PROFIL INOVASI KPPN JAKARTA II TAHUN 202

YOUR NFP NAME 20
22

PROFIL
INOVASI

KPPN JAKARTA II

INOVASI KPPN JAKARTA II

KPPN Jakarta II merupakan penyaluran dana APBN yang terbesar diseluruh
Indonesia, adanya ekspektasi yang sangat tinggi dari stakeholder terhadap
pelayanan KPPN Jakarta II serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
stakeholder KPPN Jakarta II dan mengimplementasikan Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan yaitu “Kesempurnaan”, KPPN Jakarta II secara terus menerus berusaha
membuat terobosan baru/inovasi. Sejak tahun 2020 telah dilakukan berbagai
terobosan/inovasi yang sampai saat ini telah terdapat sejumlah 23 inovasi.

Seluruh inovasi-inovasi yang dibuat mulai tahun 2020 berdampak terhadap
kinerja KPPN Jakarta II. Hal ini dibuktikan antara lain dengan menurunnya
penolakan SPM, permintaan dispensasi pendaftaran kontrak menurun cukup
siqnifikan, Nilai Pengelolaan Kinerja/SFO meningkat, Pelaksanaan Rekonsiliasi dan
penyampaian LPJ dengan 100% , nilai survey kepuasaan masyarakat meningkat,
dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) meningkat.

Terdapat Inovasi KPPN Jakarta yang sudah direplikasi oleh unit lain dan diusulkan
untuk ikut berkompetisi pada Inovasi Kementerian Keuangan yaitu sebagai
berikut:
a. Inovasi KOVI-O
Telah direplikasi oleh KPPN Jakarta III sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-
217/WPB.12/KP.03/2021 dan KPPN Jakarta VII sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-
532/WPB.12/KP.07/2021
b. SIHARI DJPb
Telah diusulkan kepada Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian
Keuangan untuk ikut berkompetisi pada Inovasi Kementerian Keuangan Tahun
2020 sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-3374/PB.1/2020

Buku Profil Inovasi ini berisi 4 kumpulan inovasi/ide/terobosan unggulan KPPN
Jakarta II yang berkaitan dengan Kovi-O, Sihari, PeviTa, dan Crops-019. Buku Profil
Inovasi KPPN Jakarta II Tahun 2022 ini memberikan informasi terkait profil inovasi
dan dasar pemikiran yang menjadi latar belakang inovasi.

Seluruh inovasi yang ada tidak lepas dari peran aktif setiap pihak yang telah
berkontribusi. Dedikasi dan pemikiran terbaik kami sampaikan lewat kata yang
tertuang disetiap halaman.

"Datang liburan ke Jakarta
Siang hari penuh keringat
Selamat membaca untuk semua
KPPN Jakarta II, Hebat."

DAFTAR ISI

01. KOVI-O 1
02. SIHARI 16
03. PEVITA 29
04. CROPS-019 45

SEKSI MSKI

1.KOVI-O

Kovi-O (Konsultasi Via Video Online) yang telah sejak dilaunching sejak 2020 merupakan
layanan konsultasi secara online yang dapat dilakukan secara interaktif melalui aplikasi zoom
sesuai waktu yang telah dijadwalkan.

Seksi MSKI

KPPN JAKARTA II

1

Profil Inovasi

JUDUL INOVASI

KOVI-O (Konsultasi Via Video Online)

UNIT PEMILIK INOVASI

1. Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta
2. KPPN Jakarta II
3. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Jakarta II

INOVATOR

Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal

WAKTU MULAI PENERAPAN INOVAS

18 Februari 2021

PARTISIPASI PADA KIKK

Belum pernah

KELOMPOK INOVASI

Inovasi yang mendukung secara tidak langsung pelaksanaan layanan publik

KATEGORI INOVASI

Pemanfaatan dan Peningkatan Sarana Prasarana,Teknologi Informasi dan
Komunikasi

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY) INOVASI

Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal bertugas memberikan
layananterhadap pihak internal dan satker sebagai pihak eksternal. CSO sebagai
pelayanan satker melayani berbagai permasalahan satker secara langsung maupun
melalui pesan online yang difasilitasi dengan aplikasi Hai DJPb. KOVI-O (Konsultasi
Via Video Online) merupakan bentuk inovasi layanan KPPN Jakarta II dalam hal
mengefesiensikan proses pemecahan masalah yang dihadapi satker melalui
konsultasi yang dilakukan via aplikasi ZOOM. Pemanfaatan video online untuk
konsultasi dapat memudahkan satuan kerja agar lebih fleksibel dari segi tempat
maupun waktu saat melakukan konsultasi, selain itu dimasa pandemi satker dapat
melakukan tatap muka walaupun tidak berdekatan.

Layanan Kovi-O dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi zoom dan
direncanakan untuk dijadwalkan setiap hari dengan tema yang telah ditentukan.
KPPN Jakarta II menyediakan room dengan tema yang telah ditentukan dan
membagikan link room kepada satker melalui WhatsApp Group, sehingga satker
yang memiliki permasalahan terkait tema yang ditentukan dapat bergabung
melalului tautan link zoom yang disampaikan. Pada akhir sesi diskusi, satker akan
diberikan waktu untuk bertanya mengenai permasalahan selain dari tema yang
ditentukan.

2

1.LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pembagian tugas di seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal terbagi
dalam beberapa macam, salah satu tugas dalam rangka pelayanan satker
adalah melayani dan menangani berbagai permasalahan satker secara
langsung maupun melalui aplikasi Hai DJPb. Sementara Pegawai yang bertugas
di CSO pad KPPN Jakarta II terbatas sebanyak 2 orang.

Konsultasi yang dilakukan secara langsung akan diutamakan dari pertanyaan
yang disampaikan pada Hai DJPb. Apabila satker yang datang ke KPPN Jakarta
II berjumlah banyak, maka pegawai CSO akan memiliki lebih sedikit waktu
untuk menjawab pertanyaan di Hai DJPB yang jumlahnya mencapai 50-70
pertanyaan setiap hari. Jika pertanyaan tidak dapat direspon pada hari yang
sama, maka pertanyaan akan masuk kedalam antrian hari berikutnya dan
mengakibatkan antrian yang menumpuk di Hai DJPb dan akan berdampak
pada pencapian IKU dan ketidak puasan satker terhadap layanan yang diberikan
oleh KPPN.

