RPP Asisten 1 Setda Tabanan

an Stakeholder

Tabel 8 :
petensi Diri, Organisasi Dan Stakeholder
egi Pengembangan Diri (Kepemimpinan Strategis)

ariabel Strategi Sasaran Output
giatan
Mandiri Penugasan
batkan
ecara Memperdalm Memberikan Mentor Persetujuan
dalam pemahaman keleluasaan ,Coach, penyusunan RPP
fektif tentang tugas kepada tim Stakeh
pokok dan untuk older,
fungsi, latar memberi Tim
belakang, koreksi dan Efektif
dan masukan
permasalahan
yang ada
sehingga
membentuk
pola pikir
untuk lebih
berkontribu
si dalam
diskusi dan
kerja tim

bangun Melakukan Medelegasika Tim Persetujuan
tmen koordinasi ntugas teknis Efektf penyusunan RPP
fektif dan kepada tim
memberikan efektif sesuai
pemahaman dengan
yang lebih bidang
intens serta teknisnya

8

Orientasi pada hasil INTERNAL Tidak Penet
konsisten target
dalam
penetapan
target
kinerja

EKSTERNAL Tim efektif Penin
masih Kapas
berorientasi Apara
hanya pada Sipil N
output

39

melakukan sebagai bentuk
kontrol pada tanggung
setiap jawab
perkembang bersama
an hasil
tapan kerja tim Memerintahk Mentor Output dan
t kinerja efektif an tim efektif ,Coach, Outcome proyek
menganalisis Stakeh perubahan
Memperdal rancangan older,
am proyek Tim
pemahaman perubahan Efektif
tentang darisemua sisi
manajemen pendukung
organisasi agar tepat
dan menentukan
perencanaan target kinerja
kerja yang tepat
sistematis
yang
berorientasi
pada manfaat
dari keluaran
(outcome)

ngkatan Konsultasi Melaksanaka Stakeh Output dan
sitas dengan nrapat older, Outcome proyek
atur pemangku koordinasi Tim perubahan
Negara kepentingan dengan Efektif
pemangku
kepentinga
n

9

BAB III
PENUTUP

Berdasarkan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang
melakukan terobosan Inovasi yaitu optimalisasi Penerapan Teknologi
Informasi dan Komunikasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, dapat
disimpulkan hal hal sebagai berikut :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu

Sekretaris daerah dalam perumusan dan penyusunan kebijakan daerah,
koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan
dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan kebijakan daerah
dibidang pemerintahan dan kerja sama daerah dan bidang Hukum.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Pemerintahan dan
Kesra melakukan terobosan Inovasi yaitu mengoptimalkan penerapan
Teknologi Informatika dan Komunikasi berupa layanan e office, e
koordinasi, e meeting, e planning, e budgeting, e monev, dan system
elektonik lainnya untuk mempercepat dan mempermudah dalam mencapai
tujuan yang diharapkan.

40

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik ( SPBE ).

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

DR.Ir. Ernady Syaodih, MT. IAP. 2015. Manajemen Pembangunan Kabupaten dan
Kota, PT Refika Aditama, Bandung.

Riant Nugroho. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. PT. Rajagrafindo Persada,
Jakarta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP ) pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabanan tahun 2022.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020.

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Sekretariat Daerah Kabupatena Tabanan Tahun
2022 – 2024.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan Periode Tahun 2022 -

2026.

Lembaga Administrasi Negara. 2021.Kepemimpinan Digital Pelatihan

Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Jakarta: Lembaga Administrasi

Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2021.Kepemimpinan Kewirausahaan

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Jakarta: Lembaga

Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2021.Manajemen Strategis Sektor

Publik Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Jakarta:

Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2021.Organisasi Pembelajar Pelatihan

Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Jakarta: Lembaga Administrasi

Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2021.Pemasaran Sektor Publik Pelatihan

Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Jakarta: Lembaga Administrasi

Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2021.Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan

Nasional Tingkat II. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

41

LAMPIRAN :
- Laporan BT 1
- Form Bimbingan
- Analisis menggunakan USG
- Pengembangan Potensi Diri

42

LAPORAN TAKING OWNERSHIP
(BREAK TROUGH-1)

KESEPAKATAN AREA PERUBAHAN

DISUSUN OLEH :
AA. Ngr. Agung Satria Tenaya, S.Sos.,M.Si

NIP. 196906211989031005
Kelas : B

i

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXIX

TABANAN, SEPTEMBER 2022

Strategi Koordinasi Dalam Mewujudkan Desa Wisata

Terintegrasi ( DEWISRI ) Menuju Tabanan Era Baru

Nama Peserta Disusun Oleh :
Nip : AA. Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos.,M.Si
NDH : 196906211989031005
Jabatan Peserta : 31
Instansi : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Nama Mentor : Sekretariat Daerah Kab. Tabanan
Jabatan Mentor : Dr. I Gede Susila, S.Sos.,M.Si
Nama Coach : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan
: Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH.,M.Si

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXIX
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI BALI
BALI, 2022

ii

FORM PERSETUJUAN MENTOR
PKN TINGKAT II ANGKATAN XXIX TAHUN 2022

Nama Peserta : AA. Ngurah Agung Satria Tenaya. S.Sos.,M.Si
NDH : 31
Instansi : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tabanan
Nama Mentor : Dr. I Gede Susila, S.Sos.,M.Si
NIP : 19661207 198812 1 001
Nomor HP : 081338608871
Gagasan Perubahan : Strategi koordinasi dalam Mewujudkan Desa Wisata

