TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 51KUNKER KOMISI Xsasaran. “Kita sangat berharap peran BPS dalam pendataan ini benar-benar akurat dan dilakukan sesuai prosedur. Dengan begitu, data yang disajikan bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun pusat,” jelasnya.Sementara di Medan, Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadriani Irfani, yang memimpin kunjungan kerja spesifik menyatakan bahwa Komisi X DPR berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan sensus tersebut. “Sensus ini adalah amanat undang-undang yang dilaksanakan sekali dalam 10 tahun. Maka, kami akan betulbetul mendukung dan mengawasi pelaksanaannya. Segala kekurangan yang ada akan kami cari solusinya bersama dengan BPS,” tegas Lalu di Kantor BPS Sumut di Medan, Kamis (30/1/2025) silam.Lalu juga menekankan pentingnya rekrutmen petugas sensus yang kompeten, mengingat pengumpulan data dalam Sensus Ekonomi 2026 akan banyak bergantung pada perangkat digital. “Pelatihan intensif perlu diberikan agar petugas memahami metodologi pengumpulan data serta dapat menjaga akurasi dan validitas informasi yang diperoleh,” jelasnya. Selain tantangan teknologi, pendataan sektor ekonomi baru seperti ekonomi kreatif dan digital, serta tingginya mobilitas pelaku usaha, menjadi tantangan tersendiri. Komisi X DPR RI pun menekankan perlunya strategi efektif untuk menjangkau sektor informal dan usaha kecil.Sementara itu, di Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi X, Himmatul Aliyah, mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan antisipasi kebocoran data. “Komisi X tentunya ingin memastikan pengawasan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadriani Irfani, saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor BPS Sumatra Utara di Medan.Wakil Ketua Komisi X, Himmatul Aliyah saat memimpin kunjungan kerja di Bali. FOTO: RIA/VELberjalan dengan baik, termasuk memantau perekrutan SDM petugas sensus. Kami juga meminta agar semua langkah terkait pengumpulan data dilakukan dengan hati-hati, agar tidak terjadi kebocoran data sensus,” ujar Himmatul kepada Parlementaria di Bali, Kamis (30/1/2025) lampau.Kesiapan BPS Provinsi Bali dinilai cukup baik, termasuk persiapan perekrutan SDM petugas sensus dan kesiapan alat, seperti penggunaan sistem GPS untuk mendeteksi lokasi petugas dan peserta sensus di wilayah yang sulit dijangkau. “Misalnya, untuk wilayah yang sulit dijangkau, sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk penggunaan sistem GPS untuk mendeteksi lokasi petugas dan peserta sensus,” tambah Himmatul.Selain itu, BPS Provinsi Bali juga memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sensus ekonomi 2026, seperti aplikasi Smart Blok Sensus (Smart BS), yang membantu petugas mengenali batas-batas wilayah kerja mereka. Teknologi ini diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam cakupan data, seperti salah cakupan, cacah ganda, atau lewat cacah. rnm,bia,cas/mhFOTO: BIANCA/VEL
52 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025KUNKER KOMISI XIWakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro, mengemukakan hal ini saat memimpin pertemuan dengan otoritas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) di Karawang, Jawa Eveluasi sangat dibutuhkan terhadap semua proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Ini penting untuk memastikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Negara. Sejauh ini, PSN ada yang berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat.Mengevaluasi Program Strategis NasionalWakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro saat mengunjungi Peruri, di Karawang, Jawa Barat. FOTO: SINGGIH/VEL
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 53KUNKER KOMISI XIBarat, Kamis (31/1/2025). “Proyek Strategis Nasional itu ada yang baik dan ada yang kurang baik. Yang baik itu jelas, seperti proyek transportasi, jalan, bendungan, dan perumahan. Ke depan, harus ada prioritas mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat luas, mana yang benar-benar berdampak pada peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujar Fauzi H. Amro, usai mengunjungi Peruri, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (31/01/2025).Komisi XI DPR RI, lanjutnya, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi proyek-proyek PSN yang dinilai kurang efektif. Evaluasi ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan anggaran negara serta memastikan PSN yang berjalan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.Fauzi juga mendukung rencana usulan keterlibatan swasta dalam pelaksanaan PSN ke depan. Menurutnya, dengan menggandeng swasta, efektivitas, kualitas, dan efisiensi proyek akan meningkat, sekaligus mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Salah satu idenya adalah bagaimana PSN ini bisa diserahkan juga kepada swasta. Kehadiran swasta akan meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek karena mereka memiliki modal dan sistem pembiayaan sendiri,” ujarnya. Peredaran Uang PalsuPeredaran uang palsu masih menghantui masyarakat. Peningkatan keamanan uang rupiah pun jadi keniscayaann guna mencegah peredaran uang palsu di masyarakat. Inilah yang mengemuka saat delegasi Komisi XI DPR RI mengunjungi kantor Peruri.Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Aneta Komarudin mengemukakan, keamanan uang rupian sebenarnya bisa disampaikan dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang. Secara Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, saat mengikuti pertemuan kunspek Komisi XI di Karawang, Jawa Barat.FOTO: SINGGIH/VELvisual, terdapat dua garis keamanan yang membedakan antara uang asli dan uang palsu. Saat diraba, bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi Bank Indonesia. Sementara itu, ketika diterawang, terdapat desain tertentu yang sudah lama dikenalkan kepada masyarakat,” ujar Puteri, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (30/01/2025).Puteri juga mengapresiasi langkah mitigasi risiko yang diterapkan di Peruri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melarang penggunaan alat komunikasi saat memasuki area produksi. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk menjaga keamanan informasi serta mencegah kebocoran data terkait proses pencetakan uang.Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peredaran uang palsu masih menjadi masalah serius. Hal ini diperparah oleh oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terkait bahan baku dan teknik pencetakan uang.“Tentu sistem keamanannya harus terus ditingkatkan, termasuk pengawasan di internal perusahaan. Jangan sampai ada kebocoran dari dalam yang justru menyebabkan peredaran uang palsu semakin meningkat. Pengawasan terhadap pegawai di Peruri juga harus diperketat, agar tidak ada yang membawa pulang bahan baku atau menyebarluaskan informasi terkait pencetakan uang,” jelasnya.Puteri menekankan, di era digital seperti sekarang, kebocoran informasi sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, Peruri sebagai lembaga yang memiliki peran strategis harus memperkuat sistem keamanannya agar tidak menjadi celah bagi peredaran uang palsu.Sebagai informasi, baru-baru ini kasus peredaran uang palsu mencuat di salah satu universitas di Indonesia, yang mengakibatkan banyak korban tertipu. Kasus tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memahami cara membedakan uang asli dan palsu. skr/mh
