pola baru untuk memberi layanan kesehatan di provinsi paling timur Indonesia itu.“Persoalan di Papua ini kompleks sekali. Secara teknis berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Basis layanan kesehatan ini, kan, melalui KTPel dan orang-orang pedalaman sulit mendapatkan KTP-el. Ini tentu menyulitkan akses layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan yang dibuat pemerintah,” papar Melki saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Jayapura, Papua, belum lama ini.Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyerukan agar ada pola sendiri dalam mengakses layanan kesehatan maupun KTP-el, sehingga bisa menjangkau sebanyak mungkin orang Papua. Infrastruktur yang tidak memadai selama ini jadi kendala utama semua persoalan di Papua. “Ke depan masalah kesehatan harus mendapat penanganan khusus. Saya kira kapasitas ekonomi masyarakat Papua harus kita tingkatkan,” ucapnya.Butuh sinergi dengan sektor lain untuk memberdayakan masyarakat Papua. Misalnya, memberdayakan sektor pendidikan, pertanian, dan peternakan sesuai kemampuan yang ada. Bila sudah diberdayakan, tentu nanti masyarakatnya mampu membeli makanan-makanan yang bergizi, sehingga tingkat kesehatannya meningkat.“Kemenkes punya kontribusi 30 persen atas masalah gizi buruk. 70 persen sisanya ada di sektor lain, misalnya PUPR yang harus membangun sanitasi, perumahan, dan infrastruktur lain. Ini tugas Pemda dan pemerintah pusat,” sebut legislator asal NTT ini.RSUP M. DJAMIL PADANG PERLU PENAMBAHAN RUANG Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani mendukung pengembangan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil, Padang, sebagai rumah sakit rujukan di Sumatera Barat dan juga di Sumatera bagian tengah. Dengan adanya pengembangan diharapkan semua jenis layanannya bisa dilakukan. Menurutnya, salah satu hal yang harus dikembangkan adalah penambahan ruangan yang bertekanan negatif.Ruangan tersebut diperuntukkan kepada pasien dengan penyakit seperti TBC, TB MDR (Multi Drug Resistance) ataupun kasus pasien yang putus minum obat. “Ruangan bertekanan negatif di rumah sakit ini masih berjumlah 6 ruangan, 12 tempat tidur saya rasa dengan jumlah sekarang masih sangat kurang bila bicara dari jumlah pasien yang dilayani. Pasalnya jumlah pasien tiap harinya mungkin bertambah,” kata Netty di Padang, Sumbar.Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, Komisi IX DPR RI dapat memperjuangkan pengembangan RSUP Dr. M. Djamil sehingga dapat maksimal memenuhi pelayanan kesehatan. “Mudah-mudahan dengan kedatangan Komisi IX DPR RI didampingi jajaran Eselon I Kementerian Kesehatan ini menjadi satu masukan yang bisa diperjuangkan dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang lebih baik,” harap Netty. l er,mh,rni/esWakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: Husen/JakaTim Kunker Komisi IX DPR RI mengungjungi RSUP Dr. M. Djamil, Padang. Foto: Runi/JakaTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 51 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 51KUNKER
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai para wisatawan terkadang tidak mampu bertahan lama di destinasi utama, mereka pasti jenuh, sehingga mencari alternatif hiburan lainnya. Untuk itu perlunya stakeholder bidang pariwisata bersinergi mendorong majunya desa wisata yang menjadi penyangga dari destinasi prioritas. “Sejak dari awal, saya membayangkan jika ada destinasi super prioritas semestinya harus ada destinasi alternatif nah desa wisata adalah destinasi alternatif yang menjadi penyangga dari destinasi prioritas tersebut,” kata Syaiful saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Batik Giriloyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini.Politisi Fraksi PKB itu menilai, desa wisata perlu lebih diperhatikan dan harus bersinergi. Harus ada kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Jangan saling menegasi. Saya dengar di sini tidak ada retribusi apapun, ini hebat dan perlu dicontoh. Ini merupakan komitmen yang luar biasa yang menjadi kesepahaman bersama. Jangan sampai kebijakan di kabupaten berbeda dengan yang ada di provinsi dan pusat,” jelas Syaiful.Dalam peninjauan itu, Syaiful menemukan kendala yang ada di lapangan diantaranya aspek sarana dan prasarana yang masih dalam proses, daya tampung homestayyang masih kurang kemudian akses infrastruktur menuju destinasi yang harus diperbaiki serta area parkir yang tidak sekedar lapangan saja tetapi ke depannya harus dibuat yang lebih baik lagi.“Menurut saya ini luar biasa karena destinasi ini melibatkan masyarakat langsung dan merupakan cita-cita yang paling baik, yakni wisata yang dikelola oleh masyarakat sendiri, jadi perlu didukung dan didorong. Hal ini merupakan model cara mendukung dan memfasilitasi,” pesan legislator dapil Jawa Barat VII itu.BUTUH ‘SMART PEOPLE’ UNTUK WUJUDKAN IKN ‘SMART CITY’Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan, guna mewujudkan calon IKN baru yang berkonsep smart city, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, atau smart people. Kunci peningkatan SDM adalah pendidikan. “Kita ingin meninjau langsung sejauh mana persiapan calon IKN ini, khususnya di wilayah PPU (Penajam Paser Utara). Kita tidak hanya fokus pada smart city, melainkan smart people. Masyarakat Kalimantan Timur harus beranjak dari kemampuan skill yang unggul dan mumpuni guna menyambut pusat pemerintahan nantinya,” tegas Hetifah di Kaltim.Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan, pihaknya Desa Wisata Bisa Jadi Destinasi Wisata AlternatifTim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI mengunjungi tiga daerah yaitu D.I Yogyakarta dan Kalimantan Timur dan Aceh. Komisi yang salah satunya membidangi pariwisata ini mendorong munculnya destinasi wisata alternatif dari keberadaan desa wisata. Tim Kunker Komisi X DPR meninjau Batik Giriloyo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Foto: Chasbi/Jaka52 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 52 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020KUNKER
ingin mempercepat kesiapan Kaltim menjadi IKN Indonesia baru ke depannya. Selain fokus pada peningkatan SDM, sektor lain seperti pariwisata dan olahraga juga harus menjadi perhatian Pemerintah. Hetifah berkomitmen agar ke depannya akan semakin banyak kemajuan kebijakan dengan konsep inovatif yang berangkat dari masukan masyarakat Kaltim.Hetifah berharap SDM unggul di Kaltim betul-betul terwujud, sehingga tidak ketinggalan dan bisa meraih peluang maksimal. Ia juga berharap Pemerintah dapat memberikan dukungan penuh kepada Kaltim dalam kesiapan menuju IKN. “Dengan adanya pertemuan ini, kita bisa mendukung Kaltim dan daerah lainnya untuk bisa merealisasikan beberapa hal dan ikut mencari solusi jika ada masalah,” tutup legislator dapil Kaltim itu.SITUS SEJARAH DI ACEH MULAI TAK TERTATADalam kunjunganya ke Aceh, Komisi X DPR RI banyak menyoroti situs-situs sejarah yang mulai tidak tertata dan hancur. Benteng Indra Patra di Aceh Besar misalnya, kala itu digunakan sebagai bangunan pertahanan dari serangan musuh ke wilayah Aceh yang dibangun pada masa Kerajaan Lamuri, kerajaan Hindu di Aceh sebelum masa kerajaan Islam.Benteng ini menjadi salah saksi bisu masa keemasan Kerajaan Hindu di Aceh. Selain itu, benteng ini juga merupakan peninggalan sejarah kerajaan Hindu pertama di Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Namun kini beberapa bangunan benteng ini hancur, sehingga perlu direvitalisasi.“Kita perlu merevitalisasi sejarah yang begitu tua di Aceh ini. Kita melihat insfratruktur jalan menuju situs sejarah yang belum terbangun dengan baik. Situs sejarah Benteng Indra Patra yang sudah tidak terawat dengan baik. Kami dari Komisi X ingin merevitalisasi situs ini, sehingga sejarah peradaban di Indonesia bisa terjaga dengan baik sehingga sejarah bangsa ini tidak hilang begitu saja,” tutur Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal di Banda Aceh.Benteng Indra Patra terdiri dari sebuah benteng utama yang berukuran 4.900 m2, serta tiga benteng lainnya yang dua di antaranya telah hancur. Benteng ini dibangun sekitar tahun 604 Masehi dan menjadi sejarah proses masuknya pengaruh Hindu dari India ke Aceh. Illiza melihat Benteng Indra Patra perlu direvitalisasi, karena banyak bangunan yang sudah hancur. Dalam Kunker Komisi X DPR RI ingin melihat situssitus cagar budaya yang sudah ditetapkan menjadi situs ataupun belum ditetapkan menjadi situs di Aceh.Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari menuturkan situs-situs sejarah yang cenderung disukai oleh wisatawan mancanegara adalah situs-situs sejarah yang serba natural dan alami dan bersejarah. Oleh karena itu situs sejarah Benteng ini harus direvitalisasi, sehingga bisa mendatangkan wisatawan lokal ataupun asing.“Situs ini menjadi representasi budaya masyarakat Indonesia dari zaman dulu, baik dari tatatata cara kehidupannya ataupun cara membangun bangunan dan dari segi arsiteknya, kami ingin situs ini direvitalisasi, sehingga sejarah bangsa kita tidak hilang,” tutur legislator asal Jawa Barat IV tersebut. l rh,cus,dp/es Tim Kunker Komisi X DPR mengunjungi Situs sejarah Benteng Indra Patra di Aceh. Foto: Riyan/JakaWakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Dipa/JakaTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 53 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 53KUNKER
