KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN

BAB I
UPAYA BANGSA INDONESIA
DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi pada Bab ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis

upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa dan terampil dalam
merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dan
menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah dengan mengembangkan sikap peduli, tanggung
jawab, disiplin dan nasionalisme.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1. Mengidentifikasi berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun
1948-1965.
2. Menjelaskan konflik-konflik atas dasar ideologi yang pernah terjadi di Indonesia antara
tahun 1948-1965.
3. Mengidentifikasi konflik-konflik atas dasar kepentingan yang pernah terjadi di Indonesia
antara tahun 1948-1965.
4. Mengidentifikasi konflik-konflik yang berkait dengan sistem pemerintahan di Indonesia
antara tahun 1948-1965, yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta.

C. URAIAN MATERI

1. Pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965

Dalam rentang tahun 1948-1965, Indonesia menghadapi berbagai pergolakan/

pemberontakan besar yang terjadi di dalam negeri. Pemberontakan di dalam negeri terjadi

karena dipicu oleh beberapa masalah berikut:

a. Keinginan untuk mendirikan negara sendiri yang lepas dari NKRI.

b. Mempertahankan negara agar tetap berbentuk Negara Federal.

c. Keengganan APRIS di Negara Bagian, bergabung dengan TNI dan menolak kebijakan

pemerintahan Hatta untuk melakukan reorganisasi dan rasionalisasi dalam tubuh militer

yang menekankan profesionalisme.

Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948-

1965 dapat dibagi ke dalam tiga bentuk pergolakan:

a. Konflik yang berdasarkan ideologi.

1

1) Pemberontakan PKI Madiun 1948 (Ideologi Komunis).
2) DI/TII.
3) Gerakan 30 September 1965.
b. Konflik yang berdasarkan kepentingan
1) APRA (Angkatan Perang Ratu Adil).
2) Pemberontakan Andi Aziz.
3) Republik Maluku Selatan (RMS).
c. Konflik yang berdasarkan sistem pemerintahan
1) PRRI/Permesta.

2. Konflik-konflik atas dasar ideologi yang pernah terjadi di Indonesia antara tahun
1948-1965
a. Pemberontakan PKI Madiun 1948 (Ideologi Komunis)
1) Masa awal
Pemberontakan PKI Madiun berawal dari ditandatanganinya Perjanjian
Renville yang hasilnya sangat merugikan bangsa Indonesia diantaranya wilayah
Indonesia semakin sempit. Hasil perundingan tersebut ditandatangani oleh Amir
Syarifuddin dimana pada masa itu menjabat sebagai Perdana Menteri.
Akibat hasil perundingan itu, Amir Syarifuddin diturunkan dari jabatannya dan
digantikan oleh Kabinet Hatta dengan mengeluarkan program Rera (reorganisasi dan
rasionalisasi) yang isinya memberikan kebebasan bagi TNI yang ingin kembali ke
pekerjaan semula dan mengembalikan 100.000 orang kedalam masyarakat desa.
Program Rera ditolak oleh Amir Syarifuddin dan kelompok komunisnya karena
sebagaian besar yang terkena program itu adalah TNI bagian masyarakat. Apabila
program ini dilakukan kelompok komunis akan kehilangan orang-orangnya didalam
TNI. Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28
Juni 1948.
2) Perkembangan
Kedatangan tokoh Musso pada Agustus 1948 membawa perubahan kebijakan
komunis di Indonesia. Musso berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR
bergabung dengan PKI. Partai ini mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan
pemogokan kaum buruh dan petani. Sejak Musso kembali dari Uni Soviet , kegiatan
FDR dikendalikan oleh PKI. PKI kemudian menyusun Politbiro yang kuat, dengan
Musso sebagai Ketua dan Amir Syarifuddin sebagai sekretaris pertahanan.

2

Pada 18 September 1948, kelompok komunis yang berpusat di Madiun
memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia dengan Kolonel
Djokosuyono sebagai gubernur militer. Diawal pemberontakannya terjadi
pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai dan kaum santri
yang anti komunis.
3) Akhir

Menghadapi pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah Indonesia bersikap
tegas. Ketegasan itu tampak dari pidato presiden Soekarno yang mengajukan pilihan
kepada rakyat, yaitu ikut Musso-Amir Syarifuddin dengan PKI nya atau Soekarno-
Hatta. Rakyat mendukung pemerintah RI. Pemerintah kemudian menginstruksikan
Kolonel Sadikin dari Divisi Siliwangi untuk merebut kembali kota Madiun. Pasukan
pemerintah yang dipelopori oleh Divisi Siliwangi berhasil mendesak mundur
pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musso Tewas tertembak. Amir Syarifuddin
tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tpkoh muda seperti Aidit dan Lukman
berhasil melarikan diri dan kelak tahun 1965 melakukan pemberontakan PKI terbesar
yaitu G 30 S/PKI 1965.
b. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (Ideologi Agama)
1) Masa awal

Cikal bakal pemberontakan DI/TII yang meluas dibeberapa wilayah Indonesia
bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM. Kartosuwiryo
yaitu salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Perjanjian Renville
membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk mewujudkan cita-citanya yaitu
mendirikan Negara Islam Indonesia.
2) Perkembangan

Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang
berada didalam garis Van Mook harus pindah kedaerah yang dikuasai RI. Divisi
Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan Negara bagian
Pasundan oleh Belanda.

Pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berada dibawah pimpinan Kartosuwiryo
tidak bersedia pindah dan membentuk TII. Vakum(kosong)nya kekuasaan RI di Jawa
Barat segera dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo dan membentuk DI/TII di Jawa Barat
pada Agustus 1948. Setelah pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat, Kartosuwiryo
tidak mau mengakui pemerintah pemerintah RI tersebut kecuali mereka mau
bergabung dengan DI/TII.

3

Di Jawa Tengah, akibat persetujuan Renville daerah Pekalongan-Brebes-Tegal

ditinggalkan TNI dan aparat pemerintahan. Terjadi kevakuman diwilayah ini

dimanfaatkan oleh Amir Fatah beserta pasukan Hizbullah dan memproklamirkan

berdirinya Negara islam di Jawa Tengah.

Di Sulawesi Selatan, gerakan separatis DI/TII dimulai dari kekecewaan Kahar

Muzakar terhadap penolakan pemerintah RI untuk memasukkan seluruh anggota

Komando Gerilya Sulawesi Selatan(KGSS) dengan alasan anggota KGSS yang

memenuhi syarat saja yang diterima sebagai anggota TNI, sedangkan yang tidak

memenuhi syarat dimasukkan kedalam Korps Cadangan Nasional. Akibat kekecewaan

itu pada tanggal 17 Agustus 1953, kahar Muzakar mengubah nama pasukan KGSS

menjadi Tentara Islam Indonesia. dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII

Kartosuwiryo.

Di Kalimantan Selatan, gerakan DI/TII merupakan gerakan yang dipimpin oleh

Ibnu Hajar yang memimpin Gerakan Kesatuan Rakyat yang tertindas. Dalam

perkembangannya dia bergabung dengan gerakan DI/TII Kartosuwiryo.

Di Aceh, gerakan ini muncul akibat adanya penurunan status Aceh pasca

kembalinya NKRI. Aceh yang semula daerah Istimewa setingkat provinsi dengan

Tengku Daud Beureuh sebagai gubernur menjadi karesidenan dibawah provinsi

Sumatera Utara. Kekecewaan itu diwujudkan dengan memproklamasikan Aceh

sebagai bagian dari Negara islam Indonesia pimpinan kartosuwiryo.

3) Akhir

Penumpasan gerakan DI/TII dilakukan dengan dua cara yaitu upaya damai dan

militer.

a) Upaya Damai

1) Di Jawa Barat, pemerintah RI mengirimkan utusan Muhammad Natsir untuk

membujuk Kartosuwiryo agar menhentikan gerakannya dengan bergabung

kembali bersama NKRI, namun ditolak.

2) Di Sulawesi Selatan, pemerintah mengajak Kahar Muzakar kembali bergabung

dengan TNI dan NKRI, namun melarikan diri dengan pasukannya.

3) Di Aceh, pada tanggal 17-21 Desember 1962, diadakan Musyawarah Kerukunan

Rakyat Aceh dan pemerintah menawarkan amnesti kepada Daud Beureuh

asalkan ia bersedia kembali ke tengah Masyarakat.

b) Operasi Militer

1) Di Jawa Barat, melalui operasi militer Bharatayuda dengan strategi pagar betis

dan berhasil mendesak kelompok DI/TII Kartosuwiryo.

4

2) Di Jawa Tengah, dilakukan melaui operasi Guntur oleh pasukan Banteng
Raiders

3) Di Sulawesi Selatan, penumpasan dengan operasi militer
4) Di Kalimantan Selatan, penumpasan dilakukan melalui operasi militer TNI

dimana Ibnu Hajar ditangkap dan dihukum mati dimana Kahar Muzakar tewas
dalam penyergapan.
c. G30S/PKI 1965 (Ideologi Komunis)
1) Masa awal

Pada bulan Januari 1965, PKI mengajukan gagasan pembentukan angkatan
kelima yaitu kaum buruh dan tani yang dipersenjatai dengan tujuan menggalang
kekuatan menghadapi neokolonialisme Inggris dalam rangka Dwikora serta
membentuk kekuatan militer dibawah pengaruhnya.

Pada bulan Mei, 1965, PKI melempar isu adanya Dewan Jenderal dalam tubuh
angkatan darat yang ingin merebut kekuasaan presiden dengan bantuan Amerika
Serikat.