54 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025KUNKER KOMISI XIIWakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, mengunjungi PT Vale Indonesia yang di Desa Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Sugeng menyampaikan bahwa PT Vale, yang sebelumnya dikenal dengan nama INCO, telah beroperasi selama 56 tahun dan kini menjadi salah satu pemain utama dalam industri pertambangan Indonesia, khususnya dalam produksi nikel. Sugeng menjelaskan bahwa setelah divestasi yang terjadi pada tahun lalu, kepemilikan saham Indonesia di PT Vale Indonesia mencapai sekitar 54 persen, dengan 30 persen saham dimiliki oleh MIND ID dan 20 persen saham diperdagangkan di pasar publik. Menurutnya, divestasi ini menunjukkan bahwa saat ini, PT Vale sebagian besar dimiliki oleh Indonesia, yang memungkinkan kontrol lebih besar terhadap industri ini. Kunjungan ini bertujuan memantau lebih lanjut mengenai praktik pertambangan yang baik, terutama dalam hal proses produksi, reklamasi, dan pascatambang. Sugeng menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam dalam dunia pertambangan. “Pertambangan memegang peran yang sangat penting dalam peradaban manusia. Namun, tanpa memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian alam, pertambangan tidak bisa dikatakan manusiawi,” ujarnya kepada Parlementaria, Minggu (16/7/2025) lalu. PT. Vale Indonesia adalah salah satu BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, Komisi XII DPR RI yang bekerja di sektor pertambangan menyerukan agar industri pertambangan dilakukan secara berkelanjutan.Mendukung Industri Pertambangan BerkelanjutanWakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto saat foto bersama usai mengunjungi PT Vale Indonesia yang terletak di Sulawesi Selatan.FOTO: ARIEF/VEL
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 55KUNKER KOMISI XIISelama kunjungan tersebut, Sugeng dan Tim Komisi XII mempelajari peran PT Vale dalam mendukung perkembangan industri energi terbarukan, khususnya dalam produksi nikel matte, bahan baku utama untuk baterai penyimpanan energi. Nikel, menurut Sugeng, menjadi elemen yang sangat penting dalam pengembangan energi terbarukan, terutama dalam mendukung pengembangan tenaga surya yang memerlukan sistem penyimpanan energi. “Indonesia memproduksi sekitar 40 persen dari total produksi nikel dunia, yang memberi negara ini pengaruh besar dalam pasokan nikel global,” ujar politisi Fraksi Partai NasDem ini. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa nikel adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan industri. Hilirisasi IndustriAnggota Komisi XII DPR RI Mulyadi, menegaskan hilirisasi industri sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ia menyoroti aspek keselamatan kerja dan dampak lingkungan terkait insiden kecelakaan yang terjadi di PT Monokem Surya. “Kita lihat selama ini, smelter nikel itu investasinya triliunan. PT Monokem Surya ini masih dalam tahap awal pengolahan, uji coba, dan perhitungan berbagai aspek. Namun, sudah terjadi kecelakaan. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Mulyadi di Karawang, Jawa barat, Jumat, (14/2/2025) lalu. Mulyadi menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI mendukung investasi dan hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mengingatkan agar aspek lingkungan, keselamatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja lokal tidak diabaikan. “Kami mendorong industrialisasi dan hilirisasi karena ini bagian dari investasi yang dibidangi oleh Komisi XII. Tapi, jangan sampai investasi besar ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar juga harus diperhatikan,” jelasnya. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan pelaku usaha menengah dan kecil dalam industri pertambangan. Menurutnya, revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) sedang dikaji untuk memastikan agar sektor pertambangan tidak hanya dikuasai oleh pemodal besar, tetapi juga memberikan ruang bagi koperasi dan pengusaha kecil. “Kami sedang mencari format yang paling pas. Dalam revisi UU Minerba, kami ingin memastikan pengusaha kecil dan koperasi juga bisa berpartisipasi dalam industri ini. Jangan hanya konglomerat dan pemodal besar saja yang menikmati hasilnya,” tambahnya. apr,upi/mhKami mendorong industrialisasi dan hilirisasi karena ini bagian dari investasi yang dibidangi oleh Komisi XII. Tapi, jangan sampai investasi besar ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar juga harus diperhatikanMulyadiAnggota Komisi XII DPR RIAnggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi, saat mengikuti kunjungan ke PT. Monokem Surya, Karawang, Jawa barat. FOTO: ULFI/VEL
56 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025KUNKER KOMISI XIIISaat berkunjung ke Lapas Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan, Komisi XIII DPR melihat dari dekat penyediaan bahan makanan bagi penghuni Lapas. Komisi XIII melihat penting melibatkan vendor lokal dalam penyediaan makanan. Pengawasan terhadap standar gizi dan kualitas makanan juga harus tetap dilakukan demi memastikan para tahanan mendapatkan makanan yang layak dan bergizi. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, mengapresiasi kualitas makanan yang disediakan di Lapas Kelas I Makassar. “Makanan di lapas ini sudah memenuhi standar gizi. Ada nasi, sayur, lauk pauk, bahkan buah. Menunya juga berbeda setiap hari. Ini jauh lebih enak dibanding makanan kami di rumah,” ujarnya kepada Parlementaria, di sela-sela kunjungan kerja spesifik ke Lapas Kelas I, Makassar, Sulsel, Kamis (6/2/2025) lalu. Menurut Sugiat, pengelolaan bahan makanan di lapas tersebut telah sesuai dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Sejak awal dibentuknya, Komisi XIII DPR RI mulai aktif melakukan kunjungan kerja ke berbagai lembaga pemasyarakatan dan kantor imigrasi yang menjadi mitra kerjanya. Di lapas, kapasitas sampai makanan bagi warga binaan jadi sorotan. Sementara di imigrasi, optimalisasi layanan jadi topik perbincangan.Mengawasi Lembaga Pemasyarakatan dan ImigrasiWakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik, ke Lapas Kelas I, Makassar, Sulawesi Selatan. FOTO: ESTU/VEL