Banyaknya permasalahan dan pertanyaan yang disampaikan satker baik melalui
hai djpb maupun media lainnya membuat terciptanya inovasi dalam rangka
mengefektifkan pelayanan konsultasi kepada satker yaitu berupa KOVI-O. KOVI-
O juga diciptakan dalam rangka untuk mempermudah dan membantu
permasalahan dan kendala satker dalam proses pelaksanaan anggaran di masa
pandemi Covid-19 dimana kita dibatasi dalam berinteraksi secara langsung.

KOVI-O merupakan implementasi pemanfaatan teknologi yang bertujuan
menyelesaikan permasalahan satker dan konsultasi-konsultasi lainnya secara
efektif tanpa tatap muka dan sesuai dengan kebijakan pemerintah 5M yang
salah satunya agar masyarakat mengurangi mobilitas termasuk konsultasi tatap
muka secara langsung.

Konsultasi melalui KOVI-O adalah sama kualitas penyelesaianya karena dalam
media KOVI-O disamping konsultasi, satker juga bisa bimbingan terkait teknis
aplikasi , jika ada permasalahan di level aplikasi dan dapat kepastia
penyelesianya, dan disamping itu KOVI-O menguntungkan satker dengan
adanya penghematan biaya perjalanan dinas ke KPPN , dan tes rapid sebagai
syarat masuk ke KPPN Jakarta II.

3

2.KESELARASAN DENGAN KATEGORI YANG DIPILIH

Layanan KOVI-O dengan memanfaatkan video online melalui media Zoom

Meeting membantu satker untuk lebih mudah melakukan konsultasi permasalahan
yang ditemukan tanpa harus menggunakan layanan secara langsung dengan
bertatap muka. Satker maupun pegawai CSO KPPN Jakarta II mendapatkan
kemudahan penyampaian informasi dankomunikasi yang kemudian dapat
meningkatkan efektifitas proses pelayanan tanpa mengurangi kualitas layanan.

3.DESKRIPSI INOVASI

Inovasi KOVI-O dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi video online melalui
Zoom Meeting. Yang membedakan Program KOVI-O denga zoom biasa adalah


adanya penjadwalan pelaksanaan setiap hari dengan tema yang telah ditentukan

yang terbagi dalam 2 batch dan dilaksanakan pada pagi dan siang hari. Sebelum
pelaksanaan kegiatan, KPPN Jakarta II terlebih dulu membuat surat terkait
pelaksanaan program KOVI-O dan kemudian disampaikan kepada satker. KPPN
Jakarta II akan membuat room dengan tema yang sudah ditentukan dan
menyebarkan infromasi link room kepada satker melalui WAG (WhatsApp Group).
Untuk satker yang memiliki permasalahan terkait tema yang sudah ditentukan dapat
bergabung melalui link yang sudah dikirimkan.

Pelaksanaan konsultasi permasalahan melalui Zoom Meeting oleh satker
dilakukan dengan satker melakukan konfirmasi kepada KPPN Jakarta II untuk
mendapatkan izin masuk ke dalam room diskusi online. Tiket antrian didasarkan
pada urutan satker ketika memasuki ruang zoom. Pada akhir sesi diskusi, satker akan
diberikan waktu untuk bertanya mengenai permasalahan selain dari tema yang
ditentukan.

Selama proses konsultasi zoom berlangsung, akan dilakukan record oleh KPPN
Jakarta II dan hasilnya kemudian diupload melalui youtube channel KPPN Jakarta II.
Pemanfaatan video online dalam layanan KOVI-O memudahkan satker dan CSO
KPPN Jakarta II dalam proses penyelesaian masalah satker, sehingga hal ini dapat
termasuk kedalam objek simplifikasi layanan dan digitalisasi berbasis TIK yang juga
sesuai dengan kebijakan pemeritah dalam mengurangi mobilitas masyarakat yang
mendukung pemutusan rantai Covid-19 dengan melakukan konsultasi permasalahan
disatker melalui media atau inovasi KOVI-O.

4

4. INOVATIF

KOVI-O inovatif dan kreatif dalam hal sebagai berikut:


Memangkas frekuensi kedatangan Satker ke KPPN Jakarta II untuk sekedar

konsultasi masalah yang sebenarnya dapat dilakukan melalui online.

Mengurangi interaksi tatap muka antar stackholders sehingga dapat mengurangi
penularan Covid-19.

Efisiensi waktu karena satker tidak perlu datang ke KPPN Jakarta II dan dapat
melakukannya dimanapun.

Penggunaan menu share screen dalam aplikasi zoom memudahkan satker dalam
memahami penjelasan dari KPPN Jakarta II sehingga kualitas layanan sama
dengan tatap muka langsung.

5.TRANSFEBILITAS
KOVI-O memiliki transferabilitas sehingga dapat direplikasi pada KPPN lain

terutama di masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini layanan inovasi KOVI-O telah


dilakukan replikasi pada KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta VII sebagaimana

terlampir pada lampiran I.

6.SUMBER DAYA

Sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan inovasi aplikasi KOVI-O berupa,


1. Sumber daya keuangan:

a. Untuk membiayai upgrade aplikasi Zoom Meeting yaitu sebesar Rp.1.200.000 setiap
bulan terhitung sejak bulan Januari 2021. Dan membeli lisensi 2 Zoom, satu untuk
kegiatan sosialisasi dan satunya untuk program KOVI-O.

b. Efisiensi biaya perjalanan dinas termasuk rapid test satuan kerja.
2. Sumberdaya manusia:
a. Narasumber KOVI-O berasal dari berbagai seksi sesuai dengan tema yang
ditentukan yang bertapartisipasi untuk menjawab pertanyaan satker
b. Host Zoom Meeting yang berasal dari Staff Sub Bagian Umum
c. Staff Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal sebagai moderator yang
akan memandu acara konsultasi.
3. Sumberdaya Teknis: Aplikasi Zoom Meeting Premium
4. Sumberdaya Organisasi:

Kepala KPPN Jakarta II menunjuk Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
sebagai unit yang bertanggung jawab atas keberlanjutan program KOVI-O dari sisi
operasional dan Subbagian Umum dari sisi penyediaan serta Seksi Pencairan Dana,
Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagai narasumber sesuai dengan tema
program KOVI-O.

