MAJALAH 251

DAFTAR ISIPENGAWAS UMUMPimpinan DPR RIKETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)WAKIL PENGARAHSuprihartini S.IP., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)PIMPINAN PELAKSANAM. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H (Karo Pemberitaan Parlemen)PIMPINAN REDAKSIM. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)WAKIL PIMPINAN REDAKSIRizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website) Zoel Arief Iskandar, S.IKom, M.A. (Kasubag Analis Media) Wiryawan Narendro Putro, S.Sos, M.A. (Kasubag Media Sosial)REDAKTURMuhammad Husen, Ria Nur MegaREDAKTUR FOTOM. Andri NurdiansyahSEKRETARIS REDAKSIPrima Danutirto, A.Md, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.DsANGGOTA REDAKSIAgung Hidayat, Ridwan Budiman, Tiara Saum, Hira Askamal, Yhusanti Pratiwi Sayogo, Wilga Emilson, Ananda Galuh Pawestri, Nadhen Ivan, Ubaid Faurizal, Shane Savera Sa’diyah, Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien, Muhammad Rizki Ramadhan, Putri Aula Tsabitah, Fadli achmad, Ucha Julistian MoneFOTOGRAFERNaefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF, Devi Iriandi, Mario Fernandez, Arifman Efendi, Triana Yulia Sari, Alma Zahra Saputra, Septamares Dwi Santosa, Anggi Yusril Mahendra, Karisma Pretty Sencho BanjarnahorANALIS MEDIASupian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, RiskaINFOGRAFISTiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah PutriADMINISTRASISuhendi, Lutfi Suci Nur’aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto, DarmawanPENERBITANPIMPINAN PENERBITANDjoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)PENANGGUNG JAWAB PRODUKSIMediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)DESAIN GRAFISDito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.KomIT MEDIA DIGITALMuhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSIM. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi), Adi Ardiansyah, MMKOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASIZulfikar, S.A.B.ADMINISTRASISTAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASIHandhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna DwipaTelp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : [email protected] BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITANLAPORAN UTAMAPROLOGSetahun Mengawasi PemerintahanLAPORAN UTAMAMenata Diplomasi, Meneguhkan PertahananMenguji Arah Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun Pertama Mengawal MBG, Fiskal Daerah, Sampai Diplomasi GlobalKritik dari Tanah Suci dan Harapan di Sekolah RakyatLangkah Nyata Membangun Generasi EmasSUMBANG SARANRefleksi Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo: “Perspektif Demokratisasi”PENGAWASANIndustri Otomotif Nasional DPR Dukung Wacana Mobil Dinas MaungANGGARANMengalihkan Dana Sitaan Korupsi untuk LPDPLEGISLASIRUU ASN Menata Kembali Birokrasi NegeriFOTO BERITAPROFILAteng SutisnaJejak Hidup, Cinta Lingkungan, dan Keteguhan Anak Majalengka46141820282422Setahun Mengawasi Pemerintahan4

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 3PENGAWASANSOROTANANGGARANIndustri Otomotif Nasional DPR Dukung Wacana Mobil Dinas MaungUtang Kereta CepatDPR RI Desak ada SkemaBaru Pembiayaan KCIC Mengalihkan Dana Sitaan Korupsi untuk 18 LPDP5820Ikuti Akun Media Sosial DPR RIFollow, Like & [email protected] QRUNTUK BERITA TERKINISEPUTAR DPR RI58606270 727476KUNKER SOROTANUtang Kereta CepatDPR RI Desak Ada Skema Baru Pembiayaan KCICLIPUTAN KHUSUSKeanggotaan OECD Aksesi Indonesia Menjadi Negara MajuDAPILPERNIKParlemen RemajaMenumbuhkan Mimpi di Rumah DemokrasiKIAT SEHATCara Efektif Melawan Flu dan Meningkatkan ImunitasCATATAN DARI AMERIKACreative Destruction Atas Distorsi Fungsi RepresentasiLENSA PARLEMenyalakan Api Kepahlawanan32DPR RI DPR RI @dpr_ri @dpr_ri @dpr_ri @dpr_riDAFTAR ISI

4 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan dengan arah yang jelas dan terukur. Dalam kurun waktu singkat, berbagai kebijakan nasional mulai menampakkan hasil, menandai langkah awal menuju Indonesia yang lebih berdaulat, mandiri, dan sejahtera. DI tengah situasi dunia yang berubah cepat, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan negara yang hadir di tengah rakyatnya, negara yang tak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan kemanusiaan.Tahun pertama ini bukan sekadar periode transisi, tetapi momentum untuk menegaskan arah pembangunan nasional. Pemerintah bergerak cepat menjalankan visi besar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara DPR RI memastikan setiap langkah kebijakan dijalankan secara akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat. Di bawah PROLOGmengawal program-program prioritas agar benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu tonggak utama tahun pertama pemerintahan ini. MBG dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Program ini tak hanya menyasar pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menjadi ikon keberpihakan negara pada kelompok masyarakat rentan.Namun, implementasi program ini juga mengundang tantangan besar. Sejumlah insiden keracunan di daerah uji coba menunjukkan bahwa tata kelola MBG perlu diperkuat. Realisasi anggaran yang baru mencapai sekitar 29 persen menambah urgensi evaluasi menyeluruh atas sistem pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan di tingkat daerah. DPR Setahun Mengawasi Pemerintahankepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani, parlemen terus memainkan peran strategis sebagai mitra pemerintah yang aktif dan konstruktif,

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 5PROLOGRI merespons cepat krisis ini dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat, memastikan bahwa program sebesar dan sepenting ini tidak hanya berjalan, tetapi berjalan dengan aman dan berkualitas.Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya memastikan MBG menjadi program yang efektif dan berkelanjutan, Sementara pimpinan DPR lainnya mengawal aspek teknis dan pengawasan lapangan guna menutup celah kelemahan implementasi. Pengawasan ini menjadi contoh bahwa perbaikan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi melibatkan seluruh elemen negara secara sinergis.Seiring dengan itu, program Sekolah Rakyat hadir sebagai inovasi pendidikan yang membuka peluang bagi anak-anak keluarga miskin ekstrem. DPR RI turut memastikan agar kualitas pembelajaran, fasilitas, dan kesejahteraan pendidik menjadi fokus utama, bukan semata capaian angka penerima manfaat. Kedua program ini menunjukkan komitmen negara untuk menghadirkan kebijakan sosial yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.Selaras dengan semangat pelayanan publik, sektor keagamaan juga menjadi perhatian serius dalam satu tahun pemerintahan. Reformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji menjadi salah satu capaian nyata.Penurunan biaya perjalanan haji disertai dengan peningkatan kualitas layanan menegaskan bahwa efisiensi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan mutu. Pemerintah dan DPR bekerja sama memastikan agar biaya yang ditanggung jemaah menjadi lebih ringan, tanpa mengurangi kenyamanan dan keamanan selama beribadah di Tanah Suci.Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga memperlihatkan wajah baru pelayanan publik yang lebih manusiawi. Setiap kebijakan didesain dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, bukan semata target administratif.Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat lembaga pendidikan keagamaan dan kesejahteraan tenaga pendidik, meyakini bahwa guru dan pendidik agama adalah ujung tombak dalam membangun karakter bangsa yang berakhlak, moderat, dan berdaya saing.Lebih jauh, perhatian terhadap moralitas sosial juga menjadi bagian penting dari pembangunan keagamaan. Nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan toleransi kembali ditegaskan dalam berbagai program sosial dan pembinaan masyarakat. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan sosial, pemerintah menegaskan pentingnya membangun manusia Indonesia yang unggul tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam kepribadian dan moralitas.Indonesia di Panggung DuniaDalam satu tahun terakhir, arah politik luar negeri Indonesia memasuki fase yang jauh lebih proaktif dan strategis. Pemerintahan Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia bukan sekadar penonton dalam percaturan internasional, melainkan aktor penting yang memiliki posisi moral, politik, dan kemanusiaan yang kuat. Prinsip bebas aktif kembali dimaknai secara lebih dinamis: bebas untuk bersikap sesuai kepentingan nasional, dan aktif untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan serta stabilitas global.Di tengah dunia yang diwarnai konflik geopolitik, krisis pangan, dan ketimpangan global, Indonesia tampil sebagai kekuatan yang membawa pesan keberanian dan keadilan. Perubahan wajah diplomasi Indonesia terlihat jelas melalui sejumlah manuver penting yang dilakukan pemerintah dalam tahun pertamanya.Salah satu langkah paling menonjol adalah sikap Indonesia terhadap Palestina. Pemerintah mengambil posisi moral yang tegas dengan menyerukan pengakuan internasional terhadap negara Palestina dalam forum tertinggi PBB. Presiden Prabowo, dalam pidato perdananya di Sidang Umum PBB, menyampaikan seruan yang menggema di dunia internasional: “Kita harus mengakui Palestina. Sekarang.” Seruan ini bukan sekadar simbol politik, melainkan penegasan sikap Indonesia yang konsisten terhadap perjuangan kemerdekaan dan keadilan universal.Diplomasi kemanusiaan menjadi dimensi penting dalam kebijakan luar negeri pada tahun pertama ini. Penyaluran bantuan berupa 10.000 ton beras untuk Palestina merupakan bukti bahwa Indonesia tidak hanya menyuarakan kepedulian, tetapi terlibat langsung dalam merespons krisis kemanusiaan. Langkah konkret ini memperlihatkan bahwa Indonesia memaknai politik luar negeri bukan hanya sebagai alat negosiasi antarnegara, tetapi sebagai ekspresi solidaritas dan nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi.DPR RI mengambil peran sentral dalam memperkuat diplomasi eksekutif tersebut. Kehadiran parlemen sebagai tuan rumah Konferensi Parlemen OKI (PUIC) tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengonsolidasikan dukungan dunia Islam bagi perjuangan rakyat Palestina. Melalui Deklarasi Jakarta yang lahir di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani, Indonesia menegaskan dirinya sebagai simpul diplomasi yang mampu mempertemukan kekuatan antarbangsa untuk tujuan kemanusiaan.TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 5

6 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025LAPORAN UTAMADari diplomasi BRICS hingga revisi UU TNI, arah politik luar negeri dan pertahanan Indonesia menunjukkan perubahan. Pemerintahan Prabowo–Gibran menegaskan tekad menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berprinsip. DALAM satu tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, panggung politik luar negeri Indonesia bergerak dinamis, menyentuh dimensi strategis yang teramat jarang seintens ini. Di bawah kepemimpinan yang menekankan kemandirian dan kedaulatan nasional, arah diplomasi Indonesia tampak semakin tegas, menyusun kembali peran di tengah peta kekuatan global yang terus bergeser. Tahun pertama ini menjadi ruang ujian bagi politik luar negeri “bebas aktif” agar tidak sekadar menjadi jargon, melainkan sikap nyata di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. Salah satu langkah paling menonjol datang dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS, yaitu blok ekonomi yang menaungi Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Langkah ini bukan sekadar peristiwa ekonomi, melainkan pesan geopolitik: Indonesia menolak terjebak dalam dikotomi Timur-Barat, memilih jalan ketiga yang berdaulat dan kolaboratif. Di tengah ketegangan global dan fragmentasi kekuatan dunia, langkah Menata Diplomasi, Meneguhkan Pertahananini menandai keberanian Indonesia untuk meneguhkan posisi sebagai penyeimbang, bukan pengikut. Dalam pandangannya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyebut BRICS memiliki potensi besar membentuk tatanan global yang lebih adil dan inklusif, terutama bagi negaranegara berkembang yang selama ini terpinggirkan dalam struktur ekonomi dunia. Sehingga, ia menilai keputusan bergabung dengan BRICS mencerminkan arah politik luar negeri yang menekankan kerja sama tanpa konfrontasi. “Ini sejalan dengan semangat politik luar negeri bebas aktif yang menjadi jati diri diplomasi Indonesia,” ujarnya. Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini pun menggarisbawahi pesan Presiden Prabowo Subianto: bahwa Indonesia harus terus menjaga relasi dengan semua pihak tanpa kehilangan kedaulatannya. “Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” begitu pesan yang kini seakan menjadi roh baru diplomasi Indonesia. Di tengah tren geopolitik yang semakin inward-looking, Indonesia hadir sebagai suara moderat yang mengutamakan kolaborasi. Keputusan bergabung dengan BRICS pun menjadi simbol: bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar bertahan di tengah tekanan global, melainkan menawarkan jalan tengah menuju dunia yang lebih berimbang. Pandangan serupa datang dari Anggota Komisi I DPR RI, Gavriel Putranto Novanto. Di tengah meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan sejumlah negara, ia melihat peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonominya. “Kita harus bangun lebih banyak relasi dengan negara-negara BRICS, seperti Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan,” ujarnya. Langkah ini, menurutnya, bukan hanya menjadi reaksi terhadap kebijakan proteksionis Amerika Serikat, melainkan strategi jangka panjang untuk mendiversifikasi mitra ekonomi Indonesia. Dengan memperluas jejaring melalui BRICS, Indonesia dapat mempercepat proses hilirisasi industri, memperkuat rantai pasok domestik, dan meningkatkan daya saing global. “Dengan perang dagang ini, justru kita bisa lebih banyak produksi dalam negeri dan memenuhi kebutuhan nasional,” tegasnya. Namun, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 7LAPORAN UTAMAbahwa keberanian menjalin kemitraan baru harus diimbangi dengan kebijakan yang menjaga keseimbangan diplomasi. Indonesia, katanya, tidak boleh hanya reaktif, melainkan harus proaktif menjadi penggerak kerja sama SelatanSelatan dan tetap memperkuat peran di ASEAN. “Kita tidak bisa terus menunggu dan merespons. Indonesia harus jadi jangkar stabilitas kawasan dan motor integrasi global,” pungkasnya.Menggemakan Suara Indonesia untuk Palestina Sementara diplomasi ekonomi tengah menata ulang arah dan jejaringnya, panggung politik luar negeri Indonesia kembali berdenyut kuat ketika Presiden Prabowo Subianto naik ke podium Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, September lalu. Setelah hampir satu dekade, Indonesia kembali diwakili langsung oleh presidennya dalam forum diplomasi tertinggi dunia. Pidato itu bukan semata ritual diplomatik, melainkan pernyataan sikap. Dalam dunia yang dirundung perang, ketidakadilan, dan krisis kemanusiaan, Indonesia hadir dengan suara jernih: menyerukan perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa-bangsa. Salah satu isu yang menonjol adalah Palestina, isu yang tak pernah lepas dari denyut moral politik luar negeri Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjadi salah satu sosok yang paling lantang mendorong agar Indonesia memainkan peran lebih aktif dalam penyelesaian krisis Gaza. Baginya, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar posisi politik, melainkan amanat sejarah dan nurani bangsa. “Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus jadi penggerak perdamaian,” tuturnya. Sukamta juga mendorong agar negara-negara Arab berani mengambil sikap lebih tegas, bahkan mempertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai tekanan politik. Ia menegaskan, keputusan PBB yang menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza harus diikuti langkah nyata. Dunia, katanya, tak boleh hanya berhenti pada kutukan moral. “Dukungan tidak boleh sebatas wacana. Dunia internasional harus memastikan langkah konkret untuk menghentikan kekejaman Israel,” tegasnya. Bagi Komisi I DPR RI, sikap ini bukan hanya soal politik luar negeri, melainkan konsistensi terhadap nilai dasar konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Dalam dunia yang semakin terbelah, keberanian untuk berdiri di atas prinsip kemanusiaan menjadi bentuk kepemimpinan moral yang langka. “Apalah arti perdamaian, jika sebuah bangsa tidak diberi hak untuk mengelola negaranya sendiri secara berdaulat,” ujar Legislator dari Fraksi PKS ini. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, menyebut pidato tersebut sebagai “the best ever speech” untuk Indonesia di forum dunia. “Powerful, berkarakter, dan membuat kita bangga sebagai bangsa. Bahkan negara-negara lain pun memberi standing applause panjang,” ujarnya. Bagi Nurul, seruan Presiden tentang two state solution bukan sebatas diplomasi formal, melainkan pernyataan moral yang berpijak pada amanat konstitusi: menentang penjajahan dan menegakkan perdamaian abadi. “Ketika Pak Presiden menyebut two state solution, itu bukan sekadar diplomasi, tapi refleksi nilai-nilai demokrasi kita. Pluralisme, hak asasi manusia, dan multikulturalisme,” ujarnya. ujm/mhWakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta. Anggota Komisi I DPR RI, Gavriel Putranto Novanto. FOTO: RUNI/VEL FOTO: ARIEF/VEL FOTO: ARIEF/VEL

