FGD Evaluasi DFDD

FOCUS GROUP DISCUSSION

EVALUASI PENYALURAN DAK FISIK
DANA DESA 2018
PROVINSI GORONTALO

G0R0NTALO, 13 DESEMBER 2018

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI GORONTALO

001

CONTENTS

Pembukaan

001 Daftar Isi
002 Pendahuluan

004 Sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

narasumber I
narasumber II

011 Paparan Kepala KPPN Marisa Kabupaten Boalemo
005 PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA melalui KPPN GORONTALO 012 DAK Fisik
006 Evaluasi Kepala KPPN Gorontalo Dana Desa 013 Dana Desa
009 DAK Fisik 014 DAK Fisik Kabupaten Pohuwato
015 Dana Desa Kabupaten Pohuwato
narasumber II

013 Paparan Kepala KPPN Marisa Kabupaten Boalemo
014 DAK Fisik
015 Dana Desa
016 DAK Fisik Kabupaten Pohuwato
017 Dana Desa Kabupaten Pohuwato
018 Dana Desa Kabupaten Pohuwato



narasumber III

016 Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Dak Fisik
018 Diskusi

002

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Sebagaimana diketahui, terhitung mulai tahun
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai Peraturan 2017, yang ditandai dengan terbitnya PMK nomor 50/
Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.01/2016 tentang PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Dana Desa, mensyaratkan bahwa penyaluran DAK Fisik dan
Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Dana Desa dilaksanakan di KPPN yang tersebar di seluruh
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Pelaksanaan mendekatkan layanan Kementerian Keuangan terhadap
monitoring dan eFvoacluusasGi roduapnaDiscturasnsisofenr dengan Pemerintah Daerah melalui 181 KPPN, Meningkatkan
menyelenggarakan Evaluasi Efisiensi Koordinasi dan Konsultasi antara Pemerintah
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Provinsi Gorontalo Daerah dan Kementerian Keuangan serta meningkatkan
tahun 2018. Kegiatan Focus Group Discussion Efektivitas Monitoring dan Evaluasi serta analisis Kinerja
diselenggarakan di Ruang Mohuyula Kanwil Direktorat Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah.
Jenderal Perbendaharaan Jalan Ahmad Najamuddin
nomor 3 Kota Gorontalo dimulai pada pukul 09.00 Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua ) Kantor
s.d 13.00 WITA. Acara dihadiri oleh peserta dari Badan Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo yang
Keuangan, Sekda dan Inspektorat di lingkup Provinsi melayani Penyaluran Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo,
Gorontalo dan peserta dari pejabat dan pegawai Kanwil Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan KPPN Marisa
Kegiatan FGD dipimpin langsung oleh Ibu Kakanwil, melayani penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Kabupaten
Fahma Sari Fatma S.E.Ak. M.S.E dengan moderator Kepala Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Benedictus
Didik ARiwibawa. Sedangkan yang ditunjuk sebagai Berdasarkan Nota Direktur Pelaksanaan Anggaran
narasumber adalah Kepala KPPN Gorontalo, Totok Nomor ND-926/PB.2/2018 tanggal 10 Desember 2018
Suyanto, Kepala KPPN Marisa, Abdul Yusuf dan Inspektur masih terdapat 57 emda yang belum salur Dana Desa
Daerah Provinsi Gorontalo, Huzairin Rokam. Tahap III. Dan penyaluran Dana Desa Tahun 2018 di
Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk lingkup Provinsi Gorontalo telah mencapai 100%.
melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi
pada pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Penyaluran DAK Fisik masih menyisakan penyaluran
tahun 2018 serta menentukan strategi agar Penyaluran Tahap III. Dalam FGD ini diingatkan kembali bahwa batas
DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2019 dapat berjalan
sesuai yang diharapkan. Selain itu, FGD dimaksudkan tdeisraakmhpirapikeannyadmaplaamianbdeonktuumk esnopftecrospyayramtaenlahluariusapsulidkaashi
untuk menjalin kerja sama dan harmonisasi hubungan
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 17 Desember
2018 pukul 17.00 WITA per masing-masing pemda.

pusat dan daerah.

