MENGENAL UMKM LEBIH DEKAT

MENGENAL USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) LEBIH DEKAT

HAMDANI, SE.,M.Si

2020

Uwais Inspirasi Indonesia

MENGENAL USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) LEBIH DEKAT

ISBN: 978-623-227-408-2
Penulis: Hamdani, SE.,M.Si
Tata Letak: Fungky
Design Cover: Haqi

14,5 cm x 20 cm
viii + 64 halaman
Cetakan Pertama, September 2020

Diterbitkan Oleh:
Uwais Inspirasi Indonesia
Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor: 217/JTI/2019 tanggal 1 Maret
2019

Redaksi:
Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo
Email: [email protected]
Website: www.penerbituwais.com
Telp: 0352-571 892
WA: 0812-3004-1340/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,
sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:
Kutipan Pasal 113
(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak
cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak
melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secra komesial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan karunia NYA kepada kita semua sehingga
sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan
dan kekuatan yang dengan karenanya semua akvitas yang
perlu kita selesaikan telah mampu kita tuntaskan dengan baik
disertai ridha NYA.

Shalawat dan salam juga selalu kita haturkan
kepangkuan junjungan yang mulia Rasulullah SAW, karena
perjuangan beliaulah sehingga telah terjadi perubahan besar
dalam semua aspek kehidupan manusia dan merubah
tatanan kehidupan ummat dalam sebuah peradaban Islam
yang mempunyai nilai tinggi dan mulia.

Sejak zaman Rasulullah SAW., ummat Islam telah
menggeluti dunia bisnis dan berhasil. Banyak di antara para
sahabat yang menjadi pengusaha besar dan
mengembangkan jaringan bisnisnya melewati batas teritorial
Mekah ataupu Madinah. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip
Islami dan berakhlakul karimah, para sahabat telah berhasil
menerapkan tatacara berniaga yang sesuai dengan fitrah
manusia yaitu mendapatkan keberkahan, ketenangan dan
adil. Harapan kita semoga tradisi berniaga dikalangan para
sahabat bisa kita teruskan sampai akhir zaman.
Mengedepankan kepentingan ummat daripada mengejar
keuntungan secara materi semata.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah
salah satu penyangga ekonomi nasional. Di saat badai kriris
ekonomi 1998 menghantam perekonomian Indonesia, UMKM
tetap berdiri kokoh, sementara banyak perusahaan-
perusahaan besar rontok dan gulung tikar. Namun UMKM

iii

justru memberikan sumbangan positif bagi pertumbuhan
ekonomi, membuka lapangan kerja, dan tetap menghidupkan
perekenomian.

Buku ini memberikan gambaran secara garis besar
bagi yang ingin mengetahui seluk beluk dunia usaha, UMKM
dan cara-cara mengembangkan usaha termasuk bagaimana
UMKM harus diberdayakan oleh pemerintah. Sebagai pelaku
UMKM dan pemerhati ekonomi kerakyatan perlu
memperbesar semangat dan terus belajar untuk
meningkatkan daya saing di era pasar bebas sekarang ini.
Oleh karena itu melalui buku ini saya mengajak pembaca
untuk sama-sama mengenal UMKM secara lebih dekat dan
membantu mereka agar tetap eksis dan memberikan
sumbangsih yang lebih besar lagi bagi pererkonomian
nasional.

Semoga bermanfaat!

Banda Aceh, September 2020

Salam Penulis

iv

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa fondasi ekonomi
Indonesia dibangun atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) yang jumlahnya mencapai 99,99% dari total unit
usaha, mampu menyumbang pendapatan negara (PDB)
57,83%. Bahkan UMKM merupakan penyelamat ekonomi
Indonesia saat krisis ekonomi melanda Asia pada 1997 lalu.
Pada saat usaha-usaha besar dan korporasi jatuh
bertumbangan karena meningkatnya biaya produksi sebagai
dampak negative krisis ekonomi dan moneter, justru UMKM
berdiri gagah serta mampu menciptakan laba dan mengisi
pundi-pundi penerimaan Negara. Bahkan, dengan
sumbangan UMKM tersebut digunakan oleh Negara untuk
membayar utang perusahaan-perusahaan besar keluar
negeri.

Dalam kondisi seperti ini sepantasnya pelaku UMKM
itu dianggap sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan
bangsa dan negaranya. Maka tidak berlebihan sekiranya
pemerintah sekarang perlu memberikan perhatian dan
perlakuan istimewa bagi UMKM yaitu dengan cara
memberdayakan dan mengangkat martabatnya mereka ke
tempat yang lebih tinggi agar UMKM semakin mampu
berdaya saing dan meningkatkan produktivitasnya.

Menurut catatan Kementerian PPN/Bappenas, tingkat
produktivitas usaha mikro dibandingkan dengan usaha besar
mencapai 14.306 kali. Untuk itu maka perlu akselerasi
produktivitas UMKM sehingga gap ini bisa diperkecil. Melalui
peningkatan kapasitas pelaku usaha maka upaya
meningkatkan produksi dengan rasio input produksi yang
lebih efesien bisa tercapai. Dalam rangka itulah hendaknya

v

pelaku UKM mau terus belajar dan menambah pengetahuan.
Bagi pelaku usaha harus memiliki tekad agar terus belajar
dan membekali diri dengan berbagai keterampilan sehingga
bisa menjadi nilai tambah (value added) dalam menjalankan
bisnisnya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada
pembaca yang menggunakan buku ini sebagai buku referensi
UMKM dan ekonomi kerakyatan. Semoga dengan hadirnya
buku ini bisa menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi
dalam melanjutkan cita-cita dalam membangun
perekonomian Indonesia!
Salam UMKM…

vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...........................................................iii
PENDAHULUAN .................................................................v
DAFTAR ISI ......................................................................vii

BAB 1 USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) ...................................................................1

A. Definisi UMKM .................................................................1
B. Kredit UMKM....................................................................9
C. Permintaan Kredit ..........................................................15
D. Penawaran Kredit ..........................................................16

1. Teori Melitz dan Pardue .............................................16
2. Teori Bernanke dan Blinder .......................................18

BAB II PERTUMBUHAN EKONOMI..................................19
A. Definisi ...........................................................................19

1. Teori Schumpeter ......................................................19
2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik ..................................20
B. Kebijakan Moneter .........................................................21
1. Jalur Suku Bunga (Interest Rate Channel).................22
2. Jalur Nilai Tukar (Exchange Rate Channel) ...............22
3. Jalur Harga Aset (Asset Price Channel).....................23
4. Jalur Ekspektasi (Expectation Channel).....................24
5. Jalur Kredit (Credit Channel)......................................24
C. Teori Klasik Suku Bunga................................................25
D. Teori Keynes: Liquidity Preference Theory ....................27
E. Non Performing Loan (NPL)...........................................28

vii

BAB III PERAN UMKM DALAM PERTUMBUHAN
EKONOMI ............................................................ 30

A. Akses Kredit UMKM ...................................................... 33
BAB IV STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM ................ 42
A. Kebijakan Pemberdayaan UMKM.................................. 48
B. Langkah-langkah Pemberdayaan.................................. 49
BAB V PENUTUP ............................................................. 53
A. Kemitraan Usaha dan UMKM ........................................ 53
B. Konsep Kemitraan......................................................... 54
C. Kebutuhan dan Potensi Kemitraan................................ 55
D. Mitra Bisnis ................................................................... 56
E. Pola Kemitraan Usaha .................................................. 58
DAFTAR PUSTAKA.......................................................... 60
TENTANG PENULIS......................................................... 64

viii

BAB 1

USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM)

A. Definisi UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk
kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan
memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur
dalam Undang-undang. Usaha kecil dapat didefinisikan
sebagai berikut (Primiana, 2009:11):
a) Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (core

business) yang menjadi motor penggerak pembangunan,
yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya
manusia, dan bisnis kelautan.
b) Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat
mempercepat pemulihan perekonomian melalui
pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan
wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas
dan pengembangan sektor-sektor dan potensi.
c) Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang
memenuhi kriteria sebagai berikut (Zulkarnain, 2006:125):
1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak
Rp1 miliar rupiah.

