2017 - MAJALAH 148

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 51Saksikan Pemusnahan Barang Sitaan di Teluk BayurSementara itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi XI ke Sumbar yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Hasan menyaksikan langsung pemusnahan barang sitaan Bea dan Cukai di Teluk Bayur. Barang kena cukai rokok dan barang hasil penindakan atas pelanggaran tindak pidana cukai dimusnahkan secara bersamaan.“Kami Komisi XI DPR puas dengan hasil yang dicapai jajaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe madya, atas hasil seluruh sitaan yang merugikan negara Rp 1,5 milliar. Sementara nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp 2,5 milliar,” kata Marwan seusai pertemuannya dengan jajaran Kementerian Keuangan Sumatera Barat.Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Teluk Bayur Andhi Pramono mengungkapkan, barang sitaan yang dimusnahkan dengan dibakar ini, merupakan hasil pengamanan sepanjang Januari sampai April 2017. “Seluruh barang sitaan ini terdiri dari 4.137.480 rokok, 89 unit kosmetik, 19 jenis obat-obatan, 36 unit sex toys, dan 90 produk lainnya. Umumnya barang yang disita tidak mengantongi izin produksi ataupun legalitas,” kata Andhi.KUR NTB Belum Banyak Dirasakan UMKMSedangkan di NTB, Tim Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mendapati bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum sepenuhnya dirasakan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) di semua daerah. Padahal, KUR sudah digulirkan. Sosialisasi masih dinilai kurang.Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo saat mengikuti rangkaian kunjungan kerja di NTB, Selasa (2/5) menilai bahwa SDM pelaku UMKM masih kurang. “Kami meminta kepada perbankan, selain memberikan kredit juga memberikan pendampingan termasuk penjaminan yang diberikan oleh Jamkrindo dan Askrindo. Masyarakat juga belum banyak mendapat informasi dan pemahaman dari sosialisai KUR,” ujarnya.Politis F-Nasdem itu mengatakan bahwa masih banyak SDM yang belum memahami bagaimana menjadikan usahanya bisa diakses oleh perbankan. Untuk itu, perlu ada pendidikan mengenai sistem keuangan oleh perbankan, agar para pelaku UMKM mampu mengelola keuangannya dengan baik.“KUR ini, kan, digelontorkan agar masyarakat bisa berusaha. Bila sukses tentu akan meningkatkan dukungan ekonomi nasional,” imbuh Donny. Disisi lain, masalah inflasi harus diupayakan stabil. Pemda maupun BI harus mengetahui kapan secara persis inflasi itu datang memengaruhi ekonomi daerah di masa mendatang.n(ra,hr, az) Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI menyaksikan langsung pemusnahan barang sitaan Bea dan Cukai di Teluk Bayur. Foto: Eka/iwAnggota Komisi XI DPR RI Donny Imam PriambodoFoto: Azka/iw

52 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017KUNKERMengapa menjalin kemitraan dengan kepolisian, menurut Ketua Tim Kunjungan Spesifik MKD yang juga Wakil Ketua MKD Adies Kadir. karena kerja-kerja penyelidikan MKD membutuhkan bantuan aparat penegak hukum.“Kunjungan Spesifik MKD DPR ini adalah dalam rangka mensosialisasikan kalau di DPR ada MKD sesuai dengan UU MD3. Kita juga mensosialisasikan bahwa ada satu etika yang harus ditaati anggota DPR tersebut. Apabila anggota DPR melanggar kode etik tentunya Mahkamah Kehormatan Dewan akan melakukan langkah-langkah penindakan kode etik,” ujar Adies di Polda Kaltim, Kamis (20/4/2017).Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, MKD dalam melakukan pencegahan pelanggaran kode etik telah melakukan sosialisasi kepada para anggota dewan, dan untuk melakukan penegakan kode etik bilamana diperlukan akan meminta bantuan kepada para aparat penegak hukum.“Penyelidikan pada laporanlaporan. Juga melakukan koordinasi dan sosialisasi ke lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Kita kunjungan juga ke Polda, Kejaksaan, apabila ada laporan-laporan di dapil terkait anggota DPR,” papar Adies.Sementara itu dalam kesempatan yang sama anggota Tim MKD Muhammad Syafii, menyatakan bahwa MKD dibentuk untuk menjaga harkat, martabat dan wibawa Dewan MKD Bertugas Jaga Harkat dan Martabat DPRDalam rangka mensosialisasikan kode etik DPR dan untuk menjalin kemitraan dengan kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur. Serah terima cindera mata Wakil Ketua MKD Adies Kadir dengan Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Mulyana HardjoFoto: Eko/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 53P e r w a k i l a n Rakyat, baik sebagai orangperseorangan m a u p u n s e b a g a i kelembagaan. Adapun yang diatur dalam MKD adalah soal etika. “ P e r l u dipahami oleh masyarakat, pelang garan etika itu belum tentu pelang garan h u k u m , s e m e n t a r a p e l a n g g a r a n hukum itu pasti pelanggaran etika”, tegas politisi Gerindra ini. Romo, demikian sapaan akrabnya, juga menegaskan bahwa MKD memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan aturan penegakan hukum. Hal lain yang ditandaskannya adalah masalah yang masih dalam dugaan pelanggaran hukum pada anggota dewan sebaiknya tidak perlu diumbar di media, karena jika dugaan tidak terbukti nama baik anggota yang sudah tercemar sulit dipulihkan.“Kita inginkan bahwa proses hukum terhadap Anggota DPR itu harus benar-benar sesuai SOP, jangan kemudian masih dalam dugaan melakukan pelanggaran sudah ‘difestifalisasi’ di media. Nah itu kan menghilangkan marwah, harkat dan martabat anggota DPR. Karena itu, kita bersosialisasi kepada seluruh aparat penegak hukum tanah air, apabila ada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan Anggota DPR RI itu langsung dilaporkan ke MKD. Kami akan membantu agar proses itu berjalan sesuai aturan yang ada,” jelasnya. Meski tidak dipublikasikan, namun dia menjamin proses hukum bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan SOP. Hal ini semata-mata demi menjaga nama baik Anggota Dewan yang belum terbukti melakukan pelanggaran. Dalam hal ini MKD bertugas menjaga harkat dan martabat Anggota Dewan.Anggota dewan dari dapil Sumatera Utara ini memaparkan, tugas MKD ada dua, pertama adalah pencegahan, yang kedua penindakan. Dia melanjutkan, kalau penindakan maka sudah masuk dalam proses persidangan dalam MKD, sementara dalam pencegahan dilakukan sosialisasi. “Apalagi yang bisa MKD lakukan kecuali mensosialisasikan aturan-aturan yang ada di MKD kemudian memberikan imbauan-imbauan agar anggota DPR tidak melakukan pelanggaran etika,” ujarnya. Ia mengungkapkan, bahwa MKD juga bertugas menyampaikan kepada kepada fraksi-farksi di DPR tentang absensi kehadiran Anggota Dewan di paripurna, rapat di AKD ataupun rapat di pansus. “Ini kan juga upayaupaya yang kita lakukan agar mereka bisa mematuhi. Selain itu kita anggota DPR, tidak boleh bangga dengan produk-produk luar negeri, tidak boleh ke dugem. Itu sudah diatur, itu kita sosialisasikan,” ungkap Romo. Ia menjelaskan ada tiga pelanggaran yang ditetapkan oleh MKD, ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran ringan konsekuensinya dinasihati, pelanggaran sedang dipindahkan dari komisi atau diturunkan jabatan, dan jika melakukan pelanggaran berat ada dua hukuman, bisa diskrors minimal tiga bulan tapi bisa juga diberhentikan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemui MKD. n (eko)MKD memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan aturan penegakan hukum. Hal lain yang ditandaskannya adalah masalah yang masih dalam dugaan pelanggaran hukum pada anggota dewan sebaiknya tidak perlu diumbar di media, karena jika dugaan tidak terbukti nama baik anggota yang sudah tercemar sulit dipulihkan.