FGD Team

Pembina supporting Unit
Kakanwil Dwi Purwoharto
Fahma sari fatma Sandi Asep R
Ketua A. Kamalurrizal
Kepala Bidang PPA II
Benedictus Didik Ariwibawa @Bidang PPA II
Sekretaris
Puji Hartoyo

Anggota :
Bondan
Angga Sri A W
Husnul Wahid H

00300iv

004

Sambutan Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Gorontalo

Acara dibuka oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan
Provinsi Gorontalo, yang menekankan tentang infrastruktur layanan publik dan Afirmasi kepada
pentingnya koordinasi berbagai pihak dalam daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Beliau transmigrasi.
mengapresiasi kinerja penyaluran Dan Desa Total Alokasi DAK Fisik tahun 2019 untuk seluruh
tahun 2018, dimana berdasarkan Nota Direktur Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sebesar
Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-926/PB.2/2018 Rp841.839.256.000,00 atau turun sekitar 11 persen
tanggal 10 Desember 2018 menyebutkan bahwa dibandingkan alokasi DAK Fisik tahun 2018. Nilai
masih terdapat 57 (lima puluh tujuh) Pemerintah DAK Fisik tersebut terdiri dari DAK Fisik Afirmasi
Daerah yang belum salur Dana Desa Tahap III. sebesar Rp110.512.677.000,00, DAK Fisik Penu-
Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 di lingkup gasan Rp255.015.073.000,00 dan DAK Fisik Reguler
Provinsi Gorontalo telah mencapai 100%. Hal ini sebesar Rp476.311.506.000,00.
terwujud berkat kerja keras dan koordinasi semua Dana Alokasi Khusus Fisik mempunyai peranan
pihak yang terlibat. penting bagi pembangunan infrastruktur dan sara-
Lebih lanjut, beliau mengingatkan na/prasarana pelayanan publik di daerah. Sebagian
penyaluran DAK Fisik masih menyisakan penyaluran besar daerah di Indonesia, baik daerah yang me-
Tahap III. Kami ingatkan kembali bahwa batas miliki kapasitas fiskal tinggi maupun yang rendah,
terakhir penyampaian dokumen persyaratan harus telah menempatkan DAK Fisik sebagai komponen
sudah disampaikan dalam bentuk softcopy melalui penting dari belanja modal.
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Kebijakan alokasi Dana Desa tahun
dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat 2019 ditujukan untuk mendorong penggunaan
tanggal 17 Desember 2018 pukul 17.00 WITA. anggaran di daerah secara efektif dan efisien
Namun beliau mengharapkan persyaratan berdasarkan prinsip value of money. Prioritas
penyaluran DAK Fisik Tahap III telah siap sebelum pengunaan Dana desa pertama,untuk
tanggal tersebut. pembangunan desa terutama sarana prasarana,
Ibu Kakanwil juga menyampaikan pesan pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa,
dari Gubernur Gorontalo bahwa alokasi dana pembangunan embung, pelestarian lingkungan
baik DAK Fisik maupun Dana Desa harus dapat hidup dan penanggulangan bencana alam. Kedua,
diserap secara optimal, hal ini sangat penting Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan
dalam peranannya dalam mensejahterakan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar, pengelolaan
masyarakat Gorontalo. Koordinasi antara sumber daya local, pengelolaan usaha ekonomi
Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah produktif, penguatan kapasitas terhadap bencana,
perlu ditingkatkan dalam penyaluran DAK Fisik dan pelestarian lingkungan hidup dan penguatan
Dana Desa.Kita semua meyakini bahwa Program tata kelola desa yang demokratis. Pada tahap
dan proses DAK Fisik dan Dana Desa sudah benar, Pelaksanaan pembangunan dengan dana desa,
namun dalam prakteknya di lapangan masih diharapkan untuk memprioritaskan penyerapan
ditemukan kekeliruan. Dan inilah yang memicu tenaga kerja setempat, penggunaan bahan baku
untuk terus diperbaikinya regulasi sebagaimana daerah setempat/local dan mengunakan sistem
aturan baru dalam penyaluran DAK Fisik tahun swakelola.
2019 yang membutuhkan reiu APIP. Para Inspektur Secara jumlah, alokasi dana desa
daerah di seluruh Pemerintah Daerah telah tahun 2019 untuk Provinsi Gorontalo sebesar
mendapatkan sosialisasi yang diselenggarakan Rp636.614.465.000,00 atau mengalami kenaikan
oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian sebesar 19 persen dibandingkan tahun
Keuangan. Diharapkan dalam FGD ini, dapat sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen dari
dicapai persamaan persepsi dan untuk penyaluran pemerintah dalam pemerataan pembangunan.
DAK Fisik 2019 telah siap melaksanakan tugas Dana desa adalah salah satu kebijakan pemerintah
tersebut. Idealnya perubahan regulasi ini dapat dalam pemerataan pembangunan karena dengan
meningkatkan kualitas bukan malah menghambat dana desa masyarakat melalui desa dapat
atau menambah jalur yang mengakibatkan membangun desanya secara mandiri. Kebijakan
penyaluran menjadi lebih lama. dana desa jelas sebagai implementasi program
Kebijakan Belanja Transfer ke Daerah nawacita yang ketiga yaitu membangun Indonesia
dan Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
kualitas dan mengurangi kesenjangan pelayanan daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
dasar publik antar daerah. Pengalokasian DAK Republik Indonesia.