1

3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi,
baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha
menengah atau skala besar.

4. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan,
badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk
koperasi.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang
usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00.

2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan paling banyak Rp50.000.000,00
sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00.

3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan
bangunan;atau

2

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak
Rp50.000.000.000,00.

Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa batasan
usaha mikro, kecil dan menengah adalah:
1. Usaha mikro yaitu usaha yang memiliki pekerja kurang

dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang
tidak dibayar.
2. Usaha kecil yaitu usaha yang memiliki pekerja 5 sampai
19 orang.
3. Usaha Menengah yaitu usaha yang memiliki pekerja 19
sampai 99 orang.

Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan usaha
mikro, kecil dan menengah adalah:
1. Usaha mikro. (SK. Direktur BI No. 31/24//Kep/DER tanggal

5 Mei 1998). Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin
atau mendekati miskin. Dimiliki oleh keluarga sumber daya
lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah
untuk exit dan entry.
2. Usaha kecil. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan
bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling
banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan
paling banyak Rp2.500.000.000,00.
3. Usaha Menengah (SK Dir. BI No.30/45/Dir/Uk tgl 5 Jan
1997). Omzet tahunan < 3 Milyar aset = Rp5 milyar untuk

3

sektor industri aset = Rp600 juta di luar tanah dan
bangunan untuk sektor non industri manufacturing.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.
12/PMK.06/2005 tanggal 14 Februari 2005 pengertian usaha
mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan
warga negara Indonesia (WNI), secara individu atau
tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan
secara individu paling banyak Rp100.000.000,00 pertahun.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat
diartikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro
Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau

perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro
dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak
Rp50.000.000.
Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut:
a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap,

sewaktu-waktu dapat berubah.
b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu

dapat pindah tempat.
c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana

sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga
dengan keuangan usaha.
d. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat
rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki
kewirausahaan yang memadai.
e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih
mengenal rentenir
f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan
legalitas lainnya termasuk NPWP.

4

g. Tenaga kerja atau karyawan yang dimilki kurang dari 4
orang.

2. Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995,

usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan

memilki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000, tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki

hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000 pertahun

serta dapat menerima kredit dari bank diatas Rp50.000.000

sampai Rp500.000.000 Juta.

Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain:

a. SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA

dan sudah ada pengalaman usahanya,

b. Pada umumnya sudah melakukan

pembukuan/manajemen keuangan walau masih

sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan

dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca

usaha,

c. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan

persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan,

namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi

kelayakan dan proposal kredit kepada bank, sehingga

masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan,

tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.

3. Usaha Menengah
Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat
produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar
dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

5

Ciri-ciri usaha menengah yaitu:
a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi

yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan
pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan,
bagian pemasaran dan bagian produksi;
b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan
menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga
memudahkan untuk auditing dan penilaian atau
pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi
perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan
kesehatan dll;
d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain
izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya
pengelolaan lingkungan dll;
e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan
perbankan;
f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang
terlatih dan terdidik.

World Bank, membagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) ke dalam tiga jenis, yaitu:
1. Medium enterprise, dengan kriteria:

a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang
b. Pendapatan setahun hingga sejumlah $15.000.000,00
c. Jumlah aset hingga $15.000.000,00
2. Small enterprise, dengan kriteria:
a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
b. Pendapatan setahun tidak melebihi $3.000.000,00
c. Jumlah aset tidak melebihi $3.000.000,00
3. Micro enterprise, dengan kriteria:
a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
b. Pendapatan setahun tidak melebihi $100.000,00
c. Jumlah aset tidak melebihi $100.000,00

6

Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang
memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset
produktif tetap (fixed productive asset) di bawah SG
$15.000.000,00.

Usaha kecil dalam teori ekonomi sangat berbeda
artinya dengan pengertian industri kecil yang pada umumnya
di mengerti orang. Dalam pengertian yang umum, industri
kecil pada hakikatnya merupakan perusahaan yang
menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang
tergolong kedalam sektor sekunder. Kegiatan seperti itu
antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakit atau pembuat
mobil, dan pabrik pembuat minuman ringan (Sukirno,
2005:194).

Dalam teori ekonomi istilah industri kecil diartikan
sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang
yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam
suatu pasar. Di dalam teori ekonomi firma merupakan suatu
badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk
menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

Usaha kecil memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan dengan usaha besar, antara lain (Partomo,
2002):
1. Inovasi dengan teknologi yang telah dengan mudah terjadi

dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan

kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup

banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap

kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding
dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya
birokratis.
5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan
kewirausahaan.

7

Di samping memiliki beberapa keunggulan, usaha
kecil juga mempunyai kekuatan antara lain (Tambunan,
2001):
1. Usaha kecil padat karya, karena upah nominal tenaga

kerja khususnya dari kelompok berpendidikan rendah di
Indonesia masih murah.
2. Usaha kecil masih lebih banyak membuat produk–produk
sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan
formal yang tinggi.
3. Pengusaha kecil banyak menggantungkan diri pada uang
sendiri untuk modal kerja dan investasi, walaupun banyak
juga yang memakai fasilitas kredit khusus dari pemerintah.

Menurut Sumarsono (2003:109) ada beberapa alasan
yang mendukung pentingnya pengembangan industri mikro,
kecil antara lain:
a) Potensinya terhadap penciptaan dan perluasan tenaga

kerja bagi pengangguran.
b) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.
c) Untuk mewujudkan keahlian (skill) yang dimiliki oleh

masyarakat.

Banyak pengertian atau definisi tentang usaha kecil
dan menengah. Pengertian usaha kecil dan menengah
beserta kriterianya sangat beragam. Keseragaman ini lebih
disebabkan oleh pendefinisian pihak-pihak atau lembaga
pemerintahan yang merumuskan kebijakan pengembangan
usaha kecil dan menengah. Dalam prakteknya antar
departemen dan badan pemerintah mempunyai kriteria
sendiri-sendiri yang berbeda dalam mendefinisikan usaha
kecil dan menengah. Perbedaan tersebut terlihat misalnya
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
dan Badan Pusat Statistik (BPS). Disperindag mengukur
industri kecil dan menengah berdasarkan nilai investasi awal

8

(asset), sedangkan Badan Pusat Statistik mendefinisikan
usaha kecil adalah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 5-
19 orang sedangkan usaha menengah adalah unit usaha
dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang.

Sementara itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) mendefinisikan usaha kecil dan menengah
berdasarkan nilai asetnya yaitu usaha kecil adalah usaha
yang mempunyai nilai investasi perusahaan sampai dengan
200 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan
usaha menengah adalah usaha dengan nilai investasi
perusahaan seluruhnya antara 200 juta-5 milyar rupiah (tidak
termasuk tanah dan bangunan) berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
590/MPP/KEP/10/1999.

B. Kredit UMKM
Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa

Yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith),
maksudnya adalah apabila suatu pihak memperoleh kredit
maka mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan pihak
pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada
seseorang bahwa uang atau barang yang dipinjamkan pasti
kembali.

Kredit juga dapat diartikan sebagai hak untuk
menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan
pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang
akan datang karena penyerahan barang-barang yang
sekarang (Kent dalam Ramadhini, 2008). Menurut Muljono
(1990:9) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan
suatu pembelian atau mengadakan suatu pembelian atau
mengadakan suatu peminjaman dengan janji pembayaran
akan dilakukan/ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang
disepakati.

9

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan
perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang–
Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang
menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang/tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara pihak
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

Kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah
merupakan hutang dalam posisi laporan keuangannya.
Dimana konsekuensinya adalah harus mengembalikan dana
tersebut pada waktu tertentu dengan jumlah yang telah
disepakati yaitu pokok dan beserta bunganya.