54 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017SOROTANSebuah Langkah PositifAnggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik misalnya termasuk salah satu pihak yang melihat MoU tersebut sebagai sebuah langkah positif yang telah dilakukan ketiga mitra kerjanya tersebut. Ia menilai ada sebuah niat yang baik dari ketiga lembaga penegak hukum tersebut untuk bersinergi dalam pemberantasan korupsi. Pasalnya dalam salah satu pasal tercantum sebuah kesepakatan perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berbasis elektronik atau online. Hal ini akan memudahkan pencarian informasi dan data terkait penanganan tipikor di seluruh Indonesia. “Saya melihat ini langkah positif dari ketiga lembaga tersebut. Akan ada semacam e-Filling untuk setiap kasus tipikor (tindak pidana korupsi) yang tengah disidik teman-teman di Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Sehingga setiap terduga atau tersangka, ataupun saksi bisa melacak sejauh mana proses hukum yang sudah dilaluinya,” ujar Erma. Erma mencontohkan kasus BLBI (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia) yang menyeret nama mantan Ketua BPPN (badan penyehatan perbankan nasional) Syarifudin Tumenggung. Ketika kasus tersebut ditangani kejaksaan jelas dinyatakan bahwa kasus tersebut tidak termasuk tipikor. Namun ketika KPK masuk dan menangani kasus tersebut malah sebaliknya. KPK menyatakan ada sebuah tipikor dalam kasus BLBI.Bahkan menurut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, MoU tersebut juga bisa saling memacu kinerja satu sama lain antar lembaga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri selama ini masyarakat kerap menganggap KPK menjadi lembaga teratas dalam pemberantasan tipikor. Sementara Polri dan kejaksaan berada dibelakangnya. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini juga berharap agar pelaksanaan MoU itu bisa dilaksanakan di setiap daerah. Dengan demikian bisa memantau bagaimana perkembangan kinerja dari mitra kerjanya khususnya dalam penanganan tipikor di daerah-daerah. Adanya sebuah klausul dalam MoU tersebut yang mewajibkan lembaga penegak hukum untuk memberitahu pimpinan dari personil lembaga penegak hukum lainnya yang akan diperiksa dalam kasus Tipikor. Untuk hal tersebut Erma meyakini bukan sebuah bentuk “keistimewaan”. Pemberitahuan tersebut merupakan hal yang wajar, sebagaimana Pro - Kontra MoU Polri, Kejagung dan KPKDi penghujung bulan Maret 2017 lalu, tiga lembaga penegak hukum, Polri, Kejaksaan dan KPK memperbaharui nota kesepahaman antar ketiganya. Khususnya yang terkait penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. MoU (memorandum of Understanding) yang sejatinya sudah berakhir pada 2016 silam ini sempat menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, tak terkecuali dari DPR RI. Foto: Arief/iwAnggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik54 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 55dalam sebuah instansi yang memiliki beberapa bagian, dimana staf salah satu bagian diketahui melakukan sebuah kesalahan, maka bagian tersebut harus meminta ijin pimpinan bagian lain untuk memeriksa anggota atau stafnya. Bisa Berpotensi Melemahkan Satu Sama LainBerbeda dengan Erma, anggota Komisi III lainnya seperti Arsul Sani malah menilai sebaliknya. Ia mengatakan jika berbicara potensi, maka MoU antara Polri, Kejakgung dan KPK bisa saja berpotensi melemahkan satu sama lain lembaga tersebut. Misalnya terkait salah satu klausul “pemberitahuan” tadi. Ada kemungkinan dalam pelaksanaannya menimbulkan hilangnya kesempatan peluang bagi satu lembaga hukum untuk memperoleh alat bukti dari lembaga hukum lainnya. Maka hal tersebut jelas melanggar hukum. Pada dasarnya, Politisi dari Fraksi PPP ini mengatakan bahwa penandatanganan MoU itu tidak boleh mereduksi, mengurangi atau bahkan melanggar aturan penegakkan hukum yang jelasjelas diatur dalam undang-undang. “MoU, surat edaran dan lain sebagainya dalam tata urutan perundangan kita bukan merupakan sumber hukum. Itu bisa dilihat dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan,” jelas Arsul. Jika MoU tersebut bertentangan dengan peraturan terkait yang lebih tinggi seperti undang-undang, lanjutnya, sehingga dapat menimbulkan dugaan tindak pidana, maka MoU itu jelas melanggar hukum. Sementara itu politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang mengatakan nota kesepahaman tersebut tidak mencerminkan “sifat” asli KPK. Ia mencurigai penyusunan MoU itu merupakan upaya saling melindungi antar ketiga lembaga tersebut. “Saya dan teman di Komisi III curiga ada MoU ini. Kok kucuk-kucuk ada ini. Yang saya tangkap dalam MoU itu upaya untuk saling melindungi. Selama ini KPK menggeledah tak perlu izin atau memberitahu pimpinan lembaga lainnya segala macam tapi kenapa sekarang muncul MoU ini,” ujarnya. Mengamati tentang pro dan kontra terkait MoU ketiga lembaga penegak hukum tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa mengatakan bahwa MoU tersebut merupakan sebuah sinyal kekosongan hukum soal koordinasi antar lembaga penegak hukum. “Berarti belum ada aturannya kalau ada MoU seperti itu. Kami akan pelajari dan tentunya kami akan bikin undang-undangnya agar tidak ada MoU. Karena MoU kan tidak punya kekuatan hukum yang baik. Tidak hanya itu MoU sangat lemah dan multitafsir, sedangkan undang-undang akan mengatur secara tegas dan jelas,” ungkap Desmond. Oleh karena itu ia mengatakan bahwa wacana tersebut akan menjadi bahan masukan untuk memperbaiki diri. Penambahan KesepakatanSebagaimana diketahui, Rabu (29/3) lalu KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung memperbarui nota kesepahaman bersama mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Ada 15 pasal yang tercantum dalam nota tersebut. Diantaranya penambahan kesepakatan soal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berbasis elektronik. Selama ini, SPDP dikirim secara manual dan bisa menghabiskan waktu lebih lama.Selain itu, dalam MoU ini juga ada upaya pencegahan yang dilakukan secara sinergis, yaitu pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan pengendalian gratifikasi. Serta adanya kesepakatan mengenai bantuan yang bisa saling diberikan antar ketiga lembaga penegak hukum tersebut.Dalam Mou tersebut juga mengatur soal pemeriksaan anggota dari salah satu penegak hukum oleh lembaga penegak hukum lain. Mereka sepakat adanya pemberitahuan kepada pimpinan personel yang diperiksa sebagai saksi dan adanya pendampingan hukum. Padahal, dalam undang-undang diatur bahwa pemeriksaan saksi tidak boleh didampingi oleh penasihat hukum. Belum lagi kesepakatan soal penggeledahan personel penegak hukum yang diduga terkait kasus hukum. Pimpinan personel itu juga harus diberitahu soal penggeledahan.Didalam salah satu pasalnya juga mencantumkan, bahwa Polri selaku pihak ketiga memberikan bantuan pengamanan personel dan perlengkapannya atas permintaan KPK maupun Kejaksaan. Selain itu ketiga lembaga hukum tersebut juga bisa saling meminta dan memberikan informasi terkait pelaksanaan tugas masing-masing. Ketiga lembaga tersebut juga bisa menentukan data yang bersifat rahasia dalam nota kesepahaman itu. Data yang disimpan oleh ketiga lembaga tersebut tidak boleh disebarkan ke pihak lain.n (ayu)Anggota Komisi III DPR Arsul SaniFoto: Arief/iwEdisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 55

56 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Diplomasi Parlemen adalah hal penting untuk dilakukan DPR RI dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu cara efektif untuk dapat bertemu dengan para Ketua Parlemen negaranegara sahabat adalah dengan menghadiri Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU). Selain dapat bertukar informasi dan pengalaman, DPR RI juga selalu menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam tataran pergaulan internasional.The 136th Inter-Parliamentary Union Assembly and Related Meetings berlangsung di Dhaka Bangladesh pada tanggal 1-5 April 2017, mengambil tema “Redressing Inequalities: Delivering on Dignity and Wellbeing for All”. Delegasi DPR RI yang hadir ke Sidang tersebut Ketua Delegasi Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan dari Fraksi Gerindra), dan anggota delegasi terdiri dari Nurhayati Ali Assegaf (Ketua BKSAP DPR RI), Evita Nursanty (F-PDIP), Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Capt. Anton Sihombing (F-PG), Andi Iwan Darmawan Aras (F-Gerindra), Ferry Kase (F-Hanura). Pada sidang tersebut, dihadiri pula oleh 128 parlemen negara sahabat. Pada sidang ini, Fadli Zon memberikan statement mengenai ketimpangan yang terjadi dalam bidang politik, ekonomi dan pembangunan sosial di masyarakat. Fadli menegaskan, salah satu penyebab terjadinya ketimpangan adalah korupsi. Banyak negara menderita akibat korupsi yang mengorbankan hak rakyat dari proses pengambilan kebijakan yang adil dan demokratis dan berdampak pada terabaikannya hak-hak dasar mereka.Selain itu, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf yang menjabat sebagai Presiden Komite International Humanitarian Law (IHL) IPU memimpin sidang Komite pada tanggal 2 April 2017. Komite tersebut membahas progress mengenai perlindungan pengungsi dan kerja sama dengan ICRC. Sementara, Evita Nursanty (F-PDIP) sebagai Anggota Biro Komite United Nations Affairs menghadiri sidang biro komite UN Affairs pada tanggal 2 April 2017. Dalam pertemuan tersebut Evita mengusulkan keterlibatan parlemen dalam evaluasi permasalahan pelanggaran kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB terhadap warga lokal. Dalam pertemuan Forum LIPUTAN KHUSUSFadli : Penyebab Terjadinya Ketimpangan adalah KorupsiKeterangan Foto :1. Dr. Evita Nursanty, M.Sc menyampaikan statement pada Sidang Biro Komite Un Affairs pada tanggal 2 April 20172. Dr. Fadli Zon menyampaikan pidato pada debat umum Sidang the 136th IPU Assembly and Related meetings, di Dhaka Bangladesh3. Ketua Delegasi DPR RI, H. Rofi Munawar, Lc menyampaikan statementnya pada sidang Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs yang diselenggarakan oleh Pemerintah Bahrain pada tanggal 25 – 26 April 20174. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si memimpin Sidang IHL pada the 136th IPU Assembly and related meetings, Dhaka Bangladesh5. Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan statement pada Forum of Young Parliamentarians, Sidang IPU ke-136 Dhaka Bangladesh1 4523

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 57of Women Parliamentarians, Evita Nursanty memberikan intervensi mengenai strategi keuangan inklusif bagi perempuan di Indonesia. Evita juga berbagi pengalaman Indonesia dalam mengadakan program “Laku Pandai” yang menjangkau para perempuan di desa yang belum mendapatkan akses terhadap jasa keuangan.Pada sidang IPU ke-136 ini, Irine Yusiana Roba Putri terpilih sebagai Board Member of Forum of Young Parliamentarians. Irine terpilih dengan suara bulat sebagai perwakilan dari grup geopolitik Asia Pasifik setelah sebelumnya didukung penuh oleh sub-grup geopolitik ASEAN+3. Amandemen yang diajukan oleh delegasi Indonesia dalam pembahasan draf resolusi pada Komite Tetap bidang Perdamaian dan Keamanan Internasional disetujui oleh seluruh anggota sidang. Komite tersebut membahas draf resolusi yang bertema “The Role of Parliament in Respecting the Principle of Non-Intervention in the Internal Affairs of States”. Dalam draf resolusi tersebut, delegasi Indonesia mengusulkan untuk memperjelas definisi prinsip “responsibility to protect” dan betulbetul menilai situasi yang tepat untuk memberikan intervensi serta menjadikan aksi militer sebagai upaya terakhir untuk mencapai perdamaian setelah semua lini diplomasi dilakukan. Pada sidang umum ke-136 tersebut, IPU mengadopsi “Dhaka Communique” yang bertema Redressing Inequalities: Delivering on Dignity and Well-being for AllNegara APA Diminta Jalin Kerjasama Kembangkan Energi Ramah Lingkungan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar memimpin delegasi DPR RI dan Kementerian Luar Negeri, menghadiri pertemuan Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs (SDGs) yang diselenggarakan oleh Parlemen Bahrain pada tanggal 25 – 26 April 2017.Pertemuan yang dilakukan dalam kerangka Asian Parliamentary Assembly (APA) ini dihadiri sekitar 96 orang dari 21 negara anggota dan mendiskusikan mengenai isu-isu terkait di kawasan, termasuk mengenai energi, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pertemuan juga dimaksudkan untuk mengembangkan kerja sama ekonomi dan keuangan di AsiaDalam kesempatan berbicara di depan sidang Komite, Ketua Delegasi DPR RI menyampaikan agar negara-negara anggota APA dapat lebih proaktif terlibat dalam menjawab tantangan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan. Rofi juga menyampaikan, Indonesia memiliki kepercayaan bahwa APA dapat menjadi salah satu perekat kerja sama antar negara untuk menjawab tantangan bersama.Selain Indonesia, negara lain yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Afghanistan, Bahrain, Bhutan, RRT, Syprus, Iran, Kamboja, Iraq, Jordania, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Pakistan, Palestina, Rusia, Arab Saudi, Turki, Suriah,Thailand dan Uni Emirat Arab.Delegasi Indonesia menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengedepankan konsumsi energi yang sejalan dengan SDGs dan ramah lingkungan (clean energy). Secara perlahan, anggota APA menjalin kerjasama untuk mengembangkan energi ramah lingkungan (clean energy), dapat diperbarui dan terjangkau melalui inisiatif penelitian bersama dan transfer teknologi. “Parlemen Asia perlu mendorong pengembangan energi matahari, air dan angin,” tegas Anggota Komisi VII itu.Selain itu, terkait isu lingkungan, politisi F-PKS itu mengapresiasi negaranegara anggota APA yang berkomitmen dengan semua instrumen hukum internasional guna melindungi dan melestarikan lingkungan. Namun, ia menggarisbawahi peran swasta (private sector) untuk berpartisipasi menjaga lingkungan.“Kami menekankan semua pihak termasuk sektor swasta agar memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Pihak swasta yang merusak dan mencemari lingkungan seharusnya dijerat secara hukum,” desak politisi asal dapil Jawa Timur itu.Sebagaimana diketahui, Sidang Komisi Ekonomi dan SDGs tersebut diikuti 22 parlemen dari Asia. Isu-isu lain yang dibahas adalah terkait air dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peran parlemen untuk memastikan terwujudnya target-target SDGs. Parlemen Asia juga memuji DPR RI yang memiliki Panja SDGs. nIndonesia juga mengurangi subsidi bahan bakar fosil dan mendorong penggunaan energi alternatif. Demikian dikatakan Wakil Ketua Badan Kerja Sama AntarParlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar, saat memimpin Delegasi DPRRI.Untuk itu, Rofi meminta negara-negara Delegasi DPR RI menghadiri sidang Komisi Ekonomi dan SDGs Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly) di Manama, Bahrain, 24-27 Maret 2017

