RPP Asisten 1 Setda Tabanan

RANCANGAN
PROYEK PERUBAHAN

Strategi Koordinasi Dalam Mewujudkan Desa Wisata
Terintegrasi ( DEWISRI ) Menuju Tabanan Era Baru

OLEH:

AA. NGURAH AGUNG SATRIA TENAYA, S.Sos, M.Si
NIP.196906211989031005

No.Absent : 31 PKN Tk. II Angkatan XXIX

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL ANGKATAN XXIX
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI BALI TAHUN 2022

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

Strategi Koordinasi Dalam Mewujudkan Desa Wisata

Terintegrasi ( DEWISRI ) Menuju Tabanan Era Baru

Oleh:
AA. Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos., M.Si

NIP. 196906211989031005

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK.II ANGKATAN XXIX
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA PROVINSI BALITAHUN 2022

ii

LEMBAR PERSETUJUAN
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

Nama : AA. Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos.,M.Si.
NIP : 196906211989031005
NDH : 31
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tabanan
Unit Kerja : Kantor Bupati Tabanan

Gagasan Perubahan :

Strategi Koordinasi Dalam Mewujudkan Desa Wisata
Terintegrasi ( DEWISRI ) Menuju Tabanan Era Baru

Disetujui Untuk Diseminarkan

COACH MENTOR

Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH.,M.Si Dr. I Gede Susila, S.Sos.,M.Si

iii

LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN (RPP)

Nama : AA. Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos., M.Si.
NIP : 196906211989031005
NDH : 31
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tabanan
Unit Kerja : Kantor Bupati Tabanan

Gagasan Perubahan :

Strategi Koordinasi Dalam Mewujudkan Desa Wisata
Terintegrasi ( DEWISRI ) Menuju Tabanan Era Baru

PENGUJI Disetujui Untuk Diseminarkan COACH
MENTOR

Drs. Dewa Made Indra, M.Si Dr. I Gede Susila, S.Sos.,M.Si Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH.,M.Si

iv

KATA PENGANTAR

Om Suastiastu,
Puji dan syukur penulis haturkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, Tuhan

Yang Maha Esa, karena atas asung kertha wara nugraha-Nya, Rancangan Proyek
Perubahan dengan judul “Strategi Koordinasi Dalam Mewujudkan Desa Wisata
Terintegrasi ( DEWISRI ) Menuju Tabanan Era Baru” dapat diselesaikan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan disusunnya Rancangan Proyek
Perubahan ini dapat memberikan gambaran atas upaya-upaya perubahan dalam
suatau organisasi dan dapat memberikan manfaat perbaikan serta pencapaian
tujuan organisasi khususnya di Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam kesempatan ini penulis
menyampaikan rasa terima kasih atas segala petunjuk, bimbingan dan arahan yang
diberikan kepada:
1. Kepala BKPSDM Provinsi Bali Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A atas kesempatan

yang diberikan untuk mengikuti PKN Tk. II Angkatan XXIX Tematik
Kepariwisataan Semesta Berencana Tahun 2022.
2. I.A. Rai Sri Dewi, SH.,M.Si, selaku COACH dan Widyaiswara BKPSDM Provinsi
Bali.
3. Drs. Dewa Made Indra, M.Si selaku penguji dalam seminar Rancangan Aksi
Perubahan PKN Tk. II Angkatan XXIX Provinsi Bali Tahun 2022;
4. Dr. I Gede Susila, S.Sos, M.Si selaku Mentor dan
5. Para Panitia PKN Tk. II Angkatan XXIX Tematik Kepariwisataan Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.

Penulis menyadari bahwa penyusunan rancangan proyek perubahan ini
masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap masukan positip dari
semua pihak yang ingin memberikan saran bagi penulis.

Demikian tugas ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua
pihak dan bagi penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.
Om Santhi, Shanti, Shanti Om.

Bali, 10 Oktober 2022
Penulis

AA. Ngr. Agung Satria Tenaya,S.Sos.,M.Si
Nip. 196906211989031005

v

DAFTAR ISI

HALAMAN

COVER …………………….………………………………………………... i
LEMBAR PERSETUJUAN………………………………………………… ii
LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………………. iii
KATA PENGANTAR……………………………………………………….. iv
DAFTAR ISI…………………………………………………………………. v
DAFTAR TABEL……………………………………………………………. vi
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………… vii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… 1
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………... 1
1.2. Masalah, Area Perubahan dan Gagasan Inovasi………………... 3
7
A. Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan………. 7
a) Kondisi Saat Ini…………………………………………. 7
b) Analisis USG…………………………………………….. 9
c) Kondisi yang Diharapkan……………………………... 10
11
B. Area Perubahan……………………………………………..
a) Alur Pikir Area Perubahan…………………………….

b) Analisis Kondisi Saat Ini dengan Kondisi 11
Benchmarking…………………………………………... 12
13
C. Gagasan Inovasi……………………………………………. 14
a) Inovasi Area Perubahan………………………………. 14
b) Optimalisasi Penerapan TIK………………………….. 15
c) Inovasi Optimalisasi Penerapan TIK………………..

BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN ………………………… 18
2.1. Tujuan dan Manfaat………….……………………………………….. 18
19
A. Tujuan………………………………………………………... 19
B. Manfaat……………………………………..………………... 19
2.2. Output dan Outcome …………………………………...................... 20
2.3. Tahapan Perubahan Rencana Strategis………………………...... 21
A. Roadmap…………………...………………………………...

vi

B. Milestone dan Tahapan Kegiatan……………………….. 25
2.4. Agile Team ( Tim Efektif dan Pengelola Stakeholder )…………. 27
27
A. Tim Efektif…………………………………………………… 30
B. Pengelolaan Stakeholder………………………………… 31
33
a). Analisis Stakeholder…………………………………… 35
b). Peta Stakeholder……………………………………….. 36
2.5. Rencana Marketing Sektor Publik………………………………….
2.6. Potensi Kendala dan Rencana Solusi…………………………….. 37
39
2.7 Strategi Pengembangan Kompetensi Diri, Organisasi Dan 40
Stakeholder …………………………………………………………………
BAB III PENUTUP…………………………………………………………...
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. ……..…………………………..................................................... 10
Tabel 2. ………………………………………………………………………. 20
Tabel 3. ………………………………………………………………………. 22
Tabel 4. ………………………………………………………………………. 25
Tabel 5………………………………………………………………………... 28
Tabel 6………………………………………………………………………... 31
Tabel 7………………………………………………………………………... 36
Tabel 8……………………………………………………………………....... 37

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 …………………………………………………………………….. 1
Gambar 2. ……………………………………………………………………. 2
Gambar 3. ……………………………………............................................ 12
Gambar 4. ……………………………………………………………………. 16
Gambar 5 …………………………………………………………………….. 34

ix

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan dalam
peningkatan perekonomian nasional. Sebagai sektor yang memiliki posisi
strategis guna memajukan pembangunan nasional, pemerintah memberikan
perhatian khusus untuk menunjang pariwisata agar bisa berperan besar dalam
memompa perekonomian nasional. Karena pariwisata bisa memberikan
dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara dan menunjang
kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Tema PKN Tk. II Angkatan
XXIX Tahun 2022 yang mengambil Tema “Strategi Membangun
Kepemimpinan Digital Dalam Mewujudkan Kepariwisataan Semesta
Berencana”

Gambar 1 :
Peta Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan dari

tahun 2021 hingga Tahun 2026

memiliki cita-cita dan harapan

sebagaimana tercermin dalam

Visi Pemerintah Kabupaten
Tabanan yakni “Nangun Sat

Kerthi Loka Bali Melalui Pola

Pembangunan Semesta

Berencana di Kabupaten

Tabanan Menuju Tabanan Era

Baru : Aman, Unggul, Madani
(AUM)”. Visi di atas dijabarkan

ke dalam Misi yang merupakan

serangkaian cara atau langkah-

langkah yang harus dilakukan

guna mewujudkan Visi. Pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan

ditempuh melalui 3 (misi), sebagai berikut:

1

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman

dalam perikehidupan (Aman);

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan

dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul);

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian

secarasosial- ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian

dalam kebudayaan (Madani);

Untuk mewujudkan ketiga Misi tersebut, diperlukan komitmen dan peran

serta seluruh pemangku kepentingan (steakholders) antara lain Pemerintah

Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat dalam

melaksanakan pembangunan.