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 57KUNKER KOMISI XIIIAndrianto, yang menekankan agar pengelolaan makanan dikembalikan ke masing-masing Lapas. Selain itu, pelibatan pengusaha lokal sebagai pihak ketiga diharapkan dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah. Sebelumnya, pengelolaan makanan di Lapas terpusat di Jakarta. Namun, sejak akhir 2024, kebijakan ini diubah, sehingga setiap Lapas kini dapat menyesuaikan pengelolaan makanan dengan kebutuhan masingmasing. “Saya rasa ini sudah berjalan dengan baik. Dapur dan fasilitas lainnya juga sudah sesuai standar,” tambah politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPR RI dalam memastikan bahwa standar pelayanan dan kesejahteraan warga binaan tetap terjaga, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan yang layak dan berkualitas. Imigrasi BatamKetua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Dirjen) Imigrasi Kota Batam untuk meninjau optimalisasi layanan keimigrasian serta mengapresiasi lonjakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp143,19 miliar pada 2024 yang jauh melebihi target Rp59,35 miliar. “Kami mendalami bagaimana efisiensi berpengaruh terhadap imigrasi, dan luar biasa, PNBP meningkat drastis. Ini menunjukkan kinerja positif dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus menjaga kualitas layanan dengan volume in-out yang sangat tinggi, mencapai hampir 9 juta per tahun,” kata Willy kepada Parlementariadi Kanwil Dirjen Imigrasi Batam, Kepulauan Riau, Kamis (6/2/2025) lalu. Meski demikian, Willy juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia di perbatasan. “Jangan sampai ada pelanggaran HAM hanya karena petugas di pulau-pulau terluar tidak mendapat apresiasi yang layak. Kami di Komisi XIII akan membahas bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambahnya. Selain aspek kesejahteraan, digitalisasi layanan juga menjadi Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. sorotan. Willy menilai bahwa teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi harus segera diterapkan di sektor imigrasi guna meningkatkan efisiensi dan keamanan. “Zaman sudah berubah. Banyak negara menggunakan AI dalam sistem imigrasi mereka. Batam sebagai wilayah perbatasan yang sibuk harus dilengkapi dengan sistem terbaik, baik dalam hal database maupun peralatan patroli modern,” tegas anggota Fraksi Nasdem. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar Muhammad Godam pun menyatakan kesiapan pihaknya menindaklanjuti masukan DPR. Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah dengan optimalisasi pengawasan menggunakan teknologi satelit guna meningkatkan keamanan perbatasan di Kepulauan Riau. “Kami juga akan memperluas penggunaan autogate di seluruh terminal dan berkoordinasi dengan pengelola pelabuhan untuk memastikan pelayanan keimigrasian yang optimal, sekaligus memperketat pengawasan terhadap warga negara asing,” tanggapnya. stu,mun/mh
58 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025SOROTANKeprihatinan pun mencuat, tidak saja dari para orangtua siswa yang ingin mendaftarkan putra putrinya ke perguruan tinggi, tapi DPR RI pun ijut prihatin. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan keprihatinannya terhadap permasalahan ini dan meminta pemerintah segera mencari solusi agar hak pendidikan siswa tidak terganggu oleh masalah administratif. Permasalahan keterlambatan pengisian PDSS bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Beberapa sekolah, seperti MAN 2 Model Medan dan SMKN 2 Solo, menjadi contoh nyata dari kendala ini. Berdasarkan data terkini, hingga 5 Februari 2025 pukul 13.25 WIB, dari 373 sekolah yang mengalami keterlambatan, sebanyak 275 telah berhasil menyelesaikan finalisasi PDSS. Sementara 98 sekolah lainnya masih berjuang hingga batas akhir pukul 15.00 WIB. Proses pengisian PDSS tahun ini menghadapi tantangan serius, mulai dari sinkronisasi data dengan E-Raport dan data pokok pendidikan (Dapodik) hingga validasi nomor induk siswa nasional (NISN). Banyak sekolah mengalami kesulitan dalam memastikan data yang terintegrasi secara benar, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam finalisasi PDSS. Dalam audiensi yang dilakukan awal Februari lalu, perwakilan dari berbagai daerah, termasuk Kabid SMA Provinsi Aceh dan Masalah administratif menghambat penerimaan mahasiswa baru lewat jalur prestasi tahun ini. Ratusan siswa terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di sejumlah kampus. Sumber masalahnya ada pada keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Mencari Solusi Kisruh Penerimaan Mahasiswa Baru Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. FOTO: RUNI/VELBanyak sekolah yang belum siap menghadapi kompleksitas sistem pengisian PDSS
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 59SOROTANKetua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Aceh, menyampaikan bahwa kurangnya sosialisasi serta minimnya pendampingan teknis menjadi faktor utama permasalahan ini. “Banyak sekolah yang belum siap menghadapi kompleksitas sistem pengisian PDSS. Harus ada bimbingan teknis yang lebih intensif dan bantuan cepat bagi sekolah yang mengalami kendala,” setru Hetifah. Komisi X DPR RI telah mengajukan beberapa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan ini, Pertama, insentif bagi sekolah. Sekolah yang secara rutin memperbarui data di Dapodik dan E-Raport perlu mendapatkan insentif untuk memastikan kelancaran proses pengisian PDSS. Kedua, bimbingan teknis yang lebih intensif. Pemerintah perlu meningkatkan pendampingan bagi sekolah, khususnya di daerah yang masih mengalami kendala akses teknologi dan sumber daya manusia. Ketiga, koordinasi antarkementerian. Sinergi antara Pusdatin Kemendikdasmen, Pusdatin Kemdiktisaintek, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), serta Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi (BP3) perlu diperkuat, agar sistem berjalan lebih efektif. Keempat, kebijakan cut-off yang jelas. Sekolah yang ingin beralih dari sistem E- Raport ke manual harus diberikan panduan yang lebih jelas untuk menghindari kebingungan teknis. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya memberikan solusi bagi siswa yang terdampak. Ia meminta agar jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan seleksi mandiri tetap menjadi pilihan yang terbuka bagi mereka yang kehilangan kesempatan mengikuti SNBP. “Kami mendorong siswa untuk tetap semangat. Jika terkendala di SNBP, masih ada jalur lain yang bisa ditempuh untuk melanjutkan pendidikan tinggi,” ujarnya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan lebih aktif dalam memastikan kesiapan teknis sekolah di wilayahnya, agar kejadian serupa tidak terulang di tahun-tahun mendatang. Evaluasi terhadap sekolah yang berulang kali mengalami keterlambatan pengisian PDSS perlu dilakukan, termasuk pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab atas kelancaran proses ini. Dengan berbagai langkah yang telah diusulkan, DPR berharap permasalahan ini dapat segera teratasi dan tidak kembali menghambat siswa di tahun-tahun berikutnya. Semua pihak harus berkolaborasi agar seleksi masuk perguruan tinggi dapat berjalan secara transparan dan adil bagi seluruh peserta didik. ssb/mhWakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.FOTO: RUNI/VEL
60 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025LIPSUSDPR RI tak pernah absen memperjuangkan kemerdekaan Palestina di setiap forum-forum internasional. Bahkan, DPR juga berkomitmen menjadi rumah bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera memastikan kepedulian DPR RI menjadi jembatan bagi organisasi masyarakat dan lembaga kemanusiaan peduli Palestina untuk bersama memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dukungan tersebut terlihat ketika BKSAP bersama ormas dan lembaga kemanusiaan membahas langkahlangkah kolaborasi bersama dalam membantu Palestina. Pada awal tahun ini, setidaknya BKSAP telah membuat sekretariat bersama dan telah membahas langkah-langkah konkret apa yang bisa diberikan kepada Palestina. “Kami ingin DPR jadi rumah bagi Palestina. Untuk mewujudkan itu pasti ada langkah-langkahnya. Kalau kemarin membangun pondasi, hari ini Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Palestina telah digaungkan. Rakyat Palestina merayakan kegembiraannya di tengah kehancuran kota. Kondisi Kota Gaza sudah hancur selama perang berkecamuk. Namun, rakyat Palestina tak pernah surut menyuarakan kemerdekaan negaranya dari aneksasi Bangsa Zionis. DPR RI Rumah Perjuangan Palestina Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera saat foto bersama usai mengikuti Forum Grup Discussion (FGD) dengan Ormas dan lembaga kemanusiaan untuk bantuan ke Palestina, di Gedung Nusantara.FOTO: JAKA/VEL