5

7.STRATEGI KEBERLANJUTAN
Strategi Institusional:


Pemberitahuan Layanan Konsultasi via Video Online (Kovi-O) sebagaimana terlampir

pada Lampiran II.
Strategi Sosial:

Kolaborasi antara Kepala KPPN Jakarta II, Subbagian Umum, dan Seksi MSKI yang
terus dijalankan untuk pengoperasian, pengembangan, pengawasan KOVI-O, dan
peran serta aktif para satker yang terkait.

Strategi Manajerial:
Standar Prosedur Operasi (SOP) Kovi-O yang dapat dilihat Lampiran III.

8.EVALUASI

Inovasi ini belum dilakukan evaluasi secara resmi oleh APIP atau lembaga lain
yang relevan, akan tetapi sudah pernah diajukan dan dilakukan demo saat Field


Evaluation dalam rangka Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM

oleh Tim dari Kemenpan RB disaksikan oleh Biro Oganta Kemenkeu.
Inovasi ini telah di implementasikan sistem evaluasi internal KPPN Jakarta II
yang meliputi:

Kepala Seksi MSKI KPPN Jakarta II secara rutin melakukan monitoring
implementasi KOVI-O dengan;
a) Memonitoring berjalannya program agar disiplin sesuai dengan jadwal yang

sudah ditentukan,
b) Memonitoring narasumber dan host zoom meeting yang bertugas,
c) Memonitoring langsung aduan/keluhan/masukan dari satker pengguna

program KOVI-O yang disampaikan melalui group WhatsApp.
Kepala Seksi MSKI KPPN Jakarta II secara berkala melakukan pengawasan
implementasi KOVI-O sebagai bagian dari tusi Kepatuhan Internal dan
melaporkannya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Membuat group WhatsApp khusus program KOVI-O sebagai sarana bagi satker
pengguna KOVI-O dalam menyampaikan aduan/keluhan/masukan.

Indikator-indikator yang digunakan dalam melakukan evaluasi KOVI-O, ialah:
Kedisiplinan program terhadap jadwal Kepala Seksi Manajemen Satker dan
Kepatuhan Internal memonitoring pelaksanan KOVI-O setiap pagi dan sore hari
kerja apakah program berjalan sesuai dengan SOP.
Tingkat kepuasan satker: Indikator ini digunakan oleh Kepala Seksi Manajemen
Satker dan Kepatuhan Internal untuk menilai kepuasan satker dilihat dari
banyaknya keluhan dan hasil survey yang dibagikan oleh KPPN Jakarta II.
Kuantitas dan kualitas dari konsultasi yang terjadi Indikator ini dinilai dari seberapa
banyak pertanyaan dan tingkat pemahaman dari satker yang dapat dijawab oleh
KPPN Jakarta II.

6

Hasil evaluasi atas indikator-indikator evaluasi KOVI-O, sebagai berikut:
Kedisiplinan terhadap jadwal pelaksanaan berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal terlihat bahwa
pelaksanaan kegiatan KOVI-O sudah terjadwal dengan rutin dan baik sesuai
perencanaan;
Indikator Bersih Melayani dalam memberikan layanan berdasarkan hasil evaluasi
yang dilakukan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal terlihat
bahwa seluruh potensi kerawanan Integritas akibat penggunaan media
komunikasi non kedinasan sangat dapat diminimalisir karena semua history
percakapan disimpan dan didokumentasikan dengan rapi, begitu juga dengan
integritas jam layanan oleh petugas KPPN Jakarta II, karena jadwal konsultasi
sudah di publish dan di bagikan ke satker yang akan melakukan konsultasi di jam
dan tanggal yang sudah ditentukan.
Kuantitas dan kualitas dari konsultasi yang terjadi Berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal terbukti bahwa
layanan KOVI-O telah meningkatkan Kinerja Indeks Kepuasan atas layanan Seksi
Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Jakarta II.

Tindak lanjut penanganan hasil evaluasi KOVI-O, sebagai berikut:
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal memastikan langkah-
langkah yang diperlukan untuk memenuhi permintaan konsultasi oleh setiap
satker dapat terpenuhi dengan baik;
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal memastikan petugas
pemberi layanan konsultasi ada ditempat dan menjalankan tugasnya dengan baik;
Kepala Sub Bagian Umum memastikan layanan aplikasi zoom dapat berjalan
dengan baik tanpa kendala, misalnya keterlambatan pembayaran biaya layanan dll;
Kepala Seksi Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal telah meminta
bantuan tambahan personil untuk pelayanan KOVI-O.

7

9. KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam inovasi KOVI-O menggunakan
pendekatan RASCI, sebagai berikut:

1. Responsible: Kepala KPPN Jakarta II
2. Approval : Kepala KPPN Jakarta II
3. Support : Kepala Seksi MSKI, Kepala Subbag Umum, Kepala Seksi PD, Kepala

Seksi Bank, dan Kepala Seksi Vera
4. Consult : Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal dan staff

Seksi MSKI KPPN Jakarta II Sdr Benny
5.Informed : Seksi MSKI yang menangani mekanisme KOVI-O dan Subbagian

Umum yang menangani teknis aplikasi Zoom meeting.

10. FAKTOR PENENTU

Faktor penentu:

1.Dukungan Manajemen Puncak/Top Management Support

2.Penguatan organisasi

3.Ketersediaan sumberdaya yang lengkap dan memadai mendukung pengotimalan

berjalannya inovasi

4.Kemampuan perencanaan dan pengendalian serta monitoring berkelanjutan.

Kendala utama yang dihadapi adalah terdapat kurangnya pegawai yang bertugas
mengurusi KOVI-O di masa pandemi mengingat banyaknya pertanyaan apabilahanya
ditangani oleh satu orang saja.