Gambar 2 :
Sawah Jatiluwih

Kabupaten Tabanan

terkenal akan julukannya

sebagai lumbung berasnya

Bali. Hal ini tidak terlepas

dari kondisi daerah yang

masih bertumpu pada sektor

pertanian sebagai sektor

andalan dan didukung oleh

sektor-sektor lainnya yang

saling melengkapi secara

terpadu. Selain

mengandalkan pertanian,

Kabupaten Tabanan juga

merupakan salah satu

destinasi wisata favorit di Bali yang mana Tanah Lot dan Ulun Danu Beratan

sebagai maskot pariwisata Bali berlokasi di Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan data statistik, dalam kondisi normal pariwisata

menyumbangkan hampir 25% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Tabanan. Pentingnya kedudukan sektor pariwisata mengharuskan Pemerintah

Daerah untuk menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas

pembangunan di Kabupaten Tabanan, untuk meningkatkan perekonomian

2

masyarakat Tabanan. Potensi Potensi Lokal yang ada di Desa di Kabupaten
Tabanan perlu didata, diperhatikan dan diberikan biaya agar bisa bangkit
dengan baik, untuk mendukung pengembangan Ekowisata di Kabupaten
Tabanan. Hal ini sesuai dengan Sub Tema PKN Tk. II Angkatan XXIX Tahun
2022 yaitu “Pengembangan Ekowisata Berbasis Potensi Lokal”.
Pengembangan Ekowisata di Desa ini, tentunya harus tetap bersinergi dengan
sektor lainnya.

Telah kita ketahui bersama bahwa, faktor – faktor yang perlu
diperhatikan dalam pengembangan ekowisata pada satu kawasan yaitu faktor
keamanan, faktor SDM masyarakat, faktor tenaga kerja, faktor sosial budaya,
faktor pendidikan, faktor data yang terintegrasi, faktor lingkungan, faktor
fasilitas sarana dan prasarana dan factor pelayanan kesehatan. Faktor
keamanan, factor Pendidikan dan faktor factor lainnya, antara satu dengan
yang lainnya saling berkaitan, sehingga perlu adanya koordinasi yang baik,
agar pengembangan ekowisata berbasis potensi local dapat berjalan dengan
baik.

Koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Kecamatan dan Pemerintah
Kabupaten dalam menjalankan Kebijakan Daerah dan Program program
Daerah sangat perlu dilaksanakan sebaik baiknya. Apabila koordinasi berjalan
lancar, maka Kebijakan dan Program program Daerah akan cepat sampai dan
cepat dapat dilaksanakan sampai ke Desa Desa, sehingga Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat segera terwujud.

Peran serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten
Tabanan, sangat penting untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Tabanan, mengingat tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan
Kesra dalam melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah, yaitu membantu
mengkoordinasikan dan memfasilitasi para Perangkat Daerah, para Kepala
Bagian, para Camat dan para Perbekel dalam melaksanakan Kebijakan
Daerah dan Program program Daerah.

1.2. Masalah, Area Perubahan dan Gagasan Inovasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

3

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
menyebutkan bahwa, Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris
Daerah yaitu unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif. Sekretaris
Daerah dalam melakksanakan tugasnya dibantu oleh tiga orang Asisten dan
para Kepala Bagian, serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan Sekretariat Daerah
Tipe A dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten – Asisten.
3. Bagian-bagian.
4. Sub Bagian.
5. Jabatan fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, Sekretaris Daerah
dibantu oleh Asisten - Asisten, terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum.

Masing-masing Asisten di Sekretariat Daerah mempunyai lingkup tugas
pada bidang yang berbeda namun secara umum melaksanakan tugas
sekretaris daerah dalam hal penyusunan kebijakan, pengkoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Dalam bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris
Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan
tugas membantu Sekretaris daerah dalam perumusan dan penyusunan
kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi,
pemantauan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan kebijakan
daerah bidang tata pemerintahan, hukum, kerja sama daerah dan
kesejahteraan rakyat serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan perangkat
daerah yang melaksanakan urusan dibidang tata pemerintahan, hukum,
kesejahteraan rakyat dan kerjasama daerah.

4

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan, hukum dan kerja

sama;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesra;

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang tata

pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang kesra;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang tata

pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan

tugasnya;

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan

bidang tugasnya;

h. Melakukan pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja

bawahan;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsinya;

k. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;

l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; dan

m. Menginventarisasi permasalahan dan mengupayakan alternatif

pemecahannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 Bagian di Setda Tabanan, yaitu :

a. Bagian Tata Pemerintahan.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

c. Bagian Hukum, dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

5

Lingkup Dinas dan Badan yang dikoordinasikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesra adalah :
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. Dinas Pendidikan;
d. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f. Dinas Kebudayaan;
g. Dinas Pariwisata;
h. Dinas Kesehatan;
i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
j. Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
l. Dinas Tenaga Kerja;
m. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
o. Sekretariat Dewan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra senantiasa berusaha meningkatkan
kinerjanya agar dapat menyelesaikan kondisi permasalahan-permasalahan
yang ada saat ini. Hal ini sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan
“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta
Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru yang Aman,
Unggul dan Madani ( AUM ) .Menyikapi hal ini, tentunya Asisten
Pemerintahan dan Kesra memerlukan keterlibatan, kolaborasi dan sinergitas
dengan berbagai stakeholder, baik dengan para Perangkat Daerah, maupun
dengan masyarakat. Peran serta Stakeholder dalam penyelenggaraan dan
pembangunan di Daerah merupakan factor yang sangat penting untuk
suksesnya pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan ke
Masyarakat, Hal ini sejalan dengan pelaksanaan kebijakan publik dalam
melakukan pelayanan pada era New Public Govenance.

6

A. Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan.

Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu, “Tabanan Era
Baru yang Aman, Unggul, Madani (AUM)” dan berdasarkan salah satu tugas
dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu Melaksanakan pelayanan
administrasi, merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan fasilitasi mulai
dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kepada Perangkat Daerah untuk mewujudkan pelayanan Publik kepada
masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan
bagi pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan, yaitu khususnya dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional, transparan, adaptif,
akuntabel dan berkinerja tinggi .

a) Kondisi Saat Ini.

Berdasarkan kondisi yang berkembang saat ini, baik kondisi SDM maupun
sarana dan prasarana kerja, kemudian dikaitkan dengan tugas dan fungsi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, teridentifikasi beberapa
permasalahan yang ada di Sekretariat Daerah Tabanan, sebagai berikut :

a. Dalam melakukan koordinasi program dan merumuskan kebijakan antara
Asisten dengan Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten
Pemerintahan dan Kesra masih lambat dan perlu ditingkatkan, karena
pada saat OPD mendadak dibutuhkan untuk memberikan keputusan dan
membuat kajian teknis pada pimpinan kadang kadang tidak bisa hadir. Hal
ini menyebabkan pemerintahan yang kurang efektif dan efesien.

b. Koordinasi dan membina hubungan kelembagaan dengan Instansi Vertikal
maupun dengan unsur Forkopimda dan lembaga / Instansi pemerintah
lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah masih
lambat dan sangat perlu ditingkatkan untuk menjalin hubungan yang
harmonis

c. Pelayanan administrasi, merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi
dan fasilitasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan kepada Perangkat Daerah masih lambat,
sehingga perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan Publik
kepada masyarakat, dimana pada saat ini dinilai masih kurang dan perlu

7

diperbaiki.
d. Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya yaitu membina dan mengendalikan perumusan rencana,
pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pada Bagian-Bagian
dibawah koordinasinya yaitu di bidang Pemerintahan dan Kerja Sama,
Hukum dan HAM dan Kesejahteraan Rakyat, masih lambat dan sangat
perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif,
akuntabel dan berkinerja tinggi
e. Koordinasi dan Fasilitasi dalam merumuskan Kebijakan dan Program
Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah, para Camat dan
Perangkat Desa masih lambat dan perlu ditingkatkan.
f. Rendahnya Sumber Daya Manusia terutama dibidang Teknologi
Informatika di Sekretariat Daerah Tabanan terutama di lingkup Asisten
Pemerintahan dan Kesra menjadi salah satu masalah yang menjadi
perhatian utama dan perlu ditingkatkan, mengingat dalam banyak hal,
sumber daya manusia sering kali menjadi faktor penentu dalam
keberhasilan suatu program yang direncanakan pemerintah daerah.
g. Koordinasi dan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan
organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan lembaga
kemasyarakatan lainnya masih lemah dan perlu ditingkatkan.
h. Adanya kesenjangan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur
Jaringan TIK yang belum memadai antar wilayah yaitu, antar Kota,
Kecamatan dan Desa di Kab. Tabanan;
i. Kurangnya dana untuk membuat Infrastruktur Jaringan TIK yang memadai
agar tidak terjadi kesenjangan antara Kota, Kecamatan dan Desa

