Tugas Peraturan ttg Lingkungan di Ind.

www.hukumonline.com/pusatdata

SURAT EDARAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR SE.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 TAHUN 2020
TENTANG

PROTOKOL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19

Yth.
1. Gubernur se Indonesia.
2. Walikota/Bupati se Indonesia.
3. Pimpinan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

A. Latar Belakang
Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai baku mutu
lingkungan, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi ketentuan baku mutu
lingkungan, melakukan pemantauan, serta pelaporan.
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkewajiban melakukan pemasangan dan
pengoperasian Sparing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus
Menerus dan Dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019,
wajib memasang dan mengoperasikan Sparing paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri
ditetapkan, sehingga pada tanggal 31 Agustus 2020 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus
sudah memasang dan mengoperasikan Sparing. Pemasangan dan pengoperasian Sparing harus
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut.
Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas dengan jumlah kasus
dan jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat, sehingga pemberlakukan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Hal
tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).
PSBB meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau
kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit
dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau
pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Pemerintah akan memberlakukan normal baru, dengan penerapan protokol yang ketat dalam kehidupan
normal baru diharapkan bukan hanya aktivitas sosial yang bisa menyesuaikan tapi juga ekonomi.
Mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi di
Indonesia dan beberapa negara lainnya, yang mengakibatkan terbatasnya aktifitas maka perlu diatur
pemenuhan kewajiban penanggung jawab dan/atau kegiatan dalam melakukan pemantauan dan
pelaporan pemenuhan baku mutu, serta pemasangan dan pengoperasian Sparing.

1/5

www.hukumonline.com/pusatdata

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman dalam:

1. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pengelolaan lingkungan pada masa pandemi covid bagi
semua penanggung jawab usaha/kegiatan; dan

2. melakukan pemenuhan kewajiban pemasangan dan pengoperasian Sparing pada masa pendemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: Industri
Rayon, Industri Pulp dan/atau Kertas, Industri Petrokimia Hulu, Industri Oleokimia Dasar, Industri
Minyak Sawit, Pengolahan Minyak Bumi, Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas, Pertambangan
Emas dan Tembaga, Pertambangan Batubara, Industri Tekstil, Pertambangan Nikel; dan Kawasan
Industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus
Menerus dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.
1/10/2019.

C. Ruang Lingkup

Substansi Surat Edaran ini meliputi:

1. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pengelolaan kualitas lingkungan pada masa pandemi
covid-19 berlaku bagi semua penanggung jawab usaha/kegiatan yang melakukan pemantauan
kualitas air limbah, air sungai, air laut, emisi, udara ambien, pengendalian kerusakan lahan dan
pengelolaan limbah B3; dan

2. pemenuhan kewajiban dalam pemasangan Sparing bagi penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana dimaksud huruf B angka 2.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kualitas Udara dan
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2/5

www.hukumonline.com/pusatdata

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Diseases 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.
1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor
P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1618).

E. Pelaksanaan

I. Pemantauan dan Pelaporan Pengelolaan Lingkungan

Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pengelolaan lingkungan pada masa pandemi covid-19
berlaku bagi semua penanggung jawab usaha/kegiatan dengan ketentuan:

1. Memastikan bahwa pelaporan pengelolaan lingkungan tetap dilakukan melalui Sistem
Pelaporan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup (SIMPEL) sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan
Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan.

2. Apabila terdapat kendala dalam pemantauan atau pengambilan sampel air limbah, emisi,
kualitas air sungai, udara ambien, kualitas air laut, selama kurun waktu masa pandemi covid-
19 di Indonesia diberikan kebijakan dengan ketentuan:

a. Perusahaan membuat surat kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa pengambilan sampel tidak bisa
dilakukan oleh laboratorium dengan melampirkan:

1) Surat perintah kerja pemantauan kualitas lingkungan/pengambilan sampel
kepada Laboratorium; dan

2) Surat keterangan dari laboratorium yang menyatakan bahwa kegiatan dan
pengujian sampel tidak dapat dilakukan;

b. Surat-surat tersebut diunggah di SIMPEL (http://simpel.menlhk.go.id.);

c. Tata cara upload surat-surat dapat dilihat dalam tautan
https://bit.ly/laporSIMPELmasaCOVID-19; dan

d. Perusahaan yang memiliki fasilitas laboratorium internal dapat menganalisa air limbah
secara mandiri.

3. Memastikan pengelolaan limbah medis mengacu kepada Surat Edaran Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No.SE.2/MENLHK/PSLB3/PSLB3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah
Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease
(Covid-19).

4. Apabila terdapat permasalahan pengelolaan limbah B3 selama masa darurat covid-19 agar
disampaikan melalui surat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3/5

www.hukumonline.com/pusatdata

5. Pengajuan perpanjangan perizinan yang sedang dalam proses pada masa pandemi covid-19
dianggap tetap memiliki izin dan wajib menjalankan pengelolaan sesuai perizinan yang
dimiliki.

6. Terhadap pembangunan fasilitas dalam rangka memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan
hidup seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan lain-lain yang
terhambat progresnya karena terkendala pembatasan aktifitas sosial dapat dilakukan kembali
setelah status masa pandemi covid-19 berakhir.

7. Memastikan penerapan Standard Operasional Prosedur (SOP) Covid-19.

8. Pemantauan Emisi dengan menggunakan CEMS, apabila dalam masa pandemi Covid-19,
terdapat kerusakan CEMS maka:

a. wajib menyampaikan surat kerusakan CEMS melalui SIMPEL;

b. wajib melakukan pemantauan secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. dalam hal tidak dapat dilakukan pemantauan manual sebagaimana dimaksud pada
huruf b, maka merujuk kepada surat keterangan dan laboratorium yang menyatakan
bahwa kegiatan dan pengujian sampel tidak dapat dilakukan;

d. melampirkan rencana dan skedul perbaikan CEMS; dan

e. menyampaikan bukti dokumen pengadaan pekerjaan perbaikan CEMS (proses tender,
surat penawaran perbaikan CEMS kepada Pihak ketiga, dan lain-lain).

II. Pelaksanaan Pemasangan dan Pengoperasian Sparing

Bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Industri Rayon, Industri Pulp dan/atau Kertas,
Industri Petrokimia Hulu, Industri Oleokimia Dasar, Industri Minyak Sawit, Pengolahan Minyak
Bumi, Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas, Pertambangan Emas dan Tembaga,
Pertambangan Batubara, Industri Tekstil, Pertambangan Nikel, dan Kawasan Industri yang belum
melakukan pemasangan dan pengoperasian Sparing wajib memenuhi ketentuan:

1. Sudah melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air
Limbah Secara Terus Menerus dan dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dengan menyampaikan bukti-bukti
pengadaan Sparing (dokumen tender).