Saat Kunjungan Kerja Reses di Semarang, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menyarankan Pemerintah menyiapkan skenario antisipasi menyikapi fenomena perlambatan sektor ekonomi seperti angka kredit, dana pihak ketiga dan penurunan konsumsi rumah tangga sebagai dampak epidemi global yang disebabkan masifnya penyebaran Covid-19. Ia menekankan bahwa skenario tersebut harus disiapkan secara matang untuk menciptakan iklim optimis pada pertumbuhan perekonomian masa depan dan mencegah penurunan perekonomian nasional.“Adanya epidemi virus Corona (Covid-19) ini, (skenario) harus disiapkan secara matang. Karena kalau enggak, saya kira kita akan mengalami situasi pertumbuhan ekonomi yang menurun sekali,” ucap Fathan.Fathan memberi terobosan bahwa Pemerintah perlu menggenjot sektor domestik sebagai upaya mendongkrak ekonomi nasional. “Nah Komisi XI menekankan agar Pemerintah menggenjot sektor domestik, karena kalau ekspor impor kan kita mengalami perlambatan semua,” tandasnya. Lebih lanjut, pihaknya mendorong kepada sektor perbankan agar menerapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi lebih aplikatif dan fokus terhadap realisasi disektor ritel, serta memaksimalkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) potensial agar dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional. “Kita mendorong sektor perbankan untuk agresif, untuk kemudian jemput bola, untuk kemudian memperhatikan lagi sektor-sektor UMKM yang masih bisa dimaksimalkan. Mungkin yang masih bisa digenjot lagi pertumbuhannya supaya menjadi kekuatan ekonomi nasional,” yakin legislator dapil Jawa Tengah II itu.Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno yang menyatakan selain skenario antisipasi, Pemerintah dinilai perlu melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yaitu dengan membuka ruang pada investasi ke daerah, utamanya pada daerah yang mengalami Perlu Skenario Antisipasi Perlambatan EkonomiKondisi perekonomian global di awal Tahun 2020 ini terus mengalami goncangan. Pasca perang dagang Amerika Serikat-China, penghujung tahun 2019 ini dunia kembali dikejutkan dengan wabah virus Corona (COVID-19). Hal tersebut tentu saja mengancam perekonomian dunia. Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan. Foto: Fitri/JakaWakil Ketua Komisi XI DPR Fathan. Foto: Fitri/Jaka54 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 54 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020KUNKER
defisit penerimaan pajak.Ia menyampaikan pentingnya membangun kesadaran Pemerintah Daerah untuk serius mendorong masuknya investasi. Diharapkan masuknya investor akan membuka lebih banyak kesempatan kerja dan menaikkan perekonomian daerah.“Membangun kesadaran Pemerintah Daerah agar upaya untuk mendorong investasi ini harus dilakukan secara serius, sebab investasilah yang menciptakan kesempatan kerja, kalau investasi susah masuk maka kesempatan kerja akan terbatas, pertumbuhan ekonomi juga akan terhambat.” jelasnya.SEKTOR FISKAL DAN MONETER HARUS BERSINERGISelain itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mendorong adanya sinergi antara sisi fiskal dan moneter untuk mengatasi masalah defisit target penerimaan pajak sebesar Rp 5,6 triliun yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan terkait salah satu pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yaitu akan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) badan dari 25 persen menjadi 20 persen. “Walaupun (penerimaan) Ditjen Pajak Kanwil Jateng I mencapai 80 persen lebih, sementara Jateng II mencapai 90 persen, tetapi kedua sisi ini ada defisit penerimaan untuk Jawa Tengah saja di Rp 5,6 triliun.” ungkap Heri saat mengikuti pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan sejumlah mitra di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Semarang, Jawa Tengah. Ia mencermati bahwa, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak utamanya Kantor Wilayah (Kanwil) I dan II Jateng harus mulai menghitung penurunan PPh badan. “Jangan sampai mereka nanti diberikan target pajak, ternyata turunnya (penerimaan) secara signifikan,” tuturnya. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya optimalisasi sektor potensial serta penyesuaian target pajak untuk menggenjot raihan pendapatan daerah dan sigifikansi target penerimaan pajak, utamanya Jateng, agar tumbuh dan berkembang. Mengingat pertumbuhan ekonomi Jateng yang masih di bawah DKI Jakarta dan Banten meski sudah mencapai rata-rata nasional.STRATEGI KHUSUS PERLU DISIAPKAN GUNA CAPAI TARGET PENERIMAANSementara dalam kunjungan di D.I Yogyakarta (D.I.Y), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari menyampaikan, jajaran Pemerintah D.I.Y dan stakeholderkeuangan perlu kembali menyiapkan langkah-langkah strategi khusus perpajakan guna mencapai target penerimaan pajak negara, pengelolaan wajib pajak baru, serta mencari potensi-potensi terbaik Objek Pajak Baru guna menggenjot penerimaan daerah.Politisi NasDem ini menjelaskan, strategi khusus perpajakan haruslah dilakukan untuk memacu dan mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah yang belum merata antar kota di D.I.Y dengan 4 kabupaten lain yang ada di D.I.Y.Selain itu, ia turut menyoroti perkembangan realisasi pajak dan pertumbuhan ekonomi daerah di D.I.Y yang belum merata dan masih didominasi pendapatan sektor pariwisata dan UMKM, sementara dibeberapa kabupaten lain seperti di Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman masih pertanian dan perkebunan.Hatari menilai, diperlukan upaya kerja keras dan cerdas untuk memacu pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi D.I.Y, Apalagi, tambah Hatari, penerimaan pajak di D.I.Y masih berasal dari 5 sektor, yaitu perdagangan, jasa keuangan, administrasi Pemerintah, konstruksi dan industri pengolahan.“Oleh karena itu, beberapa potensi penerimaan pajak lainnya seperti perdagangan, jasa keuangan, real estate, perhotelan, restoran, transportasi, pariwisata, jasa pendidikan, dan kesehatan yang masih belum digali harus secara cepat diindentifikasi dan digenjot,” pesan legislator dapil Maluku Utara itu. l srw,gun/esWakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. Foto: Guntur/JakaTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 55 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 55KUNKER
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menilai persoalan pemulangan WNI eks ISIS itu bukan perkara sederhana karena menyangkut orang-orang yang sejak awal memilih keluar dari Indonesia. Sehingga perkara ini harus menjadi perhatian serius agar mendapat penyelesaian yang komprehensif.“Kita tidak boleh gegabah, orang-orang ini kan pernah secara demonstratif merobek paspor Indonesia dan menyatakan bergabung dengan ISIS, tentu ini harus menjadi perhatian serius,” kata JazuliIa menegaskan, pemulangan 689 WNI eks ISIS berbeda dengan evakuasi WNI dari Wuhan pasca mewabahnya virus Corona. “Mahasiswa atau pekerja di Wuhan yang terjebak kita perlu evakuasi, harus jadi prioritas. Tetapi kalau orang yang sudah menyatakan apalagi secara atraktif merobek paspor Indonesia dan bergabung dengan ISIS, saya kira ini tidak boleh disederhanakan persoalannya,” ujarnya.Sebagai negara berdaulat, lanjut Jazuli, Indonesia memiliki kewajiban melindungi kedaulatan dan keselamatan warga negara dari ancaman paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, menurutnya, Pemerintah harus mampu memilih dan memilah skala prioritas WNI yang harus dijaga dan diselamatkan dari bahaya dan ancaman. Dalam hal ini, profiling menjadi penting, mana yang terlibat dan yang menjadi korban.Lebih lanjut, ia menilai Pemerintah Indonesia dan PBB perlu berkoordinasi. Menurutnya, PBB adalah pihak yang paling netral untuk melakukan karantina dan deradikalisasi kepada eks ISIS. “Saya melihat PBB harus turun tangan karena kalau tidak salah di Suriah ini yang bergabung dari berbagai macam negara itu ada 10 ribuan, maka untuk mengkaratina mereka diperlukan sebagai hakhak hidup manusianya perlu dilindungi dan juga diberikan pendidikan sampai mereka betulbetul terbebaskan pemikiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945,” imbuhnya.Selain itu, Anggota Komisi I TB Hasanuddin menilai bahwa larangan pemulangan WNI yang merupakan eks ISIS tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebaliknya, pemulangan 660 WNI yang diduga menjadi Foreign Terrorist Pro-Kontra Pemulangan WNI Eks ISISPro dan kontra terkait wacana pemulangan 689 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Indonesia ditanggapi beragam oleh sejumlah anggota dewan. Tanggapan beragam ini tentu saja memberikan dinamika tersendiri dalam ruang rapat-rapat yang terjadi di DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. Foto: Arief/MAN56 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 56 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020SOROTAN
Fighter (FTF) ini berpotensi menjadi ancaman terorisme baru di Indonesia. “Bila Pemerintah mengakomodasi eks ISIS pulang ke Indonesia itu akan membahayakan warga yang tinggal di Indonesia, dan ini malah tidak melindungi HAM rakyat Indonesia,” tegas Hasanuddin.Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, berdasarkan data para pendukung eks ISIS telah menghancurkan identitas mereka, dengan cara menghancurkan paspor Indonesia. Secara otomatis, kata Hasanudin, para eks ISIS Ini sudah tak lagi mengakui NKRI sebagai negaranya. “Logikanya, mereka sudah tak mengakui sebagai WNI, lalu Pemerintah mengakomodasimereka untuk pulang (ke Indonesia), untuk apa? Apalagi secara ideologi mereka sudah tak mengakui Pancasila, sehingga sulit untuk diterima masuk di Indonesia,” kritik legislator dapil Jawa Barat IX itu.Meski begitu, kata Hasanuddin, ada proses yang bisa ditempuh bila mereka (WNI eks ISIS) tetap ingin pulang ke Indonesia. “Harus ada satu proses lagi untuk mendapatkan pengakuan yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Setelah proses itu dilakukan, barulah ada pertimbangan lain,” ujarnya. Hasanuddin juga mengingatkan bahwa kewarganegaraan eks ISIS otomatis telah gugur. Hal tersebut, imbuhnya, merujuk pada UU Kewarganegaraan 2006 Pasal 23. Ia membeberkan, pada Pasal 23 UU Kewarganegaraan 2016 huruf (d) disebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Sementara huruf (f) menyebutkan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. “Merujuk pada aturan itu, maka kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS otomatis gugur,” tegas dia.Selain itu, kata Hasanuddin, Pemerintah juga harus memikirkan keselamatan WNI yang ada di Indonesia. Misalnya, imbuhnya, bila WNI eks ISIS itu melakukan aksi hingga menimbulkan korban dari warga Indonesia, itu justru melanggar HAM. “Tolong dipikirkan oleh Komnas HAM. Justru bila mereka dibiarkan pulang dan berbuat aksi radikal di Indonesia hingga jatuh korban, itu melanggar HAM,” tandasnya.Di satu sisi, TB Hasanuddin memberikan apresiasi keputusan Pemerintah Republik Indonesia untuk tidak memulangkan 689 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang tersebar di beberapa negara Timur Tengah. Politisi F-PDI Perjuangan ini menilai, WNI eks ISIS berpotensi berbahaya bila dipulangkan ke Indonesia.“Keputusan Pemerintah untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia sudah sangat tepat. Saya sangat mengapresiasi,” kata Hasanuddin. Menurutnya, eks ISIS asal Indonesia yang per hari ini berjumlah 689 orang itu berpotensi menyebarkan ideologi radikal bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui, Pemerintah secara resmi memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). Mahfud MD mengatakan ada 689 WNI yang berada di Suriah dan Turki. Mereka, kata Mahfud, merupakan teroris lintas batas atau FTF. l hsAnggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Naifuroji/MANTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 57 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 57SOROTAN
