MENGENAL UMKM LEBIH DEKAT

BAB IV

STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM

Telah diuraikan di atas secara panjang lebar bahwa
UMKM merupakan punggung ekonomi nasional.
Jumlah UMKM yang demikian besar telah menjadikan
kelompok ekonomi menengah ke bawah ini sebagai kekuatan
perekonomian Indonesia yang tidak boleh dipandang begitu
saja apalagi sampai pemerintah menutup mata akan nasib
puluhan juta pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu
hendaknya UMKM dapat dimanfaatkan tidak saja sebagai
penyumbang pendapatan Negara tapi juga sebagai
dinamisator dan akselerator perekonomian secara makro.
Sehingga UMKM dapat berkembang menjadi fundamental
ekonomi Indonesia sebagai Negara demokrasi kerakyatan.
Bukankah pendiri bangsa menginginkan Indonesia berdiri
atas ekonomi kerakyatan?

Menempatkan UMKM sebagai dinamisator
perekonomian nasional bukanlah keinginan kosong. Saat
krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997-1999
silam, UMKM telah membuktikan dirinya mampu mengawal
kegiatan ekonomi tetap berjalan ditengah kejatuhan
perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya sangat
diagung-agungkan oleh pengambil kebijakan Negara. Dan
pada saat yang bersamaan korporasi memperlihat
ketidakmapanannya menghadapi situasi sulit krisis ekonomi
tersebut.

Meski dalam kondisi perekonomian mengalami
penurunan drastis di mana Negara kehilangan pendapatan

42

dari sektor pajak akibat menurunnya produksi barang dan
jasa dari perusahaan-perusahan besar (usaha besar/UB),
justru UMKM memberikan sumbangan bagi APBN/APBD dan
menyelamatkan jutaan tenaga kerja dari ancaman
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Inilah fakta bahwa
UMKM telah menjadi penyelamat ekonomi nasional dan
sebagai penopang utama ekonomi Indonesia.

Ditinjau dari sudut pandang tersebut sejatinya UMKM
menjadi pahlawan ekonomi yang layak mendapatkan bintang
jasa dari Negara. Sepatutnya UMKM diangkat harkat dan
martabatnya dari diskriminasi kebijakan yang merugikan
mereka. Pemerintah diharapkan mengangkat UMKM ke
tingkat paling ideal pada tataran kebijakan ekonomi nasional
setara dengan sumbangsihnya kepada Negara.

Namun nyatanya jasa yang demikian besar yang
diberikan UMKM tidak menjadikan pemerintah berterima
kasih kepada pelaku usaha “pinggiran” ini. UMKM sering
mendapatkan perlakuan yang tidak sama istimewanya
dengan usaha besar (korporasi) yang selalu mendapatkan
karpet merah dari pemerintah. Kondisi ini membuat UMKM
harus berjuang sendiri untuk meningkatkan kapasitas usaha,
pengetahuan, dan permodalan dengan persaingan yang tidak
seimbang dengan perusahaan besar.

Oleh sebab itu bila Indonesia benar-benar
menginginkan UMKM kuat dan tangguh untuk menyokong
perekonomian nasional maka UMKM harus dibina dan
didukung dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, paling tidak
setara dengan dukungan yang diberikan kepada pemodal
besar. Bagaimana pun UMKM memiliki banyak keunggulan
selain kokoh karena berbasis akar rumput, UMKM tersebar
secara merata di seluruh Indonesia. Bisa dikatakan UMKM
hidup ditengah-tengah pasar rakyat yang selalu
membutuhkan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari.

43

Secara semangat UMKM Indonesia sangat
berdedikasi terhadap perekonomian nasional. UMKM selalu
penuh motivasi meningkatkan strata usahanya dari waktu ke
waktu. Apalagi dengan slogan UMKM naik kelas telah
membakar semangat mereka untuk benar-benar naik kelas
dalam kasta usaha yang pada ujungnya UMKM menargetkan
dirinya menjadi pengusaha besar dan bersanding dengan
korporasi nasional.