Pada bulan September 1965, para perwira angkatan darat memperingatkan
presiden agar waspada terhadap PKI yang ingin memperkuat kedudukannya. Ditengah
pertentangan antara PKI dan AD muncul berita tentang memburuknya kesehatan
presiden Soekarno dan menimbulkan ketegangan politik yang mencapai puncaknya
pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh letkol Untung dan D.N Aidit.
2) Perkembangan

Peristiwa G 30 S PKI baru dimulai pada tanggal 1 Oktober pagi, dimana
kelompok pasukan bergerak dari Lapangan Udara Halim Perdana kusuma menuju
daerah selatan Jakarta untuk menculik 7 jendral yang semuanya merupakan anggota dari
staf tentara. Tiga dari seluruh korban yang direncanakan, mereka bunuh di rumah
mereka yaitu Ahmad Yani, M.T. Haryono, dan D.I. Panjaitan. Ketiga target lain yaitu
Soeprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup, sementara target utama
mereka, Jendral Abdul Harris Nasution berhasil kabur setelah melompati dinding yang
berbatasan dengan taman di kedutaan besar Iraq. Meski begitu, Pierre Tendean yang
menjadi ajudan pribadinya ditangkap, dan anak putrinya yang berusia lima tahun, Ade
Irma Suryani Nasution, tertembak oleh regu sergap dan tewas pada 6 Oktober. Korban
tewas bertambah ketika regu penculik menembak dan membunuh seorang polisi yang
menjadi penjaga rumah tetangga Nasution, Karel Satsuit Tubun. Korban tewas terakhir
adalah Albert Naiborhu, keponakan dari Pandjaitan, yang tewas saat menyerang rumah

5

jendral tersebut. Mayat dan jenderal yang masih hidup kemudian dibawa ke Lubang
Buaya, dan semua dibunuh serta mayatnya dibuang di sumur dekat markas tersebut.
3) Akhir

G30S/PKI baru berakhir ketika pada pukul 7 malam, pasukan yang dipimpin
oleh Soeharto berhasil mengambil kembali kontrol atas semua fasilitas yang
sebelumnya direbut oleh Gerakan 30 September. Ketika sudah berkumpul bersama
Nasution, pada pukul 9 malam Soeharto mengumumkan bahwa ia sekarang mengambil
alih tentara dan akan berusaha menghancurkan pasukan kontra-revolusioner dan
menyelamatkan Soekarno. Ia kemudian melayangkan ultimatum lagi yang kali ini
ditujukan kepada pasukan yang berada di Halim. Tidak berapa lama, Soekarno
meninggalkan Halim dan tiba di istana presiden lainnya yang berada di Bogor. Untuk
jasad ke-7 orang yang terbunuh dan dibuang di Lubang Buaya sendiri baru ditemukan
pada tanggal 3 Oktober, dan dikuburkan secara layak pada tanggal 5 Oktober. Para
pemimpin PKI kemudian dikumpulkan, beberapa dari mereka, termasuk Aidit, langsung
dieksekusi. Lainnya diadili, banyak lainnya dieksekusi. Tentara pun menguasai media
dan mengorganisir pemakaman dramatis dari para perwira yang terbunuh, menyulut api
kemarahan terhadap PKI. Beberapa minggu sesudahnya, setelah tentara mendapat
kepastian kekuasaan, pembunuhan mulai terjadi. Dalam empat bulan saja, 500 ribu
orang tewas. Peristiwa Gerakan 30 September, kemudian mengakhiri kekuasaan
Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

3. Konflik-konflik atas dasar kepentingan yang pernah terjadi di Indonesia antara
tahun 1948-1965
1) APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)
a. Masa Awal
Gerakan APRA merupakan gerakan yang berasal dari pihak colonial Belanda
yang memanfaatkan bangsa Indonesia. Belanda menginginkan tetap berdirinya Negara
Pasundan dan menuntut APRA dijadikan tentara dari Negara Pasundan. Anggota
APRA berasal dari Tentara Belanda,KNIL yang tidak setuju atas pembentukan APRIS.
b. Perkembangan
Pada 23 Januari 1950, APRA pimpinan Kapten Raymon Westerling memulai
gerakannya dengan menyerbu Bandung dan membuat kekacauan. APRA berhasil
menguasai markas Divisi Siliwangi dann terus bergerak ke Jakarta. Gerakan APRA di
Jakarta ini dibantu oleh Sultan Hamid II dan bertujuan merebut gedung pemerintahan

6

dan merencanakan pembunuhan terhadap mentri pertahanan Sri Sultan Hamengku
Buwono IX dan Kepala APRIS Kolonel T.B. Simatupang.
c. Akhir

Penumpasan dilakukan dengan upaya damai yaitu perundingan antara perdana
mentri RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda mengenai APRA di Jakarta. Selain itu
adapula perundingan antara kepala staf Divisi Siliwangi letnan Kolonel Eri Sudewo
dengan Panglima Divisi C tentara Belanda, Mayor Jenderal Engels. Pihak Belanda
kemudian bersedia mendesak APRA menghentikan gerakannya namun ditolak.
Westerling melarikan diri ke Belanda dengan pesawat Catalina ke Singapura.
2) Pemberontakan Andi Aziz
a. Masa Awal

Latar belakang pemberontakan pemberontakan Andi Aziz adalah munculnya
kekacauan di wilayah Sulawsi Selatan akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi antara
kelompok antifederal dengan kelompok profederal. Tuntutan Kapten Andi Aziz dan
pasukannya yang berasal dari KNIL agar dijadikan pasukan APRIS di Negara
Indonesia Timur dan menolak masuknya pasukan APRIS dari unsur TNI.
b. Perkembangan

Guna memelihara keamanan di Makasar, pemerintah mendatangkan Batalyon
TNI dibawah pimpinan HV. Worang. Tindakan tersebut menyulut ketidakpuasan
dikalangan KNIL pimpinan Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Aziz
bergerak menduduki tempat-tempat penting dan menyerang pos-pos penting serta
menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur, A.J. Mokoginta.
c. Akhir

Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz melaporkan
diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Andi Aziz diberi waktu
2 x 24 Jam. Andi Aziz diadili di Mahkamah Militer dan dijatuhi hukuman mati.
3) Republik Maluku Selatan (RMS)
a. Masa awal

Pemberontakan Republik Maluku Selatan ( RMS ) di Maluku, terjadi pada 25
April 1950 di Ambon dengan tokoh pemberontak adalah Mr. Dr. Soumoukil. Pada
tanggal tersebut di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Indonesia Maluku
Selatan/ RMS dan menyatakan diri lepas dari Republik Indonesia Serikat oleh Dr.
Soumoukil, bekas Menteri Kehakiman Negara Indonesia Timur.
b. Perkembangan

7

Pemberontakan Republik Maluku Selatan dilakukan dengan tujuan
memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan Negara
sendiri. Gerakan RMS semakin gencar setelah perdana mentri NIT, Ir. Putuhena
mengajukan usul pembubaran NIT dan bergabung dengan NKRI. Ri penggabungan
penggabungan tersebut, Dr. Soumokil mulai melakukan propaganda agar Maluku
Selatan memisahkan diri. Gerakan ini didukung oleh KNIL dan Partai Timur Besar
Maluku.
c. Akhir

Upaya penumpasan gerakan ini awalnya dilakukan dengan jalan damai,
pemerintah RIS mengirim utusan dr. J.Leimena untuk berunding dengan Soumokil.
Tetapi ditolak. Akhirnya pada 14 Juli 1950 Gerakan Operasi Militer(GOM) III yang
dipimpin oleh Kolonel AE. Kawilarang diturunkan. Kolonel Kawilarang menyerang
hingga ke Kepulauan Buru yang dikuasai pemberontak hingga ke Pulau Seram bagian
Utara. Serangan terhadap Pulau Ambon sendiri dilaksanakan pada 28 September 1950,
dan salah satu prajurit TNI, Letnan Slamet Riyadi gugur dalam perjuanagn merebut
Benteng New Victoria sehingga pemberontakan RMS bisa digagalkan.

4. Konflik-konflik atas dasar sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Indonesia
antara tahun 1948-1965
1) PRRI/Permesta
a. Masa awal
Pemberontakan PRRI/Permesta bermula dari adanya persoalan di tubuh
Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera
dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf
Angkatan Darat dan meluas pada tuntutan otonomi daerah..
b. Perkembangan
Pemberontakan PRRI/Permesta, pada tahun 1958. Penyebabnya adalah adanya
ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah. Tidak
meratanya pembangunan serta semakin melebarnya gerakan komunisme menjadi dasar
bagi pemerintah daerah di Sumatera dan Sulawesi Utara untuk mendirikan
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta atau
lebih dikenal sebagai PRRI/Permesta. Di Sumatera, para pemimpin PRRI seperti Dr.
Syafruddin Prawiranegara, Dahlan Djambek, Soemitro Djojohadikoesoemo dll,
melakukan pemberontakan sebagai koreksi atas kebijakan pemerintah pusat.
Sementara di Sulawesi Utara, Permesta melakukan pemberontakan dengan
8

ditunggangi kepentingan negara asing, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, terbukti

dengan ditembak jatuh pesawat AS yang dipiloti oleh penerbang Amerika bernama

Pope.

Adanya ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di

daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana

pembangunan menimbulkan kekecewaan bagi daerah. Reaksi dari kekecewaan itu

diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan

tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti:

1) Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein

2) Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon

3) Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian

4) Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual

Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah

daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung

seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir.

KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda berusaha mengatasi krisis ini

dengan jalan musyawarah namun gagal. Ahmad Husein mengultimatum pemerintah

pusat, menuntut agar kabinet Djuanda mengundurkan diri dan menyerahkan

mandatnya kepada presiden dan ditolak pemerintah. Krisis memuncak ketika pada

tanggal 15 Februari 1958 Achmad Husein memproklamasikan berdirinya PRRI di

Padang, Sumatera Barat. Sebagai perdana mentri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin

Prawiranegara. Bagi Syafruddin, pembentukan PRRI hanya sebuah upaya untuk

menyelamatkan Negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu

mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI

sebagian memang berasal dari partai Masyumi yang anti PKI.

Berita proklamasi PRRI ternyata disambut oleh para tokoh masyarakat Manado,

Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka

mendukung PRRI, mendeklarasikan permesta serta memutuskan hubungan dengan

pemerintah pusat.

Gerakan Permesta di Sulawesi dimulai dengan adanya pembentukan dewan

Manguni di Manado pimpinan Letkol Ventje Sumual pada 18 Februari 1957 dan

memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semeste(Permesta) pada 2 Maret 1957.