8

LAMPIRAN

Lampiran I

9

10

Lampiran II
11

12

Lampiran III
13

14

15

SUBBAGIAN UMUM

2.SIHARI

SIHARI (Sistem Informasi Harian Instansi) merupakan aplikasi berbasis WEB
resmi Kemenkeu yang memberikan informasi-informasi produk yang dihasilkan
KPPN Jakarta II untuk Satker Mitra Kerja.

Subbagian Umum

KPPN JAKARTA II

16

Profil Inovasi

JUDUL INOVASI

SIHARI (Sistem Informasi Harian Instansi)

UNIT PEMILIK INOVASI

1. Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta
2. KPPN Jakarta II
3. Subbagian Umum KPPN Jakarta II

INOVATOR

Subbagian Umum KPPN Jakarta II

WAKTU MULAI PENERAPAN INOVAS

18 Februari 2021

PARTISIPASI PADA KIKK

Tahun 2020 sesuai Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND
3374/PB.1/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana terlampir pada Lampiran I

KELOMPOK INOVASI

Inovasi yang mendukung secara tidak langsung pelaksanaan layanan publik

KATEGORI INOVASI

Tata kelola pemerintahan

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY) INOVASI

SIHARI merupakan salah satu bentuk inovasi layanan KPPN Jakarta II dalam
rangka mempermudah proses komunikasi informasi surat menyurat dengan cepat
secara efisien, aman dan hemat biaya. Pemanfaatan aplikasi ini dapat memudahkan
satuan kerja dalam mengakses surat yang telah selesai di proses maupun surat
yang di kirimkan oleh Mitra Kerja KPPN baik di lingkungan Kementerian Keuangan
maupun diluar Kementerian Keuangan berdasarkan jenis surat yang telah
dikategorikan.

Aplikasi SIHARI yang berbasis WEB resmi Kemenkeu yang memberikan
informasi-informasi produk yang dihasilkan KPPN Jakarta II untuk Satker Mitra
Kerja. Untuk dapat mengakses aplikasi ini, Mitra Kerja KPPN Jakarta II harus terlebih
dahulu didaftarkan user beserta passwordnya. Setelah username terdaftar, mitra
kerja dapat login melalui website resmi KPPN Jakarta II pada fitur SIHARI.
Kemudian akan muncul tampilan dashboard yang berisikan kategori surat serta
ringkasan jumlah beserta nilai Kontrak, Retur SP2D, SPM ditolak, serta permohonan
TUP. Selain itu juga terdapat update pengumuman terbaruyang dapat dikses
dengan cepat serta monitoring dan evaluasi atas Kontrak, Koreksi, Retur SP2D,
Penolakan SPM, TUP, Rekening, SKPP dan SKTB yang telah diajukan.

17

1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Birokrasi memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan surat menyurat. Pada
umumnya, kegiatan surat menyurat membutuhkan biaya cukup banyak dari segi
pengadaan ATK dan waktu yang cukup lama untuk pendistribusiannya. Seiring
berkembangnya teknologi infromasi, KPPN Jakarta II melakukan inovasi dalam
untuk merubah mekanisme tersebut menjadi berbasis online. Inovasi tersebut
diwujudkan dalam bentuk aplikasi yang bernama SIHARI (Sistem Informasi Harian
Instansi). SIHARI merupakan aplikasi yang berbasis WEB resmi Kemenkeu yang
memberikan informasi-informasi produk yang dihasilkan KPPN Jakarta II untuk
Satker Mitra Kerja. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan satker dalam
mengakses berbagai informasi dan memberikan fleksibilitas dari segi biaya, waktu
dan tempat. Selain itu penyampaian informasi produk-produk layanan KPPN kepada
Satker Mitra Kerja dapat berlangsung lebih cepat. Dengan berbagai mekanisme
yang semakin mudah tersebut, maka aplikasi SIHARI dapat membuat proses bisnis
KPPN Jakarta II menjadi lebih sederhana.
1. Penyederhanaan proses bisnis dan efisiensi biaya
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Efisiensi waktu karena satker dapat dengan mudah mengakses langsung surat
yang telah selesai diproses melalui aplikasi SIHARI.
4. Fleksibilitas waktu dan tempat untuk mengakses informasi terkait surat maupun
pengumuman.
5. Berbagai surat masuk dan keluar dapat disampaikan dalam satu waktu.

2. KESELARASAN DENGAN KATEOGORI
YANG DIPILIH

SIHARI merupakan aplikasi berbasis WEB resmi Kemenkeu yang memberikan
informasi-informasi produk yang dihasilkan KPPN Jakarta II untuk Satker Mitra Kerja.
Dengan adanya SIHARI, proses dan manajemen persuratan pada KPPN Jakarta II
menjadi lebih efisien, serta mencegah risiko adanya mismanagement, sehingga
dapat disimpulkan bahwa SIHARI merupakan salah satu cara KPPN Jakarta II dalam
mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

18

3. DESKRIPSI INOVASI

SIHARI merupakan aplikasi berbasis WEB resmi Kemenkeu yang memberikan
informasi-informasi produk yang dihasilkan KPPN Jakarta II untuk Satker Mitra Kerja.
Pemanfaatan aplikasi ini dapat memudahkan satuan kerja dalam mengakses surat
yang telah selesai di proses maupun surat yang di kirimkan oleh Mitra Kerja KPPN baik
di lingkungan Kementerian Keuangan maupun diluar Kementerian Keuangan
berdasarkan jenis surat yang telah dikategorikan sehingga inovasi ini dapat
dikategorikan sebagai inovasi yang menyederhanakan proses pelayanan, memperbaiki
tata kelola, serta inovasi yang mengikuti proses digitalisasi seiring dengan
berkembangnya zaman.