Untuk jalan ke arah sana maka UMKM perlu
diberdayakan agar seluruh potensi yang dimiliki bisa menjadi
kekuatan penuh untuk naik kelas. Memang dalam beberapa
dekade terakhir pemerintah telah mulai memberikan
perhatian lebih besar untuk memajukan mereka dengan pola-
pola kemitraan dan dukungan kebijakan yang dapat
membantu untuk mengembangkan usaha. Sebut saja
misalnya sejak era Susilo Bambang Yudhoyono bagaimana
program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan. Hingga kini
zaman Pemerintahan Joko Widodo yang meluncurkan
berbagai program untuk UMKM.

Perhatian pemerintah tersebut tentu saja menjadi
amunisi dan asupan nutrisi bagi UMKM untuk terus tumbuh
dan berkembang serta meningkatkan produktivitas dan siap
berdaya saing dengan UMKM Negara-negara Asean.

Menurut catatan Kementerian PPN/Bappenas, tingkat
produktivitas usaha mikro dibandingkan dengan usaha besar
mencapai 14.306 kali. Untuk itu maka perlu akselerasi
produktivitas UMKM sehingga gap ini bisa diperkecil. Satu
strategi pemberdayaan UMKM yang dirancang oleh
Direktorat Pemberdayaan Koperasidan UMKM Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian Koperasi dan UKM RI
adalah dengan mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu
(PLUT), mulai dari tingkat nasional sampai ke setiap provinsi
dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang mulai
dilaksanakan pada 2013 ini.

44

Mengutip pemerintah saat ini UMKM menghadapi
beberapa kendala yang kemudian menghambat untuk maju
dan naik kelas. Yang sekiranya permasalahan tersebut
diatasi maka peluang UMKM untuk menjadi usaha besar
sangat besar. Permasalahan itu antara lain:
1. Rendahnya produktivitas. Perkembangan yang

meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi
dengan peningkatan kualitas UMKM yang memadai
khususnya skala usaha mikro. Masalah yang masih
dihadapi adalah rendahnya produktivitas, sehingga
menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku
usaha kecil, menengah, dan besar. Atas dasar harga
konstan tahun 1993, produktivitas per unit usaha selama
periode 2000–2003 tidak menunjukkan perkembangan
yang berarti, yaitu produktivitas usaha mikro dan kecil
masih sekitar Rp 4,3 juta per unit usaha per tahun dan
usaha menengah sebesar Rp 1,2 miliar, sementara itu
produktivitas per unit usaha besar telah mencapai Rp 82,6
miliar. Demikian pula dengan perkembangan produktivitas
per tenaga kerja usaha mikro dan kecil serta usaha
menengah belum menunjukkan perkembangan yang
berarti yaitu masing-masing berkisar Rp 2,6 juta dan Rp
8,7 juta, sedangkan produktivitas per tenaga kerja usaha
besar telah mencapai Rp 423,0 juta. Kinerja seperti itu
berkaitan dengan: (a) rendahnya kualitas sumber daya
manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen,
organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan
(b) rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk
mengatasi ketimpangan antarpelaku, antargolongan
pendapatan dan antardaerah, termasuk penanggulangan
kemiskinan, selain sekaligus mendorong peningkatan
daya saing nasional.

45

2. Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya
produktif. Akses kepada sumber daya produktif terutama
terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar.
Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan
sebagian besar masih berupa kredit modal kerja,
sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi
UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas
usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang
bersaing. Disamping persyaratan pinjamannya juga tidak
mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan meskipun
usahanya layak, maka dunia perbankan yang merupakan
sumber pendanaan terbesar masih memandang UMKM
sebagai kegiatan yang beresiko tinggi. Pada tahun 2003,
untuk skala jumlah pinjaman dari perbankan sampai
dengan Rp 50 juta, terserap hanya sekitar 24 persen ke
sektor produktif, selebihnya terserap ke sektor konsumtif
Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi,
manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai
dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola
secara mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan
lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga
sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah.
Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan
kepada UMKM juga belum berkembang, karena
pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang
menguntungkan.

3. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan
organisasi. Sementara itu sampai dengan akhir tahun
2003, jumlah koperasi mencapai 123 ribu unit, dengan
jumlah anggota sebanyak 27,3 juta orang. Meskipun
jumlahnya cukup besar dan terus meningkat, kinerja
koperasi masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai
contoh, jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2003
adalah sebanyak 93,8 ribu unit atau hanya sekitar 76%

46

dari koperasi yang ada. Diantara koperasi yang aktif
tersebut, hanya 44,7 ribu koperasi atau kurang dari 48%
yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT),
salah satu perangkat organisasi yang merupakan lembaga
(forum) pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi
koperasi. Selain itu, secara rata-rata baru 27% koperasi
aktif yang memiliki manajer koperasi.
4. Kurang kondusifnya iklim usaha. Koperasi dan UMKM
pada umumnya juga masih menghadapi berbagai masalah
yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, di
antaranya adalah: (a) ketidakpastian dan ketidakjelasan
prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya
transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya
berbagai pungutan tidak resmi; (b) praktik bisnis dan
persaingan usaha yang tidak sehat; dan (c) lemahnya
koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi
dan UMKM. Di samping itu, otonomi daerah yang
diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha
yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, ternyata belum
menunjukkan kemajuan yang merata. Sejumlah daerah
telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang
menghambat sekaligus berusaha mengurangi dampak
negatif yang ditimbulkan dan bahkan telah meningkatkan
pelayanan kepada koperasi dan UMKM dengan
mengembangkan pola pelayanan satu atap. Namun masih
terdapat daerah lain yang memandang koperasi dan
UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan
mengenakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu
sehingga biaya usaha koperasi dan UMKM meningkat.
Disamping itu kesadaran tentang hak atas kekayaan
intelektual (HaKI) dan pengelolaan lingkungan masih
belum berkembang. Oleh karena itu, aspek kelembagaan
perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam
rangka memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat

47

(outreach impact) yang semaksimal mungkin mengingat
besarnya jumlah, keanekaragaman usaha dan
tersebarnya UMKM.

A. Kebijakan Pemberdayaan UMKM
Dari paparan di atas jelas terlihat bahwa UMKM masih

dililit dengan persoalan-persoalan yang bersifat klasik.
Dikatakan klasik karena sejak dulu persoalan itu tidak pernah
tuntas diselesaikan. Sebab itu pemerintah perlu menyiapkan
program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di
sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang
masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh
pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas
usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri,
berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Program
tersebut akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha
mikro dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus
mendorong adanya kepastian, perlindungan hukum dan
pembinaan usaha.

Kebijakan dan program tersebut yaitu:
1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai

usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan
perlindungan usaha dari pungutan informal.
2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan
tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi-hasil dari
dana bergulir, sistem tanggung-renteng atau jaminan
tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti angunan.
3. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang
bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah dan
BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional dan
institusional.

48

4. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan
kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga
keuangan mikro (LKM).

5. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan
kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha.

6. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi
usaha mikro serta kemitraan usaha.

7. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan
wadah organisasi bersama di antara usaha mikro,
termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi
maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka
meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.

8. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro
tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan
sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan
penyediaan infrastruktur yang makin memadai.

9. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk
pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha
mikro/sektor informal dalam rangka mendukung
pengembangan ekonomi pedesaan terutama didaerah
tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

B. Langkah-langkah Pemberdayaan
Selain kebijakan pemerintah yang berpihak kepada

UMKM, kegiatan lainnya yang tak kalah penting untuk
diperhatikan adalah strategi pemberdayaan atau bagaimana
model pemberdayaan yang hendak dilakukan oleh
pemerintah dan pendukung ekonomi kerakyatan.
Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis
dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan
perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia,
khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan
mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat
kemiskinan.