005

PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA
melalui KPPN GORONTALO

NARASUMBER Totok Suyanto, S.E. M.M

Kepala KPPN Gorontalo, Totok Suyanto, sebagai Untuk penyaluran Dana Desa tahap III diperlukan
narasumber I dalam kegiatan FGD membahas pelaksanaan persyaratan antara lain : 1). Laporan realisasi penyaluran Dana
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2018 per masing- Desa s.d. tahap II yang menunjukkan penyaluran dari RKUD
masing pemerintah daerah. Beliau menjelaskan kembali ke RKD paling kurang 75%, 2). Laporan konsolidasi realisasi
perubahan tahapan dalam penyaluan Dana Desa di tahun penyerapan dan capaian output yang menunjukkan rata-
2018, dimana sebelumnya 2 tahap (60% dan 40%) menjadi rata realisasi penyerapan minimal 75% dan capaian output
3 tahap di tahun 2019 yaitu 20%, 40% dan 40%. Perubahan minimal 50%. Dan untuk KPPN Gorontalo, penyaluran Dana
mekanisme tahapan ini karena pertimbangan adanya desa mencapai 99,9%. dan masih ada satu desa di Kabupaten
kesulitan dalam menyerap 60% di tahap I yang menjadikan Bone Bolango yang belum melengkapi persyaratannya.
pencairan tidak efektif karena dana banyak yang mengendap
di Kas daerah maupun Kas desa.

FEATURELAYOUT3 006

Evaluasi Kepala KPPN Gorontalo

DANA DESA

KABUPATEN
GORONTALO

No Tahap RKUN ke RKUD RKUD ke RKD Penyerapan Capaian Waktu
Dana Desa Output penyaluran

1 Tahap 1 34.189.833.800 34.189.833.800 85.12% 52.18% 4-19 hari

2 Tahap 2 68.379.667.600 68.379.667.600 85.11% 71.71% 4-9 hari
3 Tahap 3
68.379.667.600 -

007

KABUPATEN
BONE BOLANGO

No Tahap RKUN ke RKUD RKUD ke RKD Penyerapan Capaian Waktu
Dana Desa Output penyaluran

1 Tahap 1 25,035,532,000 24,891,425,400 88,47% 87,86% 20-80 hari

2 Tahap 2 49,768,617,600 48,419,087,200 75,70% 83,98% 3-60 hari

3 Tahap 3 50,071,065,200 -

KABUPATEN
GORONTALO UTARA

No Tahap RKUN ke RKUD RKUD ke RKD Penyerapan Capaian Waktu
Dana Desa Output penyaluran

