2017 - MAJALAH 148

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 1

2 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017PENGAWAS UMUMPimpinan DPR RIPENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAHAchmad Djuned, S.H., M.Hum(Sekjen DPR RI)WAKIL KETUA PENGARAHDra. Damayanti, M.Si(Deputi Pesidangan)PIMPINAN PELAKSANADrs. Djaka Dwi Winarko, M.Si(Karo Pemberitaan Parlemen)PIMPINAN REDAKSIDrs. Mohammad Djazuli, M.Si(Kabag Media Cetak)WAKIL PIMPINAN REDAKSISugeng Irianto, S.Sos., M.A.(Kasubag Media Cetak)Ahyar Tibi, S.H(Kasubag Media Analisis)Nita Juwita, S.Sos(Kasubag MedSos dan Website)REDAKTURMastur Prantono, Suciati,S.SosSEKRETARIS REDAKSIHasri MentariANGGOTA REDAKSIMuhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setowati, Ria Nur MegaREDAKTUR FOTOEka Hindra, Iwan ArmaniasFOTOGRAFERRizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu FadilahADMINISTRASI FOTOBagus MudjiharjantoALAMAT REDAKSI/TATA USAHABagian Media Cetak & Media Sosial DPR RIGedung Nusantara II lt. 3Jl. Jend. Gatot Soebroto - Senayan, JakartaTelp. (021) 5715348, 5715350Fax. (021) 5715341email : [email protected]/beritaPIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)STAF PRODUKSI Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman, Abdul Kahfi S. KomDISTRIBUSI DAN SIRKULASIPesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)ADMINISTRASISjaefudin, S.SosKOORDINATORMujiono STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASIArif, Lamin, Remon,Yuliana Puspita,Ifan, Siti Rondiyah, Oji SaputraTelp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : [email protected] BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITANPengantar RedaksiSejak 1965 Pemerintah sudah mencanangkan program reforma agraria, kemudian saat Habibie menjadi presiden dan di awal reformasi, namun gagal, karena persoalan politik. Cita-cita lama ini dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo guna memberikan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wilayah, serta sumber daya alam bagi seluruh rakyat Indonesia.Kalangan DPR mengapresiasi langkah pemerintah ini, hanya saja yang masih jadi persoalan adalah data bidang tanah yang belum akurat. Presiden Jokowi sendiri sudah memasang target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar tahun ini 5 juta bidang tanah tersertifikasi. Tahun 2018 ditargetkan 7 juta, tahun 2019 ditargetkan 9 juta, dan tahun 2025 diupayakan semua bidang tanah dari Sabang sampai Merauke tersertifikasi.Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan, dibutuhkan akurasi data atas tanah objek reforma agraria (TORA) dari Sabang sampai Merauke. Keberhasilan reforma agraria dimulai dari data yang valid dan akurat. Pimpinan Dewan ini mengaku ikut rapat konsultasi dengan presiden yang menyoal rencana program tersebut.Politisi Partai Demokrat itu menilai, program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah sangat bagus dan perlu didukung. Banyak bidang tanah yang kelak akan didistribusikan maupun diredistribusikan kepada para penerima yang berhak sesuai kriterianya. Mereka yang mendapat prioritas adalah kelompok tani, masyarakat miskin, pondok pesantren, dan organisasi masyarakat non profit.“Kali ini, saya sangat optimis. Pada era Pak Jokowilah reforma agraria dikonkretisasi dalam segala bentuk dan pengertiannya,” tandas Arteria Dahlan. Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, reforma agraria atau land reform merupakan proses pembaruan yang berkesinambunganSedangkan pakar agraria dari IPB, Bogor, Gunawan Wiradi mengatakan, syarat reforma agraria yang genuin itu butuh momentum. Jika suatu momentum terlewatkan, maka dibutuhkan minimal satu genarasi untuk mencapai momentum yang serupa. Nah, ketika Bung Karno jatuh pada 1965, tahun itu sebetulnya akan dimulai reforma agraria yang sejati. UU Pokok Agraria (UUPA) sudah ada sejak tahun 1960. Tapi, reforma agraria yang genuin dicanangkannya tahun 1965,” ungkap WiradiUntuk melakukan reforma agraria, tambah dia, butuh waktu dan dukungan politik. Organisasinya harus dibentuk dulu berupa badan otorita reforma agraria yang bersifat ad hoc. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dan yang tidak kalah pentingnya, militer juga harus mendukung. Tanpa dukungan militer, reforma ini bisa berdarah-darah. Kita semua berharap, reforma agraria akan mampu mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia, khususnya kawasan pedesaan.n

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 3Daftar Isi46810121416182123262832365456587070747678797260AspirasiPrologLaporan UtamaSumbang SaranPengawasanAnggaranLegislasiFoto BeritaProfilKunkerSorotanLiputan KhususSelebritiPernikPernikKiat SehatWisataHobbyPojok ParleParlemen DuniaDapilMewujudkan Kembali Reforma AgrariaAgus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI Data Reforma Agraria Harus AkuratOptimis Reforma Agraria TerwujudRedistribusi Aset Harus Tepat SasaranRedistribusi Aset Jangan Ganggu Kelestarian HutanReforma Agraria Kehilangan MomentumReforma Agraria Jalan Kemakmuran BangsaMinimnya Sarpras Menjadi Kendala Pelaksanaan UNBKAngka Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Cukup ModeratKehadiran UU Perkelapasawitan Sangat Penting dan MendesakDossy Iskandar PrasetyoStudi Hukum Menjadi Naluri KeluargaPro - Kontra MoU Polri, Kejagung dan KPKFadli : Penyebab Terjadinya Ketimpangan adalah KorupsiSisca Dewi : Dulu Artis ‘Pilkada’ kini PolitisiMelirik Pertanian WonogiriMelirik Pertanian WonogitiHobi Selfie Berujung TragisPesona Curug ParigiFadli, Sebagai Kurator Seni dan BudayaAda Dana Desa Yang Digandakan di Dimas KanjengPemilu Kanada 2015Mewujudkan Kembali Melirik pertanianSEBAGAi kuratorseni dan budayaWONOGIRIFADLIReformaAgrariaStudi Hukum Menjadi Naluri KeluargaDossy Iskandar PrasetyoSatu keluarga berlatar belakang pendidikan studi hukum, nampaknya memang sudah menjadi naluri keluarga, dari kepala keluarga Dossy Iskandar Prasetyo sampai sekarang jenjang terahir pendidikan yang ditempuhnya sebagai Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya, Malang. Istri berprofesi sebagai notaris, dengan pendidikan terahir S II Hukum. Tiga orang anak pun semuanya berlatar belakang pendidikan hukum.

4 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Kami kuasa hukum PT. Hari Indo Agung Perkasa (d/h. PT. Jatayu Gelang Sejahtera), menyampaikan pengaduan terkait pembekuan dan pencabutan Surat Ijin Usaha Angkutan Udara a.n. PT. Hari Indo Agung Perkasa, yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI.PT Hari Indo Agung Perkasa (D/h PT. Jatayu Gelang Sejahtera) adalah perusahan yang meng-operasikan (operator) penerbangan Jatayu Airlines untuk rute Domestik dan Intyernasional.Bahwa selama beroperasi sejak tahun 2001 s.d. 2006 Jatayu Airlines merupakan satu-satunya penerbangan swasta nasional yang tidak pernah mengalami kecelakan, namun karena kenaikan harga bahan bakar yang cukup signifikan pada tahun 2006, akhirnya menghentikan seluruh operasional penerbangannya dan pada tahun 2015 berganti nama menjadi PT. Hari Indo Agung Perkasa dengan ijin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal No. SIUAU/NB-030, tanggal 15 Juni 2015.Bahwa ketika PT Hari Indo Agung Perkasa sedang mengupayakan segala sesuatu yang berkaitan dengan persyaratan untuk memperoleh sertifikat/ijin untuk mengoperasikan pesawat atau AOC (Air Operation Certificate), Dirjen Perhubungan Udara membekukan ijin Angkutan Udara PT. Hari Indo Agung Perkasa untuk Surat ini adalah Permohonan keadilan atas pencurian buah kelapa sawit sesuai dengan laporan Nomor LP/160/XII/2015/SU/ Tapteng/Tps Barteng tanggal 26 Desember 2015, atas nama pelapor Ahmad Rifai Sireggar dikebun milik Ali Rasyid (adik kandung saya) beserta Istrinya Siti Bulan Suri Delima Harahap. Bahwa atas dasar pengaduan dan laporan tersebut, adik saya menjadi tahanan pihak Kejaksaan di Rutan Sibuhuan Sejak tanggal 26 April 2016, kemudian menjadi tahanan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan di Sibuhuan dalam perkara pidana Nomor 251/jangka waktu 1 (satu) bulan melaui surat No. AU.009/15/16/DRJU DAU-2015, tanggal 7 Agustus 2015, dengan alasan belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) butir b Undang-Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 97 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara. Menurut pengadu, tindakan pembekuan surat Ijin Usaha Angkutan Udara Niaga bukan dalam konteks pembinaan Pemerintah cq. Kementerian Perhubungan terhadap Perusahaan Swasta Nasional dibidang Penerbangan. Demikian pula tindakan Dirjen Perhubungan Udara membekukan Surat Ijin Usaha Angkutan Udara Niaga yang dikuti peringatan “Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan belum memenuhi ketentuan persyaratan kepemilikan dan penguasaan pesaawat udara, maka ijin usaha angkutan udara niaga tersebut dinyatakan tidak berlaku.Kami memohon Komisi V DPR RI, melakukan pengawasan atas permasalahan dimaksud dan mengundang para pihak yang terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.nJunirwan KurniaMedan, Sumatera UtaraSaya adalah wakil masyarakat Kota Probolinggo, menyampaikan kasus dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2009 dengan melibatkan 9 (sembilan ) orang tersangka, yaitu H.M. Buchori, SH, Msi. mantan Walikota Probolinggo dkk.H.M. Buchori, SH, Msi. Diduga menerima Fee 5% dari para Kepala Sekolah di Kota Probolinggo yang mendapat bantuan DAK Pendidikan Tahun 2009, namun hingga saat ini mantan Walikota Probolinggo tersebut belum ditahan, padahal Kejaksaan Agung sudah menetapkan Sdr. H.M. Buchori, SH, Msi sebagai tersangka sejak 23 September 2015.Masyarakat Probolinggo memohon agar Kejaksaan Agung segera mengambil tindakan konkret, menahan Mantan Walikota Probolinggo, Sdr. H.M. Buchori, SH, Msi.Khususnya kepada Komisi III DPR RI agar melakukan pengawasan atas permasalahan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.nBuchori MuslimProbolinggo, Jawa TimurPenanganan Tersangka Dugaan KorupsiMohon Perlindungan atas Pembekuan/Pencabutan Surat Ijin Usaha Angkutan Udara Niaga Pid.B.2016/PN.Psp, sedangkan istrinya Siti Bulan Suri Delima Harahap menjadi tahanan rumah di Desa Tanjung Morang.Selama proses penyidikan tersebut, adik saya dan istrinya tidak didampingi oleh penasehat hukum, bahkan pihak penyidik tidak memberitahukan akan hak mereka untuk didampingi penasehat hukum (pasal 114 KUHAP) atau dalam perkara tersebut wajib didampingi oleh penasehat hukum. Pada sidang pertama, tanggal 5 Mei 2016 sesaat sebelum sidang, adik saya baru diberikan surat dakwaan dan pada sidang tersebut Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaan karena banyak terdapat kesalahan.Pada sidang ke-3 tanggal; 19 Mei 2016, toke penanmpungan buah kelapa sawit mengaku bahwa Muhammad Rudi Siregar menjual buah kelapa sawit sebanyak 45 tandan, seberat 423 Kg, berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebanyak 35 tandan seberat 423 Kg.Berkaitan dengan adanya kejanggalankejanggalan, yang dilakukan seolah-olah adik saya dan istrinya dipaksakan harus bersalah, dan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan, saya meminta agar para penyidik secara serius memberikan perhatian atas kasus tersebut. Pengadu memohon Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.nMuhammad Syafril SiregarLabuhan Batu, Sumatera Utara ASPIRASIPermohonan Keadilan atas Pencurian Buah Kelapa Sawit4 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 5Kami adalah kuasa hukum dari Forum Petani Dayun Maju Bersama (FPDMB) Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Propinsi Riau, memohon agar wilayah Desa Dayun, Kec. Dayun, Kab. Siak seluas + 3.852 hektar dikeluarkan dari areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) PT. Riau Andalan Pulp And Paper.Berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 673/Menhut-II/2014 dan SK Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014, Desa Duyun yang dahulunya berstatus bukan kawasan hutan diubah menjadi kawasan Hutan sedangkan berdasarkan fakta dilapangan, lahan Desa Dayun bukan merupakan kawasan tetapi tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) dari BPN. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 telah diadakan kesepakatan antara kuasa Hukum masyarakat dengan PT. RAPP, tetapi PT. RAPP tetap melanggar kesepakatan yang telah dibuat dengan melakukan pengrusakan kebun sawit milik Klien kami. Demikian pula pihak Polres Siak juga telah memfasilitasi mediasi dan kesepakatan agar kedua pihak tidak saling menganggu satu sama lain, namun tetap tidak diindahkan.Kami memohon agar DPR RI Komisi IV memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat kebijakan terkait status tanah klien pengadu dan mengeluarkan dari areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI). nS. Usdek PanjaitanPalembang, Sulawesi SelatanSaya adalah pengurus Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kab. Rokan Hulu Prop. Riau menyampaikan bahwa tanah milik anggota Serikat Petani Kelapa sawit Kabupaten Rokan Hulu Prop. Riau telah diserobot, oleh PT. Mazuma Agro Indonesia sejak Mei 1998, sampai saat ini dengan cara membakar rumahrumah warga, merusak tanaman dan menganiaya dengan alasan tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Korang (Kec. Huta Raja Tinggi, Kab. Padang Lawas, Suamtera Utara) oleh PT. Mazuma Agro Indonesia sejak Mei 1998.Saya sudah melaporkan kepada pemerintah maupun penegak hukum namun hasilnya nihil, sehingga pada tahun 2009 diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Panguraian dengan No. Perkara 03/Pdt.G/2009/PN.Psp yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa para penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa tersebut seluas 500 Ha.Dari Putusan tersebut, pihak Teradu ( PT. Mazuma Agro Indonesia) mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Riau dengan perkara No. 177/Pdt/2010/PT.Riau dengan amar menolak permohonan banding untuk sebagian karena Saya adalah anak dari Ibu Surjana tersangka dalam kasus pelanggaran UU ITE menyampaikan permohonan perlindungan hukum terkait pengiriman SMS melalui Handphone kepada Sdri. Agnesia Heritna yang berujung pada penahanan.Bahwa akibat dari SMS tersebut orang tua sayadilaporkan oleh Sdr. Agnestia Heritna dan ditahan di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara sejak tgl. 24 Februari 2016 dan saat ini sedang berproses di Pengadilan Negeri Medan dengan No. Register Perkara : PDM-882/Euh.2.Mdn/05/2016 dengan dakwaan melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan ancaman hukuman 6 tahun penjara.Bahwa akibat dari penahanan tersebut orang tua Pengadu mengalami sakit dan dirawat selama 2 bulan di Rumah Sakit Bina Kasih Medan serta pengadu mengalami kesulitan keuangan. Bahwa menurut pengadu UU ITE seharusnya melindungi warga negara namun malah Sengketa tata batas Provinsi Riau dengan Provinsi SumutPermohonan Perlindungan Hukum Dipidanakan karena SMSPermohonan Ubah Status Areal DesaDirut PT. Mazuma Agro Indonesia sudah diganti dari, semula Maslin Batubara menjadi Ivan Iskandar.Pada tanggal 25 Pebruari 2013 Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kab. Rokan Hulu mengajukan gugatan clas action ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Amar Putusan bahwa tanah berperkara seluas 501 Ha adalah milik Anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sesuai surat keterangan tanahnya masingmasing.Dalam persidangan tersebut, juga terbukti bahwa PT. Mazuma Agro Indonesia tidak memiliki izin pelepasan kawasan Hutan dari Menteri kehutanan dan tidak memiliki HGU dari Menteri Agraria/BPN. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pengadu memohon agar Komisi III DPR RI membantu penyelesaian sengketa batas tanah tersebut dan menindak PT . Mazuma Agro Indonesia yang tidak memiliki ijin dalam pelaksanaan kegiatannya.nM. Nasir Sihotang Rokan Hulu, Riaudigunakan oleh oknum kekuasaan Negara untuk menjerat rakyat kecil hanya karena SMS yang seharusnya bersifat pribadi dan tidak ada kata-kata kasar.Saya memohon agar Komisi III DPR RI mengawal jalannya proses persidangan tersebut, dan memulihkan nama baik terdakwa apabila terbukti tidak bersalah. nStefanie Jakarta Pusat, DKI JakartaEdisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 5