2. Bagi perusahaan yang sudah selesai melaksanakan pengadaan Sparing tetapi terkendala
dalam pemasangan Sparing wajib menyampaikan:

a. bukti pemenang Sparing; dan

b. skedul pemasangan Sparing.

3. Bagi perusahaan yang sudah memasang Sparing tetapi belum mengoperasikan Sparing
wajib menyampaikan bukti berupa:

a. instalasi sparing (foto instalasi, foto sparing, dokumen pemasangan);

b. rencana masa uji/commisioning coba Sparing; dan

c. rencana pengoperasian Sparing.

4. Bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan peraturan
pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setiap daerah disampaikan

4/5

www.hukumonline.com/pusatdata
kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Up. Direktur Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, JI. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta
Timur, Gedung B, Lantai 4.
F. Masa Berlaku
Surat Edaran ini berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2020 dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.
Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Juni 2020
MENTERI LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN,

Ttd.
SITI NURBAYA

5/5

NAMA TUGAS 2
NIM AKUNTANSI LINGKUNGAN
KELAS : ANTONIUS MAGUN
: 18023000045
: 6A/S1 AKUNTANSI

Tugas mencari peraturan baru tentang lingkungan di masa pandemi covid 19.

Intruksi :

Telusur dan copy serta unggah di portal tugas ini tentang peraturan mengenai lingkungan terbaru
di masa pandemi covid 19.Selanjutnya open portal diskusi.

Jawab :

Peraturan mengenai lingkungan baru di masa pandemi covid 19 yaitu diantaranya :

MENURUT MENTRI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPOBLIK
INDONESIA

MENGELUARKAN SURAT EDARAN NOMOR SE.5/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020
TENTANG PROROKOL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
KUALIATS LINGKUNGAN PADA MASA PANDEMIC COVID-19.

Terkait penyebaran covid-19 di Indonesia saat ini semakin meningkat dan menyebar luas maka
pemerintah membelakukan kebijakan lockdown dan pembatasan sosial berskla besar (PSBB) .
PSBB meliputi pembatasan kegiatan penduduk. Dengan adanya PSBB tersebut maka akan
membatasi aktivitas penduduk yang akan berdampak pada lingkungan seperti polusi udara
semakin berkurang, limbahan pabrik semakin berkurang yang mencemarkan lingkungan, dan
kondisi lingkunga alam semakin membaik kembali.

Pemerintah memberlakukan norma baru , dengan penerapan protocol ketat dalam kehidupan
norma baru. Dengan adanya penerapan norma baru tersebut maka tingkat kesadaran masyarakat
tentang kesehatan semakin meningkat.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2O2O
TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Menyatakan bahwa di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan
thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 untuk
memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.

Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja
kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem
kekebalan/imunitas tubuh.

Bagi pekerja shift 3 agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.

Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat
kerja.

Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat,

Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara
berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama
pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan
fasilitas umum lainya.

Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari
masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.

Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir). •

Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.

Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang
diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll

Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter
pada setiap aktifitas kerja .

Yelika Edennia Lumintang
18023000130

Bahwa terjadi peningkatan persebaran Virus SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-2 varian baru lainnya
(B117, D614G, dan P1), sehingga diperlukan ketentuankhusus bagi pelaku perjalanan
internasional yang masuk ke wilayah Indonesia untuk memproteksi Warga Negara lndonesia
(WNI) dari impodedcase.
Ruang lingkup ini adalah Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Internasional untuk
melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya
peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk varian virus SARS-
CoV-2 baru yang telah bermutasi menjadi varian B117, D614G, dan P1 serta potensi
berkembangnya virus SARS- CoV-2 varian baru lainnya.

A. Protokol

1. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari
luar negeri diijinkan memasuki lndonesia dengan tetap mengikuti protokol
kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah.

2. Larangan memasuki wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara
asing tetap diberlakukan bagi pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga
Negara Asing (WNA) kecuali yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Sesuai ketentuan dalam Permenkumham No. 26 Tahun 2020 Tentang VisaDan Izin
Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

b. Sesuai skema perjanjian bilateral Travel Corrldor Arrangement (TCA);dan/atau

c. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari
Kementerian/Lembaga.

3. Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga NegaraIndonesia
(WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan
sebagai berikut:

a. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya
diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan
dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional
Indonesia;

C. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan
internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam,
dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa; atau
Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri di
Wisma Pademangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 dengan biaya ditanggung oleh
pemerintah.

2) Bagi WNI diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1) danbagi
WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asingdan keluarga
kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempatakomodasi karantina
yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina
COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung
mandiri.

d. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia
dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing- masing selama 5 x 24
jam sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan
hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya
ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya
ditanggung mandiri;

f. Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membiayai karantina mandiri
dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak sponsor,
kementerian/lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izinmasuk bagi
WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yangdimaksud.

g. Setelah dilakukan karantina 5 x 24 jam terhitung sejak tanggal kedatangan, bagi
WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR.

h. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka bagi WNI dan
WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan
karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;

Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka dilakukan
perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggungoleh pemerintah
dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional
memfasilitasi WNI atau WNA pelaku perjalanan internasional yang
membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai
ketentuan yang berlaku;

k. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi
terkait dengan WNI dan/atau WNA menindaklanjuti Surat Edaranini dengan
melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan
dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan

l. Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf k merupakan bagiantidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini.

4. Kewajiban karantina dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik dan visa
dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat
menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia melaluiskema Travel Corridor
Arrangement, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan secara ketat.





