untuk Memahami Beratnya KehidupanPOJOK PARLEPentingnya “Kerjanisasi” Tangani Banjir di Ibu Kota44464850525456586062636465666768697071727478792141 30TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 3DAFTAR ISI

RUMAH RAKYATDewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI menerima kunjungan masyarakat umum dalam program studi wisata di Gedung Nusantara, dan akan diberi penjelasan mengenai mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Masyarakat yang biasanya datang untuk melakukan studi wisata ini berasal dari sekolah dan perguruan tinggi (SD, SMP, SMA, Mahasiswa) dan instansi lain seperti kelompok karang taruna, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat akan dipandu untuk berkeliling gedung DPR RI dengan diberikan penjelasan tentang sejarah DPR RI, latar belakang berdirinya gedung kompleks parlemen dan arti berbagai ornamen yang terdapat di gedung DPR RI.Kunjungan siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Denpasar, Bali diterima oleh Tim Humas Biro Pemberitaan Setjen dan BK DPR RI4 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020RUMAH RAKYAT

RUMAH RAKYATKunjungan siswa-siswi SDN Rambutan, Jakarta diterima oleh Tim Humas Biro Pemberitaan Setjen dan BK DPR RITH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 5RUMAH RAKYAT

Ketua Panja Persiapan PON XX Tahun 2020 Papua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan penyelenggaraan even olahraga empat tahunan tersebut memiliki nilai strategis dari sisi percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua. Diantaranya yaitu dari sisi ekonomi akan semakin berkembang melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara dan semakin meningkat sektor informal seperti hotel, restoran dan jasa pariwisata.Sementara dari sisi sosialbudaya, akan terjadi interaksi sosial yang masif. Di mana masyarakat Papua akan dikunjungi dan berinteraksi dengan saudarasaudara sebangsanya dari seluruh wilayah Tanah Air. Sedangkan dari sisi politik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah sekaligus mengukuhkan rasa nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat Papua.Di sisi lain, tertib administrasi tentunya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Transparansi keuangan, kesiapan pelaksanaan dan jaminan keamanan, kesiapan infrastruktur dan venue, serta sumber daya manusia (SDM) penyelenggara, sehingga dapat meraih sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi, sukses administrasi penyelenggaraan, dan sukses pasca even.“Komisi X memandang Perlu adanya pengawasan terhadap kinerja PB PON 2020 Papua dalam seluruh proses, mulai dari penyiapan venue olahraga yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan, wisma atlet dan tempat penginapan atlet dan ofisial, SDM maupun relawan pendukung acara, kondisi kondusif (aman) demi mendukung sukses penyelenggaraan PON XX 2020 Papua,” ungkapnya.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengaku optimis venue-venue pertandingan yang tengah dikebut pembangunannya dalam menyambut perhelatan PON XX di Bumi Cenderawasih itu akan rampung sesuai target dan siap untuk digunakan pada waktunya.Di samping masalah venue, menurutnya ada beberapa hal lain yang perlu untuk diperdalam lagi terkait masalah kesiapan, yakni manajemen penyelenggaraan dan akomodasi. \"Selain itu ada hal-hal yang juga sangat penting yaitu akomodasi, karena akan ada belasan ribu orang, baik atlet, ofisial dan juga SDM pertandingan akan ada di sini pada saat PON XX Papua, Wajib SuksesProvinsi Papua berhasil memenangkan bidding untuk tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, mengalahkan Aceh dan Bali pada Rapat Anggota Tahunan KONI. Papua kemudian ditetapkan sebagai tuan rumah PON melalui SK Menteri Pemuda Olahraga Nomor 0110 Tahun 2014.bersamaan. Dan tentu saja mereka membutuhkan akomodasi yang juga bisa menjamin mereka untuk bisa beristirahat dengan baik,” terangnya.Seperti dilaporkan pemangku kepentingan terkait, sejauh ini memang masih ada isu kendala dalam pelaksanaan PON XX Papua, yakni terkait masalah akomodasi dan masalah peralatan. Total keseluruhan ada sebanyak 12.213 orang yang harus disiapkan akomodasi, minimal pelayanan hotel bintang 3 sesuai peraturan KONI. Dan saat ini terus diupayakan penyiapan akomodasi tersebut dan alternatif yang akan gunakan untuk memenuhi standar KONI.Anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan venuePON Papua tidaklah sedikit. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan pasca penyelenggaraan PON XX di Papua, harus direncanakan dengan matang terhadap pemanfaatan venue-venue tersebut.“Jadi setelah acara PON 2020, maka harus ada bagaimana cara memanfaatkan daripada venuevenue yang dibangun dengan sangat baik sekali itu. Bisa bekerja sama dengan fakultas, kerja sama juga dengan akademisi atau ada pun juga klub-klub olahraga agar terpakai dan terpelihara dengan baik,” ucap Dede.Kepada Pemerintah Papua, politisi Fraksi Partai Demokrat ini minta agar ke depannya diadakan even olahraga lainnya, baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun regional yang memanfaatkan venue PON yang digagas oleh pemerintah daerah baik itu kabupaten kota maupun pemerintah provinsi. “Jangan jangan sampai ketika even besar sudah selesai dilakukan di suatu provinsi, dalam tiga 6 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020PROLOG

tahun berikutnya daerah tersebut menjadi hutan,” terang Dede.Selain mengadakan beberapa even pasca PON Papua, pemeliharaan dan perawatan venue juga penting dilakukan dan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Biaya perawatan yang tidak murah ini kelaknya harus masuk dalam APBD. Karena ada beberapa peralatan dan kebutuhan-kebutuhan terkait perawatan yang harus diimpor dari negara lain.Terkait jaminan keamanan di Papua, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengingatkan Pemerintah Pusat baik Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terutama jajaran aparat keamanan seperti TNI, Polri, BIN serta Pemerintah Daerah setempat yang menjadi tuan rumah untuk betul-betul mempersiapkan sektor keamanan penyelenggaraan PON XX Papua 2020.“Jadi, memang ini adalah pertaruhan Pemerintah dalam hal ini Kemenpora serta aparat keamanan kita. Baik itu TNI, Polri maupun BIN serta Pemerintah Daerah di empat kabupaten kota yang menjadi tuan rumah yaitu, Kabupaten Jayapura sebagai tempat pembukaan, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan keamanan, tentu kami Komisi III DPR RI meminta Pemerintah harus betulbetul mempersiapkan karena inilah pertaruhannya,” ujar Adies Kadir.Jika penyelenggaraan PON ke-XX ini berhasil terutama dari sektor keamanan artinya pemerintah akan mendapatkan nama yang sangat baik di dunia internasional. Namun sebaliknya, sambung Adies Kadir, seumpama kalau dalam penyelenggaraan PON, ada sedikit saja gangguan kemanan maka hal tersebut akan berdampaknya pada tercorengnya nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). l timTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 7PROLOGRenang Perairan TerbukaAngkat Besi/Angkat Berat/BinaragaSoftball (PI)KempoPencak SilatBola Voli(Indoor/Pasir)Canoeing/Rowing/TBRLayarKarateSelam (Laut)Sepak TakrawSepatu RodaSepakbola (PA)TenisBulutangkisKota JayapuraGantoleParalayangLoncat IndahRenangRenang ArtistikPolo AirCricketHoki (Lapangan/Ruangan)Senam (Aerobik/Artistik/RitmikMuaythaiTinjuRugby 7’SMenembakSelam (Kolam)BaseballSoftball (PA)Sepakbola(Penyisihan)PanahanKabupaten JayapuraBidang Arena / Venue(Rencana Gelar)Bidang Arena / Venue(Rencana Gelar)Kabupaten MeraukeBermotorCaturGulatSepakbola (PI)WushuAnggarMeraukemimikajayapuraAeromodelingTerbang LayangTerjung PayungAtletikBola Basket (5x5) (3X3)Bola TanganBiliarFutsalJudoPanjat TebingTarung DerajatKabupaten MimikaSUMBER : KONI37 cabor56 disiplin679 nomor pertandingan6442 atletBidang Arena / Venue(Rencana Gelar)Bidang Arena / Venue(Rencana Gelar)Kabuaten MeraukeBermotorCaturGulatSepakbola (PI)WushuAnggarRenang Perairan TerbukaAngkat Besi/Angkat Berat/BinaragaSoftball (PI)KempoPencak SilatBola Voli(Indoor/Pasir)Canoeing/Rowing/TBRLayarKarateSelam (Laut)Sepak TakrawSepatu RodaSepakbola (PA)TenisBulutangkisKota JayapuraMeraukemimikajayapuraGantoleParalayangLoncat IndahRenangRenang ArtistikPolo AirCricketHoki (Lapangan/Ruangan)Senam (Aerobik/Artistik/RitmikMuaythaiTinjuRugby 7’SMenembakSelam (Kolam)BaseballSoftball (PA)Sepakbola(Penyisihan)PanahanKabupaten JayapuraAeromodelingTerbang LayangTerjung PayungAtletikBola Basket (5x5) (3X3)Bola TanganBiliarFutsalJudoPanjat TebingTarung DerajatKabuaten MimikaSUMBER : KONI37 cabor56 disiplin679 nomor pertandingan6442 atlet

Penyelenggaraan PON XX Papua Wajib SuksesKejuaraan olahraga multieven Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang digelar setiap 4 tahun sekali oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Untuk penyelenggaraan PON ke-XX Tahun 2020, Provinsi Papua berhasil memenangkan bidding untuk tuan rumah penyelenggara, mengalahkan Aceh dan Bali pada Rapat Anggota Tahunan KONI. Tuan rumah PON ditetapkan melalui SK Menteri Pemuda Olahraga Nomor 0110 tahun 2014.Dikatakan Ketua Panja Persiapan PON XX Tahun 2020 Papua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, penyelenggaraan PON di Papua bernilai strategis dari sisi percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua diantaranya yaitu dari sisi ekonomi akan semakin berkembang melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara dan semakin meningkat sektor informal seperti hotel, restoran dan jasa pariwisata.Sementara dari sisi sosialbudaya, akan terjadi interaksi sosial yang masif, dimana masyarakat Papua akan dikunjungi dan berinteraksi dengan saudara-saudara sebangsanya dari seluruh wilayah Tanah Air. Sedangkan dari sisi politik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah nasional sekaligus mengukuhkan rasa nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat Papua, tambah legislator Fraksi PKS itu.“Oleh karena itu penyelenggaraan PON ke-XX ini wajib sukses,” tandas Fikri.Seperti diketahui, guna mendukung suksesnya penyelenggaraan PON ke-XXtersebut, Provinsi Papua terus membangun berbagai fasilitas, baik fasilitas kompetisi maupun fasilitas non-kompetisi (pendukung) di kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke, dan Kota Jayapura. Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua menargetkan pembangunan venue PON rampung paling lambat pada bulan Juli 2020. Sementara untuk pembangunan yang sifatnya rehabilitasi, bakal diselesaikan dalam satu tahun.Namun persiapan PON Papua tidak sepenuhnya berlangsung mulus. Pada Agustus 2019, Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan akan menunda pelaksanaan PON karena antara lain terkendala kesiapan venueKetua Panja Persiapan PON XX Tahun 2020, Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Devi/MANLAPORAN UTAMA

pertandingan dan peralatan pertandingan.Merespon hal ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mempercepat pembangunan venuepertandingan, memindahkan tuan rumah Pekan Paralimpik Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Nasional hingga Pekan Paralimpik Pelajar Nasional yang sedianya menyertai penyelenggaraan PON di Papua, dan memangkas jumlah Cabor yang dipertandingkan dari semula 47 cabor menjadi 37 cabor saja.“Semula memang ada kegamangan. Namun setelah melihat progres pembangunan beberapa venue yang ada, PON ke-XX di Papua bisa dikatakan siap untuk dilaksanakan. Tentu hal ini di luar faktor-faktor lainnya. Terlebih lagi untuk di Stadion Papua Bangkit sendiri, di mana akan digelar opening dan closing ceremony, saya rasa memang sudah siap,” ucap Fikri Faqih kepada Parlementaria.Selanjutnya, harus ada solusi atas pembatalan pertandingan di 10 Cabor pada PON XX Papua 2020, salah satunya dengan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional setara PON dan kesiapan pelaksanaannya di provinsi lain, demi mendukung sukses prestasi atlet nasional yang berasal dari berbagai daerah,” tukasnya.Fikri mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap optimis bahwa PON ke-XX di Papua akan bisa terselenggara dengan baik. “Rencananya paling lambat bulan Juli 2020 menjadi target yang dicanangkan untuk penyelesaian seluruh venuevenue yang akan digunakan. Dan mungkin kita akan meninjau kembali lagi pada saat akan dilakukan uji coba terhadap venuetersebut, untuk mengetahui sejauh mana kesiapannya,” ucapnya.Fikri mengapresiasi penyelenggaraan PON ke-XX tahun 2020 yang akan dibuka pada tanggal 20 Oktober 2020 dan ditutup tanggal 2 November 2020 di Provinsi Papua. “Kami berharap nantinya akan ada dampak pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat Papua pasca pelaksanaan even pesta olahraga nasional ini,” tuturnya.Fikri menyatakan, selain sukses penyelenggaraan, PON Papua juga menargetkan sukses administrasi, sukses ekonomi, sukses prestasi dan sukses pasca even. “Panja Persiapan Pelaksanaan PON XX Tahun 2020, ruang lingkup tugasnya secara umum adalah untuk mendorong tercapainya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, sukses ekonomi dan sukses pasca even tersebut. Panja Persiapan PON Papua akan terus mengawal perkembangan yang terjadi untuk memastikan persiapan penyelenggaraan PON di Papua,” terangnya.Ia juga menyampaikan, Panja Persiapan PON XX Tahun 2020 Komisi X DPR RI akan mendorong Pemerintah Provinsi Papua beserta jajarannya dan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua dalam mempersiapan pelaksanaan PON XX Tahun 2020, utamanya terkait tertib administrasi, transparansi keuangan, kesiapan pelaksanaan dan jaminan keamanan, kesiapan infrastruktur dan venue, serta sumber daya manusia (SDM) penyelenggara, sehingga dapat meraih sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi, sukses administrasi penyelenggaraan, dan sukses pasca even.“Komisi X memandang Perlu adanya pengawasan terhadap kinerja PB PON 2020 Papua dalam seluruh proses, mulai dari penyiapan venue olahraga yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan, wisma atlet dan tempat penginapan atlet dan ofisial, SDM maupun relawan pendukung acara, kondisi kondusif (aman) demi mendukung sukses penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2020 Papua,” ungkapnya.Selain itu, diperlukan pula pengawasan terhadap sinergi para pemangku kepentingan bidang olahraga seperti Pemerintah (Kemenpora-RI), KONI, Pembinaan Prestasi Olahraga Nasional (PPON), PB Cabor, PB PON 2020 demi mendukung sukses prestasi atlet nasional pada PON 2020 Papua ke jenjang prestasi internasional.Perlunya dukungan terhadap kesiapan masyarakat, pelaku usaha, khususnya terkait pariwisata dan ekonomi kreatif di kabupaten/kota penyelenggara PON XX 2020 dalam memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan PON XX 2020 demi mendukung sukses pemberdayaan ekonomi, lanjut Fikri.“Di samping perlunya pengawasan terhadap tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan (khususnya penggunaan dana PON 2020), baik di tingkat Pemerintah, Pemerintah Daerah, KONI, PB-PON, PB Cabor dan seluruh stakeholder bidang olahraga yang terlibat dalam PON 2020, demi mendukung sukses administrasi penyelenggaraan, juga diharapkan tercapainya sukses pasca-even, yaitu perlunya pengawasan terhadap rencana pengelolaan venue-venue pertandingan pada pasca penyelenggaraan PON XX Papua 2020, sehingga infrastruktur olahraga yang telah terbangun tidak menyisakan masalah hukum dan dapat bermanfaat secara maksimal bagi kemajuan olahraga di daerah,” pungkasnya. l dep/esTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 9LAPORAN UTAMA