Terintegrasi (DEWISRI ) Menuju Tabanan Era Baru

Disetujui Oleh Bali, 14 September 2022
Mentor Project Leader/Reformer,

Dr. I Gede Susila, S.Sos.,M.Si AA. Ngurah Agung SatriaTenaya.S.Sos.,M.Si
19661207 198812 1 001 NIP. 196906211989031005

iii

LAPORAN KEGIATAN MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA/ TAKHING
OWNERSHIP

I. DESKRIPSI SINGKAT TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA.

Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam lima tahun kedepan sebagai mana tertuang pada RPJMD SB
2021- 2026 adalah berkeinginan mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu, “Nangun Sat Kerthi
Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era
Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”. Visi di atas dijabarkan ke dalam Misi yang merupakan serangkaian cara
atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan Visi. Pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten
Tabanan ditempuh melalui 3 (misi), sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan

nyaman dalam perikehidupan (Aman);

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan

dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul);

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian

secarasosial- ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani);

Ketiga misi di atas, semuanya berkaitan dengan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam
melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam membantu mengkoordinasikan dan memfasilitasi para
Perangkat Daerah, para Kepala Bagian, para Camat dan para Perbekel untuk mewujudkan Visi Pemerintah
Kabupaten Tabanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa, Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris
Daerah yaitu unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan daerah,
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif.
Sekretaris Daerah dalam melakksanakan tugasnya dibantu oleh tiga orang Asisten dan para Kepala Bagian, serta
bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A dengan susunan
organisasi terdiri dari :

6. Sekretaris Daerah
7. Asisten – Asisten.
8. Bagian-bagian.
9. Sub Bagian.
10. Jabatan fungsional

1

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten - Asisten,
terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

3. Asisten Administrasi Umum.

Masing-masing Asisten di Sekretariat Daerah mempunyai lingkup tugas pada bidang yang berbeda namun
secara umum melaksanakan tugas sekretaris daerah dalam hal penyusunan kebijakan, pengkoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Dalam bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan tugas membantu Sekretaris daerah dalam perumusan dan
penyusunan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan
evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, hukum, kerja sama
daerah dan kesejahteraan rakyat serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah yang
melaksanakan urusan dibidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasama daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan
tugas dan fungsi sebagai berikut :

g. Penyusunan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;

h. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesra;

i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang tata pemerintahan,

hukum, kesra dan kerja sama;

j. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata

pemerintahan, hukum dan kerja sama;

k. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan

kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan dibidang kesra;

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang tata

pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya;

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

h. Melakukan pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis

sebagai bahan pertanggungjawaban;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya;

k. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat

2

dicapai sesuai dengan program kerja;
l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; dan
m. Menginventarisasi permasalahan dan mengupayakan alternatif pemecahannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
membawahi 3 Bagian di Setda Tabanan, yaitu :

a. Bagian Tata Pemerintahan.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

c. Bagian Hukum, dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Lingkup Dinas dan Badan yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra
adalah :

p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
r. Dinas Pendidikan;
s. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
t. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
u. Dinas Kebudayaan;
v. Dinas Pariwisata;
w. Dinas Kesehatan;
x. Dinas Komunikasi dan Informatika;
y. Satuan Polisi Pamong Praja;
z. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
aa. Dinas Tenaga Kerja;
bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
dd. Sekretariat Dewan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra senantiasa berusaha meningkatkan kinerjanya agar dapat
menyelesaikan kondisi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Hal ini sesuai dengan Visi Pemerintah
Kabupaten Tabanan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di
Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani ( AUM ) .Menyikapi hal ini,
tentunya Asisten Pemerintahan dan Kesra memerlukan keterlibatan, kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai
stakeholder, baik dengan para Perangkat Daerah, maupun dengan masyarakat. Peran serta Stakeholder dalam
penyelenggaraan dan pembangunan di Daerah merupakan factor yang sangat penting untuk suksesnya

3

pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan ke Masyarakat, Hal ini sejalan dengan pelaksanaan
kebijakan publik dalam melakukan pelayanan pada era New Public Govenance.

II. AREA ORGANISASI YANG BERMASALAH
( KONDISI SAAT INI )

Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola
Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul,
Madani (AUM)” dan berdasarkan salah satu tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu
Melaksanakan pelayanan administrasi, merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan fasilitasi mulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kepada Perangkat Daerah untuk
mewujudkan pelayanan Publik kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang
signifikan bagi pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan, yaitu khususnya dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang professional, transparan, adaptif, akuntabel dan berkinerja tinggi .

Berdasarkan kondisi yang berkembang saat ini, baik kondisi SDM maupun sarana dan prasarana kerja,
kemudian dikaitkan dengan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, teridentifikasi
beberapa permasalahan yang ada di Sekretariat Daerah Tabanan, sebagai berikut :

j. Dalam melakukan koordinasi program dan merumuskan kebijakan antara Asisten dengan Perangkat Daerah
dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra masih lambat dan perlu ditingkatkan, karena pada
saat OPD mendadak dibutuhkan untuk memberikan keputusan dan membuat kajian teknis pada pimpinan
kadang kadang tidak bisa hadir. Hal ini menyebabkan pemerintahan yang kurang efektif dan efesien.

k. Koordinasi dan membina hubungan kelembagaan dengan Instansi Vertikal maupun dengan unsur Forkopimda
dan lembaga / Instansi pemerintah lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah masih
lambat dan sangat perlu ditingkatkan untuk menjalin hubungan yang harmonis

l. Pelayanan administrasi, merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan fasilitasi mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kepada Perangkat Daerah masih lambat,
sehingga perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan Publik kepada masyarakat, dimana pada saat ini
dinilai masih kurang dan perlu diperbaiki.

m. Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu membina dan
mengendalikan perumusan rencana, pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pada Bagian-Bagian
dibawah koordinasinya yaitu di bidang Pemerintahan dan Kerja Sama, Hukum dan HAM dan Kesejahteraan
Rakyat, masih lambat dan sangat perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif,
akuntabel dan berkinerja tinggi

n. Koordinasi dan Fasilitasi dalam merumuskan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah
dengan Perangkat Daerah, para Camat dan Perangkat Desa masih lambat dan perlu
ditingkatkan.

o. Rendahnya Sumber Daya Manusia didalam Sekretariat Daerah Tabanan terutama di
lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra menjadi salah satu masalah yang menjadi

4

perhatian utama dan perlu ditingkatkan, mengingat dalam banyak hal, sumber daya
manusia sering kali menjadi faktor penentu dalam keberhasilan suatu program yang
direncanakan pemerintah daerah.
p. Koordinasi dan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan organisasi
kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan lembaga kemasyarakatan lainnya masih
lemah dan perlu ditingkatkan.
q. Adanya kesenjangan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur Jaringan TIK yang
belum memadai antar wilayah yaitu, antar Kota, Kecamatan dan Desa di Kab. Tabanan;
r. Kurangnya dana untuk membuat Infrastruktur Jaringan TIK yang memadai agar tidak terjadi
kesenjangan antara Kota, Kecamatan dan Desa

III. AREA ORGANISASI YANG MENJADI AREA PERUBAHAN
( KONDISI YANG DIHARAPKAN )

Dari kondisi saat ini tersebut selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui prioritas
masalah sebagai area perubahan. Setelah dilakukan analisis, maka kondisi yang diharapkan
adalah sebagai berikut :
a. Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi yang baik dan cepat dalam merumuskan

Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten dengan Perangkat Daerah, para Camat
dan Pemerintah Desa melalui Teknologi Informatika dan Komunikasi .
b. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, transparan, akuntabel dan
berkinerja tinggi
c. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance), yang
didukung oleh sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas tinggi serta menguasai
Teknologi Informatika dan Komunikasi.

IV. INOVASI AREA PERUBAHAN
“Suatu tawaran Inovasi menarik yang akan diberikan oleh Asisten Pemerintahan

dan Kesra dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program dengan Para Perangkat Daerah (PD), Para
Kepala Bagian, Para Camat, Para Perbekel serta dengan Masyarakat, dalam mewujudkan
Desa Wisata Terintegrasi ( DEWISRI) Menuju Tabanan Era Baru.

Tawaran Inovasi ini bertujuan agar penyelanggaraan Pemerintahan Daerah sesuai
dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta berkinerja tingggi “

5

Solusi Inovasi yang di tawarkan tersebut adalah :

“OPTIMALISASI PENERAPAN TIK UNTUK MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA DALAM MEWUJUDKAN DESA
WISATA TERINTEGRASI (DEWISRI)”.

Optimalisasi Penerapan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) memberikan
peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,
fartisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam
melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.

Optimalisasi disini adalah berusaha memaksimalkan hasil suatu pekerjaan melalui
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menerapkan Teknologi Informatika dan
Komunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, berusaha mendorong dan memperbaiki
system pekerjaan yang sebelumnya manual, kemudian dengan Teknologi Informatika dan
Komunikasi dirubah menjadi system digital yang on-line, dengan tujuan suatu pekerjaan bisa
dilaksanakan lebih cepat dan lebih baik, sehingga apa yang diharapkan bisa berhasil dengan
baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Optimalisasi Penerapan TIK ini adalah untuk
Menunjang Tugas dan Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah, para Kepala Bagian, Para Camat, Para Perbekel dan masyarakat untuk
mewujudkan RPKP Desa Wisata Terintegrasi ( DEWISRI ) di Kec. Kerambitan.

Adapun Hasil (Output ) yang diharapkan setelah berkoordinasi dengan menggunakan
dan menerapkan TIK, sebagai berikut :
1. Jangka Pendek :

a) Tersedianya Desain / Buku Pedoman Pengembangan Desa Wisata Terintegrasi di
Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

b) Tersedianya Draf Perbup yang mengatur tentang Pengembangan Desa Wisata
Terintegrasi (DEWISRI).

2. Jangka Menengah :
a) Tersedianya Aplikasi Aplikasi yang mendukung Pengembanagn Desa Wisata
Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan.
b) Tersedianya Perbup yang mengatur tentang Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan
Kerambitan.

3. Jangka Panjang :

6

3. Tersedianya Aplikasi Aplikasi yang mendukung Pengembanagn Desa Wisata
Terintegrasi di Kabupaten Tabanan.

4. Tersedia dan diterapkannya Perbup yang mengatur tentang Desa Wisata
Terintegrasi di Kabupaten Tabanan.

V. IDENTIFIKASI STEAKHOLDER
Berdasarkan uraian pada point II (dua) tentang Area Organisasi Yang Bermasalah (

Kondisi Saat Ini ) dan point III (tiga ) Area Organisasi Yang Menjadi Area Perubahan ( Kondisi
Yang Diharapkan ) selanjutnya adanya Inovasi pada Area Perubahan, saya Asisten
Pemerintahan dan Kesra mengajak Stakeholder untuk mendukung suksesnya Rancangan
Proyek Perubahan ini, agar betul betul bisa tercapai sesuai dengan rencana yang sudah
ditetapkan.

Adapun stakeholder stakeholder yang berperan dalah mewujudkan RPKP DEWISRI di
Kecamatan Kerambitan diantaranya :

INTERNAL

Stakeholder Deskripsi

1. Asisten Perekonomian dan Steakholder yang membantu melakukan
Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan koordinasi dengan Perangkat Daerah

dibawah koordinasinya.