6 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Mewujudkan Kembali ReformaAgrariaDPR menyambut baik agenda penting ini. Apresiasi dan optimisme terlontar. Hanya saja yang masih jadi persoalan adalah data bidang tanah yang belum akurat. Presiden Jokowi sendiri sudah memasang target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar tahun ini 5 juta bidang tanah tersertifikasi. Tahun 2018 ditargetkan 7 juta, tahun 2019 ditargetkan 9 juta, dan tahun 2025 diupayakan semua bidang tanah dari Sabang sampai Merauke tersertifikasi.“Kali ini, saya sangat optimis. Pada era Pak Jokowilah reforma agraria dikonkretisasi dalam segala bentuk dan pengertiannya,” tandas Arteria Dahlan. Anggota Komisi II DPR ini, menjelaskan, reforma agraria atau land reform merupakan proses pembaruan yang berkesinambungan. Sejak Orde Reforma agraria bukan barang baru. Sejak 1965 sudah dicanangkan untuk memulai reforma agraria. Pada era reformasi, tahun 2001, saat Habibie menjadi presiden juga sempat dicanangkan melakukan reforma agraria. Sayang, keduanya gagal, karena persoalan politik. Kini, Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan cita-cita lama ini untuk mensejahterakan rakyat.PROLOG6 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 7Lama hingga era reformasi, reforma agraria selalu gagal. Padahal, sudah sempat terbentuk tim peneliti dan pelaksananya. Memang dibutuhkan akurasi data atas tanah objek reforma agraria (TORA) dari Sabang sampai Merauke. Ini penting. Keberhasilan reforma agraria dimulai dari data yang valid dan akurat. Demikian Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyerukan. Sebelum program ini bergulir, Agus mengaku, pernah ikut rapat konsultasi dengan presiden yang menyoal rencana program tersebut.Politisi Partai Demokrat itu menilai, program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah sangat bagus dan perlu didukung. Banyak bidang tanah yang kelak akan didistribusikan maupun diredistribusikan kepada para penerima yang berhak sesuai kriterianya. Mereka yang mendapat prioritas adalah kelompok tani, masyarakat miskin, pondok pesantren, dan organisasi masyarakat non propofit.“Program ini sangat bagus. Saya sempat dipanggil untuk rapat konsultasi antara Presiden dan Pimpinan DPR soal reforma gararia. Intinya, akan memberi sertifikat tanah bagi rakyat Indonesia yang miskin dengan mengambil tanah negara. Setelah kami keluar dari sana, saya sampaikan, ini sangat bagus dan sedapat mungkin harus didukung. Namun, saya lihat datanya masih kurang akurat,” ucap Agus.Hal senada disampaikan pula Anggota Komisi II Sutriyono. K a t a n y a , program ini harus jelas dan tepat sasaran, baik tanah yang akan didistribusikan maupun penerimanya. Aset tanah yang akan dibagikan harus pula memberi manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, redistribusi aset ini jangan dijadikan obral tanah atau bagi-bagi gratis kepada masyarakat. Sutriyono mengusulkan, program ini diikuti oleh tenaga pendamping, agar petanggungjawaban distribusi aset bisa sesuai dengan tujuan awalnya. Melalui tenaga pendamping, masyarakat bisa diarahkan agar asetnya memberi nilai manfaat yang maksimal. Pemerintah perlu membuat regulasinya, karena tujuan awalnya adalah mengikis ketimpangan sosial. Korporasi juga perlu diawasi agar tak ada yang bermain di balik program ini.Pandangan berbeda disampaikan pakar agraria dari IPB, Bogor, Gunawan Wiradi. Menurutnya, reforma agraria membutuhkan momentum. Sebelum momentum lahir, harus didahului penelitian bertahun-tahun untuk meregistrasi tanah yang menjadi objek reforma agraria. Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, tidak bisa dikategorikan sebagai reforma agraria. Itu tidak lebih dari kebijakan agraria saja.“Syarat reforma agraria yang genuin itu butuh momentum. Jika suatu momentum terlewatkan, maka dibutuhkan minimal satu genarasi untuk mencapai momentum yang serupa. Nah, ketika Bung Karno jatuh pada 1965, tahun itu sebetulnya akan dimulai reforma agraria yang sejati. UU Pokok Agraria (UUPA) sudah ada sejak tahun 1960. Tapi, reforma agraria yang genuin dicanangkannya tahun 1965,” ungkap Wiradi. Studi mendalam memang harus dilakukan lebih dulu.Reforma agraria bukan bagi-bagi sertifikat. Dan bicara agraria bukan sekadar tanah, melainkan ruang angkasa yang ada di atasnya dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. “Dalam reforma agraria yang sejati, sertifikasi itu belakangan. Nomor satu justru registrasi dulu untuk melihat struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanahnya timpang atau tidak. Sekarang malah sertifikasi dinomorsatukan,” tegas peraih Dr. Honoris Causa dari IPB untuk bidang sosiologi pedesaan.Untuk melakukan reforma agraria, sambung Wiradi lagi, butuh waktu dan dukungan politik. Organisasinya harus dibentuk dulu berupa badan otorita reforma agraria yang bersifat ad hoc. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dan yang tidak kalah pentingnya, militer juga harus mendukung. Tanpa dukungan militer, reforma ini bisa berdarahdarah. Bila reforma agraria sudah selesai dijalankan, kantor BPN tinggal mengelola saja. n(tim laput)Program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah sangat bagus dan perlu didukung. Banyak bidang tanah yang kelak akan didistribusikan maupun diredistribusikan kepada para penerima yang berhak sesuai kriterianya. Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 7

8 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017LAPORAN UTAMAHanya saja, Agus menyerukan agar pemerintah menyempurnakan data bidang tanah yang masuk objek reforma agraria. Tanpa data yang akurat, program ini tak mungkin berhasil. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah memasang target tahun ini 5 juta bidang tanah tersertifikasi. Semua target sekali lagi harus didasarkan pada data akurat. Berikut petikan wawancara lengkapnya.Pemerintah mencanangkan tahun ini target reforma agraria 5 juta bidang tanah tersertifikasi. Tahun depan 7 juta bidang tanah dan 2025 diharapkan semua bidang tanah selesai tersertifikasi. Anda optimis ini akan terwujud?Program ini sangat bagus. Saya sempat dipanggil untuk rapat konsultasi antara Presiden dan Pimpinan DPR soal reforma gararia. Intinya, akan memberi sertifikat tanah bagi rakyat Indonesia yang miskin dengan mengambil tanah negara. Setelah kami keluar dari sana, saya sampaikan, ini sangat bagus dan sedapat mungkin harus didukung. Namun, saya lihat datanya masih kurang akurat.Kalau data belum akurat, saya meragukan keberhasilannya. Terbukti, Pak Jokowi kurang berkenan dengan hasil progres sertifikasi tanah yang ada sekarang. Masalah tanah sangat pelik. Nah, sekarang barang yang mau dibagi juga harus nyata. Jangan sampai tanahnya masih dikuasai orang lain. Sekali lagi, ini program bagus, tapi perlu didukung data yang tepat, sehingga pemerintah mudah melaksanakannya.Apakah reforma agraria kali ini bisa menurunkan konflik agraria?Memang banyak konflik agraria yang terjadi antara pengusaha dan rakyat, pemerintah dan rakyat, atau rakyat dan rakyat. Ini harus diselesaikan lewat koridor hukum. Untuk itu, dibutuhkan kevalidan dan kesempurnaan data. Data agraria harus disempurnakan untuk meminimalisir konflik. Banyak tanah HGU dan HGB yang tidak diperpanjang lagi oleh korporasi. Lahanlahan ini akan diredistribusi untuk rakyat miskin. Komentar Anda?Agus Hermanto Wakil Ketua DPR RI Bidang korinbang Data Reforma Agraria Harus AkuratPertengahan Mei lalu, Parlementaria bertandang ke ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto. Ramah menyapa, saat politisi Partai Demokrat ini memulai sesi wawancara eksklusif dengan Parlementaria mengenai program agraria. Dia sangat mengapresiasi sekaligus memberi dukungan atas kesuksesan program ini.Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Agus HermantoFoto: Oji/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 9Ya, sesuai undang-undang saja. Kalau belum habis kontraknya, tidak mungkin digunakan. Kalau sudah habis, apakah bisa diperpanjang atau tidak. Banyak pula lahan industri yang tidak digunakan. Akhirnya, tanah nongkrong tidak produktif. Banyak wilayah pertambangan yang lahannya terbengkalai. Ini harus dirapikan. Izinizin usaha pertambangan juga perlu ditinjau kembali.Kepada siapa prioritas redistibusi aset harus diberikan?Kriterianya sudah ada. Yang jelas adalah rakyat miskin, kelompok yatim piatu, pondok pesantren, organisasi masyarakat non propofit, kelompok tani, dan sebagainya. Presiden Jokowi telah membagikan sertifikat tanah bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan negara, seperti NTT dan Kalimantan. Hanya aja, aset berupa sertifikat tanah ini dikahawatirkan dijual kembali atau digunakan untuk sesuatu yang tidak produktif. Bagaimana dengan kekhawatiran ini?Masalah tanah sangat pelik. Nah, sekarang barang yang mau dibagi juga harus nyata. Jangan sampai tanahnya masih dikuasai orang lain. Sekali lagi, ini program bagus, tapi perlu didukung data yang tepat, sehingga pemerintah mudah melaksanakannya.Kekhawatiran itu jadi perhatian kami. Banyak yang sudah mendapatkan sertifikat, tapi tidak dimanfaatkan. Pemerintah harus perkuat ekonomi rakyat di perbatasan. Sebetulnya, program ini sudah dimulai sejak Pak SBY. Saya pernah ke perbatasan di Bengkayang, Kalimantan Barat. Jauh benar bedanya antara kita dengan Malaysia.Masyarakat kita malah belanja di pasar wilayah Malaysia dengan menggunakan ringgit. Ini sesuatu yang memilukan. Menurut saya, pemerintah harus menyiapkan daerah penyangga ekonomi di perbatasan. Ekonomi harus diperkuat dan sekolah-sekolah harus lengkap. Tanah di perbatasan itu sebagai penjaga perbatasan kita. Kalau penjaganya hanya patok, kan, itu bisa berubah. Tapi, kalau yang menjaga itu masyarakat, tidak akan berubah.Kementerian Kehutanan menyediakan 4,1 juta hektare lahan hutan untuk program reforma agraria. Banyak kritik agar lahan hutan tidak diredistribusi, karena sebagai penyangga paru-paru dunia. Pandangan Anda?Redistribusi tidak harus merusak lingkungan. Bila masyarakat membuka areal pertanian di hutan, kan, tetap ada kawasan hijaunya. Kita tetap harus menjaga lingkungan. Pak Jokowi, kan, sudah tanda tangan COP 21 di Paris yang isinya menjaga lingkungan agar karbon tidak naik dua persen. Jadi, pembangunan pun harus tetap berwawasan lingkungan.n (mh,hs)dari berbagai sumber

10 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017LAPORAN UTAMABertandang ke kediamannya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Parlementaria bertemu dengan Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan untuk membincang reforma agraria yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Arteria langsung menyatakan optimismenya atas program ini. Sejak era Presiden Soekarno sebetulnya program serupa sudah pernah dicanangkan, tahun 1960, dengan nama Land Reform. Arteria menuturkan, di era reformasi juga sudah ada sikap politik negara atas tanah dengan keluarnya TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria untuk pengelolaan sumber daya alam. B e l a k a n g a n j u g a muncul program pemerintah yang disebut IP4T (inventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah). Semua ini untuk memperjelas status kepemilikan dan peruntukkan tanah. “Saya ingin sampaikan, reforma agraria atau land reform merupakan proses pembaruan yang berkesinambungan. Kalau Pak Jokowi marah, wajar karena ini bukan barang baru. Ini barang lama yang tak pernah selesai. Sejak zaman Bung Karno sampai sekarang masalahnya bagaimana menata kembali penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan sumber daya agraria. Sumber daya agraria tidak hanya tanah, tapi juga ruang di bawah dan di atas tanah. Ini belum ada yang berubah dan tidak dikerjakan sampai sekarang.”Anggota F-PDI Perjuangan DPR ini mengaku, pernah berkali-kali berbicara kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) bahwa reforma agraria tidak akan berhasil bila rakyat tak merasakan manfaatnya. Untuk itu, ia mendukung Presiden Jokowi yang memulai pembangunan dari pinggiran negeri di kawasan perbatasan. Presiden juga selalu membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat perbatasan, agar kepemilikan tanahnya kian jelas.Sertifikasi tanah ini selain bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk hal-hal produktif, juga mampu menghindari konflik agraria dengan korporasi yang kerap terjadi. Tahun ini, Presiden telah menetapkan target 5 juta bidang tanah tersertifikasi. Tahun 2018 target ditingkatkan menjadi 7 juta bidang tanah tersertifikasi. Dan pada 2025, semua bidang tanah di Indonesia tersertifikasi. Bahkan, lanjut politisi dari dapil Jatim VI ini, pemerintah akan meredistribusi 12,7 juta hektare lahan yang menjadi objek reforma agraria kepada para petani, masyarakat adat, dan masyarakat sekitar hutan, termasuk untuk pesantren, seperti disampaikan Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat beberapa waktu lalu. “Kali ini, saya sangat optimis. Pada era Pak Jokowilah reforma agraria dikonkretisasi dalam segala bentuk dan pengertiannya,” tandas Arteria. Kabar terakhir, dari target 5 juta bidang tanah tahun ini, baru tersertifikasi sebanyak 500-700 ribu bidang tanah. Ada banyak kendala teknis yang dihadapi dinas pertanahan dan para kepala desa di berbagai Optimis Reforma Agraria TerwujudSektor pertanahan coba digugah kembali oleh pemerintah lewat program reforma agraria. Setidaknya ada 108 juta bidang tanah dari Sabang sampai Merauke yang ingin diperjelas kepemilikannya. Sertifikasi tanah pun terus ditarget setiap tahun.Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan Foto: Jaka/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 11daerah dalam melaksanakan reforma agraria. Mengingat luasnya bidang tanah, Pemda sampai kekurangan tenaga juru ukur. Menanggapi hal ini, Arteria menjelaskan, Komisi II sudah mendesak Kementerian ATR, agar sekolah kedinasan juru ukur di Yogyakarta ditambah.Arteria berharap, lulusan juru ukur harus lebih banyak, tidak cuma 50 atau 100 lulusan. Kini, tiap kabupaten kota membutuhkan banyak juru ukur. Bila tidak ditambah, mungkin satu kabupaten baru rampung mengukur dan mendistribusikan sertifikatnya 100 tahun kemudian. Bila belum ada penambahan, maka juru ukur swasta bisa dikerahkan. Semua ini untuk mengejar target.“Kita punya 534 kabupaten kota dan 34 provinsi. Kalau lulusannya cuma 50 sampai 100 orang tidak cukup untuk ditempatkan di semua kabupaten kota. Selama ini, juru ukur di kabupaten kota cuma 2-3 orang. Padahal, bidang tanah yang mau diukur ratusan ribu. Saya beri contoh, di Kab. Tulungagung, sertifikasi tanah mungkin baru bisa rampung secara sempurna setelah 132 tahun, kalau juru ukurnya cuma 2-3 orang,” keluhnya.Tidak hanya mendesak penambahan juru ukur, Komisi II juga menyetujui anggaran pembelian alat canggih untuk mendata bidang tanah yang harganya sangat mahal. Alat canggih itu untuk mengatasi kendala teknis. “Itu sikap politik dari bidang anggaran Komisi II,” ucap Arteria. Ditambahkannya, masyarakat yang tanahnya masuk TORA harus mengetahui bahwa sertifikatnya memang gratis. Tapi, biaya patok, materai, dan honor juru ukur tetap bayar.Program sertifikasi tanah bagi masyarakat ini, popular juga disebut Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria). Menerbitkan 5 juta sertifikat tentu merepotkan semua pihak termasuk kepala desa. “Kedalanya pada saat pengurusan Prona, kadang kelapa desa tak minta uang. Rakyat yang ngasih suka rela saja. Kendalanya lagi, ada saber pungli. Kepala desa bisa dituduh mengambil pungutan liar. Ini jadi masalah lagi di lapangan. Komisi II sedang bahas regulasi menyangkut hal ini,” ungkap Arteria lebih lanjut. Tujuan regulasi itu untuk membuat para kepala desa nyaman bekerja untuk membantu pemerintah mengejar target. Identifikasi lahan pasti harus dilakukan. Tanah terlantar yang berstatus HGU dan HGB diidentifikasi, mana saja yang bisa diredistribusi. Tetapi, tanah HGU dan HGB tidak mudah dilepas oleh korporasi pemiliknya. Identifikasi lain adalah lahan hutan yang bisa redistribusi. Namun, bila lahan ini diredistribusi bisa menimbulkan kecaman dunia, karena menyusutkan areal hutan sebagai paru-paru dunia.“Selama ini kita banyak dapat donor sebagai negara yang punya hutan paruparu dunia. Kalau paru-paru dunianya diperkecil, tentu kita akan dikecam dunia, termasuk donornya akan dikurangi. Maka saya tanyakan betul, apakah 108 juta bidang ini sudah ada datanya. Tahun 2025 tinggal delapan tahun lagi,” imbuhnya.n (mh)Petani sedang bercocoktanam dilahanFoto: Dok.pri/iw