Melihat dari permasalahan diatas, penting bagi kita untuk memetakan
masalah tersebut menjadi isu isu strategis yang perlu segera mendapat
penanganan sesuai dengan keinginan dan rencana yang ditetapkan
sebelumnya. Isu isu strategis yang muncul dari permasalahan tersebut diatas
adalah :

1. Koordinasi dan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dalam
merumuskan Kebijakan dan Program Kerja dengan Perangkat Daerah, Para
Camat, Pemerintah Desa, Organisasi masyarakat, organisasi sosial politik,

8

dan lembaga kemasyarakatan lainnya masih lemah dan perlu
ditingkatkan.
2. Sumber Daya Manusia dalam menguasai dan menerapkan TIK pada
Sekretariat Daerah Tabanan masih rendah dan perlu ditingkatkan
3. Adanya kesenjangan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur Jaringan
TIK yang belum memadai antar wilayah yaitu, antar Kota, Kecamatan dan
Desa di Kab. Tabanan;

b) Analisis USG

Dari 3 (tiga) isu isu strategis tersebut diatas, akan dilanjutkan analisis
dengan menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG). Analisis
USG merupakan suatu alat ukur untuk Menyusun urutan prioritas isu yang
harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan,
dan perkembangan isu dengan menentukan skala prioritas 1- 5. Isu yang
memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Pengertian tentang USG
untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Urgency (U), seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan

dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut
untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu terjadi;
2. Seriousness (S), seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan
dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut
atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah
penyebab isu tidak dipecahkan;
3. Growth (G), seberapa kemungkinannya isu-isu tersebut menjadi
berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin
memburuk kalau dibiarkan.

Berikut matriks prioritas masalah yang menjadi isu strategis pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan yang akan dianalisis dengan
menggunakan metode USG.

9

Tabel 1 :

Matriks Prioritas Masalah dengan Analisa USG

No Masalah U S G Jumlah Prioritas

1 Koordinasi dan fasilitasi masih 5 5 5 15 I

lambat dan perlu ditingkatkan

dalam merumuskan Kebijakan dan

Program Kerja antara Pemerintah

Kabupaten dengan Perangkat
Daerah, Para Camat, Pemerintah

Desa, Organisasi masyarakat,

organisasi sosial politik, dan

lembaga kemasyarakatan lainnya.

2 Sumber Daya Manusia dalam 5 5 4 14 II

menguasai dan menerapkan TIK

pada Sekretariat Daerah Tabanan

masih rendah dan perlu ditingkatkan

3 Adanya kesenjangan pembangunan 5 4 4 13 III

dan ketersediaan infrastruktur
Jaringan TIK yang belum memadai

antar wilayah yaitu, antar Kota,

Kecamatan dan Desa di Kab.
Tabanan;

Keterangan bobot penilaian :
5: Sangat Penting, 4: Penting, 3: Netral, 2: Tidak Penting, 1: Sangat Tidak
Penting

Dilihat dari tabel diatas, prioritas masalah yang perlu mendapat
penanganan segera adalah “Koordinasi dan fasilitasi masih lambat dan
perlu ditingkatkan dalam merumuskan Kebijakan dan Program Kerja
antara Pemerintah Kabupaten dengan Perangkat Daerah, para Camat,
Pemerintah Desa, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, dan
lembaga kemasyarakatan lainnya”, karena masalah ini mendapat nilai skor
tertinggi dari masalah lainnya, yaitu dari urgensi, keseriusan pemerintah
menangani masalah itu, dan dari tingkat perkembangan masalah itu sangat
cepat dan sangat tinggi, sehingga perlu mendapat penanganan segera untuk
diselesaikan.

c) Kondisi yang diharapkan

Memperhatikan dari masalah yang paling prioritas yang dihadapi saat ini
di Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, maka kondisi yang diharapkan saat
ini adalah :

10

“Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi yang baik dan cepat dalam

merumuskan Kebijakan dan Program Kerja antara Pemerintah Kabupaten
dengan Perangkat Daerah, para Camat dan Pemerintah Desa melalui
Teknologi Informatika dan Komunikasi untuk mewujudkan pemerintahan
yang baik ( good governace ) yaitu pemerintahan yang efektif, efisien,
adaptif, transparan, akuntabel dan berkinerja tinggi dengan didukung oleh
sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas tinggi serta menguasai

Teknologi Informatika dan Komunikasi”.

B. Area Perubahan

a) Alur Pikir Area Perubahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan kesepakatan area

perubahan pada saat membangun komitmen bersama (Laporan BT-I ), maka

area organisasi yang paling bermasalah saat ini dan perlu segera dibenahi
adalah “Koordinasi dan fasilitasi masih lambat dan perlu ditingkatkan

dalam merumuskan Kebijakan dan Program Kerja antara Pemerintah

Daerah dengan Perangkat Daerah, para Camat, Pemerintah Desa,

organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, dan lembaga
kemasyarakatan lainnya”

Dari masalah yang dihadapi sekarang di Sekretariat Daerah Kabupaten

Tabanan, maka Kondisi yang diharapkan yaitu, terwujudnya koordinasi dan

fasilitasi yang baik dan cepat dalam merumuskan Kebijakan dan Program

antara Pemerintah Kabupaten dengan Perangkat Daerah, para Camat dan

Pemerintah Desa melalui Teknologi Informatika dan Komunikasi untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik ( good governace ) yaitu pemerintahan

yang efektif, efisien, adaptif, transparan, akuntabel dan berkinerja tinggi

dengan didukung oleh sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas

tinggi serta menguasai Teknologi Informatika dan Komunikasi, sehingga

diperlukan suatu Inovasi untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan.

Gambar 3 :
Alur Pikir Area Perubahan

Kondisi saat ini INOVASI Kondisi yang
diharapkan
Koordinasi dan 11
fasilitasi masih Terwujudnya
lambat dan perlu koordinasi dan
ditingkatkan dalam fasilitasi yang baik
merumuskan dan cepat untuk
Kebijakan dan mewujudkan good
Program Kerja
Governance

b) Analisis Kondisi Saat Ini dengan Kondisi
Benchmarking.

Memperhatikan hasil Benchmarking di Obyek Wisata Kintamani,
Kabupaten Bangli dan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat – NTT
yang baru baru ini dilaksanakan, terdapat beberapa hal penting dan menarik
yang bisa disampaikan terkait dengan proyek perubahan ini yaitu adanya
sistem kerja sama antara Pengelola Obyek Wisata dengan Stakeholder yang
ada termasuk dengan para Perangkat Daerah yang dituangkan dalam suatu
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama guna mensukseskan
Program Pariwisata di kedua Kabupaten tersebut. Perjanjian Kerjasama ini
akan memberikan ikatan yang kuat bagi stakeholder yang terlibat didalamnya
dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar apabila apa yang dituangkan
dalam perjanjian itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, bahkan bisa kena
sanksi bagi yang gagal melaksanakan perjanjian itu.

Disamping itu sistem Keamanan yang kurang ketat juga sangat
mempengaruhi tingkat kunjungan wisata di Daerah itu, karena situasi dan
kondisi Daerah yang aman akan bisa memberikan rasa senang dan nyaman
bagi tamu baik domestik ataupun dari manca negara yang berkunjung di
Daerah Wisata tersebut, begitu juga sebaliknya. Tetapi kalau dilihat dari segi
koordinasi antara Perangkat Daerah dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa,
masih kurang dan lambat, sehingga perlu ditingkatkan.