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 61LIPSUSkita membangun tiang dan mudahmudahan yang akan datang kita membangun atap,” kata Mardani usai Forum Group Discussion (FGD) dengan Ormas dan lembaga kemanusiaan untuk bantuan ke Palestina, awal Februari lalu. Dalam pertemuan dengan 128 ormas dan lembaga kemanusiaan tersebut, bantuan dari berbagai sektor dibahas mulai dari bidang pendidikan, sandang pangan, sarana ibadah, media massa, termasuk ekonomi dan infrastruktur. “Sederhananya kita menemani teman-teman ormas dan lembaga kemasyarakatan peduli Palestina yang luar biasa. Mereka sudah menyiapkan rumah sakit, masjid, sekolah, pabrik air, macam-macam pendidikan, tapi kita pakai payung DPR. Apalagi Ketua MPR, Ketua DPR kita betul-betul menjadi figur,” jelas politisi Fraksi PKS ini. Ada dua tujuan BKSAP menggandeng ormas dan lembaga masyarakat peduli Palestina. Pertama, sebagai bentuk kepedulian terhadap genosida yang dialami Palestina. Kedua, bagian dari strategi Indonesia agar ide Amerika untuk memindahkan masyarakat Gaza dari tanah kelahirannya dapat digagalkan. “(Bantuan) ke Gaza ini dua (tujuannya), satu bentuk kepedulian terhadap saudara kita yang mengalami genosida, penzaliman luar biasa. Yang kedua, juga bagian dari strategi agar ide memindahkan masyarakat Gaza dicabut dari akarnya, bisa kita lawan dan batalkan,” imbuhnya. Anggota BKSAP Eva Monalisa berharap, perjuangan bersama ini dapat benar-benar membawa Palestina merdeka. “Harapan saya untuk Palestina semoga benarbenar apa mereka inginkan tercapai. Adanya gencatan senjata ini benarbenar terwujud, tidak seperti yang sudah-sudah. Ini benar-benar untuk kemerdekaan Palestina, kita harapnya semoga ini benar-benar menjadi kenyataan,” harapnya. Sementara itu, aktivis kemanusiaan Abdilah Onim yang turut hadir dalam setiap pertemuan BKSAP dengan ormas dan lembaga masyarakat peduli Palestina menyambut baik langkah yang diambil BKSAP DPR RI. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini. Kami berharap ada tindak lanjut nyata, termasuk upaya memfasilitasi aktivis kemanusiaan agar bisa langsung bertemu dengan masyarakat di Jalur Gaza,” ujarnya. bia/mhKetua BKSAP DPR RI Mardani Ali SeraAnggota BKSAP Eva Monalisa, saat diwawancara usai mengikuti Forum Grup Discussion (FGD) dengan Ormas dan lembaga kemanusiaan untuk bantuan ke Palestina, di Gedung Nusantara.FOTO: JAKA/VELKami ingin DPR jadi rumah bagi Palestina. Untuk mewujudkan itu pasti ada langkahlangkahnya. Kalau kemarin membangun pondasi, hari ini kita membangun tiang.Mardani Ali SeraKetua BKSAP DPR RIFOTO: JAKA/VEL
62 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025DAPILDalam masa reses persidangan pertama tahun 2024-2025, Once turun langsung ke sejumlah kelurahan di daerah pemilihannya untuk mendengarkan aspirasi warga. “Saya menemui warga bukan sebagai penyanyi, tapi sebagai wakil rakyat. Negara kita adalah negara demokrasi, dan yang berdaulat adalah rakyat. Saya bertugas memperjuangkan harapan warga,” ujar Once saat berdialog dengan masyarakat di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Di antara berbagai keluhan yang disampaikan warga, salah satu yang mencuat adalah kebingungan terhadap penerapan Kurikulum Merdeka. Evi, seorang warga RT 4 RW 3 Kelurahan Menteng, menyatakan bahwa kurikulum ini masih membingungkan banyak orangtua, terutama metode pembelajaran yang lebih fleksibel tetapi belum dipahami sepenuhnya. Kurikulum Merdeka sendiri telah diterapkan di banyak sekolah sejak 2022, dengan tujuan memberi lebih banyak kebebasan bagi siswa dan guru dalam menentukan metode belajar. Namun, di beberapa daerah, termasuk Jakarta, banyak orang tua yang masih belum mendapatkan sosialisasi yang memadai. Selain itu, masalah lain yang kerap muncul adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Lansia. Banyak warga mengeluhkan proses pengajuan yang rumit dan distribusi yang terkadang tidak merata. Dalam pertemuannya dengan warga Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, Once Nama Once Mekel sudah lama dikenal sebagai penyanyi legendaris Indonesia. Namun, kini ia hadir di tengah masyarakat bukan sebagai musisi, melainkan sebagai wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Once MekelIngin Jadi Anggota DPR Beneranjuga mendengar permintaan fasilitas tambahan seperti PAUD, ambulans, perbaikan jalan, penutupan selokan, serta pengelolaan sampah. Mendengar berbagai aspirasi tersebut, Once berjanji untuk memperjuangkannya semaksimal mungkin. “Semua aspirasi yang tadi disampaikan sudah saya catat. Saya mau menjadi anggota DPR yang beneran, seperti saya juga menjadi penyanyi yang profesional,” tegasnya. ssb/mhAnggota DPR RI, Once Mekel, saat mendengar aspirasi dan berdialog dengan masyarakat di Bukit Duri, Jakarta Selatan.FOTO: IST/VEL
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 63DAPILLegislator Jatim IX ini, memberikan kemudahan dan terobosan kepada masyarakat petani untuk lebih baik. Di hadapan masyarakat, Eko menyilakan para petani menyampaikan aspirasinya. “Silakan nanti bapak ibu yang hadir di sini segala aspirasinya disampaikan. Nanti akan kami bahas di Senayan semua persoalan pertanian di sekitar kita,” Papar Eko yang juga duduk di Komisi IV DPR RI ini. Hadir juga PPL (Petugas Penyuluh Lapang) yang menyampaikan bahwa di Kecamatan Tambakrejo, pertaniannya mengandalkan hujan. Di sinilah butuh bantuan pertanian agar tak lagi bergantung pada air hujan untuk pengairannya. “Kita juga butuh jalan usaha tani, alat pertanian, dan lainnya, karena persoalan tenaga pertanian juga penting, sehingga peralatan pertanian sangat dibutuhkan oleh para petani. Dan pascapanen juga kesulitan tenaga kerja, sehingga ada bantuan peralatan untuk panen,” ujar PPL. Menanggapi masukan dan aspirasi masyarakat Kecamatan Tambakrejo, politisi Partai Golkar itu, sangat berterima kasih atas masukan dari masyarakat. Eko menangkap masalah yang ada, seperti pengairan untuk sawah, persoalan pupuk, dan area pertanian hutan. “Dari permasalahan ini sering menjadi pembahasan di lembaga kami saat dengar pendapat. Dan ini permasalahan pupuk memang harus diurai bersama, khususnya persoalan pupuk yang kurang untuk lahan pertanian,” beber pria asli Plumpang Tuban tersebut. tn/mhAnggota DPR RI Eko Wahyudi menemui para petani di Tambakrejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Tidak saja mendengar aspirasi para petani, ia juga membantunya untuk program ketahanan pagan. Eko Wahyudi Temui Petani Tambakrejo Anggota DPR RI Eko Wahyudi saat menemui para petani di Tambakrejo, Bojonegoro, Jawa Timur. FOTO: IST/VEL