Pemerintahan daerah di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Madura diambil oleh

pemerintah Militer Permesta.

c. Akhir

9

Pemerintah menganggap gerakan PRRI sebagai gerakan separatis yang dapat
mengganggu keutuhan NKRI. Pemerintah kemudian memecat secara tidak hormat
perwira-perwira militer yang terlibat dalam gerakan PRRI dan membekukan kodim
Sumatera Tengah dan mengadakan operasi militer. Operasi penumpasan PRRI adalah:
1) Operasi Militer 17 Agustus yang dipimpin Letkol Ahmad Yani untuk menumpas

gerakan PRRI diwilayah Sumatera Tengah.
2) Operasi militer tegas yang dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution untuk

mengamankan wilayah Riau.
3) Operasi Militer Saptamarga yang dipimpin oleh Brogadir Jenderal Djatikusumo

untuk mengamankan wilayah Sumatera Utara.
4) Operasi Militer Sadar yang dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo untuk mengamankan

wilayah Sumatera Selatan.
Operasi militer TNI berhasil mendesak gerakan PRRI di Sumatera. Pada 29

Mei 1957, Letkol Achmad Husein menyerahkan diri. Operasi penumpasan gerakan
Permesta dilakukan dengan pemecatan secara tidak hormat perwira-perwira militer
yang terlibat dalam gerakan ini seperti Kolonel Somba. Operasi militer penumpasan
Permesta:
1) Operasi Militer Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat

pada April 1958 untuk mengamankan wilayah Sulawesi Utara bagian tengah
2) Operasi Militer Saptmarga I yang dipimpin oleh Letkol Sumarsono untuk

mengamankan wilayah Sulawesi Utara Bagian Timur
3) Operasi Militer Saptmarga II yang dipimpin oleh Letkol Agus Prasmono untuk

mengamankan wilayah Sulawesi Utara Bagian Selatan
4) Operasi Militer Saptmarga III yang dipimpin oleh Letkol Magenta untuk

mengamankan wilayah Utara Manado
5) Operasi Militer Saptmarga IV yang dipimpin oleh Letkol Rukminto

Hendraningrat untuk mengamankan wilayah Sulawesi Utara
6) Operasi Militer Mena I yang dipimpin oleh Letkol Pieters untuk mengamankan

wilayah Jailolo
7) Operasi Militer Mena II yang dipimpin oleh Letkol Hunholz untuk merebut

kembali lapangan udara Morotai
Dalam operasi militer tersebut, diketahui adanya campur tangan pihak asing

setelah tertembaknya pesawat yang dikemudikan oleh AL Pope, seorang pilot
berkewarganegaraan Amerika di Ambon.

10

D. UJI KOMPETENSI C. Sebagai pengalih perhatian pemerintah

E. Pilihlah salah satu jawaban yang Indonesia

benar D. Menguasai Surakarta sebelum

memberontak di Madiun

1. Tujuan pemberontakan PKI Madiun Tahun E. Menguji kekuatan TNI

1948 adalah… 4. Meskipun mayoritas rakyat Indonesia

A. Menentang pemerintah pusat beragama Islam, gerakan DI/TII tidak

B. Mendirikan Negara komunis di Indonesia mendapat dukungan rakyat, karena…

C. Menjatuhkan wibawa pemerntah A. Dipimpin oleh para tokoh yang tidak

Indonesia di mata rakyat disukai rakyat

D. Mengadu domba rakyat yang pro dan B. Mengkhianati cita-cita proklamasi

kontra dengan PKI kemerdekaan dan pancasila

E. Mendukung berdirinya Negara soviet di C. Mendukung terbentuknya Indonesia

Indonesia serikat

2. Selain masalah politik, pemberontakan D. Cenderung bergabung dengan Negara

DI/TII juga berkaitan dengan masalah federal bentukan Belanda

militer, yaitu… E. Didukung oleh pasukan belanda

A. Para tokoh DI/TII tidak mendapat jabatan

yang layak (RERA Reorganisasi Dan 5. Dalam menumpas pemberontakan DI/TII di

Rasionalisasi=seleksi ulang tentara) Jawa Barat, pemerintah menggunakan

B. Para tokoh DI/TII/ dijanjikan jabatan operasi militer karena…

dalam angkatan bersenjata A. Pemerintah ingin pemberontakan DI/TII

C. Para tokoh DI/TII akan mengganti cepat di tumpas

ideology pancasila B. Pemerintah juga menghadapi Agresi

D. Para tokoh DI/TII terlibat dalam bisnis Militer Belanda kedua

persenjataan C. Semakin banyak rakyat yang bergabung

E. Upaya mendirikan kesatuan bersenjata di dengan DI/TII

luar tubuh TNI D. Cara persuasive dengan musyawarah

3. Tujuan PKI membuat kerusuhan di tidak membuahkan hasil

Surakarta pada 11 september 1948 adalah… E. Menghindari semakin banyaknya korban

A. Menunjukkan kekuatan PKI jiwa dari rakyat biasa

B. Memberi kesempatan kepada para

pendukung PKI untuk melawan rakyat 6. Pergolakan dalam negeri di Indonesia terjadi

Indonesia karena…

11

A. Adanya hubungan yang tidak harmonis D. Kalimantan Selatan(Ibnu Hajar)

antara pemerintah pusat dan daerah E. Jawa Barat(katosuwiryo)

B. Tidak ada kerja sama antara pemerintah 10. Pemimpin pemberontakan DI/TII di

pusat dan pemerintah daerah Kalimantan selatan adalah…

C. Pemerintah daerah ingin mengurus A. Kahar Muzakar

daerahnya sendiri tanpa campur tangan B. Kartosuwiryo

pemerintah pusat C. Daud Beureueh

D. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan D. Ibnu Hajar

yang memberatkan pemerintah daerah E. Amir Fatah

E. Adanya keinginan untuk mendirikan 11. Latar belakang pemberontakan APRA

Negara dengan paham baru di Indonesia adalah…

7. Daerah pemberontakan DI/TII Amir Fatah A. Ketidakpuasan terhadap pemerintah

adalah… pusat

A. Ujung timur pulau jawa B. Adanya hubungan yang tidak harmonis

B. Pantai selatan jawa tengah antara pemerintah pusat dan daerah

C. Pemberantasan jawa tengah dan jawa C. Mengakui keberadaan DI/TII

timur D. Ingin mempertahankan Negara Pasundan

D. Pantai utara jawa tengah (berebes-tegal- E. Ingin mendirikan Negara Islam

pekalongan) 12. Gerakan separatis PRRI/Permesta muncul

E. Pembatasan jawa tengah dan jawa barat dilatarbelakangi karena…

8. Alasan Daud Beureueh bergabung dengan A. Keinginan mempertahankan bentuk

DI/TII adalah… Negara RIS

A. Ingin mendirikan Negara Islam di Aceh B. Penolakan penggabungan unsur TNI dari

B. Status Aceh yang menjadi karesidenan KNIL

dibawah Sumatera Utara C. Keinginan untuk membentuk Negara

C. Ingin mendirikan Negara sendiri terlepas sendiri

dari Indonesia D. Kekecewaan terhadap alokasi dana pusat-

D. Kekerasan yang dilakukan militer daerah yang tidak berimbang

terhadap rakyat Aceh E. Pasukan TNI menolak menjadi APRIS

E. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat 13. Gerakan separatis PRRI/permesta dilakukan

9. Kahar Muzakar mempimpin pemberontakan oleh perwira-perwira militer. Mereka

DI/TII di daerah… membentuk dewan-dewan di wilayah

A. Aceh(daud beureuh) sumatera dan Sulawesi. Salah satu dewan

B. Jawa Tengah(amir fatah) yang dibentuk di wilayah Sulawesi adalah

C. Sulawesi Selatan A. Dewan Banteng (Bukittinggi)

12

B. Dewan Gajah (Medan) A. “nawaksara”

C. Dewan Garuda ( Palembang ) B. “Penemuan Kembali Revolusi

D. Dewan Manguni Kita” (manipolusdek)

E. Dewan Pasopati C. “Indonesia menggugat”

D. “revolusi baru Indonesia

14. Gerakan separatis PRRI/permesta berhasil E. “Indonesia membangun bangsa

ditumpas dengan menggunakan operasi 18. Dokumen gilchrist menjadi salah satu alasan