“Memang kami diawali dengan satu perasaan was-was, apakah Papua siap menghadapi PON yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Ada 30 venueyang akan digunakan. Kami juga melihat masih banyak venue yang belum selesai pembangunannya, namun setelah didalami dan melihat langsung manajemen dan pembangunannya, kami optimis paling lambat bulan Juli 2020 seluruh venue akan bisa diselesaikan,” ucap Hetifah.Di samping masalah venue, menurutnya ada beberapa hal lain yang perlu untuk diperdalam lagi terkait masalah kesiapan, yakni manajemen penyelenggaraan dan akomodasi.\"Selain itu ada hal-hal yang juga sangat penting yaitu akomodasi, karena akan ada belasan ribu orang, baik atlet, ofisial dan juga SDM pertandingan akan ada di sini pada saat bersamaan. Dan tentu saja mereka membutuhkan akomodasi yang juga bisa menjamin mereka untuk bisa beristirahat dengan baik,” terangnya.Seperti dilaporkan pemangku kepentingan terkait, sejauh ini memang masih ada isu kendala dalam pelaksanaan PON XX Papua, yakni terkait masalah akomodasi dan masalah peralatan. Total keseluruhan ada Optimis Pembangunan 'Venue'Rampung Sesuai TargetWakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengaku optimis venue-venue pertandingan yang tengah dikebut pembangunannya dalam menyambut perhelatan Pekan Olahraga nasional (PON) ke XX di Bumi Cenderawasih itu akan rampung sesuai target dan siap untuk digunakan pada waktunya.sebanyak 12.213 orang yang harus disiapkan akomodasi, minimal pelayanan hotel bintang 3 sesuai peraturan KONI. Dan saat ini terus diupayakan penyiapan akomodasi tersebut dan alternatif yang akan gunakan untuk memenuhi standar KONI.“Oleh sebab itu hal ini perlu dicarikan solusinya. Selain persoalan akomodasi, masalah yang paling krusial diantara semuanya juga adalah masalah peralatan untuk pertandingan dan perlengkapan. Karena banyak peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan ini menggunakan dana APBD dan ternyata masih dalam proses pelelangan. Tentu saja hal ini membutuhkan waktu,” paparnya.Di sisi lain, terkait sarana prasarana pendukung lainnya, Hetifah mengatakan, ada tiga bandara yang sudah bisa dimanfaatkan saat ini. “Mungkin diperlukan penambahan jumlah Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Erman/MAN10 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020LAPORAN UTAMA

jalur penerbangan ke Papua untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pon ke-XX ini,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.Untuk masalah keamanan, ia menyatakan, ada beberapa titik kritis dan perlu pengamanan ekstra, diantaranya yaitu pada saat opening dan closing ceremony. “Keamanan harus dipastikan. Bahkan kami sudah melakukan rapat gabungan dengan berbagai instansi terkait dan nampaknya cukup yakin ada jaminan bahwa faktor keamanan ini bisa dijaga di tanah Papua,” ujarnya.Hetifah juga menekankan agar keamanan bagi para tamu undangan dari negara asing yang hadir dalam PON XX di Papua harus betul-betul bisa dijamin. Kesiapan Papua sebagai bagian dari NKRI dalam menyelenggarakan satu even nasional seperti ini akan menambah kepercayaan dari negara-negara tetangga.“Oleh sebab itu kita harus bisa menjamin keamanan dan keselamatan mereka sebagai tamu undangan pada even ini. Mudah-mudahan semuanya bisa teratasi. Kepercayaan yang diberikan kepada Papua tidak bisa dinilai. Seluruh perhatian, khususnya dari seluruh masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik, semua pasti akan memandang Papua dan nama Papua. Kesempatan untuk membuka diri bagi sektor pariwisata atau pun juga kegiatan sektor ekonomi lainnya pasca PON pasti akan terbuka lebar,” imbuhnya.Dengan adanya pembangunan venue-venue yang berstandar baik, lanjutnya, diharapkan ke depan Papua bisa menjadi center olahraga nasional dan internasional.Terkait pelaksanaan PON ke XX, Provinsi Papua sibuk membangun berbagai fasilitas, baik fasilitas kompetisi maupun fasilitas non-kompetisi (pendukung) di kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke, serta Kota Jayapura.Ada 37 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan, yakni Aerosport, Akuatik, Atletik, Anggar, Angkat Berat, Baseball, Biliard, Bermotor, Bola Basket, Bola Tangan, Bola Voli, bulutangkis, Catur, Kriket, Dayung, Gulat, Hoki, Judo, Karate, Kempo, Layar, Menembak, Muaythai, Panahan, Panjat Tebing, Pencak Silat, Rugby 7s, Selam, Senam, Sepak Bola, Sepak Takraw, Sepatu Roda, Taekwondo, Tarung Derajat, Tenis, Tinju, dan Wushu.Sedangkan 10 cabor yang diputuskan batal untuk ikut dipertandingkan adalah Balap Sepeda, Bridge, Dansa, Gateball, Golf, Petanque, Ski Air, Soft Tennis, Tenis Meja, dan Woodball. Cabang Olahraga yang tidak dipertandingkan pada PON XX di Papua 2020 ini dikarenakan beberapa alasan, yakni belum adanya kesiapan venue, bukan termasuk cabor Olympic, tergolong cabor yang jarang diikutsertakan pada multy event, dan merupakan jenis cabang olahraga non Prioritas Papua.Kesepuluh cabor tersebut melengkapi pembatalan tiga cabor yang sebelumnya telah dibatalkan, yaitu Bowling, Arung Jeram dan Korfball, sehingga total menjadi tiga belas cabor yang batal pentas di PON XX Papua.Seperti dikabarkan, pembatalan 10 cabor berdampak pada kerugian tim daerah, karena selama ini atlet dari berbagai daerah sudah melakukan persiapan berbiaya besar. Dikhawatirkan terjadi dissorientasi terhadap para atlit dan cabor karena pembiayaannya harus putus di tengah jalan. Cabor-cabor dan beberapa KONI Daerah menilai perlu alasan kuat terhadap keputusan pengurangan cabor tersebut.Selain sukses penyelenggaraan, PON ke-XX Papua juga menargetkan sukses administrasi, sukses ekonomi, sukses prestasi dan sukses pasca even. “Untuk mencapai 5 sukses itu, Panja Persiapan PON XX Tahun 2020 Papua Komisi X DPR RI akan terus berupaya menggali informasi sejauh mana dukungan terhadap pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di bumi Cenderawasih ini,” tutupnya. l dep/esTim Panja Persiapan PON XX Papua foto bersama di Stadion Utama Papua Bangkit. Foto: Devi/MANTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 11LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMABukan hal yang baru, berdasarkan pengalaman di beberapa daerah, pasca penyelenggaraan PON, venuevenue yang dibangun dengan anggaran negara yang tidak sedikit ini kerap terbengkalai. Entah karena tidak tahu pemanfaatannya ataukah karena minimnya anggaran untuk perawatannya. Sebagaimana diketahui, beberapa perlengkapan PON juga diimpor dari luar negeri.Padahal, seharusnya dengan keberadaan venue olahraga tersebut, masyarakat bisa mencari celah positif untuk mengembangkan diri. Pemerintah daerah seharusnya merangkul seluruh elemen masyarakat agar dapat memaksimalkan fasilitas olahraga yang ada agar bermunculan atlet-atlet masa depan yang akan mengharumkan nama bangsa.Papua harusnya bersyukur Tetap ManfaatkanVenue Olahraga Pasca PONPenyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2020 tentu saja membawa banyak perubahan bagi provinsi Papua. Banyak venue olahraga baru dibangun di Bumi Cenderawasih. Ini merupakan berkah, namun tak jarang berkah ini kerapkali tidak dijaga dengan baik oleh pemerintah daerah.akan berkah pembangunan venue olahraga yang sangat lengkap di daerahnya. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan pasca penyelenggaraan PON ke-XX di Papua, pemanfaatan venue olahraga harus direncanakan dengan matang. Jangan sampai pasca PON, venuevenue tersebut terbengkalai apalagi tidak dijaga dengan baik.Tidak semua kota besar memiliki sarana prasarana olahraga lengkap dan modern seperti yang dibangun di Papua. Tentu tidak ada salahnya semua fasilitas tersebut dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar geliat olahraga di Papua dapat terus berkembang dan menjadi penyokong bagi regenerasi atlet nasional yang bisa mengharumkan nama bangsa. “Jadi setelah acara PON 2020, maka harus ada bagaimana cara memanfaatkan daripada venuevenue yang dibangun dengan sangat baik sekali itu. Bisa bekerja sama dengan fakultas, kerja sama juga dengan akademisi atau ada pun juga klub-klub olahraga agar terpakai dan terpelihara dengan baik,” ucap Dede usai meninjau venue PON ke XX di Jayapura, Papua.Mengelola venue pasca PON bukanlah pekerjaan yang mudah. Berkaca pada Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Foto: Devi/MAN12 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMApengalaman di beberapa daerah yang sebelumnya pernah menjadi tuan rumah pesta olahraga empat tahunan ini, pemerintah daerah kerap kali mengalami kesulitan dalam pengelolaan venue olahraga sehingga belum dapat memberikan hasil yang optimal.Kepada Pemerintah Papua, politisi Fraksi Partai Demokrat ini minta agar ke depannya lebih sering mengadakan even olahraga baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun regional dengan memanfaatkan venue PON. Hal tersebut perlu digagas bersama oleh pemerintah daerah baik itu pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi.Dede menyambut baik dari apa yang sudah dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi Papua T.E.A. Hery Dosinaen terkait pemanfaatan venue olahraga pasca PON. Di mana, Pemerintah Daerah Papua sudah bekerja sama dengan beberapa instansi seperti dengan TNI, Polri, pemerintah kabupaten kota, kampus, sekolah dan lainnya, yang di area tersebut dibangunkan venue PON. Instansi tersebut lah kedepannya akan merawat dan memanfaatkan venueolahraga yang sudah dibangun oleh negara.“Pak Sekda sudah menyampaikan bahwa untuk kelanjutannya tentu ada tanggung jawab,” tukasnya.Pemeliharaan dan perawatan venue menjadi bagian penting yang harus dilakukan ketika venue tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Biaya perawatan yang tidak murah ini kelaknya harus masuk dalam APBD. Karena ada beberapa peralatan dan kebutuhan-kebutuhan terkait perawatan yang harus diimpor dari negara lain. l esTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 13LAPORAN UTAMANo. Nama Venue Sumber Pembiayaan Keterangan1. Gor Toware APBD Kabupaten Jayapura (Multiyears) Rehab.Stadion Bas Youwe APBD Kabupaten Jayapura (Multiyears) Rehab.Motorcross Merauke APBD Kabupaten Merauke (2019-2020) Bangun BaruStadion Katalpal Merauke APBD Kabupaten Merauke (2019-2020) Rehab.Billiard APBD Kabupaten Timika (2019-2020) Bangun BaruPanjat Tebing APBD Kabupaten Timika (2019-2020) Bangun Baru2.3.4.5.6.No. Nama Venue Sumber Pembiayaan Keterangan1. Stadion Utama Papua Bangkit APBD 2017-2019 Bangun BaruLapangan Menembak Indoor dan Outdoor APBD 2019 Bangun BaruGor STT Gidi APBD 2019 Bangun BaruLapangan Softball & Baseball Auri APBD 2019 Bangun BaruLapangan Softball & Baseball Uncen APBD 2019 Bangun BaruGor Cenderawasih APBD 2019 Rehab.Gor Trikora APBD 2019 Rehab.Gor Futsal Timika APBD 2019 Bangun BaruGor Voli Koya Koso APBD 2019 Bangun BaruLapangan Tenis WalikotaJayapura APBD 2019 Bangun Baru2.3.4.5.6.Lapangan Bola Katalpal Merauke APBD 2019-2020 Rehab.7.8.9.10.11.12. Lapangan Mandala APBD 2019-2020 Rehab.No. Nama Venue Sumber Pembiayaan1. Istora Papua Bangkit APBN Multi Years (Inpres 10 Tahun 2017)Aquatik Papua Bangkit APBN Multi Years (Inpres 10 Tahun 2017)Hockey Doyo Baru (Outdoor & Indoor) APBN Multi Years (Inpres 10 Tahun 2017)Cricket Doyo Baru APBN Multi Years (Inpres 10 Tahun 2017)Panahan APBN 2020 (Inpres 1 Tahun 2020)Sepatu Roda APBN 2020 (Inpres 1 Tahun 2020)Dayung APBN 2020 (Inpres 1 Tahun 2020)Lapangan Mahacandra Uncen APBN 2020 (Dana Reguler)Balai Diklat Penerbangan APBN Kementerian Perhubungan2.3.4.5.6.7.8.9.VENUE YANG DIBANGUN DENGAN DUKUNGAN APBD KABUPATENVENUE YANG DIBANGUN DENGAN DUKUNGAN APBD PROVINSIVenue Yang Dibangun Dengan Dukungan APBNData UmumVenueData UmumVenueSUMBER : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sukses tidaknya penyelenggaraan PON 2020 akan menjadi pertaruhan Indonesia di mata internasional. Karenanya, aspek keamanan dan kenyamanan dalam acara ini harus benar-benar diperhatikan menjadi prioritas utama.Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengingatkan Pemerintah Pusat baik Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terutama jajaran aparat keamanan seperti TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) serta pemerintah daerah setempat yang menjadi tuan rumah untuk betulbetul mempersiapkan sektor keamanan penyelenggaraan PON XX Papua 2020.“Jadi, memang ini adalah pertaruhan Pemerintah dalam hal ini Kemenpora serta aparat keamanan kita. Baik itu TNI, Polri maupun BIN serta Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang menjadi tuan rumah yaitu, Kabupaten Keamanan Harus Jadi PrioritasPerhelatan akbar pesta olahraga terbesar dalam skala nasional akan digelar di Papua pada 20 Oktober hingga 3 November 2020 mendatang. Perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional akan tertuju pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 ini.Jayapura sebagai tempat pembukaan, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan keamanan, tentu kami Komisi III DPR RI meminta Pemerintah harus betul-betul mempersiapkan karena inilah pertaruhannya,” ujar Adies Kadir kepada Parlementaria.Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan jika penyelenggaraan PON XX Papua 2020 berhasil terutama dari sektor keamanan artinya Pemerintah Republik Indonesia akan mendapatkan nama yang sangat baik di dunia internasional. Namun sebaliknya, kalau dalam penyelenggaraan PON XX Papua 2020 ada sedikit saja gangguan kemanan maka hal tersebut akan berdampaknya pada tercorengnya nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Dengan demikian Adies Kadir mengimbau Pemerintah terutama jajaran aparat keamanan untuk terus mencermati berbagai ancaman yang berpotensi menganggu keamanan baik menjelang maupun saat penyelenggaraan PON XX Papua 2020. Karena, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. Foto: Runi/Man14 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020LAPORAN UTAMA

akan ada sekitar 40 ribu orang akan berkumpul di Papua untuk menyaksikan perhelatan olahraga empat tahunan itu.“Atletnya saja sekitar 28 ribu beserta ofisial panitia dan lainlain dari seluruh Indonesia. Kurang lebih nanti 25 ribu – 40 ribu orang akan berkumpul di sana. Belum lagi, nanti para penggembira dan lain-lain dapat dipastikan kurang lebih 40 ribuan orang akan masuk ke Papua untuk meramaikan acara PON tersebut. Nah, dengan 40 ribuan orang ini pasti tentunya akan rawan dari ancaman,” ujar Adies mengingatkan.Untuk itu, Pemerintah betulbetul memperhatikan pentingya sektor keamanan mengingat banyaknya potensi-potensi gangguan baik dari gerakangerakan separatis, gerombolan bersenjata kemudian juga permasalahan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Belum lagi kemungkinan adanya intervensiintervensi asing yang akan masuk ke Papua.Ia meminta Pemerintah menyiapkan intelijen yang sangat baik dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Tak hanya persiapan intelijen, Adies juga mendorong persiapan sarana prasarana pengamanan seperti senjata, alat tameng serta peralatan anti huru-hara.“Diperlukan kesiapan intelijen yang sangat baik untuk mengantisipasi. Memang, pada saat rapat gabungan beberapa waktu yang lalu, TNIPolri dan juga BIN meminta agar Pemerintah betul-betul mengantisipasi melalui persiapan sarana prasarana. Artinya, sarana prasana bukan hanya untuk kesiapan venue. Tetapi, juga untuk sarana prasarana pengamanan seperti senjata tameng alat-alat anti huru-hara dan lainnya,” tandas Adies KadirSemuanya itu tergantung daripada keinginan Pemerintah. Jika Pemerintah ingin perhelatan PON XX Papua 2020 berjalan sukses, Adies menyarankan Pemerintah harus menyiapkan anggaran tak hanya segi venueuntuk kesiapan olahraga, namun juga tak kalah pentingnya adalah sarana prasarana pengamanannya.Sejauh pengamatannya, Adies mengungkapkan prioritas anggaran dari Pemerintah untuk pengamanan PON XX Papua 2020 dirasa masih belum maksimal. “Pada saat rapat gabungan bersama Pemerintah yang juga dihadiri Komisi I, Komisi III dan Komisi X beberapa waktu lalu, belum ada jaminan secara maksimal dari Pemerintah untuk keamanan. Kami ingin mendengar secara langsung bahwa ada jaminan keamanan yang maksimal untuk menerima kurang lebih 40 ribu orang yang masuk di Papua pada saat PON. Kalau ini bisa dijamin maksimal berarti penyelenggaraan PON 2020 akan lancar,” tandas Adies Kadir.Legislator dapil Jawa Timur I tersebut menegaskan bahwa Komisi III DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera memberikan anggaran tambahan untuk TNI dan Polri dalam meningkatkan keamanan khususnya kepada Brimob yang memerlukan alat deteksi jarak jauh, teropong-teropong jarak jauh, serta senjata-senjata laras panjang dengan spesifikasi jarak tembak di atas 2 kilometer.Ia mengingkatkan agar Indonesia jangan sampai kalah dalam aspek persenjataan. Sebagaimana diketahui peralatan yang dimiliki gerakan separatis yang ada di Papua sudah canggih. Senjatanya sudah memiliki jarak tembak diatas 2 km. Kemudian, juga peralatan lainnya baik itu Barakuda, gas air mata atau watercanon dan juga tentunya sumber daya manusia juga harus ditambah untuk pengamanan.“Karena, ini nanti pada saat penyelenggaraan PON 2020 akan banyak orang yang datang berbondong-bondong. Jadi, pengawalannya tentu harus lebih baik lagi. Begitu juga dengan intelijen, anggarannya juga harus ditingkatkan khusus untuk menghadapi PON agar PON XX Papua 2020 berjalan sukses. Kemudian, kalau PON XX Papua 2020 berjalan sukses artinya nama baik bangsa Indonesia akan dikenang tak hanya dari masyarakat dalam negeri tapi juga seluruh dunia,” pungkasnya. l pun/esPEMERINTAH BETUL-BETUL MEMPERHATIKAN PENTINGYA SEKTOR KEAMANAN MENGINGAT BANYAKNYA POTENSI-POTENSI GANGGUAN BAIK DARI GERAKAN-GERAKAN SEPARATIS, GEROMBOLAN BERSENJATA KEMUDIAN JUGA PERMASALAHAN OTONOMI KHUSUS (OTSUS) PAPUATH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 15LAPORAN UTAMA

