TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 51KUNKER KOMISI Xmenyampaikan berbagai pesan dan aspirasi dari masyarakat Papua Pegunungan kepada kementerian dan lembaga lainnya agar menjadi pertimbangan serius dalam pengambilan kebijakan,” ujar politisi Partai Golkar itu.Sementara di Sorong, Papua Barat Daya, Komisi X juga berkomitmen memperjuangkan kehadiran perguruan tinggi negeri di Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Gubernur Papua Barat Daya dan otoritas Kementerian Pendidikan, Kemenpora, BRIN, BPS, dan Perpustakaan Nasional. Usulan pendirian perguruan tinggi di Sorong menjadi agenda utama yang mendapat dukungan penuh Komisi X.Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan, kehadiran perguruan tinggi negeri akan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan tinggi di Tanah Papua. Saat ini, akses masyarakat Papua Barat Daya terhadap pendidikan tinggi masih terbatas, sehingga inisiatif tersebut dipandang mendesak. “Pemerintah pusat pun kami minta segera memproses izin operasional agar rencana ini dapat terealisasi,” ujarnya kepada Parlementaria, saat memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Sorong, Papua Barat Daya, Senin (06/10/2025) lalu. Target pendirian perguruan tinggi negeri di Sorong diharapkan terealisasi pada 2026. Komisi X DPR berjanji mempercepat proses perizinan. Sementara pemerintah daerah diminta mempersiapkan sarana dan prasarana, termasuk lahan dan gedung kampus. Dukungan penuh dari Kementerian menjadi kunci keberhasilan rencana ini, katanya. Lalu mengatakan, Komisi X juga mendorong revitalisasi sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, dilakukan secara merata di Papua Barat Daya. Meski ada kendala regulasi terkait PP No.106 yang membatasi kewenangan pemerintah provinsi dalam pembangunan sekolah, Komisi X berkomitmen mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Kementerian Pendidikan dan Kemendagri. Dalam kerangka hukum, DPR saat ini tengah merevisi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Revisi ini mencakup pengaturan ulang kewenangan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, termasuk dalam konteks otonomi khusus Papua. “Harapannya, regulasi baru dapat memberikan kejelasan dalam pengelolaan pendidikan,” jelas Politisi Fraksi PKB ini. Dengan langkah-langkah tersebut, Komisi X berharap kualitas dan akses pendidikan di Papua Barat Daya semakin meningkat. Pemerintah daerah diminta aktif menyiapkan kebutuhan infrastruktur agar perguruan tinggi negeri di Sorong benar-benar dapat beroperasi sesuai target pada 2026. aar,man/mhWakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyerahkan simbolis bantuan KIP Kuliah kepada mahasiswa di sela Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Sorong, Papua Barat Daya, Senin (6/10/2025). FOTO: ANDRI/VEL
52 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI XI“Kami ingin memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran dan tepat guna. Khusus di Yogyakarta, kami mengawasi kebijakan subsidi dan kompensasi di bidang energi yang bersumber dari Komisi XI menekankan, agar kebijakan subsidi energi lebih tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, dan pelaku UMKM (usaha mikro kecil menengah). Berbagai skema penyaluran subsidi Komisi XI DPR RI ingin memastikan penyaluran subsidi di berbagai sektor yang dicanangkan pemerintah berjalan tepat sasaran dan tepat guna, sehingga bisa berdampak langsung kepada masyarakat luas.Mengawasi Anggaran Subsidi, Tepat SasaranLPG, BBM, atau listrik dengan harga lebih tinggi dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah.Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengalokasikan subsidi pada tahun 2025 sebesar Rp479 triliun (Rp379 APBN,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro usai memimpin pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga di Yogyakarta, Jumat (3/10/2025) lalu.dan kompensasi energi telah dijalankan PT Pertamina Patra Niaga, diantaranya dengan stabilitas harga atau keterjangkauan harga. Masyarakat tidak boleh membeli triliun untuk energi dan sekitar Rp103–104 triliun untuk non-energi). Subsidi energi mencakup BBM, listrik, dan LPG 3 kg. Sementara subsidi non-energi digunakan untuk pupuk, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro (kiri) saat memimpin pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga di Yogyakarta, Jumat (3/10/2025). FOTO: AYU/VEL
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 53KUNKER KOMISI XIPublic Service Obligation (PSO), kredit program, hingga subsidi pajak.Menurut data Pertamina Patra Niaga, penyaluran BBM bersubsidi di Yogyakarta hingga 1 Oktober 2025 telah melebihi 100 persen dari kuota untuk biosolar dan lebih dari 93 persen untuk pertalite. Sedangkan LPG 3 kg sudah tersalurkan 105 persen dari kuota berjalan dengan sistem pencatatan berbasis KTP melalui aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP).Sementara di wilayah DIY terdapat sekitar 3 juta penduduk dan di Jawa Tengah 38 juta penduduk yang dilayani oleh Patra Niaga, dengan dukungan 1.038 SPBU, 10.300 agen, dan 65.000 pangkalan LPG.Meski demikian, Komisi XI menemukan sejumlah persoalan, salah satunya data penerima subsidi satu data, DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional).“Soal data, semua BUMN sekarang induknya di Danantara, sudah ada pengesahan bahwa BUMN menjadi badan pengatur. Oleh sebab itu, sesuai amanah presiden, kita wajib menggunakan satu data, DTSEN. Artinya, semua data subsidi, baik energi, non-energi, BPJS, hingga program lain, terintegrasi,” tegasnya.Pemanfaatan PMNDi Madiun, Jawa Timur, Komisi XI DPR RI menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi PT Industri Kereta Api (INKA). Dalam kunjungan kerja Komisi XI ke Madiun, Jawa Timur, Jumat (3/10/2025) lalu, Komisi XI menekankan, PMN harus benar-benar tepat sasaran, efektif, dan mampu Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi saat mengikuti kunjungan kerja ke Madiun, Jawa Timur, Oktober silam.FOTO: AYU/VELMulyadi, menekankan bahwa setiap pembangunan maupun pengembangan kapasitas harus selalu didahului kajian matang. “Saya kira apapun yang bersifat terhadap peningkatan pelayanan, peningkatan kapasitas, maupun pembangunan infrastruktur harus selalu didahului kajian, baik dalam konteks pembangunan, keuangan, maupun dampaknya. Karena buat saya, alokasi anggaran itu harus selalu tepat sasaran, tepat waktu, tepat anggaran, tidak membengkak, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan terpenting memiliki nilai tambah terhadap pembangunan,” ujarnya. Ia menambahkan, domain Komisi XI yang fokus pada keuangan, ingin memastikan PMN benar-benar ditempatkan secara optimal. “Sampai sejauh ini saya kira bagus, dan kita yang belum valid. Akurasi data sangat berpengaruh terhadap penyaluran subsidi. Terkait hal tersebut, Fauzi menilai, sesuai amanah presiden, seluruh instansi wajib menggunakan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi maupun pembangunan nasional. Anggota Komisi XI DPR RI apresiasi kinerja manajemen, tapi saya ingin sekali lagi memastikan bahwa penempatan PMN itu betulbetul bisa optimal dan tepat sasaran,” tegasnya. ayu,est/mh
54 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI XIIKomisi XII DPR RI secara khusus memberi perhatian khusus atas isu ini. Pada kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat, Komisi XII mendesak agar izin pertambangan rakyat segera diselesaikan. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya yang menyerukan agar izin pertambangan rakyat di wilayah Manokwari dipercepat, tentu saja tanpa mengabaikan aspek lingkungan.Politisi Fraksi Golkar tersebut menyampaikan, koordinasi yang intens antara pemerintah daerah dan kementerian teknis menjadi kunci agar izin tersebut dapat segera diterbitkan. “Satu solusi bahwa sebetulnya itu enggak ada masalah, karena dimungkinkan Izin pertambangan rakyat harus mendapat penyelesaian yang jelas demi kesejahteraan rakyat, seraya memperhatikan kelestarian lingkungan demi masa depan. Sejauh ini aktivitas pertambangan rakyat masih memungkinkan selama dalam mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).Tambang Rakyat Untuk KesejahteraanKetua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya saat memimpin kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Manokwari, Papua Barat. Senin, (27/10/2025). FOTO: PRIMA/VEL