58 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017SELEBRITIDulu “Artis Pilkada” KINIPOLITISISempat disebut sebagai artis Pilkada, alihalih Sisca Dewi terjun langsung ke panggung politik tanah air. Berikut kisah yang diceritakannya kepada Parlementaria saat mengunjungi ruang redaksi Majalah Parlementaria, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).Sisca DewiSiska DewiFoto: Kresno/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 59Berbicara tentang politik, sejatinya bidang tersebut bukan hal yang baru bagi Sisca, begitu wanita kelahiran Madiun 12 Maret 1979 ini biasa disapa. Masih diingatnya beberapa tahun silam, ketika berlangsung ajang pemilihan kepala daerah di Madiun dan sekitarnya, ia selalu mendapat “jatah kampanye” dari para calon kepala daerah.Lucunya, ia tidak hanya diminta menyanyi dan menghibur di kampanye satu partai saja. Melainkan berbagai partai. Sehingga nyaris hari-harinya dilalui dari satu panggung pilkada ke panggung lainnya. Tak berlebihan jika kemudian ia sempat mendapat julukan “artis pilkada”. Tapi itu dulu ketika dirinya masih belum menetapkan diri menjadi salah satu kader partai. Sekarang Sisca memilih untuk berlabuh dalam satu bendera partai politik, yakni Hanura. Tidak tanggung-tanggung, ia ikut dalam jajaran pengurus partai. Ya, Sisca terpilih menjadi wakil bendahara umum DPP Partai Hanura. Menetap di satu partai, artinya ia tidak bisa ikut menghibur dalam kampanye partai lain. “Sebenarnya sih tidak ada aturan pasti untuk itu, tapi tidaki etis saja secara etika,” ujar pemilik nama lengkap Sisca Dewi Hermawati. Sempat Menjadi CalegDalam ajang pemilihan legislatif tahun 2014 lalu Sisca sempat maju menjadi caleg (calon legislatif) untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII yang meliputi Madiun, Mojokerto dan sekitarnya. Sayangnya, suara yang ia dapat belum mencukupi untuk bisa melaju ke “senayan” menjadi anggota legislatif alias anggota DPR RI. Kecewa? sudah pasti. Tapi paling tidak pengalaman pertamanya mengikuti ajang Pileg itu menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dalam dunia politik. Jika tidak ada aral melintang, pada Pileg 2019 mendatang, ia akan kembali berjuang untuk bisa menjadi wakil rakyat.“Hal utama yang melatar belakangi saya ingin menjadi anggota DPR RI adalah saya ingin lebih memberdayakan perempuan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat dapil saya khususnya Madiun,” paparnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat selama ini ia melihat di tanah kelahirannya itu masih banyak perempuan yang terpaksa harus bekerja di luar negeri menjadi TKW untuk membantu perekonomian keluarga. Sayangnya, ketika mereka kembali ke kampung halamannya, tidak sedikit malah yang harus menelan pil pahit. Pasalnya, uang yang selama ini hasil bekerja di negeri orang itu malah digunakan sang suami untuk menikah dengan wanita lain. Ia bertekad akan memperjuangkan nasib perempuan dan memberdayakan perempuan di dapilnya. Melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang mumpuni untuk perempuan. Dengan demikian para wanita di kampung halamannya tidak harus merantau ke negeri orang untuk bekerja dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Karir dunia seniMeski aktif dalam panggung politik tanah air, namun Sisca tidak bisa melupakan profesi lamanya yang sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Tidak kurang sepuluh judul sinetron pernah dilakoninya, seperti sinetron Aku ingin pulang, Akibat pergaulan bebas, dan Maha kasih.Meski mengurangi bahkan bisa dikatakan menghentikan sementara kiprahnya berakting dalam dunia sinetron. Namun dalam dunia Tarik suara, Sisca masih terbilang produktif. Tawaran off air dan on air di berbagai panggung masih tetap menghampirinya. Bahkan bulan Februari kemarin ia sempat mengeluarkan single duetnya bertajuk Cinta Abadi bersama Fiyan Ahmad. Menjelang bulan suci Ramadhan, ia pun mengeluarkan mini albumnya, dengan empat single terbaru. Salah satu single religinya berjudul Bersujud Padamu merupakan ciptaan musisi Resa Herlambang. Ia berharap kedepan dapat menjalani semua profesi tersebut dengan seimbang dan baik.n(Ayu)Siska Dewi Foto: Kresno/iw

60 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017DAPILKepedulian Anggota DPRJunimart Girsang kepada nasib kaum buruh khususnya buruh tani perkebunan cukup tinggi. Hal itu ditunjukkan ketika menerima aspirasi dari Buruh Tani yang bekerja di daerah Panji Dabutar, Kabupaten Dairi dalam masa reses baru-baru ini.Politisi PDI Perjuangan ini turun langsung ke areal Pertanian untuk melihat keadaan buruh tani di Kabupaten Dairi.Dalam pertemuan tersebut para buruh tani menceritakan mereka berasal dari Kabupaten Pak Pak Bharat dan sebagian ada yang dari Kabupaten Dairi.Dari kerja buruh tersebut, perhari mereka di bayar sebesar Rp 65.000 dengan syarat bekerja hingga 9 hari namun jika dalam 9 hari ada selang waktu tidak masuk maka bayaran buruh dikurangi menjadi Rp 60.000 per hari.Upah yang diterima buruh tersebut belum termasuk makan, jam kerja juga tidak menentu. Selain bayaran harian ada juga kelompok buruh yang bekerja berdasarkan luas areal wilayah kebun yang akan di bersihkan dari rumput atau ditanami bibit dalam sistem kerja mereka disebut sistem borongan. Dari upah yang diterima rata rata buruh sangat kesulitan untuk membiayai biaya sekolah anak anak mereka, bahkan tidak ada yang mampu membiayai hingga perguruan tinggi.Menyikapi keadaan tersebut, Junimart Girsang yang kini menjadi anggota Komisi III DPR akan berkomunikasi dengan atasan dari buruh tani. Dia berjanji akanmemperjuangkan kenaikan gaji dari para Buruh Tani yang bekerja di perkebunan yang dikelola swasta tersebut.n(ann,mp).Akan Perjuangkan Kenaikan Gaji BuruhPeduli Penanganan Gizi BurukGizi buruk merupakan masalah yang menjadi perhatian utama hingga saat ini terutama di negara-negara berkembang. Tercatat sepertiga dari populasi balita yang ada di negara-negara berkembang mengalami gizi buruk. Di Indonesia meski mengalami penurunan secara nasional, namun secara regional ada beberapa provinsi yang tercatat memiliki gizi buruk yang cukup tinggi, salah satunya Provinsi Banten.Atas dasar itulah, menggugah Anggota Komisi III DPR Eddy Kusuma Wijaya untuk mengatasi per masalahan gizi buruk. Salah satunya m e n g a d a k a n k e g i a t a n p e m b e r i a n M a k a n a n Pendamping Air Susu Ibu (MPASI). Dalam masa reses lalu, Eddy berinisiatif melaksanakan k e g i a t a n pemberian MPASI kepada anak-anak dan balita di Provinsi Banten khususnya di Dapil Banten III.Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan tepatnya Direktur Bina Gizi Masyarakat akhirnya bisa didistribusikan 2 ton MP-ASI kepada puskemas dan 12posyandu di Kota Tangerang, Tangsel Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang Kunjungi buruh tani di daerah Panji Dabutar Kabupaten DairiAnggota DPR RI Eddy Kusuma Wijaya mendistribusikan makanan pendamping air susu ibuFoto: dok.pri/iw Foto: dok.pri/iw60 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017dan Kabupaten Tangerang.Politisi F-PDI Perjuangan itu juga turun langsung menyerahkan MPASI kepada masyarakat yang memiliki anak usia 12-14 tahun. Itulah bentuk kepedulian kepada tumbuh kembang anak-anak Indonesia-khususnya di wilayah Tangerang.n(mp)

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 61Ibnu Munzir Gelar Sosialisasi Tentang Pentingnya Pemahaman KebhinekaanEndang Srikarti Handayani Gelar Pasar Murah Dadakan di DapilSementara itu ditempat yang berbeda, Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Munzir menggelar acara Sosilaisasi Empat Pilar tentang pentingnya pemahaman arti Bhineka Tunggal Ika kepada masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Ia berharap agar masyarakat Kabupaten Mamuju Utara dapat memahami dan mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.“Sosialisasi 4 Pilar ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami arti dari Bhineka Tunggal Ika. Kegiatan ini juga ditujukan untuk menjaga stabilitas bermasyarakat yang terdiri dari beragam suku, ras dan agama,” jelasnya.Ibnu mengatakan, melalui Sosialisasi 4 Pilar tersebut perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan pernah membawa lagi isu-isu kedaerahan yang dapat memecah persatuan bangsa dan bernegara.“Untuk menghindari konflik sosial, perlu diberikan pemahaman agar masyarakat tidak lagi membawa isu-isu kedaerahan yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Oleh karenanya penting untuk dipahami mengenai arti dari Bhineka Tunggal Ika itu sendiri,” tegasnya. n(dep) Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani melakukan blusukan ke beberapa pasar untuk mengetahui ada tidaknya kenaikan harga sembako menjelang Bulan Suci Ramadhan. Salah satu pasar yang didatangi adalah pasar Gabus, Jatinom. Endang juga sempat berdiskusi terkait kenaikan harga sembako kepada para pedagang dan masyarakat pengunjung pasar.“Kita sengaja blusukan ke pasar-pasar ini untuk mengetahui ada tidaknya harga sembako, baik gula, minyak tanah, bumbu dapur, daging ayam, dan lainnya. Kita juga menggelar operasi pasar murah dadakan di dekat pasar Gabus ini, agar harga-harga tetap stabil,” ujar Endang.Endang Srikarti termasuk salah satu anggota dewan yang sering melakukan blusukan dan menggelar operasi pasar murah di beberapa wilayah yang termasuk dalam daerah pemilihannya. Selain memberikan kupon pembelian sembako murah, kehadiran politisi Senayan ini juga dirasa mampu memberi semangat kepada para pedagang. “Program pasar dadakan ini memang akan digelar di sejumlah pasar di wilayah Klaten, Boyolali, Solo dan Sukoharjo. Dengan pasar murah atau pasar dadakan ini, warga yang sedang kesulitan juga bisa terbantu. Panggilan hati dan rasa kepedulian kepada sesama, termasuk pemberdayaan masyarakat sosok ini memang terasa ketika mulai diberikan amanah sebagai anggota DPR RI,” ucapnya.Sebelum menggelar pasar dadakan di pasar Gabus, Endang Srikarti juga menggelar pasar murah di Desa Padas, Kecamatan Karanganom, tepatnya di kediaman Bambang, Dukuh Tegalreno, Desa Padas. Diakuinya, biasanya menjelang puasa ramadhan, harga-harga sembako dan kebutuhan lainnya langsung melejit. “Para pihak terkait perlu melakukan pengawasan, jangan sampai harga-harga tersebut mencekik masyarakat,” tandasnya.nAnggota Komisi IV DPR RI Ibnu Munzir mensosialisasikan 4 pilarAnggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani menggelar pasar murah didapilnyaFoto: dok.pri/iwFoto: dok.pri/iwEdisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 61