Bagi pihak perbankan kredit adalah salah satu produk
atau jasa yang dijalankan didalam usahanya. Bank
berkewajiban menjaga tingkat kesehatannya sehingga dana
nasabah yang disimpan pada banknya bisa dikembalikan
sesuai perjanjian. Dengan kredit juga bank akan memperoleh
pendapatan yaitu dari selisih bunga yang bebankan kepada
peminjam dengan bunga yang diberikan kepada penabung.
Di satu sisi bank menginginkan pendapatan yang tinggi
dengan menaikan suku bunga pinjamannya tetapi di sisi lain
para peminjam menginginkan suku bunga yang rendah. Oleh
karena itu maka daya serap kredit oleh usaha mikro kecil dan
menengah juga dipengaruhi oleh suku bunga yang
dikenakan.

Pengertian dari kredit mikro sangat terkait dengan
pengertian usaha mikro. Secara universal pengertian kredit
mikro adalah definisi yang dicetuskan dalam pertemuan The
World Summit in Microcredit di Washington pada tanggal 2-4
Februari 1997 yaitu program atau kegiatan memberikan
pinjaman yang jumlahnya kecil kepada masyarakat golongan
kelas menengah ke bawah untuk kegiatan usaha
meningkatkan pendapatan, pemberian pinjaman untuk

10

mengurus dirinya sendiri dan keluarganya (The World
Summit in Microcredit, 2007 dalam Ramadhini, 2008).

Grameen Banking (2003) dalam Ramadhini (2008)
mendefinisikan kredit mikro sebagai pengembangan
pinjaman dalam jumlah kecil kepada pengusaha yang terlalu
rendah kualifikasinya untuk dapat mengakses pada pinjaman
dari bank tradisional.

Calmeadow (1999) mengartikan kredit mikro sebagai
arisan pinjaman modal untuk mendukung pengusaha kecil
dalam beraktivitas, umumnya dengan alternatif jaminan
kolateral dan sistem monitoring pengembalian. Pinjaman
diberikan utnuk melayani modal kerja sehari-hari, sebagai
modal awal untuk memulai usaha, atau sebagai modal
investasi untuk membeli aset tidak bergerak.

Adapun unsur-unsur yang terkandung tersebut dalam
pemberian kredit adalah (Abdulkadir dan Rilda, 2000:59):

1. Kepercayaan
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap

permohonan kredit yang akan diberikan itu dapat
dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati
bersama.

2. Agunan
Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai

barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang
akan diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan ini
meningkatkan kepercayaan pihak bank.

3. Jangka Waktu
Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu

tertentu yang layak, setelah jangka waktu berakhir kredit
dilunasi.

11

4. Risiko
Jangka waktu pengembalian kredit mengandung

risiko terhalang, atau terlambat, atau macetnya pelunasan
kredit, baik di sengaja atau tidak sengaja, risiko ini menjadi
beban bank.

5. Bunga Bank
Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa

berupa bunga yang wajib dibayar oleh calon debitur, dan ini
merupakan keuntungan yang diterima oleh bank.

6. Kesepakatan
Semua persyaratan pemberian kredit dan prosedur

pengembalian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil
kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang
disebut kontrak kredit atau Surat Perjanjian Kredit (SPK).

Dalam pemberian kredit, bank juga menganut prinsip-
prinsip kredit. Menurut Abdulkadir dan Rilda (2000:61)
Apabila bank menerima permohonan kredit dari nasabah,
bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis
kredit meliputi:
a. Latar belakang nasabah/perusahaan nasabah;
b. Prospek usaha yang akan dibiayai;
c. Jaminan yang diberikan
d. Hal-hal lain yang ditentukan oleh bank.

Atas dasar hasil analisis kredit, bank memberikan
pertimbangan dengan hati-hati apakah permohonan nasabah
tersebut layak untuk dikabulkan. Adapun prinsip-prinsip
pemberian kredit konsep 5C (Siamat, 1995):
a. Character (Watak)
b. Capacity (Kemampuan)
c. Capital (Modal)
d. Collateral (Jaminan)

12

e. Condition (Keadaan)

Selain penilaian berdasarkan konsep 5C, terdapat
juga penilaian kredit terhadap beberapa aspek yang
menyangkut kegiatan usaha calon debitur yaitu:
a. Aspek Pemasaran
b. Aspek Teknis
c. Aspek Manajemen
d. Aspek Yuridis
e. Aspek Sosial Ekonomi

Jika melihat kredit berdasarkan tujuan
penggunaannya, kredit terbagi menjadi dua jenis yaitu:
1) Kredit konsumtif yaitu, kredit yang digunakan untuk

membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang
dapat memberikan kepuasan langsung kepada konsumen.
Jenis kredit ini digunakan untuk membiayai hal-hal yang
bersifat konsumtif seperti kredit perumahan, kredit
kendaraan serta kredit untuk membeli makanan dan
pakaian. Secara tidak langsung kredit konsumtif akan
memberikan efek produktif dengan cara meningkatkan
produksi dari barang atau jasa yang telah dibeli oleh
peminjam.
2) Kredit produktif yaitu, kredit yang digunakan untuk tujuan-
tujuan yang produktif. Kredit ini digunakan untuk membeli
barang-barang modal yang bersifat tetap maupun untuk
membiayai kegiatan pengadaan barang yang habis dalam
sekali produksi. Kredit produktif dapat dibagi lagi menjadi
dua bagian yaitu, kredit investasi dan kredit modal kerja.
Kredit investasi merupakan jenis kredit yang dikeluarkan
oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal
yaitu, tidak habis dalam satu cycle. Kredit modal kerja
merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada

13

debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya
yang biasanya habis dalam satu siklus usahanya.

Kredit dibedakan menjadi tiga macam berdasarkan
tujuan penggunaannya. Pertama adalah kredit investasi, yaitu
kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitur) untuk
membiayai kepentingan barang modal (investasi). Kedua,
adalah kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan kepada
nasabah kredit (debitur) untuk membiayai kebutuhan modal
kerja perusahaan debitur. Dan yang terakhir, adalah kredit
konsumsi, yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur
untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang
diperlukan debitur (Dendawijaya, 2001).

Jika dilihat dari jangka waktunya maka, kredit dapat
dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
1) Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang jangka

waktu pembayarannya maksimal satu tahun. Kredit ini
biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan modal
kerja).
2) Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang jangka
waktu pembayarannya antara satu sampai dengan tiga
tahun. Kredit jangka menengah biasanya berupa kredit
modal kerja dan kredit investasi yang tidak terlalu besar.
3) Kredit jangka panjang, merupakan jenis kredit yang jangka
waktu pembayarannya lebih dari tiga tahun. Kredit ini
biasanya digunakan untuk pembelian mesin, pabrik,
perumahan, dan alat-alat untuk keperluan investasi.
4) Kredit investasi merupakan suatu kebijaksanan kredit yang
bersifat jangka menengah atau jangka panjang yang
diberikan kepada pengusaha perorangan atau perusahaan
dengan persyaratan dan prosedur khusus atau dengan
pertimbangan kelayakan. Program kelompok kecil Industri
(KKI) digunakan untuk pembiayaan investasi barang

14

modal dan jasa yang diperlukan dalam rangka perluasan
proyek lama atau baru serta rehabilitasi aset yang ada.
Sedangkan program kredit modal kerja permanen hanya
diberikan untuk pembiayaan modal secara terus menerus
digunakan untuk kelancaran usaha.

Adapun fungsi kredit menurut Bank Indonesia (1997)
fungsi kredit adalah: Bagi dunia usaha kredit berfungsi
sebagai permodalan untuk menjaga kelangsungan atau
meningkatkan usahanya, dan sebagai pengembalian kredit
wajib dilakukan tepat waktu, sehingga diharapkan dapat
diperoleh dari keuntungn usahanya. Bagi lembaga keuangan
kredit berfungsi untuk menyalurkan dana masyarakat
(deposito, tabungan, giro) dalam bentuk kredit pada dunia
usaha.