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 55KUNKER KOMISI XIIWakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, saat memimpin pertemuan Kunjungan Spesifik di Provinsi Jambi, Rabu, (1/10/2025). regulasinya terkait dengan WPR. Jadi, terkait izin pertambangan rakyat ini segera bisa dikeluarkan sepanjang koordinasinya intens,” jelasnya kepada Parlementaria usai pertemuan di Manokwari, Senin, (27/10/2025). Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa aspek teknis seperti perizinan lingkungan harus diatur dengan baik agar pelaksanaan kegiatan pertambangan tetap sesuai ketentuan. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan di lapangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. “Yang paling penting, seperti yang disampaikan oleh Dirjen Gakkum, jangan sampai setelah izin keluar justru yang bekerja bukan masyarakat Papua. Kita harus saling menjaga agar tujuan utama dari WPR ini tercapai, yakni untuk kesejahteraan masyarakat setempat,” tegasnya.Legislator Dapil Bangka Belitung tersebut memastikan bahwa DPR RI akan terus mengawal implementasi regulasi yang ada agar berjalan sesuai dengan semangat pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di Papua Barat. “Kami di DPR datang ke sini untuk mendukung. Kami ingin regulasi yang sudah ada segera dijalankan dan jangan ragu-ragu. Kami akan mengawasi agar masyarakat betul-betul dapat menikmati hasilnya,” tutupnya. Ketahanan EnergiDi Jambi, delegasi Komisi XII menyoroti ketahanan energi di tengah derasnya arus transisi energi global. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mencatat tren penurunan kinerja hulu migas yang tercermin dari tidak tercapainya target lifting dalam APBN 2023 dan 2024. Namun, capaian positif di semester I tahun 2025 dengan produksi mencapai 602 ribu BOPD dari target 605 ribu BOPD dinilai sebagai sinyal optimisme menuju target produksi 1 juta barel per hari pada 2030.“Capaian ini menunjukkan bahwa peluang Indonesia untuk mewujudkan produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 bukan sekadar mimpi, tetapi sangat mungkin diwujudkan,” tegas Putri kepada Parlementaria di Jambi, Rabu (1/10/2025) lalu. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh mengabaikan agenda transisi energi. Subsektor migas masih menjadi penyumbang emisi karbon, sehingga diperlukan kebijakan yang seimbang, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.“Di satu sisi, kebutuhan energi migas untuk domestik harus terjamin. Di sisi lain, kita tidak boleh mengabaikan transisi menuju energi bersih. Karena itu, strategi kebijakan harus dirumuskan secara cermat, terintegrasi, dan visioner,” jelasnya. Sebagai bagian dari penguatan regulasi, Komisi XII saat ini tengah menyusun Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Putri menilai, revisi ini penting untuk meningkatkan daya saing sektor migas, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat ketahanan energi nasional. “Revisi UU Migas diharapkan dapat menghadirkan aturan yang lebih adaptif, mendorong investasi baru, sekaligus memperkuat pengelolaan migas agar mampu menopang ekonomi nasional,” tambahnya. pdt,upi/mhJangan sampai setelah izin keluar justru yang bekerja bukan masyarakat Papua. Kita harus saling menjaga agar tujuan utama dari WPR ini tercapai, yakni untuk kesejahteraan masyarakat setempatBambang PatijayaKetua Komisi XII DPR RI FOTO: ULFI/VEL
56 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KUNKER KOMISI XIIIDi Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Komisi XIII menekankan pentingnya reformasi dan inovasi program pelayanan publik. Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara, Jumat (3/10/2025) lalu, berbicara soal layanan publik di berbabgai sektor. Ia menyerukan, perlu perbaikan dalam pengenalan hak cipta dan royalti kepada masyarakat. “Sebaiknya ada komunikasi dua arah baik dengan pencipta lagu maupun dengan para UMKM,” jelasnya.Komisi XIII DPR RI secara khusus memberi perhatian pada dua isu penting, yaitu layanan publik dan pengawasan terhadap hak asasi manusia (HAM). Inovasi pada layanan publik jadi keniscayaan untuk terus dikembangkan. Sementara untuk HAM, butuh pengawasan ketat agar pelanggaran terhadap keselamatan hidup masyarakat bisa dihindari.Mereformasi Layanan Publik dan Pengawasan HAMSelain itu, ia juga mendorong pengembangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara digital agar akses layanan hukum lebih mudah dijangkau masyarakat. “Supaya bermanfaat bisa secara digital dibuat satu kanal pengaduan lewat WhatsApp, sehingga tidak harus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/10/2025). FOTO: HIRA/VEL
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 57KUNKER KOMISI XIIIhadir fisik tapi kita bisa membantu,” ungkapnyaDewi turut menyinggung pelayanan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Di era digital, layanan publik mestinya bisa lebih mudah diakses masyarakat, di mana dan kapan pun. Soal keimigrasian, misalnya, ia menekankan penguatan infrastruktur di pelabuhan-pelabuhan tikus. Sementara itu, terkait Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dewi menyebut penanganan kasus di Kepri hampir sama dengan di pusat. Dewi melihat, posisi strategis Kepri sebagai gerbang depan Indonesia. “Kepri ini, kan, gerbang terdepan Indonesia, sama dengan Bali. Semua aparat di sini ini bisa menunjukkan sikap concern tentang pelayanan kepada masyarakat, karena kita berbatasan dengan Singapura,” ungkapnya. Pengawasan HAMDi Ambon, Maluku, Isu-isu menyangkut HAM jadi perbincangan. Konflik sosial yang pernah terjadi di Ambon selalu meninggalkan catatan pelanggaran HAM, sehingga butuh perlindungan dan pemulihan korban pelanggaran HAM. Komisi XIII secara khusus membahas hal ini dengan para kepala kantor wilayah bidang HAM, Wakil Ketua Komisi XIII Rinto Subekti saat memimpin pertemuan di Ambon, Maluku, Jumat (3/9/2025).FOTO: HUSEN/VELimigrasi, pemasyarakat, dan hukum se-Provinsi Maluku di Ambon, Jumat (3/9/2025) lalu. Wakil Ketua Komisi XIII Rinto Subekti yang memimpin rapat mengatakan, posisi geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan jalur laut internasional juga meningkatkan urgensi perlindungan hak-hak dasar masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. “Isu-isu terkait HAM di Maluku tidak bisa diabaikan. Konflik sosial yang pernah terjadi meninggalkan catatan panjang terkait perlindungan dan pemulihan hak korban,” kata Rinto dalam rapat tersebut. Maluku sendiri, lanjutnya, belum memiliki Kanwil HAM. Selama ini masih bergabung dengan Kanwil HAM Papua Barat. Di sinilah, Maluku butuh perhatian lebih menyangkut isu HAM. Ditambahkan Rinto, perubahan nomenklatur kementerian yang semula berada dalam satu atap Kementerian Hukum dan HAM menjadi empat entitas terpisah, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), membawa konsekuensi pada sistem birokrasi di daerah. Sementara itu, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga sangat dibutuhkan dalam mengawal isu-isu HAM di daerah. Dengan begitu, ada penguatan koordinasi menyangkut perlindungan HAM, selama belum ada Kanwil HAM di Maluku. “Dalam konteks Maluku, LPSK berperan penting memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan hak bagi korban kejahatan maupun saksi tindak pidana, termasuk korban konflik sosial dan pelanggaran HAM. Kehadiran LPSK dalam kunjungan ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam mewujudkan perlindungan komprehensif bagi masyarakat,” ucap politisi Partai Demokrat itu. hal,mh/mhIsu-isu terkait HAM di Maluku tidak bisa diabaikan. Konflik sosial yang pernah terjadi meninggalkan catatan panjang terkait perlindungan dan pemulihan hak korbanRinto SubektiWakil Ketua Komisi XIII