Melihat dari keunggulan dan kelemahan tersebut diatas, hemat kami
Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu mengadopsi dan mengadaptasikan
keunggulan dan kelemahan tersebut dengan menerapkan pada
Pengembangan Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan, yaitu
bekerjasama dengan para stakeholder dan Pemerintah Desa dalam
membangun Desa Wisata Terintegrasi ini. Kerja Sama ini agar dituangkan
dalam suatu Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian

12

Kerja Sama, sehingga bisa memberikan ikatan yang kuat dan rasa tanggung
jawab yang besar kepada para stakeholder dan Pemerintah Desa yang terikat
dalam perjanjian itu.

Mengenai masalah keamanan, sangat perlu kita evaluasi dan tidak perlu
dicontoh dan diterakpkan di Kabupaten Tabanan untuk menjaga keamanan di
Kawasan Desa Wisata Terintegrasi. Dapat dibayangkan, apabila pada Desa
Wisata itu tidak aman dan sering terjadi konflik sosial yang mengakibatkan
sampai terjadinya korban, baik pembunuhan ataupun perampokan, apalagi
sampai terjadi konflik internal antar Desa, maka kasus seperti ini akan bisa
mencuat menjadi kasus Nasional, bahkan jika di siarkan di media sosial akan
menjadi kasus Internasional. Melihat situasi seperti itu, kunjungan wisata ke
Desa Desa Wisata menjadi menurun dan dampaknya terhadap Daerah
Pariwisata lainnya seperti, Bedugul, Alas Kedaton dan Tanah Lot akan
menurun drastis. Menyikapi penjelasan tersebut diatas, masalah keamanan
merupakan hal yang paling penting diterapkan dan harus mendapat prioritas
pertama dalam pengembangan pariwisata.

Koordinasi yang lambat antara Perangkat Daerah dengan
Kecamatan dan Pemerintah Desa sangat perlu ditingkatkan seperti yang
dialami di Kabupaten Tabanan karena koordinasi yang baik dan cepat akan
mempercepat terlaksananya pembangunan di Kabupaten Tabanan dan Visi
Pemerintah Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman,
Unggul dan Madani segera bisa terwujud.

C. Gagasan Inovasi.

Memperhatikan isu – isu strategis dan pokok permasalahan pada kondisi
saat ini, maka perlu dibuat dan diterapkan suatu inovasi baru yang akan
menjadi fokus kami pada Asisten Pemerintahan dan Kesra di Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan program-program yang telah
direncanakan sebelumnya.

a) Inovasi Area Perubahan

“Suatu tawaran Inovasi menarik yang akan diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesra dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya
untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program dengan

13

Para Perangkat Daerah (PD), Para Kepala Bagian, Para Camat, Para
Perbekel serta dengan Masyarakat, dalam mewujudkan Desa Wisata
Terintegrasi ( DEWISRI) Menuju Tabanan Era Baru.

Tawaran Inovasi ini bertujuan agar penyelanggaraan Pemerintahan
Daerah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan
efisien serta berkinerja tingggi “

Solusi Inovasi yang di tawarkan tersebut adalah :

“Optimalisasi Penerapan TIK Untuk Menunjang Tugas Dan Fungsi
Asisten Pemerintahan Dan Kesra Dalam Mewujudkan Desa
Wisata Terintegrasi (DEWISRI)”.

Optimalisasi Penerapan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)
memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik ( Good Governance ) yaitu, pemerintahan yang efektif,
efisien, adaptif, transparan, terbuka, fartisipatif, inovatif, akuntabel dan
berkinerja tinggi, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam
melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.

b) Optimalisasi Penerapan TIK

Optimalisasi disini adalah berusaha memaksimalkan hasil suatu pekerjaan
melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menerapkan
Teknologi Informatika dan Komunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018, tentang SPBE, bahwa sistem ini
berusaha mendorong dan memperbaiki sistem pekerjaan yang sebelumnya
manual, kemudian dengan Teknologi Informatika dan Komunikasi dirubah
menjadi sistem digital yang on-line, dengan tujuan suatu pekerjaan bisa
dilaksanakan lebih cepat dan lebih baik, sehingga apa yang diharapkan bisa
berhasil dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Optimalisasi Penerapan TIK ini adalah untuk Menunjang Tugas dan
Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam berkoordinasi dengan Perangkat
Daerah, para Kepala Bagian, Para Camat, Para Perbekel dan masyarakat untuk
mewujudkan Desa Wisata Terintegrasi (DEWISRI) di Kec. Kerambitan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak
terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang

14

terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan transfer/pemindahan
informasi antar media Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan payung
besar triminologi yang mencakup semua keperluan teknis untuk memperoses
dan menyampaikan sebuah informasi. Teknologi ini memiliki dua aspek, yaitu
teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses,
pemakian sebagai alat bantu, pengelolaan informasi, serta manipulasi informasi.
Teknologi komunikasi merupakan semua hal yang berkaitan dengan pemakaian
alat bantu untuk memperoses serta mentransfer dara dari perangkat satu ke
perangkat lainnya.

Oleh sebab itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua buah
konsep yang tidak terpisahkan, istilah TIK ada setelah adanya perpaduan antara
teknologi komputer (perangkat keras ataupun lunak) dengan teknologi
komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan teknologi tersebut
berkembang sangat pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Penerapan
Teknologi ini pada pemerintahan yang berbasis elektronik kemudian melahirkan
suatu jargon yaitu kata kata teknis yang digunakan secara terbatas dalam
bidang ilmu, profesi atau kelompok tertentu. Jargon Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menerapkan Teknologi Informatika dan

Komunikasi (TIK) kemudian dikenal dengan nama jargon “ e “, seperti : e

book, e learn, e meeting, e planning, e budgeting, e office, e koordinasi, e hibah,
e LKPJ dan e LPPD serta yang lainnya.

c) Inovasi Optimalisasi Penerapan TIK

Seperti dijelaskan diawal, dan memperhatikan isu – isu strategis yang
ada, maka perlu dibuat dan diterapkan suatu inovasi baru yang akan menjadi
fokus kami pada Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk mewujudkan kebijakan
dan program-program yang ingin dicapai, yaitu :

15

Gambar 4 :
Optimalisasi Penerapan TIK

Layanan : Layanan : Bagian-bagian
- E-Meeting - Hukum
- E-Planning - E-Office - Tapem
- E-Budgeting - E-Koordinasi - Kesejahteraan
- E-Monev
- E-Hibah - Bupati + Rakyat
- E-Meeting Wabup
- E-Office Layanan :
- E-Koordinasi - Forkopinda
- Sekda - E-LKPJ + E-
- Para Perangkat LPPD
Daerah Optimalisasi
Penerapan - E-Bansos + E-
- Para Camat Sarin Canang
- Para Perbekel TIK
- E-Meeting
dan Perangkat - E-Office
Desa - E-Koordinasi
- E-Perda + E-
Layanan : - Organisasi
Masyarakat Perbup
- E-Pengaduan - E-Media Massa
Masyarakat - Pengusaha
- Perorangan
- E-Pendidikan
- E-Kesehatan
- E-Perijinan

16

Melihat dari bagan tersebut diatas, Inovasi Optimalisasi penerapan TIK
dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam melaporkan tugas tugas yang dilaksanakan oleh Asisten kepada
pimpinan ( Bupati, Wakil Bupati dan Sekda ) dan dalam melakukan koordinasi
untuk membina hubungan kelembagaan dengan Instansi Vertikal, Forum
Kopinda ( Forkopinda ) dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat
dilaksanakan dengan menggunakan e koordinasi, e meeting, e office, e surat,
dan yang lainnya

2. Dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas kepada para Perangkat
Daerah, para Camat dan Pemerintah Desa yang berada dilingkup
koordinasinya, Asisten berusaha memaksimalkan fungsi dan penggunaan
teknologi Informatika dan Komunikasi yang sudah ada dan menerapkan yang
baru pada PD tersebut, seperti : e planning, e budgeting, e monev, e
koordinasi, e meeting, e hibah, e office,dan yang lainnya.

3. Asisten melakukan koordinasi dan mendistribusikan tugas tugas kepada para
Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasinya dengan memaksimalkan
teknologi yang sudah ada dan menerapkan teknologi baru yang belum bisa
diterapkan sampai saat ini seperti : e meeting, e office, e LKPJ dan e LPPD di
Bagian Tata Pemerintahan, e meeting, e office, e Sarin Canang , e Hibah-
Bansos di Bagian Kesra dan e meeting, e office, e Perda dan e Perbup di
Bagian Hukum.