Perhelatan yang digelar ini menandai geliat mewujudkan 'Postur Diplomasi yang Disegani dan Berlandaskan Kepentingan Rakyat’ sebagai divisi diplomasi parlemen DPR RI periode 2019 – 2024. Dipimpin Fadli Zon dengan para wakil ketua Charles Honoris, Putu Supadma Rudana, Mardani Ali Sera, dan Achmad Hafisz Tohir, BKSAP adalah vocal point seluruh aktivitas diplomasi parlemen.Fadli menjelaskan komitmen BKSAP untuk mengokohkan peran diplomasi DPR RI secara bilateral dan multilateral. Mengingat, Parlemen merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan politik luar negeri (polugri) Indonesia. Perkuat Parlemen, Perkokoh Kerja Sama GlobalBadan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI meresmikan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dari yang sebelumnya 54 negara, kini bertambah menjadi 102 Parlemen dari pelbagai negara. Bertambahnya jumlah negara itu diharapkan mampu memperkuat jalinan kekeluargaan dan kerja sama dengan negara lain.Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani didampingi para Wakil Ketua DPR RI dan Pimpinan BKSAP DPR RI meresmikan GKSB. Foto : Naifuroji/MAN58 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 58 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020LIPUTAN KHUSUS
“Periode lalu kita bentuk GKSB dengan 53 parlemen. Sekarang kita resmikan dengan 102 parlemen. Kerangka pijakannya adalah karena DPR ingin menjalin kerja sama yang lebih luas dengan lebih banyak parlemen,” ujar Fadli.Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, bahwa BKSAP dalam rencana strategis lima tahunan telah merumuskan kegiatan strategis, antara lain diplomasi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI, memperkuat hubungan bilateral dan posisi DPR di kancah internasional, pentingnya individual diplomacy, dan peran DPR RI di organisasi antar parlemen dan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals dan Open Parliament.Fadli menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas pada setiap kegiatan diplomasi parlemen termasuk GKSB. “Ada mekanisme dan prosedur yang telah kami rancang yang harus dipatuhi semua anggota DPR saat menjalankan fungsi diplomasinya. BKSAP benerbener ingin misi diplomasi DPR on the track dan bermanfaat terutama bagi rakyat Indonesia,” jelas Fadli.Turut serta dalam peresmian GKSB ini, Pimpinan DPR RI dan Pimpinan BKSAP DPR RI Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan bahwa diplomasi Indonesia di dunia internasional membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. DPR RI pun diharapkan mampu berperan serta aktif dalam menjalankan tugas diplomasi untuk meningkatkan semangat kekeluargaan dengan bangsa lain. DIPLOMASI PARLEMEN, DIPLOMASI YANG DEMOKRATISFadli menyampaikan, DPR selama empat dekade lebih aktif menjalankan peran diplomasi yang sangat signifikan. Lantaran, sentralitas parlemen yang fungsinya menentukan banyak sektor termasuk hubungan antarnegara. Terlebih dunia saat ini tampak seperti “rumah kecil” daripada “desa kecil” karena kemajuan pesat ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi).“Banyak peluang dan tantangan yang dihadapi banyak negara yang dewasa ini lebih saling terhubung dan saling memengaruhi. Sangat penting untuk merespons situasi seperti itu secara tepat. Kolaborasi dan kerja sama intensif antarpemangku kepentingan adalah kebutuhan mendesak,” papar Fadli.Fadli berpendapat bahwa diplomasi parlemen sama pentingnya dengan diplomasi pemerintah. Sebab, terkadang Parlemen dalam menjalankan polugri, ada hal – hal yang tidak bisa dijangkau eksekutif. Berbeda dengan Parlemen yang bisa lebih luwes menjalankan diplomasinya, karena mewakili representasi rakyat. “Dengan demikian semua negara mempunyai hubungan baik dengan Indonesia, semuanya akan terjangkau dengan parlemen, ada eksplorasi untuk memperkuat diplomasi pemerintah dan negara,” terangnya. Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana meyakini capaian kerja diplomasi BKSAP melalui Grup Kerja Sama Bilateral akan semakin optimal. Dengan bertambahnya jumlah GKSB ini, menurut Putu, maka bisa memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi di dunia internasional. Putu juga mengungkapkan seluruh jajaran Pimpinan BKSAP akan terus mengawal proses diplomasi ini agar bermanfaat bagi Bangsa Indonesia. Menurut Putu, beberapa hal menjadi concernBKSAP dalam menjalankan tugas diplomasi parlemennya yakni meningkatkan pemenuhan manfaat bagi rakyat Indonesia, dan terkait kerja sama perdagangan diharapkan unsur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi pelaku aktif, serta isu kelapa sawit Indonesia.Selain itu, GKSB juga dapat menjangkau negara – negara Pasifik yang selama ini selalu menyoal isu Papua. Dengan demikian, adanya grup kerja sama ini, parlemen Indonesia bisa terus menjalin komunikasi dengan parlemen negara Pasifik dan diproyeksikan dalam waktu dekat akan dibentuk Panja Pasifik.'Kita bangun kerja sama yang baik sehingga mereka (negara Pasifik) juga dapat mengetahui bahwa kita ingin bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas Kawassan, baik di Asia maupun Kawasan Pasifik,’ tandas legislator dapil Bali itu. l ann/esKetua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Naifuroji/MANTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 59 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 59LIPUTAN KHUSUS
Melaksanakan ibadah haji bagi umat pemeluk agama Islam sangat diharapkan bisa terwujud. Keinginan untuk berhaji dari tahun ke tahun semakin meningkat, sampai dengan tahun 2019 rata-rata waktu tunggu jemaah haji mencapai 20 tahun bahkan di Bantaeng Sulawesi Selatan masa tunggu selama 40 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, penambahan kuota jemaah haji menjadi concern Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI. Sejak 3 tahun terakhir, tahun 2017-2019, kuota haji Indonesia tetap sejumlah 221.000 jemaah yang meliputi kuota haji reguler sejumlah 204.000 dan kuota haji khusus sejumlah 17.000. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya, tahun 2015-2016, kuota haji sejumlah 168.800 jemaah terdiri dari kuota haji reguler 155.200 dan kuota haji khusus sejumlah 13.600. Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia berupaya memperoleh tambahan kuota sejumlah 10.000 kepada Pemerintah Arab Saudi dari jumlah 221.000 jemaah.Komisi VIII DPR RI terus mendorong agar negara hadir memberikan jaminan kemerdekaan beribadah melalui pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah untuk dapat menunaikan ibadah haji secara nyaman, aman, tertib, dan sesuai syariat sebagaimana diamanatkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pada implementasinya, DPR RI bersama Pemerintah telah mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020.Pertama, menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 35.235.602,-, biaya tersebut sama seperti tahun 2019, dengan rincian untuk biaya tiket pesawat Indonesia-Saudi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji Tahun 2020(oleh Poedji Poerwanti-Analis Kebijakan Muda)Pimpinan Komisi VIII DPR RI foto bersama Menteri Agama RI usai menyepakati BPIH 2020. Foto: Hnm/MAN60 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 60 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020LIPUTAN KHUSUS
Arabia pulang-pergi, akomodasi, living cost, dan visa. Pada dasarnya besaran biaya haji yang harus dibayar oleh setiap jemaah adalah Rp. 69.174.167,97,- namun sisa dana tersebut dibayar oleh dana yang bersumber dari nilai manfaat dan dana efisiensi. Mengingat tidak mengalami kenaikan dari tahun lalu, maka biaya haji tahun ini masih mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengatur BPIH untuk Tim Petugas Haji Daerah dan jemaah haji reguler.Kedua, menambah fasilitas makan sebanyak 50 kali terutama menjelang wukuf di Arafah untuk menjaga stamina jemaah, yang pada tahun sebelumnya hanya 40 kali. Bahan makanan menggunakan produk Indonesia berupa beras, daging, sayursayuran, ikan, bumbu dll.Ketiga, menempatkan jemaah pada hotel standar bintang tiga dengan memperhatikan ketersediaan air minum, tempat mencuci, ruang kesehatan dan setiap kamar kapasitasnya tidak lebih dari 4 orang. Keempat, menyediakan akomodasi hotel di Makkah yang tersebar di Jarwal, Misfalah, Rei Bakhsy, Mahbas Jin, Aziziah, Raudlah, dan Syisyah. Sedangkan di Madinah akomodasi hotel berada di kawasan Markaziyah. Kelima, meningkatkan kualitas dan frekuensi bus shalawat yang membawa jemaah dari hotel ke Masjidil Haram.Keenam, meningkatkan kualitas tenda dan AC di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.Ketujuh, Menyediakan kuota haji khusus bagi jemaah lansia yaitu usia paling rendah 95 tahun dengan masa tunggu 3 tahun atau terdaftar 26 Juni 2017, usia 85-95 tahun dengan masa tunggu 5 tahun, dan usia 65-85 dengan masa tunggu 10 tahun.Berkaitan dengan penyelenggaraan haji tahun 2020, Kementerian Agama RI menugaskan Tim Layanan Haji Arab Saudi yang dibagi dalam 3 kelompok yaitu Tim Layanan Akomodasi berangkat pada tanggal 9 Februari 2020 akan bertugas selama 60 hari untuk menyiapkan hotel bagi jamaah haji, Tim Layanan Katering berangkat pada tanggal 15 Februari 2020 akan bertugas selama 58 hari untuk memastikan persiapan katering, serta Tim Layanan Transportasi berangkat pada tanggal 1 Maret 2020 akan bertugas selama 38 hari untuk memastikan ketersediaan transportasi bus antar kota perhajian (Madinah-MakkahJeddah) dan menyiapkan layanan bus shalawat. Selain itu Pemerintah Indonesia menetapkan 4 maskapai sebagai operator penerbangan haji yaitu Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Flynas, yang pada tahun sebelumnya hanya 2 maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi indikator pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Selanjutnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 akan dilakukan pengawasan oleh DPR RI sesuai dengan fungsi pengawasan Dewan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah. lSuasana Rapat Komisi VIII DPR RI. Foto : Andri/ManTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 61 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 61LIPUTAN KHUSUS