58 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025SOROTANProyek transportasi modern yang diharapkan menjadi simbol kemajuan infrastruktur nasional ini dinilai perlu mendapat evaluasi menyeluruh, terutama setelah muncul laporan mengenai besarnya utang yang membebani konsorsium. Kereta Cepat IndonesiaChina (KCIC) yang diproyeksikan memangkas waktu dan kemacetan menuju Kota Bandung itu, memang telah merepotkan konsorsium BUMN dan bahkan negara. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini memahami proyek KCIC sejak awal tidak dibiayai langsung oleh pemerintah, melainkan melalui pembentukan konsorsium antara BUMN dan mitra asing. Namun, seiring berjalannya waktu, beban finansial proyek semakin berat, sehingga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi keuangan BUMN yang terlibat.“Kondisinya memang sangat berat bagi BUMN dan korporasi. Dari awal pembentukannya saja sudah tidak di-handle langsung oleh negara, dan sekarang utangnya sudah besar sekali. Kita belum tahu sampai kapan bisa terbayarkan,” ujar Anggia saat diwawancara Parlementaria, akhir Oktober lalu.Menurutnya, situasi yang dihadapi konsorsium KCIC saat ini menuntut perhatian serius dari pemerintah. Jika tidak ditangani dengan baik, beban utang dapat menghambat kinerja BUMN dan berpotensi menimbulkan kerugian Polemik utang proyek kereta cepat Whoosh terus jadi perbincangan publik. Proyek yang dirintis pada era Presiden Joko Widodo itu, kini utangnya “menggunung” hingga 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp120,38 triliun (kurs Rp16.500 per dollar AS). jangka panjang bagi negara. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam mencari solusi. Terutama, sinergi antara Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Kementerian Keuangan penting untuk memastikan bahwa Utang Kereta CepatDPR RI Desak Ada Skema Baru Pembiayaan KCICKetua Komisi VI DPR RI Anggia ErmariniFOTO: FARHAN/VEL
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 59SOROTANlangkah penyelamatan proyek tidak menimbulkan risiko fiskal baru bagi negara.“Menteri (Kepala BP) BUMN sudah menyampaikan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan tetap tidak ingin membiayai proyek ini melalui APBN, maka perlu dicari skema alternatif. Kita diskusikan dulu supaya jelas dan tidak merugikan negara,” kata politisi Fraksi PKB ini.Ia menegaskan bahwa solusi pembiayaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan keberlanjutan usaha BUMN. Pemerintah diharapkan mampu menemukan pola kerja sama yang sehat antara konsorsium, investor, dan negara tanpa membebani satu pihak secara berlebihan.Selain persoalan utang, ia juga menyoroti wacana perluasan rute KCIC hingga ke Surabaya. Menurut Anggia, rencana tersebut perlu dikaji dengan cermat mengingat pengalaman proyek Jakarta–Bandung yang menelan biaya besar dan masih menghadapi tantangan pengembalian investasi.Ia menambahkan bahwa secara ekonomi, jalur Jakarta–Surabaya memang lebih menjanjikan dibanding Jakarta–Bandung, karena memiliki potensi penumpang dan arus logistik yang lebih tinggi. Namun, besarnya investasi awal membuat proyek ini berisiko tinggi jika tidak diiringi dengan perencanaan yang matang.Meski isu perluasan proyek ke Surabaya ramai dibicarakan, Komisi VI hingga kini belum mendapat penjelasan resmi dari BUMN maupun Kementerian Perhubungan. Karenanya, DPR RI akan menunggu data resmi dan rencana teknis sebelum memberikan pandangan lebih lanjut.Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati ikut berkomentar soal ini. Ia menyatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya yang tegas Kondisinya memang sangat berat bagi BUMN dan korporasi. Dari awal pembentukannya saja sudah tidak di-handle langsung oleh negara, dan sekarang utangnya sudah besar sekali.Anggia Ermarini Ketua Komisi VI DPR RImenolak pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada APBN.“Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung. Kondisi itu justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah dalam keadaan terbatas. Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub (Ignasius Jonan) saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar,” paparnya.Berdasar informasi yang beredar PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, memiliki kerugian hingga Rp4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut di tahun 2025 pada semester I sebesar Rp1,625 triliun. Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan, kondisi ini menjadi pelajaran berharga terutama untuk pemerintahan saat ini, agar setiap pilihan kebijakan yang melibatkan kepentingan publik harus ditimbang secara mendalam manfaat dan mudaratnya.“Perusahaan BUMN yang awalnya sudah sehat ini terbebani membayar utang Rp2 triliun per tahun untuk proyek kereta cepat yang notabene merupakan penugasan presiden terdahulu. Padahal, para pembantunya sudah memperingatkan,” ungkap doktor ekonomi jebolan Universitas Airlangga ini. we/mhAnggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati FOTO: MARIO/VEL
60 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025LIPSUSIndonesia tengah menapaki babak penting dalam perjalanan diplomasi ekonominya: proses aksesi menuju keanggotaan penuh di Organisation for Economic Co-operation and Development OECD). Langkah besar ini bukan sekadar upaya simbolik untuk menjadi bagian dari klub negara maju, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan daya saing nasional.Keanggotaan OECDAksesi Indonesia Menjadi Negara MajuKetua BKSAP DPR RI, Mardani Ali SeraFOTO: ISTIMEWA
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 61LIPSUSDi balik proses ini, Badan Kerja Sama AntarParlemen (BKSAP) DPR RI memainkan peran strategis sebagai jembatan antara diplomasi parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa aksesi Indonesia ke OECD merupakan proses panjang yang menuntut reformasi besar di berbagai sektor.“Kita diminta melakukan reformasi cukup banyak peraturan-mulai dari perpajakan, tata kelola, perdagangan, hingga hubungan negara dengan civil society,” ujarnya dalam kunjungan BKSAP ke Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, September silam.Menurut Mardani, aksesi ini bukan sekadar tantangan, tetapi juga peluang emas bagi Indonesia untuk “memaksa diri naik kelas. Dengan menyesuaikan standar OECD, Indonesia dapat memperkuat prinsip good governance,memperkokoh kelembagaan, dan menumbuhkan budaya akuntabilitas serta transparansi dalam setiap lini pemerintahan.“Proses ini harus dilihat sebagai kesempatan untuk memperkuat institusi dan memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan,” tambahnya. Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya sektor pendidikan sebagai fondasi utama agar Indonesia mampu bersaing di level global. Ketika Indonesia masuk OECD, kita harus punya fondasi pendidikan yang kuat. Pasar dan peluang ekonomi itu tidak bisa dioptimalkan kalau SDM kita tidak siap. Namun, Mardani juga mengingatkan konsekuensi dari status baru Indonesia sebagai negara maju. “Kalau kita sudah diterima di OECD, kita tidak lagi berhak mendapat bantuan pendidikan dan riset dari negara-negara maju. Ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi dalam negeri untuk meningkatkan kapasitasnya secara mandiri,” ujarnya.BRICS dan OECD: Jembatan Utara-SelatanSelain OECD, sejatinya Indonesia juga menjadi bagian dari kelompok negara berkembang BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Wakil Ketua BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri menilai, langkah Indonesia ikut serta dua organisasi besar tersebut sebagai peluang besar dalam diplomasi ekonomi global.Dengan kata lain, keanggotaan Indonesia di kedua organisasi itu bukan sekadar prestise diplomatik, melainkan alat untuk memperjuangkan value for people, manfaat nyata bagi masyarakat. Dan dengan menjadi anggota OECD artinya Indonesia harus berbenah diri, memperkuat payung hukum, regulasi, dan kebijakan nasional agar sesuai standar global.