2. Asisten Administrasi Umum Setda Steakholder yang membantu melakukan

Kabupaten Tabanan koordinasi dengan Perangkat Daerah

dibawah koordinasinya.

3. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Steakholder yang membantu membahas
Tabanan draf produk hukum yang akan dibuat
sebagai output dari Proyek Perubahan ini.

4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Steakholder yang membantu menetapkan
Kabupaten Tabanan dan menegaskan batas Desa di lokasi
Proyek Perubahan.

5. Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda Steakholder yang membantu memberikan
Kabupaten Tabanan masukan terkait dengan pembangunan
untuk Kesejahteraan masyarakat.

6. Kabag. Protokol dan Komunikasi Steakholder yang membantu
Pimpinan mempromosikan Daerah Pariwisata ke
Media Sosial dan Media Elektronik.

7

EKSTERNAL Deskripsi
Stakeholder
Perangkat Daerah yang membantu
1. Inspektur Kabupaten Tabanan Desa mengawasi dan meriview penggunaan
anggaran untuk menyukseskan Proyek
Perubahan ini

2. Kepala Badan Perencanaan, Perangkat Daerah yang membantu
Penelitian dan Pengembangan merencanakan pengembangan lokasi
Kabupaten Tabanan Masyarakat Proyek Perubahan RPKP DEWISRI.

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membantu
Pembinaan Sumber Daya Manusia membentuk SDM ASN profesional dan
Kabupaten Tabanan, salah satu Perangkat Daerah yang ikut
aktif melaksanakan Proyek Perubahan di
4. Kepala Badan Keuangan Daerah RPKP DEWISRI.
Kabupaten Tabanan Perangkat Daerah yang membantu
membahas dan menyiapkan anggaran
dalam pelaksanaan Proyek Perubahan di
RPKP DEWISRI

5.Kepal a Dinas Pemberdayaan Perangkat Daerah yang berperan sebagai

Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan penyedia data dan informasi terkait profil

desa dan salah satu Perangkat Daerah yang

melaksanakan proyek perubahan di RPKP

DEWI SRI

6. Kepala Dinas Komunikasi dan Perangkat Daerah yang berperan sebagai
Informasi Kabupaten Tabanan penyedia data terpadu secara online dan
salah satu Perangkat Daerah yang
melaksanakan proyek perubahan di RPKP
DEWI SRI

7.Kepala Dinas Pariwisata Perangkat Daerah yang sangat berperan
Kabupaten Tabanan mengembangkan Kawasan Pariwisata
pada proyek perubahan di RPKP DEWI
SRI dan di Kabupaten Tabanan.

8.Kepal a Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Perangkat Daerah yang berperan aktif
Tabanan sebagai pemberi data dan penyedia Tenaga
Kerja serta sebagai salah satu Perangkat
Daerah yang melaksanakan Proyek
Perubahan di RPKP DEWISRI

9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Perangkat Daerah yang berperan aktif
Tabanan sebagai pemberi data dalam bidang
Pendidikan dan sebagai salah satu

8

Perangkat Daerah yang melaksanakan
proyek perubahan di RPKP DEWI SRI

10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Perangkat Daerah yang berperan dalam,
Kabupaten Tabanan Penegakan Perda, menjaga Keamanan dan
Ketertiban Umum dan salah satu
Perangkat Daerah yang melaksanakan
Proyek Perubahan di RPKP DEWISRI.

11. Kepala Badan Rumah Sakit Perangkat Daerah yang melaksanakan
Um um Daerah Kabupaten Tabanan pelayanan Kesehatan di Kabupaten
Tabanan, sekaligus melaksanakan proyek
12. Kepal a Dinas Kebudayaan Kabupaten perubahan di RPKP DEWI SRI
Tabanan Perangkat Daerah yang berperan sebagai
penyedia data dan informasi terkait
1 3 .Camat Kerambitan dengan Seni dan Budaya yang ada di
RPKP DEWISRI.
Kepala Perangkat Daerah yang
mewilayahi proyek perubahan di RPKP
DEWI SRI dan membantu memberikan
data, informasi terkait dengan Kawasan
tersebut

1 4 .Ketua Forum Perbekel Kecamatan Steakholder yang membantu memberikan
Kerambitan data Desa dan mengkomunikasikan
Perangkat Daerah dengan para Perbekel di
Kecamatan Kerambitan.

1 5 .Ketua Majelis Desa Adat Steakholder yang membantu memberikan
Kecamatan Kerambitan data terkait dengan Adat Istiadat dan
mengkomunikasikan Perangkat Daerah
dengan para Bendesa Adat di Kecamatan
Kerambitan

Bali, 25 September 2022 Atasan Langsung Peserta/Mentor
Project Leader/Reformer

AA. Ngr. Agung Satria Tenaya, S.Sos.,M.Si Dr. I Gede Susila, S.Sos.,M.Si
NIP. 196906211989031005 19661207 198812 1 001

9

FORM KENDALI PROSES COACHING

PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA

(TAKING OWNERSHIP)