Adalah Wakil Ketua I Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Pusat Suwarno menegaskan, hal yang sangat urgen adalah terkait peralatan dan perlengkapan PON. Di mana, keduanya memerlukan proses yang panjang, mulai dari proses lelang, hingga barang tersebut sampai di Papua.“Itu tidak boleh gagal, harus dikawal ketat dan waktunya tidak boleh mundur. Makanya bahwa itu menjadi sesuatu yang prioritas. Kalau itu memang sudah proses lelang, tidak boleh mundur dari dari waktunya. Kita sudah melakukan proses yang panjang, terakhir sudah kita kumpulkan lagi teknikalogi dari masing-masing cabor (cabang olahraga) dan sudah clear semua,” tegas Suwarno.Peralatan PON menurut Suwarno, perlu mendapatkan perhatian dan diproritaskan. Mengingat, tanpa adanya peralatan, pertandingan pada PON tidak bisa dilakukan. Pihaknya sudah menerima pemaparan dari masing-masing Cabang Bersama Menjadi SolusiPerhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua Tahun 2020 tak lama lagi akan digelar. Panitia Besar (PB) PON diharapkan tak hanya fokus pada venue saja, melainkan juga memikirkan aspek lainnya yang terkendala, seperti perlengkapan dan juga akomodasi.Olahraga (Cabor) berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan perlombaan, dan semuanya sudah bisa diinventarisasi.Dalam proses pengadaan peralatan dan perlengkapan, Suwarno menerangkan bahwa anggaran keduanya berasal dari anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan APBD Provinsi. Untuk itu harus senantiasa dilakukan koordinasi agar peralatan dan perlengkapan perlombaan didatangkan lebih cepat.“Perlengkapan ini juga harus dikoordinasikan dengan Pemprov Papua, meski sudah di lakukan koordinasi secara teknis dan mudah-mudah berjalan dengan lancar, kalau seandainya minggu pertama maret bisa per-kontrak maka harapannya berarti Juni sudah diterima di tiap klaster,” katanya.Selanjutnya menurut Suwarno yang tak kalah pentingnya adalah kesiapan akomodasi. Ia tak ingin kelaknya masih ada kebingungan baik itu dari kontingen PON, ofisial maupun pengunjung dan wisatawan, untuk itu akomodasi haruslah disiapkan dan direncanakan dengan matang.“Kita bertanding kan perlu tempat. Tempat ini harus direncanakan dengan baik, agar nanti tamu datang tidak bingung. Kalau tamu keliaran di bandara, selesai pertandingan ada yang diusir dan sebagainya karena akan dipakai oleh tim berikutnya, kan tidak bagus. Jadi ini yang harus difokuskan dalam waktu beberapa waktu dekat. Untuk masalah akomodasi, harus tajam kita melihatnya,” imbuhnya.Ia berharap, di waktu yang semakin pendek ini dan ketika pekerjaan masih banyak, tidak ada pihak-pihak yang saling menyalahkan. Ia mengajak semua stakeholder yang terlibat agar bersama-sama menjadi solusi atas kesuksesan penyelenggaraan PON ke-XX ini.“Mari kita sama-sama menjadi bagian dari solusi. Jangan kita melihat, oh ini kok enggak, ini kok tidak, yang ini kok enggak dikerjakan dan lain sebagainya. “Ini tugas kita bersama-sama, kita harus bersinergi dengan baik. Kuncinya adalah bagaimana kita sama-sama untuk menjadi bagian dari solusi,” tutupnya. l esWakil Ketua I KONI Pusat Suwarno. Foto: Devi/MAN16 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020LAPORAN UTAMA

Pada PON ke-XX nanti, selain dihadiri oleh atlet dan ofisial, juga akan dihadiri oleh Kepala Negara dan juga para duta besar negara sahabat. Sejumlah pemetaan dan deteksi awal potensi kerawanan terus dimatangkan. Hal tersebut penting dilakukan guna memotong potensi-potensi agar tidak mencuat ke permukaan.Dari Papua sendiri telah diserukan pesan persaudaraan. Karena Indonesia adalah satu, dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, masyarakat Papua dalam pelaksanaan PON nantinya dengan ramah akan menyambut dan menunjukkan kehangatan dan kekeluargaan serta keindahan alam tanah Papua bagi para wisatawan tentu saja memberikan rasa aman dan nyaman ketika berada di bumi Papua.Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua T.E.A. Hery Dosinaen, Pemerintah Papua menjanjikan keamanan, kenyamanan serta kesuksesan penyelengaraan PON XX Tahun 2020 ini.“Silakan lihat sendiri, keamanan di Kota Jayapura hari ini, semua tetap berjalan dan kita tetap dalam skema pengamanan dan tetap sesuai dengan tupoksi TNI/Polri masingPON XX Papua AmanAda yang mengkhawatirkan kondisi keamanan saat penyelenggaraan PON XX di bumi cenderawasih, namun garansi akan keamanan sudah digaungkan jauh-jauh hari oleh Pemerintah Daerah Papua.masing. Pengamanan ini juga menggandeng seluruh masyarakat, agar sama-sama kita menjaga kedamaian ini,” ucap Hery Dosinaen.Disampaikan Hery, Pemerintah Daerah Papua selalu bersinergi termasuk juga dengan stakeholderterkait dengan keamanan penyelenggaraan PON di Papua. “Kami semua yang bertugas di sini Pangdam, Danlantamal, Danlanud serta Kapolda dan jajaran masingmasing serta Forkopimda yang berada di bawah arahan Gubernur, kita menjaga keamanan ini,” tegasnya.Dikutip dari media lokal setempat, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw beberapa waktu lalu mengatakan akan bakal menyiagakan sejumlah 5000 personil, termasuk BKO Brimob Nusantara, untuk mengawal pelaksanaan PON ke-XX 2020 di Bumi Cenderawasih. Selain bekerja sama dengan aparat keamanan, pelibatan masyarakat agar aktif menjamin Papua aman juga dirasa perlu. Karena nantinya, masyarakatlah yang bersentuhan langsung dengan kontingen atau wisatawan.Pemerintah Daerah Papua sendiri dikatakan Hery, sudah merekrut 40 ribu generasi muda Papua yang akan bertugas dan disebar di seluruh titik-titik venue PON. Kehadiran anak-anak Papua ini selain menambah kehangatan bagi kontingen ataupun wisatawan, tentu saja diharapkan akan mempromosikan sektor UMKM juga budaya Papua di mata dunia.“40 ribu anak-anak Papua sudah kita rekrut untuk meyukseskan PON Papua. Tak hanya itu, masyarakat setempat (rumahnya) juga kita benahi untuk bisa mengakomodir teman-teman dari media misalnya atau pun tamu-tamu lain yang tidak ada akomodasi seperti layaknya rumah singgah,” terang Hery.Semuanya dilakukan Pemerintah Daerah Papua agar kontingen mampu berlaga dengan tenang dan nyaman tanpa memikirkan keselamatan. Begitupula pengunjung atau wisatawan yang datang ke Papua, mereka akan merasakan suasana selayaknya rumah sendiri. l esTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 17LAPORAN UTAMASekda Provinsi Papua T.E.A. Hery Dosinaen. Foto: Devi/MAN

Oleh: Hasan BasriFounder Institute of Democracy and EducationPON ke 20 akan berlangsung di Papua sejak 20 Oktober hingga 2 November 2020. Gagasan awal dan dilaksanakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) sebagai gelaran olahraga di Indonesia adalah mencari bibitbibit atlit berbakat di setiap cabang olahraga di seluruh penjuru negeri ini untuk mempersiapkan diri dalam keikutsertaan Asian Games pertama 1951 dan Olimpiade Musim Panas Helsinksi 1952. Selain itu, semangat yang digelorakan melalui PON adalah memupuk persaudaraan, persatuan untuk membangun karakter bangsa melalui olahraga.Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN), hadir dengan tujuan PON Ajang Memupuk Persaudaraan, Persatuan Untuk Membangun Karakter Bangsa Melalui Olahragacapaian olahraga prestasi akan terlihat pada saat kejuaraan olahraga mulai dari tingkat kabupaten kota, wilayah, provinsi, nasional, regional hingga internasional.Kejuaraan olahraga multieven tingkat nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON), adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diadakan setiap empat tahun sekali oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Sejak pertama kali diadakan di Kota Surakarta tahun 1948, PON telah diselenggarakan 19 kali kecuali PON ke-4 yang gagal diselenggarakan karena G30S tahun 1965.DKI Jakarta tercatat sebagai penyelenggara PON terbanyak, yaitu 9 (sembilan) kali, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing 2 (dua) kali, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Riau, masing masing 1 (satu) kali. Penyelenggaraan PON ke-20 tahun 2020, Provinsi Papua berhasil memenangkan bidding untuk tuan rumah penyelenggara, mengalahkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.Lebih lanjut, pada pasal (17) UU SKN dijabarkan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi: olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Setiap lingkup olahraga tersebut memerlukan pembinaan dan pengembangan oleh seluruh pemangku kepentingan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat.Tak terkecuali olahraga pendidikan maupun olahraga rekreasi, olahraga prestasi wajib mendapatkan pembinaan dan pengembangan, terutama bagi para olahragawan, secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi, dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Hasil 18 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020SUMBANG SARAN

SUMBANG SARANBali dan Aceh. Provinsi Papua memperoleh 66 (enampuluh enam) suara pada Rapat Anggota Tahunan KONI. Tuan rumah PON ditetapkan melalui SK Menteri Pemuda Olahraga Nomor 0110 tahun 2014. Provinsi Papua pertama kali ikut adalah pada penyelenggaraan PON VII Tahun 1969 di Jawa Timur.PON XX SEJARAH UNTUK PAPUAMenjadi tuan rumah PON XX Tahun 2020 adalah sejarah untuk Papua, mengingat selama ini pelaksaaan PON hanya berputar di wilayah barat Indonesia dan pulau Jawa. Penyelenggaraan PON di Papua dinilai memiliki nilai strategis dari sisi percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua yaitu, pertama, dari sisi ekonomi akan semakin berkembang melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara dan semakin meningkat sektor informal seperti hotel, restoran dan jasa pariwisata.Kedua, dari sisi sosialbudaya, akan terjadi interaksi sosial yang massif, dimana masyarakat Papua akan dikunjungi dan berinteraksi dengan saudara-saudara sebangsanya dari seluruh wilayah Tanah Air.Ketiga, dari sisi politik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah nasional sekaligus mengukuhkan rasa nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat Papua. Meskipun fasilitas olahraga di Papua masih tertinggal ketimbang daerah lainnya yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah, namun penyelenggaraan PON di Papua dinilai lebih sebagai upaya untuk memperkuat identitas kebangsaan dan solidaritas nasional.Sebanyak 37 cabor yang ditetapkan yaitu Aerosport, Akuatik, Atletik, Anggar, Angkat Berat, Baseball, Biliard, Bermotor, Bola Basket, Bola Tangan, Bola Voli, bulutangkis, Catur, Kriket, Dayung, Gulat, Hoki, Judo, Karate, Kempo, Layar, Menembak, Muaythai, Panahan, Panjat Tebing, Pencak Silat, Rugby 7s, Selam, Senam, Sepak Bola, Sepak Takraw, Sepatu Roda, Taekwondo, Tarung Derajat, Tenis, Tinju, dan Wushu. Untuk mengejar sukses penyelenggaraan, penyelenggaraan PON tahun 2020 harus memeprsiapkan secara ekstra terntang akomodasi bagi seluruh atlet, official, volunter, pemangku kepentingan olahraga, tamu dan seluruh penggembira yang hadir pada PON XX Papua. Jumlah atlet diperkirakan sebanyak 6.442 orang, official sebanyak 3.221 orang dan SDM pertandingan (panitia pelaksana, wasit/juri, dewan hakim, technical delegate) sebanyak 2.860 orang, total keseluruhan sebanyak 12.523 orang. Sebagaimana hasil keputusan Ratas 13 Agustus 2019, standar akomodasi khusus atlet dan official sesuai peraturan KONI, minimal dengan standar pelayanan hotel bintang tiga.Selain sukses penyelenggaraan, PON Papua diharapkan sukses administrasi tanpa meninggalkan masalah hukum, sukses ekonomi dengan memanfaatkan momen PON XX sebagai pembangkit peeningkatan ekonomi masyarakat setempat, dan sukses pascaevent dengan penguatan rencana pengelolaan venuevenue pertandingan pada pasca penyelenggaraan PON XX Papua 2020, sehingga infrastruktur olahraga yang telah terbangun tidak terbengkalai dan dapat bermanfaat secara maksimal bagi kemajuan olahraga di daerah.Saya akan menutup dengan mengajak semua elemen masyarakat; pertama mari kita dukung suksesnya PON XX di Papua, kedua kita jadikan olahraga sebagai sarana membangun karakter bangsa dan mempererat persaudaraan dari sabang sampai merauke. Dengan diselenggarakannya PON ini tidak hanya mecari bibit-bibit atlit berbakat saja, akan tetapi bersama-sama membangun bangsa dan Negara melalui olahraga. l“PON XX PAPUA: TORANG BISA”!!TAK TERKECUALI OLAHRAGA PENDIDIKAN MAUPUN OLAHRAGA REKREASI, OLAHRAGA PRESTASI WAJIB MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, TERUTAMA BAGI PARA OLAHRAGAWAN, SECARA TERENCANA, BERJENJANG DAN BERKELANJUTAN MELALUI KOMPETISI UNTUK MENCAPAI PRESTASI, DENGAN DUKUNGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAANTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 19SUMBANG SARAN

Dana haji memang tak pernah habis untuk terus diawasi. Optimalisasi ibadah haji harus terkonfirmasi baik di Tanah Suci. Berbagai problematika haji jadi tantangan bagi pemerintah untuk dihadapi. Semua berharap, penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun kian sempurna. Adalah tugas Komisi VIII DPR RI untuk mengawasi kinerja badan ini, terutama mendekati musim haji.Komisi VIII DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi dana haji. Harapannya tentu agar dana umat ini terkelola secara optimal, akuntabel, dan efisien. Dari Panja ini akan terpetakan masalah krusial keuangan haji dan penyelenggaraannya. Panja juga mengunjungi beberapa asrama haji di berbagai daerah untuk melihat dari dekat persiapan haji tahun 2020.Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik beberapa waktu lalu mengatakan, pembentukan Panja Pengelolaan Keuangan Mengawasi Kembali Dana HajiBadan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengemban amanat berat dan penting. Pada usianya yang dua tahun ini, BPKH mengelola keuangan haji sampai Juni 2019 sebesar Rp 113 triliun. Ini adalah dana umat yang dipercayakan kepada BPKH. Pengawasan terhadap lembaga ini jadi keniscayaan terutama oleh parlemen. Semua calon haji harus mendapat kepastian sekaligus kenyamanan beribadah.Haji dimaksudkan untuk mengawasi sekaligus menyerap semua temuan yang terkait penyelenggaraan haji. Panja juga kelak akan memberikan rekomendasi atau solusi atas berbagai masalah yang ditemukan.“Ini semua agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih meningkat daripada sebelumnya,” ucap Moekhlas ketika meninjau Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Komisi VIII juga diberi amanat mengawasi pengelolaan keuangan haji. Aspirasi dan keluh kesah jamaah haji tercurah ke Komisi agama tersebut.Pengelolaan keuangan haji yang akuntabel dan profesional tentu akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan haji yang baik pula. Biaya haji sendiri sudah ditetapkan pemerintah dan DPR RI tahun 2020 ini sebesar Rp 35.235.602. Sebenarnya biaya haji yang harus ditanggung calon jamaah haji adalah Rp 69.174.167,97. Sisa kekurangannya dibayar lewat dana efisiensi dan manfaat dana haji yang sudah disetor jamaah. 20 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020PENGAWASANWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik. Foto: Devi/Man