64 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025DAPILBantuan ini bertujuan meringankan beban masyarakat yang kesulitan akibat bencana. “Kami langsung meninjau kondisi banjir dan menyalurkan bantuan di Kecamatan Pasir Sakti untuk membantu meringankan beban warga,” ujar Bob.Banjir yang melanda wilayah tersebut disebabkan luapan sungai. Warga pun terhambat aktivitasnya, sehingga memaksa banyak orang mengungsi dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain memberikan bantuan, Bob juga berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait penanganan banjir.Salah satu keluhan utama warga adalah perlunya pembangunan tanggul untuk mencegah banjir di masa mendatang. Bob menyampaikan harapan masyarakat agar ada solusi konkret memgatasi banjir, sehingga masyarakat bias kembali beraktivitas normal. “Pembangunan tanggul sangat diharapkan, agar warga bisa beraktivitas seperti biasa,” kata Bob.Bob juga mengemukakan, bantuan yang disalurkan bukan hanya bentuk kepedulian, tetapi juga langkah nyata dalam mendukung masyarakat agar tetap tegar menghadapi musibah. Ia pun mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait mencari solusi permanen, agar kejadian serupa tidak terulang. “Kami berharap bantuan ini dapat memberi Politisi Fraksi Partai Gerindra, Bob Hasan, meninjau kondisi banjir di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Dalam kunjungannya, ia menyalurkan bantuan sembako serta kebutuhan sehari-hari kepada warga terdampak.Bob Hasan Tinjau Banjir di Pasir Sakti keringanan dan semangat bagi masyarakat untuk bangkit kembali,” pungkasnya. bia/mhAnggota DPR RI, Bob Hasan, saat memberikan bantuan kepasa masyarakat yang terdampak bencana banjir di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. FOTO: IST/VEL
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 65DAPILPolitisi Fraksi Partai NasDem tersebut, mendorong Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat bisa lebih makmur dari segi pendapatan kabupaten. Menurutnya, Kabupaten Tanjab Barat merupakan daerah yang dituju, karena memang menyimpan kekayaan alam, seperti lingkungan yang indah, sumber daya alam, cadangan minyak, dan gas.“Kami selaku wakil rakyat menampung segala aspirasi meski bukan bidang kami, tapi ya namanya masyarakat kita harus menampung semua dan akan kita teruskan kepada teman-teman di komisi masing-masing nanti,” ungkap Syarif.Anggota Komisi XII DPR RI ini, menyampaikan terima kasihnya atas sambutan hangat dari masyarakat. Kegiatan itu juga dihadiri tamu lainnya, seperti anggota DPRD Kabupaten Tanjab Barat dari Fraksi Partai Nasdem, para tokoh masyarakat, mahasiswa, LSM, media, dan para tamu undangan.Lebih lanjut, ia menuturkan, pihaknya mendapatkan aspirasi terkait dengan sumber daya alam mengenai participating interestdan lain sebagainya. “Memang kami sedang melaksanakan penanganannya, supaya bisa dipercepat proses itu ke BUMD, sehingga bisa mendapatkan tambahan sumber pendapatan masing-masing kabupaten maupun provinsi yang menghasilkan, baik gas maupun minyak yang ada di Jambi,” jelasnya. hal/mhAnggota DPR RI Syarif Fasha melakukan kunjungan Dapil di kawasan mangrove Pantai Kelapa Desa Tungkal 1 Kecamatan Tungkal Ilir, Jambi. Kunjungan ini untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.Syarif FashaSerap Aspirasi Masyarakat, Kunjungan DapilKe Tanjab BaratAnggota DPR RI Syarif Fasha, saat melakukan kunjungan Dapil di kawasan mangrove Pantai Kelapa Desa Tungkal 1 Kecamatan Tungkal Ilir, Jambi. FOTO: IST/VEL
66 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025DAPILElpisina yang politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jambi menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, yang mengantarkannya menjadi Anggota DPR RI Dapil Jambi. Elpisina juga membahas berbagai isu penting, seperti ekonomi, pembangunan, pendidikan, sosial budaya, serta topik-topik yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam sesi tanya jawab, ia menyampaikan tentang upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional dan ketahanan pangan sebagai salah satu program strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, cukup serius dalam upaya mencapai swasembada pangan untuk Indonesia,” ujar Elpisina. Ia menjelaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap isu ini muncul karena keinginan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara lain, terutama dalam hal pangan, di tengah ancaman krisis global. Untuk mendukung program ini, Elpisina mengungkapkan bahwa ia selalu menyosialisasikan pentingnya ketahanan pangan dalam setiap kunjungan, baik di masyarakat maupun di lapas (lembaga pemasyarakatan). Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan kemandirian pangan, salah satunya dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. “Jika Bapak/Ibu memiliki tanaman pangan, seperti sayuran, buahbuahan, atau tanaman obat di rumah, hal ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga dan mengurangi ketergantungan pada pasar,” imbau legislator Komisi XIII DPR RI tersebut. pun/mhAnggota DPR RI Dapil Jambi Elpisina melaksanakan kegiatan reses masa persidangan I Tahun 2024-2025 di Desa Koto Jayo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Acara tersebut dihadiri berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pendukung, dan simpatisan Elpisina di Kecamatan Pelepat Ilir. ElpisinaKunjungi Desa Koto Jayo, Kabupaten Bungo Anggota DPR RI Elpisina, saat menggelar diskusi bersama masyarakat di sela-sela kegiatan reses di Desa Koto Jayo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. FOTO: IST/VEL
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 67DAPILMenurut pengelola Dusun Mahkota Agus Maksoem, kehadiran tempat ini sangat berarti bagi kemajuan UMKM. Para pelaku usaha dapat memasarkan produk mereka secara lebih luas dan dikenal oleh masyarakat. “Dengan adanya Dusun Mahkota, para pelaku UMKM memiliki wadah yang tepat untuk memperkenalkan produk mereka. Ini bukan hanya soal ruang, tapi juga soal peluang bagi mereka untuk berkembang,” ungkap Agus.. Bersamaan dengan pemberdayaan UMKM di Dusun Mahkota ini, Herman Khaeron memanfatkannya untuk kepentingan program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, program ini memberikan dampak positif yang besar bagi pelaku UMKM, terutama di wilayah sekitar. “Program MBG ini tidak hanya memberikan makanan bergizi untuk anak-anak, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat. Semua makanan yang disediakan berasal dari warga lokal, baik bahan baku maupun tenaga kerja,” kata Hero, sapaan akrab Herman Khaeron. Politisi dari Partai Demokrat ini juga menambahkan bahwa program MBG menjadi sarana untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang menjadi juru masak dan bapak-bapak yang mengantarkan makanan, menjadi bagian tak terpisahkan dari suksesnya program ini. “Proses pemberdayaan ini membawa dampak yang lebih luas, memanfaatkan produk lokal, seperti nasi dari petani lokal dan sayuran serta ayam dari penduduk setempat,” ujar Hero. Dusun Mahkota tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para pengusaha, tetapi juga menjadi simbol pemberdayaan ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. rdn/mhAnggota DPR RI Herman Khaeron memeriahkan soft opening Dusun Mahkota di Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Acara ini menjadi momen bersejarah bagi perkembangan ekonomi lokal, terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Herman KhaeronMeriahkan PeluncuranDesa Mahkota Anggota DPR RI Herman Khaeron, saat menghadiri soft opening Dusun Mahkota di Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. FOTO: IST/VEL