12 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017LAPORAN UTAMAParlementaria menemui Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono di ruang kerjanya beberapa waktu lalu untuk mengomentari program tersebut. Pemerintah perlu menyiapkan segalanya agar program ini tidak sia-sia. Ketimpangan ekonomi jadi faktor utama diluncurkannya program reforma agraria. Fakta ketimpangan menyebutkan, 1% penduduk Indonesia mengendalikan 49% sumber daya Indonesia. “Tantangan pemerataan ekonomi, itu yang jadi poin penting, kenapa sampai muncul redistribusi aset ini. Menurut data, saat ini 1% penduduk mengendalikan 49% sumber daya Indonesia. Indeks gini rasio Indonesia pada Maret 2016 itu 0,39. Kalau sudah mencapai 0,4 itu sudah lampu merah,” ujar Sutriyono. Di Indonesia, korporasi bisa menguasai 60% lahan kelapa sawit. Ini ketimpangan nyata. Apalagi, ungkap politisi PKS itu, ketimpangan juga diperlihatkan dari kepemilikan lahan pertanian. Ada petani yang memiliki satu petak tanah, ada yang setengah hektare, ada juga yang ribuan hektare. Ini harus dibenahi. “Oleh karenanya, Menteri Agraria punya target reforma agraria,” katanya.Harus Tepat SasaranProgram ini, seru Sutriyono, harus jelas dan tepat sasaran, baik tanah yang akan didistribusikan maupun penerimanya. Aset ini juga harus memberi manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak masyarakat yang sudah menempati lahan terlantar, tapi tak punya legalitas. Maka, distribusi aset ini sekaligus memberi legalitas bagi masyarakat berupa sertifikat kepemilikan tanah. Namun, dia mengingatkan, redistribusi aset ini jangan dijadikan obral tanah atau bagi-bagi gratis kepada masyarakat. Tentu ada pejelasan atas objek tanah dan kriteria masyarakat yang bisa menerimanya. Jika kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, besar kemungkinan program ini akan menimbulkan persoalan baru. Politisi dari dapil Jateng III ini, mendesak pemerintah tegas dalam menentukan kriteria masyarakat penerima redistribusi aset tersebut. Ini untuk menghindari konflik agraria. “Kalau konsen saya yang penting redistribusi aset tepat sasaran. Kemudian lahan yang didistribusikan jelas, bukan yang disengketakan. Siapa yang menerima dan apa kriterianya, mesti disepakati. Kita minta pemerintah siapkan data itu,” tegas Sutriyono.Masyarakat penerima aset juga diimbau tidak menyalahgunakan aset Redistribusi Aset Harus Tepat SasaranKetimpangan ekonomi antara si miskin dan si kaya coba dikikis pemerintah dengan redistribusi aset lewat program reforma agraria. Pertumbuhan ekonomi diharapkan bergerak signifikan dengan menghidupkan kembali lahan tidak produktif yang di Indonesia masih sangat luas.Anggota Komisi II DPR RI SutriyonoFoto: Jayadi/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 13Pertanggungjawaban distribusi aset bisa sesuai dengan tujuan awalnya. Melalui tenaga pendamping, masyarakat bisa diarahkan agar asetnya memberi nilai manfaat yang maksimal. Pemerintah perlu membuat regulasinya, karena tujuan awalnya adalah mengikis ketimpangan sosial. Korporasi juga perlu diawasi agar tak ada yang bermain di balik program ini.berharganya ini. Perlu ada laporan pertanggungjawaban dari masyarakat penerima aset. Bahkan, perlu juga disediakan tenaga pendamping, agar aset yang didistribusikan dapat bermanfaat dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.“Kita ingin pastikan, jangan sampai ada persoalan. Tanah yang dibagikan jelas dan penerimanya juga jelas. Untuk memastikan lahan yang dibagikan produktif, itu perlu diatur. Jangan sampai sudah dibagi aset, tibatiba dijual kembali. Ini tak sesuai tujuan awal,” imbuh Sutriyono. Butuh PendampinganSutriyono mengusulkan, program ini diikuti oleh tenaga pendamping, agar petanggungjawaban distribusi aset bisa sesuai dengan tujuan awalnya. Melalui tenaga pendamping, masyarakat bisa diarahkan agar asetnya memberi nilai manfaat yang maksimal. Pemerintah perlu membuat regulasinya, karena tujuan awalnya adalah mengikis ketimpangan sosial. Korporasi juga perlu diawasi agar tak ada yang bermain di balik program ini.Masyarakat harus siap mengelolanya dan tidak disewakan pada para pengusaha. Sejauh ini, sambung Sutriyono, program tersebut masih dalam proses perumusan di pemerintah. Perlu didukung oleh kelembagaan yang kuat, agar mendapatkan hasil maksimal. “Ya, saya setuju untuk tanah objek reforma agraria perlu dukungan kelembagaan. Bahkan, sempat dibahas perlunya gugus tugas reformasi agraria,” jelas Sutriyono.Sementara menyangkut areal 9,1 juta hektare lahan yang akan dijadikan objek reforma agraria, DPR akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah yang saat ini tengah menyusun skema program tersebut. Diharapkan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif mampu mencapai tujuannya, yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi melalui program redistribusi aset dan reforma agraria.n(hs)Dari berbagai sumber

14 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017LAPORAN UTAMASebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Parlementaria mewawancarai Anggota Komisi IV DPR Hermanto beberapa waktu lalu. Reforma agrarian merupakan program ini sangat bagus. Namun, tak boleh menganggu kelestarian hutan. Antara keinginan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian hutan harus sejalan seirama. Diutarakan politisi PKS ini, hutan memiliki derajatnya masing-masing. Ada hutan lindung, hutan konversi, serta hutan masyarakat. Pemerintah harus mampu memilah jenis hutan yang akan digunakan sebagai objek reforma agraria untuk diredistribusi agar tidak menimbulkan masalah baru di bidang lingkungan. Hutan lindung tidak bisa diupayakan untuk keperluan lain. Keberadaan hutan lindung dijaga keberadaannya sebagai paruparu dunia.“Ada hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, hutan kemasyarakatan, dan lain-lain. Seluruh derajat hutan ini ada aturannya masingmasing. Kalau hutan lindung tidak bisa diupayakan untuk keperluan lain, karena itu dijaga supaya hutan kita menjadi paru-paru dunia,” papar Hermanto.Ia menyoroti kondisi hutan di Tanah Air yang sebagian sudah dikelola masyarakat, namun belum ada legalitasnya. Melalui program redistribusi aset dan reforma agraria ini, akan mampu memberikan payung hukum bagi masyarakat.“Nah, faktaya perhutanan sosial ini adalah hutan yang sudah dikelola oleh masyarakat. Hanya belum ada legalitasnya. Secara hukum adat, hutan ini legal tapi secara hukum positif belum dianggap legal. Jadi, ini perhutanan sosial,” sambung Hermanto.Terkait dengan tanah objek reforma agraria (TORA), Hermanto mengusulkan, agar hak kelola diberikan secara kelompok, bukan diberikan melalui hak miliki. Jadi, ke depan hal ini bisa diperpanjang. Pada lahan hutan, sebenarnya masyarakat hanya diberikan hak kelola, bukan hak milik. “Dalam TORA, hutan yang sudah dikelola masyarakat diberi hak kelola saja, bukan hak miliki. Hak kelola ini bersifat kelompok. Jadi, yang ada dalam pandangan presiden soal distribusi aset bagi masyarakat terkait Redistribusi Aset Jangan Ganggu Kelestarian HutanReforma agraria dengan membuka areal hutan menuai pro dan kontra. Hutan harus tetap terjaga lestari sebagai paru-paru dunia. Anggota Komisi IV DPR RI, HermantoFoto: Jayadi/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 15dengan perhutanan sosial dan TORA. Yang dimaksud hutan lindung dan hutan konservasi tidak terganti. Nah, cakupan ini harus kita pertahankan,” jelas Hermanto.Legialstor dapil Sumatera Barat I ini, menegaskan bahwa jika program ini mengabaikan keberadaan hutan lindung, jutsru akan merusak ekosistem kehidupan manusia dan makhluk hidup di lingkungan sekitar hutan. “Jadi, dalam pandangan saya, inilah ruang lingkup yang dimaksud dalam redistribusi aset. Dan ini juga sudah dikelola oleh masyarakat, tapi belum dianggap legal,” sambung Hermanto.Melalui program ini, Hermanto mengusulkan agar tanah yang diredistribusi diberikan hak mengelola dalam waktu tertentu. Setelah itu, masyarakat dapat memperpanjang. Dia juga menjelaskan bahwa TORA memungkinkan peluang bisa disertifikasi, tetapi hal itu harus dilakukan secara hati-hati. “TORA memungkinkan peluang bisa disertifikasi. Tapi ini harus hati-hati, karena tidak semua hutan serta merta bisa disertifikasi. Ada sensitifitas kebutuhan terhadap hutan kita,” ujar Hermanto. Batas Hutan Harus JelasHermanto menegaskan, program ini harus diimbangi dengan validitas data yang akurat mengenai batasbatas hutan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka besar kemungkinan akan menimbulkan konflik antarmasyarakat.“Pemerintah harus jelas menetapkan batas hutannya. Banyak jenis batas hutan tidak dikelola dengan baik. Ini bisa menyulut konflik. Konflik bisa antar-masyarakat atau konflik antara masyarakat dengan pemerintah,” ujar Hermanto. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan inventarisasi dan memperkuat batas hutan. Jika proses ini dilakukan dengan baik, maka program redistribusi aset dapat berjalan dengan baik pula.Hermanto berharap, agar program ini tidak hanya slogan, tetapi mampu diimplemntasikan secara nyata di masyarakat. “Pemerintah harus menginventarisir, mendata, dan memotret patok-patok batas tanah. Dari situ, baru program redistribusi aset bisa berjalan dengan baik. Saya berharap, program ini tidak hanya slogan, tapi riil di masyarakat,” tegasnya.Hermanto menyakini bahwa program ini sangat ditunggu masyarakat, karena akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan memanfaatkan hutan, tanpa merusak kelestarian hutan. Sebagai anggota Komisi IV, Hermanto meyakini bahwa banyak titik hutan di Indonesia yang bisa diambil manfaatnya, tanpa harus merusak lingkungan, sehingga program ini patut untuk didukung.“Masyarakat butuh kepastian hukum dalam mengelola hutan yang selama ini mereka kerap ragu mengambil manfaat dari hutan. Mereka juga kekhawatiran dikejar oleh aparat,” tutup Hermanto. n(hs)Dari berbagai sumber“Ada hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, hutan kemasyarakatan, dan lain-lain. Seluruh derajat hutan ini ada aturannya masing-masing. Kalau hutan lindung tidak bisa diupayakan untuk keperluan lain, karena itu dijaga supaya hutan kita menjadi paru-paru dunia”

16 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017LAPORAN UTAMAInilah pandangan orisnil seorang pakar agraria Gunawan Wiradi. Parlementaria menemui penulis buku Reforma Agraria ini di Bogor awal Mei lalu. Dalam sejarah Republik, sebetulnya momentum reforma agraria pernah terjadi dua kali. Tapi, keduanya gagal. Pertama, pada 1965, ketika reforma agraria kali pertama dicanangkan setelah melalui penelitian selama 12 tahun. Saat akan dimulai, tragedi G30S pecah. Soekarno jatuh dari tampuk kekuasaannya. Reforma gagal dilaksanakan.Momentum kedua, saat Habibie jadi presiden. Ketika itu sudah dibentuk tim beranggotakan 80 orang yang diketuai Muladi. Tapi, Presiden Habibie juga jatuh. Kini, Presiden Jokowi ingin menggerakkan kembali reforma agraria. Tapi, tak didahului studi mendalam. Apa yang dilakukan Jokowi sekarang lebih tepat sebagai langkah kebijakan agraria, bukan sebuah konsep reforma agraria. Berikut petikan wawancaranya kepada reporter M. Husen dan fotografer Jayadi Maulana. Pemerintah ingin menjalankan reforma agraria. Apa yang Anda bisa komentari?Istilah reforma agraria sudah salah kaprah. Dalam bahasa Inggris disebut reform yang berarti penataan ulang struktur pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan petani tak bertanah. Jadi, mengubah struktur. Konsep Jokowi dalam Nawacita jabarannya rancu.Dalam pandangan saya, lebih tepat program ini disebut kebijakan agraria. Jangan pakai istilah reforma agraria. Ini bisa menyesatkan pemahaman generasi muda. Syarat reforma agraria yang genuin itu butuh momentum. Jika suatu momentum terlewatkan, maka dibutuhkan minimal satu genarasi untuk mencapai momentum yang serupa. Nah, ketika Bung Karno jatuh pada 1965, tahun itu sebetulnya akan dimulai reforma agraria yang sejati. UU Pokok Agraria (UUPA) sudah ada sejak tahun 1960. Tapi, reforma agraria yang genuin dicanangkannya tahun 1965. Setelah Bung Karno jatuh, saya pernah dipanggil para jenderal ke Dewan Pertahanan Nasional tahun 1980-an untuk ditanyai kelanjutan reforma agraria. Saya katakan, momentumnya sudah lewat. Ketika Bung Karno jatuh, mestinya Pemerintahan Orde Baru menjalankan program itu. Momentum yang mirip terjadi pada era Habibie. Ketika itu dibentuk Panitia Peninjauan Kembali Land Reform yang beranggotakan 80 orang. Panitia diketuai Prof. Dr. Muladi. Tapi 80 orang ini belum sempat rapat, Habibie juga jatuh. Momentum hilang lagi. Nah, sekarang reforma agraria masih dalam tahap perjuangan. Menurut saya, tidak bisa dipaksakan. Persyaratan utamanya adalah pemahaman penguasa terhadap reforma agraria. Kalau sudah paham, baru dimunculkan kemauan politik. Konkritnya, apa syarat utama reforma agraria?Organisai tani harus kuat dan data harus akurat. Selain itu, elit penguasa harus terpisah dari elit bisnis. Sekarang semua menteri berbisnis. Dan yang tidak kalah penting, militer harus mendukung. Kalau tidak ada dukungan militer, bisa berdarah-darah. Land reform di berbagai negara selalu didukung militer. Sekarang semua syarat belum terpenuhi. Istilah agraria tidak sekadar tanah. Agraria menyangkut bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Jadi, program pemerintah yang ingin meredistribusi tanah yang Reforma Agraria Kehilangan MomentumUntuk melakukan reforma agraria butuh waktu dan dukungan politik. Organisasinya harus dibentuk dulu berupa badan otorita reforma agraria yang bersifat ad hoc. Dan yang tidak kalah pentingnya, militer harus mendukung. Reforma agraria berarti penataan ulang struktur pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah untuk kepentingan petani. Reforma agraria dalam konsep Nawacita pemerintah sangat rancu.Reforma agraria masih dalam tahap perjuangan. Menurut saya, tidak bisa dipaksakan. Persyaratan utamanya adalah pemahaman penguasa terhadap reforma agraria. Kalau sudah paham, baru dimunculkan kemauan politik.

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 17jutaan hektare itu merupakan kebijakan agraria saja. Jangan menggunakan istilah reforma agraria. Dalam reforma agraria yang sejati, sertifikasi itu belakangan. Nomor satu justru registrasi dulu untuk melihat struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanahnya timpang atau tidak. Sekarang malah sertifikasi dinomorsatukan. Misalnya si A punya tanah 1000 hektare, si B kurang dari setengah hektare, si C 6000 hektare. Ini kepemilikan yang timpang. Dalam reforma agraria tidak seperti itu. Istilah distribusi dan redistribusi sebetulnya istilah statistik yang berarti sebaran. Bukan bagi-bagi tanah. Sebarannya diubah menjadi lebih adil dan rata, walau tak mungkin rata 100%.Lalu, bagaimana konsep membagi lahan dalam reforma agraria?Masalah agraria ini rumit, apalagi kita merupakan negara kepulauan. Harus ada gran desain secara nasional. Di awal ORBA memerintah, bicara agraria dicap komunis. UUPA dibekukan. Untungnya tidak dicabut. Saat itu, saya rajin menulis bahwa agraria tidak ada hubungannya dengan komunis. Lalu, MPR tahun 1978 mengeluarkan ketetapan bahwa UUPA bukan buatan PKI. Itu produk nasional. Tapi, Pemerintahan ORBA terlanjur mencekoki masyarakat bahwa bicara agraria berarti komunis. Tahun 1979, Indonesia diundang ke Konferensi FAO di Roma. Para pakar agraria Indonesia bertemu dengan para pakar dari Eropa. Sebagai tindak lanjut pertemuan, harus ada studi banding dari semua negara peserta. Hasil studi banding dilokakaryakan di Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan. Lalu, hasilnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. Kebetulan saya ketua seminar tersebut. Isi seminarnya, kalau Pemerintah Indonesia mau melakukan reforma agraria, maka perlu dibentuk badan otorita reforma agraria yang bertanggung jawab kepada presiden. Tugasnya hanya tiga, yaitu mengoordinir semua sektor, mempercepat proses, dan menangani konflik. Program reforma agraria sendiri bisa melahirkan konflik. Reforma agraria punya time frame. Di Jepang reforma agraria empet tahun, Thailand lima tahun, India lima tahun, Mesir tujuh tahun, dan Indonesia merencanakan lima tahun. Implikasinya, kalau ini selesai, lembaganya dibubarkan. Jadi, lembaga land reform sifatnya ad hoc. Setelah dibubarkan, kantor BPN tinggal mengelola saja. Ini yang tidak dipahami. Reforma agraria tidak sentralistik. Jadi tidak bisa tanah yang ada di Kalimantan dibagikan ke masyarakat di Jawa. Harus dibagi per daerah. Dulu tahun 1960-an ada panitia land reform sampai kecamatan. Jadi, zaman Bung Karno ada daerah otonom sampai kecamatan. Namanya daerah swatantra. Misalnya di Bogor, berapa penduduknya dan apa pekerjaan warganya. Lereng tanahnya bagaimana. Bila pada kawasan tertentu harus diisi hutan, itu harus diterima. Lalu, bagaimana juga lahan untuk pendidikan, pertaian, dan lain-lain. Semua itu ada rumusnya. Batas minimun dan maksimumnya tiap daerah bisa berbeda-beda. Bagaimana UUPA dulu dirumuskan?UUPA dulu tidak dirumuskan oleh Panitia Khusus DPR, tapi oleh Panitia Negara. Hanya dua sektor yang dulu memiliki Panitia Negara, selain agraria juga keuangan. Jadi, setelah merdeka, dua sektor ini sangat penting. UUPA sudah dirumuskan sejak 1948 dan disahkan pada 1960. Sekarang bikin UU hanya tiga bulan selesai. UU seperti diproyekkan saja. UUPA dirumuskan pertama kali oleh Panitia Yogyakarta tahun 1948, kemudian di tahun 1951 dilanjutkan oleh Panitia Jakarta. Orang-orangnya tetap sama. Perumusan ini diwarnai jatuh bangunnya kabinet dan peperangan. Tahun 1956, Ketua Reforma Agraria adalah Suwahjo dari NU. Tahun 1958, ketua diganti Sunarjo dari NU pula. Dan baru pada 1960 diketuai Sadjarwo.n(mh)Foto: Jayadi/iwAkademisi, Gunawan Wiradi