“Kalau BRICS itu ibarat selatan, OECD di utara. Indonesia punya posisi unik, bisa menjadi jembatan antara keduanya,” ujar Irene dalam sebuah pertemuan dengan Mahasiswa IPB, Bogor, Jawa Barat, Oktober silam.Sementara itu, anggota BKSAP DPR RI, Arzeti Bilbina menilai bahwa keterlibatan Indonesia di forum global harus berpihak pada kepentingan rakyat, dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, hingga ketenagakerjaan. Artinya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, melainkan harus menjadi produsen yang mampu menembus pasar BRICS dan OECD.Oleh karena itu, politisi dari Fraksi PKB ini juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa dan akademisi dalam memperkuat diplomasi parlemen. “Kami menyerap aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa cerdas di IPB agar keberadaan Indonesia di OECD dan BRICS tidak berhenti pada diplomasi meja, tetapi membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya. ayu/mhProses ini harus dilihat sebagai kesempatan untuk memperkuat institusi dan memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.Mardani Ali SeraKetua BKSAP DPR RI
62 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025DAPILListrik menjadi kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya mengalirkan hingga ke berbagai pelosok Indonesia. Mempercepat usaha ini, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Sigit Karyawan Yunianto (SKY) turut memperjuangkan dengan gigih agar jaringan listrik segera teralirkan demi menerangi Kalimantan Tengah (Kalteng).Kini, 2.100 KK di Kalteng memperoleh bantuan pasang listrik gratis, yang disalurkan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menyampaikan, bantuan ini akan selesai direalisasikan pada tahun 2025. “Listrik gratis ini merupakan program kerja sama antara Komisi XII dengan PT PLN (Persero), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program Listrik Gratis ini ditargetkan menyasar ratusan rumah tangga tidak mampu di berbagai kabupaten seperti Kapuas, Pulang Pisau, Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, Palangka Raya, dan Lamandau, yang sudah masuk data BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik) tahun 2025,” jelas Sigit.Selain memperjuangkan 2.100 KK tersebut, SKY juga tengah mengejar target 100 persen rasio listrik di Kalteng. Dirinya berharap targetnya ini tercapai, supaya listrik di Kalteng dapat tersalurkan secara merata. Program Listrik Gratis ini menjadi angin segar bagi masyarakat tidak mampu, termasuk yang ada di Kalteng. Apresiasi ini, ungkap Sigit, menjadi harapan besar yang menjadi awal pemerataan listrik di Kalteng.“Saya berkomitmen untuk memperjuangkan pemasangan listrik gratis bagi 2.100 KK yang ditargetkan pada 2025 ini. Tentunya, sebuah langkah maju apabila berhasil dipasang, membuat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat pula,” ungkapnya. um/mhSigit Karyawan Yunianto Bantu Masyarakat Pasang Listrik GratisSigit Karyawan Yunianto bantu masyarakat mengakses listrik.FOTO: ISTIMEWA
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 63DAPILSemilir angin sore mengiringi tabuhan gamelan yang berpadu dengan suara tawa anak-anak di halaman Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Ratusan warga berbondong-bondong datang, mengenakan batik, kebaya, dan ikat kepala tradisional. Aroma kuliner khas desa menguar dari sudut-sudut lapangan.Inilah suasana hangat Semarak Budaya Karanganyar 2025, sebuah perayaan yang bukan hanya memamerkan kesenian tradisional, tapi juga menegaskan cinta terhadap jati diri bangsa. Di tengah riuhnya panggung dan gemerlap lampu, hadir Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Asraff Abu, yang datang langsung dari Senayan untuk menyapa konstituennya. Kehadirannya disambut meriah, bukan semata sebagai pejabat negara, tetapi sebagai putra daerah yang memahami denyut kehidupan masyarakatnya.“Bagi saya, seni dan budaya sudah menjadi bagian dari kehidupan. Seni itu mendarah daging, karena dari sanalah lahir nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan cinta tanah air,” ujar Asraff saat memberikan sambutan di hadapan warga dan para pelaku seni.Asraff menegaskan bahwa kegiatan seperti Semarak Budaya bukan sekadar hiburan, melainkan wahana penting untuk memperkuat karakter kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi. Ia mengingatkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga akar budayanya di tengah perubahan zaman.“Modernisasi bukan berarti meninggalkan tradisi. Justru, budaya lokal harus menjadi identitas yang memperkuat kita dalam menghadapi dunia global,” ucapnya penuh keyakinan.Pernyataan itu terasa relevan di tengah tantangan digitalisasi dan budaya populer yang sering kali menyingkirkan nilai-nilai lokal. Asraff melihat pentingnya peran generasi muda untuk turut melestarikan budaya, bukan sekadar sebagai penonton, tetapi pelaku aktif.Ia mengapresiasi inisiatif warga Karanganyar yang melibatkan pelajar dan komunitas muda dalam setiap penampilan. Dari tarian daerah, musik gamelan, hingga pementasan wayang, semua disiapkan oleh warga setempat dengan semangat gotong royong.pun/mhAsraff Abu Melestarikan Budaya LokalAsraff Abu proaktif Melestarikan Budaya LokalFOTO: ISTIMEWA
64 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025DAPILSuasana reses Anggota DPR RI Mulyadi di Kabupaten Bogor pada Oktober lalu, mendadak haru. Puluhan konstituen tiba-tiba menggelar aksi ‘tebar poster’ sebagai bentuk protes atas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup yang menutup sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak.Dalam aksi tersebut, warga membawa poster besar bertulisan “Pak Presiden, jangan tutup mata pencaharian kami” dan “Pak Mulyadi, bantu kami untuk mempertahankan pekerjaan kami”. Tulisan itu menjadi simbol jeritan hati para pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan penyegelan tempat usaha yang disebut berdampak luas pada ekonomi masyarakat kecil.Berdasarkan keterangan yang diperoleh Parlementaria, salah seorang warga menyampaikan curahan hatinya dengan suara bergetar di hadapan Mulyadi dan peserta lainnya. “Banyak yang dirumahkan, Pak. Makanya saya dan teman teman ke sini. Minta dukungan kepada Bapak Presiden, kepada gubernur. Mohon bantuannya Pak. Jangan sampai kami kelaparan karena susah cari pekerjaan,” ujarnya.Merespon hal itu, Mulyadi menyatakan akan menampung dan menyampaikan langsung keluhan konstituennya kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan, setiap kebijakan seharusnya tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah. “Saya memahami betul keresahan warga. Kebijakan apapun seharusnya tidak mematikan mata pencaharian rakyat. Saya akan sampaikan aspirasi ini kepada bapak presiden,” tegasnya.Legislator Fraksi Partai Gerindra itu pun mengkritik keras kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menyegel hingga menutup puluhan usaha wisata di kawasan Puncak, Bogor. Menurutnya, langkah tersebut terlalu terburuburu dan tanpa kajian yang matang, sehingga berdampak pada ekonomi warga sekitar.“Presiden Prabowo harus mengevaluasi kebijakan Menteri LH yang sembrono dan tanpa kajian menyegel dan menutup puluhan usaha di puncak,” ujarnya. Menurut Mulyadi, jika usaha di sektor pariwisata itu memenuhi regulasi atau memiliki izin, serta berkontribusi terhadap masyarakat, maka pemerintah sejatinya harus mendukung. rnm/mhMulyadiBantu Para Pedagang di Kawasan PuncakMulyadi ( )temui masyarakat pedagang di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa BaratFOTO: ISTIMEWA