62 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017DAPILAnggota DPR Edhy Prabowo dari Fraksi Partai Gerindra terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I yang meliputi Kabupaten Banyuasin, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Kota Palembang, dan Kota Lubuk Linggau.Setelah terpilih sebagai menjadi anggota DPR, Edhy mendapat amanatsebagai Ketua Komisi IV antara lain bermitra kerja dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Dengan semangat terus manisvesto partai yang diperjuangkan selama ini, pria kelahiran Tanjung Enim, 24 Desember 1972 ini akan terus berupaya optimal mewujudkan aspirasi dari masyarakat yang sudah memberikan mandat kepadanya untuk menjadi wakilnya di DPR, dimana 84 persen warganya bergantung kepada pertanian dan perkebunan.Pada agenda reses, Edhy bertemu dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan mengikutsertakan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, untuk mendengarkan Terus Perjuangkan Aspirasi Petani dan Pekebunlangsung aspirasi masyarakat. Selain itu membawa rombongan Kementan menuju kawasan SP IX Cecar BTS Ulu untuk bersilahturahmi dengan para petani dan meninjau langsung usulan calon lokasi penanaman ubi kayu di Kecamatan Muara Kelingi.Legislator ini menegaskan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan, Bangsa yang maju adalah bangsa yang memperhatikan nasib guru. Karena itu pula dia mengucapkan selamat Hari Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono dalam menjalankan kegiatan di dapilnya, berusaha memberikan bantuan untuk pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya, dengan memberikan bantuan Bina Lingkungan kepada konstituen berupa mesin pakan ikan yg ditempatkan di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.Politisi asal Dapil Jawa Timur I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo itu juga Berikan Bantuan untuk Tingkatkan Produksi Ikanmemberikan bantuan prototipe alat pengolah sampah ZERO WASTE kepada LPPNU melalui program BL BUMN.“Diharapkan disetiap kecamatan yang potensial pembudidaya ikan mempunyai alat tersebut untuk dapat Guru kepada seluruh pendidik di Tanah Air. Khususnya para guru di SD Xaverius Emannuel Tanjung Enim, SMPN 1 Tanjung Enim dan SMAN 1 Tanjung Enim dimana sebelumnya Edhy pernah menuntut ilmu di sekolah tersebut.n (as,mp)meningkatkan produksi dengan maksimal,” kata Bambang. Politisi F-Gerindra itu juga mengarahkan Program Bina Lingkungan PT. PGN dan PT. PLN ke sektor pendidikan tingkat dasar seperti MI Nurul Fikri Sawotratap, Buduran dan MI Ibtidaiya Sawocangkring. Diharapkan bantuan ini menambah kapasitas belajar daripada semula, dan sekolah mendapat akreditasi.Masih dalam rangkaian kegiatan dapil, Bambang juga mengunjungi warga Gadukan Timur Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya guna menyerap aspirasi dan keluhan dari warga tentang keadaan lingkungan mereka tinggal.n (as)62 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo bertemu jajaran PemkabMusi RawasAnggota Komisi DPR RI Bambang Haryo Soekartono kunjungi warga Gadukan Timur Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Foto: dok.pri/iwFoto: dok.pri/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 63Bertemu dengan masyarakat dan konstituen di daerah pemilihannya Nusa Tenggara Timur (NTT) I tidak hanya dilakukan di masa resesnya. Setiap kali tidak ada agenda rapat di DPR, ia tidak sungkan untuk bertemu masyarakat yang diwakilinya. Namun khusus untuk masa reses, ia gunakan meninjau beberapa wilayah. Pada Senin (15/5/2017) lalu, Benny K. Harman hadir sebagai salah satu narasumber “Seminar Nasional tentang Konsepsi Pembangunan Pariwisata NTT yang Berkelanjutan” yang diselenggarakan Komda Timor PMKRI, Alor. Pada kesempatan itu ia mengingatkan agar NTT yang menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata nasional harus benar-benar menjadi surga bagi masyarakat NTT itu sendiri.Keesokan harinya, Benny menyempatkan diri berdiskusi santai dengan pemuda Alor. Di sini ia memberikan arahan dalam penggunaan dana desa oleh desa yang harus tepat sasaran. Oleh karena itu perlu pendampingan dari staf desa yang berkualitas. Sehingga tidak menjerumuskan Kepala Desa dan stafnya ke dalam penjara. Benny juga mengunjungi Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Di sini ia menyerap aspirasi berupa permintaan penambahan jalan beraspal untuk tipe jalan provinsi. Saat ini kondisi jalan provinsi di Kabupaten Alor sebagian besar rusak dan perlu diperbaiki dalam pengalokasian anggaran ke depan. Untuk itu Benny berjanji akan mencoba menyalurkan aspirasi tersebut ke pemerintah daerah dan pusat.n (Ayu)Serap Aspirasi DaerahReses Turun ke SawahBagi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini saat reses tiba ia sudah terbiasa dengan jadwal yang padat dan tersusun rapi. Hal itu ditujukan agar segala aspirasi dan temuan yang masuk di masyarakat dapat tertampung semua. Serta dapat dijadikan sebagai bahan-bahan dan dasar penyusunan program, pengalokasian anggaran ikut mengisi dari policy yang akan dikeluarkan pemerintah. Sehingga di masa reses praktis kegiatan Herman Khaeron relatif lebih panjang dan variatif.Hari pertama reses, ia mengunjungi daerah pertanian sekaligus mendatangi Demplot yang tengah dijadikan mitra penugasan oleh Pupuk Kujang. Menanam varietas baru dengan pupuk jenis baru, yakni NPK 30-6-8. Dalam kunjunganya itu bertepatan dengan musim tanam. Sehingga ia tak ragu untuk turun langsung ke sawah menanam padi bersama masyarakat di daerah Klangenan, Cirebon.Di sini ia memberi semangat masyarakat sekitar untuk terus mengembangkan sektor pertaniannya, agar ada regenerasi. Karena dikhawatirkan ke depan akan kekurangan petani. Pasalnya saat ini selain sedikit sekali anak muda yang menyukai bidang pertanian, para orangtua juga kerap menganggap usaha pertanian itu sebagai usaha marjinal, tidak intelek dan tidak menghasilkan banyak uang. Sehingga orangtua lebih berkeinginan agar anaknya tidak menjadi petani. Pada kesempatan itu Herman meyakinkan bahwa petani merupakan pahlawan pangan, masa depan bangsa, dan bagian dari kedaulatan serta kemandirian pangan dalam negeri. Tidak hanya itu, di masa reses kali ini Herman juga mengunjungi komunitas nelayan dan petani Pelabuhan Dadap Juntinuap. Pelabuhan yang baru dibuka kembali setelah sekian lamanya ditutup. Pada kesempatan itu ia menyerahkan sejumlah alat tangkap ikan. Herman juga ikut turun ke sawah bersama petani di kecamatan Suranenggalan. Daerah yang beresiko tinggi, jika musim hujan kebanjiran, musim panas kekeringan.n(Ayu)Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 63Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman kunjungi Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat, Kabupaten AlorWakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron kunjungi masyarakat di daerah Klangenan, CirebonFoto: dok.pri/iwFoto: dok.pri/iw

64 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017DAPILKetua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengunjungi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tangerang Selatan pada Senin, (06/03) guna menerima masukan terhadap beberapa RUU yang kini sedang dibahas di Komisi VIII DPR. Reses Ali Taher Kunjungi MUI Tangsel Kehadiran Ali Taher ke Kantor MUI Tangerang Selatan ini disambut Ketua MUI tangerang Selatan KH. Saidih, Kepala Bimas Islam Kemenag Kota Tangsel sekaligus Sekum MUI Kota Tangsel Abdul Rojak, Ketua Komisi Penetapan Hukum dan Fatwa MUI Kota Tangsel Hasan Musthofi,jajaran pengurus MUI Kota Tangsel, dan para tokoh agama se-Kota Tangsel.Dalam kesempatan tersebut, Ali Taher menyampaikan bahwa MUI Tangsel memiliki peran penting sebagai wadah perkembangan Islam di tingkat daerah. Makanya, ia memutuskan untuk berkunjung ke sana.Ali Taher mengatakan, bahwa Komisi VIII saat ini sedang memperjuangkan dana sertifikasi guru agama yang belum dibayarkan. Totalnya sebanyak 26.000 guru agama yang belum dibayarkan sertifikasinya.Politisi PAN ini juga sedang memperjuangkan dana inpasing bagi guru-guru agama serta beberapa isu lain yang seperti setifikasi khotib dan memperjuangkan kelembagaan MUI dari pusat hingga daerah.“Komisi VIII juga sedang memperjuangkan dana inpasing bagi guru-guru Agama. Komisi VIII juga menolak sertifikasi khotib dan kami memperjuangkan kelembagaan MUI dari pusat sampai daerah,” tegas Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III itu.Ali Taher juga meminta masukan dari para pengurus MUI Kota Tangsel, yang selanjutnya akan dibawa ke rapat Komisi VIII di DPR RI. Pada kesempatan yang sama, Ali juga merasa sangat tersanjung dengan respon positif dari para tokoh agama di wilayah Tangsel.n(hs)Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah dalam kegiatan resesnya melakukan kunjungan ke Panti Jompo guna memberikan santunan kepada mereka. Didampingi Anggota DPRD Jember Lilik Ni’amah, Anang menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib kelompok masyarakat yang kurang beruntung, terutama mereka perempuan yang telah berusia lanjut.Dalam kesempatan tersebut, Anang menjelaskan bahwa keberadaan mereka tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah memberikan kepedulian lebih sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. “Nabi Muhammad juga memerintahkan kepada kita untuk selalu menghormati orang yang lebih tua, peduli dan juga menyayangi mereka Anang Hermansyah Peduli Panti Jompodengan sepenuh hati,” ungkapnya pada Jumat, (05/05).Maka dari itu, setiap kali dirinya melakukan kunjungan ke Jember, ia berusaha untuk selalu bisa bertemu dengan kelompok perempuan lanjut usia seperti ini. Biasanya Anang akan mendengarkan apa saja yang mereka keluhkan selama ini. “Dengan bertemu langsung seperti ini, saya bisa dengan jelas menangkap dengan jelas permasalahan apa saja yang mereka hadapi,” tambah Anang.Pemerintah pun dituntut untuk mampu memberikan kepedulian terhadap kelompok perempuan lanjut usia ini. Karena, bagaimana pun keberadaannya tetap harus dijamin konstitusi, sama halnya dengan kelompok masyarakat lainnya. Pemerintah harus bersikap adil terhadap seluruh kelompok dan golongan manapun. Melalui masukan dan aspirasi yang disampaikan para kelompok perempuan lanjut usia ini, nantinya Anang akan menyampaikan dan meneruskannya dalam rapat-rapat kerja dengan pemerintah. Hal ini dimaksudkan sebagai kepeduliannya terhadap perempuan lanjut usia.n (hs)64 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong kunjungi MUI TangerangKetua Komisi X DPR RI Anang Hermansyahmemberikan santunan ke panti jompoFoto: dok.pri/iwFoto: dok.pri/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 65Serap Aspirasi Nelayan Nihayatul Minta pemerintah evaluasi Perizinan KapalGandeng LAB Keliling BPOM Sosialisasikan Produk Makanan Aman & HigienisNelayan Indonesia sedang dirundung pilu, tidak hanya karena perubahan iklim yang berpengaruh pada hasil tangkapan ikan. Namun, yang lebih memilukan adalah peraturan pemerintah terkait proses perizinan kapal yang justru dinilai menambah beban baru bagi para nelayan.Anggota Komisi IX dari F-PKB Nihayatul Wafiroh menilai, proses perizinan kapal nelayan sangat memakan waktu dan biaya, sehingga merugikan nelayan. Hal itu ditemukannya saat berbincang dengan para nelayan di Pelabuhan Muncar belum lama ini.Menurut informasi dari beberapa nelayan, surat izin operasi kapal nelayan yang sebelumnya bisa diurus dalam waktu tiga minggu, sekarang bisa mencapai sembilan bulan bahkan lebih. Belum lagi, nelayan diwajibkan membayar pajak selama satu tahun begitu surat terbit. Sementara, izin hanya tinggal dua bulan karena sepuluh bulan waktu habis untuk pengurusan. Kapal tidak beroperasi, tapi dianggap sudah jalan.“Pemerintah semestinya mengevaluasi kembali implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah harus memotong birokrasi yang rumit dan memakan waktu sehingga nelayan tidak menunggu waktu lama untuk mencari makan,” kritisi politisi dari dapil Jatim III ini.Dalam diskusi informal tersebut, Nihayah, sapaan akrabnya, juga menemukan banyaknya keluhan nelayan terkait pengurusan kartu nelayan, sebagai syarat mendapatkan asuransi nelayan yang juga sangat birokratis. Terkait hal itu, dia menekankan, Maraknya produk makanan, khususnya jajanan anak yang mengandung bahanbahan berbahaya telah meresahkan masyarakat di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah dalam masa resesnya menggandeng mobil LAB keliling BPOM untuk melakukan sosialisasi produk makanan yang aman dan higienis kepada warga Banten.“Setiap turun ke dapil, kita selalu mengajak lab keliling BPOM untuk memeriksa jajanan dan makanan yang ada di sekitar lokasi. Kita melakukan sosialisasi dan pendidikan agar masyarakat tahu makanan yang mereka konsumsi aman atau tidak,” ungkap politisi dari F-PKB ini.Menurut Siti Masrifah, masyarakat umumnya belum aware terhadap kualitas dari produk makanan yang semestinya pemerintah pro-aktif dan jemput bola. “Datang langsung ke tempat-tempat nelayan, pangkas birokrasi dan jika perlu mempermudah untuk pembuatan kartu nelayan dan kartu asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.“Sebaik apapun peraturan kalau tidak dibarengi dengan sensitivitas kemanusiaan, maka ia akan sia-sia,” tutupnya dengan kecewa menanggapi banyaknya keluhan nelayan di dapilnya.nmereka konsumsi. Dari semua produk makanan, jajanan anak yang kerap kali ditemukan mengandung zat pewarna Rhodamin dan Formalin. Selain melakukan pengawasan terhadap makanan, obat dan komestik juga turut menjadi perhatian dari anggota DPR terpilih periode 2014-2019 ini. Penggunaan lab keliling selalu dilakukan saat ia melakukan kunjungan ke dapilnya, sehingga pada akhir masa reses, segala bentuk temuannya di lapangan dapat ditindaklanjuti melalui Rapat Kerja Komisi IX dengan Pemerintah.“Misalnya dari 10 yang diuji petik BPOM, ada 3 makanan yang mengandung zat berbahaya. Nanti itu akan kita sosialisasikan, namun siapanya memproduksi tidak kita sampaikan, tetapi pemerintah yang akan menindaklanjuti,” tandas Ketua Perempuan Bangsa PKB ini.nEdisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 65Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh berdialog dengan para nelayan di Pelabuhan MuncarAnggota Komisi IX DPR RI Siti Masfirah sosialisasi produk makanan aman kepada warga BantenFoto: dok.pri/iwFoto: dok.pri/iw