18 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017| SUMBANG SARANRasa syukur kita kepada Tuhan tentu harus kita wujudkan dengan mengelola sebaikbaiknya tanah yang subur dan kaya tesebut bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya bagi perseorangan dan sekelompok orang. Karena setiap anak bangsa memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati anugerah dan karunia Tuhan atas Tanah Air yang telah diberikan kepada bangsa ini. Hak dan kesempatan yang sama ini seharusnya menjadi suatu kenyataan bagi seluruh rakyat Indonesia.Kenyataan yang terjadi, justru sebaliknya. Tanah Air yang subur dan kaya tersebut belum dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi masih dikuasai oleh sebagian kecil dari rakyat Indonesia. Merujuk pada data The Institute for Global Justice (IGJ) tahun 2015, menyatakan 175 juta hektar atau setara 93% luas daratan Indonesia dikuasai pemodal swasta/asing. Dan segelintir elit, yakni 0,2% penduduk menguasai 56% aset nasional dalam bentuk kepemilikan tanah. Data tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana ketimpangan terjadi. Ketimpangan menggambarkan diskriminasi pemerintah kepada rakyat dalam mengakses tanah. Ketimpangan menjadi penyebab konflik (agraria) antarsesama anak bangsa. Ketimpangan menyebabkan terjadinya kemiskinan secara struktural. Ketimpangan menyebabkan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Semakin banyak rakyat yang tidak memiliki akses terhadap tanah, maka semakin banyak pula rakyat tidak berdaya membangun kehidupannya.Akibatnya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan-ketimpangan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk segera diatasi demi menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Sehingga citacita kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat terwujud.Tugas dan tanggung jawab pemerintah harus memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dapat memulai dengan memberikan hak dan kesempatan kepada rakyat dalam mengakses tanah sebagai sumber kehidupan rakyat. Pemberian akses terhadap tanah dapat dilakukan dengan cara menata ulang penguasaan dan pengelolaan lahan yang ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945. Penataan ulang penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, peruntukan, dan pemeliharaan wilayah bagi kemakmuran rakyat Indonesia, disebut dengan istilah Reforma Agraria (Pembaruan Agraria). Reforma Agraria mutlak diwujudkan, agar sistem ekonomi rakyat kecil berkembang dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia.Sejarah Reforma AgrariaReforma agraria sudah berusia lebih dari 2500 tahun. Land Reform pertama di dunia dilakukan Solon, Raja Yunani Kuno pada 594 SM. Undang-undangnya disebut seisachtheia, namun gagal direalisasikan. Pisistratus, pengganti Solon, berhasil merealisasikannya dengan slogan land-to-the-tillers (tanah untuk penggarap) pada 565 SM. Selanjutnya, Republik Romawi mengeluarkan UU Agraria yang disebut Leges Agrariae pada tahun 489 SM. 25 tahun kemudian dikeluarkan UU kedua Ada penggalan lirik lagu yang sangat populer “Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. Lirik lagu Band Koes Plus tersebut menggambarkan bagaimana subur dan kayanya Tanah Air kita, tanah air Indonesia. Tanah Air yang subur dan kaya merupakan anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia yang tiada bandingannya. Sehingga sepatutnya kita kelola sebaik-baiknya sebagai wujud nyata rasa syukur bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa.Reforma Agraria Jalan Kemakmuran Bangsa Foto: dok.pri

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 19yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh tanah 125 Ha, namun Land reform baru berhasil dijalankan pada tahun 234 SM. Di Inggris, gerakan pencaplokan tanah-tanah pertanian oleh peternak biri-biri berlangsung selama ± 5 abad. Bahkan, di awal berdirinya Amerika Serikat melakukan land reform dan para bekas budak yang dimerdekakan berhak memperoleh tanah garapan yang dijamin negara. Sejak Revolusi Perancis (1789-1799) hampir semua negara di Eropa melakukan land reform . Setelah Perang dunia kedua, eforma agraria dilakukan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dengan bantuan militer, pegawai negeri, dan dukungan rakyat, Shah Iran me-reform lahan-lahan golongan bangsawan dan yang dikuasai oleh tuan-tuan tanah di pedesaan. Di Indonesia, tonggak sejarah reforma agraria dimulai pada tahun 1960, setelah Undangu n d a n g Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 disahkan parlemen hasil Pemilu tahun 1955. Kemudian sebagai aturan pelaksanaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Prp) UU No.56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (dikenal sebagai UU Land Reform ) dan Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.Penyusunan UUPA dirancang sejak tahun 1958 untuk menggantikan UU Kolonial Belanda yang disebut Agrarische Wet tahun 1870. Untuk menghasilkan UU Peraturan Dasar Pokok Agraria, lima kali panitia dibentuk, mulai dari Panitia Yogyakarta (1948), Panitia Jakarta (1951), Panitia Suwahjo (1956), Panitia Sunaryo (1957), dan terakhir Panitia Sudjarwo pada tahun 1959 yang bekerja sama dengan Panitia Ad Hoc DPR dan Tim UGM, yang berhasil merumuskan naskah dasar dari Departemen Agraria. Selanjutnya diajukan ke DPR pada tanggal 1 Agustus 1960 dan ditetapkan pada tanggal 24 September 1960. Terakhir, pasca Indonesia memasuki era reformasi, ditetapkan Ketetapan MPR Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk memperbaiki kesalahan dalam pengeloaan sumber daya alam Indonesia. Secara etimologis, istilah agraria berasal dari bahasa latin yaitu “ager” yang diartikan sebagai lapangan, pedusunan, sebidang tanah, dan wilayah. Dapat ditafsirkan bahwa agraria bukanlah sekadar tanah saja, tapi meliputi bumi (yang ada di permukaan dan di dalam bumi), air, dan kekayaan alam yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa agraria memiliki arti yang luas sebagai teritori. Dari berbagai rujukan dan pengalaman praktik, disimpulkan bahwa reforma agraria terdiri dari dua suku kata yang memiliki pengertian: “suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur penguasaan, susunan kepemilikan, dan penggunaan sumbersumber ekonomi yang timpang meliputi tanah, air, tambang, benih, permodalan, teknologi, sumber daya manusia, dan pasar. Reforma agraria merupakan land reform yang disertai dengan faktor penunjang. (Gunawan Wiradi, 2008)Reforma agraria harus didahului dengan menata ulang penguasaan dan pemilikan tanah, yang sering disebut dengan istilah Land Reform. Tujuan dari menata ulang penguasaan dan pemilikan tanah adalah agar setiap keluarga memiliki tanah tempat tinggal, tempat mencari nafkah (berdagang, berkebun, beternak, dan sebagainya), dan jaminan tidak terjadi pengakumulasian tanah rakyat menjadi alat penghisap (komersialisasi tanah), tetapi tanah haruslah berfungsi sosial.Bung Karno mengatakan bahwa land reform adalah alat revolusi untuk menghancurkan feodalisme dan kapitalisme dalam tahap revolusi nasional demokratis. Pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1960, yang berjudul Jalannya Revolusi Kita (JAREK), menyatakan bahwa “Revolusi Indonesia tanpa Land Reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi.” Intinya bangsa Indonesia tak akan mampu mewujudkan kemakmuran rakyat tanpa melaksanakan reforma agraria.Reforma Agraria Jalan Mengatasi Ketimpangan Menuju Kemakmuran BangsaPresiden Jokowi telah menetapkan tekad melaksanakan reforma agraria dalam masa pemerintahannya. Hal ini bisa terlihat dalam salah satu poin Nawacita. Bahkan, pemerintah telah mendeklarasikan penyiapan lahan seluas 21,7 juta hektare, yakni 12,7 juta hektare lahan melalui Kementerian Lingkungan

20 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017rangka swasembada pangan. Sehingga akan ada 7,01 juta hektare lahan program pertanian pemerintah yang dikhususkan pada produksi pangan yang melibatkan masyarakat sebagai subjek reforma agraria. Dari 7,01 juta hektare lahan pertanian pangan pemerintah dikhususkan pada produksi pangan yang selama ini masih impor. Contohnya, satu juta hektar dikhususkan untuk produksi beras, maka akan menghasilkan tambahan produksi beras 16 juta ton beras tiap tahun dengan asumsi tiap hektare menghasilkan rata-rata 8 ton beras dan masa panen dua kali (sawah di Indonesia menghasilkan 6 sampai 12 ton beras per hektare). Produksi tersebut akan mampu menutupi impor beras di tahun 2016 sebesar 1,197 juta ton beras. Sisanya, dapat kita ekspor dan program bantuan kemanusiaan kepada negara-negara miskin di dunia. Sisa lahan seluas 6,01 juta hektare juga demikian, dikhususkan pada produksi pangan yang masih kita impor seperti jagung, kedelai, daging, dan lain-lain. Dengan kebijakan reforma agraria yang terarah dan terintegrasi tersebut, dipastikan Indonesia tak akan lagi impor pangan yang justru menguntungkan negara lain, melainkan mampu mewujudkan swasembada pangan. Untuk itu, kebijakan reforma agraria perlu segera terlaksana secara masif. Sehingga keadilan dan kemakmuran tak lagi hanya menjadi mimpi, melainkan menjadi suatu kenyataan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.nHidup dan Kehutanan dan 9 juta hektare melalui Badan Pertanahan Nasional. Lahan-lahan tersebut direncanakan akan diredistribusi sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan kesenjangan sosial dan ekonomi. Di samping itu, dalam rangka menyukseskan kebijakan tersebut, pemerintah juga memberikan jaminan akses permodalan kepada perbankan. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kebijakan tersebut akan mampu secara cepat merubah kehidupan ekonomi rakyat menjadi lebih makmur. Dalam melaksanakan kebijakan reforma agraria, ada beberapa faktor yang akan menentukan sukses tidaknya kebijakan tersebut, yakni pertama, adanya dukungan politik (Parpol, TNI/Polri, birokrasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan korporasi). Kedua, redistribusi aset tepat sasaran dan berkeadilan. Dalam artian, lahan yang diredistribusi ditujukan kepada pihak yang benar untuk digarap bukan menjadi hak milik. Lahan diberikan kepada mereka yang benarbenar membutuhkan seperti petani penggarap, buruh yang ingin menjadi petani, pengangguran, dan rakyat kecil lainnya. Bila di kemudian hari, lahan tidak digarap sendiri dalam batas waktu tertentu, maka akan diambil alih kembali negara. Ketiga, tanahtanah yang dinyatakan sebagai objek reforma tersebut, diklasifikasi menurut peruntukan atau penggunaannya. Tanah untuk pemukiman, perkantoran, jalan, rumah sakit, pendidikan, pasar, dan tanah untuk berladang/sawah, berkebun, beternak, dan sebagainya. Tanah-tanah objek reforma diidentifikasi dan diatur peruntukan sesuai dengan jumlah keluarga yang membutuhkan agar ditemukan batas minimum dan maksimum penguasaan lahan di wilayah setempat. Keempat, redistribusi lahan disertai program yang jelas, yaitu Pertaman, lahan yang diredistribusi digarap untuk sektor pertanian dan peternakan guna menciptakan swasembada pangan dan komoditas ekspor. Kedua, lahan yang diredistribusi disertai dengan sarana dan prasarana. Ketiga, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya petani dan disertai petugas penyuluh. Keempat, adanya jaminan insentif penyediaan bibit unggul, pupuk subsidi, teknologi produksi yang tepat guna dan dukungan modal. Kelima, terjaminnya harga dan pasar bagi produk pertanian. Keenam, tersedianya fasilitas pengolahan atau industri dalam rangka hilirisasi produk pertanian sehingga meningkatkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.Bila keempat faktor tersebut terpenuhi, maka bisa dipastikan kebijakan reforma agraria Pemerintahan Jokowi akan mencapai beberapa target sekaligus, yakni mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, mewujudkan swasembada pangan, menciptakan industri pangan, dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tercapainya target-target tersebut di atas dapat kita simulasikan. Lahan 21,7 juta hektare yang telah dideklarasikan pemerintah, lahan seluas 7,05 juta hektar diredistribusikan bagi pembanunan infrastruktur, fasilitas umum dan sosial, pusat industri dan perdagangan, dan lain-lain. Sedangkan lahan seluas 14,02 juta hektare diredistribusi kepada 7,01 juta jiwa pengangguran (BPS, Februari 2017). Masing-masing mendapatkan lahan seluas dua hektare dengan ketentuan, satu hektare untuk pemukiman dan pertanian pribadi, sedangkan satu hektare lagi untuk program pertanian pemerintah dalam | SUMBANG SARANTwedy Noviady GintingIkatan Alumni 48 Lemhannas RI

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 21PENGAWASANStatistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan pada tahun 2016, SMP/MTs yang menerapkan UNBK berjumlah 984 sekolah, dan meningkat menjadi 11.096 sekolah pada tahun 2017. Kenaikan juga terjadi di tingkat SMA/MA, dimana tahun 2016 sebanyak 1.298 sekolah, dan tahun ini melonjak menjadi 9.652 sekolah. Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi menilai secara umum minimnya pasokan listrik maupun jaringan internet. Tentu hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.“Jadi harus ada kesiapan pemda, termasuk kerjasama pemda dan pusat, bahwa berapa banyak sekolah di daerah yang menginginkan UNBK. Mungkin harus dipikirkan juga anggarannya dari APBD. Tidak bisa mengharapkan semua dari pusat semua untuk UNBK,” tambah Dwita.Politisi asal dapil Lampung itu berharap kedepannya, pemerintah dapat memprioritaskan sekolah untuk mendapatkan sarpras yang dinilai siap untuk melaksanakan UNBK. Namun tentunya, pemerintah dan sekolah harus mempersiapkan setiap tahapannya, sehingga pelaksanaan UNBK dapat berjalan dengan lancar.Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR Ridwan Hisjam. Menurutnya, minimnya pasokan listrik dan jaringan internet masih menjadi kendala utama pelaksanaan UNBK. Hal itu pun menjadi temuannya saat kunjungan kerja Komisi X DPR ke Kalimantan Selatan.“Masalah yang menjadi sorotan di Kalsel yakni permasalahan listrik mati dan sinyal internet saat UNBK berlangsung. Ini kan tragis sekali, padahal Kalimantan sendiri merupakan Minimnya Sarpras Menjadi Kendala Pelaksanaan UNBKUjian Nasional (UN) tahun 2017 telah berakhir. Kendati sebagian besar sekolah masih menggunakan sistem Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP), namun sekolah yang menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun lalu. Minimnya sarana dan prasarana masih menjadi kendala pelaksanaan UNBK.pelaksananaan UN tahun ini berjalan baik, khususnya untuk UNBK. Namun menurutnya, UNKP dan UNBK memang masih harus berjalan beriringan. Pasalnya, tidak semua sekolah bisa melaksana-kan UNBK, sehingga menerapkan UNKP. Perlu adanya kesiapan sekolah, baik guru, murid, hingga sarana dan prasarana pendukungnya.“Banyak juga sekolah yang menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan UNBK, namun ternyata tidak mempunyai sarprasnya. Misalnya di SMP Negeri 1 di Medan, sekolah itu menjadi tempat bagi sekolah lain untuk menumpang untuk melaksanakan UNBK,” kata Dwita, saat ditemui Parlementaria di Ruang Paripurna DPR, baru-baru ini.Hasil temuannya di lapangan pun menunjukkan bahwa sarpras untuk pelaksanaan UNBK masih minim. Di Sumatera Selatan, ia melihat kondisi gedung untuk pelaksanaan UNBK sangat tidak layak. Ruangan yang sempit, membuat murid tidak bisa duduk dan mengerjakan ujian dengan nyaman. Sekolah terkesan memaksakan pelaksanaan UNBK.Politisi F-Gerindra itu melihat, minimnya sarpras masih terkait kurangnya jumlah komputer, tidak layaknya ruang kelas, hingga masalah Anggota Komisi X DPR RI, Dwita Ria GunadiFoto: Kresno/iw