1 Tahap 1 17,773,906,600 18,054,356,000 72,51% 51,57% 3-116 hari

2 Tahap 2 35,547,813,200 35,267,363,800 77,59% 71,41% 3-27 hari
3 Tahap 3
35,547,813,200 -

008

Kepala KPPN Gorontalo, Totok Suyanto, seharusnya atau maksimal 7 hari. Hal ini memang
sebagai narasumber I dalam kegiatan FGD menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah
membahas pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik Daerah karena banyak desa yang belum dapat
dan Dana Desa tahun 2018 per masing-masing melengkapi persyaratan penyalurannya.
pemerintah daerah. Beliau menjelaskan kembali Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan
perubahan tahapan dalam penyaluan Dana Desa di segera dieksekusi oleh pemda adalah : 1). Pemda
tahun 2018, dimana sebelumnya 2 tahap (60% dan agar segera menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke
40%) menjadi 3 tahap di tahun 2019 yaitu 20%, 40% Rekening Desa maksimal 7 hari kerja; 2). Pemda agar
dan 40%. Perubahan mekanisme tahapan ini karena segera menginput SP2D BUD yang telah diterbitkan
pertimbangan adanya kesulitan dalam menyerap di OMSPAN; 3). Pemda agar segera menginput
60% di tahap I yang menjadikan pencairan tidak Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana
efektif karena dana banyak yang mengendap di Kas Desa; 4). Pemda agar memonitor, mengawasi
daerah maupun Kas desa. dan mengevaluasi penggunaan dana desa untuk
masing-masing desa dan memastikan kewajiban
Tahapan penyaluran Dana Desa dari RKUN setiap desa dipenuhi terutama terkait pembayaran
ke RKUD yang disalurkan melalui oleh KPPN pajaknya;
Gorontalo telah mencapai 100 persen, antara lain Evaluasi Peraturan Kepala Daerah tentang
ke Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
dan Kabupaten Gorontalo Utara. Namun, rata-rata Dana Desa Setiap Desa: Jumlah Desa, Tata cara
penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa pada perhitungan, Penetapan Rincian, Mekanisme
saat ini adalah pada angka 80 persen, dengan rata- Penyaluran, Prioritas Penyaluran, Laporan Realisasi
rata ouput sebesar 69 persen. Yang masih menjadi Penyerapan dan Capaian Output, dan Sanksi
permaslahan adalah waktu penyaluran dari RKUD Seharusnya tercantum di pasal-pasal dalam perkada.
ke RKD masih banyak yang melebihi dari yang

009

FDIaSnIKa Alokasi Khusus

Realisasi penyerapan DAK Fisik secara rata-rata mencapai 77%

Penyaluran Tahap I sebesar 25% dari pagu 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan
bertahap. Paling cepat bulan Februari – paling capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I.
lambat bulan Juli. Dokumen Persyaratan (Paling
lambat 21 Juli): 1) Peraturan Daerah mengenai APBD Penyaluran DAK Fisik Tahap III adalah selisih
tahun anggaran berjalan (berupa hasil rekapitulasi antara jumlah dana yg telah disalurkan s.d. Tahap II
Penerimaan Perda APBD dari DJPK); 2).Laporan dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan. Paling
realisasi penyerapan dana dan capaian output cepat bulan September – paling lambat bulan
kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya; Desember. Dokumen Persyaratan (Paling lambat 17
3). Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Desember): 1). laporan realisasi penyerapan dana
Teknis terkait; 4).Daftar Kontrak Kegiatan. yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana
yang telah diterima di RKUD dan capaian output
Penyaluran Tahap II sebesar 45% dari pagu kegiatan DAK Fisik sampai dengan tahap II yang
bertahap. Paling cepat bulan April – paling lambat menunjukkan paling sedikit 70%; 2).Laporan yang
bulan Oktober. Dokumen Persyaratan (Paling memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam
lambat 22 Oktober )berupa Laporan realisasi rangka penyelesaian capaian output 100%
penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit

010

REALISASI DAK FISIK

No Pemerintah Daerah Pagu Realisasi %
1 Provinsi Gorontalo (3100) 82.462.756.000
2 Kabupaten Gorontalo (3101) 230.266.576.000 63.500.469.092 77
3 Kabupaten Bone Bolango (3104) 140.572.797.000
4 Kabupaten Gorontalo Utara (3107) 96.960.587.000 184.140.855.531 80
5 Kota Gorontalo (3151) 94.141.094.000
644.403.810.000 120.232.271.562 86
Jumlah
76.738.242.467 79