BPKH HARUS BERPIKIR CERDAS MENGINVESTASIKAN DANA HAJI KE DEPAN AGAR MEMPEROLEH HASIL YANG OPTIMAL, NAMUN DENGAN RISIKO YANG SERENDAHRENDAHNYAAnggota Komisi VIII DPR RI NurhadiFoto: Soe/MANUntuk itu, Panja Komisi VIII fokus pada beberapa isu persoalan seperti pengelolaan keuangan investasi, nilai manfaat bagi calon jamaah haji daftar tunggu, dan distribusi nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji untuk program kemaslahatan umat. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, nilai manfaat bagi calon jamaah haji daftar tunggu yang kurang optimal dan belum meratanya distribusi nilai manfaat jadi sorotan Komisi VIII.INVESTASI DANA HAJI Hal yang juga penting menjadi sorotan dalam pengelolaan dana haji adalah investasi. BPKH didesak untuk selektif memilih kebijakan investasi dana haji. Ditemui Parlementaria saat meninjau Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, beberapa waktu lalu, Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhadi mengatakan, perolehan manfaat dana haji masih bisa dimaksimalkan dengan investasi.Legislator dapil Jatim VI itu menyerukan agar BPKH menginvestasikannya ke lembaga negara atau swasta yang sudah terjamin keamanannya. “BPKH harus berpikir cerdas menginvestasikan dana haji ke depan agar memperoleh hasil yang optimal, namun dengan risiko yang serendah-rendahnya,” papar Nurhadi.Politisi Partai Nasdem ini menyatakan, Komisi VIII DPR RI terus mengawasi kegiatan investasi yang dilakukan BPKH tersebut. Tentu saja kegiatan investasi dana haji harus sesuai dengan regulasinya. Komisi VIII DPR akan menggelar rapat dengan pemerintah dan BPKH setiap enam bulan sekali untuk memantau pengelolaan investasi dana haji. Kepala BPKH Anggito Abimanyu sendiri saat rapat dengan Komisi VIII DPR pernah menyampaikan bahwa target nilai manfaat investasi dana haji sebesar Rp 8 triliun pada 2020. Investasi ini tentu untuk mendukung kegiatan ibadah haji dan kemaslahatan umat. Kini, dari tahun ke tahun pengelolaan dana haji semakin baik. Tentu ini berdampak pula pada penyelenggaraan haji setiap tahun. l mh/esWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII meninjau sarana Haji Sukolilo Surabaya, Jatim. Foto: Devi/ManTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 21PENGAWASAN

Membahas soal prospek penerimaan pajak 2020, tentu tidak terlepas dari isi Pidato Presiden Jokowi saat dilantik di Gedung DPR RI, Oktober silam. Secara tersirat, wajah fiskal kita selama 5 tahun mendatang akan terdiri dari dua elemen, yaitu mendorong daya saing dengan menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja, serta memobilisasi penerimaan dengan membangun infrastruktur dan sumber daya manusia unggul.Tak seia sekata, yang terjadi pada perpajakan justru terus mengalami shortfall. Berkaca dari penerimaan pajak tahun 2019 yang hanya terealisasi 84,4 persen saja, mengakibatkan shortfall sebesar Rp 245,5 triliun.Besarnya shortfall perpajakan ini, membuat pemerintah harus mendorong realisasi target peneriman negara tahun ini. Hal inilah yang menjadi perhatian Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.“Shortfall perpajakan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa pemerintah masih belum mampu mendongkrak penerimaan pajak sebagaimana janji saat tax amnesty digulirkan. Selama Shortfall Berulang, Pemerintah Belum Mampu Dongkrak Penerimaan Pajak 2020Sejak satu dekade terakhir, penerimaan negara sektor pajak selalu meleset dari target telah dipasang. Pada 2019 misalnya, sektor pajak hanya mampu meraup Rp 1.332 triliun, atau hanya 84,4 persen dari target yang dicanangkan sebesar Rp 1.577 tirilun. Sayangnya, capaian tersebut hanya tumbuh 1,42 persen dari realisasi penerimaan pajak 2018. Pada tahun ini, pertumbuhan pajak ditargetkan mencapai 23 persen dari realisasi tahun lalu, atau ditargetkan mencapai Rp 1.680 triliun pada APBN 2020.terakhir, juga dinilai menunjukkan kegagalan pemerintah.Perencanaan dan realisasi yang belum juga sinkron membuat shortfall perpajakan berulang kali terjadi. “Shortfall tahun lalu pada akhirnya harus ditutupi dengan menerbitkan hutang baru di akhir tahun. Selain menghambat investasi karena membuat tingkat bunga bonds swasta menjadi besar, Pemerintah tentu saja menambah beban hutang untuk tahun anggaran berikutnya apabila tingkat bunga dari bonds terlalu tinggi,” papar Legislator daerah pemilihan DKI Jakarta ini.Padahal, Pemerintah dinilai Anis telah mendapatkan amunisi penting dari segi regulasi yakni dengan adanya Peraturan Pemerintah Pusat (Perpu) Akses Informasi Keuangan lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahun hanya sebesar 5,73 persen, sangat jauh dibandingkan pertumbuhan periode 2005-2009 yang angkanya 17,56 persen per tahun,” ungkap Anis kepada Parlementaria.Penerimaan pajak masih menjadi isu krusial dari tahun ke tahun. Politisi Fraksi PKS mencermati bahwa shortfall penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir terus berulang. Pemerintah dicap selalu gagal mencapai penerimaan pajak. Tax ratio yang stagnan bahkan cenderung menurun pada beberapa tahun Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Arief/MAN22 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020ANGGARAN

DALAM PENERIMAAN PAJAK, INDUSTRI PENGOLAHAN MERUPAKAN KONTRIBUTOR TERSBESAR, NAMUN DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR PERTUMBUHANNYA MENURUN SECARA SIGNIFIKANAnggota Komisi XI DPR RI Andreas Edy Susetyountuk Kepentingan Perpajakan. Meski demikian, berbagai kebijakan besar sektor perpajakan urung diselesaikan pemerintah. “Baik berupa amandemen paket undangundang perpajakan, seperti UU KUP, UU PPH dan UU PPN, juga penguatan kelembagaan, pembinaan aparat perpajakan, optimalisasi akses data dan informasi, dan sebagainya,” tegasnya.DITERPA COVID-19Tekanan ekonomi global, perlambatan ekonomi domestik, hingga dinamika politik mewarnai kinerja pajak sepanjang tahun kemarin. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Edy Susetyo menyatakan bahwa kinerja pajak selama ini jauh dari kata optimal dan efektif. Pertumbuhan tahun lalu yang hanya mampu mencapai 1,42 persen menjadi yang terendah semenjak 2009 pasca Global Financial Crisis(GFC) menghempas ekonomi dunia.“Jika ditelisik lebih dalam, penyebab turunnya pertumbuhan pajak tahun lalu antara lain karena turunnya harga komoditas, sektor perdagangan internasioan menurun, dan insentif pajak yang cukup banyak digelontorkan. Dalam penerimaan pajak, industri pengolahan merupakan kontributor tersbesar, namun dalam tiga tahun terakhir pertumbuhannya menurun secara signifikan,” ungkap Andreas.Tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini memprediksi ekonomi pada tahun 2020 masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Kinerja pertumbuhan penerimaan negara dapat diperkirakan tidak akan mengalami perubahan besar. Untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2020 diperlukan peningkatan sebesar 23,2 persen dari realisasi 2019. “Sulit direalisasikan, sehingga revisi target di APBN menjadi pilihan paling rasional. Ini ditambah wabah Covid-19 yang akan menekan penerimaan pajak,” imbuhnya.Terobosan pemerintah dalam memberikan insentif di sektor manufaktur berupa PPh 21, dinilai Andreas sebagai langkah yang sudah cukup tepat karena hal ini dapat mendorong daya beli pekerja sektor terkait dan daya beli masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi potential loss yang akan dialami karena sektor manufaktur merupakan kontributor terbesar perpajakan (Pada 2019 mencapai 29,4 persen atau Rp 365 Triliun). Meski demikian skema ini masih kurang komprehensif karena hanya terbatas, padahal masih banyak sektor lain seperti perdagangan dan jasa.Dengan ataupun tanpa terpaan virus Corona, target penerimaan pajak di Indonesia sebenarnya tetap mustahil untuk dicapai. Andreas mengatakan, target sulit dicapai mengingat kondisi ekonomi global yang belum stabil sejak tahun lalu dan diperkirakan tidak banyak berubah pada tahun 2020 ini. “Sebelum muncul wabah corona, proyeksi penerimaan pajak berisar 83-85 persen (Rp 1.360-1396 triliun), apalagi sekarang, bisa dipastikan sektor pajak akan semakin buruk. Saya perkirakan berpotensi dibawah 80 persen jika tidak ada revisi target,” jelasnya.Sebelum Covid-19 merebak, ekonomi dunia diprediksi menguat pada tahun 2020 ini. Negara berkembang, seperti Indonesia, juga diyakini menjadi salah satu kontributor ekonomi terbesar. Walaupun Penanaman Modal Asing (PMA) 2019 tidak mencapai target, namun pencapaian tahun lalu menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap perekonomian Indonesia.“Terlebih melalui rencana pemerintah melakukan penyederhanaan izin untuk meningkatkan investasi melalui RUU Omnibus Law tentang Perpajakan dan Cipta Kerja, diharapkan semakin mendorong minat investor ke Indonesia,” pungkas Andreas.Untuk itu, Parlemen terus mendesak pemerintah untuk segera mencari rencana aksi yang komprehensif untuk meminimalisir dampak ekonomi sebaran virus Covid-19. Andreas menghimbau agar situasi jangan sampai berlarut-larut sehingga pada akhir Mei dan awal Juni 2020, ekonomi dalam negeri sudah bisa recovery dengan catatan ada joint-effort dari seluruh negara. “Pandemik Covid-19 akan memperburuk kondisi, kami perkirakan ada risiko penurunan hingga Rp 400 triliun jika ini terus berlanjut,” tutupnya. l alw/esFoto: Geraldi/MANTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 23ANGGARAN

Ia mengatakan masih adanya perosalan di hilir birokrasi, seperti soal status sekitar 439.000 ribu tenaga honorer yang belum jelas, sebetulnya adalah ekses dari masalah sistem birokrasi yang belum diselesaikan pemerintah.“Oleh karena itu, kami akan harus kuatkan di hulunya yaitu birokrasi. Desain penguatan birokrasi itu seperti apa, Peraturan Perundangan apa yang diperlukan untuk menopang atau membentuk sistem atau konsep besar itu tadi,” katanya.Doli berpendapat, jika antisipasi di hulu birokrasinya masih belum kuat, maka persoalan di hilir seperti status tenaga honorer yang ingin di-ASN-kan juga akan terus terulang. Maka dari itu, DPR RI mencanangkan sejumlah pendekatan terkait penguatan di hulu birokrasi tersebut, salah satunya merevisi UU ASN.“Jadi kami memang sudah mencanangkan ada tiga pendekatan. Yang jangka pendek, kami sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Seleksi CPNS dan Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer. Jangka menengah, kami akan melakukan revisi UU ASN dan jangka panjangnya kami harus punya desain besar untuk mengarah ke tujuan penguatan birokrasi,” katanyaSemua pendekatan itu, kata dia, sudah dimulai oleh Komisi II DPR RI dalam setiap rapat kerja maupun rapat dengar pendapat umum yang mereka lakukan. Salah satunya seperti saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Senin (17/2/2020) lalu dengan mengundang tiga orang professor antara lain Guru Besar Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan, Guru Besar Ilmu Administrasi PublikUniversitas Gadjah Mada (UGM) Miftahh Thoha, dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo.“Kita meminta banyak masukan dari pakar tentang penataan birokrasi dan ASN. Para ahli ini diharapkan bisa memberikan masukan tentang bagaimana sebetulnya penataan atau reformasi birokrasi yang betul-betul bisa menjawab secara komprehensif masalah penguatan birokrasi di pemerintahan dan penguatan ASN. Sehingga kita punya rencana-rencana kerja strategis baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” ucap Legislator Fraksi Partai Golkar itu.Selain itu, menurut Doli, masyarakat perlu diberikan penjelasan terkait penghapusan tenaga honorer yang dibahas antara Komisi II DPR RI dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana beberapa waktu lalu. “Berdasarkan hasil raker 20 Januari 2020 lalu antara Komisi II DPR RI bersama pemerintah pusat kemarin, saat ini menuai berbagai persepsi yang salah di masyarakat termasuk dari pemerintah daerah yang menyebabkan kekhawatiran tenaga honorer di seluruh Revisi UU ASN Bagian Dari Rencana Penguatan Hulu BirokrasiKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa revisi UU ASN menjadi bagian dari rencana penguatan hulu birokrasi yang ingin dilakukan DPR RI.Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Foto: Gun/MAN24 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020LEGISLASI

instansi pemerintah. Kami mau mengklarifikasinya,” ungkapnya,Dijelaskan Doli, kesepakatan raker Komisi II DPR RI dengan pemerintah adalah ingin seluruh honorer mendapatkan status yang jelas agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).“Terkait penghapusan atau tidak adanya tenaga honorer itu sebenarnya tidak benar. Komisi II sudah ada kesepakatan dengan Pemerintah mengganti tenaga honorer ataupun honorer K2 menjadi PNS atau PPPK sesuai UU No.5 tahun 2014 tentang ASN dengan tujuan agar tenaga honorer mendapatkan upah yang layak. Jadi bukan diberhentikan, ini yang nampaknya menjadi kesalahan persepsi di lapangan,” tuturnya.Pihaknya menginstruksikan instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer. Pasalnya, pihaknya ingin menyelesaikan tenaga honorer yang ada saat ini. “Sejak tahun 2012 ada pendekatan penyelesaian tapi tidak bisa cepat karena jumlahnya 900 ribu. Tapi sudah selesai 60 persen, tinggal 400 ribu yang akan kita cari solusi,” katanya. Doli berharap semua pendekatan tersebut bisa selesai disimpulkan di tahun ini, termasuk soal revisi UU ASN tadi. Sehingga desain besar penguatan birokrasi bisa segera terlaksana. REVISI UU ASN, INISIATIF DPRDPR RI periode 2014-2019 mewarisi Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum selesai direvisi oleh DPR RI periode lalu. Ketika itu, pemerintah tak kunjung menyerahkan daftar investaris masalah (DIM) ke DPR RI yang membuat revisi UU ASN mandeg.Kini, semangat baru muncul kembali di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sehingga revisi UU ASN masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.Sidang pleno Baleg DPR RI tanggal 19 Februari lalu yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Ibnu Multazam menyepakati hasil harmonisasi draf RUU perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Persetujuan disampaikan semua fraksi setelah mendengar laporan hasil harmonisasi yang disampaikan Ketua Panja RUU ASN Rieke Diah Pitaloka.Pada intinya, berdasarkan aspek teknis perumusan dan substansi, Panja Revisi UU ASN berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan UU ASN dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR.“Semua fraksi di DPR menyetujui tentang perubahan UU Nomor 5/2014 tentang ASN di pleno Baleg yang selanjutnya akan dibawa ke pleno tingkat dua (paripurna). Semoga semua fraksi tetap menyetujui revisi UU ASN ini sebagai inisiatif DPR RI,” ucap Ibnu beberapa waktu lalu di Jakarta. l rnm/esSEMUA FRAKSI DI DPR MENYETUJUI TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 5/2014 TENTANG ASN DI PLENO BALEG YANG SELANJUTNYA AKAN DIBAWA KE PLENO TINGKAT DUA (PARIPURNA) Wakil Ketua Baleg Ibnu MultazamFoto: Geraldi/MANTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 25LEGISLASI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin saat menerima kunjungan Partai Buruh Australia di Ruang Delegasi DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020). Foto: Kresno/MAN26 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020FOTO BERITA