49

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang UMKM yang dimaksud dengan permberdayaan
adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam
bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha
terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga
mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang
tangguh dan mandiri. Tujuan pemberdayaan itu sendiri yaitu
bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya
dalam rangka membangun perekonomian nasional
berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 5 pada UU tersebut dijelaskan secara lebih rinci
poin-poin tujuan pemberdayaan UMKM dilakukan oleh
pemerintah sebagai berikut:
1. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang

seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh
dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja,
pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan
pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dewasa ini dikenal beragam strategi dalam
melakukan kegiatan pemberdayaan UMKM berbasis
komunitas atau masyarakat. Menurut Hafiluddin, Moch R., et
al. (2014) mengatakan Community Based Economic
Development (CBED) salah satu metode yang sesuai untuk
pemberdayaan UMKM berbasis masyarakat. Community
Based Economic Development (CBED) adalah trategi dan
proses penguatan prakarsa dan kemampuan sekelompok
masyarakat agar mereka dapat mengenali, merumuskan dan
mencari sendiri terhadap masalah ekonomi yang mereka

50

hadapi, sehingga mereka dapat membangun kemampuan
ekonomi mereka, yang dalam jangka panjang dapat
menguatkan kemampuan sosial ekonomi mereka secara
integratif.

Esensi dari CBED adalah sebagai human service develivery
bagi sekelompok masyarakat “tertentu” dengan cara
memberikan kesempatan, melakukan pemberdayaan dan
memberikan perlindungan terhadap kegiatan sosial ekonomi
yang telah dan sedang mereka tekuni. Selanjutnya Hafiluddin
menyatakan, Strategi Community Based Economic
Development dapat dilakukan melalui:
1. Peningkatan pengetahuan, Peningkatan pengetahuan

yang dapat digunakan untuk mengenali dan memahami
terhadap kekuatan dan kelemahan dalam ekonomi lokal
dan aset ekonomi potensial yang masih tersembunyi
2. Penerapan gaya Kepemimpinan, Kepemimpinan yang
menyatukan sumber daya manusia, pengetahuan dan
dana dari pemerintah daerah, masyarakat dan sektor
swasta dalam rangka memenuhi tujuan umum.
3. Pemberian Bantuan, Pengiriman bantuan dan/atau jasa
kepada daerah yang kegiatan industri perorangan dan
lembaganya masih belum bisa memenuhi kebutuhan
daerahnya.

Tujuan Community Based Economic Development adalah:
1. Memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat

terbesar dalam mengembangkan dan membangunan
ekonominya.
2. Memastikan pembangunan ekonomi mampu
menanggulangi permasalahan lokal atau meningkatkan
potensinya.

51

3. Memastikan pembangunan yang digagas oleh masyarakat
semakin murah karena efisiensi meningkat dan biaya
semakin rendah.

4. Memastikan pembangunan ekonomi lokal akan sejalan
dengan visi dan misi masyarakat setempat.

5. Memastikan bahwa keterampilan, kapasitas dan jaringan
warga komunitas dalam pembangunan semakin
meningkat.

52

BAB V

PENUTUP

A. Kemitraan Usaha dan UMKM

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha,
baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar
prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
Kemitraan di era globalisasi ini mutlak dijalankan. UMKM
tidak atau akan sulit berkembang bila tidak melakukan pola
kemitraan usaha dengan pihak lain. Sebab jika bersaing
secara total sudah hampir pasti UMKM akan mengalami
kesulitan.

Kemitraan telah menjadi piranti strategik bagi hampir
semua perusahaan yang beroperasi dalam ekonomi jejaring
dan bergerak cepat saat ini. Kemitraan dapat membantu
UMKM atau lembaga bisnis lainnya dalam mempercepat
akses pembiayaan, mendapatkan akses ke pasar yang baru,
berbagi risiko finansial pengembangan teknologi baru atau
mendapatkan laba dari skala ekonomi (economies of scale)
yang dicapai.