Nama: Octavia Kristina Hartono

NIM: 18023000098

Kelas: 6C/S1 Akuntansi

Mata kuliah: Akuntansi Lingkungan

Peraturan baru tentang lingkungan di masa pandemi covid 19

Terkait dengan peraturan protokol kesehatan yang mewajibkan masyarakat untuk
memakai masker diluar rumah mengakibatkan masalah baru muncul di sisi lingkungan.
Angka penggunaan maskel sekali pakai yang timggi setiap harinya menimbulkan limbah
masker yang belum menemukan solusi dalam pengelolaannya. Limbah masker sekali pakai
tidak bisa disimpan dalam waktu lama, harus segera dimusnahkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan surat edaran
terkait pengelolaan limbah infeksius (limbah B3) dan sampah rumah tangga dari penanganan
covid-19. Salah satu amanatnya adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kota dan
kabupaten harus menyediakan tempat sampah (drop box) khusus masker di ruang khusus
publik. Sebelum dibuang di tempah sampah khusus, masyarakat dapat melalukan yang
pertama yaitu memotong-motong lalu membuangnya agar menghindari dari orang-orang
yang tak bertanggung jawab mendaur ulang. Kedua, tempat penampungan sementara (TPS)
yaitu membuat penampungan sementara limbah padat dari fasilitas pelayanan kesehatan di
tempat transit sebelum dibawa ke tempat akhir. Ketiga, autoklaf atau penguapan dimana
memperlakukan limbah medis menjadi steril dengan cara menggunakan uap panas, dicacah,
dan akhirnya dibuang ke TPA. Keempat, pembakaran atau insinerasi bisa menimbulkan
masalah baru yang lebih serius yaitu munculnya limbah B3. Untuk metode keempat ini
sebaiknya dihindari karena akan memperburuk lingkungan.

Masa pandemi covid-19 saat ini berdampak dalam upaya perusahaan untuk
menerapkan hal-hal yang seharusnya menjadi kewajiban. Tak terkecuali dalam upaya
pengendalian lingkungan. Adapun permasalahan yang terjadi seperti transportasi
pengangkutan limbah B3, tutupnya laboratorium tempat ujicoba limbah hingga upaya untuk
ujicoba laboratorium yang membutuhkan waktu lebih dari 14 hari. Tak hanya itu, adapun
keterbatasan karyawan.

Menanggapi masalah ini, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RM
Karliansyah tetap menegaskan bahwa upaya untuk pengendalian lingkungan tetap menjadi
kewajiban bagi perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SIMPEL)
menjadi salah satu cara untuk pengawasan lingkungan selama upaya untuk survey langsung
tidak bisa dilakukan. Perusahaan wajib memperhatikan perizinan yang akan habis. Begitupula
dalam pengelolaan limbah, juga harus tetap dilakukan.



NAMA : NI PUTU YUSTINA DEWI
NIM : 18023000123
KELAS : 6C AKUNTANSI

Sejalan dengan perkembangan situasi pandemi global Virus Corona (Covid-19), Dewan
Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyadari bahwa
ketidakpastian yang dihasilkan dari pandemi ini dapat secara signifikan memengaruhi
pertimbangan (judgement) entitas dalam menyusun laporan keuangan. DSAK IAI memutuskan
untuk menerbitkan publikasi ini sebagai petunjuk (guidance), khususnya bagi entitas bisnis
dalam mengaplikasikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis prinsip untuk
penyusunan laporan keuangannya. SAK yang berbasis prinsip tersebut memberikan ruang bagi
entitas dalam menggunakan pertimbangannya untuk menyelesaikan permasalahan akuntansi
yang timbul akibat pandemi Covid-19. Namun kemungkinan penggunaan pertimbangan
tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh entitas untuk pada akhirnya menghasilkan laporan
keuangan yang tidak merepresentasikan secara tepat posisi dan kinerja keuangan entitas yang
sebenarnya.

Demi menjaga konsistensi penerapan SAK, DSAK IAI memutuskan untuk memberikan
petunjuk mengenai penerapan standar-standar tertentu yang relevan dengan dampak dari
pandemi Covid-19. DSAK IAI juga telah mempertimbangkan publikasi serupa yang
diterbitkan oleh dewan standar akuntansi lainnya, misalnya International Accounting
Standards Board (IASB) dan Malaysian Accounting Standards Board (MASB).

Jakarta, 15 April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan panduan perlakuan
akuntansi terutama dalam penerapan PSAK 71-Instrumen Keuangan dan PSAK 68-
Pengukuran Nilai Wajar. Panduan ini dikeluarkan terkait dengan dampak pandemi Covid-19
yang telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik serta secara signifikan
memengaruhi pertimbangan (judgement) entitas dalam menyusun laporan keuangan. Surat
Edaran mengenai hal tersebut ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK
Heru Kristiyana.

Nama : Altyanara D

NIM : 18023000213/ 6E

Tugas Ak. Lingkungan

Mencari peraturan baru tentang lingkungan di masa pandemi Covid-19

• Mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara lainnya, yang
mengakibatkan terbatasnya aktifitas maka perlu diatur pemenuhan kewajiban
penanggung jawab dan/atau kegiatan dalam melakukan pemantauan dan
pelaporan pemenuhan baku mutu, serta pemasangan dan pengoperasian
Sparing sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020 tentang Protokol
Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Kualitas Lingkungan pada Masa
Pandemi Covid-19.

1) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Sementara sejumlah negara menerapkan lockdown dengan mengunci wilayahnya
untuk menekan penyebaran wabah, Indonesia lebih memilih PSBB
melalui Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020, yang di mulai dari DKI
Jakarta. PSBB adalah pembatasan aktivitas masyarakat dan penerapan protokol
kesehatan yang disertai penegakan sanksi bagi yang melanggar. Seluruh aktivitas
dipusatkan di rumah: belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di
rumah. Kebijakan PSBB Jakarta kemudian diikuti daerah lain. Ada 18 daerah
yang menerapkan PSBB mulai April 2020, seperti Bogor, Depok, Bekasi,
Bandung, dan Pekanbaru.

2) Kartu Prakerja
Kebijakan ini bertujuan mengurangi angka pengangguran, termasuk korban PHK
di perusahaan yang terdampak pandemi, melalui pemberian biaya pelatihan kerja.
Pemerintah menyediakan anggaran Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang secara
bergelombang, dari April hingga November 2020. Setiap peserta menerima
manfaat senilai Rp 3.550.000, yang terdiri atas biaya pelatihan dan insentif tunai.

Pelatihan kerja dilakukan secara online melalui platform digital yang menjadi
mitra resmi program Kartu Prakerja, dan peserta boleh memilih jenis pelatihan
di marketplace sesuai minat mereka.
3) Larangan mudik
Pemerintah juga mengeluarkan larangan mudik saat Lebaran akhir Mei 2020
untuk mencegah transmisi virus yang dibawa orang dari satu kota ke kota lain.
Larangan ini diatur melalui sejumlah kementerian terkait, serta didukung oleh
pemerintah daerah tujuan mudik. Misalnya, beberapa kepala daerah menyiapkan
gedung karantina untuk mereka yang nekat pulang kampung. Namun, sebelum
keluar larangan mudik, puluhan ribu orang perantau di ibu kota dan sekitarnya
telah pulang kampung ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat
sejak penerapan PSBB Jakarta di bulan April.
4) Pembebasan PPh 21
Pada Maret 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan fiskal
berupa pembebasan PPh 21 bagi karyawan industri manufaktur. Relaksasi pajak
senilai Rp 8,6 triliun tersebut hanya berlaku untuk karyawan dengan penghasilan
maksimal Rp 200 juta setahun. Skema ini diterapkan selama enam bulan dari
April hingga September 2020, di mana pemerintah akan menanggung pajak
karyawan 100%. Tujuannya adalah mempertahankan daya beli masyarakat di
tengah perekonomian yang lesu.