Aplikasi Sistem Informasi Harian Instansi yang berbasis WEB resmi Kemenkeu yang
memberikan informasi-informasi produk yang dihasilkan KPPN Jakarta II untuk Satker
Mitra Kerja.Informasi yang dapat disampaikan:
1. Surat Dispensasi Pengawasan Kontrak
2. Surat Koreksi Penerimaan
3. Surat Pemberitahuan Retur/SP2D Retur
4. Surat Penolakan/Pengembalian SPM
5. Surat Dispensasi Permohonan TUP
6. Surat Persetujuan Pembukaan Rekening
7. SKPP
8. SKTB
9. Surat Edaran
10. Pengumuman

Untuk dapat mengakses aplikasi ini, Mitra Kerja KPPN Jakarta II harus terlebih
dahulu didaftarkan user beserta passwordnya. Setelah username terdaftar, mitra kerja
dapat login melalui website resmi KPPN Jakarta II pada fitur SIHARI. Kemudian akan
muncul tampilan dashboard yang berisikan kategori surat serta ringkasan jumlah
beserta nilai Kontrak, Retur SP2D, SPM ditolak, serta permohonan TUP. Selain itu juga
terdapat update pengumuman terbaru yang dapat dikses dengan cepat serta
monitoring dan evaluasi atas Kontrak, Koreksi, Retur SP2D, Penolakan SPM, TUP,
Rekening, SKPP dan SKTB yang telah diajukan.

19

4. INOVATIF

Mempermudah Mitra Kerja dalam memantau proses penyelesaian surat dari/ke
KPPN.
Aplikasi surat menyurat Nadine saat ini masih hanya dapat di akses oleh Mitra yang
berada di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan menggunakan aplikasi
SIHARI seluruh Mitra Kerja diluar Kemenkeu juga dapat mengakses aplikasi ini.
Mitra Kerja dapat melakukan pengecekan berkala atas status dari surat yang telah
diajukan dari berbagai tempat.
Mengurangi potensi tidak tersampaikannya surat kepada Satker.
Terdapat menu pengumuman agar Mitra Kerja dapat dengan mudah mengetahui
informasi terbaru yang dikeluarkan oleh KPPN.
Selain itu, aplikasi SIHARI merupakan inovasi asli, hasil dari buah pemikiran para
pegawai di KPPN Jakarta II sebagaimana yang dapat dilihat pada Lampiran II.

5. TRANSFERABILITAS

SIHARI secara desain sistem memiliki transferabilitas sehingga dapat direplikasi
pada KPPN lain.

6. SUMBERDAYA

Sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan inovasi aplikasi SIHARI berupa:
Sumberdaya keuangan:
Untuk membiayai pengembangan aplikasi SIHARI yaitu sebesar Rp. 1.200.000 setiap
bulan terhitung sejak bulan Januari

Sumberdaya manusia:
a) Staf Dirjen Perbendaharaan yang bersedia membangun pembaharuan aplikasi
berdasarkan user requirement dari KPPN Jakarta II secara gratis.
b) Penugasan staf Sub Bagian Umum KPPN Jakarta II untuk memelihara aplikasi dari
sisi operasional sehari-hari sekaligus sebagai admin.

Sumberdaya Teknis:
a) Aplikasi SIHARI sepenuhnya berbasis web dengan database cloud yang berasal dari
pihak ketiga sehingga KPPN Jakarta II tidak memerlukan perangkat IT secara khusus.

Sumberdaya Organisasi:
a) Kepala KPPN Jakarta II menunjuk Seksi MSKI sebagai unit yang bertanggung jawab
atas keberlanjutan aplikasi SIHARI dari sisi operasional dan Subbagian Umum dari sisi
pengoperasian dan pemantauan aplikasi.
Optimalisasi sumberdaya akan terus dilakukan dengan melakukan kolaborasi antar
stakeholders, kemudian mengikuti sarana pelatihan untuk pengembangan aplikasi.
Selanjutnya, guna memastikan sumberdaya telah dikelola secara optimal akan
dilakukan evaluasi oleh pihak internal maupun eksternal yang relevan.

20

7. STRATEGI KEBERLANJUTAN

Keberlanjutan inovasi SIHARI terus dilakukan dengan beberapa strategi yaitu:
1) Strategi institusional
Himbauan penggunaan aplikasi SIHARI sebagaimana terlampir pada Lampiran III.
2) Strategi sosial
Kolaborasi antara Kepala KPPN Jakarta II, Subbagian Umum, dan Seksi MSKI yang terus
dijalankan untuk pengoperasian, pengembangan, serta pengawasan aplikasi SIHARI.
Pengoperasian aplikasi SIHARI oleh subbagian umum serta pengawasan oleh Seksi
MSKI.
3) Strategi manajerial
Standar Prosedur Operasi SIHARI yang dapat dilihat lampiran IV.

8. EVALUASI

Inovasi ini telah diapresiasi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
sebagaimana Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-3373/PB.1/2020
tanggal 27 Oktober 2020 dan diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Kementerian
Keuangan Tahun 2020 sesuai Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-
3374/PB.1/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Adapun indikator yang digunakan dalam
rangka pengembangan aplikasi ini ialah:
a. Efektifitas dan efisiensi terhadap pengeluaran anggaran negara
b. Keamanan data pengguna
c. Kemudahan dan kecepatan akses
d. Output yang selama ini tidak didapatkan sebelum aplikasi ini diterapkan/digunakan.

Hasil evaluasi yang diperoleh ialah:

a.SIHARI dapat mempercepat penyampaian informasi produk-produk layanan
khususnya berupa surat-surat KPPN kepada Satker Mitra Kerja, baik surat yang bersifat
pemberitahuan maupun surat yang bersifat jawaban atas surat satuan kerja.
b.SIHARI menyederhanakan proses bisnis, untuk mendapatkan surat satker cukup
dengan login dan bisa mencari sendiri surat yang dibutuhkan tanpa mengunggu surat
di kirim melalui ekspedisi.
c.SIHARI dapat mengurangi biaya operasional terkait kegiatan surat menyurat, karena
tidak ada lagi bentuk surat fisik kecuali surat yang memang benar-benar dibutuhkan
dalam bentuk fisik dan tandatangan basah.
d.SIHARI mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi infromasi secara bijak akan sangat
membantu dalam pencapaian kinerja.
e.SIHARI mendukung program go green yang sudah di canangkan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan sejak tahun 2015.