68 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025DAPILPenghargaan diberikan dalam kapasitasnya sebagai Tokoh Muda Penggerak Perubahan yang diberikan saat Diskusi Umum Administrasi Publik dan UKM Pers di kampus tersebut, pertengahan Februari lalu.“Penghargaan sebagai pengakuan dedikasi Rahmat Saleh dalam membangun Sumbar,” kata Afridian. Ia menambahkan, dedikasi itu sejak menjabat Anggota DPRD Sumbar hingga menjadi Anggota Komisi II DPR RI. “Selain itu dedikasi Rahmat Saleh membangun Sumbar berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pembangunan berkemajuan,” ujar Afridian. Sementara itu, Rahmat Saleh mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi agar terus memberikan yang terbaik untuk Sumbar. “Terima kasih kepada seluruh civitas akademika dan mahasiswa UM Natsir Bukittinggi,” sebutnya. Rahmat menyebutkan, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Anggota DPR RI Rahmat Saleh meraih penghargaan terhormat dari Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Afridian Wirahadi. Rahmat SalehRaih Penghargaan Penggerak Perubahan“Ini juga menjadi motivasi bagi saya untuk bekerja lebih baik lagi demi kemajuan daerah, yang kita cintai bersama,” tutup Rahmat yang juga politisi PKS ini. rdn/mhDedikasi Rahmat Saleh membangun Sumbar berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pembangunan berkemajuan,” ujar Afridian. Sementara itu, Rahmat Saleh mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi agar terus memberikan yang terbaik untuk Sumbar.
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 69DAPILDialog dikemas dalam acara Silaturahmi Ninik Mamak di Hotel Mercure, Padang, dipimpin oleh Ketum LKAAM Sumbar Fauzi Bahar dengan moderator Sekum LKAAM Jasman Rizal. Menurut Arisal, sesuai UU No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa provinsi ini berlandaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Ini merupakan hal yang khas dan harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan. “Tolong LKAAM bersama seluruh Ninik Mamak merumuskan apa saja bentuk keistimewaan yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat dengan ABS-SBK tersebut. Mari kita sepakati dan saya bersama dengan Anggota DPR RI asal Sumbar yang lainnya akan berjuang bersama-sama di Senayan. Sebagai Anggota DPR RI Arisal telah mengusulkan kepada Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan untuk memindahkan LP Muara Padang di kawasan Pantai Padang ke daerah yang aman dari ancaman tsunami. Tanahnya sedang disurvei untuk dipindahkan ke kawasan yang relatif lebih aman tsunami, yaitu di Lubuk Buaya atau kawasan jalan by pass.“Saya sudah minta pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk percepatan menentukan alternatif tanah untuk pemindahan LP Muara ini dan tentu saja dilanjutkan pembangunan LP tersebut,” kata Arisal yang merupakan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. rdn/mhAnggota DPR RI Dapil Sumbar II Arisal Aziz bertekad memperjuangkan keinginan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Ia menyampaikannya di hadapan masyarakat lewat dialog dengan pengurus LKAAM Sumbar dan LKAAM Kabupaten/Kota se-Sumbar, awal Februari lalu.Arisal AzizBertekad Perjuangkan Masyarakat Sumatera BaratAnggota DPR RI, Arisal Aziz, saat menggelar acara Silaturahmi Ninik Mamak di Padang. FOTO: IST/VEL
70 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025Delegasi dari berbagai instansi berdatangan memenuhi ruang pertemuan di Graha Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Hari itu, para penerima penghargaan mengenakan busana daerah yang khas, membuat suasana kian meriah dan membahagiakan. Ajang yang digelar setahun sekali ini, menghadirkan para peraih penghargaan media massa dari berbagai platform dan kehumasan.Delegasi Parlementaria tiba pukul 14.00 WIB, dipimpin Kepala Biro Permberitaan Parlemen, Setjen DPR RI Indra Pahlevi yang mengenakan baju lurik plus blankon khas Jawa. Tamu undangan lainnya juga hadir dengan busana daerah masingmasing. Ada yang berbusana adat Sulawesi, Kalimantan, Betawi, Sunda, dan lain-lain. Platform digital lebih dominan sebagai peraih penghargaan. Hanya sedikit instansi yang meraih penghargaan media cetak seperti Parlementaria, mewakili lembaga Majalah Parlementaria meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Satu Dekade Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2025. Sebuah penghargaan prestise bagi media cetak di tengah era digital. Parlementaria Raih Penghargaan Bergengsi
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 71PERNIKDPR RI. Lembaga lain peraih penghargaan, misalnya, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pemda Jakarta, Pemda Jatim, sejumlah perguruan tinggi, dan BUMN. Penghargaan ini diterima Indra Pahlevi pada ajang yang digelar Rabu (26/2/2025). Majalah Parlementaria edisi 239 meraih penghargaan kategori Owned Media dengan sub kategori Media Internal. Majalah edisi ini terbit pada November 2024. Sebelumnya, Parlementaria mengirim dua edisi favoritnya untuk mengikuti ajang PRIA 2025, yaitu edisi 233 (Mei) dan 239 (November). Indra yang ditemui usai menerima penghargaan menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima. “Ya, alhamdulillah hari ini Pemberitaan Parlemen DPR RI mendapatkan penghargaan dari Public Relation Indonesia Award 2025 untuk kategori majalah. Ini merupakan apresiasi yang patut kita syukuri, karena memang apa yang kita lakukan mencoba untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat.” Hadir mendampingi Indra, Kepala Bagian Medtaksos Mohammad Ibnurkhalid dan Kepala Sub Bagian Media Cetak dan Website Rizka Arinindya. Ajang penghargaan yang digelar oleh PR Indonesia ini, diikuti ratusan peserta korporasi, kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Selain kategori Owned Media, ajang ini juga melombakan kategori Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan Tahunan, Program Komunikasi Social Responsibilty, Program PR, dan lain-lain. “Jadi ajang ini ajang yang bergengsi. Semua kementerian lembaga ikut berartisipasi dan dinilai oleh juri. Hari ini kita mendapatkan Bronze Winner atas majalah kita yang meskipun di era digital sekarang, majalah kita tetap eksis,” ungkap Indra. Ajang kompetisi ini sudah digelar sejak 2016. Dan tahun ini, tepat perhelatan PRIA yang ke-10 dengan mengusung tajuk “Inspirasi PR untuk Indonesia Masa Depan”. “Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi dan tentu majalah ini akan terus berkembang menjadi majalah digital atau e-magazine. Sehingga, apa yang kita sajikan kepada masyarakat jauh lebih mudah diterima, diperoleh informasinya oleh masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh DPR RI,” tutup Indra. tn/mhKepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi (kiri) dan Kepala Bagian Medtaksos M. Ibnurkhalid berpose usai penyerahan penghargaan.Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi berpose bersama para penerima penghargaan Satu Dekade PR Indonesia.