Fungsi kredit adalah kredit dapat meningkatkan daya
guna (utility) dari uang, meningkatkan daya guna (utility) dari
barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, salah
satu stabilitas ekonomi, menimbulkan kegairahan berusaha
masyarakat, jembatan untuk meningkatkan pendapatan
nasional, dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

C. Permintaan Kredit

Permintaan kredit akan ditentukan oleh suku bunga
kredit dan faktor-faktor lain seperti aktivitas perekonomian,
kondisi internal debitur (perusahaan), dan faktor non-ekonomi
lainnya (Armanto dalam Nuryakin dan Warjiyo, 2006). Secara
teori, suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap
permintaan kredit, ceteris paribus. Artinya kenaikan suku
bunga akan menurunkan jumlah kredit yang diminta
sedangkan penurunan suku bunga akan menaikkan jumlah
kredit yang diminta. Sedangkan kondisi perekonomian yang
baik dan kondisi internal debitur yang sehat akan menaikkan
permintaan kredit (Nuryakin dan Warjiyo, 2006).

15

Selain itu, permintaan kredit perbankan juga
dipengaruhi oleh inflasi dan nilai tukar. Secara teori, tingginya
inflasi dan terdepresiasinya nilai tukar mata uang domestik
menyebabkan penurunan permintaan kredit perbankan.
Sedangkan dari sisi penawaran, Nuryakin dan Warjiyo (2006)
juga menjelaskan secara umum permintaan kredit adalah
suatu kondisi di mana adanya kebutuhan dan keinginan
debitur untuk memenuhi sejumlah uang dalam membiayai
likuiditasnya. Perilaku permintaan terhadap kredit juga hampir
sama dengan permintaan terhadap barang maupun jasa
lainnya. Perbedaannya hanyalah permintaan kredit berarti
permintaan terhadap uang. Formulasi permintaan kredit yang
dikemukakan oleh Bernanke dan Blinder dalam Binangkit
(2014:7) sebagai berikut:
Permintaan Kredit Ld = g (R, I,y)
Dimana:
Ld = Permintaan kredit
R = Suku bunga kredit
i = Suku bunga obligasi
y = GNP

D. Penawaran Kredit
Menurut Binangkit (2014:4) dalam Panggalih (2014),

“secara umum penyaluran kredit dipengaruhi oleh dua sisi,
yaitu sisi penawaran (supply) dan sisi permintaan (demand),
dimana kedua sisi sama-sama memiliki banyak faktor yang
mempengaruhi, yang pada akhirnya akan bertemu pada titik
keseimbangan”. Berikut beberapa teori penawaran kredit:

1. Teori Melitz dan Pardue

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi
keputusan bank umum untuk menyalurkan kredit kepada
masyarakat. Lebih lanjut Melitz dan Pardue (1973) dalam

16

Binangkit (2014:4) merumuskan model penawaran kredit oleh
sistem perbankan sebagai berikut:
SK=g (S, ic, ib, BD)
Dimana:
SK = jumlah kredit yang ditawarkan oleh bank
S = kendala-kendala yang dihadapi oleh bank
ic = tingkat suku bunga kredit bank
ib = biaya oportunitas meminjamkan uang
BD = biaya deposito bank

Dari persamaan model di atas terlihat bahwa banyak
faktor yang mempengaruhi sisi penawaran kredit bank
kepada masyarakat. Faktor yang pertama adalah cadangan
minimum (S), faktor kedua adalah bunga kredit bank (ic) dan
faktor ketiga adalah opportunity cost (ib), sumber pendapatan
utama bank adalah dari penyaluran kredit, namun usaha
tersebut juga memiliki risiko yang besar. Sehingga bank
menghindari terjadinya kegagalan kredit atau non performing
loan (NPL). Dan faktor yang terakhir menurut model ini
adalah biaya deposito (BD).

Menurut Binangkit (2014:4) dalam Panggalih (2014),
“biaya deposito merupakan biaya yang diberikan bank
kepada deposan atas dana yang disimpannya dalam bentuk
deposito. Biaya yang diberikan dalam bentuk bunga deposito,
apabila biaya deposito bank tinggi maka deposito juga akan
meningkat. Meningkatnya deposito berarti dana yang
dihimpun dari masyarakat juga akan meningkat, sehingga
secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah
penawaran kredit”.

NPL juga merupakan faktor yang mempengaruhi
penawaran kredit bank. Dalam penyaluran kredit bank akan
berusaha memperoleh keuntungan yang besar dengan cara
menghindari dan menurunkan tingkat NPL kreditnya. Apabila
NPL bank dinilai tinggi, maka reputasi dan keuntungan bank

17

juga akan turun karena masih banyaknya dana kredit yang
belum tertagih dari debitur, sehingga dapat mempengaruhi
jumlah penawaran kredit bank.

2. Teori Bernanke dan Blinder
Penawaran dan permintaan kredit juga dapat dilihat

dari formulasi yang dikemukakan oleh Bernanke dan Blinder
dalam Binangkit (2014:7) sebagai berikut:

Penawaran Kredit Ls = f (R,i) DEP (1-T)
Permintaan Kredit Ld = g (R, I,y)

Berdasarkan kedua fungsi di atas, maka bentuk pasar
kredit menjadi: g (R, I,y) = f (R,i).DEP (1-T)

Dimana:
Ls = penawaran kredit
Ld = permintaan kredit
R = suku bunga kredit
i = suku bunga obligasi
DEP = jumlah deposito yang dimiliki perbankan
T = rasio cadangan minimum bank
y = GNP

Dari teori yang dikemukakan oleh Bernanke dan
Blinder (2014) di atas bahwa penawaran kredit di pengaruhi
oleh suku bunga kredit, suku bunga obligasi, jumlah deposito,
dan rasio cadangan minimum bank. Sehingga semakin besar
dana pihak ketiga yang dihimpun bank, maka jumlah
penawaran kredit akan meningkat.

18

BAB II
PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Definisi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan
gross domestik product (GDP) tanpa memandang
apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari
tingkat pertumbuhan penduduk. Berbicara mengenai
pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan
ekonomi itu sendiri sebab di dalam pertumbuhan ekonomi
juga disertai dengan peningkatan kegiatan pembangunan
yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan
pendapatan perkapita yang tinggi (Sukirno, 1985:13).

Menurut Karjoredjo (1999:35), pembangunan ekonomi
ataupun pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan
daerah merupakan proses kenaikan pendapatan masyarakat
di suatu daerah dalam jangka panjang. Pendapatan
masyarakat di sini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan
pendapatan masyarakat perkapita orang.

1. Teori Schumpeter
Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan

oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan
teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha
(entrepreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat
peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru,
maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan
pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia
lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja
yang bertambah setiap tahunnya.

19

Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh
keuntungan dari inovasi tersebut maka para pengusaha akan
meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini
akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara.
Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong
pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak
lagi sehingga produksi agregat akan bertambah.

Menurut Schumpeter dalam Hariani (2008)
penanaman modal atau investasi dapat dibedakan menjadi
dua, yakni penanaman modal otonomi (autonomous
investment) yakni penanaman modal untuk melakukan
inovasi. Jenis investasi kedua yaitu penanaman modal
terpengaruh (induced investment) yakni penanaman modal
yang timbul sebagai akibat kegiatan ekonomi setelah
munculnya inovasi tersebut.

Selanjutnya Schumpeter menyatakan bahwa jika
tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka
keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang, hal
ini disebabkan oleh karena masyarakat telah merasa
mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian pertumbuhan
ekonomi akan semakin lambat jalannya dan pada akhirnya
tercapai tingkat keadaan tidak berkembang (stationery state).
Namun keadaan tidak berkembang yang dimaksud di sini
berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan
Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada
tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam
pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada
waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan
masyarakat sangat rendah.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik
Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an

terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai
pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik.

20

Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan
teori pertumbuhan tersebut adalah Solow, yang kemudian
diikuti oleh beberapa ahli lainnya seperti Phelps et al. Dalam
analisa Neo Klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada
pertambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan
tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap
mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas
alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke
waktu.