21

9. KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam inovasi SIHARI menggunakan
pendekatan RASCI, sebagai berikut:
1. Responsible: Kepala KPPN Jakarta II
2. Approval : Kepala KPPN Jakarta II
3. Support : Kepala Seksi MSKI, Kepala Subbag Umum, Kepala Seksi PD, Kepala

Seksi Bank, Kepala Seksi Vera dan pejabat fungsional
4. Consult : Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal beserta staff

Seksi MSKI KPPN Jakarta II dan pejabat fungsional,
5. Informed : Seksi MSKI yang menangani mekanisme SIHARI dan Subbagian Umum

yang mengoperasikan aplikasi SIHARI.

10. FAKTOR PENENTU

Faktor penentu:
Dukungan Manajemen Puncak/Top Management Support.
Tim proyek. Definisi yang jelas tentang peran, tanggung jawab, dan hak-hak dari
masing-masing tim anggota, kekompakan, motivasi, tingkat antusiasme
merupakan salah satu penentu keberhasilan inovasi SIHARI.
Ketersediaan sumberdaya.
Kemampuan perencanaan dan pengendalian pengendalian.
Pengalaman. Pengalaman dan kinerja masa lalu untuk perbaikan proyek dan
perbaikan atas pengalaman masa lalu.
Kelancaraan Pembiayaan. Saat pembayaran ditunda, mengakibatkan arus kas yang
tidak memadai untuk mendukung biaya proyek.

Kendala utama yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1.Kesadaran satker dalam membuat user dan mengakses aplikasi SIHARI masih
kurang.
2.Karena aplikasi berbasis web, maka tidak ada notifikasi yang muncul secara
langsung kepada satker seperti halnya ketika memakai android.

 

2222

LAMPIRAN

Lampiran I

23

Lampiran II
24

25

Lampiran III
26

27

Lampiran IV
28

SEKSI PENCAIRAN DANA

3.PEVITA

Pengawasan via Tautan (PeVITa) merupakan instrumen pengawasan untuk memastikan
proses pengujian, pencetakan, dan penolakan SPM yaitu e-SPM non-DS san SAKTI telah
dilaksanaakn oleh pelaksanan yang melakukan WFH dan menjadi alat kendali bagi Kepala
Seksi Pencairan dana jika terjadi kendala dalam proses penyelesaian SPM.

Seksi Pencairan Dana

KPPN JAKARTA II

29

Profil Inovasi

JUDUL INOVASI

PEVITA (Pengawasan Via Tautan)

UNIT PEMILIK INOVASI

1. Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta
2. KPPN Jakarta II
3. Seksi Pencairan Dana KPPN Jakarta II

INOVATOR

Seksi Pencairan Dana

WAKTU MULAI PENERAPAN INOVAS

2 Maret 2021

PARTISIPASI PADA KIKK

Belum pernah

KELOMPOK INOVASI

Inovasi yang mendukung secara tidak langsung pelaksanaan layanan publik

KATEGORI INOVASI

Pemanfaatan dan Peningkatan Sarana Prasarana, Teknologi Informasi dan
Komunikasi

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY) INOVASI

Pengawasan via Tautan (PeviTa) merupakan instrumen pengawasan terdiri dari dua
buah tautan menggunakan spread sheet melalui alamat tautan bit.ly/sakti-wfh-2021
dan bit.ly/nonds-wfh-2021. Tautan tersebut digunakan untuk memastikan proses
pengujian, pencetakan, dan penolakan SPM yaitu e-SPM non-DS dan SAKTI telah
dilaksanakan oleh pelaksana yang melakukan WFH, memudahkan pekerjaan
pelaksana yang WAO dan menjadi alat kendali bagi Kepala Seksi Pencairan Dana
jika terjadi kendala dalam proses penyelesaian SPM.

30

KPPN JAKARTA II

PEVITA

1.LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Pencairan
Dana saat masa pandemi Covid-19 dan kebijakan Kantor Pusat DJPb tentang
pembatasan jumlah pegawai yang dapat melaksanakan WAO, maka diperlukan
pengaturan pola kerja baru pada Seksi Pencairan Dana. Proses pengaturan pola
kerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan proses penyelesaian SPM
menjadi SP2D dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam masa
pandemi Covid-19 dan work life balance para pegawai di Seksi Pencairan Dana.

Sebelum melakukan pembagian tugas WAO dan WFH, telah dilakukan survei
internal di Seksi Pencairan Dana guna menginventarisasi kesiapan sarana dan
prasarana serta kesiapan teknis penguasaan kompetensi seluruh pelaksana pada
Seksi Pencairan Dana. Inventarisasi tersebut meliputi ketersediaan Laptop/PC
maupun peralatan lain penunjang pekerjaan, kondisi jaringan internet, dan
penguasaan teknis dalam melakukan pengujian SPM khususnya e-SPM non-DS
dan SAKTI, sebagai catatan bahwa pengujian aplikasi SAKTI saat WFH
memerlukan koneksi pada jaringan intranet Kemenkeu yang dapat dijembatani
menggunakan internet dan koneksi VPN.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan mempertimbangkan kondisi sarana dan
prasarana kantor khususnya terkait masih diperlukannya pencetakan SPM, maka
disepakati bahwa pola pembagian WFH dan WAO akan dibagi menjadi dua tim
dengan pertimbangan keseimbangan komposisi teknis dan tetap berjalannya
layanan Seksi Pencairan Dana. Pembagian terdiri dari pemegang user SPAN
(validator dan reviewer) menjadi 2 (dua) tim untuk membantu memeriksa SPM,
dan petugas konversi serta back office sebagai supporting unit. Inovasi PeviTa
bertujuan guna memastikan proses pengujian, pencetakan, dan penolakan SPM
yaitu e-SPM non-DS dan SAKTI telah dilaksanakan oleh pelaksana yang
melakukan WFH, memudahkan pekerjaan pelaksana yang WAO dan menjadi alat
kendali bagi Kepala Seksi Pencairan Dana jika terjadi kendala dalam proses
penyelesaian SPM.