1. Nama Peserta : AA. Ngr. Agung Satria Tenaya, S.Sos.,M.SI

NIP/NDH : 196906211989031005 / 31

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tabanan

2. Nama Mentor : Dr. I Gede Susila, S.Sos.,M.Si

Jabatan Mentor: Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan

3. Nama Coach : Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH.,M.Si

4. Judul Gagasan : Strategi Koordinasi Dengan Menerapkan TIK Dalam

Mewujudkan RPKP Desa Wisata Terintegrasi ( DEWISRI

) Di Kecamatan Kerambitan Menuju Tabanan Era Baru Paraf
Mentor
N Hari/Tgl Uraian Kegiatan Output/Arahan Media
o Mentor Komunikasi
Melaksanakan konsultasi
1. Rabu/ 14 dengan Sekretaris Daerah Arahan untuk Tatap Muka
Sept 2022 Kab. Tabanan menyusun proyek
perubahan yang
aplikatif untuk
mendukung Visi
Misi Bapak Bupati

2. Kamis/ 15 Melaksanakan rapat Membahas Tatap Muka
Sept. 2022 internal dengan para Rumusan
Kepala Bagian dibawah permasalahan dan
koordinasi Asisten I Setda kesepakatan
Tabanan mendukung area
proyek perubahan

3. Jumat/ 16 Persetujuan Tatap Muka
Sept. 2022 Mentor area
Melaksanakan Rapat proyek perubahan
dengan Bapak Sekda dan stakeholder
mengenai rencana area yang
Perubahan dan stakeholder terlibat
yg terlibat

4. Minggu / 18 Zoom Meetting

iv

Sept.2022 Melaporkan area Membahas tentang Tatap Muka
5. Senin/ 19 perubahan kepada Mentor teknis pelaksanaan
via Zoom Meeting bersama proyek area
Sept. 2022 peserta PKN II lainnya perubahan

6. Selasa/ 20 Melaksanakan diskusi Sepakat mengambil
Sept. 2022 Bersama dengan lokasi area proyek
stakeholder untuk perubahan pada
7. Rabu/21 membahas inovasi / area RPKP DEWI SRI
Sept. 2022 perubahan terkait teknis di Kecamatan
pelaksanaan proyek area Kerambitan
perubahan
Tatap Muka

Melaksanakan diskusi Sepakat
dengan Steakholder terkait mendukung
untuk membahas inovasi Pelaksanaan
/area perubahan Proyek Perubahan
di RPKP DEWI
SRI, Kecamatan
Kerambitan

Tatap Muka

Melaksanakan Konsultasi Persetujuan
dengan Mentor terkait area Mentor dan
perubahan yang akan mendukung
dilaksanakan Pelaksanaan
Proyek Perubahan
di RPKP DEWI
SRI, Kecamatan
Kerambitan.

Bali, 23 September 2022
Peserta PKN

AA. Ngr. Agung Satria Tenaya,S.Sos.,M.Si

v

SURAT PERNYATAAN

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Proyek Perubahan”, yaitu Strategi Koordinasi dengan menerapkan
TIK dalam Mewujudkan RPKP Desa Wisata Terintegrasi ( DEWISRI ) di Kecamatan Kerambitan Menuju
Tabanan Era Baru”, sebagai salah satu Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mengembangkan
Pariwisata di Kabupaten Tabanan, maka perlu adanya komitmen bersama dalam menyatakan sikap dan
dukungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan
dukungan penuh atas pelaksanaan Proyek Perubahan dimaksud.

Inspektur Kabupaten Tabanan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
Kabupaten Tabanan

Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si AA. Ngr. Agung Satria Tenaya, S.Sos.,M.Si

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Setda
Setda Kabupaten Tabanan, Kabupaten Tabanan

Ir. I Wayan Kotio, MP. Drs. I Made Agus Harthawiguna, M.Si

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan
Pengembangan Kabupaten Tabanan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan,

I Made Kristiadi Putra, S.STP, MPA

vi

I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tabanan,
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Tabanan

AA. Gede Dalem Trisna Ngurah, S.Sos I Nyoman Putra, SH, MH

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Tabanan, Kabupaten Tabanan

Ir. I Wayan Sugatra

I Gede Sukanada, AP, SH, M.Si

Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabanan, Kabupaten Tabanan,

I Gusti Pt. Ngurah Darma Utama, AP, M.Si Drs. I Putu Dian Setiawan

vii

Direktur Badan Rumah Sakit Umum Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Tabanan, dan Desa Kabupaten Tabanan,

Dr. I Gede Sudiarta Dra. I Gst. Ayu Nyoman Supartiwi, M.Si
Kabag. Tata Pemerintahan Setda Tabanan,
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Tabanan,

Drs. I Gusti Ngurah Agung Suryana Dra. Ni Wayan Mariati.
Kabag. Hukum Setda Tabanan

Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda Tabanan

I Wayan Adi Astrawan, S.STP.,MM. I Gede Nyoman Mardiana, SH.,MH

Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Tabanan

Camat Kerambitan,

I Gusti Putu Winiantara, S.Sos.

I Putu Adi Supraja, S.STP

viii

Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Ketua Forum Perbekel Kecamatan
Kerambitan, Kerambitan,

I Wayan Kantor Drh. I Ketut Dyana Putra

Mengetahui :
Mentor,

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan,

Dr. I Gede Susila, S.Sos, M.Si

ix

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN TAKING OWNERSHIP

Rabu, Tanggal 14 September 2022, Melaksanakan Konsultasi awal dengan Sekretaris Daerah
Kabupaten Tabanan selaku Mentor mengenai kerangka berfikir untuk menentukan area perubahan
dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2022.
Gambar 1.

x

Kamis, Tanggal 15 September 2022, Melaksanakan rapat internal dengan para Kepala Bagian
dibawah koordinasi Asisten I Setda Tabanan Membahas Rumusan permasalahan dan kesepakatan
mendukung area proyek perubahan
Gambar 2.

xi

Jumat, Tanggal 16 September 2022, Melaksanakan Rapat dengan Bapak Sekda mengenai rencana
area Perubahan dan stakeholder yang terlibat
Gambar 3.