Banyak badan usaha atau perusahaan yang kini
membentuk sejumlah aliansi strategik. Kemitraan meningkat
dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun, ada banyak resiko
yang terkandung di dalam pembentukan suatu aliansi. Lebih
dari 60 persen aliansi mengalami kegagalan mencapai
sasaran mereka, dan 80 persen kerjasama patungan berakhir

53

dengan dijualnya salah satu mitra. Kerjasama patungan yang
gagal dan menyia-nyiakan sumber daya perusahaan, dapat
membuat perusahaan tertinggal oleh para pesaingnya dan
bahkan terkadang menimbulkan kerusakan reputasional.
Disamping manfaat, bahaya lain dalam menggunakan
pendekatan kemitraan termasuk risiko kerugian capital
intelectual, pertentangan kepentingan dan permasalahan
hukum terkait dengan hak milik intelektual, UMKM atau
badan usaha harus menguasai kompetensi dalam melakukan
kemitraan.

Cara terbaik menghindari potensi rusaknya kemitraan
adalah dengan memperhatikan dengan cermat menajemen
resiko di setiap tahap proses kemitraan berikut:
1) Menakar pro dan kontra suatu kemitraan.
2) Mencari mitra bisnis yang tepat.
3) Memantau perkembangan seiring berjalannya waktu.

Berikut ini fungsi yang harus dilakukan oleh UMKM
atau lembaga bisnis sebelum memutuskan untuk
melaksanakan kemitraan yaitu:
a) Merencanakan kemitraan .
b) Menegosiasikan kemitraan .
c) Melaksanakan kemitraan.
d) Melakukan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan kemitraan.

B. Konsep Kemitraan
Kemitraan adalah kerjasama yang saling

membutuhkan, saling memperkuat dan saling
menguntungkan antara pengusaha besar atau pengusaha
menengah yang pada umumnya adalah pemrakarsa dan
pengusaha kecil menjadi mitra binaan.
1) Pemrakarsa adalah pengusaha besar baik swasta maupun

BUMN yang bersedia menjalin kemitraan dengan UMKM
dan lembaga bisnis lainnya

54

2) Mitra usaha adalah UMKM atau Usaha Besar dan
lembaga bisnis lainnya yang dapat dipertimbangkan
menjadi peserta dalam kemitraan dengan
mempertimbangkan; saling membutuhkan, bersedia
menjalin kemitraan dengan usaha besar, mempunyai
kinerja usaha yang baik.

3) Lembaga pendukung adalah lembaga lain yang tidak
langsung melaksanakan kemitraan seperti lembaga
pembiayaan, lembaga penjamin, perguruan tinggi,
lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.

C. Kebutuhan dan Potensi Kemitraan
Kemitraan terbentuk karena ada kebutuhan untuk

menyelesaikan suatu persoalan secara bersama. Pada
dasarnya kemitraan secara alamiah akan mencapai
tujuannya jika kaidah saling membutuhkan, saling
memperkuat, dan saling menguntungkan dapat
dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat di
antara para pelaku kemitraan. Kemitraan apapun perlu
dibentuk dengan tujuan khusus, mencapai sasaran
penciptaan nilai. UMKM dan lembaga bisnis lainnya
membutuhkan pembiayaan dari perbankan, sedangkan
perbankan sangat dan tidak untung menyalurkan kreditnya
kepada usaha mikro, sehingga diperlukan kemitraan dalam
bentuk interlending atau intermediasi lainnya seperti linkage
program.

Beberapa kemitraan dieksekusi dengan harapan
perusahaan yang lebih kuat dapat digunakan sebagai
penopang. Ini cenderung membuat perusahaan yang lebih
lemah terbeli oleh yang lebih kuat dengan harga yang kurang
menguntungkan. Ada pula aliansi yang mengaitkan sebuah
perusahaan yang lemah dengan perusahan lemah lainnya
dengan harapan keduanya secara ajaib menjadi lebih
kompetitif. Tentu saja, semua sasaran ini dapat dicapai

55

dengan cara-cara selain kemitraan strategis , termasuk
antara lain pengembangan internal, transaksi berbasis pasar,
atau pengintegrasian vertikal atau horizontal. Jadi sasaran
seharusnya bukan hanya dapat dicapai dengan kemitraan,
tetapi strategi kemitraan, harus menjadi cara terbaik untuk
mencapainya.