31

2.KESELARASAN DENGAN KATEGORI
YANG DIPILIH

Program Inovasi PeviTa hadir dalam rangka mendukung pengoptimalan
kinerja pegawai seksi pencairan dana pada KPPN Jakarta II dalam rangka
penyesuaian terhadap kebijakan tata kenormalan baru yang telah
ditetapkan pemerintah. Melalui PeviTa yang memanfaatkan spreed sheet,
didapatkan kemudahan pemantauan terhadap kinerja pegawai pada Seksi
Pencairan Dana yang dapat diawasi secara real time. PeVita memudahkan
penyampaian informasi dan komunikasi kepala seksi serta pegawai
pencairan dana untuk melakukan monitoring serta koordinasi terhadap
proses pengujian, pencetakan, penolakan, dan penyelesaian SPM.

3.DESKRIPSI INOVASI

Pengawasan via tautan (PeviTa) merupakan instrumen pengawasan
untuk memastikan proses pengujian, pencetakan, penolakan, dan
penyelesaian SPM yaitu e-SPM non-DS dan SAKTI telah dilaksanakan oleh
pelaksana yang melakukan WFH dan menjadi alat kendali bagi Kepala
Seksi Pencairan Dana jika terjadi kendala dalam proses penyesaian SPM.
Guna melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembagian penugasan
WFH pelaksana Seksi Pencairan Dana, telah dibuatkan tautan (link) oleh
Sdr. Ahmad Baihaqi yang selanjutnya kami sebut sebagai Pengawasan via
Tautan (PeviTa). Inovasi PeviTa tersebut terdiri dari dua buah tautan untuk
memastikan proses pengujian, pencetakan, dan penolakan SPM yaitu e-
SPM non-DS dan SAKTI telah dilaksanakan oleh pelaksana yang melakukan
WFH, memudahkan pekerjaan pelaksana yang WAO dan menjadi alat
kendali bagi Kepala Seksi Pencairan Dana jika terjadi kendala dalam proses
penyelesaian SPM.

Tautan dimaksud menggunakan spread sheet melalui alamat tautan
bit.ly/sakti-wfh-2021 dan bit.ly/nonds-wfh-2021. Pengujian e-SPM DS proses
pemeriksaan dan konversi dilakukan oleh FO Konversi dengan prasyarat
jumlah SPM normal dan akan dibantu apabila jumlah SPM sangat tinggi.
Penggunaan tautan menggunakan spread sheet dan melalui alamat bit.ly
digunakan dengan pertimbangan bahwa tautan tersebut sangat mudah
diakses, user friendly, dan dapat digunakan dalam kondisi jaringan internet
online maupun offline.

32

4. INOVATIF

Mempermudah pengawasan atas proses pengujian, pencetakan, dan penyelesaian
SPM SAKTI dan e-SPM non-DS
Monitoring atas tahap penyelesaian SPM dapat dilakukan real-time oleh Kepala Seksi
Pencairan Dana dan seluruh pelaksana Seksi Pencairan Dana yang melakukan WFH
dan WAO.
Mempercepat serta memudahkan koordinasi proses pengujian dan pencetakan SPM.

5. TRANSFERABILITAS

Inovasi PeviTa memiliki transferabilitas sehingga dapat direplikasi pada KPPN lain
terutama di masa pandemi Covid-19.

6. SUMBER DAYA

Sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan inovasi aplikasi PeviTa berupa:
1. Sumber daya manusia :
a.Kepala seksi Pencairan Dana yang melakukan monitoring, koordinasi, serta
pengawasan secara real time.
b. Pegawai KPPN Jakarta II yang membuat tautan link spread sheet secara online.
c. Staff Seksi Pencairan Dana yang melakukan pengisian dan update informasi pada
spreadsheet.
2. Sumber daya Teknis: Google Sheets
3. Sumber daya Organisasi:
Kepala KPPN Jakarta II menunjuk Seksi Pencairan dana sebagai unit yang bertanggung
jawab atas keberlanjutan program PeVITa, serta dari sisi operasional dan pemantauan.

7. STRATEGI KEBERLANJUTAN

Keberlanjutan inovasi PeviTa terus dilakukan dengan strategi:
a. Strategi Sosial:
Kolaborasi antara Kepala KPPN Jakarta II dan Seksi Pencairan Dana yang terus dijalankan
untuk pengoperasian, pengembangan serta monitoring pengawasan Pevita. Mematuhi
protokol kesehatan di masa new normal sesuai anjuran pemerintah dan mengurangi
mobilitas masyarakat.

33

b. Strategi Institusional:
Pemberlakukan mekanisme pembagian tugas dan pengawasan melalui
PeviTa sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

8. EVALUASI

Inovasi ini belum dilakukan evaluasi secara resmi skala dampaknya,
melalui evaluasi internal atau eksternal, misalnya evaluasi yang dilakukan
oleh APIP atau lembaga lain yang relevan, akan tetapi sudah pernah
diajukan dan dilakukan demo saat Field Evaluation dalam rangka Penilaian
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM oleh Tim dari Kemenpan RB
disaksikan oleh Biro Oganta Kemenkeu. Inovasi ini telah di
implementasikan sistem evaluasi internal KPPN Jakarta II yang meliputi:

Seluruh pelaksana seksi pencairan dana telah turut berpartisipasi secara
aktif dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian SPM khususnya
bagi yang melakukan WFH, hal ini ditandai dengan isian pada tautan
untuk pemeriksaan SAKTI dan e-SPM baik DS maupun non-DS dimana
telah tercantum identitas user yang digunakan untuk melakukan
pemeriksaan dan konversi.
Kendala yang paling sering terjadi pada saat pemeriksaan dan konversi
SAKTI adalah kondisi jaringan internet yang kurang stabil.
PeviTa sangat membantu Kepala Seksi Pencairan Dana dalam
melakukan monitoring aktivitas para pelaksana yang melakukan WFH
karena sebelumnya hanya mengandalkan aktivitas pelakasana pada
grup WA dan acara FGD/Sharing Sesion melalui media Zoom. Berikut
tangkapan layar PeviTa untuk pemeriksaan SPM SAKTI dan e-SPM Non-
DS:

34

Capaian output setiap pelaksana terutama yang melakukan WFH menjadi
lebih terpantau dan terukur sehingga akan memudahkan jika dilakukan
pencatatan dan administrasi kinerja masing-masing pegawai.
Jika terjadi kondisi penolakan atas SPM yang diajukan satuan kerja, PeviTa
sangat membantu untuk dapat menelusuri petugas yang melakukan
penolakan. alasan penolakan, dan alternatif solusi yang dapat dilakukan
oleh satuan kerja, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan layanan
KPPN Jakarta II khususnya Seksi Pencairan Dana.
Hasil tersebut merupakan evaluasi intern yang dilakukan oleh Kepala Seksi
Pencairan Dana yang disampaikan kepada Kepala KPPN Jakarta II. Laporan
evaluasi atas pelaksanaan PeviTa lebih lanjut telah terlampir pada Lampiran II.