Dalam teori ini disebutkan bahwa rasio capital output
atau rasio modal produksi dapat dengan mudah berubah.
Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output
tertentu, dapat digunakan berbagai kombinasi antara
pemakai modal dan tenaga kerja. Apabila modal yang
digunakan lebih besar, maka lebih kecil tenaga kerja yang
diperlukan. Sebaliknya, apabila modal yang digunakan lebih
terbatas maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan.
(Arsyad, 1992:56).

Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah
tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat produksi tidak
mengalami perubahan. Di samping itu jumlah produksi dapat
mengalami perubahan walaupun jumlah modal tetap.

B. Kebijakan Moneter
Perekonomian sebuah negara terbuka (open

economy) terdiri dari 4 sektor, yaitu sektor moneter, sektor
riil, sektor fiskal, dan sektor eksternal. Hubungan antara
sektor moneter dan sektor riil terjadi melalui mekanisme
transmisi (mechanism of transmision). Mekanisme ini
dilakukan oleh bank sentral sebagai otoritas sektor moneter
dapat mengeluarkan kebijakan yang akan berpengaruh pada
sektor riil. Mekanisme kebijakan moneter didefinisikan
sebagai suatu proses. Kebijakan moneter ini ditransmisikan
ke dalam perubahan GDP riil dan inflasi. Secara umum jalur

21

mekanisme transmisi tersebut bekerja melalui lima jalur, yaitu
jalur suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi.

1. Jalur Suku Bunga (Interest Rate Channel)
Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga

menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi
permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. Dalam
hal ini, pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek
ditransmisikan pada suku bunga jangka menengah atau
jangka panjang melalui mekanisme penyeimbang antara sisi
penawaran dan permintaan di pasar uang. Perkembangan
suku bunga tersebut akan mempengaruhi biaya modal (cost
of capital), yang akan mempengaruhi pengeluaran investasi
dan konsumsi yang merupakan komponen dari permintaan
agregat.

Gambar 2.1 Jalur Suku Bunga (Interest Rate Channel)
Sumber: Warijoyo dan Solikin (2003)

2. Jalur Nilai Tukar (Exchange Rate Channel)
Mekanisme transmisi melalui jalur nilai tukar

menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi
perkembangan penawaran dan permintaan agregat,
kemudian mempengaruhi output dan harga. Pengaruh
pergerakan nilai tukar tergantung pada sistem nilai tukar oleh
suatu negara.

Dalam sistem nilai tukar mengambang, kebijakan
moneter ekspansif oleh Bank Sentral akan mendorong

22

depresiasi mata uang domestik dan meningkatkan harga
barang impor. Hal ini kemudian akan mendorong kenaikan
harga barang domestik, meskipun tidak terdapat ekspansi di
sisi permintaan agregat. Dalam sistem nilai tukar
mengambang terkendali, pengaruh kebijakan moneter pada
perkembangan output riil dan inflasi menjadi semakin lemah
pada jangka panjang, terutama jika terdapat substitusi yang
tidak sempurna antara aset domestik dan luar negeri.

Gambar 2.2 Jalur Nilai Tukar (Exchange Rate Channel)
Sumber: Warijoyo dan Solikin (2003)

3. Jalur Harga Aset (Asset Price Channel)
Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset

menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada
perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat, kemudian
dapat mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi.
Apabila Bank Sentral melakukan kebijakan moneter
kontraktif, maka dapat mendorong peningkatan suku bunga,
dan akhirnya akan menekan harga aset perusahaan (market
value). Penurunan harga aset dapat berakibat pada dua hal.
Pertama, mengurangi kemampuan perusahaan untuk
melakukan ekspektasi. Kedua, menurunkan nilai kekayaan
dan pendapatan, akhirnya mengurangi pengeluaran
konsumsi. Kedua hal tersebut berdampak pada penurunan
pengeluaran agregat pada akhirnya.

23

Gambar 2.3 Jalur Harga Aset (Asset Price Channel)
Sumber:Warijoyo dan Solikin (2003)

4. Jalur Ekspektasi (Expectation Channel)
Mekanisme transmisi melalui jalur ekspektasi

menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan
untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai
inflasi dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mempengaruhi
perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan
konsumsi dan investasi, yang akan mendorong perubahan
permintaan agregat dan inflasi.

Gambar 2.4 Jalur Ekspektasi (Expectation Channel)
Sumber:Warijoyo dan Solikin (2003)

5. Jalur Kredit (Credit Channel)
Mekanisme transmisi melalui jalur kredit bekerja

dengan memanfaatkan media pasar utang dan pasar kredit.
Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi antara Surplus

24

Spending Unit (SSU) dan Defisit Spending Unit (DSU)
berperan penting dalam mekanisme kebijakan melalui jalur
kredit. Mekanisme jalur kredit dibedakan menjadi dua jalur.
Pertama, bank lending channel yang menekan pengaruh
kebijakn moneter pada kondisi keuangan bank, dari sisi aset
khususnya. Kedua, balance sheet channel yang menekankan
pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan
perusahaan dan kemudian akan mempengaruhi akses
perusahaan untuk mendapatkan kredit.

Gambar 2.5 Jalur Kredit (Credit Channel)
Sumber:Warijoyo dan Solikin (2003)

C. Teori Klasik Suku Bunga
Tabungan, menurut teori klasik adalah fungsi dari

tingkat bunga. Nopirin (1992:70) menyatakan, “makin tinggi
tingkat bunga makin tinggi pula tingkat keinginan masyarakat
untuk menabung”. Artinya pada tingkat bunga yang lebih
tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan
atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna
menambah tabungan. Menurut Nopirin (1992:71) yang
menyatakan bahwa investasi juga tergantung/merupakan
fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga,
keinginan untuk melakukan investasi semakin kecil.
Alasannya, seorang pengusaha akan menambah

25

pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang
diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang
harus dia bayar untuk dana investasi tersebut yang
merupakan ongkos untuk penggunaan dana (cost of capital).
Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan lebih
terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya
penggunaan dana juga kecil.

Tingkat bunga dalam keadaan keseimbangan (artinya
tidak ada dorongan untuk naik atau turun) akan tercapai
apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan
keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Secara
grafik keseimbangan tingkat bunga dapat digambarkan
seperti Grafik berikut ini:

Grafik 1. Keseimbangan Tingkat Suku Bunga
Sumber:Nopirin (1992:71)

Dari grafik di atas dapat dijelaskan keseimbangan
tingkat bunga terdapat pada titik i0, dimana jumlah tabungan
(s0) sama dengan investasi. Apabila tingkat bunga berada
pada titik i1 (di atas i0), berarti jumlah tabungan melebihi

26

keinginan pengusaha untuk berinvestasi. Para penabung
akan meningkatkan tabungan mereka sehingga dapat
menekan tingkat bunga kembali pada posisi i0. Sebaliknya,
apabila tingkat bunga berada pada posisi lebih rendah dari
titik i0, para pengusaha akan meningkatkan investasi mereka
dengan meminjam dana di lembaga keuangan sebab biaya
pinjaman yang akan dikeluarkan lebih kecil. Hal tersebut
mendorong tingkat bunga untuk kembali naik pada posisi i0.

D. Teori Keynes: Liquidity Preference Theory
Teori liquidity preference (yang diturunkan dari teori

permintaan uang dari Keynes) mengatakan bahwa tingkat
bunga per tahun untuk pinjaman memiliki jangka waktu
panjang selalu lebih tinggi daripada tingkat bunga yang
berjangka waktu pendek (Boediono, 1985:95). Sebab jumlah
imbalan dana yang diberikan bernilai sama untuk deposito
berjangka waktu berbeda. Kreditur selalu memiliki preferensi
untuk memilih piutang yang lebih likuid daripada yang kurang
liquid.

