Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN HALMAHERA UTARA MENURUT PENGELUARAN 2014 - 2018 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA UTARA BPS-Statistics of Halmahera Utara Regency Katalog: 9302020.8205 https://halutkab.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN HALMAHERA UTARA MENURUT PENGELUARAN 2014 - 2018 https://halutkab.bps.go.id

https://halutkab.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN HALMAHERA UTARA MENURUT PENGELUARAN 2014- 2018 Anggota Tim Penyusun: Pengarah : - Harim Arrosid, SST., M.Si. - Penulis : - Dila Silvia, SST - Pengolah Data : - Dila Silvia, SST - Editor : - Moh. Rizky Firman Abadi, SST - https://halutkab.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN HALMAHERA UTARA MENURUT PENGELUARAN 2014-2018 No. Publikasi : 82050.1904 Katalog BPS : 9302020.8205 Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm Jumlah Halaman : viii + 88 Halaman Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Infografis : Moh. Rizky Firman Abadi, SST Gambar Kulit : Habibullah Malik Ali Hadikusuma K, SST Diterbitkan Oleh : © BPS Kabupaten Halmahera Utara Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya. https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 i KATA PENGANTAR Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Halmahera Utara menurut Pengeluaran 2014-2018 merupakan salah satu publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara. Hasil Publikasi ini merupakan publikasi PDRB Kabupaten Halmahera Utara menurut pengeluaran yang menggunakan tahun dasar tahun 2010 sebagai dasar penghitungan. PDRB Kabupaten Halmahera Utara menurut pengeluaran 2014-2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang struktur dan distribusi penggunaan PDRB oleh berbagai institusi di Kabupaten Halmahera Utara. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Bupati Kabupaten Halmahera Utara; 2. Sekda Kabupaten Halmahera Utara; 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara; 4. Kepala Dinas dan Instansi Kabupaten Halmahera Utara; 5. Seluruh pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan publikasi ini. Kami yakin bahwa kerjasama yang terbina ini dapat ditingkatkan lagi guna memperoleh hasil penghitungan yang lebih akurat pada tahun-tahun mendatang. Publikasi ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, akan tetapi kekurangan dan kesalahan sangat mungkin terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, penyusun mengharapkan tanggapan dan saran yang membangun dari para pengguna publikasi ini. Tobelo, September 2019 Kepala BPS Kabupaten Halmahera Utara Harim Arrosid, SST., M.Si. NIP. 19791025 200312 1 002 https://halutkab.bps.go.id

ii PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 iii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .............................................................. i DAFTAR ISI.............................................................................. iii DAFTAR TABEL ...................................................................... v DAFTAR GAMBAR................................................................. vii BAB I PENDAHULUAN......................................................... 1 1.1.Tinjauan Umum...................................................... 5 1.2.Produk Domestik Regional Bruto......................... 6 1.3.Sejarah Penyusunan PDRB.................................... 8 1.4.Kegiatan Statistik PDRB Menurut Pengeluaran . 10 BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA ........... 13 2.1.Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga ..... 17 2.2.Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT................. 22 2.3.Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.......... 27 2.4.Pembentukan Modal Tetap Bruto ........................ 31 2.5.Perubahan Inventori............................................... 37 2.6.Ekspor dan Impor................................................... 42 2.7.PDRB Pengeluaran Per-Kapita.............................. 45 BAB III TINJAUN PEREKONOMIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN 2014-2018 ...................................... 47 3.1.Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Halmahera Utara menurut Pengeluaran.................................. 51 3.2.Perkembangan Konsumsi Akhir Rumahtangga . 55 3.3.Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT............. 56 3.4.Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah ..... 57 3.5.Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto....................................................... 59 3.6.Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa .............. 60 3.7.Perkembangan Impor Barang dan Jasa................ 61 https://halutkab.bps.go.id

