MAJALAH 242

2 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025DAFTAR ISIPENGAWAS UMUMPimpinan DPR RIKETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)WAKIL PENGARAHSuprihartini S.IP., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)PIMPINAN PELAKSANADr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)PIMPINAN REDAKSIM. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)WAKIL PIMPINAN REDAKSIRizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website) Zoel Arief Iskandar, S.IKom, M.A. (Kasubag Analis Media) Wiryawan Narendro Putro, S.Sos, M.A. (Kasubag Media Sosial)REDAKTURMuhammad Husen, Ria Nur MegaREDAKTUR FOTOM. Andri NurdiansyahSEKRETARIS REDAKSIPrima Danutirto, A.Md, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.DsANGGOTA REDAKSIAgung Hidayat, Ridwan Budiman, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa’diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar MubienFOTOGRAFERNaefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF, Devi IriandiANALIS MEDIASupian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, RiskaINFOGRAFISTiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah PutriADMINISTRASISuhendi, Lutfi Suci Nur’aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto, DarmawanPENERBITANPIMPINAN PENERBITANDjoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)PENANGGUNG JAWAB PRODUKSIMediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)DESAIN GRAFISDito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.KomIT MEDIA DIGITALMuhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSIM. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASIZulfikar, S.A.B.ADMINISTRASISTAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASIHandhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna DwipaTelp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : [email protected] BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITANLAPORAN UTAMA4PROLOGPil Pahit Tata Kelola Gas LAPORAN UTAMAMengawasi Distribusi Elpiji 3 KgPolemik Kelangkaan Tak Boleh BerulangKritik Keras Atas Kebijakan Menteri ESDMGerak Cepat DPR Atasi Kelangkaan Elpiji 3 KgSUMBANG SARANRefleksi Ketidakmatangan Kebijakan Distribusi ElpijiPENGAWASANPolemik Sengketa Lahan SHM Yang Selalu MeresahkanANGGARANEfesiensi Anggaran Demi Kepentingan PublikLEGISLASIRevisi Tatib DPR Perkuat PengawasanFOTO BERITAPROFILSumariyandono “Si Bejo” Mantan Loper Koran46161820282422Pil PahitTata KelolaGas

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 3PENGAWASANLIPSUSANGGARANPolemik Sengketa Lahan SHM Yang Selalu MeresahkanMencari Solusi Kisruh Penerimaan Mahasiswa BaruEfisiensi Anggaran Demi Kepentingan Publik 185820Ikuti Akun Media Sosial DPR RIFollow, Like & [email protected] QRUNTUK BERITA TERKINISEPUTAR DPR RI58606270 727476KUNKER SOROTANMencari Solusi Kisruh Penerimaan Mahasiswa BaruLIPUTAN KHUSUSDPR RI Rumah Perjuangan PalestinaDAPILPERNIKParlementaria Raih Penghargaan BergengsiKIAT SEHATCegah Neck Pain Syndrome Akibat Ketergantungan GadgetWISATA Lancangan Kuning dan Jejak Sejarah di PekanbaruLENSA PARLENiat Menata, Malah Antrean Merajalela32DPR RI DPR RI @dpr_ri @dpr_ri @dpr_ri @dpr_riDAFTAR ISI

4 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025PROLOGSemua berawal dari peraturan berupa larangan penjualan gas elpiji 3 kilogram (kg) lewat pengecer yang berlaku pada Sabtu (1/2/2025) lalu. Keputusan ini memperoleh sorotan tajam dari publik lantaran mengakibatkan gas elpiji 3 kg langka di mana-mana. Pil PahitTata Kelola Gas

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 5PROLOGPERISTIWA antri berjamjam tanpa kepastian menjadi ‘pil pahit’ bagi masyarakat yang harus ditelan. Bahkan, antrean elpiji 3 kg akhirnya memakan korban jiwa. Seorang nenek, Yonih (62) meninggal dunia di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, pada Senin (3/2/2025) karena kelelahan mengantre. Gelombang protes semakin berkoar. Pada Selasa (4/2/2025) lalu, Presiden Prabowo Subianto membatalkan kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer usai memperoleh sorotan tajam dari berbagai kalangan. Menanggapi peristiwa ini, DPR RI sepakat mengingatkan pemerintah beserta BUMN terkait untuk bersinergi memperbaiki penyaluran dan operasi pasar. Menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI memastikan peristiwa kelangkaan elpiji 3 kg yang terjadi di tengah masyarakat segera diselesaikan. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberikan catatan kepada pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) agar memperbaiki kebijakan penyaluran subsidi elpiji 3 kg sekaligus diimbangi dengan komunikasi publik yang baik. “Agar hal ini tidak menimbulkan kepanikan banyak pihak, dan sebagian pihak memanfaatkan kepanikan tersebut dengan mengambil untung,” ujar Said. Politisi PDI Perjuangan ini pun meminta, program elpiji 3 kg yang dijalankan pemerintah dan PT Pertamina hendaknya turut mempertimbangkan banyak aspek. Di antaranya, aspek kesiapan data yang akurat, infrastruktur yang cukup, dan kondisi perekonomian masyarakat. “Hendaknya program tersebut dapat dijalankan secara bertahap, tidak dijalankan dengan serta merta. Bisa dimulai dari daerah-daerah yang memang telah siap terlebih dahulu, dengan berbagai pertimbangan,” jelasnya. Selain itu, terangnya, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan jaminan subsidi elpiji 3 kg terhadap rumah tangga miskin, lansia, dan pelaku usaha mikro dan kecil tetap terjangkau oleh mereka. “Hendaknya Forkopimda, terutama kepala daerah dan aparat kepolisian segera melakukan operasi pasar di wilayahnya masing masing. Segera lakukan pemidanaan terhadap para penimbun dan pengoplos elpiji 3 kg,” pungkas Said. Setali tiga uang, politisi Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan menilai pemerintah daerah (Pemda) memegang peranan penting dalam tata kelola dan kelancaran proses distribusi elpiji 3 kg. Maka, ia mendorong Pemda proaktif melakukan koordinasi dengan agen beserta distributor di wilayahnya masing-masing. “Termasuk memastikan ketersediaan stok dan harga. Selain agar mencegah penimbunan dan kelangkaan yang merugikan masyarakat,” ujar Irawan. Baginya, Pemda ikut berperan membantu agar data masyarakat penerima dan pengguna elpiji 3 kg merupakan data yang terbaru dan akurat. Selain itu, dirinya ingin pemerintah bersama BUMN terkait aktif menggelar agenda sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan elpiji 3 kg yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat yang berhak saja, sesuai regulasi yang berlaku. Pun, Irawan yakin jika transformasi kebijakan energi dan subsidi dengan bijaksana bisa menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Ia berharap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa lebih memudahkan akses dan harga yang lebih murah karena ke depan subsidi yang dikeluarkan oleh negara tepat sasaran. Walaupun larangan penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer telah dibatalkan Presiden Prabowo Subianto, Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mengingatkan pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berkala dengan memantau langsung ke sejumlah daerah di Indonesia. Adanya pengawasan langsung khususnya terhadap agen elpiji 3 kg sebagai penyalur ke pangkalan atau pengecer diharapkan bisa mencegah terjadinya penimbunan elpiji 3 kg. “Jangan sampai ada penimbunan elpiji 3 kg oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kelangkaan gas elpiji 3 kg, dan mengakibatkan harga jual di pengecer jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan,” ungkap Syafruddin. .Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) agar memperbaiki kebijakan penyaluran subsidi elpiji 3 kg sekaligus diimbangi dengan komunikasi publik yang baik. Said AbdullahKetua BanggarTH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 5

6 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025LAPORAN UTAMALarangan penjualan gas elpiji 3 kg secara eceran telah dicabut Presiden Prabowo Subianto. Namun, pencabutan itu tidak lantas peredaran “si melon” membaik. Di sejumlah daerah, kelangkaan masih terjadi. Pengawasan distribusi elpiji 3 kg pun jadi keharusan. Harapannya, gas bersubsidi ini bisa tepat sasaran dan tepat harga. ANGGOTA Komisi VI Herman Khaeron mendorong pemerintah mempersiapkan sistem pengawasan yang lebih terbuka, misalnya dengan pengaduan via SMS atau WhatsApp. “Supaya apa yang terjadi di masyarakat bisa langsung ke pengambil kebijakan dan tentu bisa langsung memperbaikinya,” ungkap Herman, awal Februari lalu. Untuk memastikan sistem distribusi berjalan baik, Herman menyerukan, agen maupun pangkalan yang melanggar aturan harus dicabut izinnya. “Jadi harus tegas, sehingga betul-betul mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab menyalurkan gas bersubsidi ini secara tepat sasaran dan tepat harga.” Politisi Partai Demokrat itu, mengusulkan para pengecer menjadi sub pangkalan yang teregister. Tujuannya, agar regulasi gas bersubsidi terjaga dengan baik.Proses transisi dalam pembentukan pengecer sebagai sub-pangkalan juga diharapkan bisa dipercepat. “Ini agar apa yang diinginkan pemerintah terkait penyaluran yang tepat sasaran dan tepat harga bisa terlaksana dengan sistem yang lebih formal, sehingga pelanggaranpelanggaran dapat dihindari,” tutup Herman. Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mengatakan, perbaikan tata kelola elpiji tersebut tujuannya agar penyaluran gas elpiji 3 kg terkontrol dengan baik Mengawasi Distribusi Elpiji 3 Kgsampai kepada konsumen dengan harga sesuai HET yang ditentukan pemerintah. “Perbaikan ini juga untuk mengatasi penyelewengan dalam penyaluran gas elpiji 3 kg seperti penimbunan, pengoplosan, pengurangan volume isi tabung elpiji 3 kg,” tandas Mukhtarudin, awal Februari silam. Menurut Mukhtarudin, kebijakan yang diambil dengan Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. FOTO: FARHAN/VELPenyaluran yang tepat sasaran dan tepat harga bisa terlaksana dengan sistem yang lebih formal, sehingga pelanggaranpelanggaran dapat dihindariHerman KhaeronAnggota Komisi VI DPR RI

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 7LAPORAN UTAMAmengubah status pengecer menjadi sub pangkalan bukan sekadar kebijakan, tapi strategi cerdas untuk memastikan elpiji 3 kg tepat sasaran, mudan diawasi, dan tetap terjangkau bagi masyarakat. “Ya, tentu kita dukung kebijakan tata kelola distribusi elpiji ini untuk memberantas penimbunan, pengoplosan, volume gas agar tidak ada pengurangan, harga murah, sesuai HET yang ditentukan pemerintah,” imbuh Mukhtarudin. “Fraksi Golkar Senayan pun menekankan pentingnya pengawasan rutin oleh aparat dan lembaga yang diberikan kewenangannya untuk mengawasi dan juga pemerintah daerah setempat guna mencegah penimbunan penyelewengan distribusi yang bisa memperburuk kondisi di lapangan,” pungkas Mukhtarudin lagi. Sejalan dengan Mukhtarudin, Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta pemerintah mengawasi langsung ke daerah-daerah. “Jangan sampai ada penimbunan gas elpiji 3 kg oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kelangkaan elpiji 3 kg, dan mengakibatkan harga jual di pengecer jauh dari harga Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin. Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin. FOTO: MENTARI/VELFOTO: MENTARI/VELeceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan,” beber Politisi Fraksi PKB itu (7/2/2025). Ia pun mengatakan, perlu pengawasan langsung kepada agen atau Pertamina Gas LPG sebagai penyalur ke pangkalan atau pengecer. Jangan sampai ada penimbunan tabung gas elpiji 3 kg. Menurutnya, jika kebijakan baru bahwa pengecer atau pangkalan gas elpiji harus terdaftar atau yang sudah menjadi pangkalan resmi, maka perlu kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan izin resmi tersebut. “Jangan sampai malah dibuat ribet persyaratan untuk mendapatkan perizinan, mengingat banyak masyarakat menjadi pengecer atau pangkalan gas elpiji 3 kg sebagai sumber mata pencaharian mereka, khususnya masyarakat menengah ke bawah,” urainya. gal/mhPentingnya pengawasan rutin oleh aparat dan lembaga yang diberikan kewenangannya untuk mengawasi dan juga pemerintah daerah setempat guna mencegah penimbunan penyelewengan distribusi.Jangan sampai ada penimbunan gas elpiji 3 kg oleh orang yang tidak bertanggung jawabMukhtarudinAnggota Komisi XII DPR RI SyafruddinAnggota Komisi XII DPR RI

8 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025LAPORAN UTAMAPolemik kelangkaan gas elpiji 3 kg kembali muncul. Sejak pertengahan Februari, masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon bersubsidi, bahkan terpaksa mengantri panjang tanpa kepastian, hingga ada yang kehilangan nyawa. KOMISI XII DPR RI segera bertindak dengan memanggil PT Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), dan mengadakan inspeksi langsung untuk mengevaluasi ketersediaan dan distribusi gas elpiji 3 kg. Masalah berawal dari kebijakan pemerintah yang melarang penjualan gas melon secara eceran, serta kewajiban pembelian dengan menggunakan Polemik Kelangkaan Tak Boleh Terulang KTP mulai 1 Februari 2025. Meskipun kebijakan ini bertujuan memperbaiki alur distribusi agar tepat sasaran, implementasinya justru memperburuk situasi. Akibatnya, masyarakat terpaksa antre panjang di pangkalan resmi untuk mendapatkan gas yang semakin langka, sementara harga barang-barang pokok terus meningkat, subsidi berkurang, dan kebijakan energi memperberat beban hidup masyarakat. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memimpin inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau ketersediaan gas elpiji 3 kg di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya bersama sejumlah anggota Komisi XII meninjau langsung ketersediaan serta kelancaran distribusi gas elpiji 3 kg di Jakarta Barat. FOTO: JAKA/VEL

