KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN

berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan
MPRS dan DPAS. Alasan dikeluarkannya dekrit adalah:
1) Kegagalan konstituante hasil pemilu 1955 dalam menyusun konstitusi baru yang

disebabkan oleh terlalu mementingkan kepentingan golongan.
2) Pergantian kabinet yang terlalu cepat sehingga program-program kerjanya tidak

dapat berjalan dengan baik.
3) Pergolakan daerah dan gerakan separatis yang sering terjadi selama masa

demokrasi liberal telah mengganggu stabilitas Negara.
4) Demokrasi liberal memberi kebebasan untuk mendirikan partai politik. Tetapi sisi

negatifnya membuat partai terlalu mementingkan kepentingan partai politiknya.
Disebut terpimpin karena demokrasi yang berlaku di Indonesia pada saat itu

berada dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin pada
awalnya didefenisikan sebagai sebuah sistem demokrasi yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (sila ke 4) pancasila.

Dalam pelaksanaannya demokrasi terpimpin berarti sistem pemerintahan
dimana segala kebijakan dan keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada
satu orang yaitu presiden.

Pemerintah pada masa demokrasi terpimpin berupaya menata kehidupan
politik sesuai UUDS 1950. Namun upaya tersebut ditentukan oleh satu tangan yaitu
presiden sendiri akibatnya penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal
yaitu demokratisasi menjadi sentralisasi. Demokrasi ini dikenal juga dengan istilah
“Demokrasi Terkelola”
b. Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin
1) Kekuasaan presiden yang besar
2) Peran partai politik terbatas
3) Peran militer semakin besar
4) Paham komunis berkembang
5) Anti kebebasan pers
6) Sentralisasi pemerintah pusat
7) Terjadi pelanggaran HAM
c. Kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin

51

1) Kebijakan Dalam Negeri
a) Pidato penemuan kembali revolusi kita menjadi GBHN
b) Melalui Sidang MPRS 1963, Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur
hidup
c) Soekarno membentuk MPRS dan DPAS dan menjadi ketua DPAS
d) Presiden membentuk DPR-GR setelah membubarkan DPR sebelumnya karena
menolak RAPBN
e) Partai MASYUMI dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat
pemberontakan PRRI/Permesta
f) Dibentuk front nasional sebagai satu-satunya organisasi perjuangan cita-cita
proklamasi dan UUD 1945
g) Lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPR-GR, DPA, Front Nasional
dintegrasikan dan disebut regrouping kabinet
h) Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando
Operasi Tertinggi(KOTI)
i) Menerapkan paham NASAKOM dalam negara

52

2) Kebijakan Luar Negeri
a) Munculnya istilah NEFO dan OLDEFO.
Oldefo (The Old Established Forces) terdiri atas Negara-negara kapitalis-
imperialis, sedangkan Nefo(New Emerging Forces) terdiri atas Negara-negara
berkembang yang terus berjuang menetang imperialism dan kolonialisme.
b) Menjalankan politik Mercusuar
Politik Mercusuar adalah politik yang bertujuan mencari nama baik dan
mengagungkan nama Indonesia di forum internasional dengan tujuan Indonesia
dapat menjadi mercusuar atau penerang bagi Nefo di dunia. Proyek besar, megah,
spektakuler dan biaya mahal berhasil dibangun dengan harapan Indonesia
mendapat tempat yang layak dikalangan NEFO. Bangunan tersebut antara lain :
 Pembangunan Monumen Nasional (Monas),
 Pertokoan Sarinah
 Kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games IV
 Games Of the New Emerging Forces (Ganefo)
 Hotel Indonesia
 Jembatan Semanggi
c) Menjalankan Politik Poros
Pada masa demokrasi terpimpin, politik Luar negeri bebas aktif
Indonesia lebih condong ke Blok Timur. Hal ini disebabkan kekecewaan
pemerintah terhadap sikap PBB dan Negara-negara barat lainnya yang dianggap
kurang mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat sehingga perjuangan itu
memakan waktu yang lama. Disisi lain Negara-negara blok timur mulai
mendekati Indonesia dengan membantu segala kebutuhan untuk upaya
pembebasan Irian Barat. Indonesia menjalankan hubungan Istimewa dengan
RRC (Poros Jakarta Peking) Juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea
Utara (Poros Jakarta-Pnom Penh-Hanoi-Peking- Pyongyang)

53

d. Peta kekuatan politik nasional yang berlangsung pada masa Demokrasi

Terpimpin Presiden Soekarno
(Kekuatan Utama)

TNI – AD PKI
Kekuatan Pendamping Kekuatan Pendamping

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa berperannya tiga unsur kekuatan
yang menentukan arah perjalanan bangsa. Tiga kekuatan tersebut adalah Presiden
Sukarno, TNI dan PKI. Titik kulminasi dari persaingandiantara ketiga kekuatan
tersebut ketika terjadi peristiwa pemberontakan G-30-S tahun 1965. Sampai dengan
keruntuhan Orde Baru tahun 1998, PKI ditetapkan sebagai kekuatan yang berada
dibalik tragedi tersebut. Akibatnya ideology komunis dilarang hidup di Indonesia
meski sekarang muncul wacana agar pelarangan ideologi Komunis di Indonesia
ditinjau ulang.

Tahun 1960-1965 kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno.
Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di
sampingnya. TNI, yang sejak Kabinet Djuanda diberlakukan S.O.B. kemudian
pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, mulai memainkan peranan
penting dalam bidang politik. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI
dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI AD, membuat
Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution dengan
dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang
berpusat di Jawa terutama PKI dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya
terutama angkatan udara.

54

Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit
kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI
kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada Pemilihan Umum 1955. Dengan
menerima Penetapan Presiden No. 7/1959, partai ini mendapat tempat dalam
konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden
Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya.