Nama : Fransiskus Togo

Nim : 18023000026

Prodi : S 1 Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Lingkungan*

Peratuaran Baru Tentang Lingkungan di Masa Pandemic Covid-19 sebagai berikut :

Peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan
penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) ini ditetapkan pada tanggal 3 April 2020.
Menimbang penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat
dan meluas lintas wilayah dan negara dan berdampak pada segala aspek di Indonesia, maka
Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar.Berdasarkan Pasal 9 ayat (1),
ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan atas dasar:

1. peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu
2. terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu
3. ada bukti terjadi transmisi lokal.

Hal tersebut tidak bisa dianggap sepele dan harus mendapat perhatian serius demi
keberlangsungan hidup bersama. Maka dari itu, setiap warga negara Indonesia harus mematuhi
segala aturan yang ada untuk mengendalikan masalah tersebut. Banyak hal yang dilakukan oleh
pemerintah dalam upaya menjegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, antara lain adalah
dengan menetapkan protokol kesehatan sebagai hal yang wajib dipatuhi demi keamanan
bersama.Masyarakat juga diwajibkan untuk menggunakan masker saat beraktivitas keluar rumah
dan melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki suatu tempat tertentu, serta juga
mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer.

Ada beberapa cara adaptasi kebiasaan baru, yaitu:

a. Pergi ke sekolah, karena pandemi Covid 19 masih tak kunjung usai, banyak sekolah
masih menerapkan sekolah daring (dalam jaringan). Maka, siswa tetap bisa melakukan
protokol untuk tetap dirumah saja.

b. Pergi ke pasar, pertokoan, atau mall,pada saat di pasar, banyak sekali masyarakat yang
bergerombol. Maka, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga jarak dengan orang lain
minimal 1-2 meter dan tidak lupa juga menggunakan masker.

c. Pergi ke rumah makan atau restoran, pada era adaptasi kebiasaan baru ini, pengunjung
sudah diperbolehkan untuk makang langsung di restoran, tetapi tetap dengan mematuhi
protokol kesehatan. Restoran akan memberikan tanda silang ditempat duduk atau meja
agar tidak di duduki oleh pengunjung dan bisa menjaga jarak satu sama lain. Olahraga di
tempat umum dan pusat kebugaran

d. Saat berolahraga di tempat terbuka/umum, masyarakat dianjurkan untuk menjaga jarak
lima meter dengan orang lain, 10 meter saat berlari, dan 20 meter saat bersepeda.

e. Di stasiun, terminal, bandara, atau pelabuhan, pada saat ingin bepergian jauh dan
menggunakan transportasi umum, masyarakat dihimbau untuk mempunyai atau mengisi
Kartu Kewaspadaan Kesehatan jika menggunakan transportasi udara dan laut. Untuk
transportasi darat seperti kereta api, masyarakat diwajibkan melakukan rapid test terlebih
dahulu.

f. Saat mengikuti perayaan keagamaan,harua tetap waspada dan harus menerapkan
protocol kesehatan.

NAMA: MARIA NONA RENI 18023000101/ 6-C

peraturan mengenai lingkungan terbaru di masa pandemi covid 19:

Mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang
terjadi di Indonesia dan beberapa negara lainnya, yang mengakibatkan terbatasnya aktifitas
maka perlu diatur pemenuhan kewajiban penanggung jawab dan/atau kegiatan dalam
melakukan pemantauan dan pelaporan pemenuhan baku mutu, serta pemasangan dan
pengoperasian Sparing sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020 tentang Protokol Pelaksanaan
Pemantauan dan Pelaporan Kualitas Lingkungan pada Masa Pancemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah memunculkan permasalahan lingkungan hidup, dengan meningkatnya
penggunaan masker, hand sanitizer, disinfektan hingga alat pelindung diri (APD). Sampah ini
harus dibuang sesuai protokol kesehatan agar tidak mengganggu lingkungan.

Untuk penggunaan hand sanitizer tidak banyak masalah, karena bahan utamanya alkohol.
Alkohol memiliki sifat volatile sehingga mudah menguap ke udara menjadi fasa gas. Namun
berbeda dengan masker dengan bahan fiber ataupun kertas. Masker bekas merupakan sampah
nondaur ulang sehingga harus dibuang atau diolah di tempat pengelolaan sampah (TPS).
Pengolahan dilakukan dengan metode yang benar seperti insenerator atau pirolisis (perlakukan
termal tanpa oksigen).

jadi dalam peraturan tersebut bisa di simpulkan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, maka limbah masker dikategorikan sebagai limbah medis yang
membutuhkan penanganan khusus. Keberadaan masker bekas di lingkungan memunculkan
risiko kesehatan akibat bakteri dan virus yang terbawa di sampah masker tersebut.

Masker bekas yang terkena hujan, maka bakteri dan virus masuk ke badan air dan sumber air
minum konsumsi masyarakat.

Sampah dan limbah rumah tangga akan melonjak akibat konsentrasi penduduk yang terisolasi
di rumah.

TERIMAKASIH

Nama : Saldiana Weka

Npk : 18023000105

Kelas : 6C

Tugas : Akuntansi Lingkungan

sejak pandemi Covid-19. Aktivitas manusia relatif berhenti serentak, karena orang-orang mengurung diri
di rumah masing-masing dalam rangka penjarakan sosial. Dengan fakta ini, tak bisa disangkal lagi bahwa
aktivitas manusialah yang menjadi faktor besar terhadap kerusakan linkungan. Dalam kondisi seperti
sekarang, mungkin kita bisa mengambil waktu untuk menatap cermin dan mengintrospeksi diri. Karena
manusia yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan, maka manusia pulalah yang harus bertanggung
jawab mencari solusinyakarena hal ini merekomendasikan aksi-aksi besar seperti menurunkan aktivitas
penggundulan hutan dan perluasan lahan pertanian, Namun, tindakan-tindakan yang terkesan kecil pun
bisa efektif dalam menjaga lingkungan, jika diterapkan oleh banyak orang.