9. KETERLIBATAN PEMANGKU
KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam inovasi PeviTa menggunakan
pendekatan RASCI, sebagai berikut:
1. Responsible : Kepala KPPN Jakarta II
2. Approval : Kepala KPPN Jakarta II
3. Support : Kepala Seksi Pencairan Dana
4. Consult : Kepala Seksi Pencairan Dana
5. Informed : Seksi Pencairan Dana yang menangani mekanisme PeviTa

dan teknis penggunaan google sheet.

10. FAKTOR PENENTU

1.Dukungan Manajemen Puncak/Top Management Support
2.Penguatan organisasi
3.Ketersediaan sumberdaya yang lengkap dan memadai mendukung

pengoptimalan berjalannya inovasi.
4.Kemampuan perencanaan dan pengendalian serta monitoring

berkelanjutan.

Kendala yang paling sering terjadi pada saat pemeriksaan dan konversi
SAKTI adalah kondisi jaringan internet yang kurang stabil sehingga
beberapa kali kesulitan untuk mengakses intranet menggunakan
forticlient dan mengakses printer di kantor sehingga pencetakan harus di-
backup pegawai yang melakukan WAO.

35

LAMPIRAN

Lampiran I

36

37

38

Lampiran II
39

40

41

42

43

44

SEKSI PENCAIRAN DANA

4.CROPS-019

Merupakan Inovasi aplikasi berbasis Gform. CROPS 019 suatu instrumen yang disediakan
bagi satuan kerja untuk melakukan “self asessment” atas kelengkapan dan kesesuaian
berkas SPM dengan persyaratan yang ditentukan sebelum SPM disampaikan secara
elektronik melalui aplikasi e-SPM, SAKTI, dan akses langsung SPAN ke KPPN Jakarta II.

Seksi Pencairan Dana

KPPN JAKARTA II

45

Profil Inovasi

JUDUL INOVASI

Layanan Crosscheck Pengajuan SPM di KPPN Jakarta II (CROPS-019)

UNIT PEMILIK INOVASI

1. Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta
2. KPPN Jakarta II
3. Seksi Pencairan Dana KPPN Jakarta II

INOVATOR

Seksi Pencairan Dana

WAKTU MULAI PENERAPAN INOVAS

2 Maret 2021

PARTISIPASI PADA KIKK

Belum pernah

KELOMPOK INOVASI

Inovasi yang mendukung secara langsung pelaksanaan layanan publik

KATEGORI INOVASI

Tata kelola pemerintahan

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY) INOVASI

CROPS-019 merupakan suatu instrumen bagi satuan kerja untuk melakukan “self
asessment” atas kelengkapan dan kesesuaian berkas SPM dengan persyaratan
yang ditentukan sebelum SPM disampaikan ke KPPN Jakarta II.

46

1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN
Pandemi Covid-19 telah mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan
tata kenormalan baru dimana dilakukan pembatasan interaksi secara tatap muka
langsung, baik dalam layanan pendidikan, kesehatan, begitu pula dengan layanan
pada KPPN Jakarta II. Pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPPN Jakarta II turut
mengalami penyesuaian sehingga mengharuskan KPPN Jakarta II untuk
mengembangkan layanan tanpa tatap muka langsung antara satuan kerja dan
pegawai KPPN Jakarta II. Hal ini bertujuan agar sistem kerja dan pengelolaan
sumberdaya manusia pada masa transisi dalam tatanan normal baru dapat berjalan
secara baik dan produktif.

Salah satu proses bisnis KPPN Jakarta II dalam melaksanakan penyaluran APBN
adalah melakukan pemeriksaaan kelengkapan, pengujian substansi, dan proses
konversi SPM satuan kerja. Dalam pelaksanaan pemeriksaan SPM tersebut, kerap
kali terjadi pengembalian SPM satuan kerja karena berkas yang tidak lengkap,
kesalahan penulisan pada Surat Setoran Pajak (SSP), dan kesalahan data penerima
pembayaran. Risiko atas pengembalian SPM tersebut dapat diminimalisir dengan
adanya pengecekan kelengkapan SPM dan lampiran serta pengujian substansi SPM
di internal satuan kerja sebelum SPM disampaikan ke KPPN sehingga kesalahan
penulisan atau ketidaklengkapan berkas dapat terdeteksi sejak dini.

Untuk memfasilitasi satuan kerja untuk dapat melakukan pengecekan awal atas
SPM yang akan disampaikan melalui layanan tanpa tatap muka, KPPN Jakarta II
melakukan inovasi dengan menyediakan Layanan Crosscheck Pengajuan SPM
(CROPS-019).

2. KESELARASAN DENGAN KATEGORI YANG
DIPILIH
Inovasi CROPS-019 merupakan suatu instrumen yang disediakan bagi satuan

kerja untuk melakukan “self-assesment” atas kelengkapan dan kesesuaian berkas
SPM dengan persyaratan yang ditentukan sebelum SPM disampaikan secara
elektronik. Dengan adanya CROPS-19, KPPN Jakarta II dan satuan kerja mitra KPPN
Jakarta II dapat meminimalisir adanya risiko pengembalian SPM. Berkurangnya
penolakan SPM secara formal oleh KPPN pada akhirnya akan meningkatkan
kualitas satker mitra kerja KPPN Jakarta II. Berdasarkan hal tersebut maka CROPS-
19 merupakan salah satu cara KPPN Jakarta II dalam mendukung tata kelola
pemerintahan yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19.

47