8 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025LAPORAN UTAMASetahun pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan, arah pembangunan manusia Indonesia kembali jadi sorotan. Dari ruang kelas hingga ruang budaya, negara ditantang bukan hanya mencerdaskan, tapi juga meneguhkan identitas dirinya.“TIDAKmungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju, kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil.” Demikian pekik Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional, Mei 2025 silam. Seruan ini, bukan sekadar retorika seremonial, tetapi penegasan moral. Orang nomor satu di Republik ini pun paham, pendidikan adalah kunci utama dalam menentukan masa depan bangsa. Setahun memasuki masa pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, kebijakan pendidikan nasional kembali menjadi fokus perhatian publik. Di tengah ambisi menuju Indonesia Emas 2045, satu hal menjadi terang: kualitas sumber daya manusia tidak akan lahir tanpa dukungan pendidikan yang kuat dan berkeadilan. Karena itulah, penguatan sektor pendidikan tidak bisa dilepaskan dari persoalan anggaran yang menjadi penopang utama berbagai program prioritas nasional. Berdasarkan postur RAPBN 2026, anggaran pendidikan nasional mencapai Rp757,82 triliun, atau 20 Menguji Arah Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun Pertamapersen dari total APBN. Dari jumlah itu, Rp55,4 triliun dialokasikan untuk Kemendikdasmen, Rp61 triliun untuk Kemendiktisaintek, dan sisanya disalurkan melalui transfer ke daerah serta pembiayaan pendidikan lainnya. Namun, DPR menilai angka tersebut masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan tuntutan reformasi pendidikan yang semakin kompleks. Menilik angka Rp55,4 triliun yang dialokasikan untuk pendidikan dasar dan menengah menjadi krusial, sebab dana ini dimaksudkan untuk memperkuat sejumlah program prioritas nasional. Program tersebut mencakup penguatan identitas nasional, literasi budaya, hingga peningkatan kompetensi guru dan digitalisasi pembelajaran. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa keberpihakan anggaran terhadap sektor pendidikan menjadi penting. Sebab menurutnya, merupakan sektor strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembiayaan negara, terutama untuk memastikan pemerataan akses dan peningkatan mutu. Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati, juga menegaskan agar Kemendikdasmen RI menggunakan anggaran secara efektif dan tepat sasaran, terutama Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati. FOTO: TARI/VEL FOTO: TARI/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 9untuk merealisasikan programprogram nasional yang berdampak langsung pada masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) serta penyaluran tunjangan guru agar benar-benar sampai kepada penerima yang berhak. “Kami tekankan agar penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk merealisasikan program-program nasional yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.Menyejahterakan Guru, Menguatkan Fasilitas PendidikanSetelah pembahasan mengenai arah dan besaran anggaran pendidikan nasional, perhatian kemudian mengerucut pada bagaimana dana itu benar-benar menyentuh kebutuhan dasar dunia pendidikan. Memperkuat sektor pendidikan tidak hanya berbicara soal angka triliunan rupiah di atas kertas, tetapi bagaimana anggaran itu menjelma menjadi kesejahteraan bagi guru serta tersedianya fasilitas belajar yang layak di seluruh pelosok negeri. Sebab, tanpa guru yang sejahtera dan lingkungan belajar yang memadai, cita-cita mencetak generasi emas hanya akan berhenti pada slogan. Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menekankan pentingnya melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang bangsa, bukan semata beban anggaran. Ia menyoroti bahwa keberpihakan terhadap anggaran pendidikan, diperlukan untuk menutup kekurangan pada Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan guru. Politisi Fraksi Golkar ini menegaskan, tiga prioritas utama yang harus menjadi pijakan: akses pendidikan yang berkeadilan, kesejahteraan pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. “Tidak boleh ada satu pun anak-anak kita yang tertinggal. Dan untuk guru, sejahtera itu bukan UMR, melainkan pengakuan atas peran strategis mereka dalam membentuk masa depan bangsa,” tegasnya. Sorotan terhadap kesejahteraan guru juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga. Ia menyambut baik usulan tambahan tunjangan bagi guru non-ASN sebesar Rp937 miliar, yang akan menaikkan insentif dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu per bulan. “Kalau ini bisa diwujudkan, tentu menjadi nilai tambah bagi semangat kerja para guru,” ucap politisi Fraksi Partai Demokrat itu. Namun, ia juga mengingatkan agar program revitalisasi sekolah dilakukan dengan lebih terukur. Pasalnya, masih banyak ketimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Pemerintah, sambung Sabam, harus memastikan revitalisasi benar-benar menyentuh sekolah yang paling membutuhkan.Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas pendidikan di daerah. Menurutnya, masih banyak sekolah yang kekurangan sarana dasar untuk belajar. Ia mendorong agar revitalisasi pendidikan daerah menjadi fokus utama tahun depan. “Banyak siswa ingin belajar tapi tidak memiliki fasilitas yang memadai, bukan karena keterbatasan biaya, melainkan karena keterbatasan infrastruktur,” ujarnya. ujm/mhAnggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi. Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga. Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi. FOTO: TARI/VEL FOTO: TARI/VEL FOTO: FARHAN/VEL

10 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025LAPORAN UTAMATahun pertama pemerintahan baru menempatkan DPR RI di tiga arena pengawasan yang kompleks dan penuh tantangan. Di dalam negeri, parlemen dihadapkan pada dua kebijakan yang memicu friksi: krisis implementasi program populis Makan Bergizi Gratis (MBG) dan polemik kebijakan fiskal pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Mengawal MBG, Fiskal Daerah, Sampai Diplomasi GlobalKEDUA isu ini secara simultan menguji fungsi pengawasan anggaran dan kapasitas DPR dalam memediasi konflik vertikal antara pusat dan daerah. Namun, di panggung global, DPR menunjukkan gambaran yang kontras. Parlemen tampil dalam konsensus penuh, bekerja selaras dengan eksekutif mengawal agenda diplomasi prioritas pemerintah, yakni kemerdekaan Palestina. Krisis Ganda MBGProgram MBG diluncurkan sebagai program legacy paling signifikan dari pemerintahan baru, didukung alokasi anggaran fantastis. Setelah disetujui DPR sebesar Rp71 triliun di APBN 2025, pemerintah bahkan mengusulkan Ketua DPR RI, Puan Maharani.FOTO: MAHENDRA/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 11LAPORAN UTAMApagu indikatif fantastis untuk Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2026 mencapai Rp217,86 triliun.Ironisnya, di tengah perebutan alokasi jumbo tersebut, realisasi anggaran 2025 justru gagal. Data Kementerian Keuangan per Oktober 2025 menunjukkan serapan anggaran baru mencapai 29%, atau sekitar Rp27 triliun. BGN dilaporkan berpotensi mengembalikan dana Rp70 triliun ke kas negara (SILPA).Kegagalan kapasitas manajerial ini bermanifestasi menjadi krisis kesehatan publik. Serangkaian insiden keracunan massal meledak di berbagai daerah uji coba, seperti di Cisarua (Bandung Barat), Kupang (NTT), dan Banyuwangi (Jawa Timur), yang melibatkan ratusan siswa.Rentetan krisis ganda—anggaran dan kesehatan—ini memicu respons tegas dari Pimpinan DPR, yang bergerak melalui dua jalur pengawasan yang berbeda namun komplementer. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengambil posisi pengawasan di level sistem, menuntut evaluasi menyeluruh atas tata kelola program.“Program yang baik, maka pelaksanaannya pun juga harus baik. Program ini, kan, memang masih baru, saya yakin pemerintah masih harus banyak melakukan evaluasi dan menyempurnakan. DPR akan tetap mengawal agar pemerintah melakukan evaluasi, sehingga program MBG betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Puan.Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengambil jalur pengawasan mikro di lapangan. Ia menyoroti lemahnya koordinasi dan pengawasan di tingkat daerah sebagai celah paling kritis dan menuntut audit implementasi yang proaktif.“Saya minta pemerintah daerah, melalui dinas kesehatan memeriksa semua dapur yang ada, dari penyediaan bahan baku sampai distribusi. Jangan sampai makanan basi atau disiapkan asal-asal. Pemda dan dinas kesehatan harus aktif, bukan menunggu laporan,” tegas Saan.Polemik Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026Ambisi besar program MBG yang menyedot anggaran jumbo menimbulkan konsekuensi fiskal yang signifikan bagi struktur APBN tahun berikutnya. Dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pos Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu titik paling krusial dan menuai perdebatan panjang antara pemerintah dan DPR RI.Pemerintah pada awalnya mengajukan penurunan alokasi TKD menjadi sekitar Rp650 triliun, dengan alasan penyesuaian terhadap prioritas belanja pusat dan kebutuhan pembiayaan program nasional. Namun, dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, muncul kekhawatiran bahwa pengurangan TKD akan memperlebar ketimpangan fiskal vertikal serta mengancam keberlanjutan layanan publik dasar di daerah.Melalui serangkaian rapat kerja intensif antara Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan, akhirnya disepakati kenaikan kembali alokasi TKD menjadi sekitar Rp693 triliun, atau naik sekitar R43 triliun dari usulan awal pemerintah. Kenaikan ini menjadi bagian dari penyesuaian postur RAPBN 2026 yang turut memperlebar defisit menjadi Rp689,14 triliun (sekitar 2,68 % terhadap PDB). fa/mhWakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.FOTO: MARIO/VELProgram MBG diluncurkan sebagai program legacy paling signifikan dari pemerintahan baru, didukung alokasi anggaran fantastis. Saan MustopaWakil Ketua DPR RI