Sejak saat itu PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan
yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD.
3. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kembali Irian dari tangan Belanda

Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah kabinet RI
adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan
sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950 masalah
penyerahan Irian Barat ditangguhkan satu tahun dan berhasil dicapai dalam suatu
kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan yang berbunyi: “Mengingat
kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya
semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak atau timbul diselesaikan dengan jalan
patut dan rukun, maka status quo Irian (Nieuw Guinea) tetap berlaku seraya ditentukan
bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik
Indonesia Serikat masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan
antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland”. (Piagam Penyerahan
Kedaulatan, dalam Notosoetardjo, Dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar:
Sebelum, Sesudah dan Pembubarannya, Pustaka Endang, 1956).

Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk melakukan langkah tegas dlam
upaya mengembalikan Irian Barat sebagai bagian wilayah Indonesia. adapun langkah
yang ditempuh untuk mengembalikan Irian Barat adalah:
a. Upaya Diplomasi

1) Melalui konferensi uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda.
Namun upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami kegagalan dan
pemerintah kita mengajukan permasalahan ini ke Sidang Majelis Umum PBB.

55

Namun upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami
kegagalan.
2) Konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan
untuk menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional yang
memaksa Belanda melunakkan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk
menyelesaikan permasalahan Irian.
b. Konfrontasi
1) Pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh.
2) Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah

Kerajaan Belanda.
3) Politik Konfrontasi disertai dengan uluran tangan. Palu godam disertai dengan

ajakan bersahabat”.
c. Militer

1) Mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya usaha ini dilakukan kepada
negara-negara Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa
hasil yang memuaskan.

2) Kemudian upaya ini dialihkan ke Negara-negara Blok Timur (komunis), terutama
ke Uni Soviet.
Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan ke

Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh dengan kekuatan militer.
Melihat perkembangan persiapan militer Indonesia, Belanda mengajukan nota protes
kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda kemudian
memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan dengan
mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian, di antaranya adalah kapal induk
Karel Doorman.

Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno, pada
tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan
suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut
dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora tersebut adalah:

1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.

56

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan
kesatuan tanah air dan bangsa.
Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan

Keputusan Presiden No. 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang
pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor
Jenderal Soeharto.

Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer
Indonesia dari kesatuan Motor Torpedo Boat (MTB), telah melakukan penyusupan
ke Irian Barat. Namun upaya ini diketahui oleh Belanda sehinga terjadi pertempuran
yang tidak seimbang di Laut Aru antara kapal-kapal boat Indonesia dengan kapal-
kapal Belanda. Naas Kapal MTB Macan Tutul, berhasil ditembak Belanda sehingga
kapal terbakar dan tenggelam.

Peristiwa ini memakan korban Komodor Yos Sudarso, Deputy KSAL dan
Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul.
Pemerintah Belanda pada mulanya menganggap enteng kekuatan militer di bawah
Komando Mandala. Belanda menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak akan
mampu melakukan infiltrasi ke wilayah Irian. Namun ketika operasi infiltrasi
Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan, Belanda terpaksa
bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian.
Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa
tuntutan pimpinan Indonesia bukan suatu yang main-main.

Di sisi lain Pemerintah Amerika Serikat juga menekan pemerintah Belanda
untuk kembali berunding, agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terseret dalam
suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat Daya. Amerika Serikat juga punya
kepentingan dengan kebijakan politik luar negerinya untuk membendung arus
komunis di wilayah ini. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditanda-tangani
perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York,
hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah
penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini
kemudian dibentuklah United Nation Temporary Excecutive Authority (UNTEA)
yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum

57

tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan Perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya
kewajiban untuk menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian
Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima
apapun hasil dari Pepera tersebut. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan
hubungan Indonesia Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka
kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. Sesuai
dengan Perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan
penyerahan kekuasan Pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah
Republik Indonesia di Kota Baru/Holandia/Jayapura. Kembalinya Irian ke pangkuan
RI berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat.

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian New York, Pemerintah Indonesia
melaksanakan tugas untuk melaksankan Act Free Choice/Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera). Pemerintah Indonesia menjalankan dalam tiga tahap. Tiga tahapan ini
sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil dari Pepera kemudian dibawa
oleh Duta Besar Ortis Sanz ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan
Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24
menerima hasil Pepera yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan
isi Perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure dan de facto
memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI.

4. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia

58

Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan
tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan
Tengku Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik
Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana
pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina
menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina
menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu.

Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut PresidenSoekarno
pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk
mengamankan kekuasaanya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap
sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh
karena itu, berdirinya negara federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia.

Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut kemudiandiadakan
Konferensi Maphilindo (Malaysia, Philipina dan Indonesia) di Filipina pada tanggal 31
Juli-5 Agustus 1963. Hasil-hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga
kepala pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-
baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber
sengketa. Konferensi Maphilindo menghasilkan tiga dokumen penting, yaitu Deklarasi
Manila, Persetujuan Manila dan Komunike Bersama. Inti pokok dari tiga dokumen
tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia
jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu.

Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju
untuk meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini sehingga
dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam
Federasi Malaysia. Kemudian ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB
membetuk tim penyelidik.

Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut, Sekretaris
Jenderal PBB membetuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michelmore. Tim
tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun
sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi
Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah

59

RI menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan
pelangggaran Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa
penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak harus terlebih dahulu dilaksanakan
sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan.

Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh PM
Tengku Abdul Rahman karena menganggap referendum tidak dijalankan secara
semestinya. Hal itu merupakan suatu perwujudan dari “act of bad faith” dari Tengku
Abdul Rahman. Aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta yang dibalas pula
dengan aksi-aksi demontrasi besar terhadap kedutaan RI di Kuala Lumpur, sehingga pada
tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia Malaysia diputuskan.
Pemerintah RI pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan
Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah. Pada akhir tahun 1963 pemerintah RI
menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan
Neokolonilisme Inggris.

Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara dan
menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Pemerintah Amerika serikat, Jepang
dan Thailand berusaha melakukan mediasi menyelesaikan masalah ini. Namun masalah
pokok yang menyebabkan sengketa dan memburuknya hubungan ketiga negara tersebut
tetap tidak terpecahkan, karena PM Federasi Malaysia, Tengku Abdul Rahman tidak
menghadiri forum pertemuan tiga negara.

Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan menteri-menteri luar negeri
Indonesia, Malaysia dan Filipina di Bangkok. Namun pertemuan Bangkok yang
dilakukan sampai dua kali tidak menghasilkan satu keputusan yang positif, sehingga
diplomasi mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi itu pada 3 Mei 1964
Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) di hadapan apel besar
sukarelawan.
“Kami perintahkan kepada dua puluh satu juta sukarelawan Indonesia yang telah
mencatatkan diri: perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantuan perjuangan
revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk
membubarkan negara boneka Malaysia”. (Taufik Abdullah dan ABLapian, 2012)

60

Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, Presiden Soekarno membentuk
Komando Siaga dengan Marsekal Madya Oemar Dani sebagai Panglimanya. Walaupun
pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun
upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri pertemuan puncak
di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964.

Ditengah berlangsungnya Konfrontasi Indonesia Malaysia, Malaysia dicalonkan
menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah
Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap
Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno
pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Presiden Seokarno menegaskan bahwa:
“Oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi
mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota
Dewan Keamanan, kita, Indonesia, akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang”.
(Taufik Abdullah dan AB Lapian, 2012)

Dari pidato tersebut terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena
masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal
7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB, dengan spontan Presiden Sokearno menyatakan “Indonesia keluar dari
PBB”.

Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB, sasaran-sasaran yang ingin dicapai
oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia Malaysia dan perombakan PBB
tetap tidak tercapai. Karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan
satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan
Malaysia secara damai.

5. Sebab-sebab Indonesia keluar dari PBB
Selain bersitegang dengan Malaysia, ada beberapa hal lain yang membuat

Sukarno meradang terhadap PBB. Hal itu pula yang menjadi dasar Indonesia menarik diri
dari keanggotaan.

Pertama terkait masalah kedudukan PBB di Amerika Serikat. Sukarno menilai
dalam suasana perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, tidak sepatutnya markas

61

PBB malah berada di salah satu negara konflik. Menurutnya, PBB harus bersikap netral.
Sukarno pun mengusulkan agar PBB bermarkas di Jenewa, Asia, Afrika, atau daerah di
luar blok Amerika dan Soviet.

Alasan kedua terkait sikap PBB yang dinilai lamban dalam menyikapi konflik
antarnegara, terlebih masalah di Indonesia. Dalam perkara tersebut, Sukarno menilai PBB
tidak membawa penyelesaian, melainkan menjadi ruang perdebatan.

Pasca perang dunia II, banyak negara baru terbebas dari penderitaan penjajahan.
Namun, faktanya dalam piagam-piagam yang dilahirkan maupun dalam preambule-nya,
tidak pernah menyebut perkataan kolonialisme. "PBB tidak menempatkan negara-negara
yang baru merdeka secara proporsional," tulis sejarawan Roso Daras.

Kemudian, alasan ketiga mundurnya Indonesia dari PBB terkait sekretariat yang
selalu dipegang kepala staf berkebangsaan Amerika. Tak ayal jika segala kebijakan yang
keluar mengakomodasi kepentingan dunia barat. "Imperialisme dan kolonialisme adalah
anak kandung dari sistem Negara Barat. Seperti halnya mayoritas anggota PBB, aku
benci imperialisme dan aku jijik pada kolonialisme," kata Sukarno.

Alasan keempat menyangkut masalah Tiongkok. Sukarno menganggap PBB
keliru besar dengan menolak perwakilan negara tirai bambu tersebut. Sementara, di
Dewan Keamanan ada Taiwan yang pada saat itu tidak diakui oleh Indonesia.

Kemudian, alasan terakhir Indonesia keluar dari PBB terkait soal hak veto negara
sosialis. Menurut Sukarno, PBB mencerminkan peta ekonomi, militer dan kekuatan tahun
1945, tidak mencerminkan bangkitnya negara-negara sosialis serta munculnya
perkembangan cepat kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika.

62

D. UJI KOMPETENSI

Pilihlah satu jawaban yang benar! E. MPR GR
3. Pada masa demokrasi Terpimpin
1. Dekrit presiden 5 juli 1959 merupakan
kekuasaan Presiden sangat besar sehingga
salah satu faktor penyebab berakhirnya cenderung kearah yang otoriter, akibat
sering terjadinya penyimpangan terhadap
demokrasi liberal dan lahirnya UUD 1945. Salah satu bukti bentuk
penyelewengan politik luar negeri
Demokrasi Terpimpin. Kegagalan dewan Indonesia pada masa Demokrasi
terpimpin adalah...
konstituante merumuskan UUD baru A. Masuknya Indonesia menjadi aggota
PBB
membuat Soekarno mengeluarkan B. Indoesia masuk anggota GNB
C. Indonesia masuk kedalam poros
instruksi untuk menggunakan UUD 1945 Jakarta- Peking
D. Perjuangan Irian Barat
kembali. E. Mendukung proses normalisasi dengan
Malaysia
Berikut yang tidak termasuk isi dari dekrit 4. Pada tahun 1961 muncul rencana
pembentukan negara federasi Malaysia
presiden adalah.... yang terdiri atas persekutuan Tanah
Melayu, Singapura, Serawak, Brunai dan
A. Bubarkan dewan konstituante Sabah.Rencana tersebut ditentang oleh
presiden Soekarno dan pemerintahan
B. Berlakunya UUD 1945 Filipina, Peristiwa ini dikenal dengan
konfrontasi Indonesia dengan Malaysia.
C. Tidak berlakunya UUDS 1950 Alasan ketidak setujuan Soekarno atas
pendirian federasi Malaysia adalah...
D. Pembentukan MPRS dan DPAS

E. Berlakunya kembali UUDS 1950

2. Setelah pemberlakuan Dekrit Presiden

tanggal 5 Juli 1959, maka sistem

pemerintahan demokrasi liberal berubah

menjadi sistem pemerintahan demokrasi

terpimpin. Sebagai tindak lanjut dari

Dekrit Presiden, presiden membentuk

lembaga-lembaga negara. Berikut yang

termasuk lembaga negara yang dibentuk

pasca dekrit presiden adalah...