66 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017DAPILDi masa reses beberapa waktu lalu, Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini berkunjung ke basis konsetuennya di daerah pemilihan (Dapil) Banten III, Kampung Bojong Ranji, Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kunjungan itu, Jazuli menggelar beberapa kegiatan guna terwujudnya kesejahteraan dan pelayanan bagi konsetuennya. Di kediaman salah seorang warga RT 11/04, Bapak Hambali misalnya, Jazuli berkomunikasi dengan warga mengenai kondisi mereka terkait dengan situasi ekonomi, politik, dan sosial kemasyarakatan yang berkembang. Politisi F-PKS itu juga menggelar pengobatan gratis untuk 100 warga. Warga dengan antusias datang untuk memeriksakan kesehatan mereka. Selain mengadakan kegiatan tersebut, Jazuli juga menyempatkan diri berkunjung dan beraudiensi dengan Saat reses beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis menghadiri Jazuli Gelar Bakti Sosial di Kampung Bojong RanjiIskan Qolba Lubis Hadiri Wisuda Ponpes Roihanul JannahKelomok Usaha Bersama (KUBE) “Usaha Jaya” untuk menyerakan bantuan pembinaan kepada kelompok tersebut. “Dimensi pelayanan publik ini penting karena merupakan alasan utama lahirnya negara, sebagai sebuah kontrak sosial antara penyelenggara negara dengan rakyat untuk mengatur silaturrahim akbar sekaligus wisuda santri angkatan ke X Pondok pesantren (Ponpes) Roihanul Jannah di Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal.Dalam acara yang dipenuhi sekitar 2000 orang itu, Iskan menyampaikan beberapa hal, antara lain tentang kegembiraan atas keberhasilannya mengadvokasi bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) dari Kementerian Agama senilai Rp 171.000.000.-. “Semoga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pesantren di Madina,” katanya.Ia berharap pemerintah bisa terus memberi perhatian dan bantuan kepada pondok-pondok pesantren di Mandailing Natal, sebab hal itu sangat membantu dalam melahirkan generasigenerasi yang islami dan berakhlakul karimah. “Saya berharap pemerintah bisa terus membantu, saya juga akan terus berupaya dalam membantu keperluankeperluan yang dibutuhkan oleh pondok-pondok pesantrean tersebut,” ungkapnya. Selain itu, anggota legislatif daerah pemilihan (Dapil) Sumut II ini mengungkapkan, bahwa pihaknya (Komisi VIII) baru memilih Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia berharap kedepan dana yang dikelola BPKH akan diarahkan ke Ponpes seluruh Indonesia sekitar Rp 5-7 triliun per tahun.“Oleh karena itu pesantren harus tertib administrasi dan bisa legal formal. Agar kita bisa bertanggung jawab kepada negara dan publik,”katanya.n (rnm)dan mengurus hajat hidup mereka. Sebab jadi pemimpin itu tugasnya melayani rakyat,” kata Jazuli kepada Parlementaria. Apalagi, tambah Jazuli, bangsa Indonesia sepakat untuk membangun sistem demokrasi yang lebih kuat dan bermakna. Dimana, demokrasi bermakna adalah demokrasi yang bekerja untuk memenuhi keinginan dan aspirasi rakyat sebagai pemilik kekuasaan. n66 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Foto: dok.pri/iwFoto: dok.pri/iwAnggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini bertemu konstituen di Kampung Bojong Ranji, tangerang, Banten Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis hadiri wisuda santri Ponpes Roihanul Jannah di Kabupaten Mandailing Natal

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 67Reni Marlinawati Mendukung Potensi Selancar di SukabumiKejuaraan Surfing bertajuk Rip Curl Grom Search seri kedua diselenggarakan pada tanggal 13-14 Mei 2017 di Pantai Cimaja, Sukabumi. Surfer muda yang berasal dari Indonesia, Filipina, Thailand, dan beberapa negara lainnya berkompetisi untuk meraih title juara. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Reni Marlinawati mendukung serius potensi selancar yang ada di Sukabumi. Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan acara Kejuaraan Surfing di dapilnya.Reni yang juga Anggota Komisi X DPR ini juga mengucapkan terimakasih kepada pihak penyelenggara yang telah mensponsori kejuaraan selancar ini. “Mengucapkan terimakasih kepada sponsor penyelenggara. “Selamat, atas nama Anggota DPR RI Komisi X, yang membidangi pariwisata pemuda dan olahraga,” ujarnya saat memberikan sambutan. Sebagaimana diketahui, Komisi X DPR meliputi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini juga menjelaskan juara 1 dan 2 dalam seleksi ini akan disertakan dalam kejuaraan nasional. Reni juga memberikan semangat kepada para pencarian bakat peselancar 16 tahun ke bawah. “Sukses ya adikadik semua,” ungkapnya.Seluruh surfer yang terdiri dari kategori under 16, under 14, under 12, dan under 10 tahun. Walaupun angin berhembus dengan kencang, seluruh surfer tidak gentar untuk menaklukan ombak.Dalam kesempatan yang sama Direktur Kontes dan Tim Rider Rip Curl Dedi Gun mengatakan, ”Ombak Pantai Cimaja memang sangat sempurna untuk menggelar sebuah kejuaraan surfing. Hadirnya ombak terbaik Cimaja ini membuat kesuksesan kejuaraan Rip Curl Grom Search seri kedua. Seluruh kategori yang dilombakan mulai dari under 16 hingga under 10 berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” jelasnya.n(eko)Ancaman narkoba sangat membahayakan bagi tatanan kehidupan masyarakat. Menurut data dari BNN setiap hari ada 50 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Sampai saat ini sebanyak 4,2 juta jiwa terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Sasaran utama narkoba adalah para remaja. Padahal remaja sebagai generasi muda merupakan asset yang sangat berharga bagi kelangsungan kemajuan bangsa. Anggota DPR RI dari dapil Sulawesi Selatan III Fatmawati Rusdi menyerukan kepada para siswa di Sidrap agar menjadikan narkoba sebagai musuh yang merusak masa depan. Seruan tersebut disampaikan langsung dengan mengunjungi sejumlah sekolah seperti di SMAN 1 Panca Rijang dan Narkoba Mengancam Generasi MudaSMPN 1 dan 3 Baranti, belum lama ini.“Inilah alasan saya turun ke sekolahsekolah. Saya ingin semua siswa di Sidrap bisa menjadikan narkoba sebagai musuh. Saya tidak ingin generasi muda Sidrap dirusak narkoba. Katakan tidak pada narkoba,” ujar Politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).Kepada para guru dan Dinas Pendidikan setempat, Fatmawati berpesan agar terus melakukan pengawasan kepada siswa termasuk memberikan pembinaan mental yang baik serta membuat kegiatan kreatif yang bisa membuat siswa terhindar dari narkoba dan semakin terampil.“Buatlah kegiatan yang bisa merangsang minat belajar dan memotivasi semangat belajar siswa agar mereka tidak terjun dalam perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba,” paparnya.Dalam kunjungan tersebut, Fatmawati bersama para guru dan siswa juga melakukan penandatanganan deklarasi stop narkoba dan stop kekerasan. Penandatanganan diawali Fatmawati lalu diikuti para guru, dan juga ada pihak perbankan dan para siswa secara antusias mengikuti setelahnya.n (eko)Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 67Foto: dok.pri/iwFoto: dok.pri/iwAnggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati hadiri lomba surfing di Pantai Cimaja, SukabumiAnggota DPR RI Dapil Sulsel III Fatmawati Rusdi kunjungi SMAN 1 Panca Rijang dan SMPN 1 dan 3 Baranti