22 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017tempat penghasil sumber energi batubara, yang seharusnya persoalan mati listrik tersebut tidak perlu terjadi. Nah, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas Ridwan.Politisi F-PG itu melihat, solusi yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan kurangnya pasokan listrik, bisa menggunakan panel tenaga surya. Hal ini bisa dilakukan di daerah yang belum terjangkau aliran listrik.“Dengan kondisi negara tropis, yang memiliki kadar panas cukup banyak, hal ini tentu membantu sekali. Sudah banyak yang menggunakan panel tenaga surya ini,” imbuh Ridwan.Ridwan meminta pemerintah untuk segera menentukan skala prioritas terkait permasalahan sarpras pendidikan di Indonesia. Tak dipungkiri, anggaran masih menjadi permasalahan untuk mencapai target-target pendidikan yang sudah dicanangkan.Hal itu pun terkait masih minimnya jumlah komputer di sekolah-sekolah, hingga menyebabkan tidak semua sekolah dapat melaksanakan UNBK. Ironisnya lagi, pengadaan komputer hanya bisa dilakukan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana dalam setahun hanya bisa mengadakan lima komputer.“Seharusnya khusus untk komputerisasi, tidak masuk ke dalam anggaran BOS, baik BOS pusat maupun daerah. Unit komputer itu harus merata di seluruh Indonesia. Pengadaan tidak bisa di pemda, harus dihandle pusat. Pengadaan komputer ini harus PENGAWASANsekolah menyatakan siap melaksanakan UNBK. Namun perlu ditegaskan, tidak ada pemaksaan untuk melakasanakan UNBK, walaupun anak-anak lebih suka kepada UNBK, daripada UNKP,” kata Esti, baru-baru ini.Politisi F-PDI Perjuangan itu mengakui, bagi sekolah yang ingin melaksanakan UNBK, namun belum memiliki sarpras yang lengkap, dapat bergabung dengan sekolah yang sudah memiliki sarpras UNBK. Namun, bukan berarti hal ini tanpa kekurangan.“Akhirnya UNBK dilaksanakan menjadi 2-3 shift. Sehingga untuk shift terakhir, sepertinya anak didik sudah terlalu lelah. Idealnya memang untuk UNBK ini satu shift bersamaan,” tandas Esti.Terkait minimnya pasokan listrik dan jaringan internet, Esti pun meminta perlu adanya koordinasi antara Kemendikbud dengan instansi terkait. Misalnya untuk daerah yang belum teraliri listrik, pemerintah bisa menyediakan pasokan listrik yang bersumber dari air, udara, matahari atau sumber lainnya.“Pembangunan secara merata harus kita prioritaskan. Pemerintah pusat punya anggaran, sehingga perlu ada skala prioritas daerah mana saja yang menjadi prioritas untuk dibantu. Perencanaan juga harus dilaksanakan oleh Kemendikbud,” tegas politisi asal dapil Jawa Timur itu.Tak Ada Paksaan Selenggarakan UNBKAnggota Komisi X DPR MY Esti Wijayati menegaskan, tak ada paksaan kepada sekolah untuk menerapkan UNBK. Kendati respon anak didik lebih suka kepada UNBK, namun sekolah tidak bisa memaksakan untuk melaksanakan UNBK dan menjadikan UNBK sebagai ‘gengsi’ sekolah.“Kalau tidak mengikuti UNBK, maka sekolah dianggap tertinggal, maka matang. Sehingga diharapkan pada tahun 2019, semua sekolah sudah melaksanakan UNBK,” harap politisi asal dapil DI Yogyakarta itu. n(sf)Anggota Komisi X DPR RI My Esti WijayatiAnggota Komisi X DPR Ridwan HisjamFoto: Kresno/iwFoto: Kresno/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 23Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, angka pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pemerintah cukup moderat. Menurutnya, situasi ekonomi pada tahun 2018, dinilai tak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun ini. Kondisi ekonomi yang tak pasti masih menjadi tren di tahun mendatang, sehingga pemerintah pun bisa melakukan adjustment angka pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-Perubahan, seperti tahuntahun sebelumnya.“Pemerintah sendiri menyampaikan saat ini Indonesia berada ditengah ketidakpastian ekonomi global, tentunya kita pun harus mengerti dan pahami. Ini tidak semata-mata urusan politik dalam negeri. Tetapi juga ada faktor ekonomi global, seperti kondisi ekonomi Amerika, Tiongkok, situasi Korea Selatan dan Korea Utara, termasuk masalah sentral di Eropa. Ini semua sedang wait and see, baik dari kondisi keterbukaan perbankan, kemajuan teknologi informasi, maupun dinamisasi proses keseimbangan baru,” kata Taufik, usai memimpin rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).Taufik tak memungkiri, kondisi politik tanah air pun berpengaruh cukup besar dalam situasi ekonomi. Menurutnya, transformasi kultural jangan sampai mengganggu situasi ekonomi, politik, budaya, bahkan sosial. Jika hal itu dibiarkan, dikhawatirkan terjadi potensi mengurangi performance di sektor politik dan ekonomi. Isu-isu anti toleransi, dinilai terlalu membahayakan dan merusak potensi pertumbuhan ekonomi. Situasi ekonomi dan politik seharusnya diciptakan dalam suasana kondusif.“Kita harapkan semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginan DPR dan pemerintah. Tidak ada program yang tidak kita setujui, manakala itu terkait dengan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun program mengurangi disparitas atau kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Termasuk program pemerataan pembangunan,” komitmen politisi Partai Amanat Nasional itu.Dengan melihat berbagai kondisi itu, Taufik berharap DPR dan pemerintah lebih memprioritaskan pada program sektor riil yang bersifat padat karya, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mengurangi pengangguran. Ia pun berharap, konsep riil itu khususnya di infrastruktur dijadikan prioritas. Kemudian program lain seperti kesehatan dan pendidikan, maupun program lain yang langsung menyentuh masyarakat, pasti akan mendapat dukungan dan persetujuan DPR.“Untuk di sektor lain, tinggal kita optimalkan. Kalau peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kemudian meningkatkan pendapatan pajak, itu hal-hal klasik yang sudah otomatis menjadi bagian tugas dari lembaga-lembaga pemerintah maupun Kementerian Keuangan,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu.Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Terlalu Ambisius Sementara, itu Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018. Pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 sebesar 5,4-6,1 persen. Sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding tahun 2017, diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan.Angka Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Cukup ModeratWakil Ketua DPR Bidang Korekku, Taufik KurniawanFoto.Runi/iwANGGARAN

24 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017penetapan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah, yakni sebesar 6,1 persen, dinilai terlalu ambisius. Menurutnya, selama ini, pidato pemerintah menyangkut pertumbuhan ekonomi sangat menjemukkan, karena kerap meleset jauh dari target. “Rakyat sudah bosan dengan pidato-pidato terkait pertumbuhan ekonomi. Bagi rakyat, tidak soal berapapun pertumbuhan ekonomi. Yang terpenting adalah apakah pertumbuhan itu bisa membebaskan rakyat dari jeratan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas,” tegas Heri.Baginya, proposal pertumbuhan ekonomi yang diajukan sebesar itu akan menimbulkan pertanyaan, apakah berkualitas atau justru kembali tersungkur. “Dari data tahun 2015, ekonomi nasional hanya tumbuh 4,7 persen, tahun 2016 5 persen dan tahun 2017 diprediksi mencapai 5,2 persen. Sayangnya, pertumbuhan itu kurang berkontribusi besar terhadap persoalan bangsa, yaitu pengangguran yang cenderung meningkat, kemiskinan makin dalam, dan ketimpangan yang makin menganga,” paparnya. Politisi Gerindra ini menyerukan, Menkeu harus menghadirkan ekonomi yang tidak saja tumbuh tinggi, tapi juga bisa berkontribusi bagi masalah bangsa. Misalnya, seberapa besar dampak pertumbuhan tersebut terhadap pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Selain itu, pemerintah juga harus realistis mematok pertumbuhan ekonomi. Sejak krisis 1998, belum ada capaian ekonomi yang berkualitas dan sesuai dengan tugas konstitusionalnya. Demikian juga investasi yang harus mendapat perhatian serius. Saat ini, rasio tabungan terhadap PDB yang berada di level 34 persen, adalah salah satu cara untuk menopang kebutuhan investasi. “Tapi, yang diperlukan sekarang adalah bukan sekedar angka-angka di kertas, tapi eksekusi yang konkret. Selanjutnya adalah pemecahan atas masalah investasi harus sungguh-sungguh seperti penyederhaan izin dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor,” tandasnya.Pemerintah pusat, sambungnya, harus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah koordinasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah harus terbangun dengan baik. Masih banyak daerah-daerah yang belum mengadopsi langkah-langkah debirokratisasi di pusat. Selain itu, masalah konektivitas infrastruktur dan mahalnya biaya logistik harus tetap menjadi perhatian utama dari pemerintah.“Sebuah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus ditopang oleh postur APBN yang kredibel. Jangan sampai justru pertumbuhan itu ditopang oleh utang. Ingat, kita belum lepas dari ancaman defisit fiskal yang semakin tinggi,” tutupnya. Fokus Pada Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi BerkeadilanMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah secara bertahap telah menjalankan program pembangunan nasional seperti yang digariskan dalam Rakyat sudah bosan dengan pidato-pidato terkait pertumbuhan ekonomi. Bagi rakyat, tidak soal berapapun pertumbuhan ekonomi. Yang terpenting adalah apakah pertumbuhan itu bisa membebaskan rakyat dari jeratan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi harus berkualitasAnggota Komisi XI DPR RI Heri GunawanFoto: Azka/iwANGGARAN

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 25Nawacita. Ditengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, kinerja ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih terjaga dan tumbuh dalam tingkat yang cukup baik. Tingkat kemiskinan dan pengganguran telah berhasil diturunkan. Namun demikian, beberapa tantangan sosial ekonomi masih perlu diperhatikan.“Tantangan yang paling utama adalah pengentasan lebih dari 27 juta saudara kita yang saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan modal sosial, ekonomi dan sumber daya manusianya, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara maju, adil dan sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, kelas menengah yang meningkat jumlahnya, dan didukung sistem politik yang demokratis,” jelas Menkeu.Menkeu menambahkan, perekonomian dunia masih akan dipenuhi ketidakpastian dan penuh persaingan, sehingga tugas pemerintah adalah membangun perekonomian Indonesia yang berdaya tahan dengan motor pertumbuhan yang kokoh dan kuat yang memiliki daya saing tinggi serta mampu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Untuk itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai fondasi instrument kebijakan ekonomi harus terus dirancang dan diarahkan.Menkeu menjelaskan, di tahun 2018 pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan pada kisaran 5,4 – 6,1 persen. Sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan dan daerah lain yang masih tertinggal. Mengingat, ketimpangan horizontal masih terjadi, perekonomian masih sangat terpusat di Pulau Jawa yang mencakup hamper 60 persen dari total PDB.Disisi lain, Pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5 ± 1, 0 persen dan rata-rata Suku Bunga SPN 3 bulan tahun 2018 diperkirakan sebesar 4,8-5,6 persen. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar juga perlu dijaga pada tingkat yang aman, yakni dalam rentang Rp 13.500 – Rp. 13.800 per dolar Amerika Serikat. Walaupun, depresiasi Rupiah tidak selalu berarti negatif terhadap perekonomian domestik.Menkeu menambahkan, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) pada tahun 2018, diperkirakan berada pada kisaran US$ 45-60 per barel, dengan asumsi lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai sekitar 1.965-2.050 ribu barel per hari, yang terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 771-815 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.Dengan memperhatikan dinamika perekonomian, berbagai tantangan yang akan dihadapi demi mencapai target pembangunan. Pemerintah o p t i m i s k e b i j a k a n fiskal 2018 adalah untuk memantapkan p e n g e l o l a a n fiskal dan mengakselerasi p e r t u m b u h a n ekonomi yang berkeadilan.n(ann) Pimpinan DPR menerima keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018 dari Menkeu. Foto: Runi/iw

26 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017[ LEGISLASI ]Anggota Komisi IV sekaligus Anggota Baleg Sulaeman L. Hamzah mengatakan, Undang-Undang Perkelapasawitan bisa menjadi payung hukum dan jalan keluar bagi masalah perkebunan illegal. Alasan pembuatan Undang-Undang Perkelapasawitan bukan hanya untuk memajukan industri sawit nasional, tetapi juga memperbaiki kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, terutama kesejahteraan petani sawit. Semangat membangun undang-undang ini adalah menjamin kesejahteraan petani, meningkatkan devisa negara dan perekonomian nasional, serta memprioritaskan penanaman modal nasional.“Undang-Undang Perkelapasawitan ini tidak diatur secara detail didalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Oleh karena itu, berdasarkan saran dan masukan yang ada meminta supaya masalah perkelapasawitan itu dibuatkan undang-undang tersendiri. Saat ini memang sudah masuk ke data pembahasan yang semakin fokus, dan diharapkan undang-undang ini dapat menjadi pedoman khususnya tentang perkelapasawitan,” ucap Sulaeman.Sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia, Indonesia seringkali mendapat serangan tuduhan yang tidak berdasar guna melemahkan sektor persawitan dalam negeri, lanjutnya, banyak tudingan dari negara-negara Eropa yang menginginkan supaya kelapa sawit Indonesia bisa tersingkir. “Tetapi dari kajian yang mendalam tentang kelapa sawit sebagaimana yang dituduhkan parlemen Eropa, rasanya hal itu tidak mungkin. Sebab kalau dibilang menyerap tenaga kerja dibawah umur, maka sebenarnya hal itu tidak ada. Begitu pula dengan tuduhan lainnya, seperti merusak hutan dan sebagainya juga memang tidak terbukti,” tandas politisi F-Nasdem itu.Menurutnya, ini hanyalah alasan yang dibuat-buat. Sulaeman menjelaskan, perkembangan kelapa sawit di Indonesia dari waktu ke waktu semakin bertambah dan terbilang sangat cepat. Dari data tahun 2015 luas areal yang tercatat sekitar 11,3 juta hektar. Kemudian berkembang lagi dan sekarang ini belum terdata lagi sudah seberapa jauh. “Setidak-tidaknya dari 11,3 juta hektar itu, ada 0,7 juta hektar menjadi kebun milik negara. Sementara yang menjadi milik swasta 6,1 juta hektar dan kebun rakyat 4,5 juta hektar. lantas kemana keberadaan kebun rakyat tersebut?. Hal itulah sekarang ini mengemuka dan menjadi alasan kuat untuk kita membuat undang-undang khusus perkelapasawitan.” ujarnya. Lahan yang dimiliki Indonesia masih sangat luas, terangnya, dari 189 juta hektar, sawit baru menyerap 11,3 Kehadiran UU Perkelapasawitan Sangat Penting dan MendesakRUU Perkelapasawitan menjadi salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas 2017. Saat ini, RUU tersebut masih dibahas di Badan Legislasi DPR RI (Baleg), dan rencananya akan selesai tahun 2017. Kehadiran Undang-Undang Perkelapasawitan nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk memudahkan masalah legalitas lahan dan mengembalikan pendapatan negara sebagaimana yang sudah seharusnya.Anggota Baleg DPR RI, Sulaeman L. Hamzah Foto: Runi/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 27juta hektar. Sedangkan 127 komoditi lain seperti coklat, kopi, dan lainnya memang termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.“Dari potensi lahan yang kita miliki, ternyata masih mencukupi untuk dikembangkan lagi sektor perkelapasawitan kita. Saat ini hampir seluruh masyarakat di semua daerah merasa semakin bergairah, seperti di Kalimantan, Sumatera, bahkan di Papua sekarang juga sudah ada perkebunan-perkebunan besar yang telah masuk di sana. Saat ini sudah cukup banyak perusahaan yang menginvestasikan modalnya di sana. Tentu dengan penambahan luas areal itu akan membuat penambahan produksi dari tahun ke tahun. Sawit sudah tidak bisa dibendung lagi, dan tetap menjadi komoditas unggulan untuk negara kita.” kata Sulaeman.Terkait tanggapan beberapa pihak yang menyatakan bahwa hampir sebahagian besar isi dalam RUU Perkelapasawitan tersebut sudah ada diatur dalam Undang-Undang Perkebunan, Sulaeman mengatakan bahwa nanti keduanya akan disandingkan. “Secara spesifik Undang-Undang Perkelapasawitan itu memiiliki hal yang khusus. Kalau ditarik benang merahnya, dari 127 komoditas yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 itu, masalah sawit belum dirinci sama sekali. Oleh sebab itu akan diatur dan dibahas sedemikian rupa agar tidak ada yang tumpang tindih antara Undang-Undang Perkebunan dengan UndangUndang khusus tentang kelapa sawit yang baru akan dibuat ini,” paparnya.Semua orang boleh saja mengkritik, tambahnya, terutama dari LSM yang menyoroti hal-hal yang seolah-olah terjadi kepincangan antara perkebunan besar. “Investasi skala besar memang harus diantisipasi jangan sampai hanya menguntungkan mereka saja. Padahal kalau mau dilihat lebih jauh, sebetulnya perkebunan rakyat yang ada sekita 4,5 juta hektar itu malah akan terselamatkan dengan adanya undang-undang ini,” tegas Sulaeman.ia juga menyampaikan bahwa secara khusus ingin lebih mempertajam mengenai masalah perkelapasawitan dalam satu undang-undang, agar tidak ada tumpang tindih (overlapping) antara pasal-pasal dalam UndangUndang Perkebunan dengan RUU Perkelapasawitan. Undang-Undang Perkebunan sendiri memang belum mengatur secara khusus mengenai perkelapasawitan didalamnya.Sulaeman menekankan bahwa RUU Perkelapasawitan memang sudah sangat diperlukan kehadirannya. Ia menepis anggapan yang mengatakan bahwa sanksi yang ada dalam RUU Perkelapasawitan lebih ringan dari yang telah ditetapkan dalam UndangUndang Perkebunan. “Hal itu tidak benar, sebab berat ringannya sanksi itu pasti dilihat dari porsi pelanggaran yang dilakukan. Bila ada kawasan hutan yang dilanggar, dan arealnya digunakan sebagai perkebunan sawit dengan alasan milik masyarakat, tentu hal inilah yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan sanksinya pasti akan lebih berat daripada pelanggaran yang lain,” jelasnya.Jadi tidak bisa disamakan antara yang dicantumkan dalam UndangUndang Perkebunan dengan RUU Perkelapasawitan karena pasti berbeda, ucapnya. Oleh karenanya nanti akan disandingkan kemudian dibandingkan tentang besar kecilnya sanksi tersebut. Hampir semua kebijakan yang diatur dalam undang-undang, implementasinya belum ada yang sampai 100 persen. Termasuk juga Undang-Undang Perkebunan pada implementasinya masih ada yang belum tuntas. Artinya masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan panduan dan tuntunan dari undangundang yang sudah ada. “Undang-undang tentang perkelapasawitan yang baru itu sesungguhnya dianggap penting dan mendesak, karena kita melihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha besar, dan itulah yang akan di tertibkan. Membuka lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada juga menjadi bagian dari yang harus ditertibkan,” tandas Sulaeman. Terhadap proses harmonisasi RUU Perkelapasawitan yang sedang dibahas di Baleg, dirinya mengakui bahwa saat ini masih berkutat pada draft yang ada, dengan menghadirkan beberapa pakar. “Kita semakin mengetahui tentang apa yang akan kita buat untuk menjadi muatan Undang-Undang Perkelapasawitan, sesungguhnya idealnya seperti apa. Tetapi draftnya secara keseluruhan sudah ada, dan para pakar juga sudah memberi masukan. Kemudian akan dipertajam lagi setelah masuk Masa Sidang ke V Tahun Sidang 2016-2017 ini. Sawit diharapkan dapat tetap menjadi primadona dan bisa dikembangkan oleh masyarakat banyak.n (dep)Sumber :http://bantenday.com

28 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017[ FOTO BERITA ]PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 Edisi : 148 TH. XLVII 2017 nn PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA | 29