12 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025LAPORAN UTAMASatu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah berjalan, ditandai oleh serangkaian kebijakan ambisius di sektor sosial dan keagamaan yang menjadi sorotan tajam Komisi VIII DPR RI. Di bidang keagamaan, evaluasi keras terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang tak kunjung usai memuncak pada sebuah reformasi historis dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah.SEMENTARA di sektor sosial, program unggulan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, Sekolah Rakyat, mulai diimplementasikan secara masif di seluruh negeri. Dua program raksasa ini menjadi tolok ukur utama kinerja pemerintah, di mana Komisi VIII secara aktif menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap janji dan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan umat dan rakyat.Sebagai cerminan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi sorotan tajam Komisi VIII DPR RI. Ekspektasi publik yang tinggi untuk perbaikan di era baru ini berhadapan dengan realita di lapangan yang menunjukkan bahwa sejumlah persoalan klasik masih belum teratasi. Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang memantau langsung di Tanah Suci menemukan berbagai kekurangan signifikan, memicu desakan untuk melakukan reformasi total dalam tata kelola haji nasional.Kritik dari Tanah Suci dan Harapan Sekolah RakyatCatatan Kritis dari Tanah SuciKekecewaan mendalam disuarakan oleh para legislator yang menyaksikan langsung kondisi jemaah haji Indonesia. Berbagai masalah, terutama pada puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), menjadi bukti bahwa pelayanan masih jauh dari kata memuaskan.Anggota Timwas Haji, Sigit Purnomo Said, yang sebelumnya optimistis dengan penyelenggaraan haji di era pemerintahan baru, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. “Ini memalukan. Apa yang terjadi di Armuzna dan pascaArmuzna sudah sangat ramai di media,” tegasnya, seraya mengancam akan menjadi orang pertama yang mengecam jika persoalan serupa terulang.Kritik tajam juga datang dari pimpinan Komisi VIII. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, bahkan secara gamblang menyebut layanan di Armuzna masih dalam kategori Grade-D dan mendorong peningkatan standar secara signifikan tanpa harus menambah beban biaya bagi jemaah. Kedua pernyataan ini menggarisbawahi bahwa evaluasi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid. Anggota Timwas Haji, Sigit Purnomo Said. FOTO: ARIEF/VEL FOTO: ARIEF/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 13LAPORAN UTAMAparlemen terhadap kinerja tahun pertama di sektor haji masih diwarnai catatan merah yang serius.Lahirnya Kementerian Haji dan UmrahMenanggapi temuan-temuan yang terus berulang setiap tahun, Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah mengambil langkah reformasi paling fundamental dalam sejarah tata kelola haji Indonesia. Puncak dari desakan evaluasi ini adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang resmi disahkan melalui RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 pada Agustus 2025. Dengan demikian, pengelolaan ibadah haji tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama.Langkah historis ini merupakan jawaban atas kebutuhan untuk memiliki lembaga setingkat kementerian yang fokus dan memiliki posisi tawar diplomatik yang lebih kuat di hadapan otoritas Arab Saudi. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, sebelumnya telah menegaskan bahwa reformasi institusional ini krusial. “Dengan posisi yang lebih kuat, (lembaga) dapat melakukan komunikasi langsung dengan otoritas Arab Saudi, tanpa harus terus-menerus melalui Kementerian Agama,” jelasnya, sebuah visi yang kini terwujud dengan lahirnya kementerian baru.Kementerian ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi pengelolaan dana haji, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan layanan yang lebih baik dan bermartabat bagi jemaah Indonesia.Sekolah Rakyat: Harapan Baru Generasi EmasDi sektor sosial, salah satu program unggulan yang menonjol pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Sekolah Rakyat (SR) di bawah Kementerian Sosial. Program ambisius ini menjadi pusat perhatian karena diharapkan mampu menjadi solusi strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga miskin ekstrem. Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini, namun tetap menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.Program SR menargetkan pendirian 100 lokasi di seluruh Indonesia pada tahun ini. Komisi VIII DPR RI telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke salah satu lokasi SR di Sentra Pangudi Luhur, Bekasi, untuk meninjau kesiapannya. Hasilnya, para legislator memberikan apresiasi tinggi terhadap fasilitas yang disediakan.Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, yang memimpin kunjungan tersebut, mengungkapkan kekagumannya. “Fasilitasnya luar biasa, bahkan lebih lengkap dari sekolah umum. Ada iPad, komputer, laboratorium komputer, lapangan olahraga, hingga asrama. Ini patut diapresiasi,” ujarnya. Program ini, menurutnya, adalah bentuk nyata pelaksanaan amanat konstitusi untuk menyiapkan Generasi Emas 2045.Pengawasan Kritis untuk Keberhasilan ProgramDi balik apresiasi terhadap fasilitas fisik, Komisi VIII memberikan sejumlah catatan kritis yang konstruktif. Kritik pertama menyasar pada proses penerimaan dan ketepatan sasaran. Wakil Ketua Komisi VIII, Abdul Wachid, turut mempertanyakan mekanisme seleksi siswa yang dinilai belum transparan. “Kalau ada anak yang tidak lolos seleksi padahal miskin, lalu bagaimana solusinya? Ini perlu dibahas,” tanyanya, menyoroti potensi eksklusi dalam program yang seharusnya inklusif. Pengawasan juga menemukan ada indikasi salah sasaran dalam data penerima manfaat. Anggota Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, menduga masih banyak siswa yang terdaftar dalam kategori miskin (desil 1 dan 2) justru berasal dari keluarga mampu. “Keluarga mereka ada yang mohon maaf ya, kategorinya masih keluarga mampu. Dan tentu ini harus menjadi penyikapan yang sangat serius ya dari Kementerian Sosial,” tegasnya. fa/mhKetua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Anggota Komisi VIII, Selly Andriany Gantina. FOTO: ARIEF/VEL FOTO: ARIFMAN/VEL

14 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025Untuk pertama kalinya dalam sejarah kebijakan sosial nasional, Indonesia memiliki program berskala besar yang secara khusus menaruh perhatian pada pemenuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu ikon utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.MELALUI MBG, pemerintah berupaya menurunkan angka stunting, memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), serta menumbuhkan kemandirian ekonomi lokal. Dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR 2025, Presiden menyampaikan capaian penting program ini: 20 juta penerima manfaat, 290.000 lapangan kerja baru, serta keterlibatan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di seluruh provinsi.Capaian tersebut menandai keberhasilan awal dari integrasi antara kebijakan sosial dan ekonomi kerakyatan. Program MBG bukan hanya menyediakan makanan sehat bagi masyarakat rentan, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat melalui rantai pasok bahan pangan lokal. Namun, di balik angkaangka positif tersebut, DPR RI menilai masih ada sejumlah hal yang perlu diperkuat agar implementasinya benar-benar berdampak nyata di lapangan.Langkah Nyata Membangun Generasi EmasPerlu Pengawasan dan Standar Keamanan yang KuatAnggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyambut baik langkah pemerintah melanjutkan dan memperluas program MBG. Ia menilai, program ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh dengan asupan gizi seimbang.“Keberhasilan MBG menjadi bukti keseriusan pemerintah menyiapkan SDM unggul. Namun, perlu keseriusan pula dalam menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat, termasuk kasuskasus keracunan yang sempat terjadi di daerah,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria.Netty mengingatkan, pelaksanaan program dengan jangkauan nasional seperti MBG menuntut standar keamanan pangan yang ketat dan pengawasan lintas sektor yang solid. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari kualitas makanan yang disajikan serta jaminan keamanan bagi para penerimanya, khususnya anak-anak sekolah dasar.Ia mendorong pemerintah untuk melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, serta Dinas Kesehatan daerah dalam melakukan inspeksi rutin terhadap dapur MBG. Tak hanya itu, masyarakat dan orang tua siswa juga perlu dilibatkan sebagai bagian dari pengawasan sosial.“Partisipasi masyarakat penting LAPORAN UTAMA Pelaksanaan program dengan jangkauan nasional seperti MBG menuntut standar keamanan pangan yang ketat dan pengawasan lintas sektor yang solid.Netty PrasetiyaniAnggota Komisi IX DPR RI

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 15agar tumbuh rasa percaya. Orang tua harus diyakinkan bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan,” tegas Legislator Fraksi PKS itu.Dari Dapur ke Ekonomi RakyatLebih jauh, Netty melihat potensi besar MBG sebagai penggerak ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. Dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan, program ini menciptakan ekosistem ekonomi baru yang inklusif.“Dengan pelibatan sektor-sektor lokal, masyarakat tidak hanya sehat, tetapi juga berdaya secara ekonomi. Program ini menjadi jembatan antara gizi dan kesejahteraan,” ujarnya.Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Denpasar, Netty turut menyoroti lambatnya pembangunan dapur MBG di sejumlah daerah. Dari target sekitar 300 dapur yang harus dibangun tahun ini, baru sekitar 60 dapur yang terealisasi hingga September 2025.“Kalau kita lihat dari target 300-an, yang berjalan baru sekitar 60-an. Padahal, sekarang sudah bulan September, artinya waktu kita sangat terbatas. Desember biasanya sudah masuk periode penutupan anggaran,” jelas Netty saat meninjau lapangan bersama mitra kerja.Keterlambatan ini, lanjut Netty, dapat menghambat pelaksanaan MBG di daerah. Oleh karena itu, ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembangunan dapur dapat dipercepat dan tepat sasaran.Sekretaris Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Iwan Dwi Susanto, mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta memanfaatkan tanah milik negara dan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan dapur MBG.Evaluasi untuk Perbaikan BerkelanjutanDi sisi lain, Netty juga mengapresiasi langkah korektif pemerintah yang menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Ia menilai, keputusan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.“Langkah penutupan sementara ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak-anak. Dengan evaluasi menyeluruh, kita berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan standar yang lebih baik dan aman,” kata Netty.Namun demikian, ia juga mengingatkan agar evaluasi tersebut tidak mengorbankan hak anak-anak untuk tetap mendapatkan asupan gizi harian. Menurutnya, selama proses evaluasi berjalan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme alternatif agar pelayanan gizi tidak terhenti.“Anak-anak adalah pihak yang paling membutuhkan program ini. Jangan sampai mereka dirugikan. Pemerintah perlu menyiapkan LAPORAN UTAMAmekanisme pengganti agar asupan gizi tetap terjaga,” tandasnya.Politisi PKS ini menegaskan, program MBG adalah investasi jangka panjang bangsa. Ia berharap pelaksanaannya tidak hanya fokus pada pemenuhan target angka, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan.“Program ini harus dilaksanakan dengan benar, melibatkan banyak sektor, dan disertai kemauan politik yang kuat. MBG tidak hanya tentang memberi makan, tetapi tentang menyiapkan masa depan bangsa,” ucapnya.Selain itu, ia juga menyambut langkah pemerintah untuk memperluas akses protein hewani seperti ikan dan daging dengan harga terjangkau. Menurut Netty, hal ini merupakan bagian penting dari upaya menciptakan gizi seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat.“Ini adalah bagian penting dari upaya memenuhi gizi seimbang bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga implementasinya berjalan lancar dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil,” ujarnya optimistis. bit/mhAnggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. FOTO: GERALDI/VEL

16 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025SUMBANG SARANSatu tahun pemerintahan Presiden Prabowo harus kita sambut dengan segenap optimisme serta sepenuh-penuh harapan bahwa kehidupan rakyat dan masa depan negara akan lebih adil, makmur, dan bersatu seluruh rakyatnya, pada tahun-tahun mendatang.Meski demikian, kita tetap harus memelihara nalar kritis dan logis dalam konteks demokratisasi terutama kalangan kelas menengah “terdidik” sebagai tumpuan sosiologis kekuatan demokratik. Nalar kritis sungguh diperlukan agar mekanisme check and balances system tetap berjalan wajar di tengah gencarnya pembangunan di segala sektor, dan dipastikan demokrasi kita jangan sampai terjebak dalam pola “sentralisme demokrasi”. Mengapa demikian? Banyak negara berkembang, baik di “Perspektif Demokratisasi”Oleh:Sadam FiqriMahasiswa Universitas Pamulang, TangerangRefleksi Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo:

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 17SUMBANG SARANPemimpin sejati harus siap menderita, karena menanggung beban rakyat, menerima kritik, menjalankan tanggung-jawab, serta ujian moral terus-menerus. Karena itu, kepemimpinan adalah amanah, bukan hak. Pemimpin tidak boleh mencari keuntungan pribadi, melainkan menempatkan kepentingan umat di atas segalanya. Demikian inti ungkapan Haji Agus Salim, diplomat ulung dan cendikiawan Islam.Plus-Minus Sentralisme DemokrasiSatu tahun pemerintahan Presiden Prabowo perlu dikawal dengan seksama. Bukan dengan tendensi politis yang aneh-aneh tentunya, namun demi terselenggaranya pembangunan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 oleh para pendiri bangsa. Meski terkesan klise dan berulang, namun itu penting untuk terus dikumandangkan. Seperti dikatakan penerima nobel perdamaian dari Hungaria, Milan Kundera, “Perjuangan manusia melawan kekuasaan, ibarat perjuangan orang yang ingat melawan orang yang lupa” (the struggle man against power, is the struggle memory against forgetting). Saling mengingatkan sesama juga merupakan pesan para nabi agar manusia tetap istiqomah dan amanah. Salah satu ciri dasar sentralisme demokrasi adalah proses berdemokrasi dimana diskusi dilaksanakan secara bebas, dan dijamin undang-undang, tapi dalam pelaksanaan haruslah satu komando. Nyaris tak ada oposisi atau kekuatan penyeimbang yang signifikan. Otoritas pelaksanaan kekuasaan negara cenderung terpusat. Praktik kekuasaan dijalankan sesuai selera penguasa. Pengalaman Indonesia sudah meninggalkan sistem otoritarian sejak reformasi 1998. Dan, sejak era reformasi hingga saat ini terus melakukan konsolidasi demokrasi, dan tidak bisa dipungkiri masih sering diwarnai dengan gejolak-gejolak dari masyarakat akibat ketidakpuasan sosial dan ekonomi serta “mandegnya” fungsi parlemen. Sebagaimana terjadi baru-baru ini dalam protes masyarakat 25-30 Agustus 2025 yang ditandai dengan “tuntutan 17+8”. Bahayanya, sistem sentralisme demokrasi tersebut akan menyingkirkan pilihan dan alternatif kebijakan yang berbasis partisipasi publik, dimana proses ini sangat mengutamakan saluran aspirasi masyarakat dan dijalankan oleh parlemen dengan hak-hak dan kewenangan konstitusional, yaitu: pengawasan, legislasi, dan anggaran.Nalar kritis dan logis dalam perspektif demokratisasi sangat mengindahkan moralitas dan kemartabatan dalam bernegara serta menolak proses bernegara yang serba-transaksional, yakni suatu perilaku kekuasaan politik yang menganggap semua dapat di-transaksikan, termasuk misalnya pemberian gelar kenegaraan. Nalar kritis dan logis dalam perspektif demokratisasi menjaga kita agar koruptor dan penghianat negara tak pantas mendapat penghargaan kenegaraan. Karena itu, kemuliaan kepemimpinan terletak pada pengorbanannya, bukan pada jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Menjadi pemimpin berarti menanggung penderitaan yang lebih besar daripada yang dipimpinnya. Atau seperti dikatakan Haji Agus Salim bahwa pemimpin sejati bukan yang menikmati kekuasaan, tetapi yang rela menderita demi kebenaran dan kesejahteraan rakyat.Selamat atas perjalanan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan segenap jajaran kabinetnya, semoga tetap istiqomah dan konsisten di jalan demokrasi untuk kesejahteraan dan kedaulatan rakyat dan demi kemajuan negara. Merdeka! era perang dingin (cold-war) maupun era “post-colonial society” mengalami keruntuhan akibat kegagalan kepemimpinan menuju negara demokratis, terjebak dalam otoriterisme dan menimbulkan resistensi dan pergolakan dari rakyatnya. Dalam hal ini, untuk memelihara nalar kritis dan logis dalam berdemokrasi, fungsi keparlemenan harus dihormati setinggi-tingginya, dan dijalankan dengan mekanisme check and balances system yang sebaik-baiknya. Dengan sikap moralitas dan semangat kerakyatan yang penuh penghayatan, atau dalam bahasa kekinian sebagai ‘partisipasi publik yang bermakna’ (meaningful public participation).Karenanya, peranan parpol sebagai pilar demokratisasi dan rekruitmen kepemimpinan bangsa yang terpenting, wajib mengingat pesan salah seorang pendiri bangsa, Haji Agus Salim yang terkenal dengan ucapannya “menjadi pemimpin bukanlah jalan menuju kekuasaan dan kenikmatan duniawi”, pemimpin adalah jalan penderitaan dan pengorbanan demi rakyat dan kebenaran”. Pemimpin sejati harus siap menderita, karena menanggung beban rakyat, menerima kritik, menjalankan tanggung-jawab, serta ujian moral terus-menerus.