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 9LAPORAN UTAMAJakarta Barat, serta di pangkalan dan pengecer pada awal Februari lalu. Sidak ini juga dihadiri sejumlah anggota Komisi XII DPR RI, antara lain Mulyadi, Alfons Manibui, Dewi Yustisiana, Christina Eugenia Paruntu, dan Sigit Karyawan Yunianto. Rombongan tersebut juga didampingi oleh pejabat Pertamina, termasuk Direktur Pertamina Holding Alfian Nasution, Direktur Utama Patra Niaga Riva Siahaan, serta Dirjen Migas Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar. Bambang menyampaikan dua usulan untuk mengatasi masalah rantai pasok gas elpiji 3 kg di beberapa daerah dalam beberapa hari terakhir. Pertama, Bambang mendorong Kementerian ESDM memastikan bahwa subsidi gas elpiji 3 kg tepat sasaran, mengingat distribusinya disubsidi oleh pemerintah. “Pemerintah harus memastikan distribusi gas elpiji 3 kg benar-benar diterima oleh masyarakat miskin yang membutuhkan,” tegas Bambang. Ia juga mengingatkan bahwa gas elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat miskin, dengan subsidi pemerintah yang mencapai Rp87 triliun per tahun. Kedua, Bambang mendukung Kementerian ESDM mengontrol harga gas elpiji 3 kg agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Menurutnya, berdasarkan laporan lapangan, harga gas elpiji 3 kg di beberapa daerah mengalami lonjakan. Karena itu, peran Kementerian ESDM sangat penting untuk mengendalikan lonjakan harga agar sesuai dengan HET dan tidak menimbulkan gejolak. “Pengecer sebagai sub pangkalan. Artinya, mereka merupakan bagian dari rantai distribusi gas elpiji 3 kg, yang diharapkan dapat lebih tertib ke depan. Kami persilakan Kementerian ESDM mengatur proses ini lebih rapi agar tidak menimbulkan gejolak,” lanjut Bambang. Ia menyatakan bahwa Komisi XII DPR RI tidak lagi mempersoalkan masalah pengecer gas elpiji 3 kg, karena sudah diatasi Kementerian ESDM. “Isu mengenai pengecer telah direvisi oleh Kementerian ESDM, dan kami menyambut baik respons cepat ESDM terhadap situasi di lapangan. Kami berharap pengecer bisa dibina dan menjadi sub pangkalan sesuai rencana awal Kementerian ESDM,” ujarnya. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan, menggarisbawahi bahwa kebijakan terkait kebutuhan pokok masyarakat harus dikaji dengan matang sebelum diterapkan di lapangan. “Kebijakan ini harus disertai solusi konkret agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg yang merupakan kebutuhan esensial,” ujar Putri. “Bayangkan warga di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk membeli gas 3 kg. Ini bukan hanya menyulitkan, tetapi juga menambah beban ekonomi mereka,” lanjutnya. Sebagai solusi, Putri mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali peran pengecer dalam distribusi gas elpiji 3 kg dengan sistem pengawasan yang lebih ketat. “Jika pengecer terdaftar dan diawasi secara digital, pemerintah dapat memastikan distribusi gas elpiji 3 kg tepat sasaran tanpa mengurangi aksesibilitas masyarakat.” Putri juga mengusulkan bahwa pengecer bisa didaftarkan dan diberikan izin resmi dengan persyaratan tertentu. “Jika ada yang terbukti menjual gas dengan harga di luar ketentuan atau menimbun, pemerintah bisa mencabut izin mereka. Dengan cara ini, keseimbangan antara pengawasan dan aksesibilitas bisa terjaga,” tegasnya. um/mhBayangkan warga di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk membeli gas 3 kg. Ini bukan hanya menyulitkan, tetapi juga menambah beban ekonomi merekaWakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan. FOTO: MENTARI/VELPutri Zulkifli HasanWakil Ketua Komisi XII DPR RI

10 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025LAPORAN UTAMAParlemen memberi perhatian serius atas kelangkaan elpiji 3 kg di hampir semua daerah di Indonesia. Masyarakat resah dan lelah gegara elpiji 3 kg lenyap dari warung-warung pengecer. Padahal pengecer adalah penjual terdekat dengan lingkungan masyarakat. Kebijakan yang menuai kecaman dan kritik keras masyarakat dan DPR RI.KETIKA gas langka dan susah didapat, masyarakat pun menyerbu agen-agen gas di tepi jalan raya. Terlihat antrian emakemak mengular menjadi tontonan para pengendara yang melintas di jalan raya. Awal Februari silam, gas 3 kg memghilang. Kalau pun didapat, harganya melangit, dari rata-rata Rp22 ribu per tabung menjadi Rp25-Rp27 ribu per tabung. Keresahan masyarakat ini tentu menjadi keprihatinan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.Komisi XII DPR RI yang membidangi energi pun memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, awal Februari lalu, dalam rapat kerja yang mengulas kebijakan distribusi gas 3 kg. Menteri ESDM mengeluarkan kebijakan yang menghilangkan pengecer dari mata rantai distribusi gas bersubsidi tersebut. Satu hari setelah rapat kerja itu, konferensi pers pun digelar. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Kritik Keras atas Kebijakan Menteri ESDMuji coba lapangan, tiba-tiba mata rantai dipotong di paling ujung, yakni pengecer. Sedangkan kita tahu pangkalan itu adanya di kecamatankecamatan. Pengecer itu adalah mata rantai terakhir dari distribusi dipotong sedemikian rupa tanpa melalui persiapan. Maka, terjadilah kekacauan, sehingga masyarakat yang membutuhkan elpiji 3 kg itu lantas menyerbu pangkalan,” ujar Sugeng.Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto (tengah), saat konferensi pers di Ruang Rapat Komisi XII, Senayan, Jakarta. FOTO: JAKA/VELSuparwoto mengungkapkan, Komisi XII DPR mengkeritik keras kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang secara sepihak tiba-tiba mengeluarkan aturan pengecer dihapus dari mata rantai distribusi gas elpiji 3 kg. “Kebijakan yang diambil dengan sangat mendadak tidak melalui exercise lapangan, tidak melalui Dengan kemampuan pangkalan gas yang terbatas, tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah besar. Sebetulnya, volume gas “melon” diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Tetapi sekali lagi, mekanisme yang dikeluarkan Kementerian ESDM menyebabkan panic buying. Terjadilah

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 11LAPORAN UTAMAantrian panjang yang memburu keberadaan si melon itu. Mata rantai terakhir dipotong dengan mendadak. Itulah sumber masalahnya. Sugeng mengapresiasi tindakan pemulihan secara cepat oleh Presiden Prabowo Subianto yang turun gunung langsung mengoreksi kebijakan Menteri ESDM. Presiden memerintahkan agar mata rantai pengecer elpiji 3 kg diaktifkan kembali dengan memformalkan fungsi pengecer menjadi sub pangkalan resmi. Harapannya, agar lebih tepat sasaran dengan tetap memperhatikan rantai pasok tetap stabil untuk masyarakat.Mekanisme distribusinya kelak harus ada identifikasi by name by address yang ditujukan hanya kepada yang berhak membeli elpiji 3 kg, yakni orang miskin dan UMKM. Lalu, sub pangkalan juga wajib didata resmi melalui aplikasi MAP (Merchant Apps Pangkalan) oleh Pertamina.“Jadi, kita terimakasih telah dipulihkan lagi oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo. Sesuatu yang haru biru, dalam tiga hari terakhir ini. Insyaallah mudah-mudahan kembali normal. Sekali lagi, kritik kita kepada Kementerian ESDM selaku regulator dan pemangku kebijakan, agar hatihati menyangkut hajat hidup orang banyak, harus melalui sosialisasi yang tuntas, agar tidak terjadi hal-hal seperti kemarin,” katanya.Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Sodikun dan sub-pangkalan di Jakarta Barat, pertengahan Februari lalu, untuk memastikan ketersediaan stok gas elpiji aman hingga tiga bulan ke depan. Distribusi elpiji 3 kg harus juga dipastikan lancar hingga ke tingkat sub-pangkalan. Ia menyebutkan, meskipun sebelumnya sempat terjadi kendala, kondisi di sejumlah daerah sudah kembali normal.“Kami telah melakukan pengecekan di dapil masing-masing. Misalnya, saya di Pangkalpinang, sementara rekan-rekan memantau di Jambi, Sumatera Barat, Papua, Sumatera Selatan, NTT, dan Sulawesi Utara. Hasilnya, ketersediaan dan distribusi gas elpiji 3 kg sudah aman. Oleh karena itu, mari kita sebarkan berita baik ini dan yakinkan masyarakat agar tidak terjadi panic buying,” ujar Bambang.Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa pasokan gas elpiji 3 kg telah tertata dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya memastikan subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran dan harga jualnya sesuai dengan ketetapan pemerintah. Butuh waktu, memang, untuk menyesuaikan kembali. Pertamina Patra Niaga pun diserukan melakukan sosialisasi dan merangkul pengecer dari berbagai pangkalan. “Kami juga telah menanyakan langsung kepada pihak pangkalan, dan mereka menyatakan tidak ada kendala dalam proses pendaftarannya. Dengan sistem ini, harga dapat dikontrol dan margin keuntungan tetap jelas, sehingga semua pihak dalam rantai distribusi merasa adil. Yang terpenting, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal, karena ini adalah barang subsidi yang harus dijaga,” jelas Bambang. we/mhKetua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, saat memimpin tim Komisi XII DPR RI dalam inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Sodikun dan sub-pangkalan di Jakarta Barat.FOTO: JAKA/VEL

12 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025SYARAT JADI AGEN RESMICARA DAFTAR JADI AGEN RESMI 1. KTP2. NPWP3. Bukti kepemilikan lahan4. Surat izin usaha5. Dokumen yang menunjukkan legalitas usaha seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP) serta surat izin lainnya6. Surat referensi bank dan dokumen persetujuan lingkungan 1. Melalui Situs OSSA. Buka laman www.oss.go.id.B. Klik tombol 'Daftar' di pojok kanan atas.C. Isi formulir pendaftaran dengan data lengkap, termasuk NIK, tanggal lahir, nomor telepon, dan email.D. Ceklis persetujuan, lalu klik 'Submit'.E. Cek email untuk proses aktivasi, lalu klik 'Aktivasi'.F. Sistem OSS akan mengirimkan passwordke email yang telah didaftarkan. 3. Pelengkapan Data A. Lengkapi seluruh data yang diperlukanB. Pengajuan NIB membutuhkan data antara lain: lokasi usaha, produk barang/jasa, serta dokumen persetujuan lingkungan.4. Melalui Situs Kemitraan Pertamina A. Buka situs Kemitraan Patra Niaga dan tentukan lokasi pangkalan di link ini https://kemitraan.patraniaga.com/register/B. Pilih Keagenan LPGC. Klik \"Registrasi\" dan lengkapi dokumen administrasi seperti KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan, serta dokumen pendukung lainnya.D. Setelah memenuhi semua persyaratan, Anda akan mendapatkan surat keterangan penyalur LPG.2. Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)A. Buka laman www.oss.go.id.B. Masuk ke halaman \"Home\" dan pilih menu \"Permohonan\".C. Pilih izin usaha mikro dan kecil (IUMK), kemudian pilih Nomor Induk Berusaha (NIB).D. Isi profil usaha dan lanjutkan untuk mengajukan izin usaha.E. Setelah data terisi lengkap, klik \"Proses NIB\" dan \"Izin Usaha\", selanjutnya cetak dokumen NIB.

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 1301.Rumah tangga yang berstatus penduduk dan menggunakan gas LPG 3 kg untuk keperluan sehari-hari 03.Petani sasaran yakni petani yang memiliki lahan pertanian dengan luas maksimal 0,5 hektar kecuali transmigran02.Pelaku usaha produktif milik perorangan yang memiliki legalitas sebagai penduduk danmenggunakan LPG 3 kg untuk mendukung kegiatan usahanya04.Nelayan yang telah menerima bantuan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan dari pemerintahATURAN KRITERIA KELOMPOK YANG BERHAK MEMBELI GAS LPG 3 KGBERSUBSIDI0102030405CARA MEMBELI GASLPG 3 KGPergi ke pangkalan resmi atau sub-pangkalan LPG 3 kg terdekatJika benar, petugas akan memproses transaksiJika pembeli belum terdaftar, petugas akan membantu mendaftarkan ke sistem Petugas mengecek apakah pembeli terdaftar sebagai golongan yang berhak membeli LPG 3 kgMenunjukkan KTP

14 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025LAPORAN UTAMAMerespon keresahan masyarakat atas sulitnya mencarai gas elpiji 3 kg, DPR RI mengambil langkah cepat dengan mendatangi pangkalan-pangkalan gas di sejumlah daerah. Keluh kesah masyarakat, terutama kaum ibu didengar dengan seksama. Kebijakan pemerintah terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu dikoreksi.KELANGKAAN gas elpiji 3 kg yang bersubsidi itu dimulai ketika Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan, agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual elpiji 3 kg kepada pengecer per 1 Februari 2025. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan “si melon” dari warung-warung terdekat di lingkungannya. Ketika gas bersubsidi sudah tak ada di pengecer, mereka berduyun-duyun mendatangi pangkalan gas. Antrian pun mengular.Harganya memang lebih murah sekitar Rp19 ribu per tabung. Tapi, rasa lelah dan jengkel tak bias disembunyikan dari raut wajah para pengantri gas bersubsidi. Kebijakan yang sebetulnya didekasikan untuk kaum miskin, agar bisa mendapatkan gas dengan harga murah, malah direspon amarah. Bukan karena harganya, tapi sulit mendapatkannya. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, lahirnya regulasi tersebut bermula dari laporan yang diterimanya terkait Gerak Cepat DPR atasi Kelangkaan Elpiji 3 Kgpenyaluran elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran.DPR RI pun merespon cepat kasus ini. Komisi-komisi terkait di DPR pun berlomba mengeritik kebijakan ini. Puncaknya, pada selasa (4/2) lalu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui akun twittermenegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaktifkan kembali pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg.“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas elpiji 3 kg sambil penertiban pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial,” jelasnya. Dasco juga menyatakan, kebijakan pengecer sempat dilarang berjualan elpiji bersubsidi yang ramai belakangan ini bukan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto. “Sebenarnya ini bukan kebijakan dari presiden,” tandasnya, singkat.Oleh karena itu, sambungnya, ketika melihat kesulitan yang dialami warga di sejumlah daerah untuk mendapatkan elpiji bersubsidi 3 kg, Presiden Prabowo memutuskan, Di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun sub-pangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke sub-pangkalan maupun langsung ke masyarakat. Itu jualannya lancar, baik supply maupun jualannya, seperti ituSufmi Dasco AhmadWakil Ketua DPR RI