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 65DAPILAnggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rachmat Gobel, menilai antusiasme generasi muda yang hadir dalam Perkemahan Antar (Peran) Saka Nasional Tahun 2025 menjadi bukti bahwa semangat kepramukaan masih hidup dan relevan di tengah tantangan zaman.“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda,” kata Gobel dalam acara yang berlangsung di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Limboto, Gorontalo, awal Nivember lalu.Ia menyoroti absennya perwakilan pemerintah pusat dalam kegiatan yang digelar di Gorontalo tersebut. Ketidakhadiran pemerintah pusat dalam kegiatan berskala nasional itu disayangkan, mengingat kepramukaan memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter generasi muda.Ia menegaskan bahwa kegiatan kepramukaan tidak hanya sekadar ajang pertemuan antara anggota, melainkan wadah pembinaan moral, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan bagi para pemuda di seluruh Indonesia.“Saya melihat dari pembukaan tadi, tidak ada satu pun wakil dari pemerintah pusat yang hadir. Ini sangat disayangkan, karena kegiatan seperti ini justru melibatkan generasi muda yang merupakan masa depan bangsa,” ujar Gobel.Legislator dari Dapil Gorontalo itu menilai, dukungan pemerintah pusat terhadap kegiatan pramuka sangat penting, baik secara moral maupun institusional. “Gerakan pramuka adalah bagian dari pendidikan karakter bangsa. Pemerintah pusat seharusnya memberikan perhatian dan dukungan penuh agar kegiatan seperti ini terus berkembang dan memberi dampak positif bagi masyarakat,” tukasnya. tf/mhRachmat GobelHadiri Perkemahan PramukaRachmat Gobel hadir di acara Perkemahan Antarsaka Nasional 2025.FOTO: ISTIMEWA
66 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025DAPILAnggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah mengunjungi kelompok tani dan kelompok wanita tani (KWT) di Kecamatan Baregbeg dan Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Oktober silamAdapun kelompok tani dan KWT tersebut, yakni Kelompok Tani Dar El Rahman dan Kelompok Tani Sukamaju III, Desa Sukamaju, Kecamatan Baregbeg dan juga KWT Muslimat NU Desa Citeureup, Kecamatan Kawali. Rina berdiskusi dan mendengarkan aspirasi dari kelompok tani dan KWT yang ada di dua wilayah tersebut. Tidak hanya itu, Rina juga meninjau langsung pemanfaatan bantuan alsintan (Alat Mesin Pertanian) berupa mesin traktor dan mesin pompa air di Kelompok Tani yang ada di wilayah Kecamatan Baregbeg. “Tadi saya melihat ada pompa air, yang sudah bisa langsung digunakan untuk mengairi sawah sekitar tiga hektar. Jadi, untuk akses air bisa lebih mudah, karena total selang itu kurang lebih ada 100 meter dari sungai,” ucap Rina dalam keterangan yang dikutip Parlementaria. Politisi Fraksi PKB ini menyampaikan, mudah-mudahan ke depan akan banyak lagi bantuan yang disalurkan kepada kelompok tani, supaya bisa digunakan tepat sasaran. “Kita juga mendengarkan aspirasi dari kelompok tani. Jadi, paling yang belum terdistribusi kelompok tani mana, kita akan catat. Dan kita akan salurkan supaya bisa digunakan tepat waktu,” ucapnya. Rina menegaskan, terkait pupuk bagi petani sudah tidak ada permasalahan lagi, karena sudah bisa diakses langsung oleh petani dan langsung kepada kelompok. Sehingga, sudah tidak melalui distributor dan lainnya. rnm/mhRina SaadahBeri Bantuan Alat PertanianRina Saadah menyalurkan bantuan alat pertanian.FOTO: ISTIMEWA
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 67DAPILKepedulian terhadap warga yang terdampak banjir di wilayah Kampung Bugen Utara, RT/RW 08/03, Bangetayu Kulon, Genuk, Semarang, kembali ditunjukkan oleh Raja Faisal Manganju Sitorus, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat.Dalam kunjungan bertajuk “Silaturahmi Sepenuh Hati Bersama Masyarakat”, Raja Faisal turun langsung menemui warga di rumah Bapak Sopian, bersama tokoh masyarakat Bapak Rohwanudin, tokoh agama Haji Suwardi, serta jajaran pengurus lingkungan seperti Rudi (Ketua RT), Agus Sudioso (Sekretaris), dan Wawan Agustian (Bendahara).Sebagai bentuk kepedulian, Raja Faisal menyerahkan 100 paket telur dan 15 dus mie instan bagi warga yang terdampak banjir. Meski genangan air tidak terlalu tinggi, namun beliau menegaskan bahwa kepedulian tidak perlu menunggu bencana besar.“Bagi saya, membantu masyarakat itu bukan soal besar kecilnya musibah. Selama rakyat membutuhkan, kita harus hadir dan membantu dengan sepenuh hati,” ujar Raja Faisal di sela kegiatan tersebut.Warga menyambut kedatangan Raja Faisal dengan hangat. Mereka mengapresiasi langkah cepat dan perhatian yang diberikan, terutama di tengah situasi yang kerap menimbulkan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari.Tokoh masyarakat Rohwanudin menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan. “Kami senang dan bangga karena Pak Raja mau datang langsung ke kampung kami. Bantuan ini sangat berarti, apalagi beliau datang dengan ketulusan, bukan hanya janji,” ujarnya.Dalam kesempatan itu, Raja Faisal juga berjanji terus memperjuangkan program-program pembangunan yang berpihak pada masyarakat, khususnya di daerah rawan banjir. Ia menegaskan bahwa pelayanan terhadap rakyat harus terus berjalan tanpa mengenal waktu dan keadaan.“Ini adalah bagian dari komitmen saya sebagai wakil rakyat — hadir, mendengar, dan membantu secara nyata. Karena melayani rakyat bukan sekadar tugas, tapi panggilan hati,” tutupnya. bia/mhRaja Faisal Mangaju SitorusBantu Masyarakat Korban BanjirRaja Faisal Mangaju Sitorus menyalurkan bantuan korban banjir.FOTO: ISTIMEWA
68 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025DAPILAnggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Al-Qassam, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai kekuatan ekonomi rakyat di daerah asalnya. Al-Qassam aktif memperjuangkan pemberdayaan masyarakat lokal agar mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi. “IKM merupakan tulang punggung ekonomi yang menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja melalui 4,5 juta unit usaha di seluruh Indonesia. Sektor ini harus terus ditingkatkan melalui program pelatihan dan akses pasar digital,” ujar Al-Qassam beberapa waktu lalu.Menurutnya, potensi IKM di Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan, tengah menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, wilayah Kecamatan Bacan mencatat 1.099 unit usaha aktif, menjadikannya kawasan dengan pertumbuhan UMKM paling pesat di provinsi tersebut.“Di Bacan, sektor industri pangan, pengolahan hasil perikanan, dan kerajinan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Ini adalah bentuk nyata bagaimana potensi lokal bisa menggerakkan roda ekonomi daerah,” jelasnya.Sebagai wakil rakyat dari Maluku Utara, Al-Qassam menilai bahwa dukungan terhadap IKM bukan sekadar program ekonomi, tetapi bagian dari fungsi representasi dan pemberdayaan masyarakat yang harus dijalankan anggota dewan di daerah pemilihannya. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada pengusaha kecil dan menengah melalui pelatihan intensif, pendampingan pemasaran, serta penguatan akses permodalan.“Inisiatif seperti pelatihan di bidang fashion dan kriya, serta pemanfaatan platform digital, bisa membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sekaligus menembus pasar nasional,” terang Al-Qassam.Ia juga menyatakan dukungannya terhadap program Creative Business Incubator (CBI) yang bertujuan membantu IKM naik kelas, memperkuat daya saing, dan membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah, termasuk Maluku Utara. “Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan sangat penting agar setiap IKM di daerah, terutama di Bacan, mendapatkan dukungan optimal,” tegasnya. ssb/mhIzzuddin Al-Qassam Memberdayakan IKM di Maluku UtaraFOTO: ISTIMEWAIzzudin Al-Qassam proaktif memperjuangkan masyarakat di dapilnya mampu berdayasaing lewat pemberdayaan IKM.