militer… PKI untuk menyebarkan isu akan adanya

A. Pagar betis D. 17 Agustus aksi kudeta dari TNI AD. Adapun yang

B. Bharatayuda E. Guntur dimaksud dengan Dokumen Gilchrist

C. Merdeka adalah…

15. Salah satu bukti keterlibatan bangsa asing A. Dokumen rahasia dari duta besar inggris

dalam gerakan separatis PRRI/permesta di Jakarta yang didalamnya menyebutkan

adalah… “our local army friend” sehingga

A. Peralatan tempur yang digunakan berasal dicurigai adanya kerja sama dengan TNI

dari Negara asing AD

B. Ditemukannya dokumen kerja sama B. Dokumen rahasia milik TNI AD yang

antara PRRI/permesta dengan Negara berisi rencana kudeta pemerintahan pada

asing 5 Oktober 1965

C. Pascapenumpasan gerakan C. Dokumen duta besar inggris yang berisi

PRRI/permesta, tokoh-tookohnya banyak kerja sama di bidang militer

melarikan diri ke luar negeri D. Dokumen milik PKI yang menyebutkan

D. Ditemukannya pilot asing dalam pesawat pembentukan dewan jenderal

PRRI/peresta yang jatuh tertembak E. Dokumen pemerintah tentang operasi

E. Tokoh-tokoh PRRI/permesta adalah penumasan PKI

perwira-perwira TNI yang dilatih oleh 19. Pimpinan G-30-S/PKI 1965 di lapangan

Negara asing yang memimpin aksi penculikan terhadap

16. Berikut ini yang tidak termasuk empat partai perwira-perwira TNI AD adalah…

besar pemenang pemilu 1955 adalah… A. Letnan Kolonel Untung

A. PNI D. Parinda B. D N Aidit

B. NU E. PKI C. Musso

C. Masyumi D. Sneevliet

17. Pidato presiden soekarno dalam peringatan E. Semaun

hari kemerdekaan 17 agustus 1950 dan 20. Pemberontakan Andi Aziz termasuk

dijadikan sebagai GBHN berjudul… berbahaya karena…

13

A. Berhasil menguasai tempat-tempat B. Pembebasan irian barat yang

penting di Sulawesi Selatan mendapatkan tentangan dari PKI

B. Menyebarkan paham komunis di C. Konfrontasi dengan malaysia yang

kalangan rakyat mendapat tentangan dari PKI

C. Didukung kekuatan asing D. Belum jelasnya sikap pemerintah

D. Banyak pejabat militer yang terlibat terhadap pemberlakuan kembali UUD

dalam pemberontakan tersebut 1945

E. Didukung rakyat Sulawesi selatan E. Keprihatinan terhadap ketidakstabilan

21. Pahlawan yang gugur dalam penumpasan politik akibat persaingan antarpartai

pemberontakan RMS adalah… 25. Kabinet Dwikora yang banyak disusupi oleh

A. Mayor suryo subandrio unsur PKI akhirnya dibubarkan oleh mayor

B. Mayor ahmad wiranatukusumah jenderal soeharto dan digantikan dengan

C. Letnan colonel slamet riyadi kabinet …

D. Colonel A.E kawilarang A. Zaken

E. Letnan colonel ahmad yani B. Ampera (amanat penderitaan rakyat)

22. Dewan gajah dibentuk di daerah… C. Caturkarya

A. Sumatera barat D. Dwidharma

B. Sumatera selatan E. Satyadharma

C. Sulawesi utara 26. Tangkapan angkatan darat terhadap isu

D. Sumatra utara dewan jenderal yang ditiupkan PKI

E. Sulawesi selatan adalah…

23. Salah satu faktor pendukung tampilnya PKI A. Mengakui keberadaan Dewan jenderal

sebagai kekuatan politik adalah… yang akan mengadakan kudeta terhadap

A. Berlakunya ajaran manipol, nasakom, pemerintahan yang sah

dan resopim B. Tidak ada dewan jenderal, yang ada

B. Persaingan antarpartai yag tidak sehat hanya wanjakti yang bertugas memberi

C. Berlakunya kembali UUD 1945 masukan kepada Men/Pangad mengenai

D. Nasionalisasi perusahaan belanda promosi jabatan dan pangkat para

E. Serah terima irian barat perwira tinggi

24. Upaya angkatan darat terjun ke dunia C. Dewan jenderal anggotanya terdiri atas

politik sejak demokrasi liberal semua angkatan

dilatarbelakangi oleh… D. Dewan jenderal merupakan angkatan

A. Persaingan tidak sehat antara angkatan bersenjata bentukan PKI

darat dengan angkatan lainnya

14

E. Dewan jenderal adalah sebuah komite A. “Nawaksara”

yang akan menjalankan pemerintahan B. “Indonesia Menggugat”

jika sewaktu-waktu presiden berhalangan C. “Penemuan Kembali Revolusi Kita”

27. Gagasan PKI untuk mempersenjatai buruh D. “Dibawah Bendera Revolusi”

dan tani disebut… E. “Tonggak-Tonggak Perjuanganku”

A. Angkatan ketiga 31. Amir syarifuddin membentuk biro

B. Angkayan keempat perjuangan yang merupakan gabungan dari

C. Angkatan kelima lascar-laskar perjuangan. Hal ini

D. Angkatan keenam mendapatkan kritikan dari perwira-perwira

E. Angkatan ke tujuh TNI karena berakibat pada…

28. Keuntungan kampanye trikora bagi A. Dualism pertahanan nasional

angkatan darat adalah… B. Persaingan tidak sehat dengan TNI

A. Menjadi kekuatan yang diandalkan C. Biro perjuangan tidak memiliki

oleh pemerintah struktur organisasi yang jelas

B. Memberi peluang menjadi pemimpin D. Biro perjuangan terdiri atas kelompok

lembaga tinggi Negara orang yang belum terlatih

C. Semakin banyaknya perwira angkatan E. Biro perjuangan hanya strategi untuk

darat masuk dalam kabinet melumpuhkan TNI

D. Memberi peluang untuk mengambil 32. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan

alih pemerintahan digantikan oleh kabinet hatta pasca

E. Menjadi kekuatan yang paling perjanjian…

dipercaya oleh pemerintah A. Linggarjati D. KMB

29. Isu yang ditiupkan PKI dalam tubuh B. Renville E. Hooge veeluwe

angkatan darat adalah… C. Roem-royen

A. Dewan militer 33. Salah satu program dalam kabinet hatta

B. Dewan revolusi yang menimbulkan kekecewaan TNI

C. Dewan jabatan adalah…

D. Dewan colonel A. Caturkarya

E. Dewan jenderal B. Pembangunan lima tahun

30. Pada 10 januari 1967, presiden soekarno C. Reorganisasi dan rasionalisasi

menyampaikan pidato pertanggung D. Revolusi pembangunan

jawabannya di dalam siding MPR, E. Dwidharma

terutama yang berkaitan dengan peristiwa 34. Kelompok komunis yang dipimpin amir

G#)S/PKI 1965. Pidato presiden soekarno syarifuddin menentang keras program

tersebut berjudul…

15

kabinet hatta yang berkaitan dengan E. Mayoritas penduduk madiun adalah

pengurangan jumlah pasukan TNI karena… petani dan buruh yang menjadi basis

A. TNI masih diperlukan dalam kelompok komunis

pembangunan 37. Dalam upaya penumpasan PKI madiun,

B. Kurangnya biaya pension bagi para TNI pemerintah melakukan gerakan operasi

C. Mayoritas anggota TNI yang terkena militer 1 yang dipimpin oleh…

program adalah kelompok komunis A. Kolonel gatot subroto

D. Pertahanan Indonesia akan berkurang B. Kolonel A. E. kawilarang

E. Indonesia akan mudah dijajah tanpa C. Mayjen Soeharto

adanya TNI D. Jenderal Soedirman

35. Kelompok komunis mengalami perubahan E. Letnan Kolonel Eri Sudewo

strategi perlawanan ascakedatangan tokoh 38. Salah satu akibat dari ditandatanganinya

komunis Indonesia yang bernama … dari perjanjian renville antara Indonesia dengan

Moskow pada 1948. belanda adalah terjadinya peristiwa

A. Sneevliet pemberontakan oleh…

B. D. N. Aidit A. DI/TII

C. Letkol Untung B. APRA

D. Semaun C. Andi Aziz

E. Musso D. RMS

36. Salah satu alasan Musso memimpin gerakan E. PRRI

separatis PKI di madiun adalah 39. Negara islam Indonesia diproklamasikan

A. Menganggap revolusi kemerdekaan oleh kartosuwiryo di jawa barat pada…

belum selesai dan masih harus A. 7 Juli 1947

dilanjutkan oleh kelompok komunis B. 7 Agustus 1947

B. Daerah madiun merupakan daerah C. 7 September 1947

terpencil yang penduduknya mudah D. 7 Oktober 1947

dipengaruhi E. 7 November 1947

C. Kelompok komunis ingin melanjutkan 40. Pemberontakan DI/TII di jawa barat terjadi

aksi pemberontakan yang gagal di masa pada masa kabinet …

colonial A. Ali sastroamidjoyo

D. Kekecewaan karena kegagalan B. Natsir(harusnya hatta)

pembentukan biro perjuangan di dalam C. Burhanudin harahap

organisasi TNI D. Wilopo

E. Sukiman

16

Jawablah dengan singkat dan tepat! 12. Dr.C.R.S soumokil memproklamasikan

berdirinya RMS pada…

1. Pemberontakan DI/TII pada 1947 di jawa 13. Dalam operasi penumpasan gerakan

barat berhasil ditumpas dengan operasi separatis RMS, terdapat perwira TNI yang

militer… tewas dalam perjuangan tersebut, yaitu…

2. Operasi militer penumpasan DI/TII di jawa 14. G-30-S/PKI 1965 dilakukan dengan

barat memerlukan waktu yang cukup lama. mengadakan aksi penculikan dan

Hingga akhirnya pada … kartosuwiryo pembunuhan terhadap perwira-perwira AD

berhasil ditangkap di daerah gunung geber, yang dianggap sebagai ancaman bagi PKI

majalaya. dalam mencapai tujuannya. Berikut ini yang

3. Gerakan DI/TII di jawa tengah semakin kuat tidak termasuk perwira TNI AD korban

setelah bergabungnya kelompok separatis penculikan G-30-S/PKI 1965 adalah…

lainnya, yaitu … di wilayah kudus dan 15. G30S/PKI 1965 tidak hanya terjadi di

magelang. Jakarta. Aksi serupa juga terjadi di

4. Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Yogyakarta yang menewaskan perwira TNI

jawa tengah yang dipimpin oleh amir fatah, AD, yaitu…

pemerintah membentuk… A

5. Pemberontakan DI/TII di KalimantaAn

selatan dipimpin oleh…

6. Latar belakang kahar muzakar menyatakaAn

Sulawesi selatan bagian dari NII di bawah

pimpinan kartosuwiryo adalah…

7. Berbeda dengan gerakan separatis DI/TII

lainnya, gerakan DI/TII di aceh berhasil

diselesaikan melalui…

8. Latar belakang timbulnya pemberontakan

APRA di bandung pada 23 januari 1950

adalah…

9. Alasan gerakan separatis APRA

mempertahankan Negara pasundan adalah

10. Pemimpin gerakan APRA yanag dikenal

karena kekejamannya yang menimbulkan

korban jiwa ribuan orang adalah…

11. Latar belakang munculnya gerakan separatis

Andi Aziz adalah…

17

18

BAB II
PERAN DAN NILAI-NILAI PERJUANGAN
TOKOH NASIONAL DAN DAERAH DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN
NEGARA DAN BANGSA INDONESIA PADA MASA 1948–1965

A. KOMPETENSI DASAR
Mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam

mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948–1965

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi tentang peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan

daerah, peserta didik dapat mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan
daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948–1965
dengan baik

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1. Menjelaskan kriteria seseorang bisa dikatakan sebagai pahlawan nasional
2. Mendeskripsikan keteladanan para tokoh yang telah berjasa dalam menghadapi ancaman
disintegrasi bangsa.

D. URAIAN MATERI
1. Kriteria seseorang bisa dikatakan sebagai pahlawan nasional
Indonesia adalah negara yang memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Saat
ini, ada sekitar 174 warga negara yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia,
termasuk dua pahlawan proklamator (Soekarno & M. Hatta) serta 10 pahlawan revolusi yang
tewas akibat Gerakan 30 September.
Gelar pahlawan nasional Indonesia diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia atas
tindakan yang dianggap heroik yang didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat
dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya atau berjasa sangat
luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Gelar ini merupakan penghargaan tingkat
tertinggi di Indonesia.
Untuk menjadi Pahlawan Nasional, ada persyaratan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun
2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Syarat umum:
19

a. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI.
b. Memiliki integritas moral dan keteladanan.
c. Berjasa terhadap bangsa dan negara.
d. Berkelakuan baik.
e. Setia dan tidak menghianati bangsa dan Negara; dan tidak pernah dipidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Syarat khusus:
a. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau
perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi
kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
b. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
c. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan
melebihi tugas yang diembannya;
d. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan
bangsa dan negara
e. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas-atau
meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
f. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan/atau melakukan
perjuangan, yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional;
g. Tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan
politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai/
merebut/mempertahankan/mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan
bangsa.

2. Keteladanan para tokoh yang telah berjasa dalam menghadapi ancaman disintegrasi
bangsa

a. Pahlawan Nasional dari Papua: Frans Kaisiepo, Silas Papare dan Marthen Indey
1) Frans Kaisiepo (1921-1979)
Peran dan teladan:
a) Tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang
Indonesia merdeka.
b) Mendirikan Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1946.