30 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017[ FOTO BERITA ]PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 Edisi : 148 TH. XLVII 2017 nn PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA | 31

32 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017PROFILSatu keluarga berlatar belakang pendidikan studi hukum, nampaknya memang sudah menjadi naluri keluarga, dari kepala keluarga Dossy Iskandar Prasetyo sampai sekarang jenjang terahir pendidikan yang ditempuhnya sebagai Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya, Malang. Istri berprofesi sebagai notaris, dengan pendidikan terahir S II Hukum. Tiga orang anak pun semuanya berlatar belakang pendidikan hukum.Studi Hukum Menjadi Naluri KeluargaDossy Iskandar PrasetyoWakil Ketua Baleg DPR RI Dossy Iskandar Prasetyo32 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017 Foto: Doeh/iwgumilar69.blogspot.co.id

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 33Dossy Iskandar Prasetyo terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mewakili Dapil Jawa Timur VIII setelah memperoleh 43.090 suara. Dossy merupakan salah satu politisi senior di Hanura dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura. Sebelumnya dia pernah menjadi advokat, dan sampai saat ini masih tercatat sebagai dosen hukum di Universitas Bhayangkara, Surabaya.Secara singkat, politisi kelahiran Surabaya, 11 Oktober 1962 menyampaikan riwayat pendidikannya, S1, Hukum, Universitas Bhayangkara, Surabaya. S2, Magister Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya. S3, Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.Pendidikan di Mata DossyTekun sebagai perwujudan dari usaha yang maksimal, sungguhsungguh dan kerja keras sudah tertanam dalam diri Dossy, sehingga tidak heran jika sebelum dipercaya menjadi wakil rakyat dia sudah lebih dulu menjadi Wakil Rektor Satu Bidang Akademik di Universitas Bayangkara. Tekun adalah salah satu karakter orang yang sukses. Orang yang sukses di bidang apapun memiliki sifat tekun. Dengan tekun orang akan terjauh dari sifat putus asa, orang senantiasa setia terhadap tanggung jawabnya, pekerjaan sulit menjadi mudah. “Saya lulus SMA langsung kuliah, S1 Hukum, kemudian saya mengajar tentu harus mengupgrade. Lalu lanjut ke pasca sarjana, Program Magister Hukum di Universitas Airlangga. Lulus, saya mengabdi di kampus, sampai terpilih menjadi Wakil Rektor Satu Bidang Akademik di Universitas Bayangkara Kepolisian Jawa Timur, Surabaya,” jelas Dossy.Tidak berhenti disitu, dia pun melanjutkan studi S3 Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Dari situlah karirnya menanjak, dia diangkat menjadi Direktur Pasca Sarjana di Universitas Bayangkara.Mendidik KeluargaMinat pada studi hukum pun menular pada anak-anaknya, tanpa ada anjuran, ketiga anaknya secara bebas dan sadar memilih jurusan hukum sebagai pilihan pendidikannya. “Anak tiga, yang pertama baru selesai di Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, yang kedua di Universitas Brawijaya semester IV, yang ketiga di Universitas Airlangga semester II, anak ketiganya jurusan hukum,” papar Dossy.Lembaga keluarga merupakan pendidikan pertama yang didapat anak. Lingkungan pendidikan yang pertama membawa pengaruh terhadap anak untuk melanjutkan pendidikan yang akan dialaminya di sekolah dan di masyarakat, dengan kata lain, keluarga berkewajiban mengarahkan kepribadian anak. Dossy sebagai kepala Tekun sebagai perwujudan dari usaha yang maksimal, sungguh-sungguh dan kerja keras sudah tertanam dalam diri Dossy, sehingga tidak heran jika sebelum dipercaya menjadi wakil rakyatWakil Ketua Baleg DPR RI Dossy Iskandar PrasetyoEdisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 33keluarga menjalankan peran itu secara baik, dia menjelaskan ada tiga prinsip yang diajarkan kepada keluarganya.“Saya pesankan kepada anak-anak tentu juga kepada istri ya, tiga hal satu beribadah kepada Allah, yang kedua berbakti kepada orangtua, yang ketiga menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Didalamnya peduli pada soal-soal kehidupan kemasyarakatan,” ungkap Dossy. Foto: Doeh/iw

34 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Menurutnya efek langsung dari pendidikan adalah memberi pengetahuan. Pendidikan memberikan banyak pengetahuan tentang berbagai hal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, pendidikan juga dapat memberikan pandangan bagi kehidupan. Membantu manusia membentuk sudut pandang kehidupan. Bagi Dossy pendidikan memiliki arti sangat penting, sebagai bekal hidup, pendidikan menempati posisi paling tinggi. Dengan pendidikan yang cukup bisa menjadi sarana untuk memahami berbagai macam fenomena baik sosial maupun politik.“Pendidikan menempati posisi paling tinggi, karena dengan pendidikan yang cukup bisa memahami fenomena yang berkembang. Kemudian pengaruhnya dalam pembangunan politik pendidikan sangat penting. Mengedukasi rakyat untuk sadar politik. Merupakan bagian penting dari pendidikan politik,” ungkap Dossy.Dia juga mengatakan pendidikan tidak hanya formal di dalam sekolahan, keterbukaan dan kebebasan mengakses informasi bisa menjadi sarana pembelajaran. Tidak selesai hanya mendapat informasi saja, tetapi kemampuan mencerna informasi sehingga menjadi implementasi dan aksi yang berguna bagi masyarakat juga amat sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial. “Akses informasi, siapa mengakses apa, out putnya adalah bagaimana mentransformasikan apa yang didapat itu bagi kemaslahatan umat manusia,” tandas Dossy.Ketertarikan pada Dunia PolitikSaat diwawancarai dia juga mengungkapkan awal ketertarikanya pada dunia politik, ini semua tidak bisa lepas dari aktivitasnya saat “Saya pesankan kepada anak-anak tentu juga kepada istri ya, tiga hal satu beribadah kepada Allah, yang kedua berbakti kepada orangtua, yang ketiga menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Didalamnya peduli pada soalsoal kehidupan kemasyarakatan”Wakil Ketua Baleg DPR RI Dossy Iskandar Prasetyo34 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017PROFIL Foto: Doeh/iw www.calonsh.com

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 35Pendidikan tidak hanya formal di dalam sekolahan, keterbukaan dan kebebasan mengakses informasi bisa menjadi sarana pembelajaranEdisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 35masih menjadi pelajar. Saat masih mengenyam pendidikan Dossy sangat aktif di berbagai organisasi baik intra kulikuler ataupun ekstra kulikuler.“Yang mempengaruhi adalah saya berlatar belakang aktivis, saat mahasiswa sudah memimpin senat mahasiswa, jadi pengurus organisasi. Saya dulu berangkatnya dari organisasi Pemuda Panca Marga, Putra Putri Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya juga di PERMAHI, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Idonesia, terus saya terpilih menjadi ketua KNPI, dari situ aktif di politik lalu aktif di berbagai kegiatan organisasi sosial, seperti Karang Taruna,” beber Dossy.Dia memulai karir politiknya dengan aktif berorganisasi di beberapa sayap kepemudaan dari Partai Golkar yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat; dan juga di Pemuda Panca Marga (PPM) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pusat.Dossy kemudian bergabung dengan Partai Hanura dan dipercayai menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Provinsi Jawa Timur. Di 2010, Dossy diberikan tanggung jawab lebih tinggi lagi sebagai Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura (2010-2015).“Sekarang ketua DPP Partai Hanura Bidang Legislatif, sampai sekarang di kepemimpinan Pak Oso,” ujarnya.n (eko)www.turbosquid.com Foto: Doeh/iw

36 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017KUNKERVisi itu akan dicapai melalui dua misi. Pertama, dengan m e n y e l e n g g a r a k a n fungsi DPR untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat. Kedua, dengan memperkuat kelembagaan DPR sebagai penyeimbang pemerintah (check and balances) dalam konteks pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.Untuk itu, Badan Urusan Rumah Tangga DPR (BURT) melakukan sosialisasi Renstra DPR 2015-2019 ke Provinsi Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan pada awal April lalu. Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso yang memimpin sosialisasi ke Sulut menyampaikan, selain sosialisasi Renstra juga menyerap aspirasi dari unsur masyarakat setempat.“Tujuan sosialisasi ini adalah menyebarluaskan Renstra DPR selama lima tahun,” ungkap Agung memulai sambutannya di Kantor Gubernur Sulut. Turut hadir dalam sosialisasi ini, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, para pejabat eselon II dan III di lingkungan provinsi, serta jajaran civitas akademika Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Klabat.Dalam sosialisasi renstra kali ini, masih kata Agung, disosialisasikan juga pelaksanaan perjalanan dinas, guna mendukung kegiatan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPR. “Kegiatan ini diperlukan untuk pemberian arahan proses teknis dan administrasi yang cepat dan tepat,” tambah politisi F-PD itu.Menurut politisi asal dapil Jawa Barat itu, hal ini berdasar pada UndangUndang Nomor 12 tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar menjelaskan Renstra yang akan dibuat sebagai pedoman untuk menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang moderen, bebas korupsi, terpercaya, kredibel dan mandiri. Menurutnya, untuk mencapai itu, penguatan tiga fungsi DPR perlu penyempurnaan.“Untuk mencapai itu, perlu dilakukan berbagai upaya, terutama penguatan tiga fungsi DPR. Fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. DPR punya kewenangan sangat besar dalam penyusunan Parlemen Modern Jadi Visi DPR Lima Tahun MendatangTerwujudnya DPR sebagai Lembaga Perwakilan yang Modern, Berwibawa, dan Kredibel menjadi visi dalam Rencana Strategis (Renstra) DPR tahun 2015-2019. Visi ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi umum yang meliputi pelaksanaan fungsi DPR Periode 2009-2014, dan profil DPR Periode 2014-2019, serta setelah melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.anggaran, mengubah dan menetapkan APBN,” imbuh politisi asal dapil Sumatera Utara itu.Target Tidak Berdasarkan Hasil yang DicapaiSumatera Selatan menjadi tujuan BURT berikutnya dalam mensosialisasikan Renstra DPR 2015-2019. Wakil Ketua BURT DPR Hasrul Azwar selaku pimpinan tim mengatakan, untuk menjaga semangat pelaksanaan Renstra DPR Tahun 2015-2019, DPR juga menginternalisasikan enam nilai dasar yaitu representasi, transparansi, aksesibilitas, akuntabilitas, Pimpinan BURT, Agung Budi Santoso dan Hasrul Azwar bersama dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey saat acara sosialisasi Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 di Manado Foto: Eko/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 37efektivitas, dan permusyawaratan.Secara rinci, masih kata Hasrul, DPR juga menetapkan sasaran strategis dan arah kebijakan sebagai penyelaras kerja bagi semua pemangku kepentingan di lingkungan kerja DPR RI dalam pencapaian sasaran.“Sasaran strategis dan arah kebijakan ini menjadi tanggung jawab seluruh AKD dan unit kerja sistem pendukung DPR RI sesuai dengan perkembangan organisasi DPR terkini,” imbuh Hasrul saat menyampaikan sambutan pada sosialisasi Renstra DPR tahun 2015-2019, di Griya Agung, Palembang, Sumsel.Selain itu, Renstra ini juga menetapkan target kinerja yang harus dicapai. Namun target kinerja tersebut tidak diukur berdasarkan hasil yang dicapai, akan tetapi lebih kepada proses yang dilakukan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa DPR merupakan lembaga negara yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga lain.“Namun demikian, seluruh tolok ukur capaian target kinerja yang bersifat kuantitatif telah dimuat dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal DPR yang merupakan turunan dari Renstra DPR,” kata anggota dari Dapil Sumatera Utara I itu.Hasrul pun berharap, dengan adanya sosialisasi ini, dapat memberikan pemahaman yang obyektif terkait upaya DPR dalam memperkuat kelembagaannya melalui sebuah dokumen perencanaan yang terarah dan berkesinambungan sehingga kinerja lembaga DPR dapat terus meningkat.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti yang turut hadir dalam sosialisasi ini mengatakan, pihaknya membutuhkan masukan dari berbagai pihak terkait Renstra DPR. Sehingga DPR dapat mewujudkan parlemen modern dan lembaga yang aspiratif bagi masyarakat.“Semua masukan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Civitas Akademika, maupun DPRD, menjadi pertimbangan DPR, sehingga kedepannya DPR akan membuat renstra yang lebih sempurna lagi,” imbuh politisi F-Gerindra itu.Novita memastikan, DPR ingin menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah, bukan menjadi tempat yang ditakuti atau berkesan negatif. “Walaupun segalanya tidak sempurna, tapi jangan kemudian dicap negatif, dan kita berusaha agar lembaga ini semakin berwibawa dan bermartabat. DPR ingin memberikan performa terbaik untuk seluruh masyarakat,” komitmen politisi asal dapil Jawa Tengah itu.Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Febrian dalam masukannya mengatakan bahwa akhir-akhir ini desakan untuk menjadikan DPR sebagai Parlemen Modern semakin menguat. Program Renstra 2015-2019 menjadi salah satu pintu masuk mengubah image (negatif) yang berkembang di masyarakat terhadap berbagai isu.‘Terutama isu tentang ‘gedung baru’ yang akan dibangun, lalu ditunda, dan akhirnya dibatalkan. Kalau fungsi dewan memerlukan pendekatan (approach) modern berbasis teknologi, maka representasi “gedung baru” memang menjadi keniscayaan,” kata Febian.n (eko,sf)Foto bersama BURT DPR RI dengan Pemprov SumselFoto: Sofyan/iw

38 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017KUNKERMenurut Ketua Tim Kunker Komisi III ke NTB Desmond J. Mahesa, over capacity lapas sebetulnya tidak perlu terjadi. Pasalnya, sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 pertumbuhan Lapas sudah cukup baik. Pertanyaannya, apakah kelebihan kapasitas Lapas itu sumbernya dari luar. Apakah kepolisian dan BNN melakukan penanganan dengan baik, bukan penangkapan.“Penangkapan itulah yang membuat over kapasitas. Sedangkan pencegahannya bagus atau tidak,” ungkap Desmond usai meninjau Lapas Kelas II Mataram, NTB. Persoalan kelebihan kapasitas terjadi di seluruh Indonesia tak terkecuali di NTB yang kapasitàanya 250 orang. Namun, dihuni 800 orang lebih.Menurut Desmond, itulah masalahnya bahwa kelebihan kapasitas karena penangkapannya lebih banyak dibanding pencegahannya. “Ini yang akan kita evaluasi terhadap kinerja BNN. Kalau ada narkoba beredar di dalam Lapas, masalahnya di luar atau di dalam, kan, di luar. Berarti badan ini enggak benar,” tandasnya.Anggota Tim Kunker Komisi III DPR ke Sulteng Abdul Kadir Karding memberikan dukungan penuh terhadap proses rehabilitasi yang dilakukan pada setiap Lapas di Indonesia. Menurutnya, rehabilitasi yang baik akan berdampak pada berkurangnya tingkat kriminalitas di masa mendatang. Demikian disampaikan saat kunjungan kerja ke Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah baru baru ini.“Overcapacity berdampak pada penyakit, sanitasi dan banyak hal. Solusinya adalah tidak semua orang bersalah harus dipenjara. Narkoba misalnya harus diberikan rehabilitasi. Kecuali kalau mafia. saya melihat data statistik penghuni lapas itu mayoritas narkoba,” ujar Karding di Kanwil Kemenkumham, Sulawesi Tengah.Rehabilitasi, Solusi Atasi Kelebihan KapasitasSalah satu temuan dalam setiap kunjungan kerja Komisi III DPR adalah masalah kebihan kapasitas (over capacity) lapas. Pada reses masa persidangan ke-IV tahun 2016/2017 awal Mei 2017 lalu, Komisi III mengirim tiga tim masing masing-masing ke Provinsi Sulawesi Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat juga tak lepas dari masalah klasik yang dihadapi lapas.Rehabilitasi yang baik akan berdampak pada berkurangnya tingkat kriminalitas di masa mendatang. Demikian disampaikan saat kunjungan kerja ke Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah baru baru ini. Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI kunjungi Lapas Wanita di Mataram, NTBFoto: Mastur/iwAnggota Komisi III DPR Abdul Kadir KardingFoto: Jaka/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 39Ia pun mendorong Kakanwil Kemenkumham Sulteng untuk memfokuskan pada sistem rehabilitasi agar para narapidana dapat menjadi lebih baik ke depan. “Kita fokuskan sistem rehabilitasi agar mereka bisa lebih baik kedepan. Ada dua hal yang tidak terjaga di Lapas yakni jaminan kesehatan dan penyaluran biologis,” ujarnya.Politisi PKB ini menegaskan bahwa keberhasilan Lapas itu tidak dilihat dari banyaknya jumlah tahanan, tetapi dilihat dari sedikitnya jumlah tahanan. “Perlu ditingkatkan terus upaya rehabilitasi terhadap napi. Karena yang disebut rehabilitasi itu artinya yakni setelah keluar penjara mereka tidak mengulang kejahatan kembali, jadi kesuksesan Lapas itu bukan dari banyaknya orang dipenjara tapi sedikitnya orang dipenjara,” tegasnya.Dengan adanya peningkatan kualitas rehabilitasi diharapkan akan mampu menekan angka kejahatan di Palu sehingga akan berdampak pada berkurangnya overcapacity lapas. Sebelumnya, Kepala Lapas Kelas IIA Palu Ismono mengatakan jumlah tahanan yang ada di Lapas saat ini sebanyak 564 orang. Khusus warga binaan perempuan sebanyak 40 orang, 16 anak dan selebihnya adalah orang dewasa.Utang Bahan MakananWakil ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan kecewa dengan adanya temuan tunggakan alias utang bahan makanan dan listrik yang terjadi di Rutan dan Lapas-lapas, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Sumatera Utara.“Dari pertemuan dengan Kepala Kanwil Hukum dan HAM, kepalakepala Lapas dan Rutan di Sumatera Utara yang cukup mengagetkan adalah adanya utang atau tunggakan lauk pauk dan listrik yang totalnya lebih dari Rp7,5 miliar yang terjadi di Rutan dan Lapas-lapas Sumatera Utara dalam satu-dua tahun terakhir,” ujar Trimedya di Rutan Kelas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara.Padahal, lanjut Trimedya, tahun sebelumnya pihaknya juga telah mengunjungi Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Utara, namun hal tersebut belum terungkap. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga sering mengingatkan Menteri Hukum dan Keberhasilan Lapas itu tidak dilihat dari banyaknya jumlah tahanan, tetapi dilihat dari sedikitnya jumlah tahanan. “Perlu ditingkatkan terus upaya rehabilitasi terhadap napi. Karena yang disebut rehabilitasi itu artinya yakni setelah keluar penjara mereka tidak mengulang kejahatan kembali, jadi kesuksesan Lapas itu bukan dari banyaknya orang dipenjara tapi sedikitnya orang dipenjara Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI meninjau Rutan Tanjung Gusta di MedanFoto: Ayu/iwHAM agar jangan ada lagi utang atau tunggakan-tunggakan di Lapas dan Rutan.Paling tidak sejak 5 sampai 10 tahun terakhir, baru kali ini ia menemukan adanya utang atau tunggakan seperti ini kembali. Oleh karena itu, ia berharap agar penyelesaian tunggakan tersebut dapat menjadi prioritas dalam program anggaran berikutnya.n(mp,hs,ayu)