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 15LAPORAN UTAMA“si melon” bisa kembali bisa dijual di tingkat pengecer. Namun, para pengecer harus terdaftar sebagai sub pangkalan gas elpiji bersubsidi 3 kg.Tak selesai hanya itu, untuk memastikan kelancaran distribusi gas elpiji 3 kg, Dasco juga memantau langsung kondisi di lapangan dengan melakukan pengecekan distribusi gas 3 kg di beberapa pangkalan dan sub-pangkalan yang sempat mengalami penumpukan antrian. Dalam pantauan tersebut, antrean panjang yang sempat terjadi di lokasi yang sama, kini sudah tidak ada lagi.“Di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun sub-pangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke sub-pangkalan maupun langsung ke masyarakat. Itu jualannya lancar, baik supply maupun jualannya, seperti itu,” ungkap Dasco saat ditemui usai pengecekan distribusi gas di Palmerah, Jakarta, awal Februari silam.Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra tersebut, menambahkan bahwa setelah pengecekan, para pemilik pangkalan dan subpangkalan melaporkan distribusi gas berjalan lancar. Tak ada kendala, tak ada antrian, dan tak ada emosi warga yang meledak-ledak lagi. Ini semua bagian dari gerak cepat DPR RI dalam merespon kesulitan masyarakat mendapatkan gas bersubsidi. we/mhWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat melakukan peninjauan mengecek kelancaran distribusi gas elpiji 3 kilogram, di Palmerah, Jakarta, Kamis (6/2/2025). FOTO: RUNI/VEL

16 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025Oleh: Tharriq ArrahmanTenaga Ahli Kebijakan dan Data AnalisBiro Organisasi dan ReformasiSetda JakartaPemberlakuan kebijakan yang secara mendadak tanpa adanya sosialisasi secara menyeluruh ini telah menimbulkan berbagai kegaduhan dan polemik di kalangan masyarakat. Kebijakan yang mewajibkan pembelian elpiji 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina ini diambil dengan dalih menertibkan distribusi, memastikan subsidi tepat sasaran, serta mengendalikan harga SUMBANG SARANyang selama ini kerap melambung akibat permainan harga di tingkat pengecer. Kebijakan yang diambil pemerintah ini seakan tidak matang dalam perencanaannya dan kurang memperhatikan dampak rill yang terjadi di lapangan. Kebijakan yang baru saja diterapkan ini justru menimbulkan sejumlah permasalahan baru yang membebani masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada elpiji subsidi untuk keperluan sehari-hari. Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan ini adalah meningkatnya antrean panjang di pangkalan resmi. Sebelumnya, masyarakat dengan mudah mendapatkan elpiji dari pengecer terdekat, walaupun dengan harga sedikit lebih tinggi dibandingkan harga resmi di pangkalan. Namun kini, masyarakat seakan dipaksa untuk datang langsung ke pangkalan dan masyarakat tentu harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan dan mengorbankan waktu yang lebih hanya untuk mendapatkan elpiji 3 kg ini. Selain persoalan antrean panjang, kondisi ini juga diperburuk dengan adanya kelangkaan pasokan elpiji 3 kg di beberapa daerah. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa distribusi dari elpiji ini akan lebih terkontrol, namun realita yang terjadi di lapangan tentu tidak semulus itu, banyak pangkalan mengalami keterlambatan pasokan, sehingga berdampak pada kelangkaan yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan elpiji untuk kebutuhan harian mereka. Dari runtutan permasalahan yang terjadi akibat implementasi kebijakan yang dinilai kurang matang dalam perencanaannya ini tentu menimbulkan efek yang tidak mainmain, bahkan menurut koran harian Tempo (2025) efek dari permasalahan ini menimbulkan adanya permainan pasar gelap (black market) bagi spekulan untuk menimbun dan menjual gas elpiji dengan lambungan harga yang jauh lebih mahal. Jika sebelumnya harga eceran tertinggi (HET) resmi yang ditetapkan oleh pemerintah berkisar Rp18.000 per tabung, beberapa warga melaporkan bahwa mereka terpaksa membayar hingga Rp22.000 hingga Rp36.000 per tabung karena kesulitan mendapatkan pasokan di pangkalan. Selain kesulitan bagi masyarakat umum, dampak besar juga dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Kebijakan baru distribusi LPG 3 kilogram (gas melon) yang telah diberlakukan pemerintah per tanggal 1 Februari 2025 menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan regulasi baru dengan membatasi penjualan LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina. Refleksi Ketidakmatangan Kebijakan Distribusi Elpiji

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 17SUMBANG SARANMenengah (UMKM) yang sangat bergantung pada elpiji 3 kg sebagai sumber energi utama mereka, seperti warung makan, pedagang kaki lima, hingga usaha rumahan mengalami kesulitan memperoleh elpiji, bahkan yang membuat lebih mirisnya lagi, beberapa usaha kecil harus menutup sementara bisnis mereka karena tidak memperoleh pasokan elpiji dalam jumlah yang cukup seperti biasanya. Dari kondisi ini, tentu pelaku UMKM atau usaha rumahan harus memutar otak untuk memperoleh elpiji bahkan harus membeli elpiji dengan harga yang jauh lebih tinggi di pasar gelap untuk mempertahankan usaha mereka dan efek yang ditimbulkan dari permasalahan ini akhirnya berdampak pada kenaikan harga jual makanan dan juga hal ini tentu berimbas pada daya beli masyarakat yang semakin menurun akibat kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Dalam menanggapi reaksi publik yang semakin luas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya memberikan klarifikasi terkait asal-mula kebijakan ini. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini berangkat dari upaya pemerintah untuk mengurangi beban subsidi yang selama ini membengkak akibat distribusi elpiji yang tidak terkontrol. Pemerintah menilai bahwa elpiji bersubsidi kerap salah dalam pembidikan sasarannya dengan banyaknya pengguna dari kalangan ekonomi menengah ke atas yang turut menikmati fasilitas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, regulasi ini diterapkan dengan harapan bahwa hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang dapat membeli elpiji 3 kg. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa pembatasan ini tidak sepenuhnya efektif dalam memastikan subsidi tepat sasaran. Justru, masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan kemudahan meperoleh barang primer inelastic, malah menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kebijakan ini. Menyadari dampak negatif yang cukup signifikan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia per tanggal 4 Februari 2025 untuk kembali mengaktifkan peran pengecer dalam distribusi elpiji 3 kilogram. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons tanggap terhadap berbagai permasalahan yang muncul setelah diberlakukannya kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. B-570/MG.05/DJM/2025. Kebijakan yang sebelumnya membatasi penjualan elpiji 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina dengan tujuan meningkatkan efektivitas subsidi serta mengurangi potensi kebocoran distribusi. Namun, implementasinya di lapangan menimbulkan konsekuensi yang justru menyulitkan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap pangkalan resmi. Jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, langkah awal pemerintah dalam membatasi penjualan elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan resmi bertujuan meningkatkan transparansi distribusi. Pemerintah berupaya memastikan bahwa subsidi elpiji 3 kg benarbenar diterima oleh masyarakat yang berhak. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan dampak yang bertolak belakang dengan tujuan awalnya. Dari berbagai kritikan yang diterima pemerintah, seharusnya langkah ini menjadi momentum untuk pemerintah dalam merancang sistem distribusi elpiji bersubsidi yang lebih komprehensif dan inklusif. Alih-alih hanya bereaksi terhadap dampak negatif kebijakan yang telah dibuat, pemerintah seharusnya membangun regulasi yang lebih matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek sejak awal perumusan kebijakan. Tidak hanya itu, keputusan atas instruksi presiden untuk kembali mengaktifkan peran dari pengecer dalam distribusi ini juga menjadi refleksi bagi pemerintah, bahwa kebijakan publik yang efektif tidak hanya bergantung pada niat baik pemerintah, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur distribusi, respons terhadap dinamika pasar, serta pemahaman terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat. Dengan adanya evaluasi kebijakan yang lebih mendalam, pemerintah dapat menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif di atas kertas, tetapi juga berjalan optimal di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

18 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025PENGAWASANPolemik Sengketa Lahan SHM yang Selalu MeresahkanBelakangan ramai diberitakan rumah warga cluster Setia Mekar Residence 2 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digusur Pengadilan Negeri (PN) Cikarang pada 30 Januari 2025. Padahal, warga telah memiliki SHM sebagai bukti kepemilikan lahan yang sah. Bahkan, warga Bekasi ramairamai mengajukan kasusnya ke Komisi II DPR RI.Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyerukan, Kementerian ATR/BPN menertibkan kembali semua sertifikat bermasalah yang telah diterbitkan. “Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN untuk menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” kata Rifqy saat membacakan butir kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN, beberapa waktu lalu. Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menambahkan, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN meningkatkan kinerja penyelesaian konflik agraria dan layanan pertanahan melalui tim kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN yang dilakukan secara terbuka dan terukur, dengan status penyelesaiannya dapat diakses publik melalui website Kementerian ATR/BPN secara real-time. “Komisi II DPR RI juga meminta Menteri ATR/BPN segera mengusulkan revisi sejumlah undang-undang sektor pertanahan dan tata ruang kepada DPR RI, untuk dibahas lebih lanjut di Komisi II DPR RI. Hal ini diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan seperti persentase luasan lahan plasma, penegakan hukum sektor pertanahan, dan tata ruang, serta peningkatan pendapatan negara dari sektor pertanahan dan tata ruang,” ungkapnya Pandangan lainnya juga dilontarkan Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey. Ia menilai, langkahlangkah hukum tetap harus ditempuh untuk menyelesaikannya, termasuk peran penting pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga, penanganan persoalan sertifikat tanah tidak bisa hanya diselesaikan karena viralitas di media sosial alias ‘no viral no justice’. Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya rekomendasi dari Komisi II untuk Kisruh gusur menggusur dan saling serobot lahan terus terjadi di tengah masyarakat. Otoritas kantor pertanahan kerap terlibat dalam benang kusut penerbitan sertifikat tanah. Banyak kasus pertanahan terjadi yang merugikan masyarakat, walau jelas telah memiliki sertifikat hak milik (SHM). Pengawasan di sektor pertanahan harus diperketat.Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.FOTO: MUNCHEN/VEL

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 19PENGAWASANAnggota Komisi II DPR RI Ujang Bey. Anggota Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu.meminta bantuan kepada Komisi III DPR RI dalam mengambil langkahlangkah hukum yang lebih konkret. Ia menyarankan agar pihak-pihak terkait, termasuk kepala Kanwil BPN, bekerja sama dengan pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat kembali proses pengadilan dan membatalkan keputusan yang tidak adil. “Ini harus diproses secara hukum. Pengadilan yang punya kewenangan untuk memutuskan, bukan forum ini. BPN dan Kanwil harus membantu memfasilitasi agar proses hukum ini berjalan dengan baik,” tegasnya. Anggota Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu juga menyinggung dugaan oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Edi menjelaskan, praktik mafia tanah ini kerap membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah yang mereka miliki. Salah satu modus yang sering terjadi adalah penyerobot, penggusuran, dan penerbitan sertifikat tanah ganda yang menyebabkan konflik. Dia menilai, dampak dari lemahnya penegakan hukum agraria, masyarakat sering kali hanya diminta menempuh jalur hukum, meski dasar permasalahnya berasal dari oknum BPN itu sendiri. Maka, ia meminta Kementerian ATR/BPN segera menertibkan oknum-oknum pegawai yang bertugas agar praktik mafia tanah dapat dihentikan. Kronologi PolemikDalam audiensi dengan Komisi II DPR RI, Warga Cluster Setia Mekar Residence 2 mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses hukum sengketa lahan yang menjadi dasar eksekusi tersebut. Perwakilan warga, Abdul Bari, menjelaskan warga yang memiliki SHM berasal dari induk SHM 325 atas nama Saribanon Doli. Sertifikat itu dalam perjalanannya kemudian beralih kepemilikan ke seseorang atas nama Kayat. Kayat memecah tanah 3,6 hektare lahan tersebut menjadi empat bidang dengan sertifikat masing-masing bernomor 704, 705, 706, dan 707. “Cluster Setia Mekar memperoleh hak kepemilikan dari Bapak Tunggul Siagian berasal dari induk sertifikat 705. Warga lain di ruangan ini memperoleh sertifikat induk 706, 707 bahkan ada warga yang di luar objek sengketa, tapi terkena dampak eksekusi,” kata Abdul Bari di hadapan Komisi II DPR. Ia menegaskan warga cluster bukan pihak yang berperkara, sehingga tidak pernah dilibatkan sebagai pihak terkait dalam persidangan. Warga baru tahu tanah mereka bersengketa usai menerima surat pemberitahuan eksekusi dari PN Cikarang. Eksekusi disebut dilaksanakan pada Januari 2025. “Jadi eksekusi PN Cikarang yang kami terima surat pemberitahuannya tanggal 19 Desember 2024. Itulah asal muasal kami masyarakat Setia Mekar tahu tanah itu berperkara sejak 1996,” ujarnya. Saat membeli tanah dari induk sertifikat 705 pada 2019, Abdul Bari mengatakan warga telah mengecek keabsahan SHM. Menurutnya, tak pernah ada masalah. hal/mhFOTO: MUNCHEN/VEL FOTO: MUNCHEN/VELKomisi II DPR RI juga meminta Menteri ATR/BPN segera mengusulkan revisi sejumlah undangundang sektor pertanahan dan tata ruang kepada DPR RIRifqinizamy KarsayudaKetua Komisi II DPR RI