62 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 62 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020DAPIL“Mengisi kegiatan reses masa sidang saya memilih untuk ke dapil saya untuk menyerap aspirasi masyarakat di sana serta memperjuangkan programprogram percepatan pembangunan infrastruktur di sana,” paparnya.Anggota Komisi V DPR RI ini berkomitmen untuk memperjuangkan programprogram infrastruktur bidang pertanian kepada Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), termasuk irigasi desa atau irigasi primer. Pasalnya, Banjar merupakan salah satu kabupaten dengan luas wilayah dan penduduk terbanyak yang juga merupakan salah satu lumbung pangan di Kalimantan Selatan.“Selain itu juga, kami (Komisi V DPR RI) akan membantu desa-desa di wilayah pertanian untuk meningkatkan infratruktur pedesaannya, seperti jalan usaha tani dan lain-lainnya,” jelas Rifqi.Untuk diketahui, Kabupaten Banjar merupakan lumbung pangan dengan hasil surplus yang selama ini selalu mengirim ketersediaan beras ke beberapa wilayah di Kalsel, bahkan Nasional. Dengan demikian, lumbung pangan masyarakat merupakan program Pemerintah dalam menerapkan sistem ketahanan pangan.“Khusus Kabupaten Banjar di sana itu merupakan penghasil beras ke beberapa wilayah di Kalsel bahkan juga seluruh Indonesia untuk itu lumbung pangan adalah program pemerintah dalam memantapkan system ketahanan pangan,” kata Rifqi.Terkait permasalahan irigasi di Banjar yang saat ini pemanfaatannya digunakan untuk perikanan, seperti kolam-kolam ikan, politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki program pengembangan berbasis irigasi desa yang anggarannya berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Irigasi tersier dan irigasi desa yang dilakukan Kementrian PUPR itu melalui program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).Dalam pertemuan terungkap bahwa saluran-saluran tersier yang terbagi ke lahan-lahan petani masih sangat terbatas, sehingga seringkali petani tidak mendapatkan air dikarenakan 70 hingga 80 persen air digunakan untuk perikanan.“Tahun ini akan ada ribuan titik yang akan kita benahi di Kalsel maupun di seluruh Indonesia. Dimana kita juga akan berkontribusi pada peningkatan pertanian, terlebih dalam membenahi lebih kurang 65 irigasi di tingkat desa di Kalsel,” ungkap legislator dapil Kalsel I ini. l tn/esRifqinizamy Karsayuda:Perjuangkan Aspirasi KonstituenMengisi masa-masa reses sidang Rifqinizamy Karsayuda Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI memilih mengunjungi Daerah Pemilihannya (DAPIL) di Kalimantan Selatan dengan tujuan menyerap aspirasi dan memperjuangkan program-program pembangunan infrastruktur daerah.Anggota DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat meninjau pembangunan di dapilnya. Foto: Ist
Dia mengungkapkan, pada kunjungan dapil di masa reses tidak semata-mata untuk mengawasi kinerja mitra Komisi III, tapi titik tekannya lebih pada silaturrahmi dan mendengar saran serta masukan dari para penegak hukum di wilayah Provinsi Banten. “Ini adalah kunjungan kerja reses pribadi-pribadi Anggota Dewan asal daerah pemilihan Provinsi Banten, jadi lebih pada ingin mendengar wajah penegak hukum dan bagaimana upaya dalam menangani kriminalitas di provinsi ini. Karena sebagai wakil masyarakat Banten, tentunya koordinasi dan komunikasi aparat dengan kami yang ada mewakili masyarakat Banten harusnya kan nyambung,” papar Desmond di Aula Serbaguna Mapolda Banten, awal Maret 2020.Dia menyampaikan, kinerja para mitra Komisi III di Provinsi Banten harus mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi III. “Itu adalah bagian yang harus disupport oleh Anggota Dewan, posisi inilah tujuan kami, hari ini reses di Banten secara bersama-sama, ini bukan rapat dalam konteks pengawasan, ini adalah silaturrahmi. Ingin melihat bagaimana peran Kepolisian Daerah dalam rangka menangani persoalan-persoalan daerah, baik wajah penegakan hukum, maupun wajah kriminalitas,” jelas Desmond.Tak hanya Kepolisian, dalam acara koordinasi dan silaturrahmi ini juga melibatkan Kejaksaan Tinggi, serta Kakanwil Hukum dan HAM. “Begitu juga dengan Kakanwil Hukum dan HAM, kami ingin melihat isi kriminal yang ada di setiap lapas dan klasifikasinya,” ujar Politisi dari Fraksi Partai Gerindra. Dalam kegiatan ini Desmond juga didampingi oleh Anggota Komisi III yang lainnya, Marinus Gea, Ichsan Soelistio, Adde Rosi Khoirunnisa dan Rano Al Fath.Sementara itu Kapolda Banten menyambutnya dengan baik, dia menyampaikan, “kami senang dan mengapresiasi kunjungan silaturrahmi ini, bersama unsur penegak hukum di wilayah Provinsi Banten, guna mendapatkan masukan saran serta serta mendengar kendalakendala kami dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang tantunya perlu support dari mitra kerja yaitu Anggota Komisi III DPR RI, yang insyaAllah menjadi penyemangat kami semua,” paparnya. l eko/esTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 63 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 63DAPILDesmond Junaidi Mahesa:Jalin Koordinasi Para Aparat Penegak Hukum di BantenAnggota DPR RI Desmond Junaidi Mahesa memanfaatkan masa reses di daerah pemilihannya Provinsi Banten untuk menjalin koordinasi dan komunikasi dengan para aparat penegak hukum.Anggota DPR RI Desmond J. Mahesa bersama Anggota DPR RI dapil Banten foto bersama Jajaran Polda Banten. Foto: Ist
Bagi, Lativa biasa Saniatul Lativa Sukandar disapa, sejatinya sebagai seorang wakil rakyat Ia tidak membatasi diri dalam menyerap aspirasi, kapanpun masyarakat membutuhkan Ia siap membantu. Ia menyakini silaturami serta penyerapan aspirasi akan membawa manfaat yang luas khususnya bagi daerah pemilihannya di Jambi, yang meliputi Kabupaten Batang Hari, Kab. Bungo, Kab Kerinci, Kab Merangin, Kab Muaro Jambi, Kab. Sarolangun, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tebo, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Terkait dengan tugasnya di Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah Kesehatan dan Ketenagakerjaan, reses kali ini, Lativa mengawalinya perjalannya dengan melakukan diskusi bersama Gubernur Provinsi Jambi, Fachrori Umar. Dalam pertemuan tersebut, legislator fraksi partai Golkar itu mengatakan, akan mengupayakan pembangunan sembilan titik Balai Latihan Kerja (BLK) Mandiri di kabupaten dan Kota untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang persentasenya meningkat, dari 3,86 persen (2018) menjadi 4.19 persen (2019). Lativa menyampaikan, selain permasalahan TPT yang meningkat, ia mendapat laporan dari Gubernur Jambi terkait tingginya angka prevelensi stunting pada tahun 2018. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, ada 30,1 Balita stunting di Prov. Jambi. “Saya akan memperjuangkan sektor ketenagakerjaan dan kesehatan. Untuk itu, saya berharap pemerintah derah dapat bekerja sama dan bersinergi dalam menuntaskan permasalahan ini,” ungkap Lativa, seraya mengatakan akan memperjuangkan DAK. Selain berdiskusi dengan pengambil keputusan di daerah, Lativa juga turut melakukan pelatihan tentang 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesehateraan Keluarga (PKK). Melalui pelatihan itu, Lativa berharap masyarakat meyadari pentingnya 10 Program Pokok itu. “Pelatihan 10 Program Pokok PKK ini penting untuk menumbuhkan kesadaran masayarakat akan pentingnya menjaga kesehatan (salah satu dari 10 Program). Mengingat, saat ini, Indonesia sedang dilanda pandemi virus Corona (Covid-19). Untuk memutus penyebaran Covid-19 masyarakat harus melakukan langkah kesiapsiagaan salah satunya menjaga kesehatan,” jelasnya. Usai melakukan pelatihan, pihaknya melakukan peninjauan ke Jembatan Gantung yang menghubungkan Desa Giriwinangun dan Desa Sepakat Bersatu di Kecamatan Rimbo Ilir. “Dengan adanya jembatan gantung ini, saya berharap dapat menjadi wadah untuk menjaga konektifitas dalam bekerja dan berinteraksi sehingga mampu meningkatkan kinerja masyarakat dan mendorong perekonomian,” tutupnya. l rnm/esReses merupakan masa dimana seorang anggota legislatif kembali ke masyarakat dan konstituennya untuk menyerap aspirasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap program pemerintah yang ada di daerah.Anggota DPR RI Saniatul Lativa Sukandar foto bersama di atas jembatan gantung Rimbo Ilir III. Foto: Ist64 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 64 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020DAPILSaniatul Lativa Sukandar:Pentingnya 10 Program Pokok PKK
Sejumlah hal disampaikan Haruna saat menemui konstituennya di Sekretariat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Gowa yang berlokasi di Jalan Malino, Kab. Gowa.Haruna mengatakan, Anggota DPR RI Haruna saat menemani konstituennya di Malino, Gowa. Foto: IstHaruna:Reses, Momentum Dekatkan Legislator dengan KonstituenAnggota Komisi IX DPR RI Haruna menyampaikan sejumlah pesan kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja di dapil ketika reses di Kabupaten Gowa, pada Sabtu (14/3/2020).siap menampung aspirasi konstituennya di wilayah Kabupaten Gowa. Dia berjanji akan memperjuangkan pendidikan, ketenagakerjaan dan keagamaan di daerah selatan Sulsel, khususnya di Gowa.“InsyaAllah akan kami perjuangkan pendidikan, keagamaan dan ketenagakerjaan di wilayah Selatan ini,” kata Haruna, dihadapan konstituennya, di Kecamatan Somba Opu.Dalam reses kali ini, Haruna juga memberikan bantuan sebanyak 100 buah kursi kepada DPC PKB Gowa. Bantuan itu mendapat apresiasi dari pengurus dan Kader DPC PKB Gowa. Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel ini diterima oleh Ketua DPC PKB Gowa, Abd Hafid Latif serta anggota DPRD Gowa, Haniah Hafid. Ketua DPC PKB Gowa, Hafid Latif menyampaikan terima kasihnya kepada Haruna atas bantuan kursinya kepada DPC PKB Gowa. “Saya berterima kasih atas bantuan kursi. Ini sangat membantu para pengurus dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian,” tutur Hafid. l hsTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 65 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 65DAPILINSYAALLAH AKAN KAMI PERJUANGKAN PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH SELATAN INI
Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI, Zuristyo menjembatani saluran Social Corporate Responsibility (CSR) dari PT Timah kepada konstituennya. Karena memang CSR dari perusahaan sudah selayaknya disalurkan tepat sasaran agar masyarakat sekitar perusahaan turut merasakan manfaatnya.Bertempat di Kantor Astrada, Bangka Belitung (Babel), Zuristyo menyerahkan langsung bantuan kepada konstituennya. Ia mengatakan, memang sudah menjadi kewajibannya sebagai Anggota DPR RI untuk menampung dan memperjuangkan apsirasi masyarakat atau dengan kata lain menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat Bangka Belitung.“Saya mendapat informasi tentang kebutuhan masyarakat ini ketika reses dan saat kunjungan di dapil. Diketahui mereka butuh bantuan sarana air bersih, untuk itu kita dorong kepada BUMN dalam hal ini PT Timah dan pihak-pihak terkait, untuk segera menyalurkan dana CSR-nya kepada masyarakat,” kata Zuristyo.Hendri, salah satu warga yang menerima bantuan secara simbolis mengatakan, bantuan pengadaan sarana air bersih yang bersumber dari dana CSR PT Timah akan sangat berarti bagi masyarakat. Dana bantuan ini menurut Hendri akan dibuatkan sumur bor. “Alhamdulillah kami sangat terbantukan,” ucap Hendri yang mewakili warga desa Simpang Perlang, Babel.Selain kepada warga yang membutuhkan sarana air besih, CSR PT Timah juga diarahkan Zuristyo untuk disalurkan pada pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren Miftahussalam Penagan, TPA Baitul Muttaqin Muntok. “Alhamdulillah. tadinya anak-anak kami belajar TPA menumpang di masjid, sekarang bisa untuk bangun gedung sendiri. Semoga segera selesai,” ujar Marjono, salah seorang pengurus TPA Baitul Muttaqin Desa Belo Laut, Muntok, Bangka Barat.Adapun jumlah bantuan yang dikucurkan oleh PT Timah Tbk yang dijembatani oleh politisi Fraksi Partai Nasdem itu untuk kebutuhan warga tiga lokasi di Bangka, Bateng, dan Babar senilai Rp 550 juta. Ia berharap, melalui kucuran dana CSR dari PT Timah ini, dapat dimanfaatkan dengan bijak untuk kesejahteraan masyarakat. l esDi beberapa daerah di Indonesia, masyarakat masih ada yang kesulitan mengakses air bersih. Adapun Anggota DPR RI Zuristyo Firmadata memanfaatkan reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 dengan mengunjungi konstituennya yang tengah kesulitan akses air bersih.Anggota DPR RI Zuristyo Firmadata saat menyalurkan CSR PT Timah kepada masyarakat. Foto: Ist66 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 66 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020DAPILZuristyo Firmadata:Jembatani Saluran CSR PT Timah kepada Masyarakat
Saat bertatap muka, ada warga yang meminta bantuan untuk berdirinya Perpustakaan Desa. Ternyata, proposal terkait Pembangunan Perpustakaan Desa, telah dibuat Kepala Desa, sehingga proposal tersebut langsung diserahkan kepada Sakinah Aljufri. Sebagai anggota Komisi X, yang salah satunya membidangi masalah pariwisata, Sakinah mendorong agar ekonomi kreatif dihidupkan serta dikembangkan di lingkungan wisata.“Dan di sini, Desa Sakita, adalah salah satu termasuk destinasi wisata di Kabupaten Morowali. Makanya saya berharap, kedepannya ada banyak kegiatan terkait pengembangan ekonomi kreatif di tempat ini,” ungkap Sakinah.Ada banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang hadir. Beberapa aspirasi langsung dieksekusi oleh Sakinah. Diantaranya, pengadaan buku iqro, Al-Quran, dan alat peraga TPA. Selain itu, Sakinah memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa kepada salah satu warga yang berprestasi dari keluarga pra sejahtera untuk melanjutkan studi hingga ke jenjang strata dua.Sebelumnya, Sakinah juga menyerahkan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Tahun 2019 kepada tujuh mahasiswa Universitas Tadulako (Untad).Tujuh penerima PPA itu adalah Muhammad Hasan Novel dari Fakultas Ekonomi, Moh. Sahril, Abdul Rahman, Nilma, Arfan, Chaerul Umawan, dan Gunardi Prayoga, masing-masing dari Jurusan Bahasa Inggris, FKIP.“Alhamdulillah saya di Komisi X akan berusaha semaksimal mungkin mencari apakah masih ada program beasiswa yang bisa kita dapatkan. Tentunya untuk 2020 itu sudah habis karena sudah ada jatah belumnya. Jadi kita bisa dapat di 2021, itu jatah di setiap anggota di Komisi X. Saya dekati PKS mungkin masih ada sisa-sisa, Alhamdulillah saya dapat tujuh,” ujarnya, sesaat sebelum menyerahkan beasiswa secara simbolis, di ruang kerja Rektor Untad.Menurutnya, hal itu merupakan langkah awal sebagai bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi di Sulteng. Ke depan, kata dia, dirinya akan berupaya semaksimal mungkin membuka langkah yang lebih besar. l esDalam rangkaian perjalanan reses kali ini, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Sakinah Aljufri mengunjungi Kabupaten Morowali dan Tojo Una- Una (Touna). Di Kabupaten Morowali, Sakinah yang duduk di Komisi X tersebut, berkunjung dan mengadakan audiensi dengan warga di Desa Sakita, Kecamatan Bungku Tengah, baru – baru ini.Sakinah Aljufri:Serahkan Bantuan Beasiswa, Dorong Ekonomi KreatifAnggota DPR RI Sakinah Aljufri menyerahkan beasiswa kepada alumni MI Alkhairat Sakita. Foto: IstTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 67 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 67DAPIL
“Petani dapat mengajukan pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga selain hasil panen, petani juga bisa mendapat penghasilan sampingan dari usaha home industry, dengan memanfaatkan pinjaman lunak KUR,” jelas Marwan yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN ) DPR RI itu saat menjadi narasumber roadshow sosialisasi pengembangan usaha melalui KUR yang diselenggarakan Bank Mandiri, di Aula Kecamatan Abung Barat, pertengahan Februari 2020 lalu.Menurut politisi Partai Demokrat itu, Pemerintah Pusat menggelontorkan dana sebesar Rp 190 triliun di tahun 2020 ini untuk program KUR, namun berdasarkan data yang ada, penyerapan dana belum merata. Namun berdasarkan data yang ada, penyerapan dana belum merata. Berdasar data yang ia terima, hampir 50 persen dana KUR terserap di Pulau Jawa, sedangkan Sumatera hanya 18 persen saja, dan untuk Lampung masih kurang dari 8 persen. “Itu alasan mengapa saya mensosialisasikan kredit lunak KUR, agar masyarakat dapat memanfaatkan sertifikat tanah sebagai agunan, sehingga petani bisa memiliki usaha sampingan, dengan begitu kesenjangan ekonomi bisa teratas,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung II itu yang meliputi Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji itu.Dalam kesempatan yang sama, Kepala cabang Bank Mandiri Kecamatan Bukit Kemuning Sugeng juga mengajak masyarakat untuk berlomba-lomba memanfaatkan pinjaman KUR. Adapun klasifikasinya kami bagi menjadi 3 bagian. Pertama, usaha mikro dengan plafon maksimal Rp 50 juta tenor 1 tahun, agunan Sertifikat Hak Milik (SHM).Kedua, usaha kecil dengan plafon sampai Rp 200 juta tenor 1 tahun, dengan agunan SHM/SHGU/SHGB. Dan yang ketiga pelayanan jasa TKI dengan palfon maksimal Rp 25 juta, tanpa agunan tambahan, tenor 1 tahun atau sesuai kontrak kerja di negara tujuan. l sf/esMarwan Cik Asan:Ajak Warga Abung Barat Buka Usaha Melalui KURAnggota DPR RI Marwan Cik Asan mengajak masyarakat yang ada Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung agar dapat memanfaatkan program Pemerintah di bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).Anggota DPR RI Marwan Cik Asan saat sosialisasi pengembangan usaha melalui KUR. Foto: Ist68 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 68 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020DAPIL
Resmi enam bulan sejak diambil sumpah menjadi Anggota Dewan Periode 2019-2024, Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi sukses gelar agenda reses yang dihadiri hampir ribuan masyarakat perwakilan dari empat dapil seKabupaten Solok di Aula Pertemuan Objek Wisata Bukit Chinangkiek Singkarak, Solok, Sumatera Barat, pada medio Maret.Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut mengaku lega telah berhasil menunjukkan kerja nyata dari reses pertamanya guna menghimpun, menampung sekaligus menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam waktu singkat, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat dapilnya. Ia mengaku telah berhasil memberikan jawaban, melalui program-program strategis yang berpihak untuk kepentingan warga di Kabupaten Solok.“Alhamdulillah, hari ini kembali saya hadir di tengah-tengah masyarakat Kab. Solok. Kali ini reses kedua saya, sejak enam bulan saya diambil sumpah, sedikit lega hari ini saya berhasil pulang ke Solok, dan akan menjawab hasil dari reses pertama dengan program-program kerja nyata untuk Kabupaten Solok,” ungkap perempuan kelahiran Kota Padang tersebut.Dari beberapa bidang yang digelutinya di Komisi V DPR RI Tahun 2020 ini, Athari menyebutkan bahwa dirinya berhasil menjalankan sejumlah program kerja, diantaranya Program Bedah Rumah untuk Kabupaten Solok, Program Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) untuk irigasi pertanian, Proyek Pisew untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan di pemukiman di kecamatan, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), serta berhasil didapatkannya bantuan satu unit bus sekolah dari Kementerian Perhubungan bagi pemerintah daerah setempat.“Kedepannya saya akan terus berjuang, seperti halnya di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, banyak sekali program kerja yang akan kita usahakan untuk Kabupaten Solok guna mewujudkan Solok yang sejahtera, seperti program untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), program pelatihan keterampilan, termasuk program untuk sekolah. Pokoknya ditahun pertama ini saya akan prioritaskan Kabupaten Solok,” tegas Athari.Selain menyampaikan program kerja, pertemuan dengan suasana kekeluargaan ini juga di isi dengan tanya jawab dan penyampaian aspirasi dari masing-masing perwakilan nagari sebagai bekal perjuangan dirinya untuk esok kembali bekerja di Kantor Parlemen, Senayan, Jakarta. l alw/esAlhamdulillah, hari ini kembali saya hadir ditengah-tengah masyarakat Kab. Solok. Kali ini reses kedua saya, sejak enam bulan saya diambil sumpahAnggota DPR RI Athari Gauthi Ardi. Foto: IstTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 69 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 69DAPILAthari Gauthi Ardi:Kerja Nyata Anggota Dewan Baru Bagi Kabupaten Solok, Sumbar