Apabila kreditur memperoleh tingkat bunga yang
sama besar 16 persen setahun untuk deposito 1 bulan atau 3
bulan atau 6 bulan di bank, maka menurut teori ini kreditur
akan memilih menempatkan uangnya pada deposito 1 bulan.
Karena kreditur merasa dananya lebih liquid dengan
menempatkan pada deposito 1 bulan. Debitur akan mau
menempatkan dananya pada deposito 3 bulan atau 6 bulan
apabila imbalan yang diberikan bank lebih besar dari 16
persen setahun.

27

Maka fungsi suku bunga kredit dapat dituliskan
sebagai berikut:

Bunga = SP x I x (30/360)
Dimana:
SP = Saldo pokok pinjaman
i = Suku bunga per tahun
30 = Jumlah hari dalam sebulan
360 = Jumlah hari dalam setahun

E. Non Performing Loan (NPL)
Menurut Prabowo (2014:5), NPL merupakan rasio

yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam
meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh
debitur. NPL mencerminkan risiko kredit bank, semakin tinggi
tingkat NPL, maka semakin besar pula risiko yang akan
ditanggung oleh bank. Akibatnya pihak bank harus
menyediakan cadangan dana yang lebih besar sehingga
dana bank yang disalurkan untuk kredit akan berkurang.
Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya bank
dalam menyalurkan kredit.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Melitz dan
Pardue yang telah disempurnakan oleh Warjiyo (2014) dalam
Panggalih (2014), NPL juga merupakan faktor yang
mempengaruhi penawaran kredit bank. Dalam penyaluran
kredit bank akan berusaha memperoleh keuntungan yang
besar dengan cara menghindari dan menurunkan tingkat NPL
kreditnya. Apabila NPL bank dinilai tinggi, maka reputasi dan
keuntungan bank juga akan turun karena masih banyaknya
dana kredit yang belum tertagih dari debitur, sehingga dapat
mempengaruhi jumlah penawaran kredit bank.

Golin (2001), non performing loan (NPL)
menggambarkan tingkat kualitas aset suatu bank, yang mana
indikator NPL yang baik dapat dibandingkan dengan rata-rata

28

NPL industri bank, jika NPL sebuah bank lebih rendah dari
NPL industri, maka dapat dikatakan kualitas aset bank
tersebut rendah. Formula yang digunakan untuk mengukur
NPL adalah sebagai berikut:

Total Non performing loans x 100%

NPL ratio (%) =

Total Loans

Di mana:
Total NPLs = Jumlah kredit yang kategori tidak lancar/macet

dalam periode
Total Loans = Jumlah kredit yang dikucurkan dalam periode

29

BAB III

PERAN UMKM DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI

Berbagai kebijakan negara dalam perekonomian adalah
bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan,
pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan
dan pertumbuhan penduduk. Salah satu upaya pemerintah
dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran adalah
melalui percepatan sektor rill dan pemberdayaan usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana tertuang dalam
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang
paket kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
sehingga UMKM mampu berperan meningkatkan
kesejahteraan.

Peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dapat terlihat pada keterlibatan dalam
perekonomian dan pembangunan. Menurut Thesis Flexible
Specialization yang berkembang pada decade 1980-an
dinyatakan bahwa seiring dengan berkembangnya
perekonomian nasional (daerah), maka keterlibatan UMKM
dalam perekonomian daerah tersebut akan semakin penting.
Argumen utama Thesis Flexible Specialization adalah UMKM
akan berkembang cepat bahkan lebih cepat dari usaha besar
dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.
Kemunculan Thesis Flexible Specialization ini sekaligus
menghapus Teori Klasik tentang peran UMKM dalam
pembangunan yang dimotori oleh Hoselitz (1959) dalam

30

Lundvall (1999) dan Anderson (1982) dalam Tambunan
(2006) dalam Rifa’i (2010). Teori Klasik tentang peran UMKM
dalam pembangunan menyatakan bahwa seiring dengan
berkembangnya perekonomian nasional (daerah), maka
peran (keterlibatan) UMKM dalam perekonomian daerah
tersebut semakin kecil dan tergeser oleh peran usaha besar.

Kusnandar (2012) mengatakan kontribusi UMKM
secara makro dalam pembangunan dapat dilihat dari
beberapa indikator. Pertama, keterlibatan UMKM dalam
pembentukan pendapatan per kapita. Kedua, keterlibatan
UMKM dalam pembentukan PDRB. Ketiga, keterlibatan
UMKM dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi daerah
(growth).

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (2019)
menyatakan bahwa peran UMKM di Indonesia secara umum
hingga kini terus menunjukan peningkatan yang cukup berarti
terutama sekali dari peran kuantitatifnya dalam
mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi hampir di seluruh
sektor ekonomi kecuali di sektor minyak dan gas bumi yang
banyak ditangani oleh pengusaha besar. Kinerja UMKM yang
tetap tumbuh positif pada saat usaha skala besar dan
korporasi mengalami penurunan. Peran UMKM menjadi
sangat penting dalam mewujudkan struktur perekonomian
nasional (daerah) yang seimbang berdasarkan demokrasi
ekonomi yang kuat dan tangguh.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM
Republik Indonesia dalam Hamdani (2017) kontribusi UMKM
terhadap penciptaan PDB (produk domestik bruto) nasional
menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp7.445,3 triliun atau
58,05 persen, kontribusi Usaha Mikro tercatat sebesar
Rp2.579,3 triliun atau 34,64 persen dan Usaha Kecil sebesar
Rp740,2 milyar atau 9,94 persen. Sedangkan Usaha
Menengah tercatat sebesar Rp1.002,1 triliun atau 13,46
persen dari total PDB nasional. Sedangkan pada tahun 2012,

31

kontribusi UMKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut
harga berlaku tercatat sebesar Rp4.869,5 triliun atau 59,08
persen dari total PDB nasional, mengalami perkembangan
sebesar Rp547.7 milyar atau 12,67 persen dibanding tahun
2011. Kontribusi Usaha Mikro tercatat sebesar Rp2.951,1
triliun atau 35,81 persen dan Usaha Kecil sebesar Rp798,1
milyar atau 9,68 persen. Sedangkan Usaha Menengah
tercatat sebesar Rp1.120,3 triliun atau 13,59 persen. Hal ini
menunjukan bahwa sumbangan UMKM terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat nyata (signifikan).

Tidak hanya pada tataran pertumbuhan ekonomi
nasional bahkan pada tingkatan perekonomian daerah
UMKM juga mampu menjadi penyokong kegiatan ekonomi,
membuka lapangan kerja, dan memberikan sumbangan
terbentuknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Abd
Madjid at al., Provinsi DKI Jakarta yang memiliki PDRB
tertinggi meskipun kontribusi UMKM hanya 20 persen atau di
bawah rata-rata. Hal ini dapat bermakna bahwa
perekonomian DKI Jakarta lebih didominasi oleh usaha besar
(corporate). Sedangkan Provinsi Jambi yang PDRB nya
sangat rendah namun kontribusi UMKM mencapai 55,6
persen atau di atas rata-rata. Bila dilihat Provinsi Jawa Timur
dan Jawa Barat yang merupakan kota besar di Indonesia
kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDRB mencapai 54
persen. Provinsi Aceh sendiri kontribusi UMKM mencapai
53,5 persen, ini menandakan bahwa peran UMKM sangat
besar.

Laporan BPS yang dirangkum dalam buku Aceh
Dalam Angka (2013) menyebutkan walaupun perekonomian
Aceh selalu mengalami pertumbuhan positif pasca konflik
(1989–2004) dan tsunami (2004), yang ditunjukkan oleh
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebanyak 6,06
persen pada tahun 2012. Apalagi pertumbuhan PDRB Aceh

32

dengan memasukkan unsur minyak dan gas yang hanya 5,20
persen pada tahun 2012, karena cadangan minyak dan gas
yang dimiliki bumi Aceh semakin berkurang. Menurut Badan
Pusat Statistik (BPS) Aceh, meskipun demikian masih
terdapat 20,98 persen penduduk Aceh yang miskin pada
tahun 2010, 19,48 persen 19,48 persen pada tahun 2011,
dan 18,58 persen pada tahun 2012. Dan tingkat kemiskinan
Aceh pun terus terjadi penurunan hingga tahun 2019.