4. Asisten sebagai wakil Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama dan
pelayanan publik kepada organisasi masyarakat dan perorangan dengan
menerapkan e Pengaduan, e meeting, e koordinasi, dan yang lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

17

BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

2.1. Tujuan dan Manfaat.

Inovasi dari Proyek Perubahan ini adalah Optimalisasi Penerapan
Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK ) untuk menunjang tugas Asisten
Pemerintahan dan Kesra dalam berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan
memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kebijakan dan
Program program yang telah direncanakan.

A. Tujuan.

Adapun tujuan Inovasi dari Proyek Perubahan ini, dapat dilihat dalam
jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai berikut :
a. Jangka pendek

1) Membuat Buku Pedoman / Desain Pengembangan Desa Wisata
Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

2) Membuatkan regulasi berupa Perbup yang mengatur tentang
Pengembangan Desa Wisata Terintegrasi.

3) Mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan aksi proyek perubahan
4) Mendapatkan pemetaan solusi atas permasalahan yang terjadi

b. Jangka menengah
1) Mengoptimalkan berbagai aplikasi dan membuat kebijakan untuk
menggunakan Aplikasi yang layak dan mendukung Pengembangan
Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan.
2) Menyediakan video tutorial penggunaan aplikasi
3) Mensosialisasikan dan mengimplementasikan aplikasi tersebut
kepada masyarakat di Kecamatan Kerambitan
4) Memonitor dan mengevaluasi penerapan Perbup yang mengatur
tentang Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan.

c. Jangka panjang
1) Memonitor dan mengevaluasi penerapan berbagai Aplikasi sudah
ada dan Aplikasi yang baru dibuat untuk mendukung
Pengembangan Desa Wisata Terintegrasi di Kabupaten Tabanan.
2) Mengevaluasi penerapan Perbup yang mengatur tentang Desa
Wisata Terintegrasi di Kabupaten Tabanan.
3) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dibidang TIK di Kab.
Tabanan.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kabupaten Tabanan.

18

5) Memonitor dan mengevaluasi Aplikasi aplikasi yang sudah
diterapkan, agar dapat membantu masyarakat dalam
mempromosikan Pariwisata dan Destinasi Pariwisata yang baru
serta dapat mempromosikan produk produk UMKM di Desa.

6) Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi tepat guna dan tepat sasaran.

B. Manfaat.

Manfaat yang diharapkan dengan dilaksanakannya inovasi
mengoptimalkan penerapan TIK pada proyek perubahan sebagai berikut:

a. Bagi Internal:
1. Mempermudah dalam merumuskan kebijakan dan program daerah dari
proses perencanaan sampai Pelaporan.
2. Mempercepat koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah, para
Camat dan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata
Terintegrasi.
3. Mempermudah monitoring, evaluasi, dan pembinaan dalam pelayanan
publik

b. Bagi Eksternal :
1. Kualitas Pelayanan publik menjadi meningkat dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat Desa menjadi berkembang.
2. Potensi Desa, Pemasaran dan Percepatan akses Promosi Desa
Wisata dan produk produk Bumdes dapat meningkat
3. Dapat memperlancar penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) sehingga pengelolaan keuangan desa termasuk dana
desa dapat lebih transparan dan akuntabel.
4. Pelayanan dengan menerapkan TIK akan mendorong peningkatan
layanan publik di desa-desa dan mempermudah Perangkat Desa
untuk melakukan evaluasi dan perbaikan layanan dengan basis
data2.

2.2. Output dan Outcome.

Keberhasilan dari pelaksanaan rancangan proyek perubahan ini dapat
diukur dengan beberapa indikator kinerja, yaitu output dan outcome sebagai
berikut :

19

Tabel 2:
Output dan Outcome

Perubahan Output Outcome
yang ingin
diwujudkan

Jangka Pendek 1. Tersedianya Buku Pedoman / 1. Desain ini dapat
Desain Pengembangan Desa
Wisata Terintegrasi di dijadikan sebagai acuan
Kecamatan Kerambitan
Kabupaten Tabanan. dalam pengembangan

Desa Wisata

2. Tersedianya Perbup yang Terintegrasi.
mengatur tentang
Pengembangan Desa Wisata 2. Adanya kepastian
Terintegrasi
hukum yang ditaati oleh

masyarakat, sehingga

terjadinya tertib hukum.

Jangka 1. Optimalnya penerapan 1. Pelayanan Publik akan
Menengah berbagai Aplkasi yang menjadi lancar dan
didukung oleh aplikasi yang mempermudah
baru dalam Pengembanagn masyarakat melakukan
Desa Wisata Terintegrasi di koordinasi dan
Kecamatan Kerambitan. mempromosikan Desa
Wisata.

2. Memonitor dan mengevaluasi 2. Adanya kepastian hukum

Penerapan Perbup yang yang ditaati oleh

mengatur tentang Desa Wisata masyarakat, sehingga

Terintegrasi di Kecamatan terjadinya tertib hukum.

Kerambitan.
Jangka Panjang 1. Terwujudnya Desa Wisata

dengan berbagai aplikasi 1. Tersedianya pelayanan publik

yang mendukung yang mudah dan cepat dengan
menerapkan TIK
Pengembanagn Desa

Wisata Terintegrasi di

Kabupaten Tabanan. 2. Terwujudnya Desa

2. Tersedia dan Wisata Terintegrasi

diterapkannya Perbup yang menerapkan TIK di
yang mengatur tentang
Desa Wisata Terintegrasi masing masing
di Kabupaten Tabanan.
Kecamatan

2.3. Tahapan Perubahan Rencana Strategis

Pelaksanaan proyek perubahan ini mengambil lokus di Kawasan
Pembangunan Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan yang
terdiri dari 15 Desa Wisata, yaitu : Desa Tibubiu, Kelating, Penarukan,
Belumbang, Tista, Kerambitan, Pangkung Karung, Kukuh, Baturiti, Meliling,

20

Sembung Gede, Samsam, Batuaji, Kesiut dan Timpag.
Seluruh Desa ini akan dikembangkan menjadi Desa Wisata

Terintegrasi dan sebagai Pilot Projek di Kecamatan Kerambitan, untuk
selanjutnya dalam jangka panjang akan dikembangkan ke Kecamatan
lainnya. Tujuan dalam Proyek perubahan ini adalah bagaimana kami
berdelapan ( 8 0rang ) yang ikut dalam PKN Tk. II bisa mensukseskan
Pembangunan Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan.

Dalam mewujudkan DEWISRI ini dibutuhkan Kopetensi, yaitu
kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja. Disamping itu dibutuhkan Strategi
Kepemimpinan dan kerjasama dengan Tim Efektif dan Stake Holder untuk
memsukseskan Proyek Perubahan ini.

A. Roadmap

Roadmap adalah rencana strategis yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan atau hasil dalam suatu kegiatan. Roadmap dubuat untuk
menggambarkan secara detail hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar
suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah
ditetapkan.

Adapun rincian tahapan pelaksanaan proyek perubahan ini dapat
ditampilkan dalam roadmap dibawah ini.

21

TABEL TAHAPAN
PERUBAHAN

22

T
Tahapan Perub

No Tahapan B

September Oktober

I II III IV I II III IV

J

1 Melaksanakan 16-21

koordinasi dan rapat 19-26
24-28
persiapan
19-30
2 Menetapkan Tim Kerja 19-31

3 Melaksanakan rapat 24-31
Koordinasi antar

Perangkat Daerah

Terkait
4 Melaksanakan

Pengumpulan Data
5 Menyusun draf /

Desain
Rancangan Desa
Wisata Terintegrasi
(DEWISRI)
6 Menyusun
kajian/telahan
staf pembuatan
Ranperbup Desa
Wisata Terintegrasi
7 Rapat menyusun Buku
Pedoman Desa Wisata
Terintegrasi dengan PD

2

Tabel 3 :
bahan Rencana Strategi

Bulan/Minggu Output
November
IV Desember
I II III I II III

Jangka Pendek

1-4 Surat undangan,
1-4 daftar hadir, notulen,

1-11 dokumentasi
23
SK. Tim Kerja

Surat undangan,
daftar hadir,

notulen,dokumentasi

Rakapitulasi Data

Rancangan Buku
Pedoman DEWISRI
/Te1ahan Staf

Draf Rancangan
Perbup. Desa Wisata

Terintegrasi.