48.854.200.008 52

496.466.038.660 77

“PENYAMPA- Realisasi penyaluran DAK input data di OMSPAN; 2). BKD
IAN DOKUMEN Fisik telah mencapai 77 persen dan agar mengkomunikasikan besaran
PERSYARATAN telah tersalurkan 26 bidang dari 58 penyaluran DAK Fisik bertahap
bidang telah dilakukan penyaluran yang sudah masuk ke BUD terkait
PENYALURAN DAK Fisik Tahap III. Pemda yang telah keperluan pembayaran dari OPD/
TAHAP III : 17 melakukan penyaluran DAK fisik tahap SKPD; 3).Kontrak-kontrak yang
DESEMBER 2018 III antara lain : 1). Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh OPD/SKPD agar
PUKUL 17.00 Gorontalo 3 bidang dari 10 bidang; mempertimbangkan tahapan
2). Kabupaten Gorontalo telah salur 5 penyaluran DAK Fisik dari BUN ke
WITA” bidang dari 12 bidang; 3). Kabupaten BUD; 4). Jangan sampai terlambat
Bone Bolango telah salur 11 bidang dalam menyampaikan persyaratan
dari 14 bidang; 4). Kabupaten karena tidak ada dispensasi atau
Gorontalo Utara telah salur 7 dari 15 kebijakan; 5).Hindari input/upload
bidang dan 5). Kota Gorontalo telah data di OMSPAN pada hari terakhir
salur 3 dari 7 bidang. untuk mengantisipasi lemahnya
Rekomendasi Kepala KPPN jaringan internet; 6). OPD/SKPD/BKD
Gorontalo untuk penyaluran DAK agar mengantisipasi pemenuhan
Fisik, antara lain :1). BKD agar lebih persyaratan sehubungan mobilitas
mengintensifkan koordinasi dengan kepala daerah.
OPD/SKPD dalam melakukan

SINERGI PENGELOLAAN DAK FISIK
DANA DESA
KEMENTERIAN KEUANGAN DAN
PEMERINTAH DAERAH

Sesi Foto Bersama Ibu Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kepala Bidang PPA II, Kepala KPPN Gorontalo dan Kepala KPPN Marisa
beserta Pejabat SekInpektorat, Badan Keuangan di lingkup Pemerintah Daerah se Provinsi Gorontalo

011

PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA
TAHUN 2018 melalui KPPN MARISA

NARASUMBER Abdul Yusuf

KABUPATEN BOALEMO

Kepala KPPN Marisa, Abdul Yusuf, sebagai Fisik maupun Dana Desa yang telah berjalan lancar
narasumber II memaparkan kinerja penyaluran DAK sampai dengan sekarang. Hal ini diraih berkat kerja
Fisik dan Dana Desa di wilayah kerjanyanya, yaitu sama dan koordinasi yang baik di semua pihak.
Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Beliau berharap hal ini bisa terus berlanjut dan bisa
Beliau mengapresiasi proses penyaluran baik dan lebih ditingkatkan lagi.

012

FISIKDANA ALOKASI KHUSUS

“ALOKASI DAK Realisasi penyaluran sebagaimana yang diharapkan. Untuk
FISIK KABU- DAK Fisik Kabupaten Boalemo bidang jalan dan irigasi sudah terbit
PATEN BOA- menunjukkan capaian yang cukup SP2D nya dan bidang kesehatan
menggembirakan. Sebesar 99,47 persyaratan sudah diajukan oleh
LEMO SEBESAR persen dari alokasi yang disediakan, Pemda Boalemo tinggal menunggu
RP172,91 M. telah berpindah dari RKUN ke RKUD proses penerbitan SP2D di KPPN.
Kabupaten Boalemo. Khusus Bidang Yang agak sedikit terkendala
TERDIRI DARI reguler yang terdiri dari 6 bidang, 4 adalaha untuk DAK Afirmasi dan telah
DAK FISIK REG- bidang (pasar, pertanian, kelautan dilakukan koordinasi dengan pihak
ULER RP32,41M, dan sanitasi) sudah tersalurkan ke Pemda terkait bidang transportasi.
DAK AFIRMASI RKUD, sedangkan 2 bidang yakni Capaian output baru mencapai 67
bidang pendidikan dan kesehatan persen dan realisasi penyerapan juga
RP16,06M sedang diproses untuk penerbitan masih 80 persen. Dibutuhkan capaian
DAN DAK PE- SP2D di KPPN Marisa. Hal ini embuat output 3 persen lagi dan capaian
NUGASAN RP Kepala KPPN Marisa, Abdul Yusuf, realisasi penyerapan 10 persen untuk
yakin dan optimis dalam beberapa dapat diajukan penyaluran tahap III.
124,44 M ” hari ke depan Dana DAk Fisik Reguler Masih ada waktu untuk mengejar
akan 100 persen tersalurkan. ketertinggalan tersebut dan harapan
Dak Penugasan yang terdiri dapat dicapai sehinggai penyaluran
dari 3 bidang yaitu kesehatan, DAK Fisik di Kabupaten Boalemo bisa
jalan dan irigasi sudah berjalan mencapai 100 persen.