Dalam kondisi tingginya tingkat kemiskinan,
sebenarnya UMKM dapat dijadikan sebagai strategi untuk
mengatasi masalah tersebut. Dengan keunggulan yang
dimiliki UMKM bisa dijadikan sebagai alternatif untuk
membuka lapangan kerja, menciptakan investasi bahkan bisa
meningkatkan gairah ekspor produk-produk khas daerah atau
nasional yang memungkinkan negara (daerah penghasil)
memperoleh devisa dan pendapatan. Seperti dikatakan oleh
Holcombe (1998:60), “the engine of economic growth is
entrepreneurship.” Bahwa UMKM dengan kemampuan
entrepreneur nya mampu menjadi penggerak perekonomian,
dan menciptakan pertumbuhan.

A. Akses Kredit UMKM
Namun pada sisi lain, sebagaimana diketahui bahwa

secara internal UMKM juga mengalami berbagai masalah
dan kendala seperti, manajemen usaha yang tidak tertib,
kapasitas sumber daya manusia yang rendah, lemahnya
penguasaan teknologi, permodalan dan kesulitan akses
pasar produknya. Menurut survei Bank Indonesia (2019)
UMKM menginginkan adanya dukungan perbankan di dalam
permodalan. Sebanyak 49,3 persen pelaku UMKM
memandang perlunya tambahan modal untuk meningkatkan
kapasitas usahanya. Dalam kaitan tersebut maka perbankan
perlu menyalurkan kredit dan menjalankan fungsi
intermediasinya dengan baik demi untuk menciptakan

33

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas
permodalan UMKM.

Perbankan merupakan sub sistem keuangan yang
paling dominan di Indonesia. Setidaknya sekitar 77 persen
total pembiayaan sektor rill berasal dari kredit perbankan.
Berbagai literatur mempelajari pentingnya peran lembaga
perbankan telah ditemukan sejak tahun 1933 seperti Fisher
(1933). Stiglizt dan Greenwald (2003) bahkan Pasha (2009)
menyatakan bahwa perbankan lebih superior dibandingkan
dengan lembaga intermediasi lainnya terutama dalam hal
asymmetric information dan mengatasi transaction cost
kreditnya. Jika kita melihat realisasi kredit perbankan dari
laporan Bank Indonesia (2013) ke sektor UMKM di Provinisi
Aceh secara akumulasi tahunan setiap tahun dalam jumlah
total terjadi peningkatan.

Menurut Agenol et al., (2000), tidak berfungsinya
intermediasi perbankan, khususnya tentang tidak optimalnya
penyaluran kredit dapat berasal dari faktor permintaan kredit
dan penawaran kredit. Sementara hasil temuan dari
Harmanta dan Ekananda (2005), disimpulkan bahwa setelah
periode krisis perbankan nasional mengalami excess supply
kredit akibat lemahnya permintaan kredit. Sementara
Sugema (2009), menyatakan bahwa beberapa penyebab
terjadinya kendala intermediasi perbankan adalah
melambatnya kemajuan dunia usaha yang ditandai dengan
penurunan omset, kendala akses perbankan, serta
ekspektasi dunia usaha terhadap perubahan fokus
penyaluran kredit oleh perbankan yang terlihat oleh masih
tingginya credit rationing perbankan untuk sektor-sektor
tertentu.

Dalam menyalurkan kredit, bank memiliki faktor-faktor
dari sisi internal perbankan yang mampu mempengaruhi
penyaluran kredit, antara lain Non performing loan (NPL),
Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Suku Bunga

34

Kredit. Variabel-variabel tersebut sebagai faktor-faktor yang
mempengaruhi penawaran kredit. Sedangkan dari sisi
eksternal mempertimbangkan perkembangan PDRB sebagai
faktor yang mempengaruhi permintaan kredit. Berrospide dan
Edge (2010) melakukan penelitian di Amerika Serikat dengan
menggunakan data bank holding company (BHC) hasilnya
adalah variabel makro ekonomi gross domestic brutto (GDP)
berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit. Faktor
makro ekonomi (PDRB) juga mempunyai hubungan dengan
tingkat penyaluran kredit oleh perbankan di Aceh.

Di sisi lain, Das dan Ghosh (2007) secara luas
meyakini bahwa munculnya risiko kredit juga memiliki
keterkaitan dengan perubahan ekonomi makro yang terjadi.
Figlewski et al., (2012) mengatakan faktor ekonomi makro
yang memiliki keterkaitan dengan munculnya risiko kredit
yaitu, kondisi makroekonomi secara umum yang tercermin
dalam inflasi, pergerakan ekonomi yang tercermin dalam
pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan faktor kondisi keuangan
yang tercermin dalam suku bunga. Risiko kredit terkait
dengan pertumbuhan perekonomian, dikarenakan dianggap
sebagai penentu ekonomi makro dari kinerja bank dan
memungkinkan untuk mengendalikan fluktuasi bisnis.
Pertumbuhan ekonomi sendiri diukur atas kenaikan nilai
seluruh barang dan jasa yang di produksi dan secara
signifikan dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk
mengembalikan pinjamannya (Thiagajaran et al., 2011)
dalam (Prasetya, 2013).

Oleh karena itu, semakin baik kondisi perekonomian
suatu daerah yang ditandai dengan PDRB, maka semakin
tinggi tingkat permintaan kredit oleh UMKM. Menurut
Simaremare dan Hidayat (2013) semakin tinggi PDRB suatu
propinsi, maka permintaan kredit pada bank akan semakin
tinggi pula. Dengan kata lain variabel makro ekonomi yang

35

stabil juga menjadi faktor yang turut mendorong pemberian
kredit UMKM.

Selain itu, kebijakan moneter ideal yang mampu
menjaga kestabilan kondisi perekonomian juga memberi
impact terhadap keyakinan bagi pihak perbankan untuk
melakukan ekspansi kredit dan menambah portofolio.
Dengan kebijakan suku bunga yang terjangkau akan
memungkinkan UMKM untuk menyerap kredit bank secara
optimal dengan demikian risiko kegagalan kredit semakin
rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fiore dan
Tristani (2013) yang dipublikasi oleh The Economic Journal
“Demonstrate that financial frictions affect aggregate
dynamics mainly through their impact on firms’ financing
costs, which increase in both the deposit rate and in the
spread between lending and deposit rates”.

Penelitian tentang kredit UMKM telah dilakukan oleh
Anggrahini (2002), Soedarto (2004), Siregar (2006), Andriani
(2008), Pratama (2010) dan Abd Madjid at al, (2017) dalam
melihat faktor-faktor yang mempengaruhi (baik sisi
permintaan maupun penawaran) terhadap penyaluran kredit
UMKM oleh perbankan di Indonesia. Hasil penelitiannya
menyatakan bahwa penyerapan kredit UMKM dipengaruhi
oleh pertumbuhan ekonomi, suku bunga, inflasi, Dana Pihak
Ketiga (DPK), Capital Adequasy Ratio (CAR) dan Non
performing loan (NPL), baik berhubungan positif maupun
hubungan negatif.

B. Hubungan Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi
Karena adanya diindikasi korelasi yang sangat erat

antara pertumbuhan ekonomi, NPL dan suku bunga dalam
penyerapan kredit baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang. Dimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan
mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan,
maka pemerintah perlu kiranya membuat suatu kebijakan

36

yang dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan motivasi
berusaha, produktivitas dan daya saing sehingga jumlah
output yang dihasilkan semakin bertambah dari waktu ke
waktu.

Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga-harga
inputan produksi dengan mengatur dan mengawasi jalur
distribusi bahan baku yang dibutuhkan dengan baik. Dengan
demikian pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat
melakukan kegiatan usahanya dengan berkelanjutan dan
adanya kepastian harga. Jika output agregat meningkat dan
serta adanya nilai tambah atas kegiatan produksi, maka
pertumbuhan ekonomi akan mudah dicapai.