“Ke depan kita harap desa wisata yang kembangkan pemerintah daerah berbasis ekonomi kreatif, agar bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat setempat,” ujar Wartiah yang bertugas di Komisi XI DPR RI itu.Ia meminta pengelolaan desa wisata meningkatkan infrastruktur pendukung dan memiliki kekhasan tersendiri dan kreativitas sebagai daya tarik bagi wisatawan. “Desa wisata itu perlu menyiapkan kreasi-kreasi budaya dengan mengedepankan budaya lokal,” kata Wartiah.Wartiah mengungkapkan, pengembangan desa wisata perlu diberikan penguatan SDM bagi pengelola. Untuk itu ia berkomitmen untuk memperjuangkan pengembangan desa wisata ini dengan mitra di Komisi XI DPR RI.“Kami akan berjuang untuk bisa memberikan penguatan SDM bagi pengelola melalui pelatihanpelatihan atau yang lainnya. Pengembangan desa wisata ini bisa mengurangi angka pengangguran,” katanya.Tidak sampai pada pertemuan ini saja, nantinya ia menambahkan bahwa Komisi XI juga akan membantu ibu-ibu PKK yang ada di desa dan membuka forum resmi dalam pemberdayaan perempuan untuk penguatan ekonomi kreatif desa. \"Saya sekarang di Komisi XI yang berhubungan dengan keuangan dan perbankan yang turunannya seperti BAPPENAS, BPK, OJK, BI, MENKEU, LPS, BPS dan masih banyak mitra kerja yang saya gandeng,’’ tegasnya. Selanjutnya Wartiah akan mengundang kembali kepala-kepala desa yang hadir di acara tersebut untuk mengikuti sosialisasi dari mitra kerjanya yaitu BPK agar kepala desa paham dalam tata kelola keuangan desa. Ia pun juga menegaskan kepada kepala-kepala desa untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, satu-satunya kepala desa perempuan se-Lombok Barat menyampaikan keadaan Desa Sesaot yang dipimpinnya. Srikandi desa ini juga telah mengembangkan olah sampah tuntas terpadu atau dikenal dengan Osamdu untuk mengurangi sampah sampah yang berserekan di desa wisatanya serta memanfaatkan sampah sebagai pertambahan ekonomi desa. Hanya ia mengeluhkan sedikit kekurangan. “Kami hanya kekurangan kapasitas dalam pengolahannya, maka kami mohon untuk kesediaan ibu untuk membantu dalam bentuk apapun agar sampah bisa diminimalisir dengan cepat,” jelasnya. Wartiah dengan spontan merespon keinginan tersebut serta persoalan yang dihadapi masing-masing desa. Menurut Wartiah untuk isu sampah akan dikoordinasikan dengan mitra yang mengelola persampahan. Osamdu yang ada di Desa Sesaot akan dijadikan percontohan untuk nantinya dikembangkan dan digunakan di semua desa. l er/esWartiah:Dorong Pembangunan Desa Wisata Berbasis Ekonomi KreatifAnggota DPR RI Wartiah melangsungkan temu silaturrahim bersama Kepala Desa se-Lombok Barat dalam agenda Reses di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mendorong pemerintah Provinsi NTB mengembangkan desa wisata berbasis ekonomi kreatif, guna memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat setempat.Anggota DPR RI Wartiah saat bersilaturahmi dengan Kepala Desa se-Lombok Barat. Foto: Ist70 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 70 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020DAPIL
Seiring dengan perkembangan jaman yang begitu pesat banyak bisnis online yang menjadi pilihan utama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari membuat seorang pria bernama Nadiem Makarim memutar otaknya untuk mencoba-coba akan bisnis tersebut. Berawal dari kegemarannya dalam menggunakan jasa ojek setiap harinya membuat tergerak dalam memikirkan ide gemilang tersebut.“Pulang-pergi kantor selalu naik ojek tidak pernah naik taksi atau kendaraan pribadi bahkan setiap hari hampir lima kali. Karena berdasarkan pengalaman, pernah kecelakaan ketika naik taksi sebanyak dua kali kemudian naik kendaraan pribadi tiga kali bahkan motor pribadi juga sebanyak satu kali kecelakaan,” imbuh pria kelahiran 4 juli 1984 tersebut.Pada 2011, saat masih bekerja sebagai seorang pegawai, Nadiem perlahan merintis perusahaan startup yang diberi nama GO-JEK. Namun saat itu masih menggunakan sistem sederhana alias manual. Penumpang masih menggunakan manual melalui telepon dan kirim pesan via ponsel pintar atau smartphone.Nadiem mengakui idenya dalam membuat bisnis ojek online mulai tergerak ketika mengobrol dengan tukang ojek pribadinya saat itu ia sadar banyak waktu yang dihabiskan ketika ojek menunggu penumpang bukan itu saja dari sisi keamanannya antara penumpang dan jasa ojek juga menjadi taruhan, hal itulah yang menjadi pendorong pria lulusan Harvard Business Schooltersebut untuk membuat suatu aplikasi yang dapat memudahkan satu sama lainnya.“Seringnya bepergian dengan tukang ojek membuat saya berpikir mulai dari waktu yang dibutuhkan untuk menunggu penumpang bukan itu saja sisi kemanannya juga menjadi perhatian tidak ada yang menjamin pengendara maupun penumpangnya dapat aman untuk itu membuat saya tergerak untuk memulai bisnis ojek onlinetersebut,” imbuhnya.Tiga tahun kemudian, dia memutuskan keluar dari perusahaannya. Padahal saat itu jabatan Nadiem cukup strategis, sebagai direktur e-commerce. Dalam perjalanan, driver GOJEK di lapangan sempat ada gesekan dengan ojek lokal atau dikenal dengan ojek pangkalan. Mereka merasa kehadiran GO-JEK mengurangi pendapatan mereka.“Pada awalnya saya akui ada kesulitan karena banyak tukang ojek tradisional yang mangkal itu merasa terganggu dengan adanya GO-JEK ini mereka merasa tersaingi bahkan sering kali terjadi baku hantam yang tidak terhindarkan, namun itu semua saat ini sudah dapat dikendalikan karena kita membuka lowongan yang besar untuk ojekojek sehingga mereka dapat saling membantu satu sama lainnya,” papar Nadiem.Kini, sudah lebih dari 10 ribu driver yang tergabung dalam GoJek. Pertumbuhan 10 ribu mitra GOJEK sangat cepat. Padahal di awal Januari 2015 saja, mitra Sopir ojek masih 1.000. Aplikasi mobile Go-Jek juga sudah diunduh sebanyak 400 ribu bahkan lebih.Seiring dengan keberhasilannya dalam mendirikan dan memimpin perusahaan GO-JEK yang membawahi ribuan pengguna motor hingga dipercaya masyarakat dalam kegiatan aktifitas seharihari membuatnya dipercaya untuk mengisis salah satu bangku pimpinan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak tanggung-tanggung ia dipercayakan langsung sebagai Menteri pada kabinet Presiden Jokowi periode 2019-2024. l tn/esNadiem Makarim:Bermula dari Gemar Naik OjekOjek merupakan alat transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bagaimana tidak, dengan ojek semua dapat dimudahkan salah satunya adalah menghemat banyak waktu untuk menuju tempat yang diinginkan.Nadiem Makarim. Foto: Soe/MANTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 71 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 71TOKOH
Ilmu pengetahuan dalam arti luas tidak hanya berkutat pada literasi teks saja tapi pada konteks seni dan budaya yang mengandung makna. Kini Perpustakaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI perlahan tapi pasti telah menjalankan fungsi tersebut.Di awal Maret ini, secara apik dan tertata, Perpustakaan DPR RI menyelenggarakan talkshow dengan tema “Kesenian dalam Pembentukan Karakter Bangsa”, dan workshop “Tari Bali” dan “Unjuk Pentas”. Tak tanggung-tanggung panitia acara menghadirkan seniman kondang dari Bali I Ketut Wana. Dia merupakan pendiri Sanggar Tari Wira Kencana, dan telah mengajar Tari Bali kepada lebih dari 750 orang Warga Negara Jepang. Bahkan dia beberapa kali telah mengharumkan nama Indonesia dengan membawa misi kebudayaan ke luar negeri seperti, Filipina, Taiwan, Singapura, Thailand, dan Jepang.Saat bercakap-cakap tentang tari dia menjelaskan, bahwa gerak tari banyak yang mengandung arti yang disebut representasional, tapi ada juga gerak tari murni yang hanya sebagai penghias estetika belaka. Gerak tari yang mengandung arti atau maknawi merupakan gerak yang telah diubah menjadi gerak indah yang bermakna dalam pengolahannya mengandung suatu pengertian atau maksud tertentu, di samping keindahannya.Gerak maknawi disebut juga gerak Gesture yang bersifat menirukan atau imitatif dan mimitif. Imitatif adalah gerak peniruan dari binatang dan alam. Sedangkan mimitif adalah gerak peniruan dari gerak-gerik manusia. Misalkan memeragakan tari berperang.Sedangkan gerak murni adalah gerakan yang tidak memiliki arti dan bertujuan untuk memperindah tarian. Gerak murni digarap untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Dalam pengolahannya tidak Gerak Tari Mengandung MaknawiIbarat mata air yang memberikan kehidupan kepada makhluk, perpustakaan idealnya harus mampu menjalankan fungsi bak mata air kehidupan, yang memberikan sumber ilmu pengetahuan untuk pedoman hidup.I Ketut Wana saat memperagakan salah satu gerakan tari bersama peserta workshop Tari Bali. Foto : Naifuroji/MAN72 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 72 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020PERNIK