Surat undangan,
daftar hadir,

Terkait.

8 Rapat Harmonisasi
draf Perbup DEWISRI
dengan Tim
Harmonisasi Produk
Hukum di Bag,
Hukum dan PD
Terkait.

9 Mengajukan Draf
Rancangan Perbup
DEWISRI yang sudah
diperbaiki ke
Kementerian Hukum
dan HAM Bali untuk
difasilitasi & diperbaiki

10 Mempresentasikan dan
memproses usulan draf
Desain / Rancangan
Buku Pedoman
DEWISRI kepada
Bapak Bupati untuk
dimintakan Tanda
Tangan

11 Draf Rancangan
Perbup DEWISRI
hasil fasilitasi dan
perbaikan dari
Kemenkum & HAM
disempurnakan
kembali oleh PD
Terkait untuk
dicarikan Tanda
Tangan Bupati

2

12-19 notulen,dokumentasi.
15 - 19 Desain / Rancangan
Buku Pedoman
20-24 DEWISRI.
25-30 Draf Rancangan
Perbup. Hasil
24 pembahasan dengan
Bag. Hukum dan PD
Terkait

Draf Rancangan
Perbup. Hasil
fasilitasi oleh
Kemenkum & HAM Bali
yang sudah diperbaiki
dan disempurnakan
oleh PD
Surat undangan,
daftar hadir,
notulen,dokumentasi

Desain / Buku
Pedoman DEWISRI.

Draf Rancangan
Perbup. Hasil

pembahasan dengan
Tim Harmoni di Bag.

Hukum dan PD
Terkait

1 Memonitor dan Ja
mengevaluasi
Penerapan Perbup J
yang mengatur
tentang Desa Wisata 2
Terintegrasi di
Kecamatan
Kerambitan.

2 Memonitor dan
mengevaluasi
Penerapan berbagai
Aplikasi yang didukung
oleh Aplikasi Baru di
Desa Wisata
Terintegrasi di
Kecamatan
Kerambitan.

3 Optimalisasi
penerapan TIK di
Desa Wisata
Terintegrasi dan
pembuatan aplikasi
sesuai kebutuhan

1 Mengimplementasikan
Perbup di masing
masing Kecamatan
dan Melaksanakan
Monitoring dan
Evaluasi (Monev)
pelaksanaan Desa
Wisata Terintegrasi di
Kabupaten Tabanan.

angka Menengah Desain / Buku
Desember’22 – Mei’23 Pedoman DEWISRI

Desember’22 – Mei’23 Draf Rancangan
Perbup tentang
Desember’22 – Mei’23
Jangka Panjang DEWISRI.

Juni ‘ 23 -- Juni 2024 Aplikasi TIK

25 Laporan Monev
bulanan

B. Milestone dan Tahapan Kegiatan

Milestone adalah sebuah istilah yang biasa digunakan dalam
manajemen proyek, untuk mempermudah estimasi waktu penyelesaian
suatu pekerjaan. Dengan adanya milestone, kita dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan durasi atau waktu yang sudah ditentukan
sebelumnya. Dalam suatu proyek, milestone menjadi tolok ukur waktu yang
berupa aktivitas kerja atau dapat dikatakan proyeksi waktu pengerjaan.

Adapun milestone dari Proyek Perubahan ini, dapat dijelaskan dan
dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4 :
Milestone dan Tahapan Kegiatan

No Milestone Kegiatan Waktu Output
pelaksanaa
I JANGKA l. Melaksanakan n (evidence)
Minggu ke-3
PENDEK koordinasi dan rapat Oktober’22, Surat undangan,
persiapan daftar hadir, notulen,
16 – 21 dokumentasi
Oktober’22

60 Hari Kerja 2. Menetapkan Tim Kerja Minggu ke-3 SK. Tim Kerja
Oktober’22,

19 - 26
Oktober’22

(Oktober — 3. Melaksanakan rapat Minggu ke-4 Surat undangan,
Nopember’ 2 Koordinasi antar Oktober’22 daftar hadir,
Perangkat Daerah Terkait
2) notulen,dokumentasi
4. Melaksanakan
Pengumpulan Data 24- 28

Oktober’22

Minggu 3 & 4 Rakapitulasi Data

Oktober’22

19 - 30

Oktober’22

5. Menyusun draf / Desain Minggu 3 & 4 Rancangan Buku
Rancangan Desa
Wisata Terintegrasi Oktober’22, Pedoman DEWISRI
(DEWISRI) sd /Te1ahan

Minggu ke- 1 Staf

Nopember’22

26

6. Menyusun 19 – 31
kajian/telahan staf Oktober’22, sd
pembuatan
Ranperbup Desa 4
Wisata Terintegrasi Nopember’22
Minggu ke-4 Draf Rancangan
7. Rapat menyusun Buku Oktober’22, Perbup. Desa Wisata
Pedoman Desa Wisata sd Minggu- 1 Terintegrasi.
Terintegrasi dengan PD Nopember’22,
Terkait.
24 Oktober’22 Surat undangan,
—4
Nopember’22 daftar hadir,
notulen,dokumentasi.
Minggu 1 & 2
Nopember’2 Desain / Rancangan
2 Buku Pedoman
DEWISRI.

1 — 11
Nopember’22

8. Rapat Harmonisasi draf Minggu – 2 Draf Rancangan
Perbup DEWISRI &3
Perbup. Hasil
dengan Tim
Harmonisasi Produk Nopember’22 pembahasan dengan
Hukum di Bag, Hukum Tim Harmonisasi, Bag.
dan PD Terkait.
12 – 19 Hukum dan PD
Terkait
Nopember’22
Minggu – 2 Draf Rancangan
9. Mengajukan Draf

Rancangan Perbup &3 Perbup. Hasil
DEWISRI yang sudah
diperbaiki ke Nopember’22 fasilitasi oleh
Kementerian Hukum 15 – 19 Kemenkum & HAM Bali
dan HAM Bali untuk Nopember’22 yang sudah diperbaiki.
difasilitasi & diperbaiki

10.Mempresentasikan dan Minggu ke- 4 Desain / Buku

memproses usulan draf Nopember’22 Pedoman DEWISRI.
Desain / Rancangan Di Kecamatan

Buku Pedoman Kerambitan

DEWISRI kepada 20 - 24
Bapak Bupati untuk Nopember’22
dimintakan Tanda

Tangan

11. Draf Rancangan Minggu ke - 4 Perbup. DEWISRI

Perbup DEWISRI yang sudah ditanda

hasil fasilitasi dan 25 – 30 tangani Bupati
perbaikan dari
Kemenkum & HAM Nopember’ 22

disempurnakan

kembali oleh PD

Terkait untuk

dicarikan Tanda

Tangan Bupati

27

2 JANGKA 1. Memonitor dan 1. Perbup
mengevaluasi
MENENGAH DEWISRI dan
Penerapan Perbup
yang mengatur tentang Desember’22 Desain / Buku
– Mei’23 Pedoman DEWISRI
Desa Wisata

Terintegrasi di

Kecamatan

Kerambitan.

2. Memonitor dan 2. Aplikasi TIK .

mengevaluasi Desember’22

Penerapan berbagai
Aplikasi yang didukung – Mei’23

oleh Aplikasi Baru di

Desa Wisata Terintegrasi

di Kecamatan

Kerambitan.

3. Optimalisasi 3. Aplikasi TIK

penerapan TIK di Desa
Wisata Terintegrasi dan Desember’22
– Mei’23
pembuatan aplikasi

sesuai kebutuhan

3 JANGKA 1. Mengimplementasikan Juni ‘ 23 -- Laporan Monev
Juni 2024 bulanan
PANJANG Perbup di masing

masing Kecamatan

( lebih dari 12 dan Melaksanakan
bulan) Monitoring dan Evaluasi
(Monev) pelaksanaan

Desa Wisata

Terintegrasi di

Kabupaten Tabanan..