iv PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 Halaman BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2014-2018 ....................................... 63 4.1.Pengeluaran per-Kapita......................................... 67 4.2.Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga terhadap Ekspor............................ 68 4.3.Perbandingan Konsumsi Akhir Rumahtangga terhadap PDRB ....................................................... 69 4.4.Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB.......... 70 BAB V PENUTUP..................................................................... 71 LAMPIRAN............................................................................... 77 DAFTAR PUSTAKA................................................................ 87 https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 v DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 – 2018 (Miliar Rupiah) .......................................52 Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 – 2018 (Persen)..........................................................................53 Tabel 3. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 – 2018 (Persen)..........54 Tabel 4. Nilai Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 – 2018 (Miliar Rupiah).............................................................55 Tabel 5. Nilai Pengeluaran Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 – 2018 (Miliar Rupiah) ........................................57 Tabel 6. Nilai Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 – 2018 (Miliar Rupiah).............................................................58 Tabel 7. Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 – 2018 (Miliar Rupiah)..........................................................................59 Tabel 8. Nilai Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Utara tahun 2014 – 2018 ..............................................61 Tabel 9. Nilai Impor Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Utara tahun 2014 – 2018 ..............................................62 Tabel 10. Perbandingan Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2014 – 2018 ........................................................68 Tabel 11. Perbandingan Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2014 – 2018 ........................................................69 Tabel 11. Perbandingan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 – 2018.....70 https://halutkab.bps.go.id

vi PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 vii DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Pengelompokan Lembaga Non-Profit Berdasarkan Aktivitas Produksinya.................... 23 Gambar 2. Pengeluaran per-Kapita (ADHK) per-Tahun Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014–2018 ................................................................ 67 https://halutkab.bps.go.id

viii PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 1 BAB I PENDAHULUAN https://halutkab.bps.go.id

2 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 3 https://halutkab.bps.go.id

4 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 5 1.1. Tinjauan Umum Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya dari pembangunan yang merata sehingga dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat. Indikator ini dapat diketahui salah satunya melalui Produk Domestik Bruto Regional atau yang sering disebut dengan PDRB. PDRB secara umum dapat diartikan sebagai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah pada periode tertentu. PDRB dihitung melalui berbagai pendekatan tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan angka PDRB tersebut. Jika ingin mengetahui kontribusi masing-masing sektor atau lapangan usaha maka disusunlah PDRB menurut produksi (lapangan usaha). Jika ingin mengetahui pola penggunaan pendapatan yang diterima oleh masyarakat maka disusunlah PDRB menurut konsumsi. Jika ingin mengetahui sumber pendapatan yang berkontribusi terhadap nilai PDRB maka disusunlah PDRB menurut pendapatan. Namun demikian, meskipun PDRB disusun melalui pendekatan yang berbeda, nilainya tentunya akan sama. Pada saat ini BPS baru melakukan penyusunan angka PDRB melalui pendekatan produksi dan pengeluaran. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan ketersediaan data untuk melakukan penyusunan PDRB menurut pendapatan yang masih sulit diperoleh. Selain itu, pendekatan PDRB melalui pendapatan cukup sulit dilakukan dan memiliki error yang cukup besar karena adanya kecenderungan masyarakat untuk tidak menyampaikan pendapatannya sebagaimana mestinya. Hal ini muncul karena adanya paradigma dimasyarakat https://halutkab.bps.go.id

6 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 terkait dengan konsekuensi pajak yang harus mereka keluarkan. PDRB menurut pengeluaran biasanya dihitung melalui dua pendekatan harga yaitu pendekatan harga berlaku dan harga dasar 2010 atau yang sering disebut dengan harga konstan. Kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan dan kegunaan yang berbeda. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) biasanya digunakan untuk mengetahui struktur penggunaan PDRB menurut jenis pengeluaran tertentu selama satu tahun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB AHDK) biasanya digunakan untuk mengetahui perkembangan dan pola penggunaan PDRB menurut jenis pengeluaran tertentu dari periode waktu tertentu. 1.2. Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penyusunan PDRB biasanya disajikan dalam dua jenis harga yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar penghitungannya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 7 perubahan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu: Menurut Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Real Estat; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha. Menurut Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. https://halutkab.bps.go.id