18 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025Presiden Prabowo Subianto menargetkan penggunaan mobil dinas Maung bagi seluruh pejabat, hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Istana menargetkan distribusi 5.000 mobil Maung produksi PT Pindad pada program 100 hari kerja. Pada tahap pertama, penggunaan mobil tersebut diprioritaskan kepada para menteri dan pejabat eselon I. Kemudian secara bertahap diberikan kepada pejabat daerah.PENGAWASANMerespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf dan Anggota Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji kompak mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto yang akan mewajibkan para pejabat negara menggunakan mobil Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas.Dede Yusuf menilai, penggunaan mobil Maung oleh pejabat hingga kepala daerah merupakan langkah positif yang sekaligus mendorong kebanggaan terhadap produk dalam negeri. “Kalau memang ada pengadaan mobil dinas, saya pikir boleh-boleh saja, kenapa tidak? Malah bagus kalau kepala daerah pakai mobil Maung untuk ke lapangan,” ujar Dede di DPR RI, pertengahan Oktober lalu.Menurut legislator asal Jawa Barat itu, secara kualitas, mobil Maung tidak kalah dengan produk otomotif luar negeri. “Saya pernah lihat, jangan kalah dengan mobil-mobil China yang datang ke sini. Kalau ada mobil kita, kenapa enggak pakai mobil kita,” tambahnya.Senada, Anggota Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji menyambut baik Industri Otomotif NasionalDPR Dukung Wacana Mobil Dinas Maungrencana Presiden Prabowo itu, dan menegaskan bahwa proyek mobil nasional membutuhkan keberpihakan negara agar berhasil. “Negara harus berpihak. Dulu di Malaysia juga begitu, pasti disubsidi dan digunakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf. FOTO: MUNCHEN/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 19PENGAWASANPenggunaan mobil Maung oleh pejabat hingga kepala daerah merupakan langkah positif yang sekaligus mendorong kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Mobil Maung Garuda merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 yang dikembangkan oleh BUMN PT Pindad di Cimahi, Jawa Barat. Saat ini tersedia dalam tiga versi, yakni militer, sipil, dan latihan tempur. Dede YusufWakil Ketua Komisi II DPR RIsebagai bentuk kebanggaan nasional,” kata Sarmuji di Jakarta, pertengahan Oktober lalu.Politisi Partai Golkar itu optimistis target Presiden Prabowo merampungkan pengembangan mobil nasional dalam tiga tahun dapat tercapai apabila pemerintah menunjukkan kesungguhan. “Saya yakin tiga tahun bisa, tapi bukan pekerjaan mudah. Kalau ada yang belum efisien, tinggal diefisienkan, yang perlu diperhalus, diperhalus,” ujarnya.Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, anggaran untuk pengadaan mobil Maung sebenarnya telah disiapkan tahun ini. Namun, realisasi program masih menunggu kesiapan kapasitas produksi dari PT Pindad. “Tahun ini harusnya ada (anggaran), tapi kapasitas PT Pindad belum cukup, jadi dikembalikan,” jelas Purbaya di Jakarta, Oktober lalu.Mobil Maung Garuda merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 yang dikembangkan oleh BUMN PT Pindad di Cimahi, Jawa Barat. Saat ini tersedia dalam tiga versi, yakni militer, sipil, dan latihan tempur. Kendaraan ini dibekali mesin diesel 1.900 cc turbocharged dengan tenaga 136 daya kuda, berkecepatan hingga 120 km/jam, serta mampu menempuh jarak sejauh 800 kilometer.Dengan desain modular dan kemampuan jelajah segala medan, mobil Maung diharapkan menjadi simbol kemandirian industri pertahanan sekaligus kendaraan dinas yang membanggakan produksi dalam negeri. hal/mhFOTO: FARHAN/VELAnggota Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji.

20 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025ANGGARANKasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mencapai babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menyita dan mengembalikan uang hasil korupsi senilai Rp13,2 triliun ke kas negara. Dana hasil sitaan tersebut kemudian dialokasikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).Mengalihkan Dana Sitaan Korupsi untuk LPDPTentu saja dana sitaan sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk program beasiswa pendidikan tinggi putra-putri terbaik bangsa. Langkah Kejagung dan Presiden Prabowo itu mendapat apresiasi dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menilai, keberhasilan Kejagung memulihkan uang negara dari kasus besar seperti ekspor CPO merupakan bukti nyata keseriusan lembaga penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi.“Kami sangat mengapresiasi Kejaksaan Agung yang berhasil memulihkan keuangan negara dari kasus besar seperti korupsi ekspor CPO ini. Ini bukti bahwa Kejagung bekerja serius dan profesional,” ujar Hasbi Politisi Fraksi PKB itu, mendorong Kejagung tidak berhenti pada satu kasus saja. Masih banyak perkara besar lain yang perlu ditindaklanjuti, agar seluruh hasil kejahatan korupsi dapat kembali ke negara. “Saya berharap Kejagung terus menelusuri dan menyita asetaset para pelaku agar semua hasil kejahatan benar-benar kembali ke negara,” lanjut Hasbi. Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata pada hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga sejauh mana negara mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan. “Kita ingin penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan uang negara yang dikorupsi bisa kembali untuk kemaslahatan rakyat,” tuturnya.Apresiasi serupa datang dari Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo. Ia menyebut keberhasilan Kejagung mengembalikan Rp13,2 triliun ke kas negara sebagai bukti konkret bahwa institusi penegak hukum tersebut memainkan peran vital dalam menjaga keadilan publik.“Tentu kita harus memberi hormat, respect kepada Kejaksaan Agung sebagai salah satu pedang keadilan Presiden, selain Polri dan KPK, yang diberi kewenangan undang-undang untuk memberantas korupsi,” kata Rudianto.Menurutnya, keberhasilan tersebut semakin mempertegas komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.Menanggapi langkah tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, kebijakan Presiden Prabowo sangat tepat dan strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional. “Saya kira sudah tepat Pak Prabowo Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri FaqihFOTO: MENTARI/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 21ANGGARANitu membangun dari SDM. Kita sudah lama hanya berkutik tentang infrastruktur dan lain-lain yang tidak langsung bisa mengatasi persoalan kehidupan masyarakat,” ujar Fikri.Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut SDM berkualitas adalah kunci menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Dengan menyalurkan dana hasil korupsi untuk pendidikan, pemerintah dinilai mengubah sesuatu yang negatif menjadi kekuatan positif untuk masa depan.Fikri juga melihat kebijakan ini menjawab tantangan meningkatnya jumlah pendaftar beasiswa LPDP dalam tiga tahun terakhir.“Dari 2023 itu 33.394, 2024 jadi 52.842, dan lebih dari 78 ribu pendaftar tahun ini. Naiknya luar biasa,” ungkapnya.Meskipun dana abadi LPDP telah mencapai Rp154,11 triliun pada 2025, Fikri mengungkapkan lembaga tersebut masih mencatat defisit sekitar Rp637 miliar akibat lonjakan peminat. Karena itu, tambahan dana dari pemerintah menjadi langkah krusial untuk memastikan kesempatan belajar tetap terbuka bagi masyarakat berprestasi dari seluruh lapisan sosial. “Ini kebijakan yang sangat strategis, karena selain memperkuat daya saing bangsa, juga menjadi instrumen pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan,” pungkas Fikri. rdn/mhDengan menyalurkan dana hasil korupsi untuk pendidikan, pemerintah dinilai mengubah sesuatu yang negatif menjadi kekuatan positif untuk masa depan

22 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025LEGISLASIPutusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa pengawasan terhadap sistem merit, kode etik, dan perilaku ASN harus dilakukan oleh lembaga yang berdiri secara otonom. Artinya, negara harus kembali menyiapkan mekanisme baru pasca dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa lembaganya menghormati sepenuhnya putusan MK dan siap menindaklanjutinya dalam proses revisi UU ASN yang sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.“Komisi II DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan menjadi salah satu masukan dalam revisi UndangUndang Aparatur Sipil Negara yang saat ini sudah teragendakan dalam prolegnas prioritas yang disepakati antara DPR dengan pemerintah,” ujar Rifqi, Oktober lalu.Rifqi menjelaskan, dua hal menjadi fokus kajian Komisi II bersama Badan Keahlian DPR. Pertama, pemerataan sistem meritokrasi agar tidak ada lagi kesenjangan antara ASN pusat dan daerah. Kedua, menjamin kesetaraan kesempatan bagi setiap ASN untuk menduduki jabatan strategis di kementerian maupun pemerintahan daerah. Ia juga menegaskan komitmen Komisi II untuk menjaga profesionalitas ASN agar tidak terpolitisasi menjelang pemilu atau pilkada.Gelombang pembaruan birokrasi kembali menguat di Senayan. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi terhadap UndangUndang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), DPR dan pemerintah dihadapkan pada pekerjaan rumah besar: membentuk lembaga pengawas ASN yang benar-benar independen, sekaligus menata ulang arah kebijakan sumber daya manusia negara.“Tidak boleh lagi ada kejomplangan antara ASN yang ada di daerah satu dengan daerah lain, maupun ASN di pemerintahan daerah dengan kementerian lembaga. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa semua ASN itu memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki semua jabatan di kementerian lembaga maupun pemerintahan daerah,” tegasnya.RUU ASNMenata Kembali Birokrasi NegeriKetua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy KarsayudaFOTO: MUNCHEN/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 23LEGISLASIPandangan senada datang dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Menurutnya, putusan MK merupakan momentum penting untuk memperkuat sistem merit dan menjaga netralitas ASN dari tarikan kepentingan politik.“Kita harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, karena sifatnya final and binding. Saat membahas (revisi) UU ASN dulu, saya (jadi Ketua) di Komisi II, dan itu salah satu pembahasan terlama, hampir tiga tahun. Salah satu isu penting yang alot waktu itu adalah soal keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” tegas Doli (28/10).Doli mengingatkan, pembahasan UU ASN sebelumnya berlangsung alot dan memakan waktu hampir tiga tahun. Salah satu isu terpanas saat itu adalah keberadaan KASN. Banyak pihak sebenarnya berharap lembaga tersebut tetap ada karena menjadi pelindung ASN dari intervensi politik, namun pemerintah kala itu memilih meniadakannya.Kini, setelah MK memerintahkan pembentukan lembaga pengawas baru, DPR dan pemerintah perlu merumuskan desain yang efisien agar tidak menambah tumpang tindih birokrasi. “Revisi UU ASN ke depan harus komprehensif. Kita ingin birokrasi yang modern, bersih, dan netral. Pengawasan independen harus ada, tenaga honorer harus punya kepastian, dan pelayanan publik harus semakin efisien,” ujarnya.Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyampaikan bahwa meski revisi UU ASN telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025, pembahasannya kemungkinan besar tidak akan dilakukan tahun ini. “Dengan sisa waktu dua bulan di 2025, secara realistis pembahasan RUU ASN belum bisa dilakukan tahun ini. Kami masih menunggu hasil pendalaman Badan Keahlian DPR,” ungkapnya.Khozin menekankan bahwa pembahasan RUU ASN harus dilakukan secara hati-hati, dengan pendalaman materi dan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Ia juga memastikan bahwa putusan MK mengenai lembaga pengawas independen akan menjadi bagian penting dalam perumusan naskah revisi kelak.Selain itu, DPR juga membuka ruang bagi berbagai usulan masyarakat, termasuk status P3K paruh waktu dan potensi peralihan menjadi PNS. “Persoalan ini belum menjadi usulan secara formal dalam bentuk draf. Tetapi soal ini menjadi salah satu isu yang juga mengemuka. Tentu DPR akan menampung pelbagai usulan, masukan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin gal/mhFOTO: MUNCHEN/VELWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia TandjungFOTO: GERALDI/VEL

24 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025FOTO BERITAPimpinan DPR RI menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait dukungan kepala desa terhadap program-program pemerintah. FOTO: YOGA/ANDRIKetua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani membuka kegiatan simulasi persidangan Parlemen Remaja digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025). . FOTO : TARI/ANDRI24 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 25FOTO BERITAWakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menerima kunjungan delegasi dari Department of Communications and the Arts Australia di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). FOTO : JAKA/ANDRIKomisi III DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna, dalam rapat pleno RUU KUHAP antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Kamis (13/11/2025). FOTO : MARIO/ANDRITH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 25

26 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025FOTO BERITAKomisi VIII DPR RI melakukan RDPU Komisi VIII DPR RI bersama Forum Passing Grade Kemenag Swasta Status P 2023 di Ruang Rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025). FOTO: ARIEF/ANDRIKetua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memimpin Rapat Panja dan Internal Komisi XIII mengenai Perubahan Undang-Undang PSdK di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). FFOTO : RUNI/ANDRIBadan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pemangku kepentingan dalam rangka harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rapat yang dipimpin Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025). FOTO : FAIZ DAN HAFIZH/ANDRI26 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 27FOTO BERITAKetua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera di dampingi pimpinan BKSAP yang lain berlari bersama peserta Solidarity Run for Palestine 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/11/2025). FOTO: GERALDI DAN ENO/ANDRIAnggota DPR RI Denny Cagur di dampingi pejabat sekjen DPR RI saat menghadiri kegiatan pembukaan Parlemen Remaja 2025 di Wisma Sabha, Kopo, Bogor, Senin (3/11/2025). FOTO: TARI/ANDRIBadan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima aspirasi dari Aliansi Pinogu Merdeka, yang mewakili masyarakat Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo di ruang rapat BAM DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). FOTO : ANDRITH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 27