Ada beberapa perubahaan sederhana yang bisa kita jalankan sebagai individu atau kelompok,
lingkungan masyrakat selama beraktivitas pada masa pandemi.

1. Kurangi Penggunaan Plastik

Karena untuk waktu sementara penggunaan kantong plastik telah dilarang.maka dengan itu
Pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar, pedagang, serta pembeli diimbau untuk
menggantikan kantong plastik dengan kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari kain
dan dapat digunakan kembali. peraturan ini ditetapkan demi mengurangi pencemaran
lingkungan masyrakat.

dalam pengurangan penggunaan plastik di rumah dan saat beraktivitas sehari-hari. Selain
menggunakan KBRL yang dapat digunakan berulang kali, kamu juga bisa berhenti menggunakan
air mineral berkemasan botol plastik, lalu menggantikannya dengan botol minum yang bisa
dicuci dan diisi kembali. Gerakan anti-botol plastik ini juga berlaku dengan produk lain. Saat
berbelanja, mulailah memilih produk yang berkemasan kotak kardus atau kertas dan jauhi
produk berkemasan plastik. Daripada menggunakan sabun cair berbotol plastik, gunakanlah
sabun batangan. Gantikan sedotan plastik dengan sedotan non plastik yang bisa digunakan
kembali. Masih banyak lagi cara mengurangi limbah plastik yang Smartcitizen dapat telusuri dan
pelajari lebih lanjut.

2. Memakai Masker dan Hand Sanitizer, Perlengkapan Esensial di Kala Masa Transisi

Memakai masker dan membawa hand sanitizer ketika sedang beraktivitas di luar. Menutup
mulut dan hidung ketika bersin atau batuk, serta mencuci tangan secara rutin penting untuk
menjaga kesehatan pribadi serta orang lain. Namun jenis masker dan hand sanitizer yang
digunakan juga penting untuk memelihara lingkungan.

3. Budayakan Bersepeda dan Berjalan Kaki

Berjalan dan bersepeda bisa menjaga kesehatan jasmani maupun mental, meningkatkan daya
tahan tubuh, serta membantu menurunkan berat badan. Tak hanya bermanfaat untuk
kebugaran pribadi, bersepeda dan berjalan kaki juga berguna bagi lingkungan.

4. Menghemat Pemakaian

Pemakaian air yang berlebihan bisa menyebabkan polusi di sungai dan laut meningkatkan emisi
gas rumah kaca yang terkait dengan pengolahan serta distribusi air. Ada beberapa hal sederhana
yang bisa diterapkan untuk menghemat pemakaian air, seperti mematikan keran saat sedang
menyikat gigi maupun selagi mencuci tangan dengan sabun dan mempersingkat waktu mandi

Nama : Asthi Anggraini

Nim : 18023000214

Kelas : 6E

1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PROPER) adalah evaluasi kinerja penananggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang
pengelolaan hidup. Mekanisme dan kriteria penilaian tertuang dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian
Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada saat
Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2021 berlaku, Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat
Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

2. Mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara lainnya, yang
mengakibatkan terbatasnya aktifitas maka perlu diatur pemenuhan kewajiban
penanggung jawab dan/atau kegiatan dalam melakukan pemantauan dan
pelaporan pemenuhan baku mutu, serta pemasangan dan pengoperasian Sparing
sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020 tentang Protokol
Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Kualitas Lingkungan pada Masa
Pancemi Covid-19.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan Peraturan
No.P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan telah diperbaharui dengan Peraturan
Menteri No.P/80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Sistem Pemantauan
Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING).

4. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB
dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja.

5. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di
lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan
Covid-19 pada Satuan Pendidikan.

6. Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan
Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk
Pengendalian Penyebab Corona Virus Disease 2019.

7. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019.

8. Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan
Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 9 Februari.

9. Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada
Situasi Pandemi.

10. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor: 06 /SE/M/2020 Tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
pada tanggal 30 Maret 2020 yang menyampaikan bahwa sehubungan dengan
meningkatnya jumlah kasus yang positif dan meninggal karena Corona Virus Disease
(COVID-19), maka perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dan menyeluruh dalam
pencegahan dan penanganan dampak penyebarannya termasuk dalam pelaksanaan
Program Pamsimas yang merupakan salah satu program di lingkungan Direktorat
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-
19);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana, Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana
Nasional.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemeritah Daerah.



NAMA : Yuliana Yunita Dua Lina

NIM : 18023000102

Akuntansi Lingkungan

Peraturan mengenai lingkungan terbaru di masa pandemi covid 19.

A. Subjek pengaturan pelaksana melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara
lain meliputi :
1. Perorangan :
a. Menggunakan alat pelindng diri beruoa masker yang menutupi hidung dan
mulut hingga dagu, jika harus keluar rumahberiteraksi dengan orang lain
yang tidak diketahui status kesehatannya.
b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang
mengalir.
c. Membatasi interaksi fisik (physical distancing)
d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih
dan sehat.
e. Melakukan isolasi mandiri baik dirumah dan atau ruang isolasi sesuai
protokol kesehatan.

2. Pelaku usaha, penglola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan
fasilitas umum :
a. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk
memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan
pengendalian Covid-19.
b. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan
memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan ( hand
sanitizer ).
c. Upaya pengaturan jaga jarak.
d. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.

B. Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan atau Institusi Pemdidikan lainnya :
1. Selama masa pendemi COVID-19, Pedoman kegiatan di sekolah atau institusi lain
dilakukan melalui :

a. Semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melalukan
pembelajaran di rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode
jarak jauh secara virtual atau daring.

b. Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan
bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

c. Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah melalui metode pembelajatran
daring jarak jauh, pendidikan melaksanakan tugas di rumah tetap melakukan
pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada
atasan langsung.

d. Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah melalui metode pembelajatran
daring jarak jauh, prensensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan
secara manual, tidak melaksanakan upacara, senam bersama, dan kegiatan
lainnya yang menimbulkan berkumpulnya banyak orang dalam satu tempat.

e. Pembelajaran dengan tatap muka secara langsung dilakukan dengan
menerapkan protokol kesehatan.

f. Sekolah dan institudi pendidikan lainnya yang tidak dapat memenuhi protokol
kesehatan dalam pedoman pembelajaran di sekolah dilarang untuk
beroperasi sampai dengan terpenuhinya seluruh ketentuan.

g. Pondok pesantren melaksanakan pembelajaran harus memperhatikan, antara
lain. : Seluruh santri dari luar daerah yang akan masuk ke daerah untuk
memulai kegiatan belajar di pondok pesantren, wajib memiliki hasil negatif
COVID-19.