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menemui langsung Komunitas Driver Ojek Online (Ojol) yang menyuarakan aspirasinya di depan Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Foto: Geraldi/MANTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 27FOTO BERITA

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menghadiri kegiatan donor darah yang diadakan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Juga sosialisasi tentang virus Corona (COVID-19) yang masih menjadi trending topic di seluruh dunia.di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Foto: Azka/MAN28 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020FOTO BERITA

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengeluarkan kebijakan kepada jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Corona (Covid-19), selain itu Sekretariat DPR melakukan penyemprotan disinfektan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2020). Turut mendampingi, Deputi Persidangan DPR RI Damayanti, dan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapary. Foto: Naifuroji/MANTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 29FOTO BERITA

Itulah sepenggal pantun yang disusun langsung oleh Habib Aboe Bakar Alhabsy, Ketua MKD DPR RI, sekaligus sebagai anggota Komisi III DPR RI untuk menyemangati masyarakat dan semua pihak dalam melawan virus Covid-19.Ya, pantun menjadi salah satu cara bagi Politisi yang sudah empat periode dipercaya menjadi wakil rakyat ini dalam menyampaikan maksud dan pendapatnya. Pembawaannya santai, bahkan terkadang jenaka. Namun jika sudah menyangkut aspirasi dan nasib rakyat, khususnya konstituen yang diwakilinya, ia tidak akan ragu berbicara. Meskipun lewat gayanya yang “menyentil”, tapi justru hal itu yang tidak jarang membuat “merah” wajah pihak yang dikritiknya.Ingin tahu bagaimana kisah perjuangan seorang Habib yang sebelumnya sempat berdagang madu, hingga akhirnya selama empat periode dipercaya masyarakat Kalimantan Selatan menjadi wakilnya di DPR RI? Berikut kisah yang diceritakan Kisah Seorang Habib,Pergi berburu ke Hutan RimbaBelahlah Kayu dengan KapakWabah Covid Pasti Akan Reda\"Kita Hadapi Dengan KompakDari Penjual Madu Hingga Menjadi Wakil Rakyat 4 Periodehanya pada Ayu dan Andri dari Parlementaria.SEMPAT DIPUKUL DENGAN BAMBU KUNINGKamis, 15 Oktober, 56 tahun yang lalu, lahirlah putra ke tiga pasangan M. Sholeh Salim Alhabsy dan Seha Alatas di salah satu rumah sakit di Jakarta. Habib Aboe Bakar Alhabsy begitu kedua orang tuanya memberi nama. Sejuta harapan terbaik dipanjatkan kedua orang tuanya bagi sang anak. Untuk mewujudkan itu semua tentu didikan dan ajaran kedua orang tua diberikan sejak dini pada Aboe, begitu ia biasa disapa saat kanakkanak. Dan, sebagai anak yang terlahir dari pasangan berdarah Arab, dapat dipastikan pola didik Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Foto: Andri/MAN30 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020PROFIL

yang diterapkan kedua orangtuanya kepadanya sejak kecil. Ya, benar, kedua orangtua Aboe, selalu mengedepankan Pendidikan agama bagi Aboe dan kedelapan saudara kandungnya. Sholat lima waktu tidak boleh lupa.“Namanya anak-anak, pernah suatu kali saya bandel, enggak mau sholat tapi malah main ke rumah teman. Ayah cari saya sambil bawa bambu kuning kecil (seukuran rotan) dan begitu ketemu langsung saya disabet (dipukul-red) pakai bambu itu. Nangis tapi tetap aja disabet, beliau baru berhenti setelah saya mau sholat,” kisah Aboe Bakar.Dari peristiwa tersebut, Aboe nyaris tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat lima waktunya. Di sisi lain, dengan mengutamakan Pendidikan agama pada Aboe, secara tidak langsung hal itu membebaskannya dari segala macam tuntutan akademis sang orang tua. Artinya, ia tidak harus memeras otak untuk bisa mendapat nilai terbaik di kelasnya.Dan bukan Aboe namanya kalau hanya menjadi yang biasa-biasa saja. Ketika itu ia berpikir, banyak cara yang bisa ditempuh untuk tetap menjadi yang terbaik. Singkat cerita, Aboe memulainya dengan menjadi ketua kelas di sekolahnya, SD Sepurlama, Jakarta. Ia terpilih menjadi ketua kelas, bahkan karena keberaniannya dan keaktifannya di kelas, Aboe pun kerap menjadi komandan upacara. Hal itu terus berlangsung hingga kelas enam.Masuk sekolah menengah pertama, tepatnya di SMP 18 Menteng Kecil, Jakarta, Aboe tidak hanya aktif di kelas. Ia mulai aktif dalam organisasi siswa intra sekolah atau OSIS. Ia awali karir organisasinya dengan menjabat sebagai Ketua seksi rohani Islam. Dari sana terus berlanjut hingga kemudian ia terpilih menjadi Ketua OSIS SMPN 18 Menteng Jakarta.Tidak hanya puas dengan menjadi Ketua OSIS di sekolahnya, Aboe pun mulai aktif dalam perkumpulan keluarga OSIS seluruh Jakarta atau IKOSIS (Ikatan Keluarga OSIS SMP se DKI Jakarta). Ia dipercaya menjadi Ketua seksi pengabdian masyarakat. Dan atas inisiatifnya juga terbentuk ikatan pengurus rohani Islam se-SMP di Jakarta. Ia pun terpilih menjadi Ketuanya. Tentu, sebuah jabatan yang cukup bergengsi, tidak hanya bagi diri Aboe sendiri, melainkan juga untuk sekolahnya. Dengan kata lain kiprah Aboe tersebut secara tidak langsung juga sudah mengharumkan nama sekolahnya.AKTIF DIBEBERAPA ORGANISASIDi masa-masa remaja ini jiwa aktivis dan organisatoris dalam diri Aboe semakin terlihat. Ia tidak hanya ikut dalam OSIS saja, Ia pun aktif dalam kepramukaan. Di Pramuka, Ia selalu didapuk sebagai Ketua regu. Bahkan pada tahun 1982 itu, Ia terpilih mewakili Indonesia untuk mengikuti Jambore Asia Pasifik. Aboe pun tercatat pernah menerima penghargaan sebagai anggota Pramuka (Penggalang-red) terbaik se-Indonesia dalam LKBB (latihan ketrampilan baris berbaris).Belum puas dengan kegiatan di OSIS dan Pramuka, Aboe mencari kesibukan lain dengan masuk dalam organisasi pelajar Islam Indonesia (PII). Ketika masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA), tepatnya di SMAN 7 Gambir, Aboe terpilih menjadi Ketua Sekretariat Wilayah Tanah Abang. Dari aktivitasnya tersebut, nyaris Ia tidak pernah pulang ke rumah. Kedua orangtuanya pun memaklumi hal itu. Dengan kata lain selain di sekolah (Osis dan Pramuka), hari-hari Aboe pun diisi bersama PII dengan menggelar pengajian dari satu masjid ke masjid lainnya.“Pokoknya jika diibaratkan saat itu, gelas hilang dicariin, saya enggak pulang-pulang enggak akan dicariin. Karena orangtua saya pasti tahu, kalau saya tidak ada di kantor PII, pasti saya ada Masjid,” ungkap Aboe menceritakan.Siapa sangka jika kemudian organisasi yang diikutinya itu menjadi cikal bakal berdirinya sebuah Partai Politik yang saat ini didiaminya. Namun belum juga menjadi Parpol, batu sandungan mulai menghampirinya. Salah satu tema dan konten dakwah Aboe yang ketika itu tercatat sebagai mahasiswa salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di bilangan Jakarta selatan Bahagia bersama keluarga. Foto: Dok/MANTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 31PROFIL

itu dinilai menyindir penguasa ketika itu. Bersama beberapa rekannya Aboe “diamankan” di sebuah hotel Prodeo di Jalan Kramat, Jakarta Pusat. Kapok? Tentu tidak. Ia malah menilai hal itu merupakan bagian dari sebuah perjuangan. Bukannya berhenti dakwah, ia malah semakin bersemangat untuk terus meramaikan masjid dan berjuang di jalan Allah SWT.Ketika itu, tepatnya menjelang keruntuhan orde baru, banyak bermunculan partai politik baru. Timbul dalam diri Aboe untuk ikut masuk dalam sebuah Parpol. Kebetulan Ustd. Hilmi Aminudin juga mengajaknya untuk masuk dalam partai besutannya.Sebelum resmi bergabung dalam Partai Politik, Aboe pun berkeliling Indonesia. Selain untuk berdakwah, tentu juga untuk mensosialisasikan partai baru yang kelak akan diusungnya. Dan tepat satu tahun setelah kejatuhan orde baru, banyak partai mendeklarasikan diri, termasuk PKS (ketika itu masih bernama Partai Keadilan). Aboe pun dapat dipastikan masuk dalam susunan pendirinya.Saat itu, Ia sudah mempersiapkan diri mengikuti pemilihan legislatif pertama setelah masa reformasi. Ia pun memilih Provinsi Kalimantan Selatan I sebagai daerah pemilihannya. Alasannya sederhana, karakter masyarakat Kalsel yang lebih percaya dan menghormati tokoh agama dan habib dibanding daerah lainnya, dinilai Aboe akan lebih bisa menerimanya kelak sebagai wakil rakyat yang akan memperjuangkan segala harapan dan aspirasinya masyarakat daerah tersebut.“Tidak mudah bagi saya berdakwah dan menyosialisasikan visi dan misi Partai kami ke masyarakat Dapil (daerah pemilihan) saya ketika itu. Perjuangannya cukup berat. Bahkan saya sempat dikatakan yang membidangi masalah hukum dan HAM.“Awalnya saya rasa berat sekali, ada beban tersendiri dimana saya seorang sarjana ekonomi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang hukum, tapi harus duduk di komisi hukum dan hak asasi manusia,” cerita Aboe.Namun bukan Aboe Bakar namanya jika tidak bisa mengatasi situasi itu. Karena bagaimanapun itu merupakan perintah fraksi yang tetap harus diterima dan dijalani. Dengan dibantu beberapa tenaga ahli yang mumpuni di bidangnya, Aboe mencoba mempelajarinya dengan cepat. Bahkan saat berada di ruang rapat Komisi pun ia mempelajari situasinya.Untungnya, Aboe termasuk tipe orang yang mudah bergaul, mudah beradaptasi, dan humble. Sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk bisa melebur dan menjalankan segenap tugastugasnya di Komisi Hukum. Nyaris tidak ada yang tahu jika Habib Aboe Bakar Alhabsy yang terkenal vokal saat rapat itu ternyata tidak memilki background ilmu hukum. Meski terkenal vokal dalam menyuarakan pendapat, namun dalam mengutarakannya Aboe Habib palsu lah, Wahabi lah dan segala macamnya. Tapi itu tidak menyurutkan langkah saya. Saya terus jalan. Lagi-lagi bagi saya ini perjuangan mencari ridho Illahi,”akunya.Tahun 1999, Aboe ikut berkompetisi dalam sebuah ajang politik tanah air. Sayangnya, perolehan suaranya tidak cukup signifikan untuk bisa mengantarkannya ke Gedung DPR RI. Kecewa, sudah pasti. Namun ia lebih memilih mempasrahkannya kepada Sang Khalik.DUA PULUH TAHUN MENJADI WAKIL RAKYATLima tahun kemudian , Aboe kembali mengikuti ajang pemilihan legislatif. Kali ini dewi fortuna mulai mendekatinya. Aboe berhasil meraih suara yang cukup signifikan untuk mengantarkannya menuju Senayan, bahkan dalam Pemilu legislatif 2019 lalu ia berhasil meraup suara tertinggi di Dapilnya Kalsel I. Saat itu ia sempat ditempatkan beberapa saat di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, termasuk sistem perpolitikan tanah air. Tak berapa lama di Komisi II, Fraksi PKS menariknya dari Komisi tersebut dan memindahkannya untuk duduk di Komisi III DPR RI Jadikan MKD sebagai Lembaga penegak etik yang terpercaya. Foto: Andri/MAN32 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020PROFIL

tetap dengan gayanya yang santai dan jenaka. Ya, lewat jurus “menyentilnya” itu, ia berharap maksud atau saran yang diutarakan bisa sampai kepada pihak lain, namun tanpa ada yang merasa tersakiti. Karena ia meyakini bahwa dalam politik itu tidak ada yang abadi. Tidak ada teman yang abadi, dan tidak ada musuh yang abadi. Semuanya berjalan dinamis. Sehingga bukan tidak mungkin pihak yang saat ini berada di posisi yang berseberangan itu, ke depan malah akan menjadi kawan atau sahabat.Kini di periode ke empatnya mengabdikan diri sebagai wakil rakyat, Aboe dipercaya menjadi ketua di salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) yang cukup bergengsi, MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan). Tugasnya tidak hanya sekedar membahas masalah hukum saja, namun yang lebih berat lagi, Ia harus mengawasi diri sendiri dan para koleganya sesama Anggota DPR RI. Seperti jam kehadiran anggota DPR RI, terutama jam kehadiran di sidang Paripurna terus Ia pantau.“Tentunya Bersama temanteman, kami di MKD berusaha menjadikan AKD ini sebagai Lembaga penegak etik yang dipercaya oleh masyarakat serta meneggakkan marwah DPR RI sebagai Lembaga perwakilan rakyat yang bermartabat dan berbudi luhur. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka kami harus mau mengawasi anggota DPR lainnya yang notabene merupakan temanteman sendiri,”paparnya. Tak banyak target yang ingin diraih dalam karirnya hingga saat ini selain terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya ,menjadi salah satu bentuk syukur atas apa yang sudah diraihnya hingga saat ini. Ia lebih menyerahkan karir ke depannya kepada Qadarallah atau Ketentuan Illahi. Pasalnya, sudah dua kali Aboe mengikuti ajang Pilkada di Kalimantan Selatan. Namun Takdir Allah SWT berkata lain, Habib Aboebakar Alhabsy masih dipercaya untuk tetap memperjuangkan nasib dan aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan.MENJADI PEDAGANG MADU Sempat disinggung sebelumnya, bahwa untuk bisa menjadi seperti saat ini banyak kerikil dan batu yang menghalangi langkahnya. Tidak hanya merasakan dinginnya hotel prodeo. Namun keputusannya menikah muda dimana karir dan kehidupannya masih jauh dari kata mapan. Fitririta Hasan Basri, wanita yang setia mendamping dan mendukung Aboe sejak awal karirnya hingga saat ini. Umi Ita, begitu sang suami biasa memanggilnya, tak lain adalah teman sesama aktivis di PII Tanah Abang. Latar belakang budaya keduanya yang berbeda, dimana Ita berasal dari Padang, Sumatera Barat, Aboe asli Arab Betawi tak menghalangi keduanya untuk mengikrarkan janji setia dihadapan penghulu.“Waktu itu gaji Ita, sebagai seorang guru TK di Al Azhar sudah 400 ribu setiap bulannya, sementara penghasilan saya hanya sekitar tujuh puluh ribu rupiah. Tapi dia tetap setia mendampingi saya,” kisahnya.Untungnya Aboe sempat mendapat beasiswa belajar Bahasa di salah satu universitas di Saudi Arabia. Sisa uang saku yang ia terimanya, ia kirimkan ke sang isteri di tanah air. Sepulangnya dari tanah suci, Habib mulai berdagang keliling. Ia tak malu dan tak sungkan menjajakan koran dan buku-buku Islami plus Madu yang sempat ia bawa dari Arab.Hingga kemudan sedikit demi sedikit ia kumpulkan pundi-pundi rupiah untuk mengontrak sebuah kios, dan akhirnya ia berhasil menjadi agen koran terbesar di masanya. Dari sana ia mulai mengembangkan usahanya dengan membangun sebuah biro perjalanan haji dan umrah Bersama rekannya. Hingga kini usaha tersebut masih berjalan, namun dikelola oleh teman dan saudaranya.Hingga kemudan sedikit demi sedikit ia kumpulkan pundipundi rupiah untuk mengontrak sebuah kios, dan akhirnya ia berhasil menjadi agen koran terbesar di masanya. Dari sana ia mulai mengembangkan usahanya dengan membangun sebuah biro perjalanan haji dan umrah Bersama rekannya. Usaha kini dikelola oleh kerabatnya. Sementara, Habib Aboebakar dan Fitrita Hasan Basri tengah menikmati hasil dari perjuangannya selama ini bersama ke empat putra-putri dan tiga orang cucu. l ayu/esHabib Aboe Bakar Alhabsyi saat berlibur bersama sang istri. Foto: Dok/MANTH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 33PROFIL