013

Dana
DESA

Alokasi Dana Desa sebesar Rp72,79 Miliar
Jumlah desa penerima 82 desa

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD seluruh desa atau 82 desa menyalurkan dana desa
Kabupaten Boalemo telah mencapai 100 persen. nya melebihi 7 hari kerja. Rata-rata keterlambatan
Tahap I sebesar Rp14.593,52 miliar telah diterbitkan penyaluran ke rekening desa adalah 48 hari. Tahap
SP2D nya pada tanggal 19 Pebruari 2018. Tahap II II, ada peningkatan dibandingkan tahap I. 3 Desa
sebesar 40 persen yaitu sebesar Rp 29.187,03 miliar ditransfer dari RKUD tepat waktu atau kurang adri
dengan SP2D tanggal 24 Mei 2018 dan terakhir di 7 hari sedangkan 79 desa masih terlambat dan
Tahap ketiga sejumlah Rp29.187,03 miliar telah rata-rata keterlambatan 13 hari. Sedikit meningkat
dicairkan dengan SP2D tertanggal 01 November pada tahap III, penyaluran tepat waktu sebanyak 4
2018. desa dan 78 desa masih mengalami keterlambatan
Harapanuntukprosespenyalurandanadesa dengan rata-rata keterlambatan 13 hari. Bahkan
Kabupaten Boalemo adalah untuk meningkatkan sampai saat ini masih ada 2 desa yang belum
penyaluran dari RKUD ke RKD. Berdasarkan evaluasi tersalurkan dananya.
dari KPPN Marisa penyaluran ke RKD tahap I

014

KPAOBHUPUATWENATO

Nilai total alokasi DAk Fisik dan Dana Desa Kepala KPPN Marisa sangat mengapresiasi
Kabupaten Pohuwato tahun 2018 sebesar Rp203,13 kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di
miliar dengan rincian Dana Desa sebesar Rp79,07 wilayah Kabupaten Pohuwtao yang menunjukkan
miliar dan DAK Fisik Rp124,06 miliar. DAK Fisik capian yang optimal. Walaupun ada beberapa hal
Reguler yang terdiri dari 9 bidang senilai Rp46,20 yang masih on process, berdasarkan komunikasi
miliar, DAK Afirmasi terdiri dari 6 bidang sebesar dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Pohuwato,
Rp28,83 miliar dan DAK Penugasan meliputi 3 sangat optimis bahwa penyaluran di wilayah
bidang mempunyai total alokasi Rp49,03 miliar. kerjanya akan mencapai 100 persen.

DDAENSA A

Kinerja penyaluran Dana Desa tahun 2018 di Prestasi yang paling dibanggakan adalah
wilayah Kabupaten Pohuwato pantas untuk diberikan penyaluran dari RKUD ke RKD. Penyaluran ke RKD
apresiasi. Kabupaten Pohuwato terdiri dari 101 desa tahap I, 39 desa telah menerima dana kurang dari 7
dengan alokasi Dana Desa sebesar Rp79,07 miliar. hari sedangkan sisanya 69 desa melebihi 7 hari dengan
rata-rata keterlambatan 7 hari. Tahap II, sebanyak 65
Pencairan tahap I sebesar 20 persen atau Rp15,814 desa menerima transferan secara tepat waktu dan
miliar telah disalurkan dengan diterbitkannya SP2D dari 36 desa mengalami keterlambatan dengan rata-rata
KPPN Marisa pada tanggal 28 Pebruari 2018. Penyaluran keterlambatan 8 hari. Dan yang paling membanggakan
Tahap II sebesar Rp31,629 miliar dieksekusi dengan SP2D pada penyaluran dana desa ke RKD untuk tahap III, semua
tanggal 3 April 2018 dan terakhir tahap III dengan total desa yang berjumlah 101 desa tersalur tepat waktu.
nilai Rp31,629 miliar telah diselesaikan dengan SP2D
tanggal 19 Oktober 2018.