Hal ini dapat mempengaruhi perbankan secara
signifikan untuk menambah jumlah kredit yang akan
disalurkan ke dunia usaha. UMKM tentu membutuhkan
tambahan modal kerja atau modal investasi untuk
mengembangkan usahanya dan meningkatkan skala
produksi secara optimal untuk memenuhi permintaan pasar
dari produk yang dihasilkan.

Beberapa kebijakan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dengan kontribusi UMKM dapat dilakukan antara
lain; (1) memberikan stimulus atau insentif dalam bentuk
perijinan usaha baik dari segi biaya, waktu maupun
kemudahan birokrasi; (2) memberikan keringanan pajak atau
menghapus beban retribusi bagi UMKM; (3) memberikan
bantuan teknis dalam bentuk pelatihan (capacity building)
bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah secara berkala
dan rutin; (4) memberikan pendampingan usaha bagi UMKM;
(5) membuka akses pasar secara luas dan memfasilitasi
pasar eksport; (6) memberikan jaminan usaha dan
perlindungan usaha.

Selain kebijakan dalam bentuk regulasi maupun
insentif, pemerintah juga perlu melakukan pembangunan
sarana dan prasarana berupa infrastruktur yang menopang

37

kegiatan perekonomian. Misalnya membangun akses jalan
menuju tempat produksi, pelabuhan dan sarana transportasi
yang memudahkan UMKM untuk melakukan kegiatan-
kegiatan usaha dan akses pasar. Seperti halnya pada sektor
pertanian, perkebunan dan kelautan/perikanan. Sehingga
dapat memicu pertumbuhan dan menekan biaya (efisien).

Strategi lain yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah
dapat menerbitkan paket kebijakan ekonomi secara spesifik.
Salah satu poin kebijakan tersebut ditujukan bagi
pemberdayaan sektor UMKM. Pemerintah harus mendorong
meningkatnya kemandirian ekonomi, dan daya saing di pasar
domestik maupun internasional. Misalnya Rencana Kerja
Pemerintah tahun 2018 mencantumkan upaya peningkatan
daya saing UMKM termasuk dalam sasaran pembangunan
dimensi pemerataan antar kelompok pendapatan merupakan
langkah yang sangat tepat.

Faktor pertumbuhan ekonomi, tingkat NPL juga
sangat signifikan memperngaruhi jumlah penyaluran kredit
UMKM oleh perbankan karena NPL merupakan cerminan
tingkat kemampuan dan kelancaran pembayaran pinjaman
oleh peminjam. Jika tingkat NPL nya tinggi, maka perbankan
akan menurunkan jumlah kredit yang akan disalurkan karena
perbankan tidak mau mengambil resiko gagal bayar oleh
debitur.

Pada umumnya kredit yang disalurkan oleh
perbankan merupakan dana pihak ketiga yang disimpan oleh
masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro maupun
deposito bukan modal bank sendiri. Sehingga bank harus
mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu ketika
penabung menarik dananya kembali. Jika dana tersebut
sudah diberikan kepada peminjam dan tidak mampu
mengembalikan kepada bank atau lebih dikenal dengan
kredit macet, maka modal bank menjadi berkurang bahkan

38

harus menanggung kerugian. Sebab itulah maka NPL
menjadi perhatian penting bagi perbankan dalam
menyalurkan kredit.

Untuk mengatasi agar kredit yang diberikan tetap
aman, maka bank dalam proses keputusan pemberian kredit
atas permohonan calon peminjam, bank melakukan
beberapa langkah sebagai antisipasi gagal bayar atau NPL
yaitu dengan melakukan analisa kelayakan usaha, meminta
jaminan tambahan (agunan) dari peminjam dan memastikan
bahwa kondisi peminjam bukan termasuk dalam kategori
daftar hitam (black list) pada sistem informasi debitur (SID)
Bank Indonesia, yang artinya menunggak kredit di bank lain.
Dengan kata lain dalam memberikan kredit UMKM perbankan
menerapkan prinsip kehati-hatian (banking prudential).

Untuk menjaga agar tingkat NPL tidak terlalu besar,
maka pemerintah dapat berperan untuk membantu agar dana
masyarakat di bank tetap aman. Salah satu kebijakan yang
dapat dilakukan adalah membentuk suatu lembaga penjamin
kredit. Pada level nasional lembaga ini sudah ada seperti PT
Jamkrindo dan PT Askrindo. Fungsi lembaga ini sendiri
adalah memberikan jaminan pengembalian kredit nasabah
kepada bank jika pinjaman tersebut mengalami gagal bayar
atau NPL. Pemerintah Aceh perlu kiranya membentuk
lembaga penjamin kredit daerah untuk memberikan kepastian
pengembalian pinjaman UMKM kepada bank apalagi jika
sektor yang dibiayai adalah sektor berisiko tinggi (hight risk),
sehingga perbankan tidak ragu-ragu dalam memberikan
pinjaman modal usaha kepada UMKM di Indonesia.

Untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan
juga harus melakukan penghimpunan dana secara optimal,
mengoptimalkan kegunaan sumber daya finansial (modal)
yang dimiliki, dan memiliki manajemen perkreditan yang baik
agar NPL tetap berada dalam tingkat yang rendah dan dalam
batas yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.

39

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa suku bunga
memiliki hubungan erat dan dua arah dengan penyerapan
kredit baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal
ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut saling
mempengaruhi satu sama lain. Bila ditinjau dari segi
pemberian kredit kepada UMKM, perubahan tingkat bunga
akan mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan. Dimana
semakin tinggi tingkat suku bunga, maka jumlah penyaluran
kredit menjadi menurun. Suku bunga tinggi akan menurunkan
motivasi UMKM untuk menyerap dana bank karena beban
bunga yang harus ditanggung oleh UMKM sangat besar.

Pinjaman modal dengan bunga tinggi akan
meningkatkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh UMKM
yang pada gilirannya akan menurunkan daya saing. Sebab
itu pemerintah perlu memberikan fasilitas subsidi bunga
dalam pembiayaan/kredit UMKM. Fasilitas tersebut
memungkinkan UMKM memperoleh kredit berbunga rendah.
Kebijakan moneter yang tepat sangat dibutuhkan oleh UMKM
sehingga mampu mempengaruhi suku bunga acuan kredit
perbankan serta dapat meningkatkan daya serap kredit
UMKM di Indonesia.

Peran Bank Indonesia untuk mengatur tingkat suku
bunga dasar kredit UMKM yang lebih kompetitif merupakan
suatu kebijakan yang sangat diharapkan oleh dunia usaha.
Secara nasional suku bunga dasar kredit UMKM mencapai
10,7 persen atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan
negara-negara ASEAN lainnya. Kondisi ini dapat
memperlemah daya saing UMKM di pasar ASEAN.

Untuk menurunkan tingkat suku bunga pinjaman,
maka salah satu strategi kebijakan yang harus dilakukan
adalah bagaimana menurunkan cost of fund yang dikeluarkan
oleh bank. Biaya modal yang dikeluarkan oleh bank salah
satunya adalah bunga simpanan. Kasmir (2004;24)
menyatakan bahwa bunga kredit sangat dipengaruhi oleh

40

bunga simapanan. Semakin besar atau semakin mahal
bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman
dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan,
besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh
keuntungan yang diambil oleh bank, biaya operasi yang
dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta
pengaruh lainnya.

Dari uraian implikasi penelitian di atas dapatlah kita
simpulkan bahwa dalam mengoptimalkan peran UMKM
dalam menyerap dana bank dalam bentuk kredit untuk
mengembangkan usaha dan kemudaian memberikan
kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, mengurangi
pengangguran dan menciptakan lapangan kerja, maka peran
pemerintah dan pemegang otoritas moneter di Indonesia
dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif
dan menyentuh langsung pada kepentingan UMKM sehingga
UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi daerah dan nasional
dapat menyumbang pendapatan kepada negara secara
signifikan.

41