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 69DAPILAnggota Komisi IV DPR RI Fraksi PAN, Herry Dermawan, memastikan produksi ayam nasional dalam kondisi surplus dan siap mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.Hal itu disampaikan Legislator Dapil Jawa Barat X itu saat melakukan kunjungan kerja masa reses di Kabupaten Ciamis. Dalam kesempatan tersebut, ia berdialog dengan masyarakat dan pelaku usaha peternakan sekaligus meninjau kesiapan rantai pasok ayam guna mendukung program prioritas pemerintah tersebut.“Produksi ayam nasional kita jauh melebihi kebutuhan. Jadi, Ketua BGN (Badan Gizi Nasional) tak perlu khawatir. Peternak ayam di Indonesia siap memenuhi pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis,” ujar Herry.Ia menjelaskan, kapasitas produksi ayam pedaging nasional tahun 2025 mencapai 4,27 juta ton, sementara kebutuhan reguler masyarakat hanya sekitar 3,86 juta ton per tahun. Artinya, terdapat surplus sebesar 481.880 ton daging ayam. “Surplus produksi ayam nasional saat ini sangat cukup untuk mendukung kebutuhan MBG tanpa mengganggu pasokan reguler. Jadi stok kita aman,” tegasnya.Ia menambahkan, kebijakan pemerintah yang menetapkan menu olahan ayam dua kali per pekan dalam program MBG telah mendorong permintaan daging ayam secara signifikan. Berdasarkan perhitungan, total kebutuhan daging ayam selama tiga bulan pelaksanaan program hanya sekitar 81.648 ton, jauh di bawah surplus nasional.Bahkan, jika jumlah dapur MBG meningkat menjadi 30.000 SPPG, kebutuhan daging ayam hanya naik menjadi 272.160 ton. “Kalau program diperluas sekalipun, pasokan tetap aman,” kata Herry optimistis.Sebagai Ketua Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GO PAN), Herry menegaskan kesiapan peternak di seluruh daerah untuk berperan aktif menyukseskan program MBG. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya berdampak pada peningkatan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat.“Kami para peternak melihat program ini bukan sekadar program sosial, tetapi juga penggerak ekonomi rakyat. Dengan perencanaan yang baik, MBG bisa memberi manfaat besar bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutur Herry. aha/mhHerry DermawanPastikan Produksi Ayam Nasional Surplus untuk Dukung MBGFOTO: ISTIMEWAKomisi VI DPR RI, Herry Dermawan selain sebagai Anggota DPR RI juga sebagai Ketua Umum Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional
70 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025PERNIKMereka adalah peserta Parlemen Remaja 2025, generasi muda yang untuk pertama kalinya merasakan denyut kehidupan demokrasi langsung di jantung parlemen. Di tengah suasana penuh energi itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berdiri menyapa mereka dengan senyum hangat. Dengan gaya khasnya yang santai namun penuh makna, Cucun membuka sambutan dengan kalimat sederhana yang membangkitkan rasa kebanggaan.“Saya sangat bangga dan senang ketika mendengar kegiatan Parlemen Remaja ini kembali digelar. Ini bukan sekadar acara tahunan, tapi bagian dari upaya DPR membuka ruang bagi publik, terutama generasi muda, untuk memahami kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.Suasana seketika menjadi lebih akrab. Para peserta menyimak, sebagian mencatat, sebagian lain mengangkat ponsel untuk mengabadikan momen. Cucun tak sekadar memberi sambutan formal—ia berbagi pengalaman, membagikan cerita hidupnya dari masa kecil hingga menjadi salah satu pimpinan lembaga legislatif tertinggi di negeri ini.Di hadapan para peserta, Cucun bercerita dengan rendah hati tentang Langit Senayan siang itu terasa berbeda. Di Gedung Nusantara, ratusan remaja berwajah penuh semangat memenuhi ruang sidang tempat para wakil rakyat biasanya berdebat. Namun kali ini, bukan suara interupsi yang terdengar melainkan tawa, sorak, dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Parlemen RemajaMenumbuhkan Mimpi di Rumah DemokrasiWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 71PERNIKperjalanannya sebagai seorang santri yang tak pernah berhenti bermimpi. “Dulu, hanya mimpi saja bisa masuk ke DPR. Saya membayangkan bagaimana rasanya bersidang, membuat kebijakan, dan mengambil keputusan penting bagi rakyat,” kenangnya.Perjalanan itu tidak mudah. Namun, tekad dan semangatnya untuk terus belajar membawanya ke titik yang dulu hanya ia bayangkan. Tahun 2014, mimpinya menjadi nyata. Ia resmi dilantik menjadi Anggota DPR RI dan kini, ia ingin semangat itu menular pada generasi muda. “Anak muda harus punya mimpi besar, tapi juga komitmen untuk memperjuangkan mimpi itu,” pesan Cucun, disambut tepuk tangan meriah dari para peserta.Program Parlemen Remaja bukan sekadar simulasi. Di sini, para pelajar merasakan langsung bagaimana proses politik berjalan. Mereka belajar bagaimana menyusun rancangan undang-undang, menyampaikan aspirasi, hingga berdebat layaknya anggota parlemen sungguhan.Bagi Cucun, inilah bentuk pendidikan demokrasi yang paling efektif, learning by doing. “DPR bukan hanya tempat berbicara, tapi lembaga yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau tidak berdebat, bukan parlemen namanya. Justru ketika Anggota DPR tidak bicara, publik akan bertanya: ini kerja atau tidak?” tegasnya.Kata-katanya menggugah tawa, tapi juga meninggalkan kesan mendalam. Cucun ingin para remaja memahami bahwa demokrasi bukan sekadar jargon politik, melainkan semangat perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.Tahun ini, Parlemen Remaja mengusung tema “Generasi Pembangun Energi untuk Indonesia Bebas Emisi.” Tema yang sejalan dengan tantangan masa depan: menjaga bumi tetap lestari di tengah kemajuan teknologi. Cucun menantang para peserta untuk tidak berhenti pada ide, tapi melangkah ke aksi nyata.“Anak muda bisa jadi motor gerakan hijau. Mulai dari media sosial, kita bisa kampanyekan green energy dan green economy. Jadilah generasi yang tidak hanya menuntut perubahan, tapi juga menjadi bagian dari perubahan itu,” ujarnya penuh semangat.Di era digital, seru Cucun, ruang perjuangan tidak lagi terbatas pada mimbar politik. Dunia maya bisa menjadi arena baru untuk menanamkan nilai-nilai keberlanjutan, solidaritas, dan cinta tanah air.Jelang kegiatan berakhir, suasana ruang sidang Nusantara masih dipenuhi senyum dan percakapan antusias. Bagi banyak peserta, pengalaman sehari di gedung parlemen telah menumbuhkan benih baru dalam hati mereka: keyakinan bahwa setiap anak muda bisa ikut membangun negeri, sekecil apa pun perannya.Cucun menutup pesannya dengan satu ajakan yang sederhana tapi kuat, “Jadilah agent of change. Generasi pembaharu yang berpikir global, tapi tetap berakar pada nilainilai lokal dan semangat kebangsaan. Generasi yang tidak hanya mengkritik, tapi berkontribusi. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian.” pun/mhWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat berbicara di acara Parlemen Remaja DPR RIFOTO: MENTARI/VEL
72 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025KIAT SEHATKabar baiknya, ilmu pengetahuan sudah memberi banyak cara efektif untuk melawan flu dan memperkuat daya tahan tubuh kita.Bagaimana Flu Menyerang Tubuh?Flu disebabkan oleh virus Influenza, yang menyerang saluran napas bagian atas dan bawah. Begitu masuk lewat hidung atau mulut, virus langsung menempel di sel-sel lendir (mukosa) dan mulai berkembang biak. Tubuh kita pun bereaksi dengan mengaktifkan dua lapis sistem imun:Imunitas bawaan (innate immunity) – bekerja cepat, seperti “penjaga gerbang”. Sel-sel makrofag dan sel natural killer (NK) langsung berusaha menahan virus agar tidak menyebar.Imunitas adaptif (adaptive immunity) – muncul setelah beberapa Cara Efektif Melawan Flu dan Meningkatkan Imunitashari, menghasilkan antibodi dan sel T yang khusus mengenali virus flu.Keseimbangan antara dua sistem imun ini yang menentukan apakah seseorang bisa cepat sembuh atau justru mengalami flu berkepanjangan.Gejala Flu: Dari Ringan hingga BeratBanyak orang sering menyamakan flu dengan pilek biasa, padahal keduanya berbeda. Common cold biasanya disebabkan oleh virus ringan seperti rhinovirus, sedangkan flu disebabkan oleh virus influenza yang lebih agresif.Berikut gejala flu yang perlu dikenali:Demam dan MenggigilSalah satu tanda khas flu adalah demam yang bisa mencapai 38–40°C, sering disertai menggigil. Ini pertanda tubuh sedang “memanaskan diri” untuk melawan virus.Oleh:M. Yusuf RamadhanRS Akademis Jaury Jusuf Putra MakassarKetika musim hujan tiba, flu seolah jadi “tamu wajib” pada kebanyakan orang. Hidung meler, badan pegal, suara serak, sehingga membuat aktivitas harian jadi terganggu. Banyak orang menganggap flu hal sepele, padahal virus influenza bisa menyebabkan komplikasi serius terutama bagi anak kecil, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh lemah.