72 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025Oleh:dr. M. Yusuf RamadhanDokter Umum AkademisJaury Jusuf Putra, MakassarKIAT SEHATKemudahan akses informasi dan hiburan yang ditawarkan teknologi membuat banyak orang semakin sulit untuk melepaskan diri dari layar gadget, bahkan dalam waktu singkat. Ketergantungan dengan kebiasaan bermain gadget ini membawa berbagai dampak bagi kesehatan, salah satunya adalah Neck Pain Syndrome atau nyeri leher akibat postur tubuh yang buruk saat menggunakan gadget. Posisi kepala yang terus-menerus menunduk saat menatap layar dalam jangka waktu Di era digital saat ini, penggunaan gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, hampir semua aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, berkomunikasi, maupun bersosialisas bergantung pada perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, dan laptop.Cegah Neck Pain Syndrome Akibat Ketergantungan Gadgetlama dapat menyebabkan ketegangan otot, kekakuan leher, hingga masalah postur yang serius. Jika tidak disadari dan dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini berdampak buruk pada kenyamanan dan kualitas hidup seseorang. Apa Text Neck Syndrome?Neck Pain Syndrome adalah kondisi yang ditandai dengan nyeri pada leher akibat tekanan berlebihan pada otot dan tulang belakang bagian leher. Salah satu penyebab utama sindrom ini adalah kebiasaan menundukkan kepala saat menggunakan gadgetdalam waktu lama. Semakin lama kepala berada dalam posisi menunduk, semakin besar tekanan yang diberikan pada leher, yang bisa menyebabkan ketegangan otot hingga peradangan. Gejala Text Neck SyndromeBeberapa gejala spesifik dari Text Neck Syndrome, yang merupakan bagian dari Neck Pain Syndrome akibat penggunaan gadget, meliputi: Nyeri dan kaku pada leher, terutama setelah lama menggunakan gadget. Sakit kepala tegang, akibat ketegangan otot di area leher dan bahu. Kesulitan menggerakkan leher, Salah satu penyebab utama sindrom ini adalah kebiasaan menundukkan kepala saat menggunakan gadget dalam waktu lama. Semakin lama kepala berada dalam posisi menunduk, semakin besar tekanan yang diberikan pada leher, yang bisa menyebabkan ketegangan otot hingga peradangan.
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 73KIAT SEHATyang bisa membatasi aktivitas sehari-hari. Nyeri yang menjalar ke bahu, punggung atas, hingga lengan, disertai kesemutan akibat tekanan pada saraf leher. Kelemahan otot leher dan bahu, yang membuat sulit mempertahankan postur tubuh yang baik. Sensasi terbakar atau nyeri tajam pada leher, yang bisa memburuk saat menunduk atau mengangkat kepala. Postur tubuh membungkuk, akibat kebiasaan menundukkan kepala dalam waktu lama.Penyebab Text Neck SyndromePenyebab utama sindrom ini adalah penggunaan perangkat mobile yang berkepanjangan dengan posisi kepala yang condong ke depan, serta kurangnya peregangan atau istirahat saat menggunakan perangkat tersebut. Bahaya Text Neck SyndromeJika tidak ditangani, Text Neck Syndrome dapat menyebabkan perubahan struktural pada tulang belakang, termasuk ketegangan otot kronis, peningkatan risiko hernia tulang belakang, dan masalah postur seperti posisi bungkuk permanen. Selain itu, kondisi ini dapat memengaruhi kualitas hidup seharihari, mengganggu produktivitas, dan kenyamanan. Cara Mencegah Text Neck SyndromeAgar terhindar dari nyeri leher akibat penggunaan gadget, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan: 1. Atur Postur TubuhPastikan posisi ponsel atau laptop sejajar dengan mata agar kepala tidak terus-menerus menunduk. 2. Batasi Waktu Penggunaan GadgetGunakan gadget dengan bijak dan beri jeda setiap 30-60 menit untuk meregangkan tubuh. 3. Lakukan Peregangan LeherLatihan sederhana seperti menoleh ke kanan dan kiri, menundukkan dan mendongakkan kepala, serta memutar bahu dapat membantu mengurangi ketegangan otot. 4. Gunakan Kursi dan Meja yang ErgonomisPastikan kursi memiliki sandaran yang baik dan meja berada pada ketinggian yang nyaman agar tubuh tetap dalam posisi yang ideal. 5. Gunakan Headset atau EarphoneHindari menjepit ponsel di antara telinga dan bahu saat menelepon, karena hal ini dapat memperparah ketegangan leher. Jika Anda mengalami gejala yang menetap atau memburuk, disarankan berkonsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, kita dapat mengurangi risiko terkena Text Neck Syndromedan menjaga kesehatan leher serta postur tubuh yang akan meningkatkan produktifitas dan kualitas hidup.