2.4. Agile Team ( Tim Efektif dan Pengelola Stakeholder )

A. Tim Efektif

Dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan pada tahapan Taking
Ownership, kami telah melakukan diskusi secara terbuka dan intensif
dengan para pemangku kepentingan guna mengkomunikasikan gagasan
aksi perubahan dalam rangka memperoleh dukungan dan juga membentuk
tim efektif.
Tim Efektif tersebut adalah mereka memiliki kemampuan dan kemauan
untuk melaksanakan rencana aksi perubahan, termasuk untuk

28

mendayagunakan sumber daya yang tersedia di Asisten Pemerintahan dan
Kesra Setda Tabanan.

Tabel 5 :
Peran Tim Efektif

NO NAMA PERAN

1. Sebagai atasan langsung untuk memberikan
kesepakatan dan persetujuan atas rancangan
aksi perubahan yang diajukan oleh peserta;

2. Bertindak sebagai pembimbing peserta dengan
sikap profesional;

1 MENTOR 3. Memberikan dukungan penuh kepada peserta
pelatihan dalam mempersiapkan rancangan
aksi perubahan yang akan implementasikan;

4. Memberikan bimbingan serta arahan kepada

peserta dalam merumuskan atau

mengidentifikasi permasalahan krusial

organisasi yang memerlukan terapi melalui

rencana aksi perubahan;

5. Memberikan bimbingan dalam mengatasi kendala

yang muncul selama proses implementasi

berlangsung;

6. Membantu peserta dalam memetakan agenda project
yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal
pertemuan yang akan dilaksanakan;

7. Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas kepada
peserta Pelatihan;

8. Memantau setiap perkembangan aksi perubahannya
dengan meminta progress report setiap minggunya;

9. Memantau capaian peserta sesuai dengan
milestones yang telah ditetapkan oleh peserta;

29

10. Memberikan dukungan kepada peserta dalam
mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang
diperlukan dalam melakukan implementasi rencana
aksi

perubahan; dan
11. Memberikan inspirasi bagi

peserta pelatihan dalam melakukan
inovasi-inovasi yang diperlukan.

2 Pemimpin 1. Mempersiapkan / merencanakan dokumen

Proyek /instrument /waktu yang

Perubahan diperlukan dengan baik sebelum

pertemuan dengan mentor;

2. Mengambil inisiatif dalam
mentor dan coach; dialog dengan

3. Menggalang komunikasi dan kesepakatan
dengan stakeholders terkait (internal &
eksternal).

4. Membuat laporan Rancangan Aksi Perubahan
dikumpulkan ke penyelenggara 1 hari sebelum
Seminar Rancangan Proyek Perubahan

dilakukan.

5. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah
dirancang dengan mendayagunakan seluruh sumber
daya yang dimiliki;

6. Secara aktif melakukan diskusi, bertanya atau
melaporkan perkembangan implementasi proyek
perubahan kepada coach;

3 Coach 7. Merujuk pada milestones yang telah ditargetkan
dalam pelaksanaan rencana aksi sebagai dasar
pencapaian target perubahan;

1. Memberikan motivasi dan tantangan - tantangan
kepada peserta dalam aspek substansi aksi
perubahan yang akan dilakukan;

30

2. Memantau kegiatan peserta selama tahap
Membangun Komitmen Bersama dan selama tahap
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas melalui media
teknologi informasi yang telah disiapkan oleh
penyelenggara atau dengan media lain yang dapat
digunakan oleh coach dan peserta;

3. Melakukan koordinasi dengan mentor untuk
membantu peserta apabila peserta mengalami
permasalahan selama tahap membangun komitmen
bersama maupun tahap penerapan pelatihan
kepemimpinan pengawas;

4. Memberikan masukan kepada peserta terkait usulan
proyek perubahan yang sedang dirumuskan pada
tahap membangun komitmen bersama dan tahap
penerapan pelatihan kepemimpinan pengawas;

5. Memberikan feedback terhadap laporan
perkembangan implementasi rencana aksi
perubahan yang disampaikan peserta bimbingan;

6. Mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil
coaching kepada penyelenggara Pelatihan
Kepemimpinan pengawas; dan

7. Menjadi counsellor pada saat peserta
mengalami kebuntuan dan kurang motivasi.

4 Tim IT 1. Membantu pembuatan aplikasi sesuai

kebutuhan, sosialisasi dan

pengembangan

2. Membuat desain aplikasi

3. Membantu membuat petunjuk penggunaan aplikasi
yang mudah dipahami

4. Membantu mengevaluasi efektifitas dan realibilitas
aplikasi

5. Membuat pengembangan Aplikasi

1. Membantu persiapan penyusunan kebutuhan
pembangunan aplikasi

2. Asistensi dan monitoring implementasi aplikasi bagi

5 TIM TEKNIS stakeholders internal maupun eksternal

3. Membantu dalam Sosialisasi dan Implementasi
Aplikasi
4. Membantu dalam monitoring pelaksanaan dan

penggunaan Aplikasi.

31

B. Pengelolaan Stakeholder

Berdasarkan uraian tentang Area Organisasi Yang Bermasalah (
Kondisi Saat Ini ) dan Area Organisasi Yang Menjadi Area Perubahan (
Kondisi Yang Diharapkan ) selanjutnya adanya Inovasi pada Area Perubahan,
saya Asisten Pemerintahan dan Kesra mengajak Stakeholder untuk
mendukung suksesnya Rancangan Proyek Perubahan ini, agar betul betul
bisa tercapai sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas atau
individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu
organisasi dalam suatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam
mewujudkan tujuan diatas, kami memerlukan bantuan stake holder untuk
diajak bekerjasama dalam penyelesaian permasalahan.

Adapun stakeholder stakeholder yang berperan dalam mewujudkan
Desa Wisata Terintegrasi (DEWISRI) di Kecamatan Kerambitan diantaranya :

a) Analisis Stakeholder

Tabel 6 :
Pengelolaan Stakeholder

INTERNAL

Stakeholder Deskripsi
1. Asisten Perekonomian dan
Stakeholder yang membantu melakukan
Pembangunan Setda Kabupaten koordinasi dengan Perangkat Daerah
Tabanan dibawah koordinasinya.
2. Asisten Administrasi Umum Setda Stakeholder yang membantu
Kabupaten Tabanan melakukan koordinasi dengan
Perangkat Daerah dibawah
3. Kabag. Hukum Setda Kabupaten koordinasinya.
Tabanan Stakeholder yang membantu
membahas draf produk hukum yang
4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda akan dibuat sebagai output dari Proyek
Kabupaten Tabanan Perubahan ini.
Stakeholder yang membantu
5. Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda menetapkan dan menegaskan batas
Kabupaten Tabanan Desa di lokasi Proyek Perubahan.

Stakeholder yang membantu
memberikan masukan terkait dengan
pembangunan untuk Kesejahteraan
masyarakat.

32

6. Kabag. Protokol dan Komunikasi Stakeholder yang membantu
Pimpinan mempromosikan Daerah Pariwisata ke
Media Sosial dan Media Elektronik.

EKSTERNAL Deskripsi
Stakeholder
Perangkat Daerah yang membantu
1. Inspektur Kabupaten Tabanan mengawasi dan meriview penggunaan
anggaran untuk menyukseskan Proyek
Perubahan ini

2. Kepala Badan Perencanaan, Perangkat Daerah yang membantu
Penelitian dan Pengembangan merencanakan pengembangan lokasi
Kabupaten Tabanan Masyarakat Proyek Perubahan DEWISRI.

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membantu

Pembinaan Sumber Daya membentuk SDM ASN profesional

Manusia Kabupaten Tabanan, dan salah satu Perangkat Daerah

yang ikut aktif melaksanakan Proyek

Perubahan di DEWISRI.

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang membantu

Kabupaten Tabanan membahas dan menyiapkan anggaran

dalam pelaksanaan Proyek Perubahan

di DEWISRI

5 .Kepa la Dinas Pemberdayaan Perangkat Daerah yang berperan
Masyarakat Desa Kabupaten sebagai penyedia data dan informasi
Tabanan terkait profil desa dan salah satu
Perangkat Daerah yang
6. Kepala Dinas Komunikasi dan melaksanakan proyek perubahan di
Informasi Kabupaten Tabanan DEWISRI
Perangkat Daerah yang berperan
7.Kepala Dinas Pariwisata sebagai penyedia data terpadu secara
Kabupaten Tabanan online dan salah satu Perangkat
Daerah yang
melaksanakan proyek perubahan di
DEWISRI
Perangkat Daerah yang sangat
berperan mengembangkan Kawasan
Pariwisata pada proyek perubahan di
DEWISRI dan di Kabupaten Tabanan.