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 73KIAT SEHAThari, atau disertai sesak napas, nyeri dada, atau batuk berdahak kuning kehijauan, segera periksa ke dokter. Itu bisa menandakan komplikasi seperti bronkitis atau pneumonia.Komplikasi flu lebih sering terjadi pada orang dengan sistem imun lemah, seperti penderita diabetes, hipertensi, atau penyakit paru kronis.Langkah Efektif Melawan Flu dan Meningkatkan Imunitas1. Vaksinasi FluVaksin flu membantu tubuh mengenali virus influenza dan menghasilkan antibodi pelindung. Walaupun tidak 100% mencegah infeksi, vaksin secara signifikan menurunkan risiko gejala berat dan rawat inap.2. Olahraga Teratur dan ModeratOlahraga intensitas sedang seperti jalan cepat, yoga, atau bersepeda santai 30 menit per hari dapat memperkuat imunitas tanpa memberi stres berlebihan pada tubuh.3. Asupan Gizi SeimbangVitamin C, vitamin D, zinc, dan protein berperan penting dalam sistem imun. Defisiensi vitamin D dan zinc meningkatkan risiko infeksi pernapasan. Jadi, perbanyak sayur, buah, ikan, telur, dan air putih.4. Tidur Cukup dan Mengelola StresTidur cukup adalah “suplemen alami”. Orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki risiko terkena flu hampir 4 kali lipat lebih tinggi dibanding yang tidur 7–8 jam, Cuci tangan sebelum makan, tutup mulut saat bersin, dan pastikan ventilasi rumah baik. Hindari rokok dan alkohol karena keduanya menekan fungsi imun.1. Nyeri Otot dan SendiBanyak orang menggambarkannya seperti “diserang satu badan.” Nyeri otot terutama terasa di punggung, kaki, dan bahu. Ini disebabkan oleh reaksi sistem imun yang melepaskan zat-zat peradangan (sitokin) untuk melawan infeksi.2. Sakit Kepala dan Rasa LelahFlu membuat tubuh mengeluarkan energi besar untuk bertarung dengan virus, sehingga wajar bila Anda merasa sangat lemah atau tidak bertenaga. Beberapa orang juga mengeluh sulit konsentrasi dan merasa “melayang”.3. Hidung Tersumbat dan Batuk KeringVirus influenza menyerang lapisan lendir di hidung dan tenggorokan. Akibatnya, hidung bisa tersumbat, berair, dan batuk kering yang terasa gatal di tenggorokan. Kadang batuk bisa berlangsung hingga dua minggu meski demam sudah reda.4. Sakit Tenggorokan dan Suara SerakTenggorokan terasa panas atau gatal akibat peradangan. Dalam kasus tertentu, terutama pada anak-anak, suara bisa menjadi serak karena pembengkakan pita suara.5. Mual dan Nafsu Makan MenurunPada sebagian orang—terutama anak-anak—flu juga bisa disertai mual, muntah ringan, atau hilang nafsu makan. Tubuh sedang fokus untuk sembuh, jadi energi dialihkan untuk sistem imun.Komplikasi yang Perlu DiwaspadaiJika gejala tidak membaik dalam 5–7 Fakta vs Mitos tentang Flu1. “Flu disebabkan udara dingin.” Faktanya:Flu disebabkan oleh virus influenza, bukan cuaca. Udara dingin hanya membuat virus lebih tahan lama di udara dan membuat orang lebih sering berkerumun di dalam ruangan — yang memudahkan penularan.2. “Kalau sudah vaksin, pasti tidak akan kena flu.”Faktanya: Vaksin tidak menjamin 100% bebas flu, tapi sangat efektif menurunkan risiko gejala berat dan komplikasi.3. “Minum antibiotik bisa menyembuhkan flu.”Faktanya: Antibiotik hanya bekerja untuk infeksi bakteri, bukan virus. Penggunaan tanpa indikasi justru bisa menyebabkan resistensi antibiotik.4. “Kalau kena flu, sebaiknya jangan olahraga sama sekali.”Faktanya: Jika hanya flu ringan tanpa demam, olahraga ringan seperti jalan santai boleh dilakukan dan bisa membantu sirkulasi. Tapi jika demam tinggi atau badan sangat lemas, istirahat adalah pilihan terbaik.5. “Vitamin C dosis tinggi pasti menyembuhkan flu.”Faktanya: Vitamin C membantu daya tahan tubuh, tetapi tidak secara instan menyembuhkan flu. Konsumsi rutin dalam jumlah cukup jauh lebih bermanfaat daripada dosis tinggi sesaat.Menjaga Daya Tahan: Investasi Sehari-hariFlu tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi kita bisa membuat tubuh lebih siap. Mulailah dari hal sederhana: tidur cukup, makan sehat, olahraga teratur, hindari stres, dan jangan ragu vaksinasi.Sistem imun bukanlah tombol “on/off” yang bisa dinyalakan saat sakit, melainkan hasil dari gaya hidup yang dirawat setiap hari.