8 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu : 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (lembaga non profit); 2. Konsumsi pemerintah; 3. Pembentukkan modal tetap domestik bruto; 4. Perubahan stok; 5. Ekspor neto dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto. 1.3. Sejarah Penyusunan PDRB Penyusunan PDRB sudah dilakukan selama lebih dari 30 tahun dan selalu mengalami penyempurnaan mengikuti perkembangan yang terjadi, baik perkembangan tatanan ekonomi, teknologi dan informasi maupun metode penyusunannya. Sementara penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) telah dilakukan sejak tahun 1958, namun secara teratur baru dilakukan oleh BPS pada tahun 1960. Selama proses penyusunan PDB dan PDRB selama ini, telah terjadi perubahan tahun dasar sebanyak 6 kali guna mengikuti perkembangan zaman dan perubahan struktur ekonomi yang terjadi. Pemilihan tahun dasar tersebut berdasarkan pada ketersediaan data dan kondisi perekenomian yang relatif stabil. Adapun perubahan tahun dasar yang pernah https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 9 digunakan dalam penyusunan PDB atau PDRB secara rinci sebagai berikut: ➢ 1960-1973 menggunakan tahun dasar 1960, ➢ 1973-1983 menggunakan tahun dasar 1973, ➢ 1983-1993 menggunakan tahun dasar 1983, ➢ 1993-2000 menggunakan tahun dasar 1993, ➢ 2000 – 2013 menggunakan tahun dasar 2000 ➢ 2010 – saat ini menggunakan tahun dasar 2010. Sampai saat ini penggunan tahun dasar masih menggunakan tahun dasar 2010. Ada kemungkinan akan terjadi perubahan tahun dasar pada tahun 2020 nanti. Namun kedepan, sedang diupayakan pergantian tahun dasar akan dilakukan setiap lima tahun sekali supaya dapat mengakomodir dengan baik perkembangan aktivitas ekonomi yang sangat pesat. Alasan Teknis Pergeseran Tahun Dasar Harga Konstan 2000 menjadi Harga Konstan 2010 Penghitungan PDRB kali ini menggunakan tahun dasar 2000. Seiring dengan penggantian tahun dasar pada penghitungan PDB untuk tingkat nasional dari tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010, maka penghitungan PDRB untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten mengalami perlakuan yang sama. Keseragaman didalam penggunaan tahun dasar ini memungkinkan untuk dapat dilakukan perbandingan pertumbuhan ekonomi antar negara, provinsi, dan kabupaten. Alasan utama seperti yang telah dikemukakan, ada tiga alasan lain untuk menggantikan tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010, yaitu : 1. Perubahan struktur ekonomi Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir. 2. Pergeseran tahun dasar PDB merupakan sesuatu hal yang secara reguler dilakukan oleh semua negara di dunia https://halutkab.bps.go.id

10 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 yang menyusun penghitungan PDB berdasarkan “The System of National Account” (SNA) yang direkomendasikan oleh PBB untuk menjadi pegangan bagi semua negara anggota. 3. Munculnya beberapa kegiatan baru yang perlu untuk diakomodasikan ke dalam sektor ekonomi yang sesuai dengan kegiatan baru tersebut. Alasan Teknis Pemilihan Tahun Dasar 2010 menjadi Tahun Dasar Beberapa alasan untuk memilih tahun dasar 2010 sebagai tahun dasar menggantikan tahun 2000 adalah : 1. Tahun 2010 merupakan tahun dasar yang direkomendasikan oleh PBB karena pada tahun 2010 tersebut telah dikeluarkan SNA yang baru, yaitu SNA 2008. 2. Kondisi sosial ekonomi Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan keadaan yang relatif stabil dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya. 3. Data Statistik yang tersedia semakin sempurna dan tingkat konsistensinya telah dilakukan melalui penyusunan tabel I-O terbaru, yaitu I-O 2012. 1.4. Kegunaan Statistik PDRB menurut Pengeluaran Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah pada waktu tertentu. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah: 1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan distribusi komponen permintaan akhir yang menyusun pengeluaran total suatu daerah. Adanya informasi tersebut dapat diketahui penggunaan pendapatan yang diperoleh selama satu tahun tersebut. Analisis lebih lanjut https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 11 dapat memberikan informasi tentang pola konsumsi masyarakat dan kecenderungan arah perekenomian kedepannya. 2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan tiap-tiap permintaan akhir dari tahun ke tahun. Dari informasi tersebut dapat diketahui ada tidaknya perubahan kuantitas suatu permintaan akhir. Analisis lebih lanjut dapat memberikan informasi apakah telah terjadi perubahan budaya dan struktur konsumsi masyarakat. 3. Distribusi PDRB harga berlaku menunjukkan struktur permintaan akhir yang menyusun total permintaan akhir (PDRB) suatu wilayah pada periode tertentu. 4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. 5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. https://halutkab.bps.go.id