mempertimbangkan suatu pengertian tertentu, yang dipentingkan faktor keindahan gerak saja.Saat memeragakan tari, I Ketut Wana mengajak para hadirin untuk berpartisipasi aktif melakukan gerak tari di atas panggung. Bersama para hadirin dia memeragakan tari condong, menurutnya tarian ini bagian dari Tari Legong, yaitu tari klasik putri, menceritakan kisah percintaan antara Prabu Lasem dan Putri Rangkesari dari Kerajaan Daha sekitar abad ke-12 Masehi.“Dahulu kala Tari Legong Keraton ditarikan untuk para raja, sebagai hiburan di istana kerajaan, dan belakangan baru dipublikasikan. Yang saya tahu dari guru-guru saya tari ini memakan durasi hampir tiga jam lamanya. Setelah bisa ditarikan di publik, itu dipotong, dengan tidak mengurangi keasliannya atau pakem-pakemnya. Alur ceritanya bisa dinikmati, dan sekarang menjadi 30 menit, setelah itu dikurangi lagi menjadi 24 menit. Ini yang sering dipentaskan. Di akhir ada adegan peperangan antara garuda dengan Prabu Lasem,” ungkapnya.Ada banyak macam Tari Bali yang menjadi khazanah kekayaan seni dan budaya nusantara. Tari Puspa Mekar, ini tarian selamat datang atau tarian penyambutan dengan kombinasi gerak yang dinamis diiringi alunan gamelan pelegongan. Tari Cilinaya, adalah tarian yang melukiskan kecantikan Dewi Sri sebagai perlambang Dewi Kemakmuran atau Dewi Padi, diibaratkan sebagai Boneka Cile yang menari-nari dalam gerakan yang sangat indah.Tari Oleg Tamulilingan, merupakan tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang jantan dan betina yang sedang memadu kasih di taman bunga. Tari Legong Kuntul, adalah tarian yang mengisahkan sepasang burung Kuntul yang asyik bercengkerama, sebagaimana mereka melakukan kebiasaannya sehari-hari dalam mencari makan, terbang dan bermain-main.Tari Puspanjali, merupakan tarian ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemurahanNya dalam memberikan kedamaian di dunia. Tari Siwa Nata Raja, sebuah tarian yang mengisahkan Dewa Siwa sebagai raja dari semua penari, saat mengubah dirinya menjadi penari hebat dalam berbagai karakter, dan masih banyak lagi tarian yang lainnya.Di lain pihak, Kepala Bidang Perpustakaan Setjen dan BK DPR RI Elvira Dianti dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa Perpustakaan DPR RI ingin membangun nuansa baru yang tak saja memberikan ruang membaca dan riset yang sebenarnya sudah sangat umum dilakukan di perpustakaan manapun. Sehingga perlu ada nuansa baru bagi Perpustakaan DPR RI agar bisa lebih menarik minat bagi masyarakat untuk berkunjung.“Perpustakaan DPR ini selain mengadakan redesain juga memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun, untuk itu kita lakukan berbagai kegiatan, Kita sudah bangun ruang teater, diskusi, lounge, ruang riset dan kami perlu sosialisasi dan lakukan kegiatan agar perpustakaan ini dikenal masyarakat luas dan dimanfaatkan masyarakat,” tutur Elvira saat memberikan sambutan di kegiatan workshop dan talkshowTari Bali di Ruang Perpustakaan DPR RI.Elvira juga menuturkan bahwa nuansa perpustakaan yang lebih modern perlu didukung dengan kegiatan yang menunjang kompetensi banyak orang, sehingga nuansa baru tercipta dan tidak membuat orang bosan datang ke perpustakaan. “Kami bermaksud menciptakan nuansa baru di perpustakaan. Sekarang kita berbenah bahwa selain kita bisa membaca buku, perpustakaan juga bermanfaat bagi hal lain seperti menyalurkan passion, kreatifitas, sharing knowledge tentang berbagai hal yang disukai banyak orang,” terangnya. l eko/esPeserta workshop dan talkshow Tari Bali foto bersama di Ruang Perpustakaan DPR RI. Foto : Naifuroji/MANTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 73 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 73PERNIK
Coronavirus adalah nama sebuah keluarga besar virus. Coronavirus Disease 2019, atau COVID-19, adalah sebuah penyakit baru yang disebabkan oleh salah satu virus dari golongan tersebut, yang dinamakan virus Sars-CoV-2. BAGAIMANA CARA PENULARANNYA?Virus ini dapat ditularkan secara langsung melalui tetesan (droplet) yang keluar saat batuk atau bersin. Penularan juga terjadi secara tidak langsung, misalnya saat seseorang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata.SEPERTI APA TANDA DAN GEJALANYA?Tanda dan gejala COVID-19 cukup beragam, yaitu demam (suhu di atas 38oc), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, rasa lelah, Menghadapi Corona, Si Musuh KasatmataBerbagai negara melakukan lockdown, sekolah dan kantor ditutup, fasilitas kesehatan mulai kewalahan, dan ribuan nyawa melayang semenjak pandemi virus corona menyerang seluruh dunia. Sebenarnya, sebahaya apa virus ini dan bagaimana caranya melindungi diri?dan sesak napas. Banyak juga yang mengeluhkan sakit kepala, mual, dan diare. Biasanya, gejala muncul sekitar 2-14 hari setelah terinfeksi virus. Sumber gambar: https://www.medicalnewstoday.com/articles/168266SIAPA SAJA YANG BISA TERKENA COVID-19?Semua orang, termasuk Anda yang muda dan sehat! Berita baiknya, jika Anda muda dan sehat dan tidak memiliki penyakit lain, gejala yang muncul biasanya ringan atau tidak ada gejala sama sekali. Kemungkinan besar, tubuh Anda dapat melawan virus tersebut. Berita buruknya, Anda bisa menjadi pembawa dan menularkan penyakit kepada orang lain, termasuk golongan yang rentan mengalami gejala berat.SIAPA YANG BERISIKO MENGALAMI GEJALA COVID-19 YANG BERAT?Orang-orang di atas 60 tahun dan orang-orang dengan penyakit jantung, penyakit paru, penyakit ginjal, darah tinggi, diabetes, kanker, dan obesitas, memiliki risiko tinggi mengalami gejala yang berat jika terinfeksi COVID-19, bahkan hingga kematian.APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN JIKA SAYA MEMILIKI GEJALA?Jika Anda mengalami demam dan/atau gejala pernapasan, ditambah adanya riwayat bepergian atau tinggal di wilayah dengan kasus positif COVID-19, atau pernah berada dalam satu ruangan atau melakukan kontak dekat dengan pasien positif COVID-19, Anda boleh memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan.Namun, jika tidak ada riwayat tersebut dan gejala dirasa masih ringan, sebaiknya konsumsi obat yang bisa dibeli bebas di apotek terlebih dahulu dan lakukan isolasi diri di rumah. Hindari datang ke IGD, kecuali mengalami gejala berat seperti sesak napas, demam yang sangat tinggi, sangat lemas, atau keluhan yang tak membaik setelah mengonsumsi obat. IGD adalah tempat yang sangat infeksius dan malah meningkatkan risiko infeksi.JIKA SAYA PERNAH BERADA DI WILAYAH POSITIF COVID-19 ATAU MELAKUKAN KONTAK, NAMUN TIDAK MENUNJUKKAN GEJALA APAPUN, APA YANG HARUS DILAKUKAN?Jika Anda tidak memiliki gejala, namun memiliki riwayat bepergian atau tinggal di daerah transmisi lokal COVID-19, atau melakukan Oleh: dr. Andi Marsa NadhiraDokter Umum di sebuah RS swasta di jakartaAlumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia74 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 74 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020KIAT SEHAT
kontak dekat dengan pasien positif COVID-19, Anda wajib melakukan isolasi diri di rumah selama 14 hari. Jika dalam 14 hari Anda mengalami gejala, maka segera hubungi 119 EXT 9 atau periksakan diri Anda ke RS rujukan COVID-19 di daerah Anda. JIKA SAYA TERINFEKSI COVID-19, APAKAH SAYA BISA SEMBUH?Sejauh ini, obat dan vaksin yang pasti untuk COVID-19 memang belum ada, namun terdapat berbagai obat yang diberikan untuk meringankan gejala dan menghambat perkembangan virus. Dengan perawatan dan pengawasan oleh tenaga medis, banyak pasien yang berhasil sembuh.APA YANG DAPAT SAYA LAKUKAN UNTUK MENGHADAPI COVID-19?Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19:• Lakukan social distancing untuk menekan laju penularan. Tetap di rumah, jauhi keramaian, dan hindari tempat umum. Jika harus pergi ke tempat umum, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. https://www.nytimes.com/2020/03/17/opinion/coronavirus-social-distancing-effect.html• Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Sabun dapat menghancurkan lapisan lemak yang membungkus virus corona.https://www.hamiltonhealthsciences.ca/share/properhand-washing/• Jika sabun dan air tidak tersedia, cuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan bahan dasar alkohol minimal 60%.• Gunakan masker bila demam atau batuk dan sedang berada di keramaian. Jangan lupa untuk menerapkan etika batuk.https://www.consumerreports.org/coronavirus/do-youneed-a-mask-to-prevent-coronavirus/• Bersihkan gagang pintu, handphone, remote, kunci, dan benda lain yang sering disentuh menggunakan cairan pembersih.• Sehabis bepergian dari luar rumah, segera mandi dan cuci baju yang dikenakan.• Konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, serta minum air putih yang cukup.• Konsumsi multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu vitamin yang direkomendasikan adalah vitamin C. Selain melalui suplemen, vitamin C bisa didapatkan dari sumber makanan, seperti jeruk, nanas, kiwi, manga, beri, tomat, bayam dan brokoli. http://theconversation.com/coronaviruswaktunya-membongkar-klaim-vitamin-cdapatmenyembuhkan-134130• Tidur selama 6-8 jam sehari untuk menjaga kondisi tubuh.• Lakukan olahraga ringan di rumah selama 150 menit per minggu, yang dapat dibagi menjadi beberapa sesi.• Tunda kunjungan ke RS jika tidak dalam kondisi gawat darurat, tidak hanya untuk gejala COVID-19, namun juga penyakit lainnya. • Hindari panic buying. Jangan menimbun hand sanitizer, alcohol swab, dan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan latex, karena benda-benda tersebut sangat dibutuhkan di fasilitas kesehatan.• Ikuti informasi terbaru dan panduan resmi terkait COVID-19.• Tetap waspada, namun jangan panik.Penyakit COVID-19 memang menakutkan, namun setiap orang dapat melakukan perannya masing-masing untuk membantu melawan virus ini. lTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 75 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 75KIAT SEHAT
76 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 76 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020WISATAHanya dua kilometer ke arah barat Pantai Losari saja kita bisa mendapatkan suguhan menarik ala pantaipantai timur Indonesia. Ya Pulau Samalona biasa disebut warga sekitar. Pulau ini menawarkan keindahan dan bersihnya hamparan pasir putih serta lautnya yang biru jernih juga keindahan terumbu karang yang bisa kita lihat secara jelas dari atas permukaan laut. Pulau Samalona merupakan sebuah pulau kecil di Selat Makassar, tepatnya di sebelah barat daya pantai barat Sulawesi Selatan. Secara administratif, pulau ini masih termasuk wilayahnya Kota Makassar lho. Namun untuk menuju destinasi cantik seluas dua hektar ini, Parletraveller memang masih wajib menggunakan moda transportasi laut. Dengan menggunakan perahu motor selama 30 menit, kalian sudah bisa segera berada di pulau. Untuk biaya perahu motor tersebut sebenarnya berada pada kisaran harga 500 ribu rupiah untuk satu rombongan. Namun, bagi kalian yang pandai menawar tentu harga perahu tersebut akan jauh lebihmurah ya. Perahu-perahu tersebut tidak sulit ditemukan kok. Hanya dengan menyusuri jalan hingga ke ujung pinggiran Pantai Losari, parletraveller akan menemukan dermaga di sana. Lalu lintas dermaga di sana juga selalu sibuk karena tidak hanya melayani wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau, tetapi juga melayani lalu lintas warga dan pedagang.Eksotisme Pulau Mungil di Selat MakassarApabila berkunjung ke Kota Makassar, kota ini akan menawarkan banyak varian destinasi wisata penyangga yang membuat takjub mata mulai dari Taman Nasional Bantimurung, Rammang-Rammang, hingga yang lebih jauh lagi Tana Toraja. Namun saat waktu berlibur yang singkat, kalian bisa mencoba wisata pantai di ujung Selat Makassar.