40 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017KUNKER“Hutan Kemenyan PandumaanSapituhuta seluas 5.172 hektar sudah ditetapkan menjadi hutan adat melalui Surat Keputusan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya mengapresiasi bupati dan tokoh masyarakat yang telah menjaga dan mempertahankan tanah leluhur itu. Saat ini, tinggal menunggu Peraturan Daerahnya untuk mengatur hutan adat ini, agar kedepan tidak ada masalah,” kata Edhy Prabowo di Kabupaten Humbang Husudutan, Sumut, beberapa waktu lalu.Edhy mengatakan, pihaknya akan terus mengawal dan mendorong sampai Perdanya keluar. Sebab, hutan adat itu merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar.“Dalam mengelola negara, kita tidak boleh meninggalkan budaya. Pandumaan-Sapituhuta adalah daerah di Indonesia yang memiliki budaya yang tinggi dan melekat pada masyarakat, maka ini harus dilindungi. Kami akan terus mendukung ini semua, selama ini untuk rakyat,” ujarnya.Tinjau Gudang Bulog Banyumas JatengSementara itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron melakukan peninjauan ke Gudang Bulog Banyumas untuk melihat dan memastikan ketersediaan ketahanan pangan dan memastikan beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) dapat terdistribusi dengan baik di Banyumas.“Kami beserta rombongan ingin melihat dan memastikan langsung kondisi mengenai ketersediaan dan kecukupan beras yang ada di Gudang Bulog, khususnya Provinsi Jawa Tengah,” kata Herman Khaeron saat mengunjungi gudang Bulog Subdivisi Regional Banyumas di Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.Herman mengatakan, dalam hal ini Bulog mengemban dua misi, yakni sebagai bamper stok nasional dan sebagai stabilator harga, baik stabilator harga di tingkat petani dimana ada batasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai harga dasar. Dan Bulog wajib membeli jika di bawah harga tersebut.“Namun disisi lain, HPP sebagai batas terhadap harga di tingkat Hutan Adat Kemenyan Pandumaan-Sapituhuta Sumber Kehidupan Masyarakat SekitarTim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo meninjau hutan Kemenyan Pandumaan-Sapituhuta di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, yang sudah ditetapkan menjadi hutan adat oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, hutan tersebut adalah hutan konsesi PT. Taba Pulp Lestari (TPL).Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Bulog di Banyumas Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR meninjau hutan Kemenyan Pandumaan-Sapituhuta di SumutFoto: Andri/iwFoto: Ria/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 41konsumen, sehingga kalau harga beras rata-rata medium/premium di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah, maka Bulog wajib melakukan operasi pasar atau dengan cara menekan harga agar kembali kepada harga yang normal,” ungkap Politisi Demokrat tersebut.Pangan adalah hak asasi manusia, lanjutnya, untuk itu negara wajib memenuhi dan menyediakannya secara terjangkau. Herman mengatakan, kedatangannya bersama rombongan berkaitan dengan penetapan besaran beras keluarga sejahtera (Rastra) untuk rumah tangga sasaran. “Tentu ini menjadi situasi yang perlu terkonsolidasi dengan baik, karena setelah penetapan terhadap besaran rastra yang disalurkan, kami juga ingin mendapatkan informasi dari Kabupaten Banyumas terutama dari Pak Bupati,” katanya.Ia mengakui, jika penyaluran Rastra terhambat, bahkan pada bulan keempat (April) data baru turun dari Kementerian Sosial. Menurut dia, hal itu menghambat penyaluran Rastra kepada hampir 14 juta penerima. Selain itu juga ada rencana penyaluran kartu pangan non tunai. Bahkan ada kemungkinan untuk penyaluran Rastra akan dikurangi menjadi 10 juta (RTS) dan secara bertahap dikurangi hanya untuk empat juta rumah tangga sasaran.“Komisi IV sebetulnya agak ragu dengan penyaluran kartu pangan non tunai karena dengan berbagai infrastruktur baru tidak mungkin lebih efisien dengan penyaluran Raskin atau Rastra yang saat ini disalurkan melalui struktur jenjang pemerintahan yang ada,” katanya.Dengan kompleksitas yang begitu tinggi, kata dia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemegang kartu pangan non tunai. Pihaknya juga ingin berdiskusi dengan para mitra kerja Bulog terkait harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap penyerapan dan situasi panen saat ini. Terkait pengelolaan, dia menyakini Bulog memiliki kekuatan manajemen yang bagus. Bahkan kualitas beras Bulog semakin lama makin baik meskipun di beberapa daerah yang harus mendapat perhatian khusus karena berasnya kurang baik. “Bulog siap menarik kembali beras yang kualitasnya kurang baik itu dan menggantinya dengan yang bagus. Untuk penyaluran ke depan dipastikan kualitasnya akan lebih baik,” ujar Herman.Sambangi Balai Karantina Pertanian BalikpapanSelain ke Provinsi Sumut dan Jateng, Komisi IV DPR RI juga menurunkan Tim Kunkernya ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Tim Kunker Komisi IV ke Provinsi Kaltim dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Titiek Hediati Soeharto. Titiek beserta tim melakukan peninjauan ke Balai Karantina Pertanian yang menjadi garda terdepan dalam melindungi sumber daya hayati asli Indonesia dari aksi pencurian atau kegiatan-kegiatan yang merusak lainnya. “Balai karantina hewan dan tumbuhan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk mencegah tersebarnya hama pada hewan maupun organisme pengganggu tumbuhan yang dapat berdampak buruk terhadap hasil pertanian dan peternakan,” tegas Titiek di Balai Karantina Pertanian Balikpapan, beberapa waktu lalu. Titiek menjelaskan, kedatangan Komisi IV DPR ke Provinsi Kaltim salah satunya bertujuan adalah untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana yang ada di Balai Karantina Pertanian Balikpapan. “Kunjungan ini mempunyai arti yang sangat penting jika dikaitkan dengan revisi UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang saat ini sedang dibahas Komisi IV bersama pemerintah pusat. Dan salah satu yang diatur dalam pembahasan tersebut adalah mengenai perlunya penguatan lembaga karantina nasional yang terpadu, modern, kuat, efisien, serta bertanggungjawab,” ucapnya.Selama berada di Provinsi Kalimantan Timur, Tim Kunker Komisi IV DPR RI juga menyambangi Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Hutan Lindung Manggar di Km. 13 Balikpapan, Gudang Pupuk Kaltim, Gudang Bulog Divre Kaltim. Rombongan Komisi IV DPR juga melakukan kegiatan pelepasan kepiting di Mangrove Center.n(rnm/andri/dep). Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mengunjungi Balai Karantina Pertanian di KaltimFoto: Dep/iw

42 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017KUNKERHal tersbut dikemukakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kalteng Ermalena saat berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau di Kalteng, Rabu (03/5). Masalah lainnya, sambung Ermalena, adalah kasus double kartu dan peserta dengan umur yang berbeda. Kasus ini masih banyak ditemukan. Untuk itu, BPJS diserukan berhatihati dalam menginput data peserta. Pada bagian lain, ia juga menyorot soal indeks pembangunan manusia (IPM) Kalteng yang melorot ke urutan 21 dari sebelumnya menempati urutan 10.“Yang juga menjadi perhatian saya, turunnya IPM Kalimantan Tengah yang pada 2011 berada di urutan 10 besar, sekarang melorot ke urutan 21. Ada penurunan pelayanan pada indikator persalinan, kematian ibu dan anak, kurang gizi, dan lain sebagainya. Ini di bawah rata-rata nasional. Tentu ini jadi pertanyaaan besar. Walaupun sudah ditambah DAK, itu masih belum mencapai standar yang diinginkan,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR ini. “Kabupaten Pulang Pisau merupakan Kabupaten penyanggah Kalimantan Tengah. Peserta BPJS saat ini di Pulang Pisau adalah 54%. Padahal, target 2019 seluruh warga negara Indonesia bisa menjadi peserta BPJS. Ini m a s i h s a n g a t jauh dan butuh kerja keras bagi d i r e k t u r r u m a h sakit,” kata politisi asal F-PPP ini.R S U D A b d u l M o e l o e k Lampung D i m i n t a Tingkatkan Kapasitas Pelayanan Sementara, Tim Kunker Komisi IX DPR RI ke Provinsi Lampung meminta RSUD Abdul Moeloek di Lampung yang merencanakan dan mengembangkan menjadi rumah sakit kelas A pada tahun 2019, untuk dapat terus meningkatkan kapasitas pelayanan dan infrastruktur sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Anggota Komisi IX Andi Fauziah Pujiwatie Hatta menilai kesan pertama yang dilihat yaitu gedung RSUD Abdul Moeloek masih kurang layak untuk sebuah rumah sakit dengan usia yang sudah lama, dan dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Persoalan yang utama adalah Lampung tidak jauh dari Pulau Jawa, seharusnya kesenjangannya tidak begitu besar dibandingan dengan Jawa. Tetapi setelah berkeliling ada bangunanbangunan baru dengan peralatan kesehatan yang sudah memenuhi standar.“Mungkin dirasakan oleh pasien dan masyarakat sudah cukup baik tetapi tidak boleh berhenti disitu. Tetap harus meningkatkan kapasitas pelayanan, SDM, dan fasilitas alat kesehatan dengan mengikikuti perkembangan jaman,” kata Andi Fauziah di sela peninjauan di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (2/5).Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pulang Pisau Kalteng Belum BaikPelayanan Kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah (Kalteng) belum dibenahi dengan baik. Akses dan penataan administrasi peserta BPJS Kesehatan juga belum diperbaiki. Ada pula beberapa temuan lain yang serius, misalnya banyak peserta PBI belum menerima layanan kesehatan memadai. Padahal, mestinya mereka sudah bisa menerima. Lalu, peserta yang sudah meninggal juga masih menerima layanan.

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 43Menurutnya, bagi negara kesehatan adalah hak dan investasi, tetapi di dalam pelaksanaannya karena kesehatan itu sesuatu yang sangat penting dan melekat pada setiap warga negara Indonesia. Karena itu masih banyak ketimpangan dan kesulitankesulitan yang dihadapi oleh negara dalam mengatasi pelayanan kesehatan masyarakat.Tenaga Medis di Bengkulu MinimSedangkan, Tim Kunker Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bengkulu dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay menyoroti minimnya tenaga medis khususnya dokter spesialis di sejumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu. Menurut Saleh, hal ini patut menjadi perhatian pemerintah pusat, mengingat permasalahan terkait kurangnya tenaga medis kerap ditemukan di sejumlah daerah di seluruh Indonesia.Demikian diungkapkannya saat meninjau sejumlah pusat pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit umum daerah di Provinsi Bengkulu, Rabu (03/05/2017).“Salah satu kendala yang kita temukan adalah jumlah dokter spesialis yang sangat terbatas, mestinya ini dipenuhi pemerintah tapi sampai saat ini belum terpenuhi,” ujar Saleh di selasela peninjauannyaPolitisi dari F-PAN ini mengatakan persentase kurangnya tenaga spesialis masih hampir separuh dari kebutuhan. Misalnya, di RS Provinsi Bengkulu hanya memiliki 36 dokter spesialis, sementara idealnya RS ini memiliki 70 tenaga spesialis. Sementara tenaga medis yang dibutuhkan diantaranya spesialis mata, spesialis penyakit paru, spesialis kulit, spesialis anestesi, dan radiologi.Sejauh ini, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dokter spesialis anestesi dan radiologi hanya ada 3 yaitu di Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahiang. Sementara, masih ada 33 puskesmas di daerah yang belum memiliki tenaga dokter umum.Disisi lain, sambungnya, pemerintah sedang menjalankan program wajib kerja dokter spesialis. Menurutnya, persoalan kekurangan tenaga spesialis ini bisa diatasi dengan program tersebut. Dalam pemetaan dokter spesialis, pemerintah diminta memprioritaskan RSUD maupun puskesmas di provinsi tertinggal. Selanjutnya, ia berharap pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan fakultas kedokteran yang ada, sehingga mereka bisa mengirimkan dokter spesialis yang dibutuhkan di daerah setempat.“Jadi, tidak menunggu mesti pegawai negeri. Selain itu, nanti bisa dianggarkan melalui APBD, sehingga pemenuhan terhadap tenaga kesehatan bisa meningkat. Tak hanya itu, kerja sama dengan rumah-rumah sakit swasta yang memiliki tenaga medis sangat dibutuhkan untuk diperbantukan,” terang Saleh.Sementara itu, Direktur RS M. Yunus Zulkimaulub berharap, semakin banyak tenaga medis yang ingin mengabdikan dirinya di provinsi tertinggal, semakin baik. Kesenjangan pelayanan kesehatan pun niscaya bisa dihindari. “Bengkulu memang bukan daerah prioritas bagi para dokter. Apalagi, jumlah pasien dan tingkat kenyamanannya kurang. Tapi, kini saya yakin, bukan itu lagi yang harus kita tonjolkan. Namun, bagaimana memenuhi kebutuhan untuk seluruh masyarakat,” imbuh Zulkimaulub.n(chasbi,as, ann)Foto: Chasbi/iw