12 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 13 BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA https://halutkab.bps.go.id

14 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 15 https://halutkab.bps.go.id

16 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 17 2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga i. Pendahuluan Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian di Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran tahun 2018. Selain berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga memilik peran sebagai produsen dan penyedia faktor produksi. ii. Konsep dan Definisi Pengeluaran konsumsi rumahtangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan. Dalam suatu rumah tangga dipimpin oleh kepala rumahtangga yang merupakan orang yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam pemenuhan konsumsi anggota rumahtangganya. Pada suatu keluarga dapat terdiri dari berbagai keluarga jika makannya tidak dari satu dapur atau satu penanggung jawab. Seseorang yang menempati suatu rumah, maka dia adalah kepala rumah tangga sekaligus anggota rumahtangga. iii. Cakupan PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu daerah. Jenis-jenis https://halutkab.bps.go.id

18 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP) seperti yang direkomendasikan oleh United Nations (UN), sebagai berikut: 1. Makanan dan minuman tidak beralkohol; 2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotika; 3. Pakaian dan alat kaki; 4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya; 5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin; 6. Kesehatan; 7. Angkutan; 8. Komunikas; 9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan; 10. Pendidikan; 11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel; dan 12. Barang dan jasa lainnya. Namun karena keterbatasan data yang tersedia, maka dari 12 kelompok tersebut dikelompokkan kembali menjadi 7 kelompok, yaitu: 1. Makanan, Minuman, dan Rokok; 2. Pakaian dan Alas Kaki; 3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga; 4. Kesehatan dan Pendidikan; 5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya; 6. Hotel dan Restoran; dan 7. Lainnya. Hampir semua jenis pengeluaran rumah tangga telah terakomodir kedalam 7 kelompok tersebut. Namun demikian, masih terdapat beberapa pengeluaran yang belum diperhitungkan pada 7 kelompok tersebut yaitu konsumsi https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 19 terhadap barang dan jasa yang di produksi sendiri. Untuk mengakomodir pengeluaran yang harusnya dikeluar atau secara tidak langsung telah dikeluarkan tersebut, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: • Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (owner occupied dwellings); Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer). • Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri; • Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain; • Barang dan jasa yang dibeli langsung (direct purchase) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor) Terdapat beberapa catatan yang perlu perhatikan berkaitan dengan PKRT ini, yaitu: • Pembelian langsung oleh non-residen (diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut) • Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga. • Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah https://halutkab.bps.go.id

20 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. • Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang maupun barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. iv. Penghitungan PKRT Tahunan a. Sumber data Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah : • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan. • Jumlah penduduk pertengahan tahun, • Data sekunder yang memuat konsumsi kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi. • Indeks Harga Konsumen (IHK). b. Metode penghitungan Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung underestimate (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (adjustment). Dalam melakukan adjustment, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil adjustment, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 21 Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut: 1. Estimasi PKRT hasil Susenas: ✓ Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun. ✓ Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun; 2. Data poin ke 1 dihitung berdasarkan pembagian 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri; 3. Hasil perhitungan data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu; 4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah diadjust; 5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat); 6. PKRT adhk 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5. https://halutkab.bps.go.id

22 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT i. Pendahuluan Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya dan/atau bagi rumahtangga umum secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku). ii. Konsep dan definisi LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). LNP adalah entitas legal atau sosial yang dibentuk oleh rumah tangga, korporasi, atau pemerintah dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa, dimana status nonprofit yang disandang tidak mengijinkan LNP menjadi sumber pendapatan atau keuntungan bagi unit yang mendirikan, mengendalikan, atau mendanai. Dilihat dari keterlibatannya dalam produksi, LNP dibagi menjadi dua kelompok, yaitu LNP yang terlibat dalam produksi pasar dan LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar. Ciri-ciri unit LNP adalah sebagai berikut: ➢ lembaga non-profit umumnya adalah lembaga formal atau lembaga informal yang keberadaannya diakui masyarakat. ➢ pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga. ➢ tidak ada pemegang saham dengan klaim atas profit atau ekuitas lembaga non-profit dan anggota tidak berhak https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 23 menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai lembaga. ➢ kebijaksanaan lembaga non-profit diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus. ➢ istilah lembaga non-profit diturunkan dari kenyataan bahwa anggota yang mengelola lembaga tersebut tidak mendapatkan keuntungan finansial melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis. Tidak semua lembaga non-profit yang dimaksud sebagai komponen yang pengeluarannya dipisahkan tersendiri pada PDRB pengeluaran. Lembaga non-profit yang tidak terlibat dalam produksi non-pasar dan tidak dikendalikan pemerintah yang dimaksud disini. Berdasarkan aktivitas produksinya, lembaga non-profit dapat dikelompokan seperti pada gambar berikut: Gambar 1. Pengelompokan Lembaga Non-Profit Berdasarkan Aktivitas Produksinya LNP Terlibat dalam Produksi Pasar Terlibat dalam Produksi Non-Pasar Melayani Rumahtangga Melayani Perusahaan Dikendalikan Pemerintah Tidak Dikendalikan Pemerintah https://halutkab.bps.go.id