xii

Minggu, Tanggal 18 September 2022, Berkonsultasi sekaligus melaporkan area proyek perubahan
kepada Mentor untuk penetapan Kesepakatan Area Perubahan melalui Zoom Meeting.
Gambar 4.

xiii

Senin, Tanggal 19 September 2022, Melaksanakan diskusi Bersama dengan stakeholder untuk
membahas inovasi / area perubahan terkait teknis pelaksanaan proyek area perubahan
Gambar 5.

xiv

Selasa, Tanggal 20 September 2022, Melaksanakan diskusi dengan Steakholder terkait untuk
membahas inovasi /area perubahan
Gambar 6.

xv

Rabu, Tanggal 21 September 2022, Kegiatan penandatanganan laporan takingownership
kesepakatan area perubahan oleh mentor.
Gambar 7.

xvi

LAMPIRAN 3

ANALISIS USG

Berdasarkan kondisi yang berkembang saat ini, baik kondisi SDM maupun
sarana dan prasarana kerja, kemudian dikaitkan dengan tugas dan fungsi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, teridentifikasi beberapa
permasalahan yang ada di Sekretariat Daerah Tabanan, sebagai berikut :

s. Dalam melakukan koordinasi program dan merumuskan kebijakan antara
Asisten dengan Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten
Pemerintahan dan Kesra masih lambat dan perlu ditingkatkan, karena
pada saat OPD mendadak dibutuhkan untuk memberikan keputusan dan
membuat kajian teknis pada pimpinan kadang kadang tidak bisa hadir. Hal
ini menyebabkan pemerintahan yang kurang efektif dan efesien.

t. Koordinasi dan membina hubungan kelembagaan dengan Instansi Vertikal
maupun dengan unsur Forkopimda dan lembaga / Instansi pemerintah
lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah masih
lambat dan sangat perlu ditingkatkan untuk menjalin hubungan yang
harmonis

u. Pelayanan administrasi, merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi
dan fasilitasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan kepada Perangkat Daerah masih lambat,
sehingga perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan Publik
kepada masyarakat, dimana pada saat ini dinilai masih kurang dan perlu
diperbaiki.

v. Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya yaitu membina dan mengendalikan perumusan rencana,
pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pada Bagian-Bagian
dibawah koordinasinya yaitu di bidang Pemerintahan dan Kerja Sama,
Hukum dan HAM dan Kesejahteraan Rakyat, masih lambat dan sangat
perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif,
akuntabel dan berkinerja tinggi

w. Koordinasi dan Fasilitasi dalam merumuskan Kebijakan dan Program
Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah, para Camat dan
Perangkat Desa masih lambat dan perlu ditingkatkan.

1

x. Rendahnya Sumber Daya Manusia terutama dibidang Teknologi
Informatika di Sekretariat Daerah Tabanan terutama di lingkup Asisten
Pemerintahan dan Kesra menjadi salah satu masalah yang menjadi
perhatian utama dan perlu ditingkatkan, mengingat dalam banyak hal,
sumber daya manusia sering kali menjadi faktor penentu dalam
keberhasilan suatu program yang direncanakan pemerintah daerah.

y. Koordinasi dan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan
organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan lembaga
kemasyarakatan lainnya masih lemah dan perlu ditingkatkan.

z. Adanya kesenjangan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur
Jaringan TIK yang belum memadai antar wilayah yaitu, antar Kota,
Kecamatan dan Desa di Kab. Tabanan;

aa. Kurangnya dana untuk membuat Infrastruktur Jaringan TIK yang memadai
agar tidak terjadi kesenjangan antara Kota, Kecamatan dan Desa
Melihat dari permasalahan diatas, penting bagi kita untuk memetakan

masalah tersebut menjadi isu isu strategis yang perlu segera mendapat
penanganan sesuai dengan keinginan dan rencana yang ditetapkan
sebelumnya. Isu isu strategis yang muncul dari permasalahan tersebut diatas
adalah :

4. Koordinasi dan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dalam
merumuskan Kebijakan dan Program Kerja dengan Perangkat Daerah, Para
Camat, Pemerintah Desa, Organisasi masyarakat, organisasi sosial politik,
dan lembaga kemasyarakatan lainnya masih lemah dan perlu
ditingkatkan.

5. Sumber Daya Manusia dalam menguasai dan menerapkan TIK pada
Sekretariat Daerah Tabanan masih rendah dan perlu ditingkatkan

6. Adanya kesenjangan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur Jaringan
TIK yang belum memadai antar wilayah yaitu, antar Kota, Kecamatan dan
Desa di Kab. Tabanan;

d) Analisis USG

Dari 3 (tiga) isu isu strategis tersebut diatas, akan dilanjutkan analisis
dengan menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG). Analisis
USG merupakan suatu alat ukur untuk Menyusun urutan prioritas isu yang

2

harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan,
dan perkembangan isu dengan menentukan skala prioritas 1- 5. Isu yang
memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Pengertian tentang USG
untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :
4. Urgency (U), seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan

dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut
untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu terjadi;
5. Seriousness (S), seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan
dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut
atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah
penyebab isu tidak dipecahkan;
6. Growth (G), seberapa kemungkinannya isu-isu tersebut menjadi
berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin
memburuk kalau dibiarkan.

Berikut matriks prioritas masalah yang menjadi isu strategis pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan yang akan dianalisis dengan
menggunakan metode USG.