C. Pedoman Kegiatan Bekerja di Perkantoran/ Tempat Kerja/Usaha, dan industri :
a. Selama masa pandemi COVID-19, pengelola di perkantoran atau tempat
kerja, usaha dan industri menentukan pekerja esensial yang perlu tetep
bekerja/ datand di tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan
pekerjaan dari rumah.
b. Jika terdapat staf dan /atau karyawan yang terindikasi COVID_19, mak staf
atau karyawan tersebut wajib melakukan Rapi test dan isolasi mandiri.
c. Dalam hal hasil Rapid test dinyatakan reaktif, maka staff atau karyawan
tersebut melakukan swab test, dan tempat kerja atau kantor tersebut harus
ditutup selama 14 hari sampai keluarnya hasil test.
d. Jika dalam hasil test swab tersebut dinyatakan nejgatif, maka tempat kerja
dan atau kantor dapat dibuka kembali.
e. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja,
selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
f. Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja.

g. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja
(pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll)

D. Pedoman Kegiatan di Tempat Wisata atau usaha pariwisata
a. Pada masa pandemi ini, Terhadap kegiatan penyediaan tempat hiburan
seperti karaoke, permainan biliar, warung internet, diskotik, panti pijat dan
sejenisnya yamgberada didalam dapat beroperasi dengan memperhatikan
protokol kesehatan , sbb ;
1. Melakukan pembatasan jam operasional .
2. Membatasi jumlah pengunjung psling banyak 50 %.
3. Menyediakan peralatan untuk perlindungan berupa masker, pembersih
tangan, menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di
akses .
4. Melaksanakan protokol kesehatan bagi pengunjung.
5. Melarang pengunjung yang sakit ataummenukjuksn gejal ainfeksi saloran
nafas yaitu demam , batuk, pilek diare dan sakit tennggorokan .
6. Melakukan menyemprotan disinfektan pada lantai dinding dan kursi dan
prangkat bangunan .
7. Mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan pembersih tangan (hand
sanitizer).
8. Wajib menggunakan masker.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga perlu
diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun
2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun
2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan

jdih.kemkes.go.id

-2-

Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
4. Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
6. Republik Indonesia Nomor 3273);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
7. Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
8. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam
rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease

jdih.kemkes.go.id

-3-

2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun
2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan
Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA

PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

(COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa

mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang

jdih.kemkes.go.id

-4-

dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa

toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid

atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat

lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan

menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap

penyakit tertentu.

2. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh

Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-

CoV-2).

3. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus

diberikan dalam rangka menimbulkan atau

meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap

suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan

dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya

mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber

penularan.

4. Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada

masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau

dibebankan pada pemerintah.

5. Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi

kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain

terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung

atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat

dan/atau tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau

masyarakat.

7. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 adalah

kejadian medik yang diduga berhubungan dengan

Vaksinasi COVID-19.

8. Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 adalah

sistem informasi yang dibentuk untuk mendukung proses

Vaksinasi mulai dari proses persiapan, pelaksanaan,

jdih.kemkes.go.id

-5-

proses pelaporan, monitoring dan evaluasi dengan
memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada
Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan,
dan masyarakat dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Pasal 3
(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh

Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-

19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan
hukum/badan usaha.
(3) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi
Program atau Vaksinasi Gotong Royong.
(4) Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut
bayaran/gratis.

jdih.kemkes.go.id

-6-

(5) Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait
dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19
dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.

Pasal 4
Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:
a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat

COVID-19;
c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd

immunity); dan
d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap

produktif secara sosial dan ekonomi.

Pasal 5
Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Vaksinasi dalam
rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) meliputi:
a. perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19;
b. sasaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
c. distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan

logistik;
d. pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19;
e. kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
f. pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca

Vaksinasi COVID-19;
g. strategi komunikasi;
h. pencatatan dan pelaporan;
i. pendanaan; dan
j. pembinaan dan pengawasan.

jdih.kemkes.go.id

-7-

BAB II
PERENCANAAN KEBUTUHAN VAKSINASI COVID-19

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6
(1) Dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 disusun

rencana kebutuhan Vaksinasi berdasarkan jumlah
sasaran baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi
Gotong Royong.
(2) Dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan Vaksinasi
COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan
hukum/badan usaha harus melaporkan jumlah
karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait
dalam keluarga yang akan dilakukan Vaksinasi Gotong
Royong kepada Menteri.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit harus memuat jumlah, nama, dan alamat (by name
and by address), serta nomor induk kependudukan.
(4) Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5) Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan perkembangan
epidemiologi penyakit dan pertimbangan dari Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional.
(6) Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (4) merupakan acuan dalam
pengadaan Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan
logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan Vaksinasi
baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong
Royong.
(7) Pengadaan Vaksin COVID-19 baik untuk Vaksinasi
Program maupun Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan

jdih.kemkes.go.id

-8-

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan Vaksin COVID-19.

Bagian Kedua
Jenis Vaksin COVID-19

Pasal 7
(1) Jenis Vaksin COVID-19 ditetapkan dengan Keputusan

Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan dalam menetapkan rencana kebutuhan
Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6.
(3) Jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang digunakan untuk Vaksinasi COVID-19 harus
telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa
darurat (emergency use authorization), atau penerbitan
nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan
Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Jenis Vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan Vaksinasi
Gotong Royong harus berbeda dengan jenis Vaksin
COVID-19 yang digunakan untuk Vaksinasi Program.

BAB III
SASARAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Bagian Kesatu
Kriteria dan Prioritas Penerima Vaksin COVID-19

Pasal 8
(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara

bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19.
(2) Dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kriteria penerima
Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin yang

jdih.kemkes.go.id

-9-

tersedia dan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi
Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on
Immunization) dan/atau Strategic Advisory Group of
Experts on Immunization of the World Health
Organization (SAGE WHO).
(3) Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas
penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut:
a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan

tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;
b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas
pelayanan publik;
c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan
ekonomi; dan
d. masyarakat lainnya.
(4) Berdasarkan kriteria penerima Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat
mengubah kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah
memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli
Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group
on Immunization) dan pertimbangan dari Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional.
(5) Setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam salah satu
kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9
(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 terhadap kelompok

prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan melalui
Vaksinasi Program.
(2) Selain melalui Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat
dilakukan melalui Vaksinasi Gotong Royong.

jdih.kemkes.go.id

- 10 -

Pasal 10
Perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional
yang sedang bertugas di Indonesia dapat mengikuti
pelaksanaan Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong
Royong.