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyatakan Komisi I DPR RI akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kekuatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan personel TNI di Makassar, Sulawesi Selatan, melalui terobosanterobosan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. “Menurut pendapat saya, kekuatan alutsista dan personil aparat keamanan (TNI) masih harus terus kita tingkatkan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas kemampuan. Dan akan kita upayakan semaksimal mungkin melalui terobosan-terobosan yang ada,” kata Bambang usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR dengan Pangdam XIV/Hasanudin Andi Sumangerukka, Pangkoopsau II Donny Ermawan, dan Danlantamal VI/Makasar Hanarko Djodi Pamungkas di Makoopsau II Makassar, Sulsel, baru-baru ini. Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini menyatakan, bahwa kekuatan alutsista dan personel di Kodam XIV/Hasanudin, Makoopsau II, dan Lantamal VI/Makassar saat ini cukup bisa diandalkan. Namun, ia mengingatkan kepada seluruh aparat keamanan di Makassar jangan lalai, karena masih perlu perbaikan dan penyempurnaan. “Kekuatan yang ada untuk sementara ini cukup bisa diandalkan. Akan tetapi tidak boleh kita kemudian lalai dengan kondisi dan kekuatan yang ada. Karena di banyak sisi masih perlu banyak koreksi dan perbaikanperbaikan serta penyempurnaanpenyempurnaan,” tegas legislator dapil Nusa Tenggara Barat II itu. Karenanya, Bambang akan mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan prajurit sebagaimana yang diharapkan dalam pertemuan tersebut, baik yang bertugas di perbatasan maupun yang bertugas di dalam wilayah teritorial Indonesia.Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Darizal Basir menyoroti pembinaan terhadap Koramil dan Babinsa sebagai ujung tombak kekuatan Kodam, kesiapan dan kekuatan dari pesawat dan armada kapal serta pangkalan yang dimiliki oleh Koopsau II dan Lantamal VI di Makasar. “Ujung tombak kekuatan dari suatu wilayah Kodam adalah Koramil dan Babinsa, sejauh mana pembinaan Koramil dan Babinsa dalam mencipatakan kondisi keamanan di daerah. Apakah di setiap Kecamatan ada 1 Koramil dan apakah di setiap desa ada 1 Babinsa. Jangan sampe 1 Koramil membawahi 10 kecamatan, atau 1 Babinsa membawahi 1 atau 10 desa?” tanya legislator dari Dapil Sumatera Barat I ini.KODAM I/BB BUTUH PEREMAJAAN ALUTSISTA Saat Kunjungan Kerja ke Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan (BB), Medan, Sumatera Perlu Peningkatan Alutsista TNI di DaerahKomisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke beberapa wilayah di Indonesia, yakni, Makassar, Medan dan Banjarmasin. Komisi I DPR RI menyoroti Alutsista milik Kodam I/Bukit Barisan (BB) serta personel TNI baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, Komisi I DPR juga meninjau LPP Banjarmasin guna melihat kesiapan alat pemancar RRI Banjarmasin. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono disambut mitra kerja di Makoopsau II, Makassar. Foto: Suci/Jaka34 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 34 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020KUNKER

Utara, Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen menilai butuh peremajaan persenjataan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan saat ini. Sebab, menurutnya, Alat Utama Sistem Pertahanan (alutsista) milik, Kodam I/BB sangat tertinggal karena usia persenjataannya yang rata-rata diproduksi tahun 1940-1950. Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu memastikan, sudah menjadi tugas Komisi I DPR RI untuk memberi perhatian soal ini. Kelak Komisi I DPR RI akan menyampaikannya kepada Pemerintah, dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan maupun Panglima TNI di Senayan. Dikarenakan perlu adanya perencanaan konprehensif untuk memperbarui persenjataan Kodam Bukit Barisan ini.“Saya pikir ini memang tugas Komisi I untuk menyampaikan ke tingkat pusat supaya mempunyai perancanaan yang komprehensif seandainya negara kita dalam kondisi perang,” ujar legislator dapil Bangka Belitung itu.Modernisasi peralatan perang sangat dibutuhkan untuk sistem pertahanan negara ke depan. Menurut Rudianto, butuh waktu jangka panjang untuk belanja alutsista yang memadai. ALAT PEMANCAR LPP RRI BANJARMASIN PERLU PEREMAJAANDi Provinsi Kalimantan Selatan, Anggota Komisi I DPR RI Bambang Heri Purnama mengatakan, perlu adanya peremajaan terhadap alat pemancar di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Banjarmasin. Agar siaran LPP RRI Banjarmasin mampu menjangkau ke seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).“LPP RRI Banjarmasin ini kan merupakan Radio yang dapat diandalkan di Banjarmasin. Saya berharap daya pancar dari LPP RRI Banjarmasin ini bisa menembus ke seluruh wilayah Kalsel agar dapat mensosialisasikan berbagai hal kepada masyarakat Kalsel,” jelas Bambang usai pertemuan dengan Dewas LPP RRI dan Kepala Stasiun LPP RRI Banjarmasin di Kalsel. Lebih lanjut, Politisi dapil Kalsel I ini menjelaskan, kondisi sarana dan prasarana penyiaran saat ini dinilai belum ideal untuk menunjang tugas RRI sebagai LPP yang professional dikarenakan sudah berusia tua. Seperti pemancar yang berusia diatas 10 tahun. Oleh karena itu, diperlukan adanya peremajaan peralatan yang ada di LPP RRI Banjarmasin ini agar daya pancar RRI bisa menembus ke seluruh Kalimantan Selatan. Untuk diketahui, jangkauan siaran LPP RRI Banjarmasin untuk mencakup wilayah Kalimantan Selatan didukung dengan enam pemancar relay, masing-masing di Kabupaten Kotabaru, Tabalong, Balangan, Batulicin, Kandangan dan Amuntai dengan kekuatan 1 Kilo Watt (KW) dan jangkauan 10-20 KM. l sc,afr,hnm/esAnggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen mengunjungi Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan (BB), Medan, Sumatera Utara. Foto: Arief/JakaAnggota Komisi I DPR RI Bambang Heri Purnama. Foto: Hanum/JakaTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 35 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 35KUNKER

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menyoroti persoalan KTP-el yang merupakan salah satu instrumen dasar pemilihan yang kerap bermasalah saat digantikan dengan surat keterangan (suket). Hal tersebut dikatakan Saan saat meninjau kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Sumatera Selatan (Sumsel).“Di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara), dalam pelaksanaanya, pemilih yang menggunakan suket tidak bisa memilih karena keterbatasan surat suara. Maka sekarang kami ingin lihat pengadaannya di Sumsel ini bagaimana,” ujarnya di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang.Menurut Saan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus memastikan ketersediaan blanko KTP-el cukup, terutama di tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada sampai hari pelaksanaannya. Adapun ke-tujuh kabupaten di Sumatera Selatan yang melaksanakan Pilkada 2020 yaitu Kabupaten Pali, OKU Selatan, OKU Timur, Muratara, Musi Rawas, dan Ogan Ilir, dan OKU.Selain KTP-el, pihaknya juga mengecek kesiapan KPU dan Bawaslu Sumsel dalam tahapan pelaksanaan serta pengawasan pilkada, di antaranya pengawasan terhadap kabupaten yang termasuk dalam wilayah rawan Pilkada. Ia juga meminta penyelenggara Pilkada memastikan kecukupan dana hibah dari pemerintah daerah dan harus dikembalikan jika memang masih tersisa.Sementara Ketua KPU Sumatera Selatan Kelly Mariana, mengatakan persiapan Pilkada di tujuh kabupaten berjalan lancar. Saat ini tengah menyelesaikan tahap perekrutan petugas badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara.Tak hanya itu, KPU Sumsel juga sedang memverifikasi berkas administrasi tiga calon perseorangan yang telah lulus syarat pemenuhan dukungan pada tahap pertama. Proses verifikasi ke tiga calon tersebut berlangsung hingga 26 Maret.KPU DAN BAWASLU SULSEL SUDAH ‘ON THE TRACK’Di Makassar, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menilai, apa yang telah dilakukan KPU dan Bawaslu dalam menyiapkan Pilkada serentak 2020 di 12 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah on the track. Walaupun beberapa Kabupaten masih mengalami kendala soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang anggarannya dirasa tidak memadai.“Pihak KPU tadi memaparkan, terkait minimnya anggaran NPHD. Secara khsusus, honor bagi penyelenggara yang sifatnya Ad hoc seperti PPK, PPS dan KPPS. Nah, semua NPHD diputus sebelum adanya surat dari Menkeu soal penyesuaian honor bagi penyelenggara pemilu. Ini masalah, saya kira ini harus diselesaikan,” tegas Arif, usai Rapat dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Sulsel di Makassar.Tapi di sisi lain, lanjut Arif, ada upaya keterlibatan instansi pemerintah yang justru tidak Komisi II DPR RI terus melakukan pengawasan guna memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 berlangsung sukses. Untuk itu pada reses masa persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 ini, Komisi II menurunkan tim kunker ke Sumsel, Sulsel dan Jateng.Komisi II Tinjau Kesiapan PilkadaWakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa. Foto: Ria/Jaka36 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 36 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020KUNKER

memberikan solusi-solusi yang baik, tetapi justru memberikan tekanan-tekanan. Hal tersebut dikatakan Arif akan dicek langsung ke Kementerian Dalam Negeri.Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini meminta potensi kerawanan di setiap kabupaten kota harus bisa diantisipasi. Sehingga kalau ada masalah, dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Apakah menyangkut soal penggunaan hak pilih ataupun terkait dengan kelengkapan administrasi dalam hal ini KTP-el maupun surat keterangan (suket).“Secara umum, saya memandang dalam situasi yang baik, belum ada tandatanda yang membuat Pilkada ini berjalan tidak lancar. Sebenarnya, kuncinya kerja sama semua pihak, tidak hanya pihak penyelenggara tetapi juga dukungan dari Pemerintah Pusat dan DPR RI,” terang politisi dapil Jatim IV itu.PILKADA JATENG AKAN BERJALAN BAIKAnggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menyatakan, tujuan kedatangan tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Semarang, salah satunya adalah untuk menyerap masukan dan informasi mengenai kesiapan dan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).“Komisi II ingin memastikan pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Tengah yang diikuti oleh 21 kabupaten kota akan berjalan dengan baik. Hal ini menjadi bagian penting bagi Komisi II untuk mengetahui semua aspek-aspek kesiapan, baik yang ada di KPU maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,” kata Aminurokhman di Semarang, Jateng.Berdasarkan laporan Wakil Gubernur Jateng, sambungnya, jelang pelaksanaan Pilkada suasana di Provinsi Jawa Tengah cenderung kondusif. “Kesiapan Pemerintah Provinsi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di kabupaten kota juga terus dilakukan dan menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk melakukan koordinasi dengan kepala daerah yang ada,” ungkapnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani menyampaikan, Pemprov Jateng bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota telah menyelesaikan semua yang berkaitan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di 21 kabupaten kota, sehubungan dengan persiapan dan kesiapan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng dalam menyambut Pilkada serentak tahun 2020 ini.“Yang terpenting adalah bagaimana menurunkan angka yang terkait dengan masalah netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara). Termasuk juga pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat, sehingga bisa meningkatkan partisipasi pemilih,” kata Arwani. l jk,dep,ria/esAnggota Komisi II DPR RI Aminurokhman. Foto: Devi/JakaWakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo bertukar cenderamata dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Sulsel. Foto: JakaTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 37 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 37KUNKER

Saat melakukan pengecekan sel tahanan dan fasilitas yang digunakan oleh warga binaan Lapas Kelas II A Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai kondisi Lapas Kelas II A Yogyakarta berada dalam kondisi layak untuk dihuni para narapidana. Hal ini diketahui dari peninjauan langsung Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Lapas wanita tersebut dan melihat masih banyaknya ruang di dalam sel tahanan, sehingga para napi masih leluasa untuk melakukan aktivitas seharihari di dalam Lapas.“Alhamdulillah Lapas di Yogyakarta tidak terlalu padat. Nampaknya masih banyak ruang, dan kemungkinan kejahatannya juga mungkin sedikit. Jadi beda dengan wilayah lain. Tapi saya melihat dari proses di Lapasnya sendiri aktivitasnya tidak berhenti, dan cukup membuat para narapidana ini berkarya untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya,” jelas Sahroni usai meninjau Lapas Kelas II A Yogyakarta.Meskipun kondisi Lapas tidak terisi padat, politisi Fraksi Partai NasDem itu melihat masih diperlukannya perbaikan sarana dan prasarana di dalam Lapas, khususnya tempat untuk memasak makanan para napi yang dirasa kurang memadai. Ia pun menjadikan hal ini sebagai catatan yang akan disampaikan dalam rapat selanjutnya dengan Kementerian Hukum dan HAM, untuk meminta penambahan anggaran guna perbaikan sarpras di Lapas.“Ada beberapa kekurangan yang saya lihat, dapur yang kurang memadai. Nanti pas rapat di Komisi III bisa disampaikan penambahan anggaran untuk membuat dapur yang cukup memadai,” terangnya. Sahroni memastikan DPR RI sebagai pengawas Pemerintah akan selalu memberikan masukan untuk perbaikan Lapas, tidak hanya sarpras, namun pelayanan yang diberikan petugas Lapas kepada warga binaan turut diperhatikan.Sebelumnya, saat pertemuan dengan Petugas Lapas yang juga menghadirkan sejumlah narapidana yang dibina di Lapas tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan kepada Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta dan Kepala Lapas Kelas IIA Yogyakarta untuk meminta izin Kementerian Hukum dan HAM agar memberikan izin kepada tersangka kasus penyeludupan narkoba WNA asal Filipina, Mary Jane. “Telah ada dua putusan dari pengadilan terkait dengan kasus Mary Jane. Dalam persidangan di Filipina tersebut, Mary Jane disebut sebagai korban dari human trafficking. Dalam putusan di pengadilan Filipina, disebutkan ada permintaan dari pengadilan Filipina untuk dapat menghadirkan Mary Jane dalam kasus illegal recruitmentdan perdagangan orang,” terang Kapasitas dan Fasilitas LapasJadi Perhatian DPRDalam kunjungan kerja pada masa reses kali ini, Komisi III DPR secara khusus meninjau langsung kondisi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR bertemu terdakwa Mary Jane di Lapas IIA Yogyakarta. Foto: Tasya/Jaka38 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 38 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020KUNKER

Taufik Basari usai bertemu terdakwa Mary Jane dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR ke Lapas IIA Yogyakarta.Menurutnya, terdapat dua hal yang penting melalui kesaksian Mary Jane yaitu meminta pemerintah Indonesia untuk membantu aparat penegak hukum yang berjalan di Indonesia, sekaligus juga dapat menjadi momentum untuk mengungkapkan kasus penyelundupan yang dilakukan oleh terdakwa secara komprehensif.“Kita juga ingin mendapatkan gambaran kasus ini secara utuh ya secara komprehensif karena saat ini Mary Jane menghadapi hukuman mati. Sehingga kalau kita mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana posisi dari Mary Jane, bagaimana kaitannya dia sebagai korban perdagangan orang. Nah itu dapat dijadikan satu tinjauan terhadap kasus Mary Jane itu sendiri. Kita berharap nanti pemerintah dapat menindaklanjuti permintaan dari pengadilan Filipina,” terang Taufik.OVER KAPASITAS LAPAS MAKASSAR HARUS DIATASISementara itu di Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mendapati informasi mengenai banyaknya keluhan mengenai over kapasitas atau kelebihan daya tampung di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. Sedikitnya terdapat 1.980 warga binaan yang hingga kini menjalankan hukuman di rutan tersebut, padahal daya tampung seharusnya hanya mampu menampung 1.000 orang.“Ini menjadi perhatian kita di Komisi III dan memang untuk wilayah Sulawesi Selatan ini seluruh wilayah mengalami over capacity, selain di sini ada juga di (Kabupaten) Soppeng, kemudian juga daerah lain. Kita memasuki tempat-tempat mereka tinggal, tempat tidurnya, ada memang yang kurang layak, nanti akan kita tindak lanjuti kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang terkait,” ujar Supri usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mengunjungi Lapas Kelas I Makassar, baru-baru ini.Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini juga menampung beberapa pengaduan-pengaduan lain yang terkait dengan prosedur berkunjung ke dalam Lapas. Menurutnya, keluhan seperti lamanya antrian atau waktu tunggu saat berkunjung sudah sesuai dengan protap-protapnya dan harus ditaati oleh pengunjung yang hendak berkunjung di sana.“Pada kesimpulan kita bahwa semua keluhan itu akan kita tampung lalu akan kita suarakan nanti kepada Menkumham terkait apa yang harus dibenahi secepatnya agar bisa dibenahi, ya memang kita harus anggarkan dan ke depannya harus men-supportkementerian ini, inilah yang tidak bisa kita tutup mata, secepatnya kita bicarakan ini solusinya seperti apa dalam menghadapi masalah yang urgent ini,” imbuhnya.Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar ini juga sempat meninjau tempat pembinaan yang tersedia di lapas tersebut. Hal itu diapreasiasi betul oleh Tim Kunker Komisi III DPR RI dan dirinya. Menurutnya dengan diberikannya pelatihan keterampilan seperti membuat kerajinan tangan, pengolahan sampah, hingga pembuatan tempe, bisa memberikan modal kewirausahaan untuk bekal ketika sudah keluar nantinya. l nap,alw/esAnggota Komisi III DPR RI Supriansa mengikuti Kunjungan Kerja mengunjungi Lapas Kelas I Makassar. Foto: Alfi/Jaka...DENGAN DIBERIKANNYA PELATIHAN KETERAMPILAN SEPERTI MEMBUAT KERAJINAN TANGAN, PENGOLAHAN SAMPAH, HINGGA PEMBUATAN TEMPE, BISA MEMBERIKAN MODAL KEWIRAUSAHAAN UNTUK BEKAL KETIKA SUDAH KELUAR NANTINYATH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 39 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 39KUNKER