Tabel 1 :

Matriks Prioritas Masalah dengan Analisa USG

No Masalah U S G Jumlah Prioritas

1 Koordinasi dan fasilitasi masih 5 5 5 15 I

lambat dan perlu ditingkatkan II

dalam merumuskan Kebijakan dan III

Program Kerja antara Pemerintah

Kabupaten dengan Perangkat

Daerah, Para Camat, Pemerintah

Desa, Organisasi masyarakat,

organisasi sosial politik, dan

lembaga kemasyarakatan lainnya.

2 Sumber Daya Manusia dalam 5 5 4 14

menguasai dan menerapkan TIK

pada Sekretariat Daerah Tabanan

masih rendah dan perlu ditingkatkan

3 Adanya kesenjangan pembangunan 5 4 4 13
dan ketersediaan infrastruktur
Jaringan TIK yang belum memadai
antar wilayah yaitu, antar Kota,

3

Kecamatan dan Desa di Kab.
Tabanan;
Keterangan bobot penilaian :
5: Sangat Penting, 4: Penting, 3: Netral, 2: Tidak Penting, 1: Sangat Tidak
Penting
Dilihat dari tabel diatas, prioritas masalah yang perlu mendapat
penanganan segera adalah “Koordinasi dan fasilitasi masih lambat dan
perlu ditingkatkan dalam merumuskan Kebijakan dan Program Kerja
antara Pemerintah Kabupaten dengan Perangkat Daerah, para Camat,
Pemerintah Desa, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, dan
lembaga kemasyarakatan lainnya”, karena masalah ini mendapat nilai skor
tertinggi dari masalah lainnya, yaitu dari urgensi, keseriusan pemerintah
menangani masalah itu, dan dari tingkat perkembangan masalah itu sangat
cepat dan sangat tinggi, sehingga perlu mendapat penanganan segera untuk
diselesaikan.

4

Nama FORMULIR PE
NIP
Jabatan : AA. Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos.,M.Si.
Instansi : 1.96906E+17
Program : Asisten Pemerintahan dan Kesra
: Setda Tabanan
: Penilaian Sikap Perilaku PKN II

Komponen Sub Komponen
INTEGRITAS 1 Melakukan pemantauan dan pengawasan t

kebijakan, aturan dan atau arahan yang dib
pendampingan atas resiko atau dampak yang

2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di l
konsisten menjalankan tugas serta fungsi dal
organisasi.

3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yan
perilaku kerja atau tindakan sesuai denga
berlaku.

4 Membentuk iklim kerja di lingkup tug
memberikan informasi secara objektif, kons
bagi kredibilitas organisasi.

5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak muda
maupun eksternal dalam rangka penerapan
bekerja.

6 Membuat keputusan, mengantisipasi dam
tindakan penanganannya sebagai bentuk mit

JUMLAH

1

ESERTA

n SKOR 1 - 10
8.5
terhadap pelaksanaan implementasi
berikan di lingkup tugasnya dengan 8
g timbul.

lingkungan tugasnya untuk mampu
lam rangka mendukung proses bisnis

ng mampu secara konsisten menjaga 8.5
an kode etik atau peraturan yang

gasnya yang memiliki kesadaran 8,5
struktif serta berasaskan kebenaran

ah terpengaruh oleh faktor internal 8.5
n nilai, norma atau kode etik dalam

mpak keputusan serta meyiapkan 8
tigasi resiko. 8.30

1

KERJASAMA 7
Membangun sinergi dan memfasilitasi kepen
MENGELOLA lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pe
PERUBAHAN
8 Membangun kerjasama atau aliansi yang sin
pemangku kepentingan dalam rangka pencap

9 Menyampaikan informasi yang bersifa
menggunakan metode tertentu untuk m
sepakat pada langkah bersama dengan tu
keseluruhan

10 Mengetahui keberagaman kepentingan yan
berbagai pihak, dan dapat mensinergik
pencapaian target kerja organisasi.

11 Membangun komitmen baik dalam unit atau
menghargai dan memberikan dukungan, gun
kerja organisasi.
JUMLAH

12 Mampu memonitor, mengevaluasi, mem
dampak dari isu jangka panjang, kesempata
pelayanan kebutuhan pemangku kepenting
profesional.

13 Memastikan perubahan sudah diterapkan s
secara berkala, dengan membuat unit ke
berbagai tantangan yang ada baik saat ini ma

14 Menyusun program pengembangan kompe
melaksanakan manajemen pembelajaran, me
dalam lingkup organisasi yang dipimpinnya

2

ntingan yang berbeda dari unit kerja 8.5
encapaian target kerja organisasi. 8.5
8
nergis dengan pihak eksternal/ para
paian target kerja organisasi. 8
at kompleks secara persuasive 8.5
mendorong pemangku kepentingan 8.30
ujuan meningkatkan kinerja secara 8.5

ng ada dalam bekerjasama dengan 8
kan keberagaman tersebut guna 8

u antar unit kerja, dengan saling
na menunjang pencapaian target

mperhitungkan, dan mengantisipasi
an, atau kekuatan politik dalam hal
gan yang transparan, objektif, dan

secara aktif di lingkup unit kerjanya
erja lebih siap dalam menghadapi
aupun kedepannya.
etensi SDM dalam jangka panjang,
emberikan evaluasi dan umpan balik

2

15 Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit ser
dengan memanfaatkan sumber daya yang ad
selaras dengan sasaran strategis instansi

16
Menjadi agent of change yang menginisiasi p
planning, implementasi serta melakukan miti
JUMLAH

3

rta melakukan perbaikan kinerja unit 8.5
da, baik internal dan eksternal, agar
8.5
perubahan secara terencana meliputi 8.30
igasi resiko atas perubahan.