A. MPR

B. DPAS

C. Kabinet gotong royong

D. DPRS

63

A. Karena pembentukan federasi malaysia D. Tidak didukungnya kebijakan
juga memasukkan wilayah Indonesia di Soekarno Untuk Keluar dari PBB
Kalimantan E. Ditolaknya pidato Presiden yang
berjudul “Nawaksara”
B. Ketakutan Soekarno akan Imbas
Komunisme yang dibawa oleh Partai 6. Di era Demokrasi Terpimpin, Soekarno
Komunis Melayu sering berpidato mengatakan slogan Nefo
dan Oldefo. Oldefo menurut konsep
C. Karena federasi Malaysia dianggap presiden Soekarno adalah...
bentuk proyek neokolonialisme Inggris A. Negara-negara Imperialis Barat
yang membahayakan revolusi B. Negara-negara yang tertindas oleh
Indonesia negara Imprealis
C. Negara yang tergabung dalam Gerakan
D. Karena Soekarno membantu Filipina Non Blok
karena alasan sama-sama anggota D. Negara –negara terbelakang
ASEAN E. Negara kawasan Asia Teggara

E. Karena Malaysia dan Indonesia terlibat
sengketa mengenai wilayah Sipadan
dan Ligitan

5. Kebijakan politik dalam negeri Soekarno 7. Pada masa Demokarasi Liberal tepatnya
pada Masa Demokrasi Terpimpin 28 September 1950 Indonesia resmi
diantaranya adalah pembubaran DPR menjadi anggota PBB ke-60 yang
hasil pemilu 1955 dan menggantinya ditetapkan dengan resolusi majelis umum
dengan membentuk DPRGR yang dilantik PBB no A/RES 491 (V). Namun pada
25 Juni 1960. Alasan Presiden Soekarno masa Demokrasi Terpimpin Indonesia
membubarkan DPR hasil pemiu tersebut keluar dari PBB. Alasan yang mendorong
adalah.... Indonesia keluar dari PBB adalah....
A. Banyaknya anggota DPR yang A. PBB tidak mendukung Indonesia
berhaluan komunis dalam perjuangan Irian Barat
B. Ditolaknya Rencana Anggaran Belanja B. Diterimanya Malaysia sebagai anggota
Negara yang diajukan Presiden tidak tetap Dewan Keamanan PBB
C. Ditolaknya usulan Presiden dalam C. Negara-negara anggota PBB belum
pelaksanaan Dwikora mengakui kemerdekaan Indonesia

64

D. Indonesia menganggap PBB tidak no 2/1959 merupakan kebijakan Ekonomi
Demokrasi Terpimpin. Berikut pernyataan
cocok untuk negara- negara komunis yang benar seputar sanering mata uang
adalah...
E. Masalah RI-Belanda yang belum A. Penurunan nilai mata uang kertas

terselesaikan pecahan Rp.500 dan Rp. 1000 menjadi
Rp. 50 dan Rp. 100
8. Tujuan pembentukan Front Nasional pada B. Penurunan nilai mata uang kertas
pecahan Rp. 50 dan Rp. 1000 menjadi
masa Demokrasi terpimpin adalah separohnya
C. Memotong fisik uang kertas bernilai
menyatukan seluruh potensi nasional agar Rp. 2,5 keatas sehingga berlaku
separuhnya.
menjadi kekuatan untuk menyukseskan D. Membekukan pinjaman di bank yang
berjumlah Rp. 25.000 keatas
pembangunan. Front Nasional dipimpin E. Membekukan pinjaman dibank yang
berjumlah RP. 250 juta keatas
oleh.... 11. Pasca G30 S/PKI Presiden berusaha
mengatasi kekacauan dengan melakukan
A. Chairul Saleh reshuffle kabinet dengan membentuk
kabinet 100 mentri namun mendapat
B. Ruslan Abdulgani reaksi penolakan dari masyarakat. Alasan
penolakan rakyat terhadap kabinet 100
C. Presiden Soekarno menteri adalah...
A. Banyaknya jumlah mentri yang
D. Ir. Djuanda diangkat akan menambah biaya
pengeluaran negara
E. Moh. Hatta B. Masih bercokolnya orang-orang
komunis didalam kabinet 100 mentri
9. Pengembalian Irian Barat merupakan C. Tidak mendapat dukungan dari
Jenderal Soeharto
kebijakan politik luar negeri yang harus

diperjuangkan Indonesia sejak

kemerdekaan. Pada masa Demokrasi

Terpimpin Perjuangan Irian Barat

dilakukan dengan berbagai cara, Berikut

yang tidak termasuk usaha dalam

perjuangan Irian Barat adalah....

A. Konfrontasi ekonomi

B. Memutuskan hubungan diplomatik

dengan Belanda

C. Menasionalisasi perusahaan Belanda

D. Tritura

E. Pepera

10. Sanering mata uang yang dilakukan

pemerintah berdasarkan PP pengganti UU

65

D. Formasi kabinet diisi oleh keluarga b. Penolakan Indonesia terhadap
Soekarno saja
penyatuan Singapura dan Malaysia
E. Banyaknya kalangan militer yang
mengisi posisi menteri. Semenanjung dalam Federasi

12. Pasca Indonesia Keluar dari PBB dan c. Penolakan Singapura dan Inggris untuk
dalam rangka menyiapakan diri sebagai
tuan rumah Ganefo pertama, Presiden menyerahkan Serawak, Sabah, dan
Soekarno menerapkan Proyek Mercusuar.
Berikut yang bukan termasuk kedalam Brunei kepada Indonesia
politik mercusuar adalah....
A. Pembangunan Pertokoan Sarinah d. Pengumuman tentang akan
B. Pembangunan Komplek Senayan
C. Pembangunan Monas dibentuknya Malaysia sebelum hasil
D. Pembangunan TMII
E. Pembangunan Jembatan Ampera jajak pendapat di Sabah dan Serawak