Di Nusa Tenggara Barat, Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Ia menyayangkan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kota Mataram yang berada di samping Gudang Bulog. Sudin mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merelokasi TPS ke tempat lain yang jauh dari lingkungan masyarakat.“Saya berkata tegas, apa mungkin gudang pangan bersebelahan dengan TPS, kan enggak mungkin,” kata Sudin seusai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Bulog Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sudin mengingatkan, Bulog merupakan buffer stock Pemerintah untuk persediaan serta penyaluran beras kepada masyarakat.Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, jangan sampai beras untuk masyarakat, khususnya yang diperuntukkan untuk masyakarat Mataram terkontaminasi oleh bau sampah yang dapat menyebabkan sumber penyakit. Mengingat keberadaan TPS tersebut sudah ada sejak tahun 2017. “Bahwa Bulog itu adalah buffer stock-nya Pemerintah, jangan sampai terkontaminasi dengan penyakit,” pesan legislator dapil Lampung II itu.Masih terkait permasalahan itu, Komisi IV DPR RI mendapat informasi dari Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh yang menyatakan akan menghentikan penyerapan beras dari petani pada tahun ini, apabila permasalahan TPS tersebut tidak segera diatasi. Sudin menilai hal tersebut dapat merugikan masyarakat, khususnya para petani yang sudah bekerja keras untuk menghasilkan beras.“Dikatakan Pak Tri yang menyatakan tidak akan membeli beras, akibatnya apa, harga akan anjlok, terjadi gejolak di masyarakat, yang dirugikan adalah para petani,” kata Sudin. Ia menyatakan pihaknya siap membantu Pemkot Mataram apabila terkendala pada anggaran. Sudin menyarankan Pemkot untuk merancang anggaran untuk diajukan ke KLHK untuk dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).SARPRAS UNTUK PROGRAM BAGI BENIH SAPIDi Bangka Belitung, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengingatkan Kementerian Pertanian agar dapat menyiapkan seluruh sarana prasarana untuk program bagi benih sapi. Sebelum dibagikan ada baiknya program tersebut disosialisasikan kepada masyarakat, agar tidak membingungkan masyarakat. Dedi juga memuji sapi yang berada di kawasan ternak sapi di Bangka Belitung (Babel), memiliki perkembangan yang relatif sangat baik.“Ketika masyarakat menerima bantuan, menurut saya perlu dibangunkan dulu infrastrukturnya, saungnya, disiapkan area rumputnya. Karena sering kali dikasih bantuan, tapi orang bikin kandangnya bingung, sistem pengelolaannya bingung, akhirnya sapinya kurus, walaupun bakatnya bakat gemuk. Ini sapi perpaduan Australia sama india,” ungkap Dedi di Bangka Belitung.Ia menambahkan, sapi pembenihan dihadirkan di kawasan Pemkot Mataram Diminta Relokasi TPSDalam rangka menyerap aspirasi di masa reses persidangan II tahun sidang 2019-2020, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke 3 (Tiga) Provinsi berbeda, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Bangka Belitung, dan Jawa Tengah. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meninjau Gudang Bulog Kota Mataram. Foto: Kiki/Jaka40 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 40 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020KUNKER

ternak sapi berusia 1,6-1,8 tahun. Dari segi pertumbuhannya, sapi-sapi tersebut relatif sangat baik, dengan rata-rata beratnya mencapai 500kg. “Mungkin capaiannya yang terbaik adalah 750kg, karena kalau terlalu besar nanti lemaknya terlalu banyak,” tambah Dedi.Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI T. A. Khalid mengatakan program yang dimulai Tahun 2018 ini perkembangannya sudah cukup bagus. Ia berharap sapi-sapi tersebut sudah ada yang bunting atau hamil agar anak sapi bisa diberikan ke masyarakat dan terus berkembang biak sesuai harapan.Di kawasan ternak sapi ini, Khalid menilai, semuanya sudah terintegrasi diantaranya kotoran sapi diolah menjadi pupuk organic. “Ini juga sangat luar biasa, sapinya bermanfaat, kotorannya juga bermanfaat. Ini bagaimana dikelola secara komprehensif, sehingga insyaAllah sapi bisa bermanfaat untuk aktivitas pupuk dan bisa bermanfaat untuk tumbuhan,” tutupnya.STOP IMPOR BAWANG PUTIHDi Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mendorong pemerintah untuk menghentikan impor bawang putih. Mengingat terdapat sejumlah daerah di Indonesia mempunyai potensi pengembangan komoditas pertanian dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.“Komitmen Komisi IV akan membuat keputusan politik stop impor bawang putih karena lahan di Indonesia mencukupi untuk ditanami bawang putih,” katanya saat memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI di Desa Tlahab, Kecamatan Keldung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.Hasan menuturkan Komisi IV juga mendorong pemerintah daerah setempat dan Kementerian Pertanian melakukan sinkronisasi anggaran guna mendukung pengembangan pertanian bawang putih di Temanggung yang mampu mendukung kebutuhan bawang putih untuk Indonesia mencapai 25 persen.“Padahal hamparan lahan yang cocok ditanami bawang putih sangat banyak, contohnya di wilayah Bromo Jawa Timur ada empat daerah yang cocok ditanami bawang putih,” ungkap politisi dapil Jawa Timur II itu.Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Nasdem ini menyinggung masalah kelangkaan pupuk yang terjadi pada waktu tertentu, masalah-masalah tersebut seolaholah sengaja dibuat oleh oknum tertentu. “Isu kelangkaan pupuk ini memang merupakan permainan para petani kaya, yang memiliki lahan di atas dua hektar,” imbuh Hasan.Hasan mengatakan, isu-isu tersebut sengaja dibuat agar tidak ada ketentuan pengetatan aturan siapa yang berhak memperoleh atau membeli pupuk bersubsidi. “Manakala hambatan itu dilakukan distributor ataupun agen pupuk, maka kami Komisi IV akan melakukan evaluasi kepada distributor atau agen pupuk agar tidak dipercaya secara tunggal untuk mengedarkan pupuk kepada petani,” imbuh Hasan. l qq,ndy,tn/esWakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meninjau Peternakan Sapi di Bangka Belitung. Foto: Nadya/JakaWakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin . Foto: Topan/JakaTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 41 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 41KUNKER

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap semua pihak baik itu DPR RI juga pemerintah daerah harus ambil peranan sesuai dengan kapasitas masingmasing guna mewujudkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di Kalimantan Barat (Kalbar), khususnya Kabupaten Kubu Raya.Demikian diungkapkan Lasarus usai meninjau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya Kubu Raya dalam rangkaian kegiatan Kunker Komisi V DPR RI ke Kalimantan Barat, barubaru ini. “Kita masing-masing perlu ambil peranan, baik Pemda maupun kami di DPR RI, semua harus ambil peranan sesuai kapasitasnya,” tegas Lasarus.Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, sejak dulu pemerintah kerap kali menargetkan, kurun waktu beberapa tahun, masyarakat Indonesia harus mendapatkan akses air bersih. Namun faktanya, di Kabupaten Kubu Raya yang berdekatan dengan Kota Pontianak, pelayanan air bersih oleh PDAM baru mencakupi 22 persen masyarakat saja. Masih ada 78 persen yang belum mendapatlan akses tersebut di rumah mereka.“Tadi juga kita lihat, fasilitas yang ada, dibangun tahun 1990 dan 1997. Nah ini tadi kita susah minta agar tanah di sekitar sini dibebaskan minimal ukuran 50x100 meter. Kalau ini sudah dibebaskan, kita jamin akan bertambah (volume air) liter per detiknya di sini. 2021 sudah bisa kita anggarkan, kalau 2020 ini sudah dibebaskan,” terang politisi dapil Kalimantan Barat II itu.Di saat yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwasanya di Kubu Raya ada potensi sumber daya air yang kualitasnya cukup baik di Kabupaten Kubu Raya tepatnya di Kecamatan Kakap dan Kecapatan Kelopak Kedai. “Di situ ada sumber air baku yang mungkin akan kita kembangkan. Dan pak gubernur minta itu ditarik Komisi V Pantau Ketersediaan Air Bersih di Kalimantan Barat dan PapuaKebutuhan manusia akan air bersih tidak dapat disepelekan. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Kalimantan Barat dan Papua, masih ada masyarakat yang belum menikmati akses air bersih. Komisi V DPR RI mendorong agar pemerintah menyegerakan pemenuhan kebutuhan akses air bersih bagi masyarakat.Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR meninjau PDAM Tirta Raya Kubu Raya di Kalbar. Foto: Erman/Jaka42 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 42 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020KUNKER

(tanggung jawab) provinsi, tidak masalah,” ujarnya.Kalau di dua kecamatan tersebut bisa dilaksanakan, politisi Fraksi Partai Nasdem ini meyakini akan mampu mengcover kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kubu Raya. “Jaraknya pun sangat dekat, sehingga costnya bisa lebih murah dan bisa meng-cover daerah Kubu Raya. Dan bisa juga menyuplai Kota Pontianak. Saya kira Kalbar harus mulai ketersediaan sumber air baku,” tandasnya.Sebelumnya, Direktur PDAM Tirta Raya Kubu Raya, Mula Putra mengakui pelayanan teknis PDAM saat ini tidak bisa melayani seluruh kecamatan di Kubu Raya. Dari 83.404 jaringan yang sudah masuk ke rumah-rumah, baru 18.000 yang sudah teraliri air bersih. “Dari hasil penelitian laboratorium, air bersih dari PDAM sudah memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan,” imbuhnya.AIR BERSIH DI JAYAWIJAYA HARUS DIREALISASIKANDi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, Kunjungan Kerja Komisi V yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati mendesak pasokan kebutuhan air bersih harus segera direalisasikan. Karena menurutnya sampai saat ini masyarakat Jayawijaya belum mendapat pasokan air bersih yang mencukupi.“Banyak masukan yang diterima seperti soal kebutuhan air bersih, yang disampaikan Kementerian PUPR akan selesai pengerjaannya pada 2021,” katanya usai memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI dengan Bupati Jayawijaya, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, Basarnas, dan Kementerian PDT, di Wamena.Politisi Fraksi PPP itu meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat pembangunan Bendungan Baliem di Jayawijaya, sehingga pasokan air baku di Wamena bisa diberikan lebih cepat.“Di tahun 2021 akan selesai semua pembangunan,termasuk menghubungkan pipa untuk penyaluran air bersih ke seluruh masyarakat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sepanjang 6 kilometer,” jelas Nurhayati.Legislator dapil Jawa Barat XI itu menambahkan, temuan ini menjadi salah satu catatan Komisi V DPR RI untuk dibahas bersama mitra kerja terkait. Setelah Masa Reses nanti, ia memastikan Komisi V DPR RI akan mengadakan Raker dengan menterimenteri terkait, dan berharap Parlemen dan Pemerintah bisa menemukan solusi yang terbaik.“Maka itu kami menginginkan kepada seluruh kementerian untuk mengintegrasikan seluruh programnya, karena di setiap program itu ada program utama dan program supporting. Jika tidak ada program pendukungnya, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Seluruh kementerian harus berintegrasi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah,” pesan Nurhayati.Di samping itu, Nurhayati juga berharap dengan digalakkannya pembangunan infrastruktur, dapat menunjang perekonomian masyarakat Jayawijaya. Ia juga berharap Pemerintah lebih memperhatikan daerah-daerah yang memang sangat jauh dari Ibu Kota seperti Jayawijaya ini. “Perlu perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, sehingga pembangunan infrastruktur dan transportasi di daerah bisa layak dan bisa berkembang jauh, sehingga perekonomian di daerah meningkat,” pinta politisi dapil Jawa Barat XI ini.l es,azk/es Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR berfoto bersama masyarakat di Papua. Foto: Azka/JakaTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 43 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 43KUNKER

“Kita sudah bertemu dengan beberapa BUMN, mendengarkan berbagai permasalahan dan keluh kesahnya. BUMN Pupuk yang memang menyediakan pupuk subsidi untuk kebutuhan petani, khususnya petani Jawa Timur menyampaikan keluh kesahnya, terutama mengenai alokasi kuota pupuk yang jumlahnya turun hampir 52 persen karena faktor upload data digital yang baru,” ungkap Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan beberapa direksi BUMN yang ada di Jatim, di Surabaya.Sementara itu, terkait dengan kinerja PT. Pertamina, Aria Bima menyampaikan bahwa kebutuhan solar untuk para nelayan, khususnya di pesisir kota dan kabupaten Jatim yang masih kekurangan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). “Langsung kita eksekusi juga dan Pertamina siap untuk membangun SPBU-SPBU, dua diantaranya akan dibangun di daerah Tuban yang tanahnya akan disiapkan oleh Pemda setempat,” ungkapnya.Terkait PT PLN, Aria Bima mendapat informasi bahwa kebutuhan listrik industri maupun rumah tangga di Jatim terjadi over supply sebesar 2000 Mega Watt dan tambahan 400 MW lagi ada nanti akan dibangun baru. “Dengan demikian sudah tidak ada masalah lagi tentang kebutuhan listrik di Jawa Timur. Sekarang justru bagaimana membuka ruang baru untuk pasar-pasar listrik yang tidak bisa lepas dari kebutuhan listrik industri yang pengembangan industri di Jawa Timur akan cepat,” ujar Aria Bima.Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dulu Jatim mengalami defisit listrik, namun sekarang menjadi deposit. Menurutnya, deposit ini sesuatu yang menggembirakan, kendati masih 8 persen di daerah-daerah terpencil yang belum teraliri listrik karena faktor transmisi dan kepulauan. PLN telah mengkreasikan dengan kebutuhan tenaga surya. Lebih lanjut, Aria Bima menambahkan, selain membicarakan kebutuhan pupuk, listrik, BBM, distribusi elpiji 3 kg di Jatim selama ini dinilai tidak mengalami kendala.BPKS HARUS PUNYA ‘GRAND DESIGN’ PEMBANGUNAN SABANGSementara itu dari Aceh, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyayangkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang yang sampai saat ini belum memiliki grand design tentang arah rencana pembangunan Sabang ke depan. Padahal BPKS ini sudah lama didirikan tetapi hingga sekarang belum ada konsep matang yang diajukan kepada Komisi VI untuk kemudian bisa dilakukan penyesuaian anggaran.Hekal menjelaskan bahwa Komisi VI Pantau Kinerja BUMN di DaerahWakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur guna melakukan pengawasan terhadap beberapa perusahaan plat merah di bawah koordinasi Kementerian BUMN yang menjalankan tugas anggaran APBN melalui subsidi dan Public Service Obligation (PSO). Sebagaimana diketahui realisasi sementara PSO sebesar Rp 4,1 triliun dari 61,1 persen APBN tahun 2019.Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Singgih/Jaka44 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 44 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020KUNKER

anggaran BPKS Sabang itu dari tahun ke tahun selalu normatif, sehingga seharusnya ini menjadi evaluasi internal bagi BPKS untuk bisa segera membuat grand design pembangunan Sabang. Jika grand design pembangunan Sabang sudah disusun secara matang maka bisa dipastikan Komisi VI DPR RI siap mendukung dari sisi anggaran.“BPKS itu dari tahun ke tahun anggaran normatif dan relatif kecil, kita menilai bahwa belum ada konsep yang benar-benar matang sehingga dari tahun ke tahun itu hanya dapat untung sedikit-sedikit. Nah itu yang kami sayangkan dan kami titip kepada pemerintah provinsi karena ini harus dipikirkan dengan matang, mau dibikin apa kawasan Sabang ini,\" ujar Hekal.Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyayangkan bahwa rencana rencana yang disusun di BPKS ini selalu berubah dalam waktu yang singkat. Misalnya tahun ini mau membuat pelabuhan, lalu tiba-tiba berubah lagi rencananya dalam waktu yang singkat sehingga tidak ada konsep yang jelas dan matang.PENAMBAHAN KEBUTUHAN LISTRIK SUMUT TERKENDALAPada waktu yang sama di Medan, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI mendapatkan informasi bahwa Gubernur Sumatera Utara sudah memberikan surat izin permintaan penambahan kebutuhan listrik untuk wilayah Sumut kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun dikarenakan adanya pergantian pada jajaran Direksi PLN, maka surat tersebut baru akan dibahas pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Pemerintah Provinsi Sumut dan PLN.“Untuk penambahan kebutuhan listrik, saya sudah langsung tanyakan, sudah sampai dimana surat Pak Gubernur? Ternyata ada pergantian Direksi PLN, karena itu kita bicarakan lagi dengan pak Gubernur dan pihak PLN, dan mereka akan membahas surat tersebut pada tanggal 6 bulan depan,” jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung usai memimpin rapat Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan perwakilan Direksi BUMN di Kantor Gubernur Sumut, Medan.Dikatakan Gubernur Sumut Edy Rahamayadi, PLN Sumut menghasilkan listrik sebesar 2.800 MW, namun kebutuhan di Sumut yang digunakan 2.100 MW. Dari angka tersebut surplus 700 MW. Namun kenyataannya sering mengalami gangguan pemadaman listrik. Hal ini dikarenakan PLN Sumut bukan hanya mendistribusikan listrik untuk wilayah Sumut saja, tetapi juga mendistribusikan ke wilayah lain seperti Aceh.Oleh karena itu, Edy mengatakan telah mengundang investor membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Batubara. Langkah itu diambil untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di Sumut. Menurut Edy, dua investor, yaitu PT Hanlim Power Indonesia (HPI), anak usaha Hanlim Power Coorporation (HPC) Korea Selatan siap membangun PLTGU berkapasitas 4.800 MW di Sumut. l eno,hs,skr/es Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal bertukar cenderamata dengan jajaran BPKS Sabang. Foto: Hendra/JakaWakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: Eno/JakaTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 45 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 45KUNKER