33

8 .Kepa la Dinas Tenaga Kerja Perangkat Daerah yang berperan aktif
Kabupaten Tabanan sebagai pemberi data dan penyedia
Tenaga Kerja serta sebagai salah satu
Perangkat Daerah yang melaksanakan
Proyek Perubahan di DEWISRI

9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Perangkat Daerah yang berperan aktif

Tabanan sebagai pemberi data dalam bidang

Pendidikan dan sebagai salah satu

Perangkat Daerah yang melaksanakan

proyek perubahan di DEWI SRI

10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Perangkat Daerah yang berperan
Kabupaten Tabanan dalam, Penegakan Perda, menjaga
Keamanan dan Ketertiban Umum dan
salah satu Perangkat Daerah yang
melaksanakan Proyek Perubahan di
DEWISRI.

11. Kepala Badan Rumah Sakit Perangkat Daerah yang melaksanakan
Umum Dae ra h Kabupaten pelayanan Kesehatan di Kabupaten
Tabanan Tabanan, sekaligus melaksanakan
proyek perubahan di DEWI SRI
12 . K epa la Dinas Kebudayaan Perangkat Daerah yang berperan
Kabupaten Tabanan sebagai penyedia data dan informasi
terkait dengan Seni dan Budaya yang
13 . Camat Kerambitan ada di DEWISRI.
Kepala Perangkat Daerah yang
mewilayahi proyek perubahan di
DEWI SRI dan membantu
memberikan data, informasi terkait
dengan Kawasan tersebut

14 .Ketua Forum Perbekel Kecamatan Stakeholder yang membantu
Kerambitan memberikan data Desa dan
mengkomunikasikan Perangkat Daerah
15 .Ketua Majelis Desa Adat dengan para Perbekel di Kecamatan
Kecamatan Kerambitan Kerambitan.
Stakeholder yang membantu
memberikan data terkait dengan Adat
Istiadat dan mengkomunikasikan
Perangkat Daerah dengan para
Bendesa Adat di Kecamatan
Kerambitan

b) Peta Stakeholder

Dalam mewujudkan Desa Wisata Terintegrasi, kami memerlukan
bantuan stake holder untuk diajak bekerjasama dalam penyelesaian
permasalahan. Steakholder tersebut dapat dipetakan sebagai berikut :

34

Gambar 5 :

Peta Stakeholders

Tingkat pengaruh High Influence, High Influence,
Low Interest High Interest

(Latents) (Promoters)

Asisten Sekda, Inspektorat Bupati, Wakil Bupati, Sekda
Tabanan, Bakeuda, Tabanan, Kaban Diklat, Widya

Bapelitbang, Satpol PP Iswara
Tabanan, Disdik, Disnaker,
Diskominfo, Dinas PMD, Low Influence,
BRSUD Tabanan, BKPSDM High Interest
Tabanan, Dinas Pariwisata,
(Defenders)
Bagian Hukum, ,
Dinas Kebudayaan Tabanan,
Low Influence, Camat Kerambitan, Ketua Forum
Low Interest Perbekel, Ketua MDA Kerambitan,

(Apathetics) Perbekel se Kec. Kerambitan,

Kabag Tapem dan Staf, Kabag
Kesra dan Staf, Staf Kabag

Hukum, Masyarakat Desa di Kec.
Kerambitan

Tingkat kepentingan

Berdasarkan identifikasi stakeholders di atas, terdapat 4 stakeholders
yang dapat dipetakan seabagai berikut :
1. Kelompok Promoters (High influence and high interest) adalah mereka

yang memiliki kepentingan besar terhadap upaya dan juga pengaruh serta
kekuatan untuk membantu membuat berhasilnya aksi perubahan.
2. Kelompok Latents (High influences and low interest) yaitu kelompok
stakeholders yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk
mempengaruhi upaya Aksi Perubahan jika mereka tertarik, namun tidak
memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam upaya.
3. Kelompok Defender (Low influences and high intersert) yaitu kelompok

35

stakeholders yang memiliki kepentingan dan dapat menyuarakan
dukungannya tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya dalam
pembuatan Aksi Perubahan
4. Kelompok Apathetics yaitu kelompok yang kurang memiliki kepentingan
maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya upaya
perubahan

2.5. Rencana Marketing Sektor Publik

Strategi marketing Sektor Publik terhadap hasil proyek perubahan
dilakukan dengan memperhatikan elemen pemasaran sektor publik, yaitu: 1C 4P
(Customer, Product, Price,Place, dan Promotion), yang dapat dijelaskan sebagai
berikut :

a) Customer, yaitu :
Sasaran utama sebagai customer yang akan menggunakan produk ini
adalah Perbekel dan masyarakat Desa di Kecamatan Kerambitan Kabupaten
Tabanan.

b) Product, yaitu :
Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah:
• Desain / Buku Pedoman Desa Wisata Terintegrasi (DEWISRI)
di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
• Draf Perbup tentang Desa Wisata Terintegrasi (DEWISRI) yang sudah
dibahas oleh Tim Harmoni di Bagian Hukum
• Aplikasi aplikasi yang dibutuhkan untuk pengembangan Desa Wisata
Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

c) Price, yaitu :
Untuk jangka pendek, harga dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah
Priceless, produk ini tidak perlu dibayar dan kebutuhan anggaran yang diperlukan
cukup dengan mengoptimalkan anggaran yangsudah ada.

d) Place, yaitu :
Tempat untuk memasarkan proyek perubahan ini adalah melalui beberapa
media yaitu:
• Membuat digital flyer dan digital brosur yang disebarluaskan melalui
media sosial
• Spanduk pada titik lokasi awal rencana program yang direncanakan,
yaitu di KecamatanKerambitan.

36

e) Promotion, yaitu :

Proyek perubahan ini didukung oleh Bupati Tabanan, Sekretaris Daerah,
dan stakeholders lainnya. Dalam berbagai forum rapat kerja di internal
Pemerintah Kabupaten Tabanan proyek perubahan ini akan disosialisasikan ke
seluruh perangkat daerah.

2.6. Potensi Kendala dan Rencana Solusi

Beberapa kendala masalah yang muncul pada saat pelaksanaan proyek
perubahan. Kendala ini umumnya muncul dari internal, yaitu belum fahamnya
staf internal dan Perangkat Daerah terhadap maksud dan tujuan dari proyek
perubahan tersebut dan faktor-faktor lainnya. Permasalahan tersebut semuanya
bisa dipecahkan oleh Project Leader bersama Tim Efektif yang dapat diuraikan
seperti pada tabel berikut.

Tabel 7 :
Potensi Kendala dan Solusi

NO POTENSI KENDALA TINGKAT RENCANA SOLUSI

RESIKO

1 Staf kurang faham tentang Sedang Sosialisasi dan adakan
maksud dan tujuan proyek penyamaan persepsi.
perubahan

2 Tim tidak melaksanakantugas Sedang 1. Melakukan koordinasi

dan fungsinya sesuai jadwal d a n pengaturanagenda Tim

dan bekerja kurang optimal 2. Pembekalan Tim

3 Keterbatasan waktu tim efektif Sedang Koordinasi tim dan sosialisasi
dalam bekerja menjalankan serta pembagian kerja dan
proyek perubahan karena tugas yang jelas
dimungkinkan tumpang tindih
dengan pekerjaan lainnya

4 Adanya ketidaksamaan dan Sedang Perlu duduk bersama
multitafsir antara membahas Proyek
Perangkat Daerah tentang Perubahan.
pelaksanaan Proyek
Perubahan

5 Masih adanya Ego Sektoral Sedang Mengadakan Rapat
antar Perangkat Daerah. Koordinasi dengan Perangkat
Daerah membahas Proyek
Perubahan.

37

2.7. Strategi Pengembangan Kompetensi Diri, Organisasi Da

Gap Potensi Diri Strategi Pengembangan Komp
(Representatif Rencana Strate
Kepemimpinan Strategis)
Area SDM Analisis Va
Komitmen dalam Tim INTERNAL Masalah Keg

Kurang Melib
melibatkan diri se
diri dalam aktif d
tim efektif tim ef

EKSTERNAL Tim belum Memb
sepenuhnya komit
mendukung tim ef
proyek
perubahan

38