13. Pada tahun 1960 Presiden Soekarno dikeluarkan
membubarkan Masyumi dan PSI karena
keduanya dianggap terkait dengan… e. Pembubaran Maphilindo
a. DI/ TII
b. APRA 15. Berikut ini adalah salah satu isi
c. Republik Maluku Selatan
d. Peristiwa Andi Azis TRIKORA…
e. PRRI/ Permesta
a. Dukung aksi mogok buruh Indonesia
14. Pembakaran kedutaan dan rumah
diplomat Inggris di Jakarta serta b. Boikot produk-produk Belanda
pemutusan hubungan diplomatik
Indonesia – Inggris pada bulan Januari c. Bantu perjuangan rakyat Kalimantan
1965 berhubungan dengan…
a. Dukungan Inggris dan Malaysia bagi Utara
pelaksanaan Jejak Pendapat di Serawak
dan Sabah d. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia

e. Gagalkan pembentukan “Negara

Papua”

Jawablah dengan jawaban yang singkat dan

tepat

1. Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

tahun 1959 – 1966, terjadi pelanggaran

terhadap UUD 1945, yaitu…

2. Dalam rangka merebut kembali Irian

Barat, Presiden Soekarno yang dirinya

mengatasnamakan “penyambung lidah

rakyat” telah menyerukan “komando

rakyatnya” yang dikenal dengan

sebutan…

66

3. Usulan penyelesaian Irian Barat yang selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu
berisi penyerahan Irian Barat kepada
Indonesia melalui PBB dalam waktu 2 pidatonya yang dijadikan Manifesto
tahun dilakukan oleh…
Politik Republik Indonesia yaitu ....
4. Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
tahun 1959 – 1966, terjadi pelanggaran 13. Pada masa Demokrasi Terpimpin,
terhadap UUD 1945, yaitu…
Presiden Soekarno melakukan
5. Indonesia mendadakan hubungan
istimewa dengan RRC melalui politik penyimpangan terhadap Undang-Undang
yang disebut politik ....
Dasar 1945. Salah satu bentuk
6. Alasan yang mendasari dikeluarkannya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah .... penyimpangan tersebut adalah ....

7. Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik 14. Pemilu 1955 dan Dekrit 1959 merupakan
luar negeri Indonesia condong ke ...
momen penting dalam menguatkannya isu
8. Penyebab Indonesia keluar dari
keanggotaan PBB adalah munculnya Demokrasi Terpimpin. Salah

9. Masa demokrasi terpimpin dimulai satu latar belakang munculnya Demokrasi
dengan berlakunya ....
Terpimpin adalah adanya kegagalan
10. Sistem demokrasi terpimpin yang
dijalankan oleh pemerintah Indonesia Konstituante dalam merumuskan ....
merupakan sistem demokrasi yang
dipimpin oleh .... 15. Sisi positif berlakunya Dekrit Presiden 5

11. Konsepsi Demokrasi Terpimpin Juli 1959 adalah….
dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak
21 Februari 1957. Langkah pertama yang 16. Pada 19 Desember 1961 Presiden
ditempuh Soekarno dalam mewujudkan
konsepsi tersebut adalah .... Soekarno mengumumkan Tri Komando

12. Masa Demokrasi Terpimpin merupakan Rakyat (Trikora) yang bertujuan ....
masa yang penuh dengan konfrontasi.
Presiden Soekarno menganggap 17. Pada 1965 Indonesia resmi keluar dari
perjalanan revolusi Indonesia belumlah
keanggotaan PBB. Dampak keputusan

Indonesia tersebut adalah ....

18. Salah satu faktor yang mendorong

pemerintah Indonesia memilih keluar

sebagai anggota PBB pada 7 Januari 1965

adalah ....

19. Wilayah Irian Barat secara resmi kembali

menjadi wilayah NKRI pada ....

20. Tokoh-tokoh yang menjadi saksi

penyerahan Irian Barat kepada Indonesia

adalah ....

67

21. Berlangsungnya Perang Dingin antara langkah tersebut mengalami kegagalan
karena ....
blok Barat dan blok Timur turut 28. Pada masa Demokrasi Terpimpin
pemerintah Indonesia berupaya
memengaruhi upaya Indonesia dalam menerapkan sistem ekonomi Berdikari.
Akan tetapi, pemerintah Indonesia justru
pembebasan Irian Barat. Pengaruh tidak konsisten pada sistem tersebut.
Peristiwa yang menunjukkan kondisi
tersebut adalah... tersebut adalah ...
29. Pada masa Demokrasi Terpimpin
22. Upaya Indonesia mengajukan masalah Presiden Soekarno memperkenalkan
ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia,
Irian Barat dalam Sidang Umum PBB dan Pimpinan Nasional (Resopim). Ajaran
tersebut memiliki tujuan ....
pada tahun 1954-1957 mengalami 30. Pada awalnya Pepera di Irian Barat
dilaksanakan dengan metode one man one
kegagalan karena .... vote. Akan tetapi, pada praktiknya metode
ini mengalami perubahan karena ....
23. Amerika Serikat menekan Belanda agar 31. Nefo dan Oldefo merupakan gagasan
politik Presiden Soekarno yang
bersedia berunding dengan Indonesia disampaikan pertama kali dalam KTT
GNB di Beograd tahun 1961. Menurut
mengenai masalah Irian Barat. Tekanan Soekarno, negara Nefo adalah ....
32. Setelah dideklarasikannya Trikora
tersebut diberikan karena .... mulailah konfrontasi total terhadap
Belanda di Papua. Langkah pertama yang
24. Sesuai isi Perjanjian New York, Irian dilakukan oleh Presiden yakni
mengeluarkan Keputusan Presiden No 1
Barat tidak akan langsung diserahkan tahun 1962 tanggal 2 Janauari 1962
mengatur mengenai …
kepada Indonesia, tetapi akan berada di

bawah pemerintahan sementara PBB yang

dinamakan ...

25. Dalam upaya pengembalian Irian Barat,

terjadi pertempuran di Laut Aru pada 15

Januari 1962 yang menewaskan ....

26. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi

terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965

Presiden Soekarno mengeluarkan

Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1965

tentang ....