20 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025ANGGARANKebijakan efisiensi anggaran diharapkan membuat anggaran lebih efektif dan efisien. Namun, kebijakan ini juga memunculkan beberapa kekhawatiran di masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap tenaga honorer dan program sosial seperti Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang selama ini menjadi andalan dalam mendukung akses pendidikan. Ada juga kekhawatiran, kebijakan ini akan berdampak pada pengurangan dan pemutusan hubungan kerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi hak-hak tenaga honorer, beasiswa KIP, atau program kesejahteraan lainnya. Menurutnya, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas anggaran tanpa menimbulkan PHK bagi tenaga honorer ataupun mengurangi hak-hak sosial yang telah diberikan kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak merugikan masyarakat. Tidak ada pengurangan beasiswa KIP, dan pemerintah juga sedang mencari solusi untuk memberikan kepastian kerja bagi tenaga honorer,” tegas Dasco. Isu terkait tenaga honorer menjadi perhatian utama dalam kebijakan efisiensi anggaran, mengingat mereka banyak bekerja di sektor-sektor yang vital, seperti pendidikan dan kesehatan. Dasco sekali lagi menegaskan, meskipun efisiensi anggaran dilakukan, pemerintah tetap berkomitmen memberikan solusi terbaik bagi tenaga honorer. Salah satunya adalah melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau bahkan pengangkatan mereka secara bertahap menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, program beasiswa KIP yang telah membantu jutaan siswa dan mahasiswa dalam mengakses pendidikan juga tetap berjalan tanpa ada pemotongan anggaran. Pemerintah memastikan bahwa setiap penerima manfaat tetap akan Pada tahun 2025, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara dan memastikan alokasi yang lebih tepat sasaran. Kebijakan ini, berfokus pada rekonstruksi anggaran untuk kepentingan rakyat.Efisiensi Anggaran Demi Kepentingan Publik Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025). FOTO: ENO/VEL

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 21ANGGARANmendapatkan haknya sesuai dengan yang telah dijanjikan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan, yang dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Strategi Efisiensi Anggaran Pemerintah memilih memangkas biaya-biaya yang dianggap tidak esensial, seperti perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial. Kebijakan ini bertujuan agar anggaran negara bisa digunakan lebih optimal untuk program-program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Dengan memangkas anggaran yang tidak mendesak, dana bisa dialihkan untuk peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, atau program sosial yang lebih bermanfaat. Strategi lainnya adalah penerapan digitalisasi dalam berbagai aspek administrasi pemerintahan. Dengan menggunakan sistem yang lebih modern dan efisien, anggaran operasional kantor dapat dikurangi tanpa mengorbankan efektivitas kerja. Digitalisasi ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun. FOTO: DOK/VELpengelolaan anggaran negara. Langkah-langkah ini menunjukkan efisiensi anggaran tidak hanya berfokus pada pemotongan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Penting untuk dicatat bahwa untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, Pimpinan DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai rekonstruksi dan relokasi anggaran. Dalam rapat tersebut, dibahas langkah-langkah yang diambil dalam penyusunan ulang anggaran, dengan tujuan agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan rakyat tanpa mengganggu stabilitas ekonomi atau sektor-sektor krusial lainnya. Dasco juga menyampaikan bahwa konsultasi ini dilakukan untuk memperjelas langkah-langkah yang diambil dalam rekonstruksi anggaran, serta untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang kebijakan ini dan tidak ada kesalahpahaman,” ujar Dasco. Pengawasan Ketat Beberapa Pimpinan DPR RI memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan efisiensi anggaran ini. Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang menerapkan efisiensi anggaran dengan pengawasan yang ketat. “Efisiensi anggaran harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan nasional,” kata Adies. Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam implementasi kebijakan agar tidak berdampak negatif terhadap sektor-sektor yang sudah direncanakan. Senada dengan Adies, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa efisiensi anggaran adalah langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan fiskal yang ada. Meskipun demikian, ia mengingatkan agar pemotongan anggaran tidak mengganggu sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Kami akan terus memantau implementasi kebijakan ini agar tidak mengganggu sektorsektor yang vital bagi masyarakat,” tegas Misbakhun. pun/mhFOTO: AZKA/VEL

22 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025LEGISLASIKetua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa tugas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam revisi ini hanya sebatas mengevaluasi kinerja pejabat negara yang telah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. Hasil evaluasi itu nantinya disampaikan kepada pimpinan DPR, yang kemudian diteruskan kepada presiden sebagai pengambil keputusan akhir.“Tugas kami menyampaikannya ke pimpinan (DPR), nanti pimpinanlah yang menyampaikan kepada presiden. Tugas kami hanya melakukan evaluasi, nanti yang akan mengambil sikap adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” kata Rifqinizamy dalam keterangannya yang diterima Parlementaria, pertengahan Februari silam. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan DPR mencakup kinerja pejabat serta dugaan penyimpangan perilaku mereka. Evaluasi ini berbasis fakta dan data yang dikumpulkan oleh komisi terkait. Selain itu, pejabat yang dievaluasi tetap diberikan ruang klarifikasi dalam rapat evaluasi sebelum berita acara disusun dan diserahkan kepada presiden.“Kalau ada temuan terkait kinerja atau penyimpangan perilaku, mereka juga diberi kesempatan untuk klarifikasi. Kami tidak asal menghakimi, tapi melakukan evaluasi secara profesional,” ujarnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, turut menepis anggapan bahwa revisi Tatib DPR bertujuan mengevaluasi lembaga Revisi Tata Tertib (Tatib) DPR RI yang tengah dibahas belakangan ini menuai beragam respons publik. Para legislator menegaskan bahwa revisi ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pejabat negara, bukan untuk pencopotan.Revisi Tatib DPR Perkuat PengawasanWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Nusantara III DPR RI. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. FOTO: YOGA/VEL FOTO: MUNCHEN/VELlain di luar DPR. Ia menekankan bahwa perubahan ini murni untuk memperkuat fungsi pengawasan internal DPR terhadap pejabat yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna.“Revisi ini hanya berlaku internal untuk meningkatkan fungsi pengawasan, bukan untuk mengatur lembaga lain,” ujar Dasco dalam wawancara dengan awak media di Gedung Nusantara III DPR RI,

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 23Senayan, Jakarta, awal Februari lalu. Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa revisi ini hanya mempertegas mekanisme evaluasi bagi pejabat yang telah melewati proses fit and proper test. Selama ini, tidak ada prosedur baku yang mengatur pengawasan pasca-penetapan pejabat tersebut.Pejabat yang Tak OptimalAnggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Daniel Johan, menilai bahwa mekanisme evaluasi penting untuk menjawab aspirasi masyarakat terkait pejabat negara yang kinerjanya dinilai kurang optimal. Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPR bisa berupa perbaikan kinerja, bukan sekadar pencopotan.LEGISLASI“Bentuk rekomendasinya bisa pemecatan, tetapi bisa juga rekomendasi perbaikan kinerja,” kata Daniel. Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, menegaskan bahwa revisi Tatib ini bukanlah upaya DPR untuk mengambil alih kewenangan presiden dalam hal pencopotan pejabat. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah atau lembaga terkait.“Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPR sekaligus menjaga kredibilitas terhadap hasil pembahasan komisi. Oleh karena itu, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna,” jelas Herman.Perkuat PengawasanSetelah melalui pembahasan, seluruh fraksi pada rapat Baleg sepakat menyetujui revisi Peraturan DPR RI yang diajukan. Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan menerangkan, perubahan Peraturan DPR RI ini mencakup penambahan Pasal 228A ayat (1) dan (2), yang Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Daniel Johan. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan. FOTO: ARIEF/VEL FOTO: FARHAN/VEL FOTO: GERALDI/VELdisisipkan di antara Pasal 228 dan Pasal 229. Penambahan ini bertujuan memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pejabat yang telah ditetapkan melalui Rapat Paripurna.Menurut Sturman, Pasal 228A ayat (1) berbunyi: “Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan serta menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.”Lebih lanjut, ia menjelaskan, Pasal 228A ayat (2) mengatur tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Pasal ini berbunyi: “Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.” Artinya, evaluasi yang dilakukan oleh DPR bukan hanya bersifat rekomendasi, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR sesuai prosedur yang telah ditetapkan.Dengan revisi ini, DPR memiliki mekanisme yang lebih jelas dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat negara yang telah lolos uji kelayakan di parlemen. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden. Dengan demikian, publik tidak perlu khawatir bahwa revisi Tatib DPR akan menjadi alat politik untuk mencopot pejabat secara sepihak. aha/mh

24 PARLEMENTARIA EDISI 241 TH. 2025FOTO BERITA24 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025Ketua DPR RI, Puan Maharani bersama Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, saat kunjungan ke Italia mengikuti forum Unbroken Kids Alliance yang digelar di Museum San Salvatore in Lauro, Roma. Ketua DPR Puan Maharani menandatangani komitmen dukungan kepada anak-anak korban perang Gaza dan Ukraina. Ia pun mengajak warga dunia berpartisipasi mendukung hak-hak anak untuk terbebas dari perang. Foto: Ist/AndriWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat menerima kunjungan Dubes India (H.E) Sandeep Chakravorty, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Dalam pertemuan itu, Dasco mengungkapkan salah satu fokus utama adalah membuka peluang investasi yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Foto: Runi/Andri

TH. 2025 EDISI 241 PA R L E M E N TA R I A 25FOTO BERITATH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 25Pimpinan DPR RI Wakil menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rekonstruksi dan relokasi anggaran. Rapat ini melibatkan Pimpinan DPR RI dan perwakilan pemerintah dalam konferensi pers di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Guna memastikan bahwa kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan rakyat tanpa mengganggu stabilitas ekonomi maupun sektor-sektor krusial lainnya. Foto : Eno dan Devi/AndriWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, saat mengisi acara DPR Connect di Ruang Abdul Muis, Nusantara I, DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Cucun menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses legislatif guna menciptakan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Foto: Munchen/Andri

26 PARLEMENTARIA EDISI 241 TH. 2025Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan dalam foto bersama usai Komisi XI DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Blora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23). Foto: Opie/Man26 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025FOTO BERITAKomisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Mohamed Trabelsi, beserta jajaran. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Foto: Mentari/AndriKomisi VI DPR RI bersama dengan Pemerintah telah mengambil keputusan tingkat I terkait dengan RUU tentang Perubahan UU BUMN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025). RUU ini selanjutnya akan dibawa ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan untuk disahkan menjadi UU pada sidang paripurna yang dijadwalkan pada Selasa (4/2/2025) mendatang. Foto : farhan/AndriKetua Komisi II DPR RI mengelar rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN yang di pimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Foto: Munchen/Andri

TH. 2025 EDISI 241 PA R L E M E N TA R I A 27Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan dalam foto bersama usai Komisi XI DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Blora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23). Foto: Opie/ManTH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 27Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat membuka acara Launching Prolegset 2025 dan Seminar Arah Pembentukan Produk Hukum Instansi Pemerintah yang digagas oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (4/2/2024). Foto : Farhan/AndriBadan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan Forum Grup Discussion (FGD) dengan Ormas dan lembaga kemanusiaan untuk bantuan ke Palestina, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/2/2025). Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera memastikan kepedulian DPR RI dengan menjadi jembatan bagi organisasi masyarakat peduli Palestina untuk bersama memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Foto : Jaka/AndriBadan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menelaah efektivitas subsidi pupuk di Indonesia. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Aliansi Petani, Pemuda Petani Indonesia, serta Perempuan Tani Indonesia di Indonesia di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto : Farhan/AndriFOTO BERITA

28 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025Sejatinya dalam menggapai mimpi tak perlu ada kata ragu. Itulah yang pernah dialami Sumariyandono, pria asal Desa Ngasem, Jawa Timur hingga kemudian berhasil menaklukan ibu kota dan ikut menakhodai kedeputian administrasi di Setjen DPR RI. Berikut sekelumit kisah yang diceritakannya kepada Rahayu Setiowati dan Rizki Nugroho dari Parlementaria. .Terlahir di Tengah keluarga besar yang bermukim di pelosok Desa Ngasem, desa kecil yang berjarak kurang lebih 30 kilometer sebelah barat Ibu kota Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, membuat kehidupan Dono kecil tak berbeda layaknya anak desa lainnya. Belajar, bermain, dan mengaji menjadi rutinitas sehariharinya. Untuk ukuran orang desa, pekerjaan sang ayah, HA Soedomo sebagai staf (juru tulis) di Kecamatan Ngasem, Jawa Timur senjatinya terbilang cukup “bergengsi”. Namun, dengan sembilan orang anak, salah satunya Dono (anak ke-8) lumayan membuat kedua orangtua Dono harus mengencangkan ikat pinggang demi bisa memberikan penghidupan dan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Sehingga, tak berlebihan jika kemudian Dono merasa masa kecilnya bersama kedua orangtua dan tujuh orang kakak plus satu orang adiknya di desa menjadi masa-masa yang membahagiakan. Selain bermain, mengaji, ia bisa menikmati masa-masa di sekolah. Ya, dua hal terakhir itu, sekolah dan mengaji memang menjadi prinsip hidup kedua orangtua Dono, HA Soedomo dan Hj.Mariyatun yang diterapkan ke anak-anaknya. Manusia boleh berencana, Tuhan jualah yang menentukan. Tahun 1972, saat usia Dono tujuh tahun atau sekitar kelas dua SD (sekolah dasar), drama kehidupan keluarga Dono dimulai. Hal itu berawal, saat Sang Khalik menjemput ayah Dono “pulang”. Itu otomatis membuatnya dan kedelapan kakak dan adiknya hidup sebagai anak yatim. Singkat cerita, sepeninggalan sang ayah, sudah pasti tongkat komando keluarga pun beralih ke sang ibu. Artinya, ibulah yang akan menakhodai keluarga Dono setelah sang ayah meninggal dunia. Termasuk Ketika sang ibu memutuskan merantau ke ibu kota demi bisa memberikan penghidupan yang layak bagi anak-anaknya. Dono dan kedelapan saudaranya pun tak kuasa menolaknya. Selain berkata “Sendiko Dawuh” kepada sang ibu, tak ada hal lain yang bisa dilakukan bocah berusia tujuh tahun itu. Hijrah ke Ibu KotaAlhasil, mereka pun “boyongan” hijrah ke Jakarta untuk merubah nasib atau sekadar melanjutkan hidup. Meski sedih harus meninggalkan kampung halamannya, tanah kelahirannya selama ini, namun di sisi lain, Dono mengaku saat itu senang sekali bisa menginjakkan kaki ke Jakarta. Ia pun langsung bersekolah di SDN 01 Pagi, Kebayoran Lama, Jakarta Barat. “Bayangkan, tadinya hanya dengar nama Jakarta dari TV, radio atau cerita guru. Eh, ini tiba-tiba harus pindah ke ibu kota. Sebagai anak dari pelosok “Si Bejo”Mantan Loper KoranSumariyandonoKesuksesan bukan soal dari mana kita berasal, tetapi sejauh mana kita berani berjuang untuk menggapai impian.