68 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017DAPILPotensi kopi di Provinsi Bengkulu, khususnya untuk jenis robusta dari Kabupaten Kepahiang perlu medapat dukungan agar dapat menembus pasar internasional. Tentunya, hal ini bukan hanya membutuhkan kerja keras dari Pemkab Kepahiang maupun Pemprov Bengkulu, namun juga berbagai pihak terkait.Demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Anarulita Muchtar saat menghadiri Kegiatan Workshop “Kopi Robusta Kepahiang Menuju Pasar Internasional” di Aula Guest House Kompeks Perkantoran Pemkab Kepahiang, Bengkulu, awal Mei 2017 lalu.Workshop ini juga menghadirkan Kepala Bank Indonesia Wilayah Dukung Pengembangan Kopi Robusta Menuju Pasar InternasionalVI, Ketua DPP Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dan para Petani Kopi se-Kabupaten Kepahiang.“Bapak dan ibu petani kopi, kita bantu bapak Bupati untuk memajukan kopi Kepahiang agar bisa tembus ke pasar internasional. Tidak ada yang tidak mungkin asal kita kompak,” ajak Ana, panggilan akrab Anarulita, menyemangati para petani.Anggota Komisi X DPR Yayuk Sri Rahayuningsih tetap konsisten dan eksis dalam melakukan pengawasan dan memajukan dunia pendidikan. Hal itu terbukti saat dirinya meninjau pelaksanaan proses rehabilitasi tiga ruang kelas atau ruang kelas baru (RKB) di SMP Negeri 2 Widodaren, Ngawi, Jawa Timur, tengah Mei lalu.“Alhamdulilah pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan perencanaan yang ada. Tentunya ruang kelas yang sudah dibangun kembali seperti ini sebagai motivasi dan semangat anak-anak dalam belajarnya,” kata Yayuk.Menurut politisi asal dapil Jawa Timur VII itu, yang meliputi Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo dan Trenggalek, proses rehabilitasi RKB selalu mendapat pengawasan ketat dari Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.“Seperti halnya pada tiga ruang kelas di SMPN 2 Widodaren semua struktur bangunan dinyatakan memenuhi standar kualifikasi yang ada. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran semua pihak terhadap mutu bangunan itu sendiri,” imbuh Yayuk.Dalam kesempatan yang sama, Yayuk juga mendapat aspirasi mengenai permasalahan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Salah satunya, terkait minimnya sarana prasarana, khususnya komputer. Menanggapi hal ini, Yayuk berjanji tetap akan memperjuangkan sesuai ranahnya. Namun di sisi lain, ia melihat pelaksanaan UNBK sejak tahun 2016 sudah bagus. n (sf)Konsisten Majukan PendidikanSebagai politisi asal daerah pemilihan Bengkulu, Ana sangat mendukung pengembangan kopi di Kepahiang agar dapat menembus pasar internasional. Diakuinya, ia pun cukup menyukai kopi. Apalagi secara medis, kopi juga sangat baik untuk kesehatan.Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan akan mendukung rencana Pemerintah Daerah untuk memajukan kualitas kopi Kepahiang sehingga dapat masuk pasar Internasional.n(sf)68 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Foto bersama Anggota Komisi X DPR Yayuk Sri Rahayuningsih dengan murid SMPN 2 Widodaren, NgawiAnggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar hadiri workshop Kopi Robusta Kepahiang, BengkuluFoto: dok.pri/iw Foto: dok.pri/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 69Sampah di Kota Bandung selalu menjadi isu krusial. Tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan plus bau busuk yang menyertainya, sangat mengganggu masyarakat sekitar, terutama pengguna jalan. Sampah yang tak terangkut, kadang menimbun setengah badan jalan. Kondisi ini sempat mengganggu masyarakat di Kota Bandung. Adalah Anggota DPR RI Moh. Arief Suditomo yang begitu peduli membantu masyarakat di Kelurahan Gempolsari, Bandung Wetan, Bandung, dengan membangun pos bank sampah. Masyarakat setempat diajak peduli menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya sampah yang menggunung.Politisi dari dapil Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) ini, membantu membangun bank sampah di Kelurahan Gempolsari, tepatnya di RT.04 RW.09 yang padat penduduk. Bank sampah ini untuk menampung sampah-sampah recycle. Selain dapat mengurangi timbunan sampah rumah tangga, sampah recycle ini dapat dikelola menjadi produk bernilai ekonomis. Hasilnya, bisa menambah kas keuangan RT setempat.Sampah, kata Arief, bisa juga diolah mejadi kompos sebagai penyubur tanaman dan membuat taman vertical. Bank Sampah Menyelesaikan Problem Sampah“Bank sampah adalah titik awal. Jangan berhenti sampai di sini. Tingkatkan terus dengan kegiatan peduli lingkungan lainnya yang bernilai ekonomis, seperti kompos atau taman vertical,” ucapnya kepada warga setempat.nLingkungan yang asri dan bersih tidak saja indah dipandang, tapi juga menyehatkan bagi masyarakat. Dari lingkungan yang bersih, kesehatan masyarakat juga terjaga. Inilah salah satu yang mendapat perhatian Anggota DPR RI Inas Nasrullah. Sampah yang menumpuk di pinggir jalan dan perumahan warga, kerap tak terangkut oleh petugas kebersihan. Volume dan intensitas membuang sampah membuat petugas kebersihan mungkin kewalahan. Untuk itulah, Inas coba membantu masyarakat di Pondok Aren, Tangerang Selatan, dengan menyumbang kendaraan roda tiga pengangkut sampah. Ada 18 unit kendaraan pengangkut sampah yang ia sumbangkan.Politisi Hanura dari dapil Banten III (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan) ini, sangat peduli pada pelestarian lingkungan. Warga setempat diajak melestarikan lingkungan dari hal Menjaga Lingkungan Menyehatkan Masyarakatterkecil, yaitu membersihkan sampah. Bahkan, Inas juga menggagas pendirian bank sampah untuk kelompok pengelola sampah di Serpong, Tangerang Selatan.Dengan bank sampah ini, diharapkan masyarakat mampu mengelola sampah menjadi sumber ekonomi baru. Semua jenis sampah diupayakan bisa didaur ulang menjadi produk-produk bernilai ekonomi tinggi. Dengan bank sampah, selain lingkungan sekitar bersih dan sehat, juga masyarakat ikut diajak berinovasi mengelola sampah yang tak berharga menjadi sangat berharga secara ekonomis. n(mh)Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 69Foto: dok.pri/iwFoto: dok.pri/iwAnggota Komisi VIII DPR RI Arief Suditomo bersama konstituennya.

70 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengajak rombongan para jurnalis yang tergabung dalam Wartawan Koordinatoriat DPR RI untuk membuka mata pada dunia pertanian. Sejenak merehat dari hiruk pikuk berita politik di parlemen. Kepedulian pada sektor pertanian coba dibangun. Dan Wonogiri menjadi tempat yang tepat untuk dikunjungi. Seratus jurnalis mengikuti agenda Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI bertajuk Tantangan, Masalah, dan Solusi di Sektor Pertanian”. Bertempat di Pendopo Bupati Wonogiri, awal April lalu, acara dihadiri pula Sekjen DPR Achmad Djuned, Kepala BKD DPR Johnson Rajagukguk, dan Wakil Bupati Wonogiri Edi Santoso. Tak ketinggalan dua wakil rakyat asal dapil Wonogiri, Endang Maria Astuti (F-PG) dan Agustina Wilujeng Pramestuti (F-PDI Perjuangan) juga turut hadir. Wakil Bupati Wonogiri Edi Santoso mengungkap potret pertanian di kabupaten yang dipimpinnya. Luas lahan sawah irigasi mencapai 22.245 hektare, sawah tadah hujan 8.417 hektare, dan kebun 88.836 hektare. Anggaran pertanian yang diterimanya dari APBN Rp5,3 miliar. Namun, itu tidak termasuk anggaran untuk membangun infrastruktur irigasi. Sampai April 2017 produktivitas pertanian Wonogiri meliputi padi sawah 86,50 ton, padi gogo 95,81 ton, jagung 58,60 ton, dan kedelai 45,28 ton.Di Wonogiri ada Waduk Gajah Pertanian WONOGIRIPERNIKDunia pertanian di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, menggugah perhatian DPR RI. Mata para jurnalis pun diajak melihat dari dekat potret pertanian Wonogiri. Perhatian ini tak lepas pula dari sosok Sadiman, pejuang lingkungan setempat, yang ikut menghidupkan kembali pertanian Wonogiri.MelirikSadiman, sosok pejuang lingkungan tengah mempraktekan cara menanam pohon yang baik dan benar didepan Wakil Ketua dan Anggota DPR RI serta jajaran setjen DPR RI

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 71Mungkur untuk mengairi areal sawah seluas 23.600 hektare. Waduk ini juga mengairi daerah-daerah perbatasan Wonogiri, seperti Sukoharjo, Klaten, Sragen, dan Karanganyar. Tidak hanya mengairi sawah, waduk yang dibangun di lahan seluas 8.800 hektare ini, juga menyediakan air baku, memenuhi kebutuhan PLTA, perikanan, dan menjadi destinasi wisata. Namun, kini waduk mengalami pendangkalan setelah 35 tahun beroperasi. Menanggapi potret pertanian Wonogiri ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, yang dibutuhkan Wonogiri untuk meningkatkan produk unggulan pertaniannya adalah manufaktur. Peralatan pertanian ini penting untuk menunjang kerja para petani setempat. Ketika manufaktur pertanian sudah terbangun, Wonogiri bisa dengan mudah memasarkan produk-produk pertaniannya. Pemda harus membantu para petaninya untuk mendapatkan akses manufaktur pertanian itu sekaligus membuka akses pasarnya. Selain itu, Fahri berharap, Pemda stempat membantu pembiayaan para petani agar tidak terjebak pada alur pembiayaan para rentenir. “Kalau sektor pertanian sudah dikerjakan, saya kira rakyat kita sejahtera. Rakyat yang sejahtera inilah yang bisa membatasi diri untuk tidak membuat kerusakan lingkungan.”Wonogiri, lanjut Fahri, bisa menjadi contoh pertanian bagi daerah-daerah lain. Sebagai kabupaten yang sering meraih penghargaan Kalpataru, mestinya Wonogiri bisa melahirkan banyak pemikiran-pemikiran soal pertanian. Dari pertanian itulah disusun strategi menjaga kehidupan ini hingga bisa dinikmati anak cucu. “Kita bantu juga Wonogiri mempromosikan diri menjadi contoh sekaligus menjadi tempat kunjungan wisata bagi masyarakat daerah lain,” seru politisi PKS tersebut.Belajar dari Kearifan SadimanUsai pertemuan di pendopo, Fahri dan rombongan menuju Waduk Gajah Mungkur. Menaiki speed boat, benih ikan nila ditebar Fahri di tengah-tengah waduk. Ini untuk meningkatkan sektor perikanan. Di waduk itu ditanam pula sepuluh bibit pohon lanjung untuk penghijauan sekaligus sebagai kampanye pelestarian lingkungan. Penanaman jenis pohon ini juga diinspirasi oleh relawan lingkungan setempat, Sadiman.Fisiknya sudah rapuh. Tapi, kepeduliannya pada pelestarian lingkungan tak serapuh fisiknya. Dialah yang menginspirasi masyarakat setempat untuk menjaga lingkungan. Dengan lingkungan yang lestari, pertanian pun ikut terangkat. Ia rajin menanam berbagai bibit pohon dan memperbaiki sumber-sumber air di Wonogiri tanpa pamrih. Yang paling mengharukan, ketika Sadiman menjual kambingnya untuk membeli pohon. Istrinya sempat cemas, karena uang yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, malah dibelanjakan membeli bibit pohon. Kepeduliannya, memang, begitu tinggi. Hatinya tertambat pada pelestarian lingkungan. Syahdan, tahun 1995 terjadi kebakaran hutan dan penebangan hutan yang masif di Wonogiri. Akibatnya, hutan gundul dan mata air mengering. Sadiman terpanggil untuk merehabilitasinya. Bekerja sendirian tanpa bantuan siapa pun. Bahkan, aksinya merehabilitasi hutan Wonogiri, disambut cibiran masyarakat. Ia pernah dicemooh “gila” dengan aksi kepeduliannya itu. Tapi, ia tak bergeming dengan berbagai cemoohan. Bila ia tak memiliki uang, Sadiman pun tak segan-segan menjual kambing kesayangannya untuk membeli bibit pohon. Akhirnya, aksi kepedulian Sadiman itu sampai pula ke balik tembok istana di Jakarta. Presiden Joko Widodo menganugrahinya tropi Kalpataru pada 2016. Kini, masyarakat setempat pun ikut mengapresisasi, karena sudah melihat dan merasakan sendiri kemaslahatan yang dilakukan Sadiman, sosok sepuh yang pernah dicibirnya. Inilah kearifan yang ditunjukkan Sadiman. Masyarakat perlu banyak belajar dari kearifannya. Bahkan, di akhir acara press gathering itu, Fahri sempat mendonasikan dananya kepada Sadiman untuk pelestarian lingkungan.n (rnm)Foto: Ojie/iw