28 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025PROFILSenyum ramah mengembang sejak langkah pertama memasuki Padepokan Condra Wisesa Domba Tangkas yang berlokasi di Desa Salagedang, Kabupaten Majalengka. Suasananya hangat, teduh, dan terasa akrab bagi siapa pun yang datang. Di sinilah percakapan dengan Ateng Sutisna dimulai. Ia adalah seorang politisi, pengusaha, sekaligus pecinta alam yang tidak pernah kehilangan hubungan dengan tanah kelahirannya.Jejak Hidup, Cinta Lingkungan, dan Keteguhan Anak MajalengkaAteng Sutisna

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 29PROFILDengan sorot mata penuh kebanggaan, Ateng memandang kumpulan domba Garut yang bergerak lincah di kandang-kandangnya. “Saya tuh, melihat bahwa inilah kekayaan kita ya, plasma nutfah asli Indonesia, khususnya ini sering disebut domba Garut, karena asal mulanya di Garut. Cuma sekarang sudah mulai berkembang di Jawa Barat,” ucapnya sambil tersenyum.Bagi sebagian orang, hewan peliharaan berarti kucing atau anjing. Namun, bagi Ateng, ratusan domba Garut adalah “anabul” yang ia rawat sepenuh hati. Kecintaannya pada domba tangkas bukan hanya hobi, melainkan penerusan jejak keluarga. Semua berawal dari tujuh ekor domba kontes yang merupakan peninggalan ayahnya. Karena saudara-saudaranya tidak tertarik, Ateng membawa hewan-hewan itu ke Bogor, tempat ia berdomisili. Kini jumlahnya mencapai sekitar lima ratus ekor dan tersebar di lima wilayah, yaitu Majalengka, Bogor, Sukabumi, Majalaya di Kabupaten Bandung, serta Tasikmalaya. Koleksi itu terdiri dari indukan, anakan, hingga domba kontes yang kerap menorehkan prestasi. “Saya dari tahun 1999 sudah mengikuti domba itu. Saya sudah bikin buku judulnya Ciri-Ciri Domba Garut,”ujarnya. Di balik ketertarikan itu, Ateng membawa pesan penting tentang kekayaan hayati milik Indonesia. “Ini merupakan kekayaan kita, jadi kita ingin ikut melestarikan. Saya pengen nanti bukan domba Garut lagi, tapi akan kasih nama domba Nusantara. Khusus untuk domba ini tidak boleh diekspor ke luar. Karena kita ingin ini dipatenkan dululah. Jadi, pengen terus dikembangkan,” tegas Ateng yang aktif dalam Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia.Syarat Sang Dosen dan Pelajaran Tentang KeteguhanAteng lahir pada tahun 1961 di Majalengka. Masa kecilnya dihabiskan di tanah kelahiran sebelum ia pindah ke Cirebon untuk bersekolah di SMA. Setelah itu ia merantau lebih jauh lagi. Tahun 1982 ia diterima di Institut Pertanian Bogor dan memilih Fakultas Kehutanan. Pilihan itu ia ambil karena terinspirasi oleh buyutnya yang pernah menjadi sinder (opziener/opzichter dalam bahasa Belanda) yang bertugas sebagai pengawas atau kepala di area hutan.“Waktu kecil itu, kan, suka sama uyut. Uyut itu kan mantri hutan, dulu namanya sinder. Kalau ngeliat, ngontrol hutan itu, naik kuda gitu. Jadi, saya senang, pokoknya saya pengenkayak uyut gitu ya. Nah, akhirnya, pas saya masuk IPB, saya milih kehutanan. Tapi yang ga sempat jadi mantri kehutanan,” ujarnya sambil tertawa.Dalam perkuliahan, Ateng bukan tipe yang ambisius mengejar nilai tinggi. Ia selalu naik kelas tanpa hambatan, tetapi tidak memiliki target besar. Nilai C dianggap sudah cukup. Kumulatifnya berhenti di angka 2,05 dan pada titik itu ia sadar bahwa dirinya membutuhkan bekal lain untuk masuk ke dunia kerja. Ia kemudian memutuskan untuk menambah kemampuan praktis dan mulai mengambil inisiatif untuk mendatangi dosennya, Ngadiono.Itulah keputusan yang mengubah hidupnya. Ia pernah berpikir bahwa teman-teman dengan nilai tinggi saja bisa menganggur setelah lulus. Bagaimana dengannya yang memiliki IPK rendah? Sang dosen melihat tekad dalam diri Ateng dan mengajaknya bekerja di perusahaan konsultan miliknya. Ateng sempat merasa minder karena dunia konsultan identik dengan orang yang sangat pintar. Namun, dosennya menenangkan dan memberikan pesan sederhana yang menjadi prinsip kerja sepanjang hidupnya.“Gini aja enggak ada syarat apaapa. Kamu tidak boleh bilang; tidak bisa, tidak boleh bilang capek, tidak boleh bilang ngantuk, tidak boleh bilang hujan karena ini di Bogor,” ujar Ateng menirukan ucapan dosennya.Sejak saat itu Ateng kuliah sambil bekerja. Ia tinggal di rumah dosennya pada malam hari untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ia belajar keras karena tidak memiliki dasar ilmu yang cukup. “Saya juga enggak punya dasar ilmunya. Jadi, saya belajar dulu, Selalu memberi perhatian kepada masyarakat di dapilnya. Berfoto bersama masyarakat Ujungjaya, Sumedang, Jawa Barat.

30 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025PROFILwaktu itu kan Google belum ada, kebetulan perpustakannya lengkap mau tentang apa saja; manajemen, apa lagi tentang kehutanan. Jadi, saya belajar dulu baru saya bikin (proposal)” tuturnya.Hampir setiap malam ia membuat proposal. Pagi hari ia dibawa ke Jakarta. Sore hari ia kembali. Malamnya ia sudah harus siap dengan tugas baru. Ritme itu membentuk dirinya menjadi pribadi yang disiplin, tidak mudah menyerah, dan terbiasa bekerja keras. “Dengan empat kata itu saya tidak bisa tidak belajar, tidak bisa tidak kerja, tidak bisa tidur seenaknya. Gara-gara itulah yang membentuk pribadi saya sampai sekarang,” ungkap Ateng.Gaji pertamanya saat masih mahasiswa berada di angka 50 ribu rupiah. Setelah lulus pada tahun 1987, gajinya menjadi Rp100 ribu, jauh lebih kecil dibanding teman-temannya yang bekerja di perusahaan HPH. Meski begitu ia tidak pernah menyerah. Ia bekerja di dua tempat sekaligus. Bahkan saat sudah full time di Jakarta, ia tetap pulang ke Bogor setiap akhir pekan untuk membantu perusahaan dosennya.Bekal untuk Bertahan dan BangkitSetelah beberapa tahun bekerja di dunia konsultan kehutanan, Ateng akhirnya membuka perusahaan sendiri pada usia 30 tahun. Bidangnya adalah pemetaan udara di kawasan hutan dan lingkungan. Pada masanya perusahaan ini pernah menjadi subkontraktor besar bagi PT Mapindo Parama milik Bob Hasan. Ateng juga sempat menjabat Ketua Umum Himpunan Konsultan Kehutanan Indonesia pada tahun 1998.Namun, masa kejayaan itu tidak berlangsung lama. Perubahan politik nasional setelah runtuhnya Orde Baru berimbas langsung kepada perusahaan. Ateng harus melakukan PHK besar, itu adalah masa terberat dalam hidupnya apalagi sebagian besar karyawannya merupakan kerabat. Ia bangkit kembali setelah ada Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada 2003. Pada tahun 2008 ia mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Majalengka, meski hasilnya belum memuaskan. Dana kampanye yang besar membuatnya terlilit utang. Tak sedikit karyawan hengkang dan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Beberapa proyek besar pun dibatalkan oleh pemberi kerja. Ia bertahan dengan sisa tenaga dan sumber daya.Namun, hidup selalu menyediakan jalan baru. Ketika pemerintah mengeluarkan aturan tentang kewajiban rehabilitasi hutan oleh pemegang izin, Ateng memulai kembali dari titik awal. Usahanya tumbuh perlahan hingga akhirnya beberapa waktu kemudian didelegasikan kepada sang anak. Kini, ia memilih mengabdi melalui jalur politik.Di sepanjang perjalanan itu ia memegang teguh tiga prinsip hidup dari orang tuanya, yaitu keberanian, perhitungan, dan kesadaran. Ketiganya menjadi pondasi dalam setiap keputusan. Keberanian adalah langkah awal yang harus selalu ada. Perhitungan menjadi pondasi agar keberanian tidak berubah menjadi tindakan nekat. Dan kesadaran adalah pengingat bahwa manusia memiliki batas, sehingga tidak boleh terjebak dalam ambisi yang menyesatkan.“Saya tuh, siapa saja tidak ada yang saya takutin! Jawara timana bae dihareupan (jawara darimanapun akan Menyapa masyarakat Majalengka, Jawa Barat.

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 31PROFILdihadapi) tapi harus perhitungan ini kelemahannya ada di mana. Kalau sekarang SWOT ya?” ujarnya seraya mengutip wejangan sang ayah.Ia juga selalu mengingat bahwa keberanian dan perhitungan harus diiringi pemahaman bahwa hidup diatur oleh Tuhan. Tanpa itu seseorang bisa kehilangan arah dan melewati batas kewajaran. Prinsip ini ia terapkan dalam usaha, bisnis, maupun politik. Suara Alam dan Perjuangan untuk PetaniAteng terjun ke dunia politik praktis di usia yang tak lagi muda. Ia mengaku tak pernah bergabung dengan organisasi eksternal saat kuliah maupun aktif berpolitik di masa muda. Meski begitu, pekerjaannya selama ini membuatnya mau-tak mau bersinggungan dengan para pengampu kebijakan.Kini, Ateng menjalankan tugas sebagai anggota Komisi Ateng dan TopinyaSelain gagasan-gagasannya, penampilan Ateng di ruang rapat sering mencuri perhatian. Topifedora berwarna cerah yang selalu menemaninya telah menjadi identitas yang menempel kuat.“Dengan pakai topi begini kalau kita ke lapangan, ke komunitas sudah merasa bagian dari mereka. Kan peternak, petani umumnya pada pakai topi. Terus, orang tuh jadi gampang mengenal saya.” ujarnya.Kebiasaan Ateng memakai topi dimulai sejak 2003. Namun, pada 2018, ia memilih fedora sebagai gaya khas yang melekat hingga sekarang. Koleksinya pun tidak mainmain, sudah mencapai sekitar 400 topi yang tersusun rapi di rumahnya. XII DPR RI. Komisi ini menangani isu energi, sumber daya mineral, dan pertambangan. Meski begitu, fokus Ateng tidak pernah jauh dari lingkungan dan keberlanjutan. Ia tumbuh di keluarga petani dan peternak tradisional. Latar belakang itu membentuk kepeduliannya terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan petani. “Kalau tulisantulisan saya di media juga kan lebih mengarah ke lingkungannya, bagaimana menyelamatkan petani. Orang tua saya dulu petani, keluarga saya petani walaupun ujung-ujungnya bapak saya juga politik. Belajar di kepala desa, gitu. Ternyata harus ada power juga untuk berpihakan ke petani itu ya. Harus diperjuangkanlah!” ujarnya menggebu.Dari Majalengka hingga Subang, Sumedang yang menjadi daerah pemilihannya Ateng membawa pesan yang tidak pernah padam. Duduk di Senayan membuatnya mampu bersuara lebih lantang, untuk Indonesia. Alam harus dilindungi. Hutan harus tetap berdiri. Petani harus mampu hidup sejahtera. Itulah nilai yang selalu ia suarakan dalam setiap kesempatan.Sosok Ateng adalah potret perjalanan panjang seorang anak desa yang membangun hidupnya dari kerja keras. Ia tumbuh dengan teladan buyutnya, belajar dari ketegasan dosennya, ditempa oleh kerasnya dunia usaha, lalu kembali pada panggilan untuk mengabdi. Kecintaannya pada domba Garut hanyalah satu bagian kecil dari kecintaannya pada kekayaan hayati bangsa. Melalui perannya sebagai legislator, ia terus menyuarakan pentingnya kelestarian alam untuk masa depan generasi berikutnya bahkan di mana pun ia akan ditugaskan. uc/mh