27. Salah satu langkah yang diambil

pemerintah dalam mengatasi

permasalahan ekonomi pada masa

Demokrasi Terpimpin adalah Deklarasi

Ekonomi. Dalam perkembangannya,

68

33. Pahlawan yang gugur tenggelam di Laut 38. Pada tanggal 14 September 1963
Aru dalam usaha mengembalikan Irian Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim
Barat ke NKRI adalah … penyidik untuk menindaklanjuti mengenai
pembentukan Federasi Malaysia. Tim
34. Pada tanggal 15 Agustus 1963 penyidik tersebut dipimpin oleh …
diselenggarakan perjanjian New York
yang dilakukan oleh … 39. Hubungan yang harmonis antara
Indonesia dan PBB menjadi terganggung
35. Mengapa pemerintah RI mempunyai sejak Indonesia menyatakan diri keluar
kewajiban untuk melaksanakan Penentuan dari keanggotaan PBB pada tahun 1965.
Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Mengapa Indonesia memutuskan untuk
Barat…. keluar dari keanggotaan PBB….

36. Langkah pertama yang dilakukan oleh 40. Mengapa pemerintah RI menganggap
Pemerintah RI sebagai upaya pemulihan proklamasi Federasi Malaysia sebagai
hubungan Indonesia dengan Belanda pelecehan atas martabat PBB?
yaitu …

37. Organisasi Internasional yang dibentuk
PBB untuk mengatasi masalah
pembebasan Irian Barat disebut …

69

70

BAB V
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA INDONESIA

PADA MASA ORDE BARU

A. KOMPETENSI DASAR

Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada
masa Orde Baru.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi
bangsa indonesia pada masa orde baru, peserta didik dapat menganalisis perkembangan
kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa masa orde baru dengan baik

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan factor yang melatarbelakangi Lahirnya Orde Baru
2. Menganalisis proses terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret dan Pengaruhnya terhadap

kepemimpinan nasional
3. Menjelaskan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa orde baru
4. Menganalisis dampak positif dan negatif kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru
5. Mengidentifikasi mengenai dampak positif dan negatif kebijakan politik dan ekonomi

masa Orde Baru

D. URAIAN MATERI

1. Menjelaskan faktor yang melatarbelakangi Lahirnya Orde Baru
Titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno adalah peristiwa G 30 S/PKI

1965 yang menimbulkan aksi-aksi tuntutan penyelesaian terhadap pelaku peristiwa
tersebut. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan-kesatuan aksi pemuda, pelajar dan
mahasiswa yang disebut Front Pancasila. Kesatuan aksi itu adalah KAPPI, KAMI, KAPI,
KABI, KASI, KAWI, KAGI dan lain-lain.

Tuntan demonstrasi itu mencetuskan lahirnya Tritura(Tiga Tuntutan Rakyat) yang
isinya Pembubaran PKI, Pembersihan cabinet dari unsur-unsur PKI dan penurunan harga

71

dan perbaikan ekonomi. Namun tuntutan itu tidak dipenuhi Presiden. Untuk
menenangkan rakyat presiden membubarkan cabinet Dwikora dan menggantinya dengan
Kabinet 100 Mentri yang didalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam
peristiwa G 30 S/PKI 1965.

Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966
Soekarno mengadakan sidang kabinet dan diboikot oleh demonstran dengan tetap
menuntut agar PKI dibubarkan. Pada akhirnya presiden Soekarno memberikan mandat
kepada Letjen Soeharto selaku menpangad untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan
pemerintah yang dikenal dengan Supersemar. Lahirnya supersemar menjadi tonggak
lahirnya Orde Baru
2. Menganalisis proses terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret dan Pengaruhnya
terhadap kepemimpinan nasional

Dengan dikeluarkannya supersemar muncul gejala krisis kepemimpinan nasional
yang mengarah kepada dualisme kepemimpinan nasional. Disatu pihak presiden
Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namoun pamornya telah merosot karena tidak
mau membubarkan PKI ditambah lagi dengan penolakan pidato pertanggungjawaban
hingga dua kali oleh MPRS. Dipihak lain Soeharto sebagai pengemban Supersemar diberi
mandat oleh MPRS untuk membentuk cabinet. Meskipun Soekarno masih memimpin
sebagai pemimpin cabinet, namun tugas harian dipegang oleh Soeharto. Sehingga terjadi
dualism kepemimpinan dimana sukarno sebagai pemimpin pemerintahan dan Soeharto
sebagai pelaksana pemerintahan.

3. Menjelaskan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa orde baru
Terbentuknya pemerintahan Orde baru dibawah pimpinan presiden Soeharto terjadi

setelah pengunduran diri presiden Soekarno yang diumumkan pada tanggal 22 Februari
1967 dan keluarnya keputusan SI MPRS tanggal 2 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal
Soeharto sebagai Presiden dan indicator dimulainya Orde Baru setelah Soeharto
dikukuhkan menjadi presiden oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1968.

Pemerintah Orde Baru memandang bahwa selama masa Orde lamatelah terjadi
penyimpangan terhadap UUD 1945 dan Pancasila, maka pemerintah orde baru berupaya
menjalankan UUD 1945 dan pacasila secara konsekuen dengan melakukan rehanilitasi

72

dan stabilisasi politik dan keamanan dengan tujuan agar dilakukan pembangunan
ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berikut bentuk-bentuk kebijakan pada masa orde baru:
a. Penataan kehidupan poltik

1) Dalam Negeri
 Membubarkan PKI dan Organisasi Massanya
Presiden membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 dan
mengeluarkan ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966 yang menyatakan bahwa
PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
 Pelaksanaan Pemilu
Selama berkuasa, pemerintah Orde baru berhasil melaksanakan pemilu
sebanyak enam kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.
Peserta pemilu tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik. Tetapi pada tahun 1973
terjadi penyederhanaan partai politik menjadi 3 yaitu:

 Penyeragaman ideologi pancasila dalam bentuk P4
Peneragaman ideoligi melalui ideolgi pancasila menjadi consensus

nasional yang diberinama EKA prasetya Pancakarsa(Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila)
 Penerapan dwifungsi ABRI