Ketika sudah tiba di sana, kalian juga tidak perlu bingung dengan masalah fasilitas kok. Karena warga di sana sudah banyak yang menjajakan fasilitas untuk wisatawan beraktivitas di laut. Mereka juga menyewakan penginapan-penginapan bagi wisatawan yang ingin beristirahat semalaman di pulau ini. Karena pulau ini menawarkan kebiruan air lautnya, maka begitu sampai hal pertama yang dibayangkan adalah menelusuri keindahan bawah lautnya. Tidak perlu pusing menyiapkan alat sendiri karena warga menjual alat-alat bagi wisatawan yang ingin snorkelling. Satu paket alat snorkelling disewakan dengan sangat murah, cukup membayar 50 ribu rupiah per orang, kita sudah bisa nyemplung di laut. Keindahan tersebut juga akan dibayar ketika kita menjumpai varian ikan-ikan kecil dengan corak yang beragam. Keindahan bawah laut Pulau Samalona ini juga telah menarik banyak wisatawan asing. Jadi jangan heran apabila kalian melihat warga asing sliweran di sekitar pulau.Bagi yang sekedar ingin bersantai di pinggir pantai, jangan khawatir karena di sana banyak saung-saung yang cukup lega dan tersusun rapi. Ada juga warga yang menjajakan makanan dan minuman sebagai teman untuk bersantai ria. Tapi jangan lupa untuk menjaga kebersihan pantai ini dengan tidak lupa membuang sampah pada tempatnya ya. Karena luas pulau ini yang hanya sekitar dua hektar, maka bagi wisatawan yang ingin berfoto ria mencari spot terbaik juga tidak perlu memakan waktu lama untuk menyisir pinggir pantai di Pulau Samalona ini. Tentu di sana banyak spot menarik yang memiliki karakter berbeda lho.Saran kami, kalian harus menunggu matahari terbenam di pulau ini, sebab hal inilah yang banyak ditunggu wisatawan yang berkunjung ke sana. Sunset di Pulau Samalona ini memang salah satu yang terbaik juga yang bisa kita dapatkan ketika berkunjung ke pulau tersebut. Tentunya apabila parletraveller beruntung mendapat cuaca yang sedang cerah. Jangan takut untuk mempertimbangkan menunggu sunset atau kembali ke Kota Makassar bagi parletraveller yang tidak ingin bermalam. Karena perahu bisa menunggu hingga jam setengah enam petang bagi wisatawan yang ingin menikmati sunset terlebih dahulu. Pulau Samalona merupakan kekayaan milik nusantara yang harus dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai promosi wisata yang sedang digencarkan justru semakin merusak kealamian pulau ini. Apalagi banyak yang percaya bahwa Pulau Samalona yang luasnya selalu menyusut dari tahun ke tahun ini diyakini akan tenggelam. l erTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 77 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 77WISATATraveller sedang menikmati Laut Samalona. Foto: ErlanggaLanskap Laut Samalona. Foto: Erlangga
“Yang harus langkah demi langkah kita optimis itulah yang membentuk saya, sehingga saya hobi bertani yang paling enak itu pada saat panen. Panen bersifat ekonomi, bisa bersifat relaksasi, tapi bisa juga bernilai untuk bersedekah terhadap sesama. Itu enaknya dalam bertani,” ungkap politisi Partai Demokrat itu kepada Parlementaria, baru-baru ini.Suhardi melakukan hobi bertani saat dirinya pulang ke daerah pemilihan. Saat masa reses, ia mengajak para petani di dapilnya untuk berdiskusi mengenai perkembangan pertanian, maupun kendala-kendala yang dihadapi petani. Termasuk diskusi masalah impor sejumlah pangan yang tidak dapat dipenuhi oleh dalam negeri, seperti bawang putih.“Apa yang bisa dibantu Pemerintah, kita share. Harapan saya, kita saling berbagi pengalaman dan saling mencontoh yang sukses dalam bertani. Kita tanya petani, apa kunci suksesnya. Petani tidak selamanya miskin. Petani profesional bisa mensejahterakan dirinya, dan mendidik anak-anaknya. Itu saya apresiasi,” imbuh legislator dapil Sulawesi Barat itu.Suhardi mengaku juga memiliki hobi menembak. Ia mengaku, awalnya hanya mencoba-coba hobi ini. Setelah beberapa kali mencoba, ia mengaku ketagihan. Melalui kegiatan menembak, dapat melatih fokus pada sasaran. Hal ini juga melatih fokus pada pekerjaan, sehingga profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota Dewan.“Saya bisa menyalurkan stres di lapangan tembak. Menembak adalah olahraga menengah ke atas. Jadi memang untuk menjadi profesional menembak, mulailah dari hal-hal kecil dulu. Siapapun bisa menekuni hobi ini sepanjang bisa menjalankan secara profesional dan tidak membahayakan orang. Saya punya senjata sendiri lengkap dengan izinnya seri SP,” imbuh Suhardi yang mengidolakan salah satu atlet tembak di Indonesia, Bambang Trihatmojo. l sf/esBertani, untuk Memahami Beratnya KehidupanAnggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka mengaku menyukai kegiatan bertani sejak kecil. Melalui kegiatan bertani, menurutnya dapat melatih kesabaran, dan menjadi momentum untuk bergaul dengan dengan orang-orang kecil. Sehingga dapat memahami beratnya kehidupan dan akhirnya bisa membentuk dirinya sebagai seorang politisi.Anggota DPR RI Suhardi Duka saat melihat bibit sawit di kebunnya.Suhardi Duka saat latihan menembak.78 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019 78 PARLEMENTARIA EDISI 183 TH. 2020HOBI
Pentingnya “Kerjanisasi” Tangani Banjir di Ibu KotaSuasana rapat kerja Komisi V DPR RI membahas banjir Jabodetabek. Foto : Runi/MANSaat itu, Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasarus menyatakan kekecewaannya karena tiga Gubernur tidak hadir dalam rapat penanganan banjir di Gedung DPR RI, Komplek Senayan, Jakarta. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.Dalam keterangannya kepada wartawan, Lasarus menyinggung soal metode penanganan banjir di Jakarta yang menjadi program Gubernur Anies yang menjadi perdebatan, yakni naturalisasi sungai.Konsep ini memang berbeda dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yaitu normalisasi untuk tujuan yang sama yaitu mengembalikan lebar sungai di Jakarta dalam mencegah dan mengatasi banjir.Menurut Lasarus, daripada mengusungkan perbedaan konsep, lebih baik bersama-sama bahu membahu menunjukkan kinerja dalam menangani banjir. “Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan naturalisasi dan normalisasi. Tapi kami pingin dengar, apa sih ‘kerjanisasi’ yang akan kita dilakukan dalam menangani banjir,” kata Lasarus.Lasarus meminta agar Pemerintah DKI segera menyelesaikan pembebasan lahan di beberapa titik sungai. Mengingat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus menunggu proses pembebasan lahan demi bisa menyelesaikan normalisasi Ciliwung yang baru berjalan 16 km dari total 33 km.“Kalau tidak dibebaskan, Pak Menteri tidak kerja. Jadi berdebat di sini perkaranya tidak normalisasi atau naturalisasi, tapi tidak ada kerjanisasi,” imbuh Lasarus. l ann/esDi tengah permasalahan banjir DKI Jakarta dan sekitarnya, konsep naturalisasi dan normalisasi sungai menjadi perdebatan publik akhir-akhir ini. Namun, diantara kedua konsep tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyakini ‘kerjanisasilah’ yang terpenting untuk meminimalisasi banjir yang kerap kali mengepung Ibu Kota.DARIPADA MENGUSUNGKAN PERBEDAAN KONSEP, LEBIH BAIK BERSAMA-SAMA BAHU MEMBAHU MENUNJUKKAN KINERJA DALAM MENANGANI BANJIRTH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 79 TH. 2020 EDISI 183 PARLEMENTARIA 79POJOK PARLE