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 29PROFILdesa terpencil, tentu saya senang sekali bisa ke Jakarta. Apalagi, ketika diajak melihat HI (Hotel Indonesia) dan Sarinah, dua bangunan tinggi di Jakarta saat itu. Wah, saya senang sekali, kagum dan bangga rasanya. Walapun ada rasa sedih karena harus berpisah dari teman-teman di desa,” kisah Dono diiringi tawa. Tak membutuhkan waktu lama baginya untuk bisa bermain dan menikmati hari-harinya bersama teman barunya di Jakarta. Pasalnya, sejak kecil Ia tergolong anak yang mudah beradaptasi. Namun, masih diingatnya, ada satu hal ia rasa kurang dan menjadi “penghambat” dalam pergaulan di lingkungan barunya itu, yakni bahasa. Maklum, di desa, keseharian Dono menggunakan Bahasa Jawa, begitupun saat di sekolah. Sementara di Jakarta, ia ‘dipaksa’ menggunakan Bahasa Indonesia. Dapat dibayangkan bagaimana sulitnya Dono kecil harus membiasakan diri berbicara dengan Bahasa Indonesia tidak hanya ke teman-temannya, tapi juga kepada guru. Bahkan, karena itu juga, di sekolah barunya, ia sempat mendapat nilai merah di rapor untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sedang asik-asiknya menikmati kehidupan barunya di Jakarta, Tltakdir kembali menampakkan “taringnya”. Ibundanya menyusul ayah Dono menghadap Sang Pencipta, tepat ketika Dono berusia 10 tahun. Sedih? Sudah pasti. Ia bahkan sempat berfikir bahwa hidup ini tidak adil baginya, bagi adiknya, dan kakak-kakaknya. Pasalnya, Ketika keluarganya di bawah nakhoda sang Ibu mencoba bangkit usai kepergian sang ayah, “ombak” besar kembali menghantam keluarganya dengan meninggalnya sang ibunda. Kehilangan ayah seperti kehilangan satu kaki. Sedangkan kehilangan ibu seperti kehilangan separuh jiwa. Sedih, sakit bahkan bingung berbalut jadi satu dalam diri Dono kecil. Kenapa dua insan yang ia sayangi harus meninggalkannya? Tapi, buru-buru ia hilangkan pikiran itu dalam benaknya. Life must go on. Ya, hidup harus terus dijalani, tidak boleh mengeluh, apalagi menyalahkan takdir. Untungnya beberapa kakak tertua Dono sudah bekerja. Sehingga, tongkat estafet kepemimpinan dalam keluarga pun beralih kepada kakak tertua Dono. Ialah yang bertanggung jawab terhadap diri adik-adiknya, termasuk Dono. Tak ingin mengecewakan mendiang kedua orangtuanya, sekaligus berusaha untuk bergaul. Tak berlebihan jika kemudian ia memiliki banyak teman di sekolah. Hal itulah yang kemudian menjadi modal tersendiri baginya untuk aktif dalam berbagai organisasi siswa di sekolahnya. Ia mengikuti berbagai ekstrakurikuler dan OSIS di sekolahnya. Awalnya mungkin hanya untuk menyibukan diri dan melampiaskan kesedihan sepeninggal sang ibu. Namun, lama-lama ia sangat menikmati saat-saat berorganisasi bersama teman-temannya. Di SMPN 48 Jakarta, misalnya, ia aktif mengikuti Pramuka. Tidak hanya menjadi ketua kelompok, Dono bahkan sempat terpilih menjadi Pradana. Pradanamerupakan ketua Dewan Ambalan dalam organisasi pramuka.Pradana juga dianggap sebagai salah satu jabatan bergengsi di kepramukaan. Ialah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan anggota ambalan. Bahkan, Pradana sering dianggap sebagai cikal bakal pembina Pramuka, karena saat itulah dilatih jiwa dan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, termasuk sikap berani mengambil Keputusan. Hal itu berlanjut saat ia memasuki masa SMA. Singkat cerita, di SMAN 55 Jakarta, Dono berhasil menjadi Ketua OSIS, mengalahkan kedua temannya. Usut punya usut, selain dukungan dari para guru yang melihat jiwa leadershipdalam diri Dono, juga karena ia aktif di berbagai ekstrakulikuler, seperti pencinta alam, olahraga basket, dan rohani Islam (rohis) di sekolahnya. Sehingga, dapat dipastikan teman-teman di tiga organisasi itu mendukungnya. Beasiswa Kuliah Aktif di berbagai organisasi sekolah tidak membuat Dono lupa akan tugas utamanya, belajar. Bahkan, mimpi untuk membanggakan mendiang kedua orangtuanya pun masih melekat dalam benaknya. membanggakan kakak-kakaknya, Dono pun berusaha tidak patah arang. Ia terus melanjutkan sekolah dengan baik. Hingga akhirnya ia berhasil membuktikan semua itu. Singkatnya, Dono berhasil lulus SD, SMP, dan SMA yang kesemuanya merupakan sekolah negeri, dengan nilai mendekati sempurna. Aktif di Berbagai Organisasi Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, meski sedikit pendiam, namun Dono merupakan pribadi yang supel dan mudah

30 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025PROFILDengan kata lain, ia termasuk siswa yang menonjol dalam prestasi akademiknya. Dewi fortuna untuk pertama kalinya mendatangi pria kelahiran Bojonegoro, 18 Juni 1965 ini.Ia terpilih menjadi salah satu siswa yang mendapatkan beasiswa dari salah satu perguruan tinggi swasta, Akademi Ilmu Komputer Budi Luhur (belakangan berubah menjadi Universitas Budi Luhur). Meski bukan di perguruan tinggi negeri, namun Dono masuk di kampus tersebut tanpa biaya alias gratis. Karenanya, dari satu sekolah hanya 2-3 siswa yang terpilih mendapatkan beasiswa gratis dari kampus tersebut, dan Donolah salah satu siswa beruntung tersebut. “Saat itu saya gagal ikut Sipenmaru (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) untuk perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Jadi, Ketika saya terpilih mendapat beasiswa gratis dari kampus swasta, tentu tidak saya sia-siakan kesempatan itu dong.” ujar Dono. Jiwa organisatoris dalam diri Dono kembali membuncah. Ia tidak ingin hanya kuliah tanpa mengikuti organisasi kemahasiswaan di kampus tersebut. Baginya organisasi tidak hanya membentuk jiwa kepemimpinannya, tapi juga membuka jalannya untuk meraih mimpi dalam prestasi akademik dan karirnya ke depan. Dono kemudian masuk menjadi anggota Senma (senat mahasiswa). Senma terdiri dari perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas atau jurusan. Senma tidak hanya menjadi forum komunikasi antarorganisasi kemahasiswaan yang ada di bawahnya. Melainkan juga sebagai jembatan antara mahasiswa dengan pihak rektorat. Beberapa lama menjadi anggota Senma, lagi-lagi Dono terpilih untuk ikut memimpin organisasi mahasiswa tersebut. Ia terpilih menjadi Ketua II di Senma kampus Budi Luhur. Di fase ini, Dono mulai berpikir jauh ke depan. Tak ingin sekadar kuliah dan berorganisasi saja, Ia merasa harus menjajaki hal lain agar bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Pasalnya, berbagai rencana dalam hidupnya ke depan butuh biaya yang tidak sedikit. Sebut saja kursus Bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sementara agak sungkan baginya untuk menambah beban sang kakak yang selama ini sudah ikut membiayai hidupnya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ketika berharap ingin bisa menghasilkan rupiah, di saat bersamaan, salah seorang temannya sedang mencari tenaga pengajar computer untuk program pemula (standard). Karena kuliah di bidang Teknik informatika, sudah pasti Dono cukup lihai untuk program-program komputer Lotus dan WS (wordstar). Betapa terkejutnya ia, ternyata bukan siswa biasa yang diajar, melainkan para pegawai kantor. Tak ada kata menyerah baginya, ia tetap mengambil kesempatan itu. Malam sebelum mengajar, ia selalu menyempatkan diri belajar dan membaca buku tentang kedua program tersebut, sehingga ketika pagi harus mengajar, ia tidak menemui kesulitan. Dari PKL Menjadi Pegawai BappenasTibalah saat di akhir-akhir perkuliahan, sudah pasti Ia tak lagi seaktif sebelumnya dalam berorganisasi di kampusnya. Apalagi, ketika ia diwajibkan mengikuti PKL (praktek kerja lapangan) sebagai salah satu persyaratan lulus kuliah. Dono pun kemudian diterima PKL di Bapppenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Di masa PKL itu, Dono mengaplikasikan seluruh ilmu yang didapat di bangku kuliah untuk membantu para pegawai di Bappenas. Sehingga, tak sedikit para pegawai di lembaga tersebut senang dan merasa terbantu dengan keberadaan Dono. Tiga bulan berlalu, masa PKL pun usai. Dono tentu harus kembali ke kampus dan menyelesaikan perkuliahan, termasuk menyusun skripsinya. Belum sempat pamit untuk kembali ke kampus, Dono diminta tetap di lembaga tersebut alias menjadi pegawai di Bappenas. Saat itu Dono merasa dilema. Satu sisi ia harus segera kembali ke kampus dan menyelesaikan skripsinya. Namun, di sisi lain, kesempatan untuk bekerja di salah satu lembaga negara tersebut tentu merupakan kesempatan yang langka, dan tidak akan terulang. Tak ingin membuang kesempatan yang datang, ia pun mengamini permintaan untuk tetap berada di Bappenas, tapi kali ini bukan lagi menjadi mahasiswa PKL, melainkan pegawai Bappenas. Tepatnya, akhir tahun 1988, meski belum mengantongi gelar sarjana, Dono resmi menjadi pegawai Bappenas. Sayangnya, ada hal yang harus dikorbankan dari kondisi tersebut. Pekerjaannya di Bappenas sangat menyita waktu, pikiran, dan tenaganya. Sehingga, ia lalai untuk segera menyelesaikan skripsinya. Di tahun 1990 dengan terseok-seok, akhirnya Dono berhasil menyelesaikan skripsi, dan mengantongi gelar sarjana di bidang ilmu komputer. Sejurus itu, ia pun berhasil lulus tes potensial akademik (TPA) alias tes penyesuaian