Umumnya, suatu kemitraan bermanfaat untuk kasus-
kasus di mana dibutuhkan sejumlah pengendalian (yang tidak
dapat dilakukan dengan transaksi pasar), sementara
pengembangan internal akan menjadi mahal atau sulit.
Kemitraan misalnya memungkinkan para mitra yang tidak
berpotensi untuk bersaing saling membantu tanpa harus
dihadapkan pada risiko integrasi suatu merjer penuh.
Kemitraan juga mengandung potensi kerugian modal
intelektual. Para mitra mungkin menjadi sangat dekat dalam
salah satu bidang bisnis yakni jasa keuangan, tetapi ini
mungkin merupakan kesepakatan yang bersifat terbatas dan
sementara. Sebelum memasuki suatu kemitraan, UMKM dan
lembaga bisnis hendaknya menilai tingkat risiko yang
terkandung dalam pembagian informasi dengan mitra
prospektif dengan derajat yang berbeda tergantung sifat dari
modal intelektual, kapabilitas mitra usaha dan sifat kemitraan
itu sendiri.

D. Mitra Bisnis
Kemitraan adalah hubungan yang sejajar, tanpa ada

tekanan dari salah satu pihak untuk mencapai tujuan
bersama yang diinginkan. Implementasi kemitraan yang
berhasil harus bertumpu kepada persaingan sehat dan
mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam
persekutuan untuk menghindari persaingan. Sehingga kita
perlu mengetahui siapa calon mitra bisnis kita, perlu
dilakukan analisis terhadap kondisi calon mitra bisnis yang

56

meliputi antara lain: Organisasi, Sumber Daya Manusia,
Keuangan, Produk, Pemasaran, dan lainnya.

Kepentingan calon mitra bisnis perlu juga
diperhatikan. Langkah kongkrit untuk memperhatikan
kepentingan kemitraan yakni dengan mengevaluasi mitra
potensial, memastikan bahwa faktor-faktor penting tidak
terlewatkan, memberi dukungan bagi keputusan akhir, dan
menyaring calon mitra yang tidak memenuhi syarat.

Model-model Kemitraan bertujuan untuk membekali
pengetahuan UMKM dan lembaga bisnis sebelum melakukan
kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain. Model-Model
Kemitraan merupakan konsep kerjasama/kemitraan yang
dapat dijadikan pilihan pelaku UMKM dan lembaga bisnis
untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang saling melengkapi,
saling memperkuat, saling membesarkan dan saling
menguntungkan dengan mitra kerjasamanya.

Kita dapat mengajukan model ekonomi baru yang
dikembangkan dalam game thewy dengan istilah competition
atau kompetisi. Dengan model baru tersebut, diluncurkan
suatu proporsi di mana para pengusaha garam tidak selalu
harus menghadapi persaingan dengan cara frontal, tetapi
dengan alternatif kerja sama, sehingga para pengusaha
tersebut mampu mengendalikan dan mengurangi
ketidakpastian lingkungan usaha. Karena itu, dalam
kompetisi, nilai positif yang terkandung dalam cooperation
dan competition dapat lebih dipadukan sehingga merupakan
win-win strategy dalam menghadapi persaingan pasar.

Kecenderungan globalisasi dan perdagangan bebas
memaksa seluruh pelaku bisnis di dunia untuk
mengembangkan aliansi strategis. Ini adalah peluang untuk
bermitra. Perdagangan bebas memaksa pelaku bisnis untuk
lebih melakukan spesialisasi atau pembagian kerja.

57

E. Pola Kemitraan Usaha
Sesuai pasal 27 Undang-Undangan No.9 tahun 1995

tentang Usaha Kecil, kemitraan dilaksanakan dengan pola:
1. Inti Plasma, adalah hubungan kemitraan antara usaha