20

c) Kaisiepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi
Selatan,

d) Menentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT)
e) Merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda.
f) Menolak menjadi ketua delegasi Nederlands Nieuw Guinea ke Konferensi Meja

Bundar (KMB) di Den Haag.
g) Mendirikan partai politik Irian Sebagian Indonesia (ISI) yang menuntut penyatuan

Nederlans Nieuw Guinea ke negara Republik Indonesia.
h) Membantu para tentara pejuang Trikora saat menyerbu Papua.
i) Berupaya agar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) bisa dimenangkan oleh

masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia.
2) Silas Papare (1918-1978)

a) Membentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM) dengan tujuan adalah untuk
menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela
dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945.

b) Mendirikan Partai Kemerdekaaan Irian.
c) Karena Belanda tidak senang, ia kemudian ditangkap dan kembali
d) Membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta.
e) Mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam Perundingan New

York
3) Marthen Indey (1912–1986)

a) Seorang anggota polisi Hindia Belanda.
b) Menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka (PIM).
c) Menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan

perlawanan terhadap Belanda.
d) Menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang

akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora.
e) Memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia, di PBB hingga akhirnya

Papua (Irian) benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia.
b. Para raja yang berkorban untuk bangsa: Sultan Hamengku Buwono IX dan Sultan Syarif

Kasim II
1) Sultan Hamengku Buwono IX (1912-1988).

21

a) Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengku Buwono IX dinobatkan menjadi raja
Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Sikapnya ini
kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah

b) Menyatakan Kerajaan Yogjakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia.
c) Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram
d) Menyatakan berdiri di belakang Presiden dan Wakil Presiden
e) Memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah RI yang baru terbentuk untuk

menjalankan roda pemerintahan.
f) Menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya raja seluruh Jawa setelah agresi

militer Belanda II berlangsung.
g) Pribadi yang demokratis dan merakyat.
2) Sultan Syarif Kasim II (1893-1968).
a) Sultan Syarif Kasim II dinobatkan menjadi raja Siak Indrapura pada tahun 1915

ketika berusia 21 tahun.
b) Sultan Syarif Kasim II mengirim surat kepada Soekarno-Hatta, menyatakan

kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI
c) Menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untukmembantu perjuangan RI.
d) Sultan Syarif Kasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak,Tentara

Keamanan Rakyat (TKR) dan Barisan Pemuda Republik.
e) Mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera Merah-Putih, dan

mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak republik.
f) Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para

lascar
g) Ia juga kembali menyerahkan 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden

Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan.
h) Ketika van Mook, Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkatnya

sebagai “Sultan Boneka” Belanda, Sultan Syarif Kasim II tentu saja menolak. Ia
tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia.\
i) Atas jasanya tersebut, Sultan Syarif Kasim II dianugerahi gelar Pahlawan
c. Mewujudkan Integrasi Melalui Seni dan Sastra: Ismail Marzuki
Ismail Marzuki (1914–1958). Dilahirkan di Jakarta, Ismail Marzuki memang berasal
dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun ia berhasil mengarang lagu pertamanya, berjudul
“O Sarinah”. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Lief Java dan
berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Padasaat inilah ia mulai menjauhkan diri dari

22

lagu-lagu barat untuk kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan
Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air.

Latar belakang keluarga, pendidikan dan pergaulannyalah yang menanamkan
perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap penderitaan bangsanya. Ketika RRI
dikuasai Belanda pada tahun 1947 misalnya, Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam
orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI
kembali diambil alih republik, ia baru mau kembali bekerja di sana.

Lagu-lagu Ismail Marzuki yang sarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah
rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, antara lain “Rayuan Pulau Kelapa” (1944),
“Halo-Halo Bandung” (1946) yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api,
“Selendang Sutera” (1946) yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk
membangkitkan semangat juang pada waktu itu dan “Sepasang Mata Bola” (1946) yang
menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka.

Meskipun memiliki fisik yang tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC,
Ismail Marzuki tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni. Hal ini menunjukkan
betapa rasa cinta pada tanah air begitu tertanam kuat dalam dirinya.
d. Perempuan Pejuang :Opu Daeng Risaju
Peran dan keteladannya:
1) Seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarikat Islam

yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu.
2) Opu Daeng Risaju rela menanggalkan gelar kebangsawanannya
3) Semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkraman penjajahan

membuat dia rela mengorbankan dirinya.
4) Mendirikan cabang PSII di Palopo dan aktif dalam menyebarkan PSII.
5) Dengan biaya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII dengan

cara menjual kekayaan yang ia milik
6) Melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada

pemuda.
Selain tokoh-tokoh tersebut, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, ada beberapa

tokoh yang berperan dalam penyelesaian masalah disintegrasi bangsa pada tahun 1948-1965
a. Jenderal Gatot Subroto

Peran Gatot Subroto dalam menghancurkan PKI di Madiun terlihat dominan. Gatot
Subroto yang menjabat panglima divisi 2 yang berkedudukan di surakarta melancarkan

23

serangan dari arah barat, Pasukan Gatot Subroto juga dibantu pasukan Divisi Siliwangi
yang sedang hijrah dari Jawa barat.
b. Brigadir Jenderal Ignatius Slamet Riyadi

Ignatius Slamet Riyadi dilahirkan pada tanggal 26 Juli 1927 di Solo, Jawa Tengah,
Indonesia. Ketika terjadi pemberontakan APRA, Brigade Slamet Royadi dipanggil untuk
menumpas pemberontakan APRA kemudian menumpas DI/TII. Setelah Indonesia
merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Rijadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta
pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
Dimulai dengan kampanye gerilya, pada 1947 ia berperang dengan sengit melawan Belanda
di Ambarawa dan Semarang, bertanggung jawab atas Resimen 26. Selama Agresi Militer I,
Belanda mengambil alih kota tetapi berhasil direbut kembali oleh Rijadi, dan kemudian
mulai melancarkan serangan ke Jawa Barat. Pada tahun 1950, setelah berakhirnya revolusi,
Rijadi dikirim ke Maluku untuk memerangi Republik Maluku Selatan. Setelah operasi
perlawanan selama beberapa bulan dan berkelana melintasi Pulau Ambon, Rijadi gugur
tertembak menjelang operasi berakhir.

Sejak kematiannya, Riyadi telah menerima banyak penghormatan. Sebuah jalan
utama di Surakarta dinamakan menurut namanya, begitu juga dengan fregat TNI
AL, KRI Slamet Riyadi. Selain itu, Riyadi juga dianugerahi beberapa tanda kehormatan
secara anumerta pada tahun 1961, dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional
Indonesia pada tanggal 9 November 2007.
c. Letkol Soeharto

Soeharto dilahirkan pada 8 Juni 1921, di Kemusuk, Bantul, Yogyakarta. Ia adalah
pemuda lulusan KNIL yang juga masuk menjadi anggota Peta pada masa Pendudukan
Jepang. Pada masa perang kemerdekaan, Ia merupakan salah satu tokoh yang berperan
dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan
Jenderal Sudirman.

Pada masa Demokrasi Liberal, Ia turut berperan memimpin Brigade Garuda
Mataram menumpas gerakan separatis Andi Aziz di Sulawesi dan mengamankan kota dari
Gangguan mantan pasukan KNIL.

Pada masa demokrasi terpimpin, tepatnya pada 1 Januari 1960, pangkatnya
dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Ia terpilih sebagai Panglima Komando Mandala
Pembebasan Irian Barat. Pada akhir periode demokrasi terpimpin , dengan kedudukannya
sebagai panglima Kostrad, ia memimpin operasi penumpasan G 30 S PKI 1965. Operasinya

24

berhasil merebut kembali asset-aset Negara dan menemukan lokasi penculikan para perwira
TNI.
d. Kolonel Alex Evert Kawilarang

Alex Evert Kawilarang lahir pada 23 Februari 1920 di Batavia. Ia merupakan
perwira militer yang mendapatkan pendidikan militernya dari KNIL. Selama masa
demokrasi liberal, ia merupakan salah satu perwira yang berperan aktif dalam operasi
penumpasan gerakan separatis.

Pada 15 April 1950, A.E Kawilarang diangkat sebagai panglima Operasi Pasukan
Ekspedisi. Dibawah kepemimpinannya, TNI berhasil menumpas gerakan separatis Andi
Aziz, Republik Maluku Selatan dan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.

D. UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1. Seseorang bergelar pahlawan nasional karena memiliki jasa yang besar terhadap bangsa dan

Negara. Deskripsikanlah satu tokoh yang ada didaerah tempat tinggalmu yang lengkap dengan
jasanya kepada Negara!
2. Frans Kaisiepo adalah pahlawan nasional dari Papua yang memberi nama lain dengan Irian.
Dengan jasanya tersebut pada saat ini wajahnya diabadikan dalam pecahan mata uang RP.
10.000. bagaimana pendapatmu tentang penghargaan ini.
3. Jelaskan perjuangan Jenderal Gatot Subroto dalam menumpas gerakan disintegrasi bangsa PKI
Madiun 1948
4. Mengapa Letkol Slamet Riyadi gugur dalam perebutan benteng victoria?

25

BAB III
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK, SOSIAL DAN EKONOMI BANGSA

INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

A. KOMPETENSI DASAR
Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia

pada masa Demokrasi Liberal

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi tentang peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan

daerah, peserta didik dapat mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan
daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948–1965
dengan baik

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1. Menjelaskan dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi
Parlementer 1950- 1959
2. Membuat laporan hasil diskusi mengenai dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung
selama masa Demokrasi Parlementer 1950- 1959 berupa hand out/ alat peraga/ makalah/
power point
3. Menjelaskan perkembangan sistem kepartaian yang berlangsung selama masa Demokrasi
Parlementer 1950- 1959
4. Membedakan sistem kepartaian pada masa Demokrasi Parlementer 1950-1959 dengan sistem
pemerintahan pada masa sekarang
5. Menjelaskan hasil pengamatan terhadap gambar dan bacaan mengenai pelaksanaan pemilu
1955
6. Mengkomunikasikan materi mengenai pelaksanaan pemilu 1955
7. Menjelaskan pemikiran-pemikiran mengenai ekonomi nasional pada masa Demokrasi
Parlementer
8. Menjelaskan keterkaitan antara kebijakan ekonomi nasional pada masa Demokrasi
Parlementer dengan sistem pemerintahan pada masa itu
9. Menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan pemikiranpemikiran
mengenai ekonomi nasional pada masa Demokrasi Parlementer

26

10. Menjelaskan latar belakang sistem ekonomi liberal yang berlaku pada masa Demokrasi
Parlementer 1950- 1959

D. URAIAN MATERI

Dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer
1950- 1959
1. Masa Demokrasi Liberal

Masa demokrasi liberal adalah suatu periode dalam sejarah Indonesia yang terjadi
antara tahun 1950-1959 . NKRI menggunakan UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950
pemerintahan yang dilakukan kabinet sifatnya parlementer artinya kabinet bertanggung jawab
pada parlemen jatuh bangunnya suatu kabinet bergantung pada dukungan anggota parlemen.