24 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 LNPRT yang menjadi komponen pengeluaran dalam PDRB pengeluaran adalah lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. Secara terperinci LNPRT dibedakan menjadi 7 jenis lembaga, yaitu: 1. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) & Partai Politik Contohnya: ormas keagamaan (Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ICMI), ormas kepemudaaan (KNPI, HMI, Pemuda Pancasila), ormas wanita (Fatayat, Kalyana Mitra Wanita), ormas lainnya, serta partai politik. 2. Organisasi Sosial (Orsos) Contohnya: panti asuhan, panti wreda, dan panti lainnya seperti yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tunanetra, dan sejenisnya. 3. Organisasi Profesi Contohnya: ISEI, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan sejenisnya. 4. Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga dan Hobi Contohnya: sanggar seni, Jak-mania, Ikatan Motor Indonesia, Ikatan Penggemar Anggrek, Serikat Pekerja, SLS dibawah desa (RT/RW). 5. Lembaga Swadaya Masyarakat Contohnya: YLKI, Walhi, LP3ES, Yayasan Bina Swadaya, YLBHI, dan sejenisnya. 6. Lembaga Keagamaan Contohnya: masjid, gereja, pura, wihara, Lembaga Dakwah, PGI, KWI, pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya. https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 25 7. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa Contohnya: Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat, GNOTA, Yayasan Supersemar, Dompet Dhuafa, dan sejenisnya. iii. Cakupan Nilai Pengeluaran Konsumsi (PK) LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari : 1. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll. 2. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya 3. Penyusutan 4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll. iv. Penghitungan PKRT Tahunan a. Sumber data ✓ Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran. SKLNP dilaksanakan setiap triwulanan dan tahunan. SKLNP triwulanan digunakan untuk mengetahui pola konsumsi LNP selama periode triwulan sebelumnya, sedangkan SKLNP tahun https://halutkab.bps.go.id

26 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 dilaksanakan untuk mengetahui pengeluaran LNP secara agregat selama satu tahun sebelumnya. ✓ Hasil up-dating direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil up-dating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga. Data ini nantinya akan digunakan sebagai kerangka sampel dan dasar melakukan estimasi pengeluaran. ✓ Indeks Harga Konsumen (IHK). Digunakan sebagai pengganti inflasi untuk dijadikan deflator untuk menghitung PDRB ADHK. b. Metode penghitungan PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut : Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut : Keterangan: : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga ij ij i x x n = xijij x i n https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 27 : Jenis lembaga LNPRT, = 1, 2, 3, …, 7 : jenis pengeluaran LNPRT, = 1, 2, 3, …, 19 Untuk mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Dimana: : PK-LNPRT ADHB : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. 2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah i. Pendahuluan Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan dibidang lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah administrasinya. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar. i i j j 7 19 1 1 ij i i j X x N = = = X Ni https://halutkab.bps.go.id

28 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 Peran unit pemerintah dalam kegiatan perekonomian yaitu sebagai produsen dan konsumen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan dibidang fiskal dan moneter yang bertujuan untuk menjaga kondisi pasar agar sesuai dengan tujuan pembangunan negara. Sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa serta melakukan investasi untuk mendukung kegiatan perekonomian. Sedangkan sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. ii. Konsep dan definisi Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Terdapat beberapa aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut: ➢ Aktivitas pemerintah dalam memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan atau swasta. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah. https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 29 ➢ Aktivitas pemerintah dalam memproduksi jasa yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahan atau swasta. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa). iii. Cakupan Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD). Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten/Kota mencakup: a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut; b. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; c. PKPemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan. iv. Penghitungan PKRT Tahunan a. Sumber data Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah: 1. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu). https://halutkab.bps.go.id