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 31PROFILgolongan bagi PNS (pegawai negeri sipil). Dari sana, Dono mulai menapaki satu per satu karirnya sebagai PNS di Bappenas. Mulai dari staf perencanaan, hingga kepala seksi atau kepala bagian di salah satu unit kerja di Bappenas. Dua puluh tujuh tahun sudah ia abdikan diri di Bappenas. Hingga kemudian, ia merasa tertantang untuk menjajaki hal baru lagi. Kesempatan itu datang Ketika KPU (komisi pemilihan umum) menggelar lelang terbuka untuk pejabat eselon II, yakni kepala biro perencanaan dan data. Ia ambil tantangan tersebut. Ia ikut dalam bursa lelang jabatan terbuka dengan menjalani serangkaian tes. Hingga pada akhirnya ia terpilih mengisi jabatan tersebut di KPU. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Semakin besar amanah yang diberikan, semakin berat tugas dan tanggung jawab yang harus dijalaninya. Jika sebelumnya ia hanya mengurusi satu bagian unit kerja saja, namun di KPU, ia harus menaungi beberapa bagian atau unit kerja. Tentu hal itu bukan pekerjaan yang mudah. Namun, dengan semangat yang kuat, pengalaman organisasi, plus dedikasinya selama berkarir di “rumah” sebelumnya, ia pun mampu menjalani semua itu, dan menyelesaikan berbagai tantangan yang ada. Lima tahun berlalu, Dono kembali mengikuti lelang jabatan di DPR RI dengan jabatan sebagai Deputi Administrasi. Dikisahkannya, sejatinya dalam kesempatan pertama ia gagal dalam seleksi administrasi. Ada salah satu dokumen wajib yang lupa ia lampirkan. Namun, dasarnya “bejo”, di kesempatan kedua ia lolos seleksi administrasi, sekaligus lulus keseluruhan tes. Tepat 18 Maret 2022 Dono secara resmi dilantik menjadi Deputi Administrasi Setjen DPR RI.Menjadi Loper Koran di Negeri Paman SamDono, tak menampik faktor ‘bejo’ alias keberuntungan tadi. Namun, selebihnya ia yakin bahwa tiada hasil tanpa usaha. Sehingga, apapun yang ia raih saat ini tentu juga atas perjuangan dirinya dan orang-orang sekitarnya. Masih diingatnya, saat SMA dan kuliah, hampir sebagian besar teman-temannya pergi ke sekolah dan kampus minimal dengan menunggang “kuda besi”. Sementara dirinya harus berjejalan dengan masyarakat awam lainnya di “jemputan” umum alias moda transportasi publik, Metromini S74 jurusan Blok M-Rempoa. Begitupun ketika ia berhasil menjadi PNS, ia sebenarnya masih setia dengan transportasi umum. Tidak ada kata malu atau gengsi bagi dirinya. Semua proses ia nikmati dengan keikhlasan. Namun, setelah pundi-pundi rupiah berhasil dikumpulkannya, dengan bangga dan bahagia ia membeli satu unit mobil Volkswagen Beetle alias VW Kodok. Sayangnya, mobil itupun tak berapa lama dalam genggamannya. Tahun 1992 ia terpaksa harus menjual “Si Kodok” untuk modal nikah. Untungnya, ia memiliki mertua yang sangat baik dan sayang padanya. Selepas menikahi sang isteri, Trisny Susanti, Dono tinggal di PIM alias Pondok Indah Mertua. Karena itulah, ia kembali dapat menabung untuk kehidupannya ke depan bersama keluarga kecilnya. Termasuk ketika ia mendapat penugasan ke Amerika Serikat pada tahun 1995 dari Bappenas selama beberapa bulan. Ia harus berpisah dengan isteri dan anaknya. Di tahun 1999 atau tepat setahun setelah kerusuhan massal dalam negeri, ia berhasil meraih beasiswa kuliah S2 bidang Public Management dari Carneige Mellon University di Pittsburg, Amerika Serikat. Ia pun ikut memboyong isteri dan anak-anaknya, Dimas Pandu Pradana dan Anindya Rahajeng Primaditha ke Amerika Serikat. Masih diingat Dono uang saku per bulan yang diterimanya di negeri Paman Sam itu sekitar 1050 dolar. Sementara 800 dolar digunakan untuk bayar sewa flat atau rumah. Sisanya 250 dolar itulah yang digunakannya untuk keseharian bersama isteri dan kedua anaknya. Tak ingin menyerah pada keadaan, memasuki semester kedua di Amerika, Dono memutar otak untuk bisa mendapat tambahan dana. Kebetulan salah seorang temannya sesama mahasiswa asal Indonesia menawari Dono menjadi loper koran. Gajinya sebesar 900-1200 dolar per bulan. Angka yang lebih besar dibanding uang saku yang diterima. Tak ayal hal tersebut langsung diamininya. Asal halal, tak ada kata malu untuk mencari nafkah. Toh, pekerjaan loper koran juga pekerjaan halal. “Jadi, koran itu bentuknya masih lebar dan saya yang harus melipatlipat sendiri koran itu, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus koran. Baru kemudian saya antarkan sendiri dari rumah ke rumah,” ungkapnya. Pukul empat pagi Dono bangun dan langsung bergegas mengambil koran yang jumlahnya sekitar 200-300 exemplar. Biasanya, sebelum jam 7 pagi ia sudah selesai menjalankan pekerjaan sampingannya tersebut. Sehingga, ia bisa langsung mengantarkan anaknya ke shelter bus sekolah. Setelah itu ia kembali pulang dan istirahat sampai kemudian kembali ke kampusnya. Dono bersyukur hal itu dapat terus ia lakoni hingga ia berhasil menamatkan kuliah S2-nya dan meraih gelar MPM dari USA, dan kembali ke tanah air untuk memulai merintis karir kedinasannya. Hingga pada akhirnya, karirnya berlabuh di Setjen DPR RI sebagai Deputi Administrasi. Sebuah perjuangan yang tidak mudah, namun berbuah manis dengan tekad dan kerja keras. ayu/mh

32 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025KUNKER KOMISI IKomisi I DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Keamanan Laut yang diketuai Ahmad Heryawan. Pada kunjungan kerja spesifik, Rabu (5/2/2025) lalu, Panja ini mengunjungi Bakamla di zona tengah dan zona timur. Panja Komisi I ini, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Bakamla dalam menjaga perairan Indonesia. Menurutnya, saat ini Bakamla masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal anggaran, jumlah personel, serta fasilitas pendukung seperti kapal patroli dan teknologi pemantauan. Penguatan Bakamla tidak hanya terbatas pada penambahan armada kapal dan anggaran, tetapi juga harus didukung oleh landasan hukum yang lebih kuat. Menurutnya, diperlukan regulasi yang memastikan Bakamla memiliki kewenangan penuh dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.“Ke depan, kami di DPR akan mengusulkan penguatan Bakamla dalam bentuk undang-undang, sehingga lembaga ini memiliki otoritas yang jelas seperti coast guard di negara lain. Dengan begitu, pengamanan laut kita tidak lagi bersifat koordinatif semata, tetapi benar-benar memiliki kekuatan hukum yang kokoh,” katanya usai pertemuan dengan Kepala Bakamla Zona Timur Indonesia. Selain itu, Heryawan juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai instansi yang berperan dalam pengamanan laut, seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, serta Polairud. Dengan penguatan kelembagaan, anggaran, dan kewenangan yang memadai, Bakamla diharapkan dapat Komisi I DPR RI berkepentingan melihat dari dekat eksistensi Badan Keamanan Laut (Bakamla), terutama yang berada di kawasan timur Indonesia. Kapasitas Bakamla jadi sorotan, bagaimana badan ini menjaga teritori dan keamanan laut Nusantara. Memperkuat Bakamla, Garda Utama Perairan Indonesiamenjalankan perannya lebih optimal dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia serta memastikan kekayaan maritim dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Sementara di zona tengah, Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, saat pertemuan dengan Kepala BAKAMLA Zona Timur Indonesia. FOTO: ULFI/VEL

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 33KUNKER KOMISI IWakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto yang memimpin kunjungan ini mengungkapkan, belanja masalah merupakan keniscayaan yang dimanfaatkan dalam menyusun RUU Keamanan Laut. “Kita tahu bahwa di laut itu banyak sekali permasalahan. Ada yang namanya illegal fishing, ada yang namanya penyelundupan narkoba, ada penyelundupan barang, ada penyelundupan orang, ada lagi namanya penyelundupan senjata,” kata Anton di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (5/2/2025) lalu.Untuk itu, kata legislator Dapil Jawa Barat V ini, kalau tidak diatur dengan benar terkait penanganan keamanan laut, maka akan berpotensi menimbulkan situasi yang berbahaya bagi Indonesia. Bakamla sebagai garda terdepan kita untuk mengamankan laut, kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya, alutsistanya, juga orangnya harus kita sejahterakan. Dan intinya kita harus menciptakan undang-undang yang menjadikan kepastian. Bakamla harus menjadi kuat ke depan dalam menjaga Republik Indonesia,” pungkasnya.Sebagai informasi, berdasarkan kesimpulan RDP Komisi I DPR dengan Bakamla RI (11/11/2024) lalu, Komisi I DPR RI mendukung RUU Keamanan Laut menjadi RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 dan mendorong Bakamla mengintensifkan koordinasi dan komunikasi di internal pemerintah agar menjadi RUU prioritas pemerintah. we,upi/mhWakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, saat memimpin Kunjungan Kerja Panja RUU Keamanan Laut Komisi I DPR RI ke Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Tengah, Manado, Sulawesi Utara. FOTO: WILGA/VELKe depan, kami di DPR akan mengusulkan penguatan Bakamla dalam bentuk undang-undangAhmad HeryawanWakil Ketua Komisi I DPR RI

34 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025KUNKER KOMISI IIKetika berkunjung ke Provinsi Lampung, delegasi Komisi II DPR mendapati data sebanyak 300 ASN mendapat sanksi, karena telah melanggar prinsip netralitas. Data tersebut didapat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bawaslu Provinsi Lampung sendiri mengungkap, terjadi delapan kasus dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan ASN, kepala desa, pejabat daerah, hingga anggota kepolisian. Komisi II DPR mendesak penegakan aturan yang lebih tegas dalam pencegahan dan penindakan atas pelanggaran netralitas. Dan Komisi II sedang merevisi UndangUndang Pemilu, agar proses demokratisasi di pusat dan daerah kian berkualitas. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, mengemukakan hal ini saat memimpin pertemuan dengan pejabat daerah di Lampung, Kamis (13/2/2025) lalu. “Faktor utama yang cenderung mengganggu demokrasi bukan hanya di penyelenggara dan pelaksananya, tetapi dominan pada persoalan netralitas aparat. Banyak terjadi ketidaknetralan, meskipun ada juga yang tetap netral. Namun, di beberapa daerah, ketidaknetralan ini menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik,” ujar Aria. Ia menekankan bahwa netralitas aparat adalah kunci untuk menciptakan persaingan yang adil bagi seluruh kontestan Pilkada. Untuk itu, Komisi II DPR mendorong revisi regulasi guna mempersempit ruang bagi aparat yang terlibat dalam mendukung paslon tertentu. “Netralitas ini harus benar-benar diberikan payung aturan yang mempersempit ruang bagi aparat untuk berpihak. Mereka harus berdiri di posisi yang sama agar aturan yang fair dan adil bisa terlaksana dengan baik,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini. Secara khusus, Komisi II DPR RI melakukan pengawasan ke daerah untuk melihat sejauh mana netralitas para aparatur sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2024 lalu. Ini sekaligus untuk melihat pengawasan sipil berjalan pascapilkada.Mengawasi Netralitas ASN dalam PilkadaWakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima (kiri), saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Bandar Lampung. FOTO: BUNGA/VEL

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 35KUNKER KOMISI IIDengan semakin banyaknya kasus pelanggaran netralitas, revisi UU Pemilu dinilai mendesak untuk memastikan bahwa Pilkada mendatang dapat berjalan dengan lebih transparan, adil, dan demokratis. Komisi II DPR berkomitmen memperjuangkan regulasi yang lebih ketat guna menghindari politisasi ASN, aparat desa, dan aparat keamanan dalam proses demokrasi. “Ke depan, harapannya Pilkada bukan hanya ajang demokrasi prosedural, tetapi juga kompetisi yang benar-benar mencerminkan pilihan rakyat, tanpa ada intervensi dari pihak yang seharusnya netral,” pungkasnya. Program MBGSementara delegai Komisi II DPR yang berkunjung ke Provinsi Bangka Belitung (Babel) melihat dari dekat pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di sekolah-sekolah. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Pemerintah Daerah Provinsi Babel bekerja sama dengan UMKM yang ada di sekolah. Jangan sampai UMKM yang selama ini sudah eksis di sekolah justru mati karena ada program tersebut.“Tolong upayakan Pak kepala sekolah, yang sekarang udah ada kantinnya. Kalau bisa kantin itu bagian integrasi dari program ini. Kita negosiasikanlah dengan Badan Gizi Nasional (BGN), tetap mereka yang mengadakan, tapi lokasinya bisa per sekolah. Sehingga, di sini ada 300 siswa, tetap menggunakan standar BGN, tapi petugasnya atau supportnya bisa diambil dari kantin-kantin yang sudah ada di sini,” harap Rifqi saat memantau program MBG di SMAN 2 Pangkal Pinang, Babel, Kamis (13/2) lalu. Menurut politisi Fraksi Partai Nasdem ini, di sejumlah daerah sudah banyak keluhan terhadap program MBG ini yang justru mematikan geliat ekonomi dari para UMKM yang sudah eksisting di sekolah-sekolah. “Kami mendapatkan masukan di beberapa tempat, kalau (program MBG) ini dilaksanakan siang hari efeknya anak-anak mengurangi belanjanya ke kantin. Dan itu menurut kami juga akan sangat serius kalau kemudian tidak kita mitigasi dari sekarang,” pungkas Rifqi. Legislator Dapil Kalsel I ini juga mengapresiasi Pemda Babel yang telah melaksanakan program MBG ini, walaupun dari sisi teknis pelaksanaan masih dalam tahap persiapan yang terus dilakukan exercise oleh pemerintah pusat. Namun, menurutnya, Provinsi Babel berani mengambil inisiasi, setidaknya di sekolah SMAN 2 Pangkal Pinan dan sudah terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bangka Beritung. “Saya tadi mengingatkan beberapa hal, program ini jangan sampai tidak tepat sasaran dan tidak tepat tujuan. Tujuannya adalah bergizi, karena itu kemudian komposisinya harus benar, untuk mencapai komposisi yang benar, jika memang harga satuannya terlalu kecil atau tidak sesuai, maka kita bisa minta negoisasi ke pemerintah pusat,” terang Rifqi. blf,jk/mhKetua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, saat memantau program Makan Bergizi Gratis di SMAN 2 Pangkal Pinang di Provinsi Babel. FOTO: JAKA/VEL