ABRI memiliki dua fungsi yaitu Hankam dan politik

73

2) Luar negeri
 Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB
 Pada tanggal 31 Agustus 1967, Indonesia memperbaiki hubungan dengan
Malaysia dengan membuka hubungan diplomati
 Pada tanggal 4 April 1966, presiden menyatakan politik luar negeri Indonesia
adalah kembali politik Bebas Aktif
 Pada tanggal 5-8 Agustus, Indonesia dan Negara Asia Tenggara lainnya
membentuk ASEAN

b. Penataan kehidupan ekonomi
1) Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
2) Kerjasama Luar Negeri
3) Pembangunan Nasional

4. Mengidentifikasi mengenai dampak positif dan negatif kebijakan politik dan
ekonomi masa Orde Baru
a. Pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter
b. Menguatnya peran Negara dalam berbagai bidang(Pemerintahan yang sentralistis)
c. Peran daerah sangat kecil dalam mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran
daerahnya sendiri
d. KKN berkembang pesat
e. Pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan
f. Kebebasan pendapat dan mengeluarkan kritikan terhadap pemerintah dibatasi
g. Karena Fokus pada pertumbuhan ekonomi, mentalitas dan budaya korupsi para pejabat
merajalela
h. Distribusi hasil pembangunan kurang terkontrol sehingga mudah disalahgunakan
i. Pelanggaran HAM seperti Peristiwa Malari

74

E. UJI KOMPETENSI
Pilihlah jawaban yang dianggap benar!

1. Ketidaktegasan sikap pemerintah 5. Pembentukan harga barang dan
terhadap pemberontakan G 30 S PKI perbaikan ekonomi
menimbulkan aksi demonstrasi dari
berbagai kalangan. Mereka menggelar Berdasarkan data diatas, yang
aksi besar-besaran di gedung DPR GR merupakan isi Tritura adalah….
dan menyampaikan tuntutannya yang A. 1, 2, 3
dikenal dengan istilah…. B. 1, 3, 5
A. Dwikora C. 2, 3, 4
B. Dwidarma D. 2, 3, 5
C. Trikora E. 3, 4, 5
D. Tritura 4. Untuk mengatasi krisis politik yang
E. Ampera memuncak, pada tanggal 11 Maret
1966 Soekarno mengadakan sidang
2. Perhatikan data berikut! kabinet. Sidang ini ternyata diboikot
1. KAPI oleh para demonstran yang tetap
2. KAPPI menuntut Presiden Soekarno agar
3. KABI membubarkan PKI, dengan melakukan
4. KAWI pengempesan ban-ban mobil pada
5. KARI jalan-jalan yang menuju ke Istana.
Berdasarkan data diatas, kesatuan aksi Soeharto selaku Panglima Angkatan
yang terlibat dalam aksi demonstrasi Darat dan Pangkopkamtib diberikan
ketidakpuasan dengan pemerintahan Ir. mandat untuk memulihkan keadaan
Soekarno adalah…. dan kewibawaan pemerintah.. Mandat
A. 1, 2, 3 itu kemudian dikenal sebagai….
B. 1, 3, 5 A. Nawaksara
C. 2, 3, 4 B. Nawacita
D. 2, 3, 5 C. Supersemar
E. 3, 4, 5 D. Mandataris
E. Sentralisme
3. Perhatikan data berikut! 5. Perhatikan data berikut :
1. Bubarkan PKI dan Ormas- 1. Sering terjadi pelanggaran HAM
ormasnya 2. Dwifungsi ABRI dihapuskan
2. turunkan harga barang dan 3. Sentralisme
perbaikan ekonomi 4. Desentralisme
3. Bersihan kabinet dwikora dari 5. Militerisme
unsur-unsur G 30 S PKI Berdasarkan data diatas yang
4. Pembubaran Kesatuan Aksi merupakan ciri pemerintahan Orde
Mahasiswa Indonesia Baru ditunjukan oleh nomor....

75

A. 1, 2, 3 E. Menghapus empat kementrian

B. 1, 3, 5 angkatan bersenjata

C. 2, 3, 4 8. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde

D. 2, 3, 5 Baru melemparkan gagasan

E. 3, 4, 5 penyederhanaan partai politik peserta

6. Kondisi politik pemerintahan setelah pemilu sebagai bagian dari

dikeluarkannya supersemar tahun 1966 pelaksanaan demokrasi Pancasila

terlihat gejala krisis kepemimpinan dengan alasan….

nasional yang mengarah pada dualisme A. Kesulitan rakyat dalam

kepemimpinan. Hal ini disebabkan menentukan pilihannya dalam

oleh…. pemilu

A. Presiden Soekarno merangkap B. Upaya memperkuat peran

jabatan sebagai presiden sekaligus organisasi social dalam pemilu

pemimpin besar revolusi C. Peserta pemilu semakin bertambah

B. Kekuasaan eksekutif melewati batas sehingga kecendrungan berdirinya

dengan melebihi kekuasaan partai politik baru dapat

lembaga Negara lain membahayakan

C. Presiden Soekarno sebagai presiden D. Partai politik peserta pemilu masih

RI sementara Mayor Jenderal disusupi oleh unsure-unsur

Soeharto sebagai pengemban komunis

supersemar E. Banyaknya partai akan mendorong

D. Adanya rangkap jabatan yang kecendrungan mementingkan

dipegang oleh mayor jenderal kepentingan partai atau

Soeharto golongannya saja.

E. Adanya kekuasaan dewan jenderal 9. Perhatikan data berikut ini!

dengan dewan revolusi 1. Parmusi

7. Pada masa pemerintahan Orde Baru, 2. Golkar

konsep Dwifungsi ABRI kembali 3. PDI

dijalankan dengan baik melalui 4. PPP

program kerjasama ABRI dan rakyat, 5. Masyumi

seperti…. Berdasarkan data diatas, yang

A. Menyatukan doktrin ABRI(Catur termasuk partai-partai politik hasil

Darma Eka Karma) penyederhanaan adalah….