32 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI ISaat kunjungan kerja ke Kodam IV Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, delegasi Komisi I DPR RI menyambut baik inovasi seragam TNI yang baru tersebut. Semula seragam PDL loreng hijau Malvinas, kini menjadi loreng hijau muda. Seragam lama sudah digunakan sejak tahun 1982. Sementara seragam baru ini sudah dipamerkan saat HUT TNI ke-80 tahun di Jakarta.Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyambut baik inovasi seragam yang diperkenalkan TNI. Menurutnya, ini sebagai langkah pembaruan institusi, sekaligus berharap TNI terus berkembang menjadi lebih modern dan adaptif menghadapi berbagai tantangan di era digital. “Seragam yang berbeda dari biasanya ini merupakan bentuk pembaruan yang dihadirkan TNI, agar tampil lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan tanpa menghilangkan identitas serta tradisi,” ujarnya kepada Parlementaria di Semarang, Jateng, Kamis (9/10/2025) Penyegaran di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang dilakukan. Salah satunya adalah inovasi seragam TNI yang baru. Seragam pakaian dinas lapangan (PDL) ini sedikit banyak meningkatkan semangat dan harapan baru TNI ke depan. Selain itu, pertahanan siber (cyber defense) juga jadi perbincangan antara Komisi I DPR dengan TNI. Seragam Baru dan Pertahanan Siberlalu. Amelia turut memberikan dukungan terhadap langkah-langkah inovatif itu, seraya menyerukan agar TNI terus menjaga keamanan nasional.“Di usia ke-80 TNI, saya berharap TNI bisa terus berkembang menjadi institusi yang modern dan adaptif terhadap berbagai tantangan, terutama di era digital ini,” tambah politisi Fraksi Partai NasDem ini. PDL baru ini sudah beberapa kali dikenakan Panglima TNI Agus Subiyanto. Pada saat Presidential Inspection yang digelar di perairan Teluk Jakarta pada 2 Oktober lalu, Jenderal Agus juga mendampingi Presiden Prabowo Subianto dengan mengenakan seragam baru. Puncaknya, seragam baru ini serentak digunakan prajurit pada Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini dalam pertemuan kunjungan kerja ke Kodam IV Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.FOTO: TARI/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 33KUNKER KOMISI IHUT TNI di Monas pada 5 Oktober lalu. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan tiga Kepala Staf TNI mengenakan PDL baru saat upacara di Monas. Sementara itu, di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin berkomentar soal pertahanan siber. Ia menegaskan, pentingnya penguatan kemampuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan sistem pertahanan siber di dalam TNI. Hal ini disampaikan terkait kebutuhan TNI untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan nasional. Nurul menjelaskan bahwa peran TNI tidak hanya terbatas pada tugas militer konvensional, melainkan juga mencakup operasi militer selain perang (OMSP) yang bertujuan membantu masyarakat, seperti penanggulangan bencana dan menjaga keamanan di wilayahwilayah tertentu. “Dalam pidato Presiden pada Hari Ulang Tahun TNI, beliau menekankan agar TNI mengikuti kemajuan teknologi, termasuk cyber defense dan AI. Ini penting agar TNI tidak hanya sekadar militer konvensional, melainkan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi masa kini,” ujar Nurul kepada Parlementaria di sela-sela pertemuan dengan Kodam IV Diponegoro, di Semarang, Jateng, Rabu (8/10/2025) lalu. Nurul juga mengkritisi keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) dalam menggunakan teknologi digital untuk deteksi dini potensi kerusuhan dan demonstrasi. Ia mengusulkan, agar pemerintah memberikan perlengkapan siber yang memadai hingga tingkat daerah, agar proses pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. “Pemberian alat sampai tingkat Kodam sangat krusial supaya aparat tidak harus bergantung pada pusat dan mampu langsung melakukan deteksi dini. Penggunaan teknologi seperti drone juga terbukti sangat membantu dalam pengawasan keamanan saat demonstrasi,” tambah politisi Fraksi Partai Golkar ini. Penguatan teknologi AI dan cyber defense ini tidak hanya penting dalam konteks pertahanan militer, tapi juga mendukung ketahanan pangan dan pembangunan masyarakat sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional yang komprehensif. mri/mhPenguatan teknologi AI dan cyber defense ini tidak hanya penting dalam konteks pertahanan militer, tapi juga mendukung ketahanan pangan dan pembangunan masyarakat sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional yang komprehensifNurul ArifinAnggota Komisi I DPR RI Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin saat mengikuti pertemuan dengan Kodam IV Diponegoro, di Semarang, Jateng, Rabu (8/10/2025). FOTO: MENTARI/VEL

34 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI IIPersoalan ini terungkap saat komisi II DPR RI berkunjung ke Kantor Badan Kepegawain Daerah (BKD) di Bandung, Jawa Barat. Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan menyoroti masih adanya berbagai persoalan dalam implementasi UU ASN di daerah. Penerapan UU ini di lapangan menimbulkan banyak kebingungan, terutama dalam pelaksanaan teknis di daerah. Legislator Fraksi Partai Gerindra melihat, kurangnya sosialisasi dalam seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK di tingkat kabupaten/kota. Ia menyebut, banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran, posisi yang dibutuhkan, maupun tahapan tes yang harus dilalui. “Sekarang, kan, sosialisasi bisa melalui media sosial, supaya masyarakat punya gambaran. Jangan sampai banyak pelamar yang mundur karena tidak sesuai dengan penempatan bidangnya,” tandasnya di Bandung, Sabtu (4/10/2025) lalu.Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, juga mengungkapkan persoalan di sektor kesehatan yang menurutnya menjadi contoh nyata ketimpangan implementasi kebijakan. Ia mengungkapkan bahwa banyak dokter muda enggan bekerja di UU No.20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyisakan masalah dan kebingungan pemerintah daerah (Pemda). Sosialisasi yang tidak tuntas atas UU ini juga menyisakan banyak pertanyaan, terutama bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK). Masalah lain juga muncul, ketika para tenaga kesehatan enggan menjadi ASN lantaran beban kerja yang berat.Rekrutmen PPPK Daerah Masih Menyisakan MasalahAnggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan saat mengikuti kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Oktober silam.FOTO: MUNCHEN/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 35KUNKER KOMISI IIrumah sakit pemerintah karena gaji yang rendah, namun dengan beban kerja tinggi.“Akibatnya, mereka lebih memilih membuka klinik estetik yang dinilai lebih menguntungkan. Sementara di rumah sakit daerah, tenaga medis semakin terbatas, bahkan di beberapa daerah tidak ada dokter sama sekali. Ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem rekrutmen dan kesejahteraan tenaga kesehatan,” ujarnya.Hergun melihat, ada persoalan struktural dalam tata kelola tenaga kesehatan, pendidikan. Ia menyebut kebijakan yang seharusnya bersifat strategis kerap terhambat oleh kepentingan politik daerah dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Ia menegaskan, rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang reformasi birokrasi menjadi indikator perlunya perbaikan menyeluruh.“Berdasarkan survei ISC, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Menpan RB hanya mencapai 46 persen. Ini menjadi sinyal bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam perbaikan sistem kepegawaian nasional,” terang Hergun. Butuh langkah konkret untuk memperkuat koordinasi antara Kemenpan RB, BKN, dan Pemda. Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya. Ia menyoroti persoalan PPPK yang dinilainya sangat sensitif dan perlu penanganan hati-hati. Menurutnya, isu ini berkaitan erat dengan kondisi bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia, di mana sekitar 60 persen penduduk merupakan angkatan kerja aktif.“Kalau kita berbicara masalah PPPK ini, sangat sensitif. Karena kita mempunyai bonus demografi angkatan kerja yang sangat tinggi, sekitar 60 persen. Namun, lapangan kerja yang tersedia masih sangat terbatas. Karena itu, banyak masyarakat menganggap bahwa pekerjaan sebagai pegawai negeri merupakan pilihan utama,” ujar Indrajaya.Indrajaya mengungkapkan permasalahan rekrutmen PPPK kerap berulang karena ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Berdasarkan data yang diterimanya, jumlah pelamar mencapai 23.000 orang dengan info jumlah formasi 4000. Namun, setelah proses verifikasi hanya 3.200 formasi yang sesuai. Kondisi ini mencerminkan masih ada ketidaksesuaian data dalam proses seleksi dan penempatan.“Padahal, Kemenpan RB menyampaikan bahwa prosesnya sudah clear, namun persoalan justru sering muncul di daerah. Karena itu, format dan mekanisme rekrutmen yang dimulai dari daerah perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegasnya. Fenomena meningkatnya jumlah peserta seleksi CPNS dan PPPK yang mengundurkan diri. “Hasil tes CASN tahun ini mencatat 1.967 peserta mengundurkan diri, baik dari jalur CASN maupun PPPK. Banyak di antara mereka mundur karena masalah penempatan dan gaji, seperti yang terjadi di Papua,” jelasnya.Ia menambahkan, terdapat pula kasus tenaga kesehatan seperti dokter yang memilih keluar, sementara perawat atau suster yang berstatus PPPK justru tetap bertahan meski belum ada kejelasan status kepegawaian. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan dalam sistem rekrutmen dan distribusi ASN di lapangan. mun/ahaPermasalahan rekrutmen PPPK kerap berulang karena ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja.IndrajayaAnggota Komisi II DPR RIAnggota Komisi II DPR RI Indrajaya saat mengikuti kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Oktober silam.FOTO: MUNCHEN/VEL

36 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI IIIInilah yang mengemuka saat Komisi III DPR RI menggelar pertemuan dengan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) di Kendari, Sulawesi Tenggara. Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto mengungkapkan, banyak peraturan hebat dan ideal dirumuskan, tapi penerapannya kerap kali tidak memuaskan. Banyak aturan larangan, tapi tidak menyediakan solusi. Misalnya, dilarang buang sampah di sini, tapi tempat sampahnya tidak ada. Akhirnya, buang sampah sembarangan.“Kalau pembiaran seperti itu dibiarkan, lama-lama menjadi budaya. Ini yang harus dibenahi. Penegakan hukum tidak boleh sekadar formalitas, tapi harus menjadi kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat,” tegas Rikwanto, Rabu (8/10/2025) lalu. Sementara dalam konteks capaia kinerja BNNP, Rikwanto memberikan masukan, agar lebih fokus pada capaian konkret dalam pemberantasan narkotika. “Buat target yang jelas, kondisi awalnya bagaimana, upayanya apa, hasil akhirnya seperti apa. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai kemajuan yang dicapai,” jelasnya.Ia juga mendorong penguatan mekanisme restorative justice (keadilan restoratif) agar penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Rikwanto mencontohkan praktik di Inggris yang melibatkan mediator dari kalangan masyarakat atau tokoh agama. “Pendekatan seperti ini bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah hukum yang lebih efektif dan manusiawi,” terangnya.Menutup pernyataannya, Rikwanto menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas, penerapan aturan yang konsisten, dan pendidikan hukum yang humanis akan menjadi kunci menuju Indonesia yang lebih tertib dan berkeadilan. Sedangkan delegasi Komisi III DPR yang berkunjung ke Mataram, NTB, menyoal stabilitas keamanan selama perhelatan MotoGP beberapa Kualitas hukum bukan hanya diukur dari banyaknya peraturan yang dibuat, tetapi dari sejauh mana aturan tersebut dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Konsistensi penerapan aturan hukum dan pembenahan budaya hukum di Indonesia juga perlu dilakukan.Membenahi Budaya Hukum di Indonesiawaktu lalu. Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polda NTB atas keberhasilan menjaga stabilitas Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (8/10/2025).FOTO: ICA/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 37KUNKER KOMISI IIIkeamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan even internasional MotoGP Mandalika yang berlangsung aman dan sukses. Di bawah kepemimpinan Kapolda NTB Irjen. Pol. Hadi Gunawan, ia menilai keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan profesionalitas aparat, tetapi juga dedikasi tinggi dalam menjaga nama baik daerah di mata dunia. “Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda, Wakapolda, dan seluruh jajaran atas suksesnya pelaksanaan even internasional MotoGP yang berjalan dengan aman dan lancar. Ini menjadi prestasi luar biasa bagi Polda NTB,” ujar Widya kepada Parlementaria usai kunjungan di Kota Mataram, NTB, Senin (06/10/2025) lalu. Lebih lanjut, politisi Fraksi PAN tersebut juga menyoroti berbagai inovasi dan terobosan berbasis digital yang telah diluncurkan oleh Polda NTB dalam mendukung efektivitas pelayanan dan penegakan hukum. Ia mengaku kagum dengan banyaknya aplikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan kedekatan polisi dengan masyarakat. “Saya sangat bangga melihat begitu banyak inovasi dan aplikasi yang diciptakan oleh Kapolda NTB. Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi, saat mengikuti kunjungan kerja di Kota Mataram, NTB, Senin (6/10/2025). FOTO: UPI/VELBaru kali ini saya melihat secara langsung paparan dan hasil nyata dari berbagai terobosan yang begitu bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya. Ia menambahkan, inovasi yang dilakukan Polda NTB menunjukkan bahwa kepemimpinan Kapolda saat ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian tinggi. “Saya merasa, amanah yang diemban oleh Kapolda NTB dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi. Pengabdian beliau dan jajaran terhadap keamanan di NTB sangat luar biasa,” tuturnya. Widya berharap, Polda NTB terus mempertahankan capaian positif tersebut dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola keamanan serta meningkatkan pelayanan publik berbasis inovasi teknologi. “Apresiasi setinggitingginya bagi seluruh jajaran Polda NTB. Semoga semangat dan profesionalisme ini terus dijaga untuk menjaga keamanan masyarakat dan mendukung kemajuan daerah,” pungkasnya. ica,upi/mhInovasi yang dilakukan Polda NTB menunjukkan bahwa kepemimpinan Kapolda saat ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian tinggiWidya PratiwiAnggota Komisi III DPR RI

38 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI IVWakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, percepatan penyelesaian pembangunan SMK Kehutanan di Sorong, Papua Barat Daya sangat penting. Hal itu agar kegiatan pendidikan segera dapat berjalan meskipun terdapat permasalahan hukum pada sebagian proyek bangunannya. Kharis menjelaskan bahwa pembangunan SMK Kehutanan tersebut sempat terhenti akibat kasus hukum yang menjerat salah satu proyek fisik di lokasi tersebut. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan di Sorong, Papua Barat Daya diserukan bisa dipercepat. Ini akan mempercepat pula akses pendidikan bagi masyarakat setempat.Mempercepat Pembangunan SMK KehutananMeski demikian, seluruh sarana dan prasarana pendukung pendidikan di SMK Kehutanan Sorong sebenarnya sudah siap digunakan. “Bangunan di belakang ini memang sempat mangkrak karena ada kasus hukum. Tapi, seluruh persiapan pendidikan sudah lengkap, asrama dan perlengkapan sudah Wakil Ketua Komisi IV Abdul Kharis Almasyari saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV ke Sorong, Papua Barat Daya. FOTO: EKI/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 39KUNKER KOMISI IVKomisi IV mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera memperkuat infrastruktur pengawasan di wilayah Papua. Termasuk pembangunan pelabuhan yang layak serta penambahan kapal patroli. Ahmad YohanWakil Ketua Komisi IV DPR RIdibeli. Jadi, kami berharap, proses hukum silakan berjalan, tapi jangan sampai kegiatan pendidikan di SMK Kehutanan ini ikut terhenti,” ujar Kharis di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (30/10/2025) lalu. Ia menambahkan bahwa nilai proyek yang bermasalah hanya sebagian kecil dari keseluruhan pembangunan SMK Kehutanan. Jika pembangunan dibiarkan mangkrak, justru potensi kerugiannya akan jauh lebih besar. “Yang bermasalah itu nilainya sekitar Rp1,8 miliar, sementara total proyek ini puluhan miliar. Jadi, kalau dibiarkan berhenti, malah bisa rusak semua dan kerugiannya lebih besar lagi,” tandas politisi Fraksi PKS ini. Kharis berharap, agar Kementerian Kehutanan segera melanjutkan program tersebut, sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat dimulai paling lambat pada tahun 2026. “Saya berharap 2026 SMK Kehutanan ini sudah bisa berjalan. Proses hukum silakan dilanjutkan, tapi kegiatan pendidikannya jangan sampai tertunda,” ujarnya.Sumber Daya HayatiSementara di Jayapura, Papua, Komisi IV DPR menyoroti keterbatasan fasilitas pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati di Papua. Wakil Ketua Komisi IV Ahmad Yohan mengungkapkan, Komisi IV menemukan banyak kantor dan laboratorium yang belum memadai. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam upaya menjaga kedaulatan pangan dan kekayaan hayati Papua. “Potensi sumber daya hayati di Papua luar biasa, tapi kalau fasilitas karantina dan laboratoriumnya tidak memadai, ini bisa membahayakan keamanan hayati kita,” ujar Yohan kepada Parlementaria di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025) lalu. Ia meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tersebut, termasuk dalam hal penganggaran dan pembangunan infrastruktur pendukung. “Kami berharap ada alokasi anggaran yang cukup untuk membangun kantor dan laboratorium yang layak agar fungsi pengawasan berjalan maksimal,” tambahnya. Selain itu, Komisi IV juga menyoroti lemahnya pengawasan di sektor kelautan. Menurut Yohan, potensi perikanan di Papua sangat besar, namun belum ditunjang dengan fasilitas pelabuhan dan kapal patroli yang memadai. “Ribuan ikan tuna keluar setiap tahun, tapi kapal patroli kita terbatas. Bagaimana mungkin kapal kecil kita bisa mengejar kapal nelayan asing yang besar?” katanya. Komisi IV mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera memperkuat infrastruktur pengawasan di wilayah Papua. Termasuk pembangunan pelabuhan yang layak serta penambahan kapal patroli. “Kami akan terus komunikasikan dengan KKP agar Papua mendapatkan perhatian khusus. Jangan sampai potensi laut kita bocor karena illegal fishing,” tegas Yohan. eki,skr/mhWakil Ketua Komisi IV Ahmad Yohan, saat memimpin Kunjungan Kerja Ke Jayapura, Papua.FOTO: SINGGIH/VEL