74 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025C A T A T A N D A R I AMERIKAFungsi perwakilan membuat lembaga legislatif menjadi lembaga politik dengan legitimasi yang paling kuat dibandingkan lembagalembaga politik lainnya, karena ia adalah pengejewantahan dari kuasa rakyat. Sayangnya, rakyat kerap merasa kecewa karena para legislator terpilih kerap mengutamakan kepentingan elite ketimbang konstituennya. Jika kita menilik evolusi politik di Inggris, parlemen memiliki kekuasaan yang besar sehingga dapat mengontrol monarki karena rakyat Inggris memberikan mandat kepada parlemen untuk membatasi kekuasaan raja. Sejalan dengan itu, trauma politik atas kesewenangwenangan pemerintahan absolut di Eropa mendorong para founding fathers Amerika Serikat untuk trauma politik atas kesewenangwenangan pemerintahan absolut di Eropa mendorong para founding fathers Amerika Serikat untuk memberikan kewenangan yang begitu besar kepada lembaga legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan.Konstitusi kita secara tegas mengamanahkan beberapa kewenangan yang menjadi domain DPR, diantaranya pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penganggaran. Kendati demikian, ada fungsi paling hakiki yang tidak disebutkan dalam pasal 22 UUD 1945 namun sesungguhnya melekat dalam lembaga legislatif: fungsi perwakilan. Creative Destruction Atas Distorsi Fungsi RepresentasiOleh:AzriansyahPeneliti Senior di Populi Center. Research Fellow di Indonesian Institute for Foreign Affairs, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) memberikan kewenangan yang begitu besar kepada lembaga legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan dalam terminologi politik di Amerika terkenal istilah “the power of the purse”, untuk menggambarkan betapa berkuasanya lembaga legislatif dalam mengendalikan roda pemerintahan karena semua kebijakan pemerintah bisa macet jika Kongres selaku lembaga yang berkuasa dalam fungsi penganggaran, tidak memberikan persetujuan. Tak hanya itu, meskipun sistem pemerintahan di Amerika Serikat menganut model presidensial, pemilihan anggota kabinet harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif, dalam hal ini Senat Amerika Serikat. Mutlaknya persetujuan dari para senator ini dilandaskan pada logika perwakilan: Senat adalah perwakilan negara-negara bagian, sehingga sebagai sebuah negara federal, pimpinan departemen dan lembaga-lembaga pemerintahan (independent agencies) harus
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 75CATATAN DARIAMERIKAMekanisme kedua adalah mekanisme nonelektoral yang dikukuhkan dalam bentuk recall yang juga dikenal sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW). Jika mekanisme elektoral berlaku di masa pemilu, mekanisme PAW diterapkan ketika pemilu usai dan wakil rakyat terpilih secara resmi dilantik untuk menjalankan tugasnya di DPR. Seorang wakil rakyat digantikan oleh calon lain yang berasal dari daftar calon tetap dari pemilu sebelumnya. Memang ada berbagai faktor yang memicu PAW seperti berhalangan tetap, melakukan tindak pidana, dan Peran lembaga legislatif sebagai sebuah lembaga yang mewakili kepentingan rakyat mengalami distorsi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya benturan akuntabilitas seorang legislator dengan konstituen dan partai politik yang mengusungnyaTH. 2025 EDISI 249 PA R L E M E N TA R I A 75Lantas, jika publik tidak puas terhadap kinerja para wakilnya di legislatif sebagaimana tercermin dalam rendahnya tingkat kepuasan publik kepada DPR (Populi Center, 2024) , apa yang perlu dibenahi? Jawaban yang paling jelas adalah perlunya penguatan akuntabilitas antara konstituen dengan para wakil rakyat atau dengan partai politik selaku pengusung legislator. Ada dua cara yang dapat ditempuh. Pertama adalah dengan pelembagaan partai politik. Partai politik harus memiliki visi politik yang jelas sehingga tercermin dalam pola rekrutmen calon legislatif dan kaderisasi yang meritokratik. Muaranya adalah caleg yang loyal kepada partai tetapi memiliki kompetensi kapasitas mumpuni dalam menjalankan fungsifungsi DPR. Mekanisme kedua adalah dengan membuka opsi bagi adanya caleg independen yang dapat mencalonkan diri tanpa harus diusung oleh partai politik. Adanya caleg independen akan memperkuat ikatan akuntabilitas dengan konstituen karena sang caleg tidak lagi harus tunduk kepada kehendak partai politik karena mereka dapat mencalonkan dirinya tanpa memerlukan persetujuan partai politik. Solusi yang kedua ini tentulah dapat dinilai kontroversial karena adanya prasangka bahwa keberadaannya dapat menggerus dominasi partai politik. Tetapi di sisi lain bukankah demokrasi dalam perspektif Schumpeterian mensyaratkan adanya kompetisi (Schumpeter, 1942), sehingga partai jadi ikut berbenah untuk menjadi organisasi politik yang terlembaga? Di buku yang sama Schumpeter berteori bahwa inovasi di bidang ekonomi melahirkan “creative destruction”, demikian juga di dunia politik. Inovasi politik janganlah dilihat sebagai ancaman untuk menghancurkan lembaga politik yang lama, tetapi justru menjadi insentif bagi kekuatan lama untuk melakukan inovasi guna memperbaiki diri. disetujui oleh negara-negara bagian. Demikianlah, praktek demokrasi di negara-negara yang sudah berusia beberapa abad menunjukkan bahwa keterwakilan rakyat dalam pemerintahan adalah esensi dari demokrasi, dan lembaga legislatif menjadi satu-satunya lembaga politik yang memiliki mandat sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Dalam konteks Indonesia, peran lembaga legislatif sebagai sebuah lembaga yang mewakili kepentingan rakyat mengalami distorsi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya benturan akuntabilitas seorang legislator dengan konstituen dan partai politik yang mengusungnya. Seorang wakil rakyat di Indonesia memang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan suara populer di TPS. Namun, ketika mereka sudah menjalankan tugasnya di lembaga legislatif, ikatan akuntabilitas antara legislator dan konstituen menjadi longgar seiring dengan menguatnya kontrol dari partai politik terhadap para wakil rakyat. Partai politik memiliki kewenangan yang besar untuk mengontrol laku politik para wakil rakyat melalui beberapa mekanisme. Mekanisme pertama adalah mekanisme elektoral, partai politik berwenang penuh dalam proses pencalonan wakil rakyat dalam pemilu. Mustahil bagi individu utuk dapat mengikuti pemilu tanpa persetujuan partai politik. Kalaupun sang calon sangat powerful sehingga disetujui untuk menjadi caleg, partai masih memiliki kuasa untuk menekan sang caleg dengan memindahkannya ke daerah pemilihan yang kompetitif atau sang caleg tidak memiliki dukungan yang kuat. Ketiadaan mekanisme calon independen untuk dapat maju sebagai anggota legislatif semakin mengukuhkan peran partai politik dalam mengontrol laku politik para wakil rakyat sekaligus melonggarkan ikatan akuntabilitas antara legislator dengan konstituennya. lain sebagainya, tetapi terkadang dinamika politik internal partai dapat bermuara pada dicopotnya seorang legislator melalui mekanisme PAW ini. Faktor yang terakhir inilah yang menjadi disinsentif bagi seorang wakil rakyat untuk lebih memperkuat akuntabilitas dengan partai pengusungnya ketimbang dengan konstituennya.
76 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025LENSA PARLENarasi: Naefuroji Foto: Dep, Yoga, Husen
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 77Dalam hening tengah malam 9 November 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Ziarah Nasional dan renungan suci di Taman Makan Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata. Di hadapan para pahlawan bangsa, doa dan penghormatan kembali dipanjatkan untuk mereka yang telah mengorbankan segalanya bagi Indonesia.Esok paginya, di Istana Negara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut menghadiri penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada sepuluh tokoh yang berjasa bagi negeri. Sebuah penegasan bahwa nilai kepahlawanan terus hidup dari generasi ke generasi.Dari Solo, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI juga melaksanakan ziarah ke makam Presiden ke-2 RI, Soeharto, di Astana Giribangun pada 7 November 2025 sebagai bentuk penghormatan menjelang Hari Pahlawan.Semangat itu turut menyala pada wajah polos anakanak TK Abihayat Islamic School, Rajeg, Kabupaten Tangerang. Dengan kostum pahlawan dan langkah kecil penuh antusiasme, mereka mengikuti pawai Hari Pahlawan—seolah menunjukkan bahwa keberanian dan cinta tanah air sudah mulai tertanam sejak dini.LENSA PARLETH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 77
78 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025LENSA PARLE78 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI berziarah ke makam mantan Presiden Soeharto di Astana Giribangun, Solo, Jawa Tengah. Momen tersebut bertepatan juga dengan jelang peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025. FOTO: DEP Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025, anak-anak TK Abihayat Islamic School, Rajeg, Kabupaten Tangerang antusias mengikuti pawai dengan memakai kostum dan berdandan layaknya pahlawan nasional. FOTO: HUSEN
TH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 79LENSA PARLETH. 2025 EDISI 251 PA R L E M E N TA R I A 79Upacara Hari Pahlawan 10 November 2025 di lingkungan pegawai Sekretariat Jenderal DPR/MPR/DPD RI. FOTO: MUNCHENWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hadir dalam penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sepuluh tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025) pagi. FOTO: YOGA
80 PARLEMENTARIA EDISI 251 TH. 2025