kecil dengan usaha besar yang didalamnya usaha
menengah atau besar sebagai inti dan usaha kecil sebagai
plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai
dari penyediaan sarana produksi & pemasaran, bimbingan
teknis sampai pemasaran hasil produksi.
2. Sub Kontrak, adalah hubungan kemitraan antara usaha
kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang
didalamnya usaha kecil memproduksi produk yang
diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai
bagian dari produksi.
3. Pola Dagang Umum, adalah hubungan kemitraan antara
usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar,
yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar
memasarkan hasil usaha kecil atau usaha kecil memasok
kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau
usaha besar kecil memproduksi produk yang diperlukan
oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.
4. Pola Waralaba, adalah hubungan kemitraan yang
didalamnya pemberi waralaba memberikan hak
pengunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi
perusahaannya kepada penerima waralaba dengan
disertai bantuan dan bimbingan manajemen.
5. Pola Keagenan, adalah pola kemitraan yang didalamnya
usaha kecil diberi hak untuk memasukkan barang dan jasa
usaha menengah atau usaha besar mitranya.
6. Pola bentuk-bentuk lain, adalah pola kemitraan yang pada
saat ini sudah berkembang, tetapi belum dilakukan, atau
pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

58

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008
ditujukan untuk:
a) Mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah;
b) Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil,

Menengah, dan Usaha Besar;
c) Mendorong terjadinya hubungan yang saling

menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha
antarusaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d) Mendorong terjadinya hubungan yang saling
menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha
antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
e) Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi
tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
f) Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin
tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi
konsumen; dan
g) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan
usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang
merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

59

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N.H,. and Ariff, M. (2007). Multi-country study of bank
credit risk determinants. International Journal of
Banking and Finance.

Ahmedova, S. (2015). Factors for Increasing the
Competitiveness of Small and Medium-Sized
Enterprises (SMEs) in Bulgaria. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 195, 1104-1112.

Afonso, J. R., Araújo, E. C., & Fajardo, B. G. (2016). The role
of fiscal and monetary policies in the Brazilian
economy: Understanding recent institutional reforms
and economic changes. The Quarterly Review of
Economics and Finance.

Andolfatto, David. (2005). On the Coexistence of Money and
Bonds. Journal of Money, Credit, and Banking, 35(6-
2).

Aceh Dalam Angka. (2013). Badan Pusat Statistik. Aceh
Ahman, Eeng. (2004). Ekonomi. Bandung: Grafindo Media

Pratama
Abdullah, Burhanuddin. (2003), Strategi kebijakan Moneter

Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkelanjutan. Bandung: Universitas Padjajaran
Ali, Rama. (2012). Perbankan Syariah dan Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia. Jurnal Signifikan, 21.
Anggrahini, Dewi. (2002). Analisis Faktor - Faktor yang
Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan pada
Bank Umum di Indonesia Periode 1994.1 –2003.4
Bank Indonesia. (2003). Bank Indonesia Bank Sentral
Republik Indonesia: Tinjauan Kelembagaan,
Kebijakan, dan Organisasi. Jakarta: Pusat Pendidikan
dan studi Kebanksentralan.

60

Bank Indonesia. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Aceh.
Berbagai Edisi

Beattie, Bruce R, dan C. Robert Taylor. (1994). Ekonomi
Produksi. Yogyakarta : Gajahmada University Press.

Billy, Arma, Pratama. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit
Perbankan. Jurnal Keuangan dan Perbankkan.

Caldarelli, A., Fiondella, C., Maffei, M., & Zagaria, C. (2015).
Managing risk in credit cooperative banks: Lessons
from a case study. Management Accounting
Research.

Daniel.Mc, Lamb, Charles W, Hair, Joseph F dan Carl.
(2002). Pemasaran, Buku dua. Jakarta, Salemba
Empat.

Distinguin, I., Rugemintwari, C., & Tacneng, R. (2016). Can
Informal Firms Hurt Registered SMEs’ Access to
Credit?. World Development, 84, 18-40.

Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series Second
Edition. Hoboken:John Willey and Son, Inc.

Engle, R.F. dan C. W. J. Granger. (1987). Co-integration and
Error Correction: Representation, Estimation, and
Testing, Econometrica, 55, 2, March 251-279.

Fiore dan Tristani, Oreste. (2013). Optimal Monetary Policy In
a Model of Credit Channel. 123, 571, 906–931. The
Economic Journal.