3

Nama Peserta FORMULIR MENT
NIP
Jabatan : Nama Mentor
Instansi : NIP:
Program : Jabatan
: Instansi
Komponen :

INTEGRITAS Sub Kompone
1 Melakukan pemantauan

pengawasan terhadap p
implementasi kebijakan
atau arahan yang diberi
tugasnya dengan penda
resiko atau dampak yan
2 Memastikan jajaran tim
lingkungan tugasnya un
konsisten menjalankan
fungsi dalam rangka me
bisnis organisasi.
3 Mendorong terciptanya
kerja yang mampu seca
menjaga perilaku kerja
sesuai dengan kode etik
yang berlaku.
4 Membentuk iklim kerja
tugasnya yang memiliki
memberikan informasi
konstruktif serta berasa
bagi kredibilitas organis

4

TOR

:
:
:
:

en SKOR 1 - 10
n dan 8.5
pelaksanaan 8
n, aturan dan 8
ikan di lingkup 8.5
ampingan atas
ng timbul.
m atau pegawai di
ntuk mampu
tugas serta
endukung proses

a lingkungan
ara konsisten
atau tindakan
k atau peraturan

a di lingkup
i kesadaran
secara objektif,
askan kebenaran
sasi.

4

KERJASAMA 5 Memiliki prinsip yang ku
mudah terpengaruh ole
maupun eksternal dalam
penerapan nilai, norma
dalam bekerja.

6 Membuat keputusan, m
dampak keputusan sert
tindakan penangananny
bentuk mitigasi resiko.
JUMLAH

9 Menyampaikan informa
jelas baik secara tertulis
dalam menunjang kelan
unit/tim yang dipimpinn

10 Melakukan koordinasi y
dengan pihak-pihak rele
satuan kerja/organisasi
menjamin kineja di lingk

11 Aktif menjalin komunika
pemangku kepentingan
organisasi dalam rangka
kualitas layanan yang di
organisasi

12 Merespon dengan posit
perbedaan atau kemaje
unit/tim kerja sehingga
tujuan kerja yang disepa

13 Bertanggungjawab terh
tugasnya dalam rangka
sasaran atau tujuan tim

5

uat dan tidak 8.5
eh faktor internal
m rangka 8
a atau kode etik 8.250

mengantisipasi 8
ta meyiapkan 8
ya sebagai
8
asi dengan cukup
s maupun lisan 8.5
ncaran kerja pada 8
nya.
yang efektif
evan di lingkup
i dalam rangka
kup unitnya.
asi dengan
n eksternal
a menunjang
diselenggarakan

tif adanya
emukan dalam
a tetap fokus pada
akati.
hadap peran atau
mencapai
m yang telah

5

MENGELOLA PERUBAHAN disepakati.

JUMLAH
14 Aktif mencari informasi

pemangku kepentingan
memberikan penjelasan
prosedur standar pelaya
berlaku sebagai upaya p
pelayanan publik yang e
efisien.
15 Aktif mengembangkan k
untuk menyesuaikan di
tuntutan perubahan da
pelayanan publik.
16 Menggunakan cara yan
memastikan bawahan m
arahan penyelesaian tu
dengan target kerja yan
SOP yang berlaku
17 Mencari metode kerja a
lebih efektif untuk men
pekerjaan terutama ket
hambatan
18 Proaktif mencari peluan
yang perlu dilakukan un
meningkatkan kualitas p
pelayan publik.
JUMLAH

6

i kebutuhan 8.10
n dan 8
n mengenai
anan yang 8.5
pemenuhan 8
efektif dan 8
8
kemampuan 8.10
iri dengan
alam pemberian

ng beragam untuk
memahami
ugas yang sesuai
ng diberikan dan

alternatif yang
nyesaikan
tika menghadapi

ng perbaikan
ntuk
pemberian

6

Kesepakatan Pengembangan Potensi Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AA. NGURAH AGUNG SATRIA TENAYA, S.Sos.,M.Si

NDH : 31 PKN TK. II ANGKATAN XXIX PROPINSI BALI

Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

Dalam hal ini sebagai PESERTA PKN II Angkatan XXIX Tahun 2022

Nama : Dr I GEDE SUSILA, S.Sos. M.Si

NIP : 196612071988121001

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

Dalam hal ini sebagai MENTOR PKN II Angkatan XXIX Tahun 2022

Dengan ini sepakat terhadap hal-hal yang menjadi area pengembangan potensi diri
peserta, yaitu :

NO KOMPONEN METODE DAN HAL YANG PERLU
1 Integritas DIKEMBANGKAN

• Melalui Metode Pengembangan Mandiri,
dengan cara :
Mengelola kinerja pribadi dengan melakukan
self monitoring secara periodik yang
melibatkan catatan konsistensi pencapaian
target harian.

2 Kerjasama • Melalui metode pengembangan mandiri,

dengan cara :

Mempelajari berbagai referensi mengenai pola

komunikasi adaptif atau

7

3 Mengelola Perubahan situasional,kepemimpinan transformasional
dalam rangka memperkaya strategi
membangun harmonisasi berbagai latar
belakang individu.

• Melalui metode pengembangan diri, dengan
cara :
Melatih diri untuk mengenal lebih luas proses
bisnis yang diselenggarakan organisasi,
sehingga tidak terpaku pada lingkup tugas
spesifik yang ditanganinya saja.

Demikian kesepakatan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tabanan, 29 September 2022

PESERTA/REFORMER ATASAN LANGSUNG PESERTA
DIKLAT/MENTOR

AA.NGR. AGUNG SATRIA TENAYA,S.Sos,M.Si Dr I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196612071988121001

NIP. 196906211989031005

8