B. Mengeluarkan kedudukan A. 1, 2, 3

panglima angkatan dari B. 1, 3, 5

kedudukannya sebagai mentri C. 2, 3, 4

C. Meninggalkan lembaga pertahanan D. 2, 3, 5

keamanan E. 3, 4, 5

D. Melaksanakan program ABRI 10. Perhatikan data berikut :

Masuk Desa (AMD)

76

1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup terhadap pemerintah. Jika dianggap
tinggi membahayakan akan langsung
mendapat tindakan sepihak seperti
2. Stabilitas nasional yang sehat dan upaya pembredelan. Berikut ini yang
dinamis tidak termasuk media yang dibredel
oleh pemerintah orde baru adalah….
3. Pemerataan pembanguan dan hasil- A. Sinar Harapan
hasilnya B. Ekspres
C. Kompas
4. Pemerataan pembagian pendapatan D. Singgalang
5. Pemerataan kesempatan berusaha E. Tempo
Berdasarkan data diatas yang 13. Presiden soekarno memberikan
merupakan Trilogi Pembanguan tanggung jawab setelah peristiwa G 30
ditunjukan oleh nomor…. S/PKI di depan MPRS dalam pidato
A. 1, 2, 3 yang berjudul..
B. 1, 3, 5 a. penemuan kembali revolusi kita
C. 2, 3, 4 b. indonesia menggugat
D. 2, 3, 5 c. nawaksara
E. 3, 4, 5 d. tahun penemuan kembali
11. Salah satu contoh menguatnya peran e. membangun dunia kembali
pemerintah Orde Baru dalam bidang 14. Prinsip kerja dari Kabinet Ampera
hukum adalah…. adalah...
A. Supremasi hukum tidak berjalan a. Eka dharma
b. Dwi Dharma
karena banyak pejabat pemerintah c. Tri Dharma
yang terlibat KKN, tetapi tidak d. Catur Dharma
dihukum e. Panca Dharma
B. Banyak perusahaan yang dikuasai 15. Dua partai hasil penyederhanaan partai
oleh keluarga pejabat dan kroni- pada masa orde baru adalah..
kroninya a. PPP dan PNI
C. Perwira militer dapat menduduki b. PPP dan PDI
jabatan dalam suatu perusahaan c. PDI dan Masyumi
D. Tidak adanya control yang kuat d. Golkar dan PPP
dari lembaga DPR terhadap e. Golkar dan PDI
pemerintah 16. Salah satu tindakan yang dilakukan
E. Kesenjangan pembangunan yang oleh pemerintah orde baru dalam
terjadi mendorong maraknya mengekang kebebasan pers adalah..
kriminalitas a. pembredelan media
12. Semakin menguatnya peran Negara b. penangkapan terhadap wartawan
dalam berbagai bidang kehidupan juga c. pembubaran aliansi jurnalis
berdampak terhadap kehidupan
demokrasi di Indonesia. pemerintah
membatasi kebebasan bersuara dan
mengeluarkan pendapat atau kritikan

77

d. mempersulit pendirian stasiun a. Menggalakkan pembangunan
televisi swasta nasional yang menguntungkan
e. penyaringan berita konglomerat
17. Pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dan b. Menghasilkan undang-undang yang
ormas ormasnya dibubarkan dengan membatasi gerak partai politik
alasan... c. melanggengkan kekuasaan Soeharto
a. PKI berideologi komunis sebagai Presiden RI
b. PKI telah melakukan aksi fitnah d. anti korupsi, kolusi dan nepotisme
terhadap ABRI e. koreksi menyeluruh terhadap
c. PKI selalu meresahkan masyarakat berbagai penyimpangan orde lama
d. PKI terbukti telah melakukan 21. Tujuan dibentuknya IGGI adalah
pemberontakan memberikan bantuan kredit kepada...
e. PKI tidak mendukung pemerintahan 22. Upaya peningkatan hasil pertanian
Presiden Soekarno seperti REvolusi Hijau harus disertai
18. Sesaat setelah mengemban Supersemar, dengan tanggung jawab terhadap
Letjen Soeharto mengamankan kelestarian lingkungan alam. Revolusi
sejumlah menteri yang dianggap Hijau di Indonesia dilaksanakan
terlibat G 30 S/PKI selanjutnya melalui program...
menyusun kabinet....menggantikan 23. Penolakan terhadap pidato presiden
kabinet.. soekarno berjudul nawaksara
a. Dwikora, Ampera pemberontakan G 30 S/PKI
b. Dwikora, Pembangunan I pembubaran PKI Dikeluarkannya
c. Ampera, Dwikora supersemar urutan peristiwa menjelang
d. Ampera, Pembangunan I runtuhnya orde lama yang benar
e. Gotong royong, Ampera adalah...
19. Para pelajar dan mahasiswa adalah 24. Perhatikan nama-nama partai politik
kelompok yang kritis terhadap berikut dengan saksama! Perti NU PNI
pemerintahan. pada akhir masa Golkar IPKI Murba Tiga besar partai
pemerintahan Presiden Soekarno, pemenang pemilu 1971 berdasarkan
pelajar dan mahasiswa membentuk jumlah perolehan suara terbanyak
berbagai kesatuan aksi. berbagai yaitu...
kesatuan aksi tersebut menyerukan 25. Munculnya dualisme kepemimpinan
tritura yang salah satu isinya adalah... nasional soekarno-soeharto, setelah
a. Bubarkan Kabinet Dwikora peristiwa... Pembentukan kabinet
b. Turunkan Presiden Soekarno Ampera 14. kehidupan pers pada masa
c. Tolak Kenaikan Harga BBM orde baru dapat digambarkan sebagai
d. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya berikut...
e. Adili Para Tokoh PKI 26. Perhatikan data berikut dengan cermat!
20. Semangat yang menjiwai kelahiran terciptanya stabilitas keamanan adanya
orde baru pada awalnya adalah... kebebasan pers HAM terjamin

78

swasembada pangan pemerataan indonesia kedalam organisasi PBB