015

DAK FISIK

Kinerja penyaluran DAK Fisik kabupaten Pohuwato dengan menerbitkan SP2D apabila persyaratan telah
sangat baik. Berdasarkan Monitoring dan koordinasi benar dan lengkap.
dengan pihak Badan Keuangan Daerah, sangat
optimis penyaluran DAK Fisik mencapia 100 persen. Satu hal yang sedikit menjadi ganjalan adalah tidak
Sampai saat ini masih menunggu bidang sanitasi yang semua alokasi dana berhasil dikontrakan. Dari alokasi
berdasarkan informasi dari Kepala Badan Keuangan DAK Fisik sebesar Rp124 miliar sebesar 121 miliar atau
Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, persyaratan 98 persen yang berhasil dikontrakan. Selebihnya Kepala
pencairan tahap II untuk bidang sanitasi sudah siap dan KPPN Marisa menghimbau untuk mengantisipasi UU
segera diajukan. Kepala KPPN Marisa mengapresiasi APBN yang sudah diketuk dan sebagaimana arahan
dan menjanjikan penyaluran DAK Fisik akan segera cair Presiden agar segera bergerak untuk melaksanakan
proses tender agar dana dapat terserap secara maksimal.

EVALUASI PERMASALAHAN 2018

DAK FISIK

Besaran Kontrak berkisar antara 90% s/d 94% dari nilai Pagu sehinga terdapat sekitar 10% s/d 6%
pagu yang tidak salur;
Pemda mengirimkan usulan penyaluran DAK Fisik yang berdekatan dengan tanggal batas waktu
Penyaluran DAK Fisik Tahap II (Tanggal 22 Oktober 2018);
Pemda mengupload Dokumen Persyaratan di OM SPAN pada malam hari dikarenakan jaringan
internet yang lambat sehingga pemda memilih mengupload malam hari ketika jaringan lebih lancar;
Pemda tidak segera melakukan Input Capaian Output dan Capaian Realisasi pada OM SPAN di OPD
sehingga data pada OM SPAN tidak up to date

DANA DESA

Rata-rata penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa pada saat ini adalah pada angka 80 persen,
dengan rataan ouput sebesar 69 persen. Sedangkan waktu penyaluran dari RKUD ke RKD dibutuhkan
waktu rata-rata 4-10 hari;
Terdapat potensi tidak salurnya beberapa Bidang DAK Fisik di tahap III dikarenakan persyaratan yang
belum memenuhi capaian output;
Pemda menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD melewati batas waktu 7 hari kerja untuk sebagian
Dana Desa dikarenakan Usulan Pencairan dari Desa yang belum
Pemda tidak segera melakukan Input Penyaluran dari RKUD ke RKD pada OM SPAN setelah penyaluran
ke RKD sehingga data pada OM SPAN tidak up to date

016

REVIU LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN
CAPAIAN OUTPUT DAK FISIK

NARASUMBER Huzairin Roham Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo

Sebagaimana amanat Pasal 81 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, Huzairin Roham,
Menteri Keuangan Nomor: 121/PMK.07/2018 menyatakan kesediaannya untuk mengemban
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri tugas baru dalam hal melakukan reviu atas laporan
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Fisik tahun anggaran 2019. Dalam kesempatan
bahwa persayaratan penyaluran DAK Fisik harus tersebut, beliau juga siap untuk menfasilitasi dengan
terlebih dahulu dilakukan reviu oleh inspektur membuat format dalam melaksanakan tugas reviu
Daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang tersebut agar terdapat keseragaman dan kesamaan
melaksanakan pengawasan pembangunan dan persepsi .
keuangan sesuai perturan perundangan yang
berlaku. Sebagai Narasumber terakhir, Inspektur