36 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025KUNKER KOMISI IIIAnggaran harus dikelola sebaik mungkin agar kinerja kepolisian dan kejaksaan tetap berjalan optimal,RikwantoAnggota Komisi III DPR RI“Kami berpesan, jangan sampai laporan-laporan masyarakat baru ditindaklanjuti setelah viral. Prinsip ‘No Viral, No Justice’ tidak boleh ada lagi,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alftah, saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Kalsel, Kamis (13/2/2025), lalu. Rano menyampaikan, kunjungan Komisi III DP ke Polda dan Kejati Kalsel bertujuan menjalankan fungsi pengawasan terhadap aparat kepolisian dan kejaksaan, termasuk dalam menangani laporan masyarakat serta pelaksanaan tugas di lapangan. “Ini kunjungan rutin sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap mitra kerja kami, yakni Polri dan kejaksaan,” jelas Rano. Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menyoroti empat isu utama terkait penegakan hukum dan keamanan di wilayah Kalsel. Pertama, ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Rikwanto meminta agar sisa anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tugas kepolisian dan kejaksaan. “Anggaran harus dikelola sebaik mungkin agar kinerja kepolisian dan kejaksaan tetap berjalan optimal,” ujarnya. Kedua, ia menyoroti laporan masyarakat terkait kinerja aparat kepolisian, khususnya mengenai pelanggaran yang dilakukan anggota di beberapa daerah. Namun, ia mengapresiasi bahwa sejauh ini tidak ditemukan pelanggaran serupa di jajaran Polda Kalsel. “Kami menerima banyak laporan mengenai kinerja anggota kepolisian. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Alhamdulillah, di Polda Kalsel tidak ada pelanggaran signifikan yang ditemukan hingga saat ini. Saya harap Kapolda Kalsel dan jajarannya terus menjaga kedisiplinan dan membangun kedekatan dengan anggotanya,” kata Rikwanto. Delegasi Komisi III DPR RI saat menggelar pertemuan dengan Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kejaksaan Tinggi Kalsel mengingatkan peran dua lembaga penegak hukum ini untuk bertindak adil dan profesional. Penegakan hukum tak perlu menunggu suatu kasus menjadi viral di media sosial.Menegakkan Kembali KeadilanWakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alftah, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Kalimantan Selatan. FOTO: RIA/VEL

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 37KUNKER KOMISI IIIKetiga, ia menyoroti pentingnya menjaga kekompakan antarinstansi dalam menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, Kalsel memiliki potensi sumber daya alam yang besar, sehingga harus dikelola secara maksimal demi kesejahteraan rakyat. Terakhir, terkait kinerja kejaksaan, Rikwanto menilai Kejati Kalsel sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan minimnya laporan pelanggaran. “Dari laporan yang kami terima, kinerja Kejaksaan Tinggi Kalsel cukup baik. Meskipun masih ada beberapa catatan, hal itu masih dalam batas wajar dan dapat diperbaiki,” ungkapnya. Rikwanto berharap Polda Kalsel dan Kejati Kalsel terus memperkuat hubungan dengan masyarakat serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Saya harap Polda Kalsel dan Kejaksaan terus bekerja dengan hati, agar masyarakat tidak takut lagi bertemu polisi, tetapi merasa nyaman dan terbantu,” tutupnya. Kasus Anak dan PerempuanDi Kalimantan Barat (Kalbar) isu kasus hukum yang melibatkan anak dan perempuan menjadi topik bahasan. Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi, menyampaikan apresiasi atas kinerja Polda Kalbar dalam penanganan kasus anak dan perempuan. Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Kalbar di Pontianak, Jumat (14/2/2025) lalu. Widya mengungkapkan, menurut data Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, selama tahun 2024 tercatat ada 163 kasus yang melibatkan anak-anak dengan 63 di antaranya kasus kekerasan seksual pada anak. Widya menekankan bahwa penanganan kasus anak dan perempuan memerlukan pendekatan yang berbeda. “Mohon kepada Polda Kalbar untuk memberikan perhatian khusus dalam menyelesaikan permasalahan anak dan perempuan. Kita harus menjaga hak-hak mereka. Pendekatan dan penanggulangannya pun harus disesuaikan,” tegasnya. Widya mengimbau agar kasuskasus yang melibatkan anak di bawah umur diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. “Dengan pendekatan ini, diharapkan anak-anak merasa nyaman, hak mereka untuk bersekolah tetap terjamin, dan mereka dapat kembali ke lingkungan keluarga. Saya yakin dengan kinerja Polda Kalbar yang responsif, koordinatif, dan solutif, harapan masyarakat untuk penegakan hukum yang berintegritas dan berpihak pada masyarakat dapat terwujud,” tambahnya. rnm,eki/mhAnggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi. FOTO: EKI/VEL

38 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025KUNKER KOMISI IVSaat berkunjung ke Tangerang, Banten, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, melihat dari dekat fenomena pagar laut yang katanya misterius itu. Menurutnya, ada dugaan maladministrasi atas penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Ia mendesak pemerintah segera menyelesaikan dan menertibkan persoalan tersebut demi memastikan ruang laut dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. “Laut bukanlah milik perorangan atau korporasi, tetapi milik kita semua. Jadi, siapa pun yang melanggar hukum, mengkavling tanpa izin, harus ditertibkan. Komisi IV DPR akan terus mengawal hal ini,” ujar Titiek kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi pagar laut di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025) lalu. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat HGB dan SHM yang diduga melanggar hukum. “Siapa sebenarnya Kasus pagar laut yang fenomenal telah menyita perhatian publik pada awal tahun ini. DPR RI pun ikut proaktif menyuarakan kejanggalan dalam kasus ini. Di Tangerang maupun Bekasi, ada pagar laut ilegal yang ditinjau Komisi IV DPR RI. Menertibkan Pagar Laut IlegalKetua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi pagar laut di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. FOTO: TIARA/VEL

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 39KUNKER KOMISI IVpemilik pagar laut ini? Siapa pun yang menancapkan pagar itu, harus mencabutnya sendiri. Jika tidak, maka mereka harus bertanggung jawab atas biaya pencabutan yang dilakukan oleh aparat,” tegasnya. Lebih lanjut, Titiek menegaskan bahwa Komisi IV DPR akan mengawasi secara ketat langkahlangkah penyelesaian kasus ini. Ia meminta Kementerian terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk bertindak lebih cepat dalam merespons persoalan di sektor kelautan dan perikanan. “Dalam fungsi pengawasan, kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Tentunya, kami juga akan memanggil kementerian terkait secara rutin untuk menanyakan sejauh mana penyelesaiannya,” tambah Titiek.Sementara di Bekasi, Jawa Barat, delegasi Komisi IV juga meninjau pagar laut di perairan Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem dan PPI Paljaya. Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, menegaskan pentingnya penegakan hukum terkait tata ruang laut dan izin yang wajib dimiliki oleh pihak yang melakukan pemanfaatan ruang laut. “Kita ingin memastikan bahwa DPR berpihak kepada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya dalam pengelolaan tata ruang wilayah laut,” ujar Riyono kepada Parlementaria. Menurut Riyono, pihaknya menemukan aktivitas pembangunan pagar laut yang dilakukan oleh pihak swasta hingga sekitar 4 kilometer ke tengah laut, tanpa memiliki Izin Keselarasan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Semua entitas yang memanfaatkan ruang laut wajib memiliki izin KKPRL sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” tegasnya. Riyono mengungkapkan bahwa reklamasi ilegal yang dilakukan tidak hanya terjadi di satu sisi, tetapi juga ditemukan di lokasi lainnya yang belum menjadi perhatian publik. “Masa harus menunggu viral dulu? Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi,” katanya. Ia meminta KKP dan pemerintah provinsi memberikan kejelasan dan menegakkan aturan terkait kasus ini. Riyono juga menyebutkan, jika pihak swasta tidak dapat memenuhi izin yang diperlukan, maka kegiatan tersebut wajib dihentikan dan dapat berujung pada pembongkaran. “Kalau izinnya lengkap, pembangunan bisa diteruskan. Tapi jika tidak, itu pelanggaran dan harus dihentikan,” tambahnya. Dalam masa sidang yang baru dimulai, Riyono mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus reklamasi ilegal ini. Ketua DPR RI juga telah meminta Komisi IV menyelidiki lebih lanjut melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat kerja (Raker) bersama kementerian terkait. “Kami akan meminta kejelasan secara resmi dari pihak-pihak terkait, mulai dari KKP hingga pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan aktivitas ini tidak merugikan masyarakat dan mematuhi aturan yang berlaku,” ungkap Riyono. tra,ssb/mhAnggota Komisi IV DPR RI, Riyono (kanan), saat meninjau dugaan reklamasi ilegal di wilayah perairan sekitar Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem dan PPI Paljaya.FOTO: EKO/VELKita ingin memastikan bahwa DPR berpihak kepada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya dalam pengelolaan tata ruang wilayah lautRiyonoAnggota Komisi IV DPR RI

40 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025KUNKER KOMISI VMenurut Roberth, proyek-proyek perbaikan ini erat kaitannya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam pengelolaan bandara. Ia menekankan pentingnya peran BUMN dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur transportasi udara tanpa merugikan keuangan negara. “Kita harus membenahi BUMN kita. Jika BUMN mengalami kerugian, maka negara juga ikut rugi. Ini menyangkut kepentingan rakyat,” ujar Roberth. Politisi Partai Nasdem itu juga menegaskan bahwa proyekproyek perbaikan harus dilakukan dengan transparansi dan efisiensi, serta tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia berharap agar proyek infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan transportasi udara, dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagai bagian dari Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Roberth menyatakan bahwa pihaknya akan terus Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw yang memimpin kunjungan kerja ke Bandara Halim Perdanakusuma, meninjau kondisi infrastruktur serta memastikan kelancaran proyek perbaikan yang sedang berlangsung. Dalam kunjungan tersebut, Roberth menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perbaikan bandara, termasuk landasan pacu (runway) dan fasilitas pendukung lainnya, pada Senin (3/2/2025) silam.Meninjau Infrastruktur Bandara dan Pelabuhan JakartaWakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw (kedua dari kanan), bersama tim saat meninjau kondisi perbaikan bandara dalam rangka kunjungan kerja ke Bandara Halim Perdanakusuma.FOTO: ADI/VEL

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 41KUNKER KOMISI Vmengawasi jalannya proyek-proyek strategis, supaya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.Pelabuhan Tanjung Priok Sementara di Pelabuhan Tanjung Priok, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, mengapresiasi penerapan sistem manajemen berbasis digital yang dinilai semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pelabuhan. Langkah ini berkontribusi pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Kami mengapresiasi langkahlangkah digitalisasi oleh Pelindo dan pihak terkait lainnya dalam efektivitas pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga pada tahun 2024 lalu pendapatan PNBP meningkat dan melebihi targetnya,” ujar Lasarus di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (3/2/2025) silam. Lasarus menilai, sistem digitalisasi operasional di Pelabuhan Tanjung Priok telah menunjukkan hasil positif, baik dalam pengelolaan logistik maupun pelayanan kepada pengguna jasa. “Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok sangat baik dan efisien. Terlihat ada inovasiinovasi yang mendukung kelancaran operasional, yang tentunya berujung pada meningkatnya pendapatan negara,” ungkapnya. Ia menambahkan, tata kelola yang tepat turut mendorong peningkatan arus barang dan kelancaran distribusi, yang berdampak pada penerimaan negara. “Sistem yang diterapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pelabuhan, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor maritim terhadap PNBP,” imbuhnya. Kunjungan tersebut juga mencakup pemantauan infrastruktur dan fasilitas yang telah diperbarui, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan efisiensi yang terus ditingkatkan, Pelabuhan Tanjung Priok berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Dalam kesempatan yang sama, Lasarus menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kelancaran pengelolaan pelabuhan. “Kerja sama yang solid akan mempercepat realisasi pembangunan dan mendukung pengelolaan yang lebih baik di masa depan,” tutupnya. aap,oji/mhKetua Komisi V DPR RI Lasarus (ketiga dari kiri) saat melakukan tinjauan lapangan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. FOTO: OJI/VEL

42 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025Komisi VI menggelar pertemuan dengan BUMN energi, yakni PLN, Pertamina, dan PT Patra Niaga. Dalam pertemuan itu terungkap, semua BUMN energi memastikan, pasokan energi sangat baik dan dalam kondisi normal. PLN, misalnya, telah menetapkan periode siaga Nataru dan mengupayakan kecukupan daya pada pembangkit dalam status normal. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut, setiap unit operasional PLN telah menyiapkan posko siaga dengan jumlah total 1.853 posko di seluruh Indonesia. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu memaparkan Pertamina Patra Niaga juga telah memberikan komitmen untuk menjamin ketersediaan BBM dan elpiji selama libur Nataru. Politisi asal Sumatera Barat itu, bahkan memastikan Pertamina telah menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial, seperti jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Ia optimistis pasokan energi akan aman selama masa libur Nataru “Tadi kita sudah dengar bahwa insyallah PLN maupun Pertamina sudah siap untuk melayani Nataru. PLN tadi memaparkan bahwa mereka sudah punya posko di berbagai titik untuk membantu masyarakat. Stok untuk 10 hari ke depan selalu aman dijaga. Pertamina memastikan bahwa menjelang Nataru, distribusi BBM dipastikan aman dan stoknya pasti tersedia,” jelas Andre di Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/12/2024) lampau. Bandara NotohadinegoroSementara di Jember, Jawa Timur, Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, mendorong reaktivasi pelayanan di Bandara Notohadinegoro, Jember.. Hal ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut. “Tadi memang saya sampaikan, bagaimana reaktivasi bandara di Jember, Bandara Notohadinegoro itu bisa dioptimalkan. Ke depan mungkin saya minta kepada temanteman Angkasa Pura atau In Journey Airport untuk dioptimalkan lagi pengembangannya, supaya nanti bisa mendarat dan menaruh body pesawat seperti pada umumnya. Karena, melihat potensi wilayah Jember sangat besar,” kata Kawendra di Surabaya, Jatim, Jumat Delegasi Komisi VI DPR RI pada Desember tahun lalu meninjau kesiapan BUMN sektor energi dalam menghadapi libur Natal dan tahun baru (Nataru). Pasokan energi untuk kelancaran mudik harus dipastikan memadai. Mengapresiasi Kesiapan BUMN Energi Hadapi Libur Nataru Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Padang, Sumatera Barat. FOTO: TVR/VELKUNKER KOMISI VI