74 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025WISATALagu itu terngiang di kepala dan mengingatkan saya pada masa sekolah, karena sering mendengarnya. Lagu ini berkisah tentang kesaktian kapal Hang Tuah, laksamana termasyhur dalam sejarah Melayu. Sebutan Lancang Kuning kini melekat pada Provinsi Riau, dikenal sebagai Bumi Lancang Kuning, mengenang legenda sang laksamana. Dalam sebuah perjalanan, saya kembali menapakkan kaki di kota ini, Pekanbaru, ibu kota Riau yang modern dan dinamis. Sebagai seseorang yang lahir dan besar 200 km dari kota ini, Pekanbaru di benak saya dulu ialah metropolis. Kota ini memang berkembang pesat, menjadi salah satu kota terbesar di Sumatera setelah Medan dan Palembang. Dalam hiruk-pikuk modernitasnya, sejarah Melayu di kota ini sempat luput dari perhatian saya. Barulah ketika mendalaminya, saya menyadari pentingnya Pekanbaru dalam perjalanan Kesultanan Siak, kerajaan yang berdiri sebelum republik ini lahir. Kota ini bermula dari Senapelan, kawasan yang pada abad ke-18 menjadi pusat perdagangan Kesultanan Siak setelah Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah memindahkan aktivitas perdagangan dari Mempura ke hulu Sungai Siak. Keputusan ini membuat Senapelan berkembang menjadi bandar dagang yang ramai. Kini, Senapelan dikenal sebagai salah satu kecamatan di Pekanbaru. Di bawah Jembatan Siak III, berdiri sebuah cagar budaya yang masih terawat: Rumah Singgah Tuan Kadi. Bangunan ini menjadi saksi aktivitas perdagangan di tepian Sungai Siak pada masa kejayaan Kesultanan Siak. Rumah ini dibangun untuk seorang qodhi (hakim) yang berperan penting dalam menjaga keadilan dan stabilitas di pusat perdagangan Senapelan. Pada masa itu, setiap sengketa dagang atau urusan hukum ditangani di tempat ini. “Lancang kuning... Lancang kuning berlayar malam... Hai berlayar malam....”
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 75WISATASeiring waktu, rumah ini juga dijadikan tempat singgah bagi Sultan Siak saat melakukan perjalanan ke hulu Sungai Siak atau berkunjung ke Senapelan. Hingga kini, bangunan tersebut masih berdiri megah, menjadi ikon wisata sejarah di Pekanbaru. Lokasinya yang strategis di tepi sungai menjadikannya tempat yang indah untuk menikmati senja di bawah Jembatan Siak III. Tak jauh dari rumah singgah itu, berdiri sebuah bangunan yang tak kalah bersejarah: Masjid Raya Pekanbaru. Masjid ini awalnya bernama Masjid Raya Senapelan dan didirikan pada abad ke-18 atas inisiatif Sultan Siak sebagai pusat ibadah dan dakwah bagi para pendatang di bandar dagang ini. Seiring waktu, bangunan masjid mengalami beberapa renovasi, tetapi mimbar dan beberapa pilar di dalamnya diperkirakan masih asli dari era Kesultanan Siak. Di samping masjid, terdapat kompleks makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir para sultan dan keluarganya. Salah satu yang dimakamkan di sini adalah Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, pendiri Pekanbaru. Tak jauh dari makam sultan, terdapat pula makam syahbandar Senapelan yang hidup di era kesultanan dan kolonialisme Belanda, menandakan betapa pentingnya wilayah ini dalam perlintasan sejarah. Melangkah lebih jauh dari masjid, ada satu bangunan lain yang menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat Pekanbaru melawan kolonialisme: Surau Al Irhaash. Surau ini didirikan pada tahun 1925 oleh masyarakat setempat sebagai tempat syiar Islam. Dibangun secara gotong royong di atas tanah wakaf, bangunan ini mengusung gaya kolonial dengan atap limasan serta ventilasi kayu berukir khas Melayu. Saat perang melawan penjajahan Belanda berkecamuk di Senapelan, yang kala itu menjadi pusat keramaian Pekanbaru, Surau Al Irhaash dijadikan markas besar Tentara Fisabilillah, pasukan rakyat yang berjuang melawan kolonialisme. Selain sebagai markas, surau ini juga digunakan sebagai gudang penyimpanan senjata dan mesiu bagi para pejuang kemerdekaan. Menjelajahi jejak sejarah di Pekanbaru memberikan perspektif baru bagi saya. Kota ini tidak hanya tentang modernitas, tetapi juga menyimpan warisan berharga dari masa lalu. aha/mhMasjid Raya Pekanbaru. Masjid ini awalnya bernama Masjid Raya Senapelan dan didirikan pada abad ke-18 atas inisiatif Sultan Siak sebagai pusat ibadah dan dakwah bagi para pendatang di bandar dagang ini.
76 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025LENSA PARLENarasi: Narasi: Naefuroji Naefuroji Foto: Runi, Farhan, Jaka76 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025
TH. 2025 TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A PA R L E M E N TA R I A 77
78 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 20251 FEBRUARI 2025, pemerintah melalui Kementerian ESDM melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg. Mengharuskan masyarakat membeli gas elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Pengecer (warung) yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau sub pangkalan resmi Pertamina. Apa hasil? Kebijakan ini menimbulkan antrean panjang di sejumlah tempat, seperti Pamulang. Antrean panjang ini bahkan memakan korban jiwa karena kelelahan mengantre gas. Nenek Yonih (62) penjual nasi uduk meninggal dunia usai mengantre elpiji 3 kg di Pamulang Tangerang Selatan, Senin (3/2/2025) silam. DPR tak tinggal diam melihat kebijakan yang sudah memakan korban. Meminta pemerintah segera mencabut kebijakan pelarangan penjualan gas 3 kg itu dari pengecer. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama anggota Komisi VI DPR melakukan sidak ke pangkalan dan warung Ubur-ubur ikan leleNiatnya menata distribusi gasEh, malah antrean merajalela le...! pengecer yang menjadi sub pangkalan di kawasan Palmerah, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025. DPR ingin memastikan ketersediaan gas elpiji 3 kg dan kelancaran distribusinya. Tak ketinggalan, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, bersama sejumlah anggota melakukan peninjauan di SPBE, pangkalan, dan pengecer gas elpiji 3 kg di Jakarta Barat, Senin (10/2/2025) lalu. Menurutnya, distribusi elpiji kg berjalan sesuai skema yang diterapkan oleh Menteri ESDM, stok elpiji di SPBE dan pangkalan dalam kondisi aman. Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Pengecer yang ingin menjadi sub pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dan kegaduhan gas 3 kg pun mereda. LENSA PARLEWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan Komisi VI DPR RI meninjau pangkalan dan sub-pangkalan elpiji 3 kilogram di Palmerah, Jakarta Barat.
TH. 2025 EDISI 242 PA R L E M E N TA R I A 79LENSA PARLEKetua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, saat memimpin tim Komisi XII DPR RI dalam inpeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Sodikun di Jakarta Barat.
80 PARLEMENTARIA EDISI 242 TH. 2025