017

“REVIU, TIDAK Membuka paparan, Inpektur Menteri Keuangan cq. KPPN.
MELAKUKAN yang merupakan pegawai asli BPKP ini Mekanisme reviu melalui aplikasi
PENDALAMAN menjelaskan tentang pengertian dan OM SPAN: OPD Teknis menginput data
DENGAN TU- tujuan Reviu. Reviu dititikberatkan pada laporan realisasi penyerapan dana dan
RUN KE LAPA- laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output dan dokumen lainnya
NGAN ATAU capaian output kegiatan DAK Fisik oleh pada aplikasi OM SPAN; Berdasarkan data
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tersebut, Inspektorat melakukan reviu;
TIDAK MEL- Daerah, yaitu: Laporan realisasi Inspektorat menyampaikan hasil reviu
AKUKAN AUDIT penyerapan dana dan capaian output kepada OPD Teknis dan OPD Pengelola
kegiatan AK per jenis per bidang tahun Keuangan, apabila terjadi kesalahan
RINCI ” anggaran sebelumnya untuk syarat input; OPD Teknis dan OPD Pengelola
penyaluran tahap; Laporan realisasi Keuangan melakukan koreksi sesuai
penyerapan dana dan capaian output hasil reviu Inspektorat dan menginput
kegiatan DAK per jenis per bidang koreksi dalam aplikasi OM SPAN; OPD
sampai dengan tahap I untuk syarat Pengelolaan Keuangan Daerah dn/atau
penyaluran tahap II; Laporan realisasi OPD Teknis dapat m e m b e r i k a n
penyerapan dana dan capaian output masukan kepada Inspektorat Daerah
kegiatan DAK per jenis per bidang jika terdapat data hasil reviu yang
sampai dengan tahap II untuk syarat kurang tepat dan/atau data lainnya yang
penyaluran tahap III; belum disampaikan; Dalam hal terdapat
Reviu dilaksanakan secara masukan/revisi dari OPD Pengelolaan
paralel dengan pelaksanaan penyusunan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah
laporan realisasi penyerapan dana dan melakukan reviu kembali atas masukan
capaian output kegiatan DAK dan/atau data lainnya Hasil reviu kembali
Fisik per jenis per bidang setiap tahap. Inspektorat Daerah disampaikan kepada
Yang dimaksudkan dengan paralel OPD Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah reviu dilaksanakan bersamaan dan/atau OPD teknis. Selanjutnya, OPD
atau sepanjang pelaksanaan penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah dan/
laporan realisasi penyerapan dana dan atau OPD teknis melakukan perbaikan
capaian output kegiatan DAK Fisik per inputan data kembali pada aplikasi OM
jenis per bidang setiap tahap, dan tidak SPAN; Laporan realisasi penyerapan
menunggu OPD pengelola DAK Fisik dana dan capaian output kegiatan yang
per jenis per bidang selesai menyusun telah direviu oleh Inspektorat Daerah
laporan dimaksud. Hal ini perlu dilakukan disampaikan kepada Kepala Daerah
mengingat keterbatasan waktu antara untuk ditandatangai dan di submit
penyusunan penyusunan laporan kepada KPPN melalui OM SPAN bersama
realisasi penyerapan dana dan capaian Surat Hasil Reviu dan Catatan Hasil Reviu
output kegiatan DAK Fisik per jenis per yang ditandatangani Inspektur kepada
bidang dengan penyampaian kepada KPPN

018

DISKUSI

POHUWATO KOTA
GORONTALO
Optimis penyaluran DAK Fisik terca-
pai 100%, karena hanya menunggu Sanksi penghentian penyaluran DAK
bidang Sanitasi DAK Afirmasi yang Fisik, sebagai akibat tidak mampu
sampai saat ini progress nya berjalan memenuhi persyaratan penyaluran
dengan lancar dapat ditinjau kembali. Sanksi dapat
diperhitungkan dengan pemoton-
Iskandar Datau gan DAU yang lebih fleklsibel. Hal ini
Kepala BKD Pohuwato mengingat kredibilitas pemerintah
dalam proses pengadaan barang
dan jasa.

EFFENDI Tanwir _ Assisten II - Setda Kabupaten Bone Bolango
Badan Keuangan Kota Gorontalo Tugas Pengawasan Dana Desa oleh siapa?
Berdasarkan Permendagri Yang berwenang melakukan Pengawasan Dana
Desa adalah APIP Kabupaten/Kota. (Inspektur Provinsi Gorontalo)

GORONTALO BOALEMO
UTARA
Aplikasi OM SPAN agar dapat ditam-
Terlambatnya penyaluran dana desa Fredy Ahmad bahkan menu notifikasi penyaluran
dari RKUD ke RKD yang lebih dari Inspektur Kab. Bone Bolango dari RKUN ke RKUD, sehingga kami
7 hari disebabkan oleh desa yang dapat segera menyalurkan dana
terlambat mengirimkan persyaratan tersebut ke dinas terkait.
realisasi dana dan output ke Badan Husain Etango
Keuangan. Sekretaris Derah Boalemo

Asri Ma’ruf: BONE BOLANGO
Kabid Akuntansi Pemda Gorut

Format reviu laporan realisasi agar
dapat segera diterbitkan format
resminya. Dan kami mohon kepada
Inspektorat Provinsi untuk dapat
menginisiasi kegiatan FGD untuk
pelaksanaan reviu tersebut, mengin-
gat penyaluran DAK Fisik tahun 2019
akan segera dilaksanakan.

0xxii