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 43(06/12/2024) lalu. Lebih lanjut, kata Kawendra, keberadaan bandara ini sangatlah strategis. Dengan populasi Jember yang mencapai 2,5 juta jiwa, ditambah wilayah sekitarnya seperti Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso, bandara ini akan menjadi solusi transportasi efisien bagi masyarakat. Penguatan Ekonomi RakyatDi Makassar, Sulawesi Selatan, Komisi VI DPR berfokus pada penguatan ekonomi rakyat dengan Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, saat mengikuti pertemuan Kunres Komisi VI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur. Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel saat pertemuan di Kunker Reses Komisi VI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan memberdayakan kembali koperasi dan membuka akses kredit usaha rakyat (KUR). Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel melihat, pentingnya koperasi dan PNM sebagai instrumen utama membangun ekonomi rakyat, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai, ketiga sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta membuka lapangan kerja. “Kekuatan ekonomi kita sebenarnya ada di bawah, dari petani, peternakan, dan kelautan. Sektor ini adalah sektor paling strategis untuk membangun ketahanan pangan nasional dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, koperasi dan PNM tidak boleh hanya fokus pada bisnis, tetapi harus berkontribusi nyata dalam mendorong kekuatan ekonomi rakyat di akar rumput,” ujar Gobel di Makassar, Jumat (6/12/2024) lampau. Ia juga menilai, kolaborasi antara BUMN, swasta, dan koperasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi rakyat. Meski capaian BUMN perbankan sudah cukup baik, kerja sama lintas sektor perlu diperkuat untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berbasis komunitas kecil dan menengah di seluruh Indonesia. tvr,aas,els/mhFOTO: ANJU/VELKekuatan ekonomi kita sebenarnya ada di bawah, dari petani, peternakan, dan kelautan. FOTO: TVR/VELKUNKER KOMISI VIRachmat GobelAnggota Komisi VI DPR RI

44 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025KUNKER KOMISI VIIRevisi ini membutuhkan banyak masukan dari para pelaku pariwisata termasuk Pemda. Kali ini Komisi VII DPR RI yang membidangi pariwisata berkunjung ke Yogyakarta dan Bali untuk mendapatkan banyak perspektif soal dunia pariwisata ke depan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty yang memimpin kunjungan ke Yogyakarta ini, mengusulkan, revisi UU Pariwisata harus mencakup aturan jelas mengenai lembaga yang berwenang menetapkan status over tourism pada destinasi, yang harus didasarkan pada data valid. Ia juga mengapresiasi upaya Kementerian Pariwisata mempertahankan target kunjungan wisatawan meskipun ada penghematan anggaran. Menurutnya, promosi pariwisata harus lebih memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai alat yang efektif dan hemat biaya. Kemudian, sinergi antara kementerian, pemerintah pusat, dan daerah juga menjadi poin penting dalam revisi ini. Evita menyoroti perlunya tata kelola yang baik, serta mempermudah proses perizinan untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Selain itu, ia mencatat banyak daerah yang ingin mengaktifkan kembali Badan Promosi Tantangan pariwisata terus mengemuka. Tata kelola, investasi sektor pariwisata, sampai benturan dengan program efisiensi anggaran, menjadi isu yang perlu diadaptasi kembali dalam merevisi Undang-Undang Pariwisata.Merevisi UU Pariwisata, Menata Kembali Pariwisata Nasional Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty (tengah), saat memimpin pertemuan dengan Pemda Yogyakarta serta pelaku industri pariwisata di Yogyakarta. FOTO: MENTARI/VEL

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 45KUNKER KOMISI VIIPariwisata (BPP), tetapi terkendala anggaran. “Kami berharap revisi UU Pariwisata dapat menciptakan regulasi yang solutif dan adaptif, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan,” katanya, seraya mengatakan kunjungan kerja ini diharapkan memperkaya pembahasan revisi UU Pariwisata agar sektor ini semakin kompetitif, berdaya saing global, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Sementara di Bali, Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, juga menekankan pentingnya revisi UU Kepariwisataan, khususnya dalam memperjelas pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Menurut Novita, aturan yang ada dalam Pasal 35 saat ini masih tumpang tindih dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara maksimal. Oleh karena itu, pembagian manajemen pariwisata yang lebih jelas diperlukan untuk mendukung sektor pariwisata. “Perlu ada revisi agar pembagian manajemen pariwisata lebih jelas dan bisa benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Novita, dalam serap aspirasi Komisi VII DPR RI di Denpasar, Bali, Kamis (13/2/2025) lalu. Novita mengusulkan, revisi ini mencakup penguatan kelembagaan, regulasi ekologi dan ekonomi, serta melibatkan daerah dalam pengelolaan wisata berbasis potensi lokal. Ia berharap, ada lembaga profesional di setiap daerah yang dapat mendukung mandiri dalam pendanaan dan pengelolaan, sehingga sektor pariwisata dapat berkembang lebih cepat tanpa harus selalu bergantung pada keputusan pusat. Target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% tidak dapat hanya bergantung pada sektor industri dan pertambangan, tetapi juga harus didorong melalui sektor pariwisata yang memiliki potensi besar, terutama dengan luasnya wilayah maritim Indonesia. “Revisi UU Pariwisata harus menjadi solusi atas persoalan tata kelola, tata ruang, serta investasi. Jika pariwisata dikelola dengan baik, investor akan merasa nyaman, dan manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya. man,mri/mhRevisi UU Pariwisata harus menjadi solusi atas persoalan tata kelola, tata ruang, serta investasi. Jika pariwisata dikelola dengan baik, investor akan merasa nyaman, dan manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakatNovita HardaniAnggota Komisi VII DPR RIAnggota Komisi VII DPR Novita Hardini. Revisi UU Pariwisata penting untuk memperjelas pembagian tugas.FOTO: MENTARI/VEL

46 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025Delegasi Komisi VIII DPR RI, Januari silam melihat dari dekat persiapan haji 2025 di Arab Saudi sebagai bentuk pengawasan. Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyampaikan sejumlah harapan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Layanan haji dan umroh selalu jadi sorotan publik, terutama saat musim haji tiba. Tak hanya di Tanah Air, layanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci juga kerap bermasalah. Di sinilah Komisi VIII DPR RI jauh-jauh hari sebelum musim haji tiba, meninjau ke Madinah dan Mekkah, Arab Saudi. Mengoptimalkan Peran Layanan Haji

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 47BPKH Limited, sebagai anak usaha BPKH yang bergerak di bidang katering, hotel, dan transportasi di Arab Saudi, untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait di Arab SaudiAbdul Fikri FaqihAnggota Komisi VIII DPR RIKUNKER KOMISI VIIIsaat melakukan kunjungan ke Hotel Golden Tulip di Madinah yang dikelola oleh BPKH Limited. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan dengan Wakil Menteri Agama di Madinah. Dalam kesempatan tersebut, Fikri Faqih menyoroti tiga poin penting terkait peran BPKH. Pertama, Fikri mendorong BPKH terlibat aktif dalam diskusi mengenai pemanfaatan nilai manfaat dana haji. “Menteri Agama saat ini sedang giat melakukan mudzakarah ulama, karena nilai manfaat BPKH masih dianggap tidak halal jika digunakan untuk subsidi calon jemaah haji,” ungkap legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Fikri juga berharap, BPKH dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), para ulama, dan pihak terkait lainnya, agar dapat menghasilkan fatwa atau rekomendasi yang memberikan ketenangan kepada calon jemaah haji dan umroh. Kedua, Fikri mendorong BPKH mengoptimalkan peran dalam layanan haji dan umroh, khususnya di Arab Saudi. “Meskipun mungkin dianggap terlambat, BPKH sebenarnya bisa lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umroh,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini. Dengan pengelolaan yang baik, imbuh Fikri, nilai manfaat yang dihasilkan dapat kembali kepada calon jemaah haji. Ketiga, lanjut Fikri, BPKH Limited, sebagai anak usaha BPKH yang bergerak di bidang katering, hotel, dan transportasi di Arab Saudi, untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait di Arab Saudi, baik dalam aspek sumber daya manusia maupun infrastruktur. “BPKH Limited harus berani bersaing secara sehat dan tidak menjadi jalur baru yang memperpanjang rantai pasok,” tegasnya. Mantan Wakil Ketua Komisi X DPR ini, menekankan, pentingnya profesionalitas dan kredibilitas BPKH Limited agar mampu bersaing di pasar Arab Saudi. Ia juga berharap BPKH dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengelola keuangan haji sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji dan umroh Indonesia. ssb/mhAnggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, saat melakukan kunjungan ke Hotel Golden Tulip di Madinah. FOTO: IST/VEL

48 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025KUNKER KOMISI IXWakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini yang memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX ke Banjarmasin, Program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam memeriksakan kondisi kesehatan dasar. Masalah kesehatan masyarakat sejak dini harus sudah terdeteksi. Ini juga sekaligus mencegah penyakit kronis atau degeneratif berkembang lebih lanjut di tengah masyarakat.Menyiapkan Pemeriksaan Kesehatan GratisKalimantan Selatan mengatakan, instruksi presiden terkait efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pelaksanaan program PKG yang dijadwalkan dimulai pada 10 Februari 2025. “Memang ada sedikit pengaruh, tapi tidak mengganggu persiapan pelaksanaan pemeriksaan gratis yang akan dimulai pada tanggal 10 Februari nanti,” kata Yahya di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Banjarmasin, Kalsel, Kamis (6/2/2025) lalu. Menurutnya, Kementerian Kesehatan sudah siap menyelenggarakan PKG ini melalui puskesmas dan poliklinik daerah. Program ini akan diberikan kepada masyarakat sebagai hadiah pada ulang tahun mereka, dengan tujuan memeriksa kondisi kesehatan secara dasar. Pemeriksaan tersebut mencakup sejumlah indikator kesehatan seperti gula darah, tekanan darah tinggi, diabetes, asam urat, dan sekitar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini (keenam dari kanan), saat memimpin kunjungan kerja spesifik Tim Komisi IX ke RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Banjarmasin.FOTO: GALUH/VEL

TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 49KUNKER KOMISI IX13-14 penyakit lainnya. Yahya juga memastikan bahwa BPJS Kesehatan akan terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, dan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi program tersebut. “Meskipun ada efisiensi anggaran, PKG tetap berjalan sesuai rencana dan tidak terpengaruh,” katanya lagi. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendeteksi masalah kesehatan sejak dini dan mendorong upaya preventif dalam menjaga kesehatan.PKG di SultengDi Palu, Sulawesi Tengah, Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana yang turut mengikuti kunjungan Spesifik, menegaskan, pentingnya kesiapan infrastruktur dan tenaga kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program PKG di Sulteng. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Astacita Quick Win yang diinisiasi Presiden Prabowo, yang bertujuan memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat dan mencegah penyakit kronis serta degeneratif sejak dini.“Kami datang untuk memastikan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis bisa terlaksana dengan baik. Ini program yang sangat ditunggu masyarakat karena memberikan akses kesehatan gratis dan membantu mitigasi penyakit sejak awal,” ujar Cellica saat Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana (tengah), saat mengikuti Kunsfik Tim Komisi IX DPR RI di Kantor Pemprov, Palu, Sulawesi Tengah.melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor Pemprov, Palu, Sulteng, Selasa (6/2/2025) lalu.Cellica menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Komisi IX DPR RI bersama Pemprov Sulteng membahas berbagai kendala, terutama terkait ketersediaan tenaga kesehatan dan pembiayaan. “Tantangan utama yang harus segera diselesaikan adalah pemenuhan tenaga kesehatan dan koordinasi anggaran, baik dari pusat maupun daerah,” ujarnya.Politisi Partai Demokrat ini juga mendorong peningkatan status rumah sakit di Sulteng dari tipe D menjadi tipe C, agar pelayanan kesehatan dapat lebih optimal. “Program preventif dan promotif ini menjadi unggulan agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya pengobatan di kemudian hari,” tegasnya, seraya mengatakan, DPR RI berkomitmen terus mengawal program ini agar berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Sulteng. gal,ais/mhFOTO: AISYAH/VELProgram ini akan diberikan kepada masyarakat sebagai hadiah pada ulang tahun mereka, dengan tujuan memeriksa kondisi kesehatan secara dasar.Yahya ZainiWakil Ketua Komisi IX DPR RI

50 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025KUNKER KOMISI XKomisi X DPR RI berkunjung ke Sumsel untuk melihat dari dekat kehidupan masyarakat setempat, terutama akses pendidikan bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati yang memimpin kunjungan ini, mengatakan, “Kami menemukan di Desa Pemulutan Ilir ada satu keluarga dengan ibu tunggal yang memiliki empat anak. Seharusnya, tiga dari mereka masih bersekolah, tetapi karena kondisi ekonomi yang sulit, anak pertamanya harus putus sekolah saat kelas 3 SMP.” Angka putus sekolah masih terlihat tinggi, terutama di Sumatera Selatan. Angkanya mencapai 157.280 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka tertinggi ditemukan di Kecamatan Pemulutan. Fakta ini penting untuk memetakan sensus ekonomi 2026.Melihat Tantangan Pendidikan dan Sensus Ekonomi 2026Esti yang ditemui, Kamis (30/1/2025) lalu itu, menegaskan bahwa keluarga seperti ini seharusnya menjadi prioritas dalam penerimaan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Ia juga menyoroti pentingnya keakuratan data BPS, agar program afirmasi pendidikan dapat tepat Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati saat melakukan kunjungan kerja di Palembang, Sumsel. FOTO : CHASBI/VEL