Bagian Kedua
Prioritas Wilayah Penerima Vaksin COVID-19

Pasal 11

(1) Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19, Menteri

menetapkan prioritas wilayah penerima Vaksin COVID-

19.

(2) Prioritas wilayah penerima Vaksin COVID-19

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa wilayah

provinsi/kabupaten/kota yang memiliki jumlah kasus

konfirmasi COVID-19 tinggi dan wilayah provinsi/

kabupaten/kota dengan pertimbangan khusus.

(3) Wilayah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan data

kasus dalam sistem informasi COVID-19 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendataan Sasaran

Pasal 12
Berdasarkan kriteria dan kelompok prioritas penerima Vaksin
COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan prioritas
wilayah penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Menteri menetapkan jumlah sasaran penerima
Vaksin COVID-19.

Pasal 13
(1) Untuk menetapkan jumlah sasaran penerima Vaksin

COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dilakukan pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19

jdih.kemkes.go.id

- 11 -

baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong
Royong.
(2) Pendataan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penyusunan perencanaan Vaksinasi
COVID-19.
(3) Hasil pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.
(4) Data sasaran dalam sistem infomasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan kriteria
penerima Vaksin COVID-19 dan kesediaan sasaran dalam
pemberian Vaksin COVID-19, yang memuat nama dan
alamat (by name and by address), serta nomor induk
kependudukan.

Pasal 14
Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima
Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-
19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19, PERALATAN PENDUKUNG,

DAN LOGISTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15
(1) Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang dibutuhkan

dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 harus dilakukan
dan dikelola sesuai dengan cara distribusi obat yang baik.
(2) Pendistribusian peralatan pendukung dan logistik yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
harus dilakukan sesuai dengan cara distribusi alat
kesehatan yang baik atau standar lain untuk menjamin
kualitas.

jdih.kemkes.go.id

- 12 -

(3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Distribusi

Pasal 16
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung

jawab terhadap pendistribusian Vaksin COVID-19,
peralatan pendukung, dan logistik yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan Vaksinasi Program.
(2) Pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan pendukung,
dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Pasal 17
(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap

pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan pendukung
dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19 ke daerah provinsi.
(2) Pelaksanaan pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan
pendukung, dan logistik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui penugasan PT Bio Farma
(Persero) atau penunjukan langsung badan usaha oleh
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengadaan Vaksin
COVID-19.
(3) Pendistribusian bagi peralatan pendukung dan logistik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk
pengadaan yang dilakukan melalui katalog elektronik (e-
catalog).
(4) Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab terhadap
pendistribusian ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

jdih.kemkes.go.id

- 13 -

(5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab
terhadap pendistribusian ke Fasilitas Pelayanan
Kesehatan di wilayahnya.

(6) Pendistribusian oleh Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal terjadi kekosongan atau kekurangan
ketersediaan Vaksin COVID-19 di satu daerah maka
Menteri dapat melakukan relokasi Vaksin COVID-19 dari
daerah lain.

(8) Menteri dalam melakukan relokasi Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.

Pasal 18
(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Vaksinasi,

menjaga keamanan, mutu dan khasiat Vaksin, Menteri
dapat melakukan distribusi Vaksin COVID-19 ke:
a. daerah kabupaten/kota; atau
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan

Vaksinasi COVID-19.
(2) Pelaksanaan pendistribusian Vaksin COVID-19

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui penugasan PT Bio Farma (Persero) atau
penunjukan langsung badan usaha oleh Menteri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan Vaksin COVID-19.
(3) PT Bio Farma (Persero) dalam pendistribusian Vaksin
COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bekerja sama dengan pihak ketiga.
(4) Dalam hal distribusi Vaksin COVID-19 sampai ke daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung
jawab untuk mendistribusikan Vaksin COVID-19 ke

jdih.kemkes.go.id

- 14 -

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan
Vaksinasi COVID-19 di wilayahnya.
(5) Menteri dalam melakukan distribusi Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota.
(6) PT Bio Farma (Persero) atau badan usaha dalam
melakukan distribusi Vaksin COVID-19 ke Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan Vaksinasi
COVID-19 berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan,
dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota.

Pasal 19
(1) Pendistribusian Vaksin COVID-19 untuk Vaksinasi

Gotong Royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma (Persero)
ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik
masyarakat/swasta yang bekerja sama dengan badan
hukum/badan usaha.
(2) PT Bio Farma (Persero) dalam pendistribusian Vaksin
COVID-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak
ketiga.
(3) Jumlah Vaksin COVID-19 yang didistribusikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan
kebutuhan Vaksin COVID-19 badan hukum/badan
usaha.

BAB V
PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19

Bagian Kesatu
Jadwal dan Tahapan Pemberian Vaksin COVID-19

Pasal 20
(1) Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 untuk

pelaksanaan Vaksinasi Program ditetapkan sesuai dengan

jdih.kemkes.go.id

- 15 -

ketersediaan Vaksin COVID-19, kelompok prioritas
penerima Vaksin COVID-19 dan jenis Vaksin COVID-19.
(2) Penetapan jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-
19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical
Advisory Group on Immunization) dan pertimbangan dari
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
(3) Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19

Paragraf 1
Pelaksana Pelayanan Vaksinasi COVID-19

Pasal 21
(1) Pelayanan Vaksinasi Program dilaksanakan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, atau masyarakat/swasta, yang memenuhi
persyaratan.
(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. Puskesmas dan Puskemas pembantu;
b. klinik;
c. rumah sakit; dan/atau
d. unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan

Pelabuhan.
(3) Pelayanan Vaksinasi Program selain dilaksanakan di

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan di pos pelayanan
Vaksinasi COVID-19.
(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan
Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

jdih.kemkes.go.id

- 16 -

dan ayat (3) dalam melakukan pelayanan Vaksinasi
Program harus bekerja sama/berkoordinasi dengan
Puskesmas, dinas kesehatan provinsi dan/atau dinas
kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 22
(1) Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong hanya dapat

dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik
masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan.
(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bukan merupakan tempat pelayanan
Vaksinasi Program.
(3) Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama
antara badan hukum/badan usaha dengan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta.
(4) Bagi badan hukum/badan usaha yang memiliki Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan, maka
pelayanan Vaksinasi Gotong Royong dapat dilakukan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
(5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (4) dalam melakukan pelayanan
Vaksinasi Gotong Royong harus berkoordinasi dengan
dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 23
(1) Besaran tarif maksimal atas pelayanan Vaksinasi Gotong