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mendesak Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas bumi atau pipanisasi. Menurutnya, percepatan pipanisasi merupakan sebuah keharusan, mengingat kebutuhan gas belakangan ini sangat meningkat. Tidak hanya untuk rumah tangga, namun juga untuk kebutuhan gas industri.“Kami mengunjungi PGN (Perusahaan Gas Negara) Tambak Aji, Semarang. Tepatnya di stasiun Gas Transportation Modules (GTM) milik PGN. GTM inilah yang membawa gas bumi dari sumbernya di Jawa Timur ke Semarang untuk digunakan melayani industri dan rumah tangga di Semarang,” ujar Sugeng saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI meninjau PGN Tambak Aji, Semarang, Jawa Tengah baru-baru ini.Sayangnya gas bumi yang dibawa lewat jalur darat, dengan menggunakan GTM berupa tabung truk selain mengeluarkan biaya yang cukup besar, juga sangat berisiko. Oleh karena itu, Sugeng berharap rencana pipanisasi atau pembangunan pipa-pipa gas bumi segera dilakukan. Termasuk infrastruktur penunjang di dalamnya.Untuk industri sendiri sebagaimana dijelaskan oleh pihak PGN Jateng, industri tidak mempermasalahkan harga yang ditawarkan suplier atau produsen. Industri lebih memikirkan ketersediaan barang. Sehingga berapa pun harga yang ditetapkan, industri pasti akan tetap membeli, asal stock atau ketersediaan barangnya cukup.Sementara itu untuk rumah tangga, penggunaan gas lewat jargas (jaringan gas) dinilai politisi F-NasDem ini lebih murah dibanding harga gas elpiji dengan tabung dalam setiap bulannya. Sehingga ibu-ibu rumah tangga bisa menghemat sekitar 80 persen dibanding menggunakan gas tabung elpiji.APRESIASI PASOKAN LISTRIK PLTU KENDARI 3Di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kendari 3 dalam mendukung pasokan kebutuhan listrik masyarakat.Menurutnya, Sultra telah menjadi pusat tambang nikel terbesar di Indonesia. Sehingga akan menarik perhatian para investor baru untuk berinvestasi dan perlu didukung dengan sistem kelistrikan yang menunjang dari PLN. Ia juga ingin melihat pengoperasian Komisi VII Desak Pemerintah Segera Percepat Pipanisasi GasKomisi VII DPR RI pada reses masa persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 ini menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada institusi DPR RI ke tiga daerah yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara.Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau PGN Tambak Aji, Semarang, Jawa Tengah. Foto : Ayu/MAN46 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 46 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020KUNKER

PLTU Kendari 3 ini beroperasi dan memberikan tambahan pasokan listrik di Kendari dan sekitarnya.“Ini merupakan pembangkit yang masuk ke dalam sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel). Pasokan listrik yang cukup besar diperlukan untuk mendukung operasional pabrik-pabrik smelter, kita ingin memastikan ketersediaan dan aksesibilitas energi listrik baru untuk mendukung operasional smelter tersebut,” papar politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini dalam pertemuan dengan sejumlah mitra kerja terkait.PEMANFAATAN KEKAYAAN ENERGI DAN MINERAL KALTARA BUTUH DUKUNGANProvinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyimpan potensi cadangan minyak dan gas (migas) yang sangat besar. Namun kekayaan tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal baik untuk masyarakat setempat atau pun untuk kepentingan nasional. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin memaparkan, pemanfatan kekayaan alam di Kaltara membutuhkan dukungan dari banyak pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.“Semuanya kekayaan ini membutuhkan dukungan dari banyak pihak mulai dari pusat sampai dengan daerah. Tugas Komisi VII RI adalah mendorong kalau ada sumbatan kami yang membereskannya, kalau ada permohonan apapun kita yang menyelesaikannya,” papar Alex saat memimpin diskusi Tim Kunker Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kaltara.Berdasarkan data di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kaltara memiliki potensi cadangan migas seluas 2.750 km2, yang berada di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan sebagian besar Kabupaten Nunukan. Potensi migas itu belum dapat dieksploitasi semuanya karena membutuhkan teknologi dan peralatan canggih serta biaya yang sangat besar.“Bahwa Provinsi yang paling muda ini potensi energi dan sumber daya mineral luar biasa. Salah satu yang terbesar di Indonesia. Kami di sini datang ke sini adalah memetakan barangkali dapat memberikan masukan dan terutama yang penting adalah kinerja dari Mitra yang kami bawa dari Jakarta. Apa yang sudah dilakukan untuk provinsi termuda ini,” jelas Alex.Salah satu potensi gas yang sudah dimanfaatkan adalah lapangan South Sebuku yang memiliki cadangan gas sebanyak 2,5 Million Standard Cubic Feet per Day(MMSCFD). Lapangan ini dikelola oleh Pertamina EP-TAC Medco, dan sudah berproduksi pada tahun 2018.Potensi gas yang lebih besar juga dimiliki oleh Lapangan Bangkudulis yang terletak di Pulau Mangkudulis, Kabupaten Tana Tidung sebesar 15 MMSCFD atau lebih dari 90 miliar kaki kubik gas. Selain itu, lapangan ini juga menyimpan potensi minyak sebanyak 9 juta barrel. Lapangan ini dikelola oleh PT pertamina EP-TAC Benakat yang memiliki luas 18 km2.Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini meminta kepada para mitra Komisi VII DPR RI yang berkepentingan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Riset dan Teknologi (Ristek), serta ketenagalistrikan agar mampu memanfaatkan potensi sumber daya energi dan mineral di Kaltara untuk digunakan sebaik-baiknya bagi masyarakat setempat dan kepentingan nasional. l ayu,oji,eko/esWakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno pimpin peninjauan PLTU Kendari 3 di Moromo Utara, Sultra. Foto : Oji/MANWakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin. Foto: Eko/MANTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 47 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 47KUNKER

Ace mendorong Pemprov Sulut dan semua pihak untuk terus menjaga harmonisasi antar umat beragama yang sejak lama telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Sulut. “Sejauh yang kami amati, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dari kerukunan umat beragama. Saya kira, semua pihak harus terus menjaga harmonisasi tersebut dengan tetap menjaga kondusifitas. Dengan menjaga masyarakatnya betul-betul saling melindungi, saling tenggang rasa terhadap keyakinan agamanya masingmasing,” ujar Ace.Untuk itu, dalam rangka terus menjaga suasana harmonisasi kerukunan antar umat beragama, Politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama masuk dalam Prolegnas 2019-2024 sebagaimana usulan Komisi VIII DPR RI. Sebab, sambung Ace Hasan, selama ini dasar hukum dari FKUB baru sebatas Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.“Memang, selama ini dasar hukum dari FKUB yang ada di indonesia ini baru sebatas peraturan berupa PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Alangkah lebih baiknya jika itu kemudian diangkat menjadi UU. Itu yang kami juga usulkan, termasuk di antaranya kewajiban untuk setiap kabupaten, kota dan provinsi mendukung terhadap keberadaan FKUB tersebut,” papar legislator dapil Jawa Barat II ini.Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengimbau Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) Sulut untuk memperbaiki persiapan logistik dalam menghadapi kebencanaan. Untuk itu, Ina menyarankan BPBD Sulut menyediakan katalog setiap logistik dari total keseluruhan yang dimilikinya. Jika sewaktu-waktu terjadi bencana maka logistik sudah benar-benar dalam keadaan siap pakai.“Memang, bencana tidak diharapkan, tapi bencana ketika datang semua harus siap. Oleh karena itu, saya menyarankan ada katalog untuk setiap dari logistik dari barang-barang semuanya siap pakai ketika bencana itu datang,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu bersama Tim Kunker Komisi VIII DPR RI saat meninjau kesiapan alat hingga struktur organisasi BPBD Provinsi Sulut dalam menghadapi kebencanaan, di Kantor BPBD Sulut.PENERIMA PKH DIDORONG JADI MASYARAKAT MANDIRIKomisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial sepakat, fokus penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Komisi VIII Apresiasi Kerukunan Antar Umat BeragamaReses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi VIII DPR RI menerjunkan tiga Tim Kunjungan Kerja Reses, yakni ke Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Di Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kerukunan antar umat beragama yang berlangsung dengan sangat kondusif. Menurutnya tidak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan dari kerukunan antar umat beragama di Sulut.Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (tengah) memimpin rapat dengan mitra kerja di Sulut. Foto: Puntho/MAN48 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 48 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020KUNKER

Manfaat (KPM) adalah ke depannya diharapkan membuat masyarakat menjadi sejahtera. Sementara tujuan akhirnya adalah KPM dalam kriteria penerima PKH dapat diberdayakan, dan segera graduasi dari PKH dan menjadi masyarakat mandiri.“Dengan bertambahnya bantuan sosial untuk para KPM ke depannya mereka sejahtera, kemudian diberdayakan dan menjadi mandiri. Jadi nanti data masyarakat yang kurang mampu sebesar 98,6 persen bisa berkurang drastis. Itu tujuan kita untuk mencapai sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus saat penyaluran bansos PKH Tahap I Tahun 2020 kepada KPM se-Padang.Politisi PDI-Perjuangan itu menilai penyaluran PKH di Padang sudah cukup baik. Namun ia mendorong agar KPM yang sudah mampu, agar “keluar” dari data masyarakat penerima PKH. Pasalnya, menurut Ihsan, masih banyak masyarakat lain yang lebih membutuhkan PKH. “(Agar mereka segera mandiri) Para KPM itu (rumahnya) diberi stiker, tulisannya kami adalah penerima bantuan sosial,” kata politisi dapil Jambi itu.Masih dalam rangkaian Kunker ke Sumbar, Tim Kunker Komisi VIII DPR RI juga meninjau Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman. Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni (F-NasDem) mendorong agar pembangunan Asrama Haji ini agar segera diselesaikan. Pasalnya kapasitas Asrama Haji yang di Padang sudah tidak memadai untuk menampung calon jemaah Haji. Apalagi pembangunan asrama ini sudah dimulai sejak tahun 2015, kemudian “mangkrak”, dan hingga awal tahun 2020 ini, belum ada progres lagi.“Ya jadi kan sudah ada rencana kita untuk membuat embarkasi baru karena memang kapasitas Asrama Haji yang sekarang ini itu sangat kecil. Dan alhamdullilah Asrama Haji di Padang Pariaman sudah dilakukan pembangunannya dari tahun 2015, tapi di 2016 itu mangkrak sekitar 2 tahun dan baru dilanjutkan lagi di tahun 2018 dengan anggaran multiyears. Asrama ini bukan hanya dimanfaatkan oleh Sumbar, tapi juga calon jemaah Haji dari Bengkulu dan Jambi juga ikut memanfaatkannya. Tentu kita berharap ke depan ini tidak ada lagi (pembangunan) mundurmundur seperti itu,” harap legislator dapil Sumbar I itu.Selain menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumbar dan jajaran, Tim Kunker Komisi VIII DPR RI juga menggelar pertemuan dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, serta meninjau abrasi yang terjadi di kawasan Monumen Merpati Perdamaian, Muaro Lasak, Pantai Padang dan abrasi di Pantai Ulaan, Padang Pariaman. Komisi VIII DPR RI prihatin dengan abrasi yang terjadi di dua tempat ini, dan mendorong dibangunnya infrastruktur dinding pembatas dan penahan ombak permanen. Selain itu juga dibutuhkan infrastruktur alam berupa pohon penahan ombak seperti salah satunya pohon cemara udang. l pun,sfAnggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni. Foto: Sofyan/JakaWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menyalurkan dana bansos kepada KPM se-Padang. Foto: Sofyan/JakaTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 49 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 49KUNKER

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperbanyak pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA). Dorongan ini disebabkan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan bayi di Sulawesi Barat pada tahun 2019, yang rata-rata disebabkan oleh minimnya fasilitas kesehatan ibu dan anak yang tersedia di daerah serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini.Hal tersebut disampaikannya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Sulbar beserta stakeholder kesehatan dan ketenagakerjaan Sulbar, di Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, barubaru ini. Felly berharap Pemprov Sulbar dapat bersinergi dengan seluruh stakeholder, sehingga tingginya angka kematian ibu dan anak segera diatasi.“Sulbar memang Provinsi yang bisa dikatakan baru, sehingga masalah pastinya masih banyak. Yang kita soroti adalah anak dan ibu yang tingkat kematiannya masih tinggi. Demikian terjadi sebab fasilitasnya belum menjangkau hingga ke daerah-daerah kecil di Sulbar. Mereka memiliki rumah sakit ibu dan anak, tetapi hanya di pusat saja. Sedangkan di daerahnya yang jaraknya sangat jauh banyak pernikahan dini terjadi. Ini juga perlu sosialisasinya terhadap pernikahan dini,” tegas Felly.Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini berharap agar Pemprov dan Dinas Kesehatan Sulbar segera memperbanyak bangunan sekurangnya paling tidak Puskesmas di daerah bagian Sulbar. Selain itu juga mereka diharapkan dapat memperbanyak penempatan tenaga kesehatannya untuk fokus memberikan pelayanan dan sosialisasi kesehatan.“Dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang banyak, keluargakeluarga di daerah kita harapkan tidak perlu mengeluarkan uang banyak datang ke rumah sakit di pusat kota lagi. Kemudian tenaga kesehatan juga harus dapat memberikan sosialisasi yang baik terhadap angka kelahiran dan kematian. Jangan hanya sesarsesar itukan mahal. Jadi kita mau bukan hanya promotif preventif, ini dibutuhkan kreativitas,” imbuh Felly.Felly pun memahami bahwa dana alokasi khusus (DAK) di Sulbar masih sangat kurang jika dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Terlebih di tahun 2020 ini DAK tersebut mengalami penurunan, sebab di tahun 2019 untuk DAK Fisik Sulbar mendapat Rp 325,041 miliar dan DAK NonFisiknya sebesar Rp 124,123 miliar. Untuk itu ia mengaku bersama Komisi IX DPR RI akan memperjuangkan peningkatan DAK Sulbar di tahun depan.LAYANAN KESEHATAN PAPUA BUTUH POLA BARUSementara itu, kemiskinan yang menimpa masyarakat Papua mengancam terjadinya kasus gizi buruk. Ditambah lagi akses infrastruktur yang minim membuat masyarakat Pulau Cenderawasih kian sulit mendapat akses kesehatan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai perlu rumusan Komisi IX Beri Perhatian Khusus di Bidang Kesehatan di DaerahDalam rangka reses masa sidang II Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tiga Provinsi yaitu Sulawesi Barat, Papua dan Sumatera Barat, guna menyerap aspirasi di daerah di bidang kesehatan yang bisa di perjuangkan oleh DPR RI.Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene bertukar cenderamata dengan Gubernur Sulbar. Foto: Erlangga/Jaka50 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 50 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020KUNKER