Fitriana, Y. (2005). Penanaman Modal Asing Langsung dan
Hubungannya dengan Beberapa Indikator Makro
Ekonomi Tahun 1989-2004. Jakarta: Sekolah Tinggi
Ilmu Statistik.

Gujarati, D. (2003). Basic Econometrics Third & Fourth
edition. New York: McGraw-Hill.

Gujarati, D. (1995). Basic Econometrics Third & Fourth
edition. New York: McGraw-Hill

61

Gujarati, N. Damodar, (2003), Ekonometrika Dasar,
Terjemahan. Jakarta Green

Harrod, R. (1939). An essay in dynamic theory. The
Economic Journal. 49, hlm. 14-33.

Hidayati, Siti. (2009). Analisis Hubungan Kinerja Sistem
Keuangan (Perbankan dan Pasar Modal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1990-2008.
(Tesis). Depok : Universitas Indonesia.

Habibullah, M.Z., and Eng, Y.K. (2006). Does financial
development cause economic growth? A panel data
dynamic analysis for Asian developing countries.
Journal of the Asian Pacific Economy. 11, 4, (377-
393).

Hafas, Furqani and Mulyany, Ratna. (2009). Islamic Banking
and Economic Growth: Empirical Evidance from
Malaysia. Journal of Economic Cooperation and
Development. 30, 2, (59-74).

Hansen and Mowen; (2000); diterjemahkan oleh
Purwatiningsih; Manajemen Biaya; Edisi 1; Jakarta;
Penerbit Salemba Empat.

Hafiluddin, Moch R., et al. "Strategi Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis
“Community Based Economic Development” (Studi
pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo)." Jurnal WACANA, vol. 17, no. 2,
2014, pp. 68-77.

Hamdani, H., Ismail, I., & Murhadi, T. (2020). Analisis Kredit
UMKM di Provinsi Aceh: Analisis Empiris Vector Error
Correction Model (VECM). Jurnal EMT KITA, 4 (2),
59-70.

Hamdani, H., & Munazir, M. (2019). PERAN INDUSTRI
KECIL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN ACEH UTARA. Jurnal Ekonomi
Manajemen dan Akuntansi (JEMSI), 5 (1).

62

Harris, R. (1995). Cointegration Analysis in Econometric
Modelling. New York:Prentice Hall.

Harianto, Bambang. (2002). Sistem Operas. Jakarta :
Salemba Empat

Haryani, Sri. (2002). Hubungan industrial di Indonesia.
Yogyakarta

J. Setiadi, Nugroho. (2008). Perilaku Konsumen. Kencana.
Jakarta.

Kasmir. (2002). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.

MAJID, M. S. A., & NASIR, M. (2018). SMEs’ CREDIT
DEMAND AND ECONOMIC GROWTH IN
INDONESIA. Regional Science Inquiry, 10 (2), 121-
133.

William H. 2000, Econometric Analysis, Fourth Edition, New
Jersey: Prentice Hall Inc.

63

TENTANG PENULIS

Penulis terlahir dari sebuah keluarga dengan kondisi
ekonomi sederhana namun tidak miskin. Ayah saya
seorang petani di sebuah desa di Kecamatan
Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan Ibu saya sebagai ibu
rumah tangga biasa. Penulis sudah berkeluarga dan
dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan.
Istri berasal dari Padang Tiji dan aktif mengajar sebagai Guru
Bahasa Inggris di SMPN 2 Banda Aceh.

Selain sebagai Dosen di Politeknik Kutaraja juga aktif
memberi kuliah di LP3I Business College Cabang Banda
Aceh dan beberapa Universitas lainnya di Aceh untuk mata
kuliah Kewirausahaan. Sebagai Konsultan Keuangan Mitra
Bank (KKMB), tentu saja kegiatan sehari-hari lebih banyak
bergelut dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dan pemberdayaan UMKM sejak tahun 2007. Buku
ini merupakan beberapa catatan yang saya kumpulkan dari
pengalaman-pengalaman empiris di lapangan. Penulis
berharap semoga bermanfaat hendaknya. Kepada kedua
orang tua saya semoga diberikan pengampunan dan pahala.
Amiinn.

64