72 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Partai Liberal memenangkan 184 kursi di Majelis Rendah pada Pemilu 2015 kemarin, sehingga memungkinkannya untuk membentuk kabinet pemerintahan. Justin Trudeau pun membuat publik Kanada semakin jatuh cinta dengan gebrakan yang dibawanya. Kabinet Trudeau disebut-sebut sebagai kabinet yang paling seimbang dari segi jenis kelamin karena Trudeau menunjuk 15 menteri perempuan dan 15 menteri laki-laki. Kabinet Trudeau memang mewakili keberagaman Kanada, mulai dari kelompok minoritas hingga penyandang disabilitas.Partai Politik di KanadaKanada memiliki tiga partai nasional utama, yaitu Partai Demokrat Baru (NDP), Partai Liberal Kanada, dan Partai Konservatif Kanada. Selama hampir sepuluh tahun, Kanada dipimpin oleh Stephen Harper, Perdana Menteri yang berasal dari Partai Konservatif. Partai Konservatif adalah partai politik pendiri Kanada, yang memerintah selama 29 tahun pertama setelah Konfederasi. Sejak saat itu, meski tidak seefektif sebagai pesaingnya Partai Liberal, Partai Konservatif memiliki masa-masa berkuasa dan masa-masa yang panjang sebagai oposisi. Partai ini yang paling berhasil saat bisa mengumpulkan koalisi nasional Konservatif Anglophone dari Barat dan Ontario, serta nasionalis dari Quebec.Partai yang berhaluan kanan ini merupakan gabungan dari Aliansi Konservatif Reformasi Kanada dan Partai Konservatif Progresif Kanada. Partai Konservatif Kanada yang baru tersebut memilih Stephen Harper sebagai pemimpin pertamanya pada tanggal 20 Maret 2004. Tak lama setelah pemerintahan Liberal, Paul Martin, dikalahkan, Kanada memilih perubahan dalam Pemilu pada tanggal 23 Januari 2006. Dua minggu kemudian, Perdana Menteri Stephen Harper dan kabinetnya dilantik untuk memimpin pemerintah baru Kanada.Kebijakan yang diambil Partai Konservatif meliputi beberapa hal, diantaranya kebijakan pajak yang lebih rendah, memperkecil kewenangan pemerintah pusat, dan memberikan kekuasaan dari negara-negara federal ke pemerintahan provinsi. Sementara, Partai Demokrat Baru (NDP) didirikan pada tahun 1961 dalam konvensi Co-Operative Commonwealth Federation (CCF) dengan Canadian Labour Congress (CLC). Partai NDP merupakan partai terbesar ketiga di Kanada. NDP merupakan partai yang mendukung isu-isu seperti LGBT, perdamaian internasional, dan isu lingkungan.NDP berintegrasi dengan partai-partai di provinsi dan daerah teritorialnya. Dengan menjadi anggota di partai-partai provinsi dan teritorial, maka secara otomatis juga menjadi anggota dalam partai federal. Sejak tahun 1961 hingga 2008, NDP selalu memperoleh rata-rata sekitar 15.6% suara dalam pemilihan umum. Akan tetapi pada tahun 2011, NDP mendapatkan 103 kursi dan berhasil menjadi partai oposisi untuk pertama kalinya. Empat tahun kemudian, NDP Kemenangan Partai Liberal Mengalahkan Kekuasaan Partai KonservatifPemilu Kanada 2015 PARLEMENDUNIASaat ini, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, tengah menjadi perbincangan hangat di kancah dunia internasional. Selain memiliki wajah yang rupawan dan atletis, Justin Trudeau juga memiliki prestasi politik yang menonjol. Justin Trudeau merupakan seorang politisi Kanada yang tengah menjabat sebagai Pemimpin Partai Liberal Kanada.

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 73berada diposisi ketiga kembali dalam Majelis Rendah.Kemenangan Partai Liberal Kanada pada Pemilu 2015Partai Liberal Kanada merupakan partai politik yang paling tua di Kanada. Partai Liberal sudah berdiri sejak 1 Juli 1867. Partai Liberal Kanada memegang prinsip liberalisme. Sebelum berjaya dengan kemenangan Justin Trudeau saat ini, Partai Liberal Kanada sempat kehilangan pendukungnya. Dalam Pemilu 2011, Partai Liberal hanya mendapatkan 19% suara (34 kursi) dan menjadi partai dengan peringkat ketiga di Majelis Rendah untuk pertama kalinya.Pada pemilu 2015 kemarin, Partai Liberal menang mutlak mengalahkan Partai Konservatif yang sudah berkuasa dalam satu dekade terakhir. Hasil perhitungan suara, Partai Liberal mendapatkan 184 kursi, Partai Konservatif memperoleh 99 kursi, sementara itu, Partai berhaluan kiri Demokrasi Baru (NDP) hanya meraih 44 kursi.Partai Liberal bahkan tercatat sebagai partai pertama yang berhasil melompat dari posisi ketiga ke posisi puncak hanya dalam satu pemilu. Kini, Partai Konservatif menjadi oposisi resmi di parlemen, sedangkan Partai NDP berada diposisi ketiga. Kemenangan Partai Liberal menandai arah pendekatan yang lebih multilateral dalam peta politik global.Dari tahun 1993 sampai 2006, Partai Liberal memperjuangkan anggaran yang berimbang dan menghilangkan defisit anggaran dengan mengurangi pengeluaran untuk program sosial. Partai Liberal juga melegalkan pernikahan sesama jenis dan mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis.Dalam Pemilu 2015 kemarin, Partai Liberal menyebutkan beberapa janji yang akan dilakukan untuk membawa perubahan penting. Pertama, memotong pajak untuk kelas menengah dan meningkatkannya untuk kalangan atas. Kedua, menurunkan angka defisit dalam tiga tahun mendatang untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Ketiga, menanggapi serius isu lingkungan terkait kebijakan kontroversial pipa minyak Keystone. Keempat, menambah kuota jumlah pengungsi Suriah, menghentikan pemboman terhadap ISIS namun di waktu bersamaan meningkatkan pelatihan untuk tentara Irak. Kelima, melegalisasi pengunaan ganja.Dengan slogan ‘Real Change’ dalam kampanye, Partai Liberal telah menarik perhatian para pemilih Kanada yang memang menginginkan perubahan setelah satu dekade berada di bawah pemerintahan Perdana Menteri Harper.n (piska/icca) Partai Liberal bahkan tercatat sebagai partai pertama yang berhasil melompat dari posisi ketiga ke posisi puncak hanya dalam satu pemilu. Kini, Partai Konservatif menjadi oposisi resmi di parlemen, sedangkan Partai NDP berada diposisi ketiga. Logo Partai Liberal KanadaSumber : www.huffingtonspot.ca

74 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Tragedi selfie selalu saja memakan korban.Ini mengingatkan kita akan bahaya narsisisme. Waspadalah!Hobi berfoto selfie seringkali dikaitkan masyarakat awam dengan narsisisme. Padahal, terminologi “narsis” dalam pandangan umum amat jauh berbeda dengan perspektif kedokteran. Referensi medis cenderung menghubungkan narsisisme dengan gangguan kepribadian narsisistik (GKN). Menurut DSM-IV, GKN adalah gangguan personaliti dengan perasaan kebesaran/kebanggaan pada diri sendiri (yang berlebihan) dan merasa dirinya sangat hebat/superior. Singkatnya, GKN bercirikan: perilaku bangga/takjub pada dirisendiri, egosentris, agresi, dan kurang empati.KIAT SEHATFoto : Dokpri/iw74 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 75PenyebabTumpang-tindih antara GKN, psikopati, dan gangguan kepribadian antisosial menyebabkan berkembangnya riset psikofisiologis yang memunculkan beragam teori/mekanisme penyebab.Teori psikodinamika menyarankan bahwa periode konstruksi-rekonstruksi ego penting untuk memelajari perkembangan GKN.Literatur lain menyebutkan; ada interaksi antara harga diri dan GKN karena teori-teori klinis dan riset empiris telah membuktikan ada berbagai jenis penderita GKN yang berbeda tingkat harga dirinya. Penderita GKN tipe covert/vulnerable; memiliki harga diri rendah, dimana di dalam kehidupan sosial, ia cenderung malu dan introvert. Sebaliknya, ada penderita GKN tipe overt/grandiose; memiliki harga diri tinggi, dimana ia ekstravert dan memiliki orientasi interpersonal yang dominan.Terganggunya empati juga berperan dalam mekanisme GKN. Dari perspektif psikobiologis, empati adalah proses kompleks, meliputi: faktor lingkungan, biologis, persarafan. Semua ini mengaktivasi otak bagian korteks temporal superior.Pola pengasuhan yang salah, dimana orangtua selalu memanjakan atau terlalu banyak mengkritik anak, juga berpotensi memunculkan GKN saat ia tumbuh dewasa. Beragam teori tentang GKN terus bermunculan, namun penyebab pasti belum diketahui.KlasifikasiGradasi narsisisme ada beberapa tingkat. Narsisisme normal/sehat, masih peduli dan menerima kekuatankelemahan diri/seseorang, bisa merasakan kepuasan saat bekerja, berekspresi kreatif, tanpa muncul kecemasan dan konflik, alias hidup di dalam harmoni dan keselarasan nilainilai moral. Hal ini dapat diketahui dari kuesioner Narcissistic Personality Inventory (NPI), yang terdiri dari 16-40 pertanyaan.Narsisisme di tingkat neurotik; bercirikan individu ini menunjukkan kebutuhan yang berlebihan untuk dipuji orang lain, sangat (mudah merasa) cemburu, kurang berempati kepada orang lain, cenderung menyalahgunakan kebaikan orang lain demi kepentingan pribadinya. Individu di tingkat ini menunjukkan adaptasi yang baik meskipun superfisial, sedangkan pengalaman subjektifnya berkisar dari menipis (deplesi) hingga meninggi (riang-gembira). Ia sulit menjalin relasi interpersonal yang akrab dalam jangka waktu lama, sulit merasa puas atas prestasi yang telah dicapainya, disebabkan karena tidak adanya apresiasi (terutama berupa pujian) dari orang lain.Narsisisme di tingkat ambangbatas (borderline); misalnya individu dengan GKN, bercirikan: kurang dapat menoleransi kecemasan, kurangnya pengendalian gerak hati, kegagalan di dalam mempertahankan kemesraan di dalam hubungan cintakasih, hampir selalu gagal menunjukkan prestasi dr. Dito Anurogo, dokter digital/online di detik.com, penulis lebih dari 18 buku dan lebih dari 333 karya tulis terpublikasi, CEO/Founder Indonesia Literacy Fellowshipdan Srikandi Forum Indonesia, S-2 IKD Biomedis FK UGM Yogyakarta. Email: [email protected] baik di setiap bekerja. Hal ini dikarenakan adanya konsep diri idealdiri lemah yang terpecah.SolusiUntuk mengatasi GKN dikembangkan model psikoterapeutik integratif, yang secara sistematis memadukan elemen-elemen gestalt, relasi objek, psikoterapi psikodinamik, perilaku kognitif, terapi berfokus emosi menjadi model konseptual yang komprehensif. Pendekatan ini disebut terapi skema, dikembangkan oleh Jeffrey Young dkk. Terapi skema telah diadopsi oleh lebih dari 40 negara di dunia. Pendekatan lain yang dipakai untuk mengatasi GKN adalah terapi perilaku dialektik. Rumitnya terapi GKN ini salah satunya disebabkan karena GKN tumpang-tindih dengan gangguan kepribadian borderline. Hingga kini memang belum ada cara efektif untuk mencegah GKN, mengingat GKN belum diketahui pasti penyebabnya dan sering tumpangtindih dengan gangguan lainnya. Meskipun demikian, bahaya GKN perlu diwaspadai sejak dini dan ditanggulangi dengan komunikasi dari hati ke hati.nDari berbagai sumberEdisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 75