Pada masa demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet . Hal ini disebabkan
karena jumlah partai yang cukup banyak dan tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak.
Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan
partai (formatur kabinet).

Ciri-ciri sistem parlementer masa demokrasi liberal adalah::
a. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana mentri
b. Perdana mentri diangkat oleh presiden atas saran dari formatur yang dibentuk presiden dan

juga melalui persetujuan mayoritas anggota
Selama berlakunya UUDS 1950 (1950-1959) Negara Kesatuan Republik Indonesia di

warnai dengan pengganti tujuh kabinet secara berturut-turut sebagai berikut:
a. Kabinet Natsir (6 september 1950-21 maret 1951)
b. Kabinet Sukimaqn (27 april 1951- 3 april 1952)
c. Kabinet Wilopo (3 april 1952-3 juni 1953)
d. Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 juli 1953-12 agustus 1955)
e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 agustus 1955- 3 maret 1956)
f. Kabinet Ali Sastrimojoyo II (20 maret 1956- 4 maret 1957)
g. Kabinet Djuanda (9 april 1957- 5 juli 1959)

Penyebab kabinet-kabinet di atas cepat jatuh disebabkan pada masa liberal-parlementer
ini adalah dari 10 kabinet yang dalam partai mayoritas berasal dari masyumi dan PNI, yang
memiliki ketidakserasian.

a. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

27

Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950, dengan Mohammad Natsir
(Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin
oleh Partai Masyumi,dan juga merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua
terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet
ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat formasinya di mana tokoh–tokoh
terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat,Ir.Djuanda,
dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:
1) Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2) Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3) Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
4) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5) Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir:
1) Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi

nasional.
2) Indonesia masuk PBB
3) Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai

masalah Irian Barat.
Kendala/masalah yang dihadapi selama kabinet Natsir adalah sebagai berikut:

1) Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan belanda mengalami jalan buntu
(kegagalan)

2) Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu
diselewengkan penggunanya sehingga tidak mencapai sasaran

3) Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh
wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan
RMS
Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI

menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS . PNI
menganggap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 mengenai DPRD terlalu
menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari
1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus
mengembalikan mandatnya kepada Presiden

28

b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk

Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur. Hampir satu bulan beliau berusaha membentuk kabinet
koalisi antara PNI dan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan, sehingga ia
mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret - 18
April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro (PNI) dan
Soekiman Wijosandjojo (Masyumi) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi
dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman (Masyumi) -
Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman.

Program pokok Kabinet Sukiman adalah sebagai berikut.
1) Menjamin keamanan dan ketentraman
2) Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan

kepentingan petani.
3) Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4) Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam

wilayah RI secepatnya.
5) Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh,

perjanjian kerja sama,penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Soekiman yaitu tidak terlalu

berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala
prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha
keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan
ketentraman.

Kendala/masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut:
1) Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo

dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan
ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan
Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik
luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan
Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas
aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke
dalam blok barat.
2) Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap
lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

29

3) Masalah Irian barat belum juga teratasi.
4) Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan .

pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas
tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR
akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada
presiden.
c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto ( PNI )
dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk
Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk
kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama kabinet Wilopo.
Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.

Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:
1) Program dalam negeri: (a) Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan

DPRD), (b) Meningkatkan kemakmuran rakyat, (c) Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
pemulihan keamanan.
2) Program luar negeri: (a) Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, (b)
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, (c) Menjalankan politik luar negeri yang
bebas-aktif

Kabinet ini tidak mempunyai prestasi yang bagus, justru sebaliknya banyak sekali
kendala yang muncul antara lain sebagai berikut.
1) Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang

eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
2) Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah

terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
3) Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa.

Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah
yang tidak seimbang.
4) Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952.

Peristiwa tanggal 17 Oktober 1952, merupakan upaya pemerintah untuk
menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai
politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan
munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD

30

A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi
mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan
parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah
dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam
memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul
demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD
yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan.
Tetapi saran tersebut ditolak, dan muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan
reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Intiperistiwa
ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar
membubarkan kabinet.

Selain itu,munculnya peristiwa Tanjung Morawa merupakan sebuah peristiwa
penting pada masa Kabinet Wilopa. Peristiwa ini mengenai persoalan tanah perkebunan di
Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha
asing untuk kembali ke Indonesia, dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan
di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para
petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya, sehingga pada tanggal 16 Maret 1953
muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah
mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh
PKI, akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa
Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para
petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli) Akibat peristiwa
Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap
kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada
tanggal 2 Juni 1953.

d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet keempat adalah kabinet Ali Sastroamidjojo,yang terbentuk pada tanggal 31 juli

1953. betapapun kabinet ini tanpa dukungan masyumi, namun kabinet Ali ini mendapat
dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk
partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (Partai
Indonesia Raya - PIR).

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah:
1) Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.

31

2) Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3) Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4) Penyelesaian Pertikaian politik.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu.
1) Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan

pada 29 September 1955.
2) Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
3) Konferensi Asia-Afrika I ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.

Konferensi dihadiri oleh 29 negara–negara Asia dan Afrika, terdiri 5 negara pengundang
dan 24 negara yang diundang.

Konferensi Asia – Afrika I ini menghasikan beberapa kesepakatan yaitu : Basic
peper on Racial Discrimination dan basic peper on Radio Activity. Kesepakatan yang lain
terkenal dengan dasa sila bandung, dengan terlaksananya Konferensi Asia Afrika I
merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa indonesia.

Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.
1) Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti

DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
2) Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam

tubuh TNI-AD.
Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952.

Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui
oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi
panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap
tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika
terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir
meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima
dengan KSAD baru.
3) Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang
menunjukkan gejala membahayakan.
4) Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
5) Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk
menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai
lainnya.

32

Pada akhirnya NU, menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga

keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya

pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin

Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi.

Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:

1) Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan

Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

2) Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat

terbentuknya parlemen baru.

3) Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi.

4) Perjuangan pengembalian Irian Barat.

5) Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu:

1) Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih

anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik

yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi, dan menghasilkan 4 partai politik

besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Tabel 1: Hasil Pemilu pertama Indonesia tahun 1955

Nama Partai Jumlah Suara Sah Jumlah Kursi Kursi di
Suara Sah (%) di Parlemen Parlemen (%)

PNI 8.434.653 22.3 57 22.2

Masyumi 7.903.886 21.9 51 22.2

NU 6.955.141 18.4 45 17.5

PKI 6.176.914 16.4 39 15.2

PSII 1.091.160 2.9 8 3.1

Parkindo 1.003.325 2.6 8 3.1

Partai lain 770.740 2.0 6 2.3

2) Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni
Indonesia-Belanda.

33

3) Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi
militer.

4) Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
5) Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955, yang mana menjadi penyebab kegagalan

dari kabinet Ali dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat
pada 28 Oktober 1955.

Kendala atau masalah yang dihadapi oleh kabinet
Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan
ketidaktenangan. Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap
selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga
kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen
yang baru pula.
f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Ali Sastroamijoyo kembali diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru pada
tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan
NU.
Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah:
1) Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program
jangka panjang, sebagai berikut.(a) Perjuangan pengembalian Irian Barat (b) Pembentukan
daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD (c)
Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai (d) Menyehatkan perimbangan
keuangan Negara(e) Mewujudkan Perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
berdasarkan kepentingan rakyat
2) Pembatalan KMB.
3) Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar
negeri bebas aktif.
4) Melaksanakan keputusan KAA. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali
Sastroamijoyo II adalah kabinet ini mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap
sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan
seluruh perjanjian KMB.
Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.
1) Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
2) Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada
gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di

34

Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan,
Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi
Utara.
3) Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan
pembangunan di daerahnya.
4) Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib
modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual
perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya.
Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha Nasional.
5) Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali
Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI
berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan
parlementer.

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh
dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

g. Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang

ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-
undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai
politik dipimpin oleh Ir. Juanda.

Program pokok (Panca Karya) dari Kabinet Djuanda adalah
1) Membentuk Dewan Nasional
2) Normalisasi keadaan Republik Indonesia
3) Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
4) Perjuangan pengembalian Irian Jaya
5) Mempercepat proses pembangunan

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan
pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu:
1) Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang

mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan
telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu
kesatuan yang utuh dan bulat.

35

2) Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan
pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya.
Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

3) Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai
daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah,
pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.

4) Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam
negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.
Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut:

1) Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin
meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat.
Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

2) Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit
dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.

3) Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno
di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya
bersekolah pada tanggal 30 November 1957.
Peristiwa Cikini, menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam

kesatuan Negara. Kabinet Djuanda berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

2. Perkembangan sistem kepartaian yang berlangsung selama masa Demokrasi
Parlementer 1950- 1959
Pada 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai
Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat
diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan
maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Maklumat Politik 3 November 1945,
yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta, hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia
yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yang majemuk. Adapun isi Maklumat Pemerintah
tanggal 3 November 1945 yang dimaksud ialah :
1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, krena dengan adanya partai-partai
itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin kejalan yang teratur.
2) Pemerintah berharap supaya partai-partau itu telah tersusun sebelum dilangsungkan
pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat dalam bulan Januari 1946.
36

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik
adalah untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi
munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan.

Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR pada masa demokrasi liberal, tidak
terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik , yaitu partai politik.
Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multi partai. Sistem multi
partai adalah suatu sistem kepartaian yang mana di dalam suatu negara ada terdapat banyak
partai politik. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan
dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai
politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk
mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan.
Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan
kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional.