44 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017KUNKERTim Kunjungan Kerja Komisi V ke Provinsi Bangka Belitung dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V Fary Djemy Francis. Sementara, Tim Kunker Komisi V ke Provinsi Kalimantan Utara dipimpin Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo. Sedangkan, satu tim lagi ke Provinsi Papua dipimpin Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena.Di Papua, Tim Kunker Komisi V meninjau pembangunan sarana dan prasarana persiapan infrastruktur PON di Distrik Sentani, Kampung Harapan, Kota Jayapura. Kemudian, meninjau proyek pembangunan jembatan holtekam dan meninjau ke pelabuhan laut Jayapura.Dalam kesempatan peninjauan berbagai obyek pembangunan di Jayapura ini, Komisi V mendorong agar pembangunan Jembatan Holtekam di Jayapura, Papua, bisa cepat selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. “Disadari, pembangunan jembatan ini ada kelemahannya. Pembiayaannya bukan saja dari APBN tetapi juga dari APBD Provinsi dan APBD Kota Jayapura”, kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V Michael Watimena, saat mengunjungi Jembatan Holtekam di Jayapura, Rabu (03/5/2017).Ia berharap sinergitas ketiga segmen pembiayaan ini bisa saling padu menyelesaikan pembangunan Jembatan Holtekam itu, sehinnga fungsi dari jembatan bisa terdorong dengan sendirinya. Diperkirakan pembangunan jembatan ini akan menelan biaya sebesar kurang lebih Rp900 miliar.Menurut politisi Partai Demokrat ini, MoU pembiayaan yang dibebankan kepada Kota Jayapura harus ditinjau kembali. Perencanaan pembangunan Holtekam sudah dimulai dari tahun 2015. Diharapakan pada akhir September 2018, jembatan ini akan rampung pembangunannya. Dan di akhir tahun 2018 itu pula jembatan ini sudah bisa digunakan. Sementara itu, untuk menyukseskan pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua, Michael Wattimena menyatakan dibutuhkan sinergitas pembiayaan antara alokasi anggaran dalam APBD dan APBN. Di sisa waktu yang tinggal 2 tahun 3 bulan ini diharapkan bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasarana penunjang PON.“Kalau pembangunan infrastruktur itu minimum 1 tahun 6 bulan dalam rangka kesiapan, sehingga ini harus didorong secepatnya agar kesiapan infrastruktur maupun sarana prasarana untuk menunjang PON tahun 2020 bisa terlaksana dengan baik,” kata WakilKetua Komisi V Michael Wattimena saat mengunjungi pembangunan stadium di Desa Harapan bersama Tim Komisi V DPR RI di Papua, Rabu (03/5).Sebagaimana diketahui, saat ini Pemerintah Provinsi Papua sedang membangun stadium dan sarana prasarana penunjang lainnya untuk pelaksanaan PON XX tersebut. Berdasarkan informasi, pembangunan stadium ini akan menelan dana kurang lebih Rp10 trilyun. Namun, Presiden Jokowi yang meletakkan batu pertama pembangunannya sampai saat ini belum memberikan kepastian berapa persen pemerintah pusat akan membantu.“Untuk pembangunan beberapa venue terkait pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua ini, memang, sebagian besar yang kami dengar seperti pembangunan stadium itu dari APBD Provinsi,” jelas politisi dari Demokrat ini. Tapi, lanjutnya, ada beberapa sarana penunjang yang harus dilengkapi oleh Sinergitas Pembiayaan Dibutuhkan Untuk Kelancaran Pembangunan Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 lalu, guna menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di daerah, Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan menurunkan 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerjanya ke tiga provinsi, antara lain Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Utara dan Papua. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mengamati maket pembangunan jembatan Hotekam di JayapuraFoto: suci/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 45APBN. Misalnya, soal jalan, air bersih, normalisasi kali, dan rumah susun (rusun) yang akan dibangun untuk kepentingan akomodasi bagi kurang lebih 7.000 peserta PON itu sendiri.Bandara Depati Amir Diharapkan Jadi Bandara InternasionalTim Kunjungan Kerja Komisi V ke Provinsi Bangka Belitung (Babel), melakukan peninjauan sarana dan prasarana yang terdapat di Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Selanjutnya, tim menuju Nam Flying School. Terakhir, tim meninjau Pelabuhan Tanjung Batu, di Belitung.Salah satu anggota Tim Kunker Komisi V Ridwan Bae mengatakan, terkait dengan keberadaan bandara baru di Babel ada dua catatan penting yang menjadi prioritas yaitu kenyamanan dan keamanan. Kedua persoalan tersebut bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan menjadi salah satu tolak ukur bagi kemajuan perhubungan. “Masalah kenyamanan dan keamanan menjadi skala prioritas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat luas,” ujar RidwanSelanjutnya, politisi Golkar ini menambahkan sarana dan prasana yang ada di bandara saat ini sudah baik, semoga ke depan akan menjadi bandara yang bertaraf internasional. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi masyarakat Bangka Belitung menjadi maju dan pada gilirannya pembangunan di semua sektor semakin cepat tumbuh.Pendapat yang sama disampaikan Fandi Lingga, President Director NAM Flying School dengan mengharapkan pemerintah mempermudah lembaga pendidikan ini karena tujuannya membantu pemerintah untuk bisa menghasilkan pilot-pilot berkualitas. “Jangan sampai pihak asing yang berkuasa di NKRI ini.Kita maunya mendidik anak bangsa, bahwa akhirnya pilot yang terbang di Indonesia itu adalah semua orang Indonesia,” tandasnyaPada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kunker Komisi V DPR Fary Djemy Francis sempat mencoba simulator di Sekolah Penerbangan (Flying School) Pangkalpinang. Selain memastikan aspek keselamatan dan keamanan demi mendorong zero accident penerbangan nasional, juga sekaligus memastikan aspek peningkatan SDM calon pilot. Butuh Regulasi dan Sinergi Kuat Bangun Infrastruktur KaltaraSementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Sigit Sosiantomo mengatakan, butuh regulasi khusus untuk pembangunan infrasruktur di Kaltara, mengingat pembangunan insfrastruktur tidak lepas dari pembangunan desanya. Dana desa menjadi hal yang penting juga, agar mindset pembangunan desa yang ada di Pulau Jawa dan Kaltara tidak disamaratakan.“Misalnya, dukungan terhadap infrastruktur desa itu, kan, belum terlalu krusial ya. Justru yang terpenting itu pembangunan SDM Desa. Jadi, bagaimana persentase untuk pembangunan SDM Desa lebih tinggi daripada infrastruktur dan ini butuh regulasi. Regulasi kita sering disamaratakan. Tadi disinggung oleh Pak Gubernur, selalu disamaratakan antara Jawa dan Kalimantan. Nanti kita akan bicarakan dengan Menteri Desa untuk membuat regulasi yang khas sesuai dengan kondisi daerah yang membutuhkan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini.Selain pembangunan infrastruktur di Kaltara yang masih menjadi PR besar, hal lainnya yang menjadi perhatian mendalam adalah penanganan bencana dan rusaknya jalan di Kaltara. Sigit meminta pihak Bina Marga dan Pekerjaan Umum untuk melakukan inspeksi jalan secara rutin dan sungguh-sungguh.Musuh utama jalan adalah hujan yang selalu membuat rusak dan longsor. Apalagi, musim kemarau belum tiba. Di Jawa juga kondisinya sama. “Nah kesiapan tim teknis dari teman-teman Bina Marga itu penting. Oleh karena itu, mengetahui secara dini ada longsoran sangat penting. Saya berharap contract long segment ini bukan justru jadi penghambat memperbaiki jalan yang rusak dan longsor dalam skala kecil,” papar politisi PKS ini.Sigit juga berharap adanya contract long segment dapat dengan teliti dan detail menyelesaikan persoalan seperti jalan rusak atau jalan berpotensi longsor, agar sigap untuk segera diatasi dan tidak semakin banyak di masa mendatang.nFoto: Doeh/iwFoto: Nadya/iw

46 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017KUNKERHal tersebut d i u n g k a p k a n Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulbar Abdul Malik Haramain saat melakukan peninjauan lapangan objek Kemensos ke Penerima Manfaat PKH didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat di Lapangan Ahuni, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (2/5/2017).Sebagai provinsi baru hasil pemekaran tahun 2005 silam, PKH di Sulbar, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari fraksi PKB ini, masih memerlukan proses adaptasi dalam upaya ikut memacu pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan keluarga harapan.“Secara umum kunjungan kerja Komisi VIII DPR ini untuk mengetahui kondisi faktual pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, dan pengelolaan zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan keseluruhan bidang tersebut, seperti pimpinan agama, LSM, kelompok penyandang disabilitas, lembaga sosial, dan lainnya,” terang Malik Haramain. Politisi FPKB Dapil Jatim II ini juga menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR berperan membahas alokasi anggaran mitra kerja antara lain Kemensos. Kunjungan Kerja ini adalah bagian dari tugas pengawasan yang dilakukan Komisi VIII untuk memastikan program kementerian berjalan sesuai rencana dengan dukungan anggaran yang memadai.Mamuju Tengah Butuh 70 Miliar Untuk Normalisasi Sungai KaramaDibutuhkan anggaran sekitar Rp 70 miliar untuk normalisasi sungai Karama di Mamuju Tengah (Mateng), kebutuhan ini terungkap saat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain melakukan peninjauan lapangan objek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat ke Desa Tangguh Bencana Desa Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mateng, Selasa (2/5/2017).Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain akan meneruskan hal tersebut kepada komisi terkait yang lebih kompeten dalam hal pembangunan infrastruktur sungai.“Masalah anggaran normalisasi sungai sebenarnya menjadi wilayah kerja (domain) Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR, kami dari Komisi VIII DPR bermitra dengan BNPB fokus pada anggaran penanggulangan bencana,” jelas politisi muda PKB ini.Oleh karenanya Malik justru menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi dampak bencana alam. Apalagi jika bencana tersebut sifatnya siklus tahunan seperti banjir akibat luapan air sungai, sehingga kesiap-siagaan masyarakat harus terus ditingkatkan.PKH Percepat Perbaikan Ekonomi KeluargaProgram Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) diharapkan mampu melakukan percepatan perbaikan ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang baru 12 tahun berdiri.Foto: Odjie/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 47Desa Tangguh Bencana Perlu Perhatian Khusus PemerintahDesa tangguh bencana di Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan butuh perhatian pemerintah. Di desa ini masyarakatnya mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak melalui adaptasi.Inilah yang terungkap saat tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI menyambangi desa tersebut, Selasa (3/5). Warga desanya juga mampu hidup kembali secara mandiri usai bencana menimpa. Wakil Ketua Komisi VIII Noor Achmad yang memimpin tim kunker tersebut mengapresiasi para relawan yang bekerja dan membantu masyarakat setempat ketika terjadi bencana.Noor juga mendengar keluhan warga yang mengaku terisolir ketika terjadi bencana. Akses menuju Desa Lok Buntar hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dan perahu klotok. Akses jalur roda dua terputus ketika banjir melanda kawasan tersebut. Warga hanya bisa mengandalkan trasportasi air berupa perahu klotok yang hanya mampu menampung sedikit warga.Kepala Desa Lok Buntar menuturkan, desa ini sangat terpencil karena akses menuju desa sangatlah sulit. Ia berharap, Komisi VIII mampu membantu memberikan alat dan sarana yang dibutuhkan warga berupa pembangunan jembatan yang mampu dilewati roda empat, radio komunikasi handy talky (HT), perahu karet, alat pemadam kebakaran portable, peralatan dapur umum, dan gudang untuk menyimpan logistik ketika bencana.Anggota Tim Kunker Komisi VIII Endang Maria Astuti yang turut serta dalam kunjungan tersebut menuturkan, Provinsi Kalimantan Selatan harus memilki shelter atau penampungan warga di desa tangguh bencana. Ketika akan terjadi banjir, perangkat desa atau kecamatan mampu mengungsikan warganya ke shelter tersebut.Komisi VIII Dorong Penambahan Anggaran Panti Sosial di BanjarbaruKomisi VIII DPR RI mendorong, agar Panti Sosial Bina Laras “Budi Luhur” di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mendapat tambahan alokasi anggaran. Panti asuhan ini merehabilitasi penyandang cacat mental eks psikotik.Dalam lawatannya ke panti itu, rombongan Tim Kunjunga Kerja Komisi VIII dipimpin Noor Achmad melihat dari dekat kondisi panti dan para penghuninya. Panti yang berdiri di atas lahan 3,5 hektar ini, dihuni 70 pasien. “Harusnya dengan panti seluas ini mampu menampung lebih dari 100 pasien. Ini hanya dihuni 70 pasien, karena kekurangan dana,” tutur Noor, Selasa (03/5).Di sisi lain, Komisi VIII mengapresiasi para pengurus panti tersebut yang mampu memberdayakan para pasien untuk hidup mandiri. Mereka diajarkan membuat kerajinan berupa tasbih dan gelang. Sebagian diajarkan pula membuat batako, membudidayakan lele, mengolah makanan ringan, dan keterampilan memotong rambut.“Kita harapkan para pasien setelah sembuh dan kembali ke masyarakat mampu bekerja dan bermanfaat di masyarakat dengan apa yang sudah didapatkan di panti,” tutur Anggota Tim Komisi VIII dari PKB Bisri Romli. Ia berharap kepada pengurus panti agar terus memberdayakan para pasiennya dengan ilmu keterampilan. Hasil karya para pasien juga harus dibantu dipasarkan ke publik, sehingga ada keuntungan yang diraih.n(ryan,ojie)Foto: Ryan/iw

48 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017KUNKERKomisi X DPR menerjunkan tiga tim Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 guna menjalankan fungsi pengawasan, awal Mei lalu. Kunjungan ke Provinsi Kalimantan Barat dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah memimpin tim ke Sumatera Selatan, dan tim ke Nusa Tenggara Barat dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya.Di Kalbar, Fikri bersama tim menemukan permasalahan mengenai sarana prasarana guna menghadapi Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari 220 SMP di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar yang melaksanakan UN, hanya dua sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “Ini gambaran bahwa infrastruktur dan sarana prasarana masih minim. Sehingga sekolah untuk melaksanakan UNBK, masih sangat sedikit. Saya kira ini perlu perhatian,” tegas Fikri, usai pertemuan dengan Wakil Bupati Kubu Raya beserta jajaran di Kantor Bupati Kubu Raya, Kalbar.Politisi F-PKS itu mengakui, kemampuan fiskal daerah yang juga minim, turut mempengaruhi kondisi sarpras pendidikan. Sehingga, bantuan dari Pusat pun sangat dibutuhkan oleh daerah.“Saya kira fiskal daerah terbatas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di bawah 10 persen dari APBD mereka. DAU maupun DAK yang dimiliki Kabupaten dan Kota itu sebagian besar dari pusat. Ini harus cermat betul, dan kementerian terkait harus terlibat langsung,” dorong politisi asal dapil Jawa Tengah itu.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra (F-Gerindra) juga turut menyayangkan kondisi pendidikan di Kubu Raya. Masih banyak yang dibutuhkan dari segi sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini bukan hanya membutuhkan perhatian pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah pusat.“Komisi X DPR melihat hal ini yang nanti akan kita perjuangkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semestinya, pendidikan kedepan ini terus menerus ada peningkatan. Tapi saya yakin, bahwa ini semua membutuhkan proses dan koordinasi,” harap politisi asal dapil Jambi itu.Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya, Hermanus menjelaskan, dari 220 SMP yang melaksanakan UN di daerahnya, hanya dua sekolah yang melaksanakan UNBK. Sisanya masih menerapkan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP). Dua sekolah itu pun swasta, yakni SMP Tunas Bangsa dan SMP Taruna.“Permasalahannya masih lambatnya Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional, dan termasuk masih minimnya siswa yang mampu m e n g o p e r a s i k a n komputer. Ini kendala kita ketika akan melaksanakan UNBK,” jelas Hermanus.Optimis Venue Asian Games Rampung Tepat WaktuSementara dalam kunjungan ke Sumsel, Komisi X optimis semua venue untuk Asian Games 2018 bisa dirampungkan tepat waktu. Palembang Sarpras Pendidikan Indonesia Masih MinimPanitia Kerja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Panja Sarpras Dikdasmen) telah diselesaikan Komisi X DPR, dan menghasilkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi disusun dari hasil serap aspirasi, maupun pengamatan dan peninjauan kondisi di lapangan. Bahkan dari setiap kunjungan kerja yang dilakukan Komisi X telah membuktikan bahwa banyak sarpras pendidikan Tanah Air yang tidak layak.

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 49memiliki waktu kurang dari 16 bulan untuk menyelesaikan seluruh venue. Pengerjaan pembangunan dan infrastrukturnya harus terus dilakukan.“Kami punya optimisme. Kami sudah melihat lapangan menembak yang sudah ada, perkembangannya sampai sekarang sebesar 29 persen. Kami optimis seluruh venue akan terselesaikan pada akhir tahun ini,” yakin Ferdiansyah saat memimpin kunjungan Tim Kunker Komisi X di Stadion Jakabaring, Palembang, Sumsel.Politisi F-PG itu berharap, venue di cabang olahraga lainnya bisa diselesaikan pada awal tahun 2018 sekaligus bisa dilakukan test even. “Test even itu untuk melihat kesiapan cabang olahraga yang dipertandingkan. Kami yakin Pemerintah Sumsel punya semangat untuk menyelesaikan semua itu,” tutup politisi asal dapil Jawa Barat XI itu.Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Yayuk Basuki (F-PAN) tidak setuju dengan pengurangan cabang olahraga (cabor) pada gelaran Asian Games 2018. “Kalau sekiranya dari awal tidak mampu, ya jangan diterima. Sekarang sudah tinggal setahun lagi. Saya tidak setuju dengan keputusan efisiensi anggaran untuk memotong cabang olahraga,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu. Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Aspek PendidikanPotensi pariwisata di Indonesia yang sangat besar, harus bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan daerah gugusan pulau-pulau tentu memiliki daya tarik pariwisata tersendiri. “Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi pariwisata dan wisatawan yang sangat tinggi. Tentu jika potensi tersebut mampu dikembangkan dengan baik maka akan menjadi tulang punggung pendapatan suatu daerah dan tentu akan menjadi pemasukan negara yang cukup besar,” kata Teuku Riefky Harsya saat memimpin Tim Kunker Komisi X ke Lombok, NTB.Namun tentunya, ingat politisi F-PD itu, pengembangan pariwisata harus memperhatikan aspekaspek sosial maupun pendidikan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata perlu bersinergi, tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur semata, namun perlu dibangun pula SDM masyarakat sekitar, agar kesejahteraan dan roda perekoniman terus berkembang.“Pendidikan bagi masyarakat di daerah prioritas destinasi pariwisata sangat penting. Jangan sampai masyarakat lokal hanya sebagai penonton dan justru dari luar daerah tersebut yang mengembangkan pariwisata. Kita akan dukung penuh upaya Pemda NTB untuk terus mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya,” komitmen politisi asal dapil Aceh itu.n(sf,skr,rif)Tim Kunker Komisi X DPR melihat dari dekat progres pembangunan beberapa venue di Stadion Jakabaring, Palembang. Foto: Arief/iw Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI meninjau destinasi wisata di NTBFoto: Singgih/iw

50 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017KUNKERDi Provinsi Bali, Tim Kunker Komisi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Muhammad Prakosa menyoroti sistem informasi perpajakan yang terintegrasi ke semua instasi pemerintah dan stake holder lainnya masih bermasalah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ternyata tidak bisa mengakses data pajak. Ini menghambat kinerja DJP.Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mengungkapkan bahwa ini adalah hal yang terus berulang setiap tahun dan menjadi hambatan struktural. Politisi PDI Perjuangan itu, mempertanyakan sikap pemerintah soal ini. “Menurut saya problem ini tidak sepantasnya ada. Mungkin Komisi XI bisa minta BPK untuk audit kinerja khusus urusan ini, bagaimana jembatan yang mengintegrasikan data antar-pemerintah bisa terbangun. Kita lihat, seperti apa solusinya,” ucap Eva di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Ngurah Rai, Bali, beberapa waktu lalu.Pada bagian lain, anggota Komisi XI DPR RI dari PKB Fathan mengapresiasi kinerja Bea dan Cukai khususnya pada praktik Industrial Assistance yang menumbuhkan klaster-klaster baru UMKM. “Bea dan Cukai di sini tidak sekedar menuntut penerimaanpenerimaan tapi juga turut membina industri, menjaga agar tumbuh klasterklaster UMKM baru yang diharapkan mampu menggenjot penerimaan negara. Bea Cukai membantu mengendorse, memfasilitasi, mengawasi, dan menginisiasi bagaimana industri UMKM bisa tumbuh dengan sehat,” ujarnya. Sistem Informasi Pajak Masih Bermasalah di BaliKomisi XI DPR RI, saat Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 lalu menurunkan 3 (tiga) tim Kunjungan Kerjanya ke Provinsi Bali, Sumatera Barat (Sumbar) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sistem informasi perpajakan yang terintegrasi ke semua instasi pemerintah dan stake holder lainnya masih bermasalah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ternyata tidak bisa mengakses data pajak. Ini menghambat kinerja DJPSuasana rapat Tim Kunker Komisi XI DPR di Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Foto: Rizka/iw