Royong ditetapkan oleh Menteri.
(2) Biaya pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang

dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik
masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal
yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 24
Persyaratan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 sebagai berikut:

jdih.kemkes.go.id

- 17 -

a. memiliki tenaga kesehatan pelaksana Vaksinasi COVID-
19;

b. memiliki sarana rantai dingin sesuai dengan jenis Vaksin
COVID-19 yang digunakan atau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. memiliki izin operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau penetapan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi Program, dinas
kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi
secara berjenjang melakukan pendataan dan penetapan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana, serta menentukan
distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan
logistik untuk keperluan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Pasal 26
(1) Pelayanan Vaksinasi Program untuk kelompok prioritas

penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang ditentukan oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota berdasarkan hasil pendataan dan
penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat
memenuhi kebutuhan dalam pelayanan Vaksinasi
Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
tidak memenuhi persyaratan, dinas kesehatan
kabupaten/kota dan Puskesmas dapat membuka pos
pelayanan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 27
Hasil pendataan dan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
pelaksana Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam

jdih.kemkes.go.id

- 18 -

Pasal 25 dimasukkan dalam Sistem Informasi Satu Data
Vaksinasi COVID-19.

Pasal 28
(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dalam melaksanakan
pelayanan Vaksinasi COVID-19, membentuk tim
pelaksana yang memiliki fungsi:
a. pendaftaran/verifikasi;
b. skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan

pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan;
c. penyiapan dan pemberian Vaksin COVID-19;
d. melakukan observasi pasca Vaksinasi COVID-19,

pemberian tanda selesai Vaksinasi COVID-19, dan
pemberian sertifikat Vaksinasi COVID-19;
e. melakukan pencatatan dan input data hasil
Vaksinasi COVID-19;
f. melakukan pengelolaan limbah medis; dan/atau
g. mengatur alur kelancaran pelayanan Vaksinasi
COVID-19.
(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19
harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian
infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
(1) Pemberian Vaksin COVID-19 harus dilakukan oleh

dokter, bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi
dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam hal pemberian Vaksin COVID-19 dilakukan oleh
bidan atau perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemberian Vaksin COVID-19 harus dilakukan di bawah
supervisi dokter sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

jdih.kemkes.go.id

- 19 -

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana, Peralatan Pendukung, dan Logistik

Pasal 30
(1) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Vaksinasi

COVID-19 meliputi gudang dan sarana rantai dingin
Vaksin COVID-19 serta peralatan pendukung dan logistik.
(2) Gudang dan sarana rantai dingin Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
sertifikat cara distribusi obat yang baik atau instalasi
farmasi pemerintah.
(3) Peralatan pendukung dan logistik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup paling sedikit syringe, kapas
alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung
tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber
daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan
berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik
berbahan dasar alkohol.
(4) Selain peralatan pendukung dan logistik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan Vaksinasi
COVID-19 didukung dengan fasilitas cuci tangan dan alat
pemadam api ringan (APAR).

Paragraf 3
Tata Laksana Pelayanan

Pasal 31
Tata laksana pelayanan Vaksinasi Program dan Vaksinasi
Gotong Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar
prosedur operasional yang ditetapkan oleh masing-masing
pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan
petunjuk teknis pelaksanaan Vaksinasi.

Pasal 32
(1) Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi COVID-19

diberikan surat keterangan Vaksinasi Program maupun

jdih.kemkes.go.id

- 20 -

Vaksinasi Gotong Royong berupa kartu Vaksinasi COVID-
19 atau sertifikat elektronik.
(2) Dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat
keterangan Vaksinasi COVID-19 dituangkan dalam
sertifikat vaksinasi internasional/Internasional Certificate
of Vaccination (ICV).

BAB VI
KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Pasal 33

(1) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi

COVID-19 dapat bekerja sama dengan

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha milik

negara atau badan usaha swasta, organisasi

profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang

dipandang perlu.

(2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan lembaga/badan internasional

yang terkait dengan bidang kesehatan.

(3) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

dapat bekerja sama dengan badan usaha milik

negara/daerah atau badan usaha swasta, organisasi

profesi/kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya

yang dipandang perlu.

(4) Kerja sama oleh Pemerintah Daerah provinsi dan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah

berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) meliputi:

a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan;

b. tempat Vaksinasi COVID-19;

jdih.kemkes.go.id

- 21 -

c. logistik/transportasi;
d. gudang dan alat penyimpanan Vaksin COVID-19

termasuk buffer persediaan/stock piling;
e. keamanan; dan/atau
f. sosialisasi dan penggerakan masyarakat.
(6) Selain lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), kerja sama juga dapat dilakukan dalam lingkup
dukungan penyediaan tenaga nonkesehatan dan
pengelolaan limbah medis.
(7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
(1) Untuk terselenggaranya pelayanan Vaksinasi COVID-19

secara menyeluruh dan berkesinambungan, pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19 dikoordinasikan oleh:
a. Menteri untuk tingkat Pemerintah Pusat;
b. gubernur untuk tingkat daerah provinsi; dan
c. bupati/wali kota untuk tingkat daerah

kabupaten/kota.
(2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam

mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan Vaksinasi
COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
setiap tahapan, yang meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pemantauan dan evaluasi.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a meliputi pemetaan sasaran, ketersediaan tenaga
pelaksana, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, jadwal
pelaksanaan, jumlah, jenis Vaksin COVID-19, dan logistik
lainnya.
(4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b meliputi pemastian ketersediaan tenaga pelaksana,
tempat, Vaksin COVID-19, standar operasional prosedur,

jdih.kemkes.go.id

- 22 -

sarana rantai dingin, manajemen logistik, alat pelindung
diri, manajemen limbah, dan pencatatan dan pelaporan.
(5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c meliputi pemantauan dan evaluasi mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan,
termasuk surveilans Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi
COVID-19.
(6) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui pemanfaatan Sistem Informasi Satu Data
Vaksinasi COVID-19.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI COVID-19

Pasal 35
(1) Dalam hal terjadi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi

COVID-19 pada seseorang yang mendapatkan Vaksinasi
COVID-19, Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau dinas
kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan serta
investigasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta
investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah
Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional
Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal hasil kajian kausalitas oleh Komite Nasional
Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat
dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19,
Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling
dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

jdih.kemkes.go.id