40 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI VSaat berkunjung ke Kalimantan Utara (Kaltara), provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Komisi V DPR RI ingin pembangunan di perbatasan berorientasi pada kemakmuran yang menyejahterakan penduduk setempat. Adalah Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda yang mengemukakan hal ini di Tarakan, Kaltara, Senin (27/10/2025) lalu. Politisi asal PKB itu menyebut Kaltara sebagai “halaman depan rumah Indonesia” yang memiliki nilai strategis tinggi, baik secara geopolitik maupun sosial-ekonomi. Karena itu, menurutnya, pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan harus menempatkan Kaltara sebagai prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam bidang infrastruktur dan transportasi. “Kaltara ini adalah halaman depan rumah Indonesia. Karena itu semua hal ihwal pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan transportasi, harus menjadi perhatian kita bersama. Ini pekerjaan rumah yang belum selesai dan perlu dukungan maksimal dari pemerintah pusat,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Huda juga menegaskan bahwa Komisi V DPR RI berkomitmen memperjuangkan pembangunan Kaltara masuk dalam agenda prioritas nasional tahun 2026. Ia berharap pada peringatan 14 tahun berdirinya Provinsi Kaltara pada 25 Oktober 2026 mendatang, ada proyek infrastruktur strategis yang bisa diresmikan langsung oleh Presiden RI. “Kami ingin, pada peringatan 14 tahun berdirinya Provinsi Kaltara, ada proyek infrastruktur yang dapat diresmikan oleh Bapak Presiden. Semangatnya, kita ingin pemerataan pembangunan benar-benar Melihat perbatasan tidak hanya teritori yang membelah dua negara. Kawasan perbatasan justru harus dikelola dengan perspektif kemakmuran dan kesejahteraan.Mengelola Perbatasan Berbasis Kemakmuranterlaksana dan menjadi konsentrasi nasional,” kata Huda. Diketahui, Provinsi Kaltara berdiri sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang disahkan pada 25 Oktober 2012, dan diresmikan pada 22 April 2013. Peresmian ini menandai provinsi ke-34 di Indonesia, yang merupakan pemekaran dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tujuan mempercepat kesejahteraan di Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda saat bertukar cinderamata dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (27/10/2025). FOTO: RIDWAN/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 41KUNKER KOMISI Vwilayah perbatasan.Sementara di Banyuasin, Sumatera Selatan, delegasi Komisi V yang dipimpin wakil ketuanya, Andi Iwan Darmawan Aras menyerukan ketahanan pangan lewat pembangunan infrastruktur strategis yang menyentuh aktivitas produksi dan distribusi hasil pertanian. Ia menilai, peningkatan kemakmuran petani tidak bisa dilepaskan dari upaya menekan ongkos logistik dan memperbaiki sistem irigasi di seluruh daerah penghasil pangan.“Untuk mendorong kemakmuran petani, kami di Komisi V bersama mitra kerja seperti Kementerian PU berfokus pada perbaikan infrastruktur pendukung ketahanan pangan. Salah satunya dengan menekan harga logistik atau biaya pengangkutan melalui peningkatan kualitas jalan di daerah-daerah sentra produksi,” ujar Iwan di Banyuasin, Sumsel, Rabu (15/10/2025) lalu.Politisi Fraksi Partai Gerindra itu sepakat bahwa efisiensi biaya logistik menjadi salah satu kunci menekan harga pangan di tingkat konsumen sekaligus meningkatkan margin keuntungan bagi petani. Selama ini, ia mencatat, tingginya biaya transportasi akibat infrastruktur yang rusak kerap membuat hasil panen tidak memiliki nilai jual yang optimal. “Biaya angkut yang tinggi karena kondisi jalan rusak atau tidak terhubung dengan baik menyebabkan harga pangan di pasar melonjak. Petani rugi, konsumen juga dirugikan. Karena itu, peningkatan jalan desa dan jalan usaha tani menjadi perhatian serius kami di DPR,” tegasnya.Perlu diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, biaya logistik sektor pertanian Indonesia masih mencapai 29 persen dari total biaya produksi, jauh di atas rata-rata negara ASEAN yang hanya berkisar 19-21 persen. Kondisi ini berdampak langsung pada harga jual beras dan komoditas pangan lainnya, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki konektivitas jalan memadai. Sementara itu, Kementerian PU melaporkan bahwa hingga pertengahan 2025, sekitar 34 persen jalan daerah masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat, terutama di kawasan penghasil padi dan hortikultura. Iwan menjelaskan, DPR saat ini terus mendorong percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang telah berjalan dalam tiga tahap dan akan berlanjut dalam dua tahun mendatang. Program tersebut bertujuan memperbaiki lebih dari 10.000 kilometer jalan daerah. rdn,um/mhWakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025). FOTO: SAUM/VEL

42 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI VIWakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, menegaskan, pengembangan KEK Sanur di Bali ini, harus benarbenar memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendorong Indonesia menjadi destinasi wisata kesehatan kelas dunia. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali. Menurut Andre, KEK Sanur yang diproyeksikan sebagai pusat layanan kesehatan internasional diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri, seperti ke Penang, Kuala Lumpur, atau Singapura. “Intinya, Kawasan Ekonomi Khusus Sanur untuk kesehatan ini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sanur, Bali, mendapat perhatian Komisi VI DPR RI. KEK di Sanur mengkhususkan diri pada sektor kesehatan. Diharapkan ada destinasi wisata kesehatan bertaraf internasional yang dimiliki Indonesia.Membangun Destinasi Wisata Kesehatan Kelas Duniadalam rangka mencegah adanya devisa negara keluar. Supaya jangan lagi orang Indonesia datang ke luar negeri berobat, seperti Kuala Lumpur, Penang, Singapura, dan mungkin negara-negara lain. Untuk itu, dibikinlah Kawasan Ekonomi Khusus Sanur,” jelas Andre di Denpasar, Bali, Jumat (3/10/2025) lalu. Legislator Dapil Sumatera Barat ini mengungkapkan, konsep KEK Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade saat memimpin rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VI DPR RI ke Kota Denpasar, Provinsi Bali, Jumat (3/10/2025).FOTO: ANJU/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 43KUNKER KOMISI VISanur tidak hanya menyiapkan rumah sakit berstandar internasional, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari hotel, transportasi, hingga paket layanan kesehatan terintegrasi. Ia menekankan, pelayanan yang diberikan harus kompetitif dan mampu menandingi fasilitas di luar negeri. “Diharapkan, orang Indonesia tidak keluar negeri, tetapi berobat di Sanur. Di sinilah yang kita diskusikan, bagaimana pelayanan ini harus lebih baik. Mereka bukan hanya disiapkan rumah sakit, tetapi akomodasi dari transportasi, hotel penginapan, dan lain-lain. Insyaallah ini lagi diatur, kerja sama yang dilakukan, termasuk nanti ada diskon hotel, maupun diskon tiket pesawat penerbangan,” bebernya. Salah satu layanan unggulan yang sedang dipersiapkan adalah Klinik Stem Cell hasil kerja sama dengan Prof Fred, Direktur Alster Lake Clinic (ALC) dari Jerman. Andre menyebut, jika saat ini pasien Indonesia harus merogoh kocek Rp500–600 juta untuk terapi stem cell di Hamburg, maka ketika klinik di KEK Sanur resmi beroperasi pada Februari 2026, biaya perawatan diperkirakan hanya sekitar Rp300 juta. Pembenahan infrastruktur pendukung jadi keniscayaan untuk dilakukan, seperti kapasitas Bandara Ngurah Rai dan akses keluar-masuk bandara yang kerap menimbulkan kemacetan. Politisi Partai Gerindra ini menilai, rekayasa lalu lintas serta perencanaan matang sangat diperlukan agar KEK Sanur benar-benar mampu mendukung pertumbuhan pariwisata kesehatan tanpa menambah beban transportasi di Bali.Sementara di Surabaya, Jawa Timur, Komisi VI membincang tata Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, dalam kunjungan kerja ke Kantor Sinergi Gula Nusantara, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (2/10/2025).FOTO: RUNI/VELniaga gula nasional. Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier, menyoroti carut-marut tata niaga gula nasional yang dinilai merugikan petani tebu. Menurutnya, kebocoran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi rumah tangga telah merusak keseimbangan industri, menekan harga gula lokal, serta membuat petani kehilangan keuntungan yang layak.“Kalau menurut saya, itu karena tata niaga dari petani sampai ke pabrikan terlalu banyak. Apa alurnya, sehingga ada kenaikan harga. Pas waktu mau dijual, harganya sudah tinggi dan tidak sanggup bersaing di pasar lokal. Mau tidak mau akhirnya cari impor. Nah, ini yang membuat kita terpaksa impor,” ujar Rizal saat kunjungan kerja ke Kantor Sinergi Gula Nusantara, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (2/10/2025) lalu.Ia menegaskan, Komisi VI DPR RI berkomitmen mendorong solusi konkret agar persoalan tersebut tidak terus berulang. Salah satunya dengan memperkuat sinergi BUMN sektor perkebunan, seperti PTPN III dan PT Rajawali, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait.Rizal juga meminta agar pemerintah memberi tenggat waktu yang jelas dalam perbaikan tata niaga gula. “Kami dari Komisi VI akan mendukung. Kirimkan saja usulan ke kami, nanti akan kami teruskan kepada instansi terkait. Kasih waktu deadline enam bulan harus ada hasilnya,” tegasnya.Ia mencontohkan, Jawa Timur sebagai sentra perkebunan tebu yang menyumbang lebih dari 50% produksi nasional seharusnya bisa menjadi basis swasembada gula. Namun faktanya, kondisi saat ini justru berbanding terbalik. “Zaman Belanda, dengan areal yang setengahnya saja bisa swasembada 2,6 juta ton. Sekarang lahan lebih luas, tapi justru tidak mampu. Ini jelas ada masalah. Jangan sampai petani terus jadi korban,” ujarnya. aas,rni/mhKebocoran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi rumah tangga telah merusak keseimbangan industriRizal BawazierAnggota Komisi VI DPR RI