Sistem banyak partai/multipartai pada masa demokrasi liberal ternyata tidak dapat
berjalan baik, hal ini dikarenakan :
1) Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh

bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan
tidak dapat berjaan dengan baik.
2) Rapuhnya Koalisi antar partai sehingga sering terjadi pergolakan politik di parlemen.
3) Peranan partai politik pada masa tersebut sudah menjadi sarana penyalur aspirasi rakyat,
namun kurang maksimal karena situasi politik yang panas dan tidak kondusif. Dimana
setiap partai hanya mementingkan kepentingan partai sendiri tanpa memikirkan kepentingan
yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa.
4) Partai politik pada zaman liberal diwarnai suasana penuh ketegangan politik, saling curiga
mencurigai antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya. Hal ini
mengakibatkan hubungan antar politisi tidak harmonis karena hanya mementingkan
kepentingan (Parpol) sendiri.

3. Sistem kepartaian pada masa sistem pemerintahan sekarang
Pada masa era reformasi ini terbentuk suatu sistem kepartaian yang pluarlisme terbatas.

Ciri utamanya adalah terdapat partai politik dengan perolehan suara yang cukup seimbang
lebih dari lima partai, arus interaksi partai multilateral, dan di dalam kekuasaan terjadi
fregmentasi. Sistem kepartaian yang seperti ini membuat situasi politik menjadi rumit karena

37

terjadi koalisi-koalisi partai politik yang bergantung kepada kepentingan partai-partai politik
saja.

Dengan munculnya banyak sekali partai politik, upaya untuk kembali
menyederhanakan partai politik pun muncul. Hal ini disebabkan oleh munculnya keanehan
dalam sistem presidensial yakni mengenal istilah koalisi dan komposisi kabinet yang
berbentuk kabinet warna warni yang berisi unsur-unsur partai yang ada DPR. Penyederhanaan
sendiri dimulai dengan menerapkan electoral threshold (ET) pada pemilihan umum 2004 dan
Parliemantary Threshold (PT) pada pemilihan umum 2009. Pemberlakuan electoral threshold
dan Parliemantary Threshold diharapkan akan menjadi cara alamiah untuk mengurangi partai
politik.

Ketentuan ET pada tahun 2004 menetapkan ada tujuh partai politik yang lolos dan
sepuluh partai politik yang tidak lolos. Kesepuluh partai politik yang tidak lolos ET ini tidak
diperkenankan ikut pemilihan umum berikutnya kecuali harus memenuhi ketentuan di dalam
undang-undang, namun demikian kesepuluh partai politik ini tetap boleh menempatkan
wakilnya duduk di legislatif. Sementara itu ketentuan PT pada tahun 2009 menetapkan
sembilan partai politik lolos dan sekitar tiga puluh sembilan partai politik yang tidak lolos.
Partai politik yang tidak lolos ambang batas PT tidak diperkenankan untuk mendudukkan
wakilnya di legislatif sekalipun wakilnya tersebut memenuhi jumlah suara.

Namun usaha menyederhanakan jumlah partai dengan cara ini ternyata tidak berjalan
maksimal, kerena ternyata hasrat untuk mendirikan partai politik tetaplah besar. Untuk
menyiasati ini, akhirnya dikeluarkanlah suatu peraturan perundang-undangan yang pada
intinya untuk mempersulit berdirinya partai politik dengan mengharuskan partai politik yang
ingin mengikuti pemilu selain mengikuti verifikasi di Departemen Hukum dan Ham juga
melakukan verifikasi di KPU dengan standard yang telah di tetapkan.

Menyongsong pemilihan umum 2014 hasrat untuk meminimalkan jumlah partai juga
besar. Melalui Undang-undang nomor 8 tahun 2012 persyaratan semakin diperketat salah
satunya dengan mensyaratkan partai politik harus lulus verifikasi di seratus persen provinsi
yang ada di Indonesia yang mencakup kepengurusan, keanggotaan,dan keterwakilan
perempuan. Disisi lain, untuk mensiasati kesulitan verifikasi itu, partai-partai di DPR juga
mencantumkan suatu peraturan dalam pasal 8, yang mana dikatakan bahwa partai yang sudah
lolos ambang batas pada pemilu yang lalu diperbolehkan untuk ikut menjadi peserta pemilu
berikutnya, walaupun kemudian pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa semua partai politik wajib
mengikuti verifikasi.

38

Dengan peraturan demikian, keberadaan partai politikpun semakin sederhana atau
sedikit. Berdasarkan hasil verifikasi KPU akhirnya hanya sepuluh partai politik ditetapkan oleh
KPU menjadi peserta pemilu melalui rapat pleno terbuka yakni sembilan partai yang memiliki
kursi di DPR dan satu partai baru
yaitu NasDem. Namun hasil ini kemudian berubah karena adanya putusan Bawaslu dan
PTTUN yang kemudian meloloskan PKPI dan PBB sehingga jumlah partai politik yang akan
mengikuti pemilu 2014 bertambah menjadi dua belas.

a. Pemilu 1955
Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat

yang akan duduk dalam parlemen dan dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti
oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini
sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus
1955) dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954.
Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa kabinet Ali I karena terlanjur jatuh.
Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu kabinet
Burhanuddin Harahap.

Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang
meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955
dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang
dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan
Konstituante (badan pembuat Undang undang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember
1955. Pada pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-
kotak suara.

Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia.
Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya
demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih
wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum 1955
merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia.

Presiden Soekarno dalam pidatonya di Istana Negara dan Parlemen pada 17
Agustus 1955 menegaskan bahwa “pemilihan umum jangan diundurkan barang sehari pun,
karena pada pemilihan umum itulah rakyat akan menentukan hidup kepartaian kita yang
tidak sewajarnya lagi, rakyatlah yang menjadi hakim”.

39

Penegasan ini dikeluarkan karena terdapat suara-suara yang meragukan
terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal semula. Dalam proses pemilihan umum 1955
terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain
itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum.
Dalampendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang
mendaftarkan namanya (kurang lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi yang ikut dalam
pesta demokrasi yang pertama. (Feith, 1999)

Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September
1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah
PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama dan PKI. Empat perolehan suara terbanyak memperoleh
kursi sebagai berikut : PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, Nahdatul Ulama 45 kursi, PKI 39
kursi

Pemilihan Umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah
anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden
Soekarno. Acara pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPR yang lama dan menteri-menteri
Kabinet Burhanudin Harahap. Dengan terbentuknya DPR yang baru maka berakhirlah
masa tugas DPR yang lama dan penunjukkan tim formatur dilakukan berdasarkan jumlah
suara terbanyak di DPR. Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga
memilih anggota Dewan Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante
dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat
Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Hal ini
sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam pasal 134 UUD Sementara 1950 yang
berbunyi, “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama
pemerintah selekaslekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang
akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”.

Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16
Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan
Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat
besar partainya adalah PNI 119 kursi, Masyumi 112 kursi, Nahdatul Ulama 91 kursi, PKI
80 kursi

Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan
yang diangkat oleh pemerintah. Pemeritah mengangkat anggota Konstituate jika ada
golongan penduduk minoritas yang turut dalam pemilihan umum tidak memperoleh

40

jumlah kursi sejumlah yang ditetapkan dalam UUD S 1950. Kelompok minoritas yang
ditetapkan jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa
dengan 12 kursi dan golongan Arab 6 kursi.

Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956
hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUD S
1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun
terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan
perbedaan yang mendasar diantara usulan dasar negara yang ada.

Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya
konflik ideologis antar partai. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul tiga usulan dasar
negara yang diusung oleh partai-partai; Pertama,

Dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan
Baperki; Kedua, Dasar negara Islam diusung antara lain oleh Masyumi, NU dan PSII;
Ketiga, Dasar negara Sosial Ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh.
Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan Pancasila dan
Islam karena Sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi, hanya
sembilan suara.

Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah
dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang
kemungkinan dimasukannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya
Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru. Namun
usulan ini ditolak oleh pendukung Pancasila. Semua upaya untuk mencapai kesepakatan
diantara dua kelompok menjadi kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin tegang.
Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya
hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di
depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945.
Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang
tubuhnya tanpa perubahan.

Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam
bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini Dewan
Konstituante pun tidak berhasil mencapai kuorum, yaitu dua pertiga suara dari jumlah
anggota yang hadir. Tiga kali diadakan pemungutan suara tiga kali tidak mencapai kourum,
sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan
disusul dengan masa reses (masa tidak bersidang). Ketika memasuki masa sidang

41

berikutnya beberapa fraksi tidak akan menghadiri sidang lagi. Kondisi inilah mendorong
suasana politik dan psikologis masyarakat menjadi sangat genting dan peka. Kondisi ini
mendorong KSAD, Jenderal Nasution, selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu) dengan
persetujuan dari Menteri Pertahanan sekaligus Perdana Menteri Ir. Djuanda,melarang
sementara semua kegiatan politik dan menunda semua siding Dewan Konstituante.

Presiden Soekarno mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada dengan mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh
pemerintahan, anggota Dewan Nasional, Mahkamah Agung dan pimpinan Angkatan
Perang di Istana Bogor pada 4 Juli 1959. Hasil dari pembicaraan itu esok harinya, Minggu
5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Dekrit Presiden 1959 di Istana Merdeka. Isi
pokok dari Dekrit Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante,
menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUD
Sementara 1950. Dekrit juga menyebutkan akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam
waktu sesingkat-singkatnya.

b. Kebijakan ekonomi nasional pada masa Demokrasi Parlementer
Kegiatan perekonomian bangsa Indonesia pada awal demokrasi liberal tidak

berlangsung dengan baik. Deficit keuangan, krisis, dan masalah ekspor-impor menjadi
persoalan yang harus dibenahi pemerintah. Kondisi perekonomian yang buruk disebabkan
oleh beberapa faktor:
1) Hasil perundingan KMB memaksa Indonesia menanggung beban utang luar negeri

sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sebesar 2,8 triliun rupiah
2) Indonesia hanya mengandalkan sector pertanian dan perkebunan sebagai komoditas

ekspor. Pemasukan minim dan terjadi deficit
3) Indonesia masih mewarisi sistem ekonomi colonial yang cenderung memohak

kepentingan colonial dan kebijakan-kebijakannya
4) Gangguan keamanan diberbagai daerah sehingga kosentrasi pemerintah terpecah
5) Seringnya pergantian kabinetmenyebabkan program ekonomi tidak berjalan lancer
6) Pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat pesat.

Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia
1) Gunting Syafruddin

Kebijakan ini dikeluarkan oleh mentri keuangan syafruddin prawira Negara.
Kebijakan ini berisi pemotongan mata uang Rp.5 keatas dinyatakan bernilai

42

setengahnya. Bagian kiri uang tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang
sah dan bagian kanan dapat ditukar dengan obligasi Negara berbunga 3 persen pertahun.
Tujuannya adalah mengurangi deficit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar, mengurangi
jumlah uang yang beredar dan menekan inflasi. Dengan kebijakan ini pemerintah
mendapat kepercayaan dari pemerintah belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp.
200 juta
2) Sistem ekonomi gerakan benteng

Kebijakan ini dikeluarkan oleh mentri perdagangan sumitro joyohadikusumo
yang dituangkan dalam program kerja kabinet Natsir pada April 1950. Kebijakan ini
merupakan upaya pemerintah untuk mengubah sistem ekonomi colonial menjadi
ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan dengan menumbuhkan para pengusaha pribumi.
Pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dierikan bantuan kredit sebagai modal,
secara bertahap pengusaha pribumi akan berkembang menjadi maju. Namun kebijakan
ini kurang berhasil disebabkan karena sikap mentalitas pengusaha pribumi yang
cenderung malas, konsumtif, kurang mandiri dan ingin cepat mendapatkan hasilnya
saja dan menikmati kemewahan. Kebijakan ini justru dimanfaatkan untuk mendapatkan
bantuan modalnya saja.
3) Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada tahun 1951, pemerintah melakukan nasionalisasi de javasche bank menjadi
bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Tujuannya
adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan
penghematan secara drastic.
4) Sistem Ekonomi Ali Baba

Kebijakan sistem ekonomi Ali Baba dikeluarkan oleh mentri perekonomian
iskaq Tjokrohadikusrjo. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan baba
sebagai pengusaha non pribumi (Cina). Tujuan dari kebijakan ini adalah memajukan
perekonomian melalui kerjasama yang dibangun antara pengusaha pribumi dengan

43

non pribumi. Program inipun gagal karena pengusaha pribumi sangat miskin
pengalaman disbanding pengusaha non pribumi. Parahnya, para pengusaha pribumi
hanya dimanfaatkan oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan bantuan kredit
modal dan fasilitas lainnya dari pemerintah.
5) Financial Ekonomi

Pada masa kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi Jenewa, Swiss pada
1956. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Hasilnya adalah:
a) Persetujuan pembatalan finec hasil KMB
b) Hubungan finek Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
c) Hubungan finec didasarkan pada undang2 nasional dan tidak boleh diikat dengan

perjanjian lain antara kedua belah pihak
Karena Belanda tidak mau menandatangani rencana tersebut, maka Indonesia

mengambil langkah sepihak dengan membubarkan UNI Indinesia Belanda. Hal ini
dilakukan untuk melepaskan diri dari keterkaitan ekonomi dengan pemerintah Belanda.
Sebagai tindak lanjut, presiden Soekarno menandatangani UU pembatalan KMB.
Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedang pengusaha
pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan tersebut.
6) Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Program ini dirancang oleh Badan Perencana pembangunan yang disebut biro
perancang nasional yang dipimpin oleh Ir Djuanda sebagai mentri perancang nasional
pada kabinet ali satro Amidjoyo II. Program RPLT belum berjalan baik disebabkan
oleh:
a. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah, sehingga banyak daerah yang

melaksanakan kebijakan ekonominya masing2.
b. Depresi ekonomi amerika serikat dan eropa barat akhir tahun 1957 dan awal 1958

mengakibatkan ekspor dan pendapatan Negara merosot
c. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan

belanda menimbulkan gejolak ekonomi
7) Musyawarah Nasional Pembangunan

Munap merupakan kelanjutan dari RPLT. Ketika program RPLT terganggu
akibat adanya pergolakan daerah maka pemerintah mengganti program RPLT menjadi
MUNAP. Ir Djuanda sebagai perdana mentri member kesempatan kepada Munap untuk
mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan pembangunan yang menyeluruh
dalam jangka panjang sehingga setiap daerah tidak mengalami ketimpangan dan

44

hubungan pusat-daerah berjalan harmonis. Namun rencana pembangunan tersebut tidak
dapat berjalan baik karena kesulitan dalam menentukan prioritas, selain itu ketegangan
politik belum dapat diredakan sehingga mengakibatkan pecahnya pemberontakan
PRRI/Permesta. Ketegangan politik antara Indonesia dan belanda mengenai Irian Barat
menuju konfrontasi bersenjata.

45

E. EVALUASI

1. Sistem parlementer pernah diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa….
A. Demokrasi Liberal
B. Demokrasi terpimpin
C. Demokrasi pancasila
D. Demokrasi sosialis
E. Demokrasi modern

2. Masa demokrasi liberal berlangsung antara tahun….
A. 1945-1950
B. 1950-1959
C. 1959-1965
D. 1965-1998
E. 1998-2015

3. Pada demokrasi liberal, presiden tidak berperan sebagai kepala pemerintahan karena….
A. Ketidakmampuan presiden dalam memilih menteri yang cakap dalam kabinet
B. Sesuai hasil kesepakatan KMB
C. Indonesia menganut sistem kabinet presidensial
D. Indonesia menganut sistem kabinet parlementer
E. Presiden sudah menduduki jabatan sebagai panglima tertinggi

4. Dalam sistem demokrasi liberal, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah….
A. Sekretaris Negara
B. Perdana mentri
C. Wakil presiden
D. Panglima TNI
E. Presiden

5. Natsir merupakan kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Pendukung terbesar kabinet
Natsir adalah….
A. Masyumi
B. Patindo
C. PNI
D. NU
E. PKI

46

6. Pengganti kabinet Natsir adalah kabinet Sukiman. Kabinet SukimaKabinet mendapat mosi tidak
percaya dalam parlemen karena dianggap melanggar….
A. Politik luar negeri bebas aktif
B. Perintah presiden soekarno
C. Upaya pengembalian irian barat
D. Perjanjian KMB
E. UUD 1945

7. Keberhasilan kabinet burhanuddin harahap adalah….
A. Membebaskan irian barat
B. Menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955
C. Menyelesaikan peristiwa 17 oktober 1952
D. Menyelesaikan pristiwa Tanjung Morawa
E. Ikut serta dalam konferensi asia afrika

8. Kebijakan ekonomi dengan memotong mata uang 5 rupiah menjadi setengahnya disebut….
A. Gerakan Benteng
B. Gunting syafruddin
C. Ekonomi ali baba
D. Financial ekonomi
E. Nasionalisasi d Javasche Bank

9. Program kerja kabinet Djuanda disebut….
A. Ekakarya
B. Pancakarya
C. Saptakarya
D. Dwikarya
E. Trikarya

10. Gejolak yang terjadi pada masa demokrasi liberal akibat adanya kesenjangan antara pusat dan
daerah, mendorong pemerintah untuk mengadakan….
A. Musyawarah bersama bangsa Indonesia
B. Musyawarah besar ekonomi
C. Musyawarah nasional pembangunan
D. Garis-garis besar haluan Negara
E. Pembangunan jangka panjang pertama

b. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas

47

1. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi liberal!
2. Tuliskan ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia!
3. Jelaskan alasan pemerintah menggunakan sistem demokrasi liberal di Indonesia!
4. Jelaskan tentang pelaksanaan pemilu 1955 yang dilakukan sebanyak dua tahapan!
5. Deskripsikan sistem ekonomi ali baba!
6. Apa yang dimaksud dengan zaken kabinet !
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan peristiwa cikini!
8. Jelaskan mengenai program pancakarya dalam kabinet Djuanda!
9. Mengapa kebijakan ekonomi gnting syafrudi mengalami kegagalan?
10. Tuliskan isi dekrit presiden 7 juli 1959 dan dampaknya !

c. Jawablah dengan analisa yang tepat
1. Pelaksanaan sistem demokrasi liberal di Indonesia diwarnai dengan seringnya terjadi
pergantian kabinet . Apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan bagaimana pendapatmu
mengenai sistem demokrasi liberal?
2. Akibat buruknya perekonomian Indonesia masa awal kemerdekaan, pemerintah melakukan
beberapa upaya untuk menyelamatkan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi.
Menurut pendapatmu untuk masa sekarang, apakah ekonomi Indonesia juga mengalami
permasalahan yang sama sehingga sulit untuk bangkit?

3. PENJELASAN ISTILAH Penjelasan

No Istilah
1 Demokrasi Liberal
2 Parlemen
3 Oposisi
4 Kabinet Natsir
5 Mutual Security Act
6 Konferensi Asia Afrika
7 Peristiwa Cikini
8 Gunting Syafruddin
9 Dwikora
10 Dekrit Presiden

48

BAB IV
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA INDONESIA

PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi tentang demokrasi terpimpin, peserta didik dapat

menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa
Demokrasi Terpimpin dengan baik

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1. Menjelaskan keterkaitan antara berakhirnya masa Demokrasi Parlementer dengan
munculnya masa Demokrasi Terpimpin.
2. Menjelaskan tentang Pelaksanaan demokrasi Terpimpin di Indonesia
3. Menjelaskan peta kekuatan politik nasional yang berlangsung pada masa
DemokrasiTerpimpin
4. Menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kembali Irian dari tangan
Belanda
5. Menjelaskan latar belakang timbulnya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia
6. Menganalisis sebab-sebab Indonesia keluar dari PBB

C. URAIAN MATERI
1. Berakhirnya masa Demokrasi Parlementer dan munculnya masa Demokrasi
Terpimpin.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, Deppen, 1975
Gambar 1 Hasil Perhitungan di Dewan Konstituante terhadap usulan kembali ke UUD 1945

49

Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 hingga
1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti
membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-
partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan
kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk
melalui Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD
baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan besar
terhadap Pemilu 1955, karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang
lebih baik. Hal ini seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno bahwa “era ‘demokrasi
raba-raba’ telah ditutup”. Namun pada kenyataanya, hal itu hanya sebuah angan dan
harapan Presiden Soekarno semata. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno
berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada, setidaknya
menyederhanakan partai-partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan
4 partai yang menang dalam Pemilihan Umum 1955. Untuk mewujudkan keinginannya
tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer
menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan
pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Dalam konsepsinya Presiden
Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat (koalisi) yang anggotanya
terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU dan PKI. Selain itu Presiden Soekarno juga
menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan
fungsional di dalam masyarakat.

Lebih jauh Presiden Soekarno juga menekankan bahwa Demokrasi liberal yang
dipakai saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat
bangsa Indonesia. Untuk itu ia ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Demokrasi Terpimpin.

2. Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia
a. Pengertian Demokrasi Terpimpin
Pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai dengan berlakunya
dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran konstituante,

50