30 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 2. Data realisasi APBD Tahunan (BPKPAD). 3. Statistik Keuangan Daerah (BPS). 4. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS. b. Metode penghitungan 1. PK-P Kabupaten/Kota ADHB Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut : PK-P ADHB = Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan. Untuk level Kabupaten/Kota, PK-P Kabupaten/Kota ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan + pengeluaran akhir seluruh pemerintah kecamatan/kelurahan/desa/nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut. 2. PK-P Kabupaten/Kota ADHK PK-P ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum. https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 31 2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) i. Pendahuluan Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan perekenomian suatu wilayah. Pendapatan yang digunakan untuk berinvesatasi apalagi di sektor yang produktif maka akan berdampak positif terhadap perekonomian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adanya komponen PDRB yang dapat menunjukan pengeluaran untuk investasi, dapat diketahui tipe dari wilayah tersebut. Wilayah-wilayah yang tergolong maju dan sedang dalam proses industrialisasi biasanya mereka lebih banyak melakukan investasi dibandingkan pengeluaran untuk konsumsi akhir. Namun, dalam publikasi BPS saat ini hanya dapat diketahui sampai level bangunan dan non bangunan sehingga untuk analisis lebih lanjut belum bisa dilakukan. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. ii. Konsep dan definisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan https://halutkab.bps.go.id

32 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB didefinisikan juga sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Salah satu ciri PMTB yaitu mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun atau lebih dari sekali, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode. Penyusutan ini biasanya dihitung sebagai kompensasi yang harus dikeluarkan oleh pemilik barang tahan lama tersebut sehingga pada suatu tahun dia bisa membeli barang tahan lama tersebut yang baru atau bisa juga dia melakukan perbaikan besar sehingga dapat memperlama masa pakai barang tersebut. https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 33 iii. Cakupan Dalam publikasi ini PMTB didefinisikan kedalam beberapa kelompok, seperti: ➢ Penambahan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (cultivated asset), produk kekayaan intelektual (intellectual property products), dan sebagainya; ➢ Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan; ➢ Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi). iv. Penghitungan PKRT Tahunan a. Sumber data 1. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB lapangan usaha sektor industri konstruksi. 2. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat. 3. Laporan keuangan perusahaan. 4. Laporan Realisasi APBD dari dinas BPKPAD. 5. Laporan jumlah dan total biaya konstruksi dari dinas pekerjaan umum atau dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 6. Laporan penambahan jumlah angkutan darat yang digunakan untuk aktivitas ekonomi dari dirlantas dan https://halutkab.bps.go.id

34 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 dinas perhubungan. 7. Laporan penambahan jumlah angkutan laut yang digunakan untuk aktivitas ekonomi dari dinas perhubungan dan dinas kelautan dan perikanan. b. Metode penghitungan Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang dapat diperoleh. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal diberbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor). ➢ Pendekatan Langsung Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi disetiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, didalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut. Pada dasarnya data untuk menghitung PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 35 perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK, maka PMTB ADHB tersebut di-deflate (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal. ➢ Pendekatan Tidak Langsung Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (commodity flow approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (supply), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-deflate PMTB (ADHB) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal. Pendekatan ke dua, dilakukan apabila data output tidak tersedia sehingga dilakukan ekstrapolasi atau mengalikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis https://halutkab.bps.go.id

36 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK tersebut di-inflate (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap. Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara: Pertama, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB ADHK adalah dengan cara men-deflate PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai. PMTB ADHB untuk barang modal tidak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHKnya diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya. PMTB ADHB untuk perangkat lunak diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan https://halutkab.bps.go.id

PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2014-2018 37 terbuka dibidang software. Untuk ADHK diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan. Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (entertainment, literary, or artistic original products), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHKnya diperoleh dengan cara men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu: 1. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar. 2. Nilai margin perdagangan dan angkutan (Trade and Transport Margin) sulit diperoleh. 3. Selang (Lag) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama. 2.5. Perubahan Inventori i. Pendahuluan Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi https://halutkab.bps.go.id