44 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI VIIKomisi VII DPR RI secara khusus berkunjung ke dua daerah untuk melihat dari dekat dua sektor tersebut. Di Tomohon, Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga, menyampaikan, desa wisata rintisan yang dibangun diharapkan bisa menjadi contoh pengembangan berkelanjutan.Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 6.400 desa wisata di seluruh Indonesia. Dengan dukungan regulasi baru, desa wisata diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi berbasis desa. “Tomohon memiliki keunggulan wisata alam, wisata bunga, serta destinasi budaya yang sangat potensial. Jika dikembangkan dengan baik, Tomohon bisa menjadi ikon baru pariwisata Sulawesi Utara,” Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya mendorong pengembangan desa wisata dan industri kecil menengah (IKM). Kedua sektor ini mampu menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus ikut mendongkrak perekonomian nasional.Melihat Pengembangan Desa Wisata dan IKMungkapnya di Tomohon, Jumat (3/9/2025) lalu. Lamhot mengakui sejumlah kendala masih membayangi sektor pariwisata, terutama pada aksesibilitas. Ia mencontohkan, ketika terdapat lima penerbangan langsung internasional ke Sulawesi Utara, jumlah wisatawan mancanegara meningkat hingga 24,6 persen. “Konektivitas adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga FOTO: PUNTHO/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 45KUNKER KOMISI VIIkunci. Pembangunan infrastruktur dasar menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di berbagai provinsi lain,” jelasnya. Komisi VII DPR RI juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan even berskala internasional sebagai penggerak pariwisata. Tomohon International Flower Festival (TIFF) yang rutin dilaksanakan setiap tahun terbukti mampu mendatangkan banyak wisatawan. “Even seperti TIFF memberi efek ganda. Wisatawan yang datang bukan hanya untuk menyaksikan festival, tetapi juga mengeksplorasi destinasi wisata lainnya di Tomohon. Ke depan, selain even budaya, kami juga mendorong pengembangan sport tourism. Ini terbukti cepat meningkatkan daya tarik wisatawan mancanegara,” tutur Anggota F-PG DPR ini. Sulawesi Utara sendiri memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, yang membuka peluang besar untuk pengembangan sport tourism, seperti ajang olahraga air dan festival internasional lainnya. Selain infrastruktur dan even, Lamhot menegaskan pentingnya dukungan sumber daya manusia. Keberadaan Politeknik Pariwisata Manado akan menjadi pusat pengembangan SDM pariwisata yang profesional dan berdaya saing. “Pariwisata pada akhirnya harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan berkembangnya desa wisata, ekonomi di tingkat desa akan tumbuh, mulai dari UMKM kuliner, souvenir, hingga jasa akomodasi. Tomohon memiliki potensi besar dengan kuliner khas yang bisa mendukung daya tarik wisata,” pungkasnya. Dengan arah baru yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan, Komisi VII DPR RI berharap Tomohon dan Sulawesi Utara mampu tampil sebagai ikon pariwisata nasional yang berkelanjutan, sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara luas. Sementara di Banda Aceh, Aceh, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti soal induatri kecil menengah (IKM). Penting bagi pemerintah mendukung para pelaku IKM, agar mampu memperluas pasar, termasuk ke mancanegara. Hal itu disampaikannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Banda Aceh. Menurutnya, keberhasilan IKM lokal pengolahan saos cabai “Capli” milik PT Rayeuk Aceh Utama, telah mampu berkembang dari modal kecil hingga menghasilkan produk berkualitas dan memiliki pasar yang luas, sehingga menarik minat sejumlah pembeli internasional. Saleh menilai, capaian tersebut menjadi bukti nyata potensi besar industri lokal yang layak mendapatkan dukungan kebijakan yang lebih kuat. “Di samping melakukan pendampingan teknis, kami juga mendorong pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian membantu promosi dan memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal seperti ini,” ujar Saleh di Banda Aceh, Kamis (23/10/2025) lalu. Politisi Fraksi PAN ini menekankan peran pemerintah daerah dalam perluasan akses pasar, di antaranya memfasilitasi pemasaran produk lokal melalui jaringan ritel dan minimarket. Ia berharap, produk IKM seperti “Capli” tidak kalah oleh dominasi produk luar daerah. “Minimarket-minimarket di Aceh harus menampung produk daerah. Jangan hanya produk dari Jakarta yang terpajang di rak, tapi juga hasil karya masyarakat Aceh sendiri,” tegas Saleh. Di samping perluasan akses pasar, politisi PAN ini juga mendorong sinergi lintas kementerian terus diperkuat. Salah satunya melalui kolaborasi antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Haji dan Umroh dalam penyediaan kebutuhan pangan bagi jemaah haji Indonesia. “Kita berharap kebutuhan pokok jemaah haji, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu setiap tahun, dapat dipenuhi dari produk dalam negeri. Ini sekaligus membuka peluang ekspor bagi pelaku IKM Indonesia,” jelasnya. pun,tra/mhKetua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan DaulayFOTO: TIARA/VEL

46 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI VIIIInilah sambutan sederhana, namun penuh makna dari anakanak yang tengah menjemput masa depan melalui pendidikan. Bagi Mohammad Iqbal Romzi, Anggota Komisi VIII DPR RI, suasana pagi itu lebih dari sekadar seremoni penyambutan. Ia melihat potret kecil perjuangan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang tengah menata harapan di tengah keterbatasan. “Walaupun sarana dan prasarana masih terbatas, sekolah rakyat harus tetap berkualitas. Negara harus hadir memberikan perhatian penuh kepada masyarakat miskin ekstrem agar memperoleh pendidikan yang layak,” ujarnya di Palembang, Minggu (5/10/2025) lalu.SR Palembang, yang berasrama layaknya pesantren, telah berjalan tiga bulan. Dalam waktu singkat itu, banyak cerita yang muncul—tentang adaptasi, perjuangan, hingga perubahan karakter para siswa. Dari penuturan kepala sekolah, masa awal orientasi menjadi ujian tersendiri bagi sebagian siswa. “Ada yang demam, bahkan ada yang tidak betah di asrama karena belum terbiasa. Namun kini, mereka mulai menikmati rutinitas belajar dan hidup mandiri,” kata Iqbal menirukan penjelasan pihak sekolah.Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai bahwa proses adaptasi tiga bulan pertama justru menjadi fase penting dalam membentuk kedisiplinan dan kemandirian anak-anak. Dari wajah mereka yang cerah, ia melihat semangat baru. Sebuah tanda bahwa pendidikan benar-benar mampu menjadi jalan keluar dari lingkaran Pagi yang hangat menyelimuti langit Palembang, Sumatera Selatan, saat dua mobil putih berhenti di halaman Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 7 Palembang. Dari kejauhan, suara riuh rebana menggema menyambut rombongan Komisi VIII DPR RI yang tengah melakukan kunjungan kerja reses. Beberapa siswi berbalut busana adat Palembang tampak tersenyum sambil mengalungkan selendang warna-warni kepada para tamu.Mengunjungi Sekolah Rakyat di Palembang dan Tabanankemiskinan. “Selama tiga bulan, karakter mereka mulai terbentuk. Mereka lebih percaya diri dan ceria. Ini bukti bahwa Sekolah Rakyat bisa menjadi miniatur pengentasan kemiskinan,” tuturnya penuh keyakinan. Kunjungan tersebut juga menjadi refleksi bagi Komisi VIII DPR RI untuk terus memperkuat peran lembaga Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Iqbal Romzi ( ) dan tim Kunker Komisi VIII meninjau kegiatan praktik membatik di Sekolah Rakyat Palembang, Sumatera Selatan, Oktober lalu.FOTO: OJI/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 47KUNKER KOMISI VIIIpendidikan nonformal seperti SR. Dengan pendekatan berasrama, lembaga ini tak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga nilai-nilai hidup, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, ruang belajar ini bukan sekadar sekolah—melainkan rumah kedua yang memberi arah dan asa.Sementara di Tabanan, Bali, Anggota Komisi VIII Atalia Praratya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program SR di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17. Atalia menilai, program ini menjadi langkah nyata pemerintah pusat agar layanan pendidikan dapat menjangkau masyarakat secara lebih utuh, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. “Kami melihat di sini bagaimana sekolah menjadi ruang bersama, tempat anak-anak belajar tidak hanya akademik, tetapi juga empati. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup berdampingan dengan sesama manusia ciptaan Tuhan. Tapi, di tempat ini saya melihat bagaimana mereka bisa berdampingan, karena di sini ada juga penyandang disabilitas,” ujar Atalia di Tabanan, Sabtu (4/10/2025) lalu. Menurutnya, kehadiran sekolah ini harus mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh motivasi untuk anak-anak. Ia berharap dukungan dari pemerintah daerah hingga kementerian terkait bisa menguatkan upaya, agar kelompok-kelompok tertentu tidak tertinggal dan bisa “naik kelas” dengan akses pendidikan. Atalia juga mengungkapkan, di awal pelaksanaan masih ada tantangan untuk mengajak anakanak bergabung, mengingat sekolah ini baru berjalan di tahun pertama. Namun, ia optimistis ke depan partisipasi akan meningkat seiring dengan kesadaran orang tua pada pentingnya pendidikan bagi anakanak mereka. “Mudah-mudahan ke depan kendala seperti itu bisa terminimalisir. Sekolah ini menjadi Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya ( ) saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17, Tabanan, Bali. semakin baik untuk pengelolaannya dan semakin banyak mereka yang datang dengan sendirinya atas niat serta dorongan dari orang tuanya,” ucapnya. Dari sisi dukungan, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengucurkan lebih dari Rp1 triliun untuk program SR. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI memastikan pelaksanaannya melalui pengawasan ketat, agar dana tersebut benarbenar digunakan untuk pemenuhan hak anak, mulai dari ruang belajar, pengelolaan sekolah, tenaga pendidik, hingga penyediaan makanan. Hal menarik yang turut ia soroti adalah cara sekolah mengelola makan siang bagi para siswa, dimana anak-anak tersebut membawa piring sendiri dan mengambil makanan sesuai kebutuhan mereka. “Dengan pola ini, makanan tidak terbuang karena anak-anak mengambil sesuai porsi dan selera. Ini bisa jadi percontohan bagi sekolah lain,” jelasnya. oji,dep/mhFOTO: DEP/VEL

48 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI IXWakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengawasi program MBG. Menurut Putih, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan bahan pangan, tetapi juga keterlibatan aktif sekolah dan pemerintah daerah dalam memastikan distribusi serta konsumsi makanan bergizi berjalan optimal di setiap wilayah.“Program makan bergizi gratis ini masih baru, dan pelibatan pemerintah daerah juga baru dimulai. Karena itu, koordinasinya masih rendah. Nah, kita dorong supaya tata kelola program ini makin baik dengan pelibatan sekolah, daerah, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selalu mendapat perhatian serius Komisi IX DPR RI. Sisi kesehatan dari menu MBG diawasi dari dekat, sejauh mana makanan yang tersaji bisa menyehatkan para peserta didik di sekolah. Komisi IX DPR berkunjung secara khusus soal ini ke dua daerah di Aceh dan Palangkaraya.Mengawasi Kesehatan Program MBGSPPG,” ujar Putih di Aceh, Selasa (7/10) lalu.Ia menjelaskan bahwa model pelaksanaan program dapat dilakukan secara fleksibel atau Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari ( ), bersama tim saat meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Aceh, Selasa (07/10/2025).FOTO: BUNGA/VEL

TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 49KUNKER KOMISI IXhybrid, menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan kemampuan infrastruktur daerah. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses dan jarak tempuh.“Pelibatan sekolah bisa dilakukan secara hybrid, menyesuaikan kondisi kewilayahan. Kalau memang sulit dijangkau, maka sekolah bisa menjadi mitra aktif dalam penyaluran dan pengawasan program,” jelasnya. Putih juga menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak sekolah, lembaga kesehatan, dan pemerintah daerah, untuk memastikan setiap anak mendapatkan makanan bergizi yang layak setiap hari.“Badan Gizi Nasional membuka peluang kolaborasi untuk wilayahwilayah tertentu bersama sekolahsekolah, terutama yang memiliki tantangan geografis. Ini penting agar program benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan,” tambahnya.Selain itu, ia menegaskan perlu pemetaan kebutuhan di setiap daerah agar pelaksanaan program dapat disesuaikan. Ada daerah yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana dapur sehat, sementara daerah lain membutuhkan alat kesehatan atau logistik pendukung.“Kebutuhan setiap wilayah berbeda. Ada yang butuh sarana prasarana, ada yang butuh alat kesehatan. Karena itu, kolaborasi ini juga harus disertai perencanaan matang agar bantuan dari pemerintah pusat bisa tepat guna,” terangnya. Politisi Partai Gerindra ini menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah merupakan kunci sukses pemerataan gizi nasional, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia.“Kami berharap pemerintah daerah dan sekolah bisa bersinergi dengan baik. Dengan kolaborasi yang kuat, program makan bergizi gratis bisa berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anakanak,” pungkasnya.Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti masih ada laporan makanan tidak layak konsumsi yang diterima anak-anak penerima manfaat MBG di beberapa daerah. Di Palangkaraya telah terjadi keracunan terhadap 27 siswa. Ia menegaskan, penting pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG agar tujuan utamanya meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko bagi peserta didik. “Sebetulnya ini bukan keracunan, tetapi kontaminasi makanan. Karena MBG ini, kan, kita memberikan makanan bergizi bukan racun. Namun, terdapat beberapa kondisi makanan yang sudah tidak layak dinikmati oleh anak-anak. Bisa jadi karena prosesnya terlalu cepat, jarak pengantaran yang jauh, atau suhu penyimpanan yang tidak sesuai,” jelas Felly di Palangkaraya, Senin (6/10/2025) lalu. Menurutnya, kesalahan dalam pemilihan menu dan cara pengolahan turut berkontribusi terhadap menurunnya kualitas makanan. Makanan berkuah atau lauk basah, misalnya, lebih cepat basi jika tidak dikelola dengan standar suhu dan waktu yang tepat. “Nasi saja kalau masih panas lalu langsung ditutup, pasti cepat basi. Jadi, ini soal teknis, soal pemahaman dapur-dapur SPPG yang masih perlu ditingkatkan,” ujar politisi Fraksi Partai NasDem ini. Felly menegaskan perlu evaluasi menyeluruh terhadap dapur SPPG, termasuk kapasitas, peralatan, dan kompetensi tenaga masak. Ia menilai penting pengawasan mulai dari dapur untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan diterapkan secara konsisten. “Kita melayani ribuan anak setiap hari. Setiap SPPG melayani dua sampai tiga ribu anak. Ini bukan hal kecil. Jadi, pengawasan dari proses masak hingga distribusi harus disiplin,” tegasnya. Sebagai langkah perbaikan, Felly mengusulkan agar pelaksana MBG dapat belajar dari lembaga yang telah berpengalaman dalam penyediaan makanan massal, seperti pondok pesantren, yang selama ini mampu mengelola ribuan porsi setiap hari tanpa kendala. blf,gal/mhKetua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Palangka Raya, Kalimantan Selatan, Senin (6/10/2025). FOTO: GALUH/VEL

50 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI XKomisi X juga mendorong penguatan bidang kebudayaan, pemuda, olahraga, riset, dan inovasi sebagai bagian dari pembangunan SDM Papua yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, saat memimpin kunjungan kerja ke Wamena, Papua Pegunungan, Senin (5/10/2025) lalu. “Kunjungan ini menumbuhkan motivasi positif bahwa kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga komunitas dan stakeholder lokal dapat dibangun dengan lebih baik. Kami berharap apa yang kami dengar di lapangan menjadi dasar kebijakan nasional yang berpihak kepada daerah,” tuturnya. Hetifah menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat serta pemerintah daerah Papua Pegunungan akan ditindaklanjuti melalui langkahlangkah konkret dalam bidang regulasi, anggaran, dan advokasi antar-kementerian.Komisi X DPR RI berkomitmen memperjuangkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan melalui kebijakan afirmatif, termasuk peningkatan fasilitas, pemerataan tenaga pengajar dan dukungan pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia.Menigkatkan Akses Pendidikan di Papua Pegunungan “Ada banyak hal yang bisa kami tindak lanjuti, baik dari sisi regulasi dan legislasi, maupun dari kemitraan anggaran. Kami juga akan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian ( ) berfoto bersama para siswa dan guru di Wamena, Papua Pegunungan, Senin (5/10/2025). FOTO: AARON/VEL