76 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017WISATASalah satu wisata alam di Kota Bekasi yang cukup mempesona adalah Curug Parigi. Salah satu detinasi wisata ini belum begitu dikenal, namun keindahannya cukup bisa dinikmati sebagai pelepas pemandangan sehari-hari dengan padat dan macetnya lalu lintas serta suasana gedung-gedung tinggi bertembok di ibu kota.PESONA76 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 77Lokasinya tidak jauh dari Jakarta, tepatnya di kawasan Perumahan Villa Nusa Indah masuk dari belakang kawasan Desa Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Bekasi.Destinasi wisata ini terletak di Kali Bekasi. Sekilas Curug Parigi terlihat seperti Air Terjun Niagara di Amerika Serikat, hanya saja ini versi mininya. Siapa sangka Curug ini adalah akibat dari aktifitas penggalian pasir yang dilakukan penambang di masa lampau. Perubahan secara alamiah menyebabkan patahan besar yang memotong sungai dan menciptakan air terjun mini. Tinggi air terjunnya hanya sekitar dua meter.Curug yang akan menjadi salah satu kebanggaan warga Bekasi ini ada satu kemiripan dengan Curug Batu Templek di Bandung Timur. Kisahnya hampir sama, ada campur tangan manusia, begitupun Curug Batu Templek terbentuk karena aktivitas galian batu oleh penduduk setempat.“Sungai ini dulu permukaannya sama, tapi karena dikeruk pasirnya lama-lama jadi seperti itu. Ini dulu kan pangkalan truk pasir, setelah menjadi curug sudah tidak ada penggalian lagi, orang datang kesini untuk liburan,” ujar Mak Warti (50) salah seorang pedagang di sekitar lokasi Curug Parigi.Pesona dan keindahan Curug ini sangat ditentukan oleh debit air yang mengalir di sungai. Jika musim kemarau, debit air berkurang. Hanya sebagian kecil dari Curug Parigi yang dialiri air. Sedangkan pada musim hujan, seluruh sisi curug akan dialiri air, bahkan hingga rata permukannya dan tampak indah. setiap hari ada aja pengunjung yang datang, apalagi dihari hari libur. Tempat ini sudah menjadi tujuan wisata.Sejak tahun 1980-an, Curug Parigi sudah menjadi tujuan wisata murah meriah bagi penduduk setempat, terutama saat libur sekolah dan Lebaran. Lengkap dengan segala keindahan alam serta hal-hal yang dianggap mistis, kini Curug Parigi semakin trend di media sosial, khususnya dikalangan penggiat foto Landscape, Human Interest ataupun sekedar selfie. Tak sedikit para fotografer penggiat wisata dari kota sekitar bahkan mancanegara yang menyambangi tempat ini. bahkankerap dijadikan lokasi syuting FTV, sinetron, reality show, hingga film layar lebar.Melihat potensi Wisata Alam yang menarik ini, Pemerintah Bekasi tidak tinggal diam dan akan menggarap menjadi objek wisata alam mulai dari kawasan hulu hingga hilirnya.Dalam perencanaan penataan kawasan Curug Parigi, pihak pemerintah Bekasi rencananya akan mengadopsi taman wisata Cikapundung di Kota Bandung, Jawa Barat.”Potensi wisata air ini akan segera dimaksimalkan pembangunan s a r a n a dan prasarana umum dan diharapkan menjadi tempat wisata yang bisa memberikan efek tumbuhnya perekonomian masyarakat setempat.” ujar Warsin Suryana Lurah Cikiwul.Lebih jauh dari itu aliran kali ini di hulunya ada air terjun mini Curug Parigi dan di hilirnya bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata air dan sejarah.”Untuk menyusuri aliran sungai membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga cocok untuk dijadikan tempat rekreasi alam dengan alur yang berkelok-kelok,” imbuh Warsin.Objek wisata alam ini sejak tahun 2016 sudah masuk dalam agenda yang akan dibenahi mulai dari penataan lokasi wisata hingga pengurusan jalan yang masih menjadi polemik dengan pihak swasta. Akses jalan utama ke lokasi Curug Parigi yang melintasi jalan lingkungan, rencananya akan diperlebar oleh Pemerintah Kota Bekasi.n (dn,mp)Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 77

78 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Fadli Zon di luar kegiatnya dalam dunia politik memiliki hobi dan minat yang kuat pada seni dan budaya. Wakil Ketua DPR ini sudah sejak lama memiliki kecenderungan pada bidang seni dan budaya. Bahkan sebelum aktif di ranah politik dia dikenal sebagai penggiat kebudayaan sejak masih remaja. Saat ini dia mendirikan Fadli Zon Library di Jakarta Pusat, Rumah Budaya di Aie Angek, Tanah Datar, Sumatera Barat, dan menjadi Ketua Lingkaran Keris Indonesia (Indonesia Keris Circle).“Fashion saya lebih ke kebudayaan ketimbang politik. Politik saya anggap sebagai civic duty, sebagai tugas warga negara. Dan saya kira budaya ini lah yang penting, budaya tanda dari sebuah peradaban,” ungkap Fadli di Fadli Sebagai Kurator Seni dan BudayaKeindahan sebagai sifat dan seni sebagai karya merupakan dua bagian tak terpisahkan, sejak zaman Yunani sudah diagung-agungkan. Plato misalnya, menyebut tentang watak yang indah dan hukum yang indah. Aristoteles merumuskan keindahan sebagai suatu yang baik dan menyenangkan. Plutinus juga menulis tentang ilmu yang indah dan kebajikan yang indah. Bangsa Yunani juga mengenal keindahan dalam arti estetis yang disebutnya “syimmetria” untuk keindahan visual dan harmonia untuk keindahan berdasarkan pendengaran (auditif). Jadi pengertian seni dan keindahan meliputi keindahan seni, alam, moral dan intelektual.HOBBYTaman Ismail Marzuki (TIM) saat meluncurkan buku puisi ciptaanya, yang diberi judul ‘Memeluk Waktu’.Fadli selain profesinya sebagai politisi, kiranya dia juga bisa disebut sebagai kurator seni dan budaya. Sebutan itu sangat beralasan karena Fadli Zon Library yang didirikannya telah mendapatkan enam penghargaan rekor dari Museum Rekor Dunia maupun Indonesia (MURI) dalam berbagai macam kategori.Perpustakaan pribadi dengan koleksi keris terbanyak. Perpustakaan pribadi dengan koleksi koran tua terbanyak. Perpustakaan pribadi dengan koleksi piringan hitam terbanyak. Perpustakaan pribadi dengan koleksi mata uang logam kuno terbanyak. Perpustakaan pribadi dengan koleksi buku terbanyak. Perpustakaan pribadi dengan koleksi prangko terbanyak.Dalam ruang lingkup seni rupa, kurator bekerja ibarat seorang produser sekaligus sutradara. Seniman bisa saja membuat karya yang menurut dia hebat. Tapi jika Kurator tidak selamanya menginginkan karya itu dalam pameran, maka karya itu tidak selalu ditampilkan. Sesungguhnya kurator adalah sebuah profesi setingkat dengan manager atau supervisor. Kurator bertugas menjaga, mengumpulkan, menata, bahkan menentukan barang apa saja yang boleh ditampilkan dalam museum atau pameran seni.Dia juga telah banyak meluncurkan buah pikiran melalui rangkaian puisi. Fadli mengatakan membuat dan membaca puisi bukan hobi dadakan. Berpuisi, baginya, sudah menjadi kebiasaan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Menurut Fadli, puisi juga bisa dibuat untuk mengkritik secara halus. Politisi Partai Gerindra itu pernah mengatakan lebih elegan menyampaikan kritik melalui puisi ketimbang makalah.n(eko)Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon78 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017Foto : Doeh/iw

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 79Ada Dana Desa Yang Digandakan di Dimas KanjengTim Kunjungan Kerja Baleg DPR dipimpin Wakil Ketua Dossy Iskandar bersama Bupati Wonogiri dan Sekjen Kemendes Foto: Mastur/iwIbaratnya dana desa itu seperti gula, pepatah menyebut ada gula ada semut. Namun ternyata ada semut yang baik dan ada juga semut nakal. Buktinya seperti dilaporkan Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa PDTT) Anwar Sanusi, selama 2015-2016 diterima 600 laporan dugaan penyelewengan dana desa dari seluruh wilayah Indonesia.Hal itu mengemuka ketika Tim Badan Legislasi DPR dipimpin Dossy Iskandar Prasetyo belum lama ini melakukan sosialisasi UU Desa di Wonogiri, Jateng. Di hadapan Tim Baleg DPR, Sekjen Kemendes melaporkan, akibat “semut nakal” itu ada dana desa dipakai membangun pagar rumah kepala desa (kades). Ada pula laporan, dana desa untuk membeli sepeda motor bagi perangkat desa.Yang lucu, ada dana desa yang digandakan ke Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Namun dipikir, jangan-jangan itu inovasinya kepala desa. “Siapa tahu setelah digandakan uangnya nambah. Ternyata sebelum penggandaan, Dimas Kanjeng keburu ditangkap,” ujarnya dengan mengaku ngelus dodo mendengar laporan itu.Di awal sambutannya, Ketua Tim Kunspek Baleg Dossy Iskandar Prasetyo mengatakan, sosialisasi bersama pejabat Kementerian Desa dan BPKP difokuskan pada tata kelola keuangan. Karena ini merupakan sumber potensial bagi terjadinya ketidakberesan dalam penggunaan dana bantuan desa.n(mp)Dana desa yang dikucurkan ke desa-desa seluruh Indonesia cukup besar jumlahnya. Pada tahun 2016 mencapai Rp 46,9 triliun, dan meningkat di 2017 menjadi Rp 60 triliun. Pada tahun 2018, akan meningkatkan lagi menjadi Rp 120 triliun, sehingga satu desa rencananya akan mendapatkan Rp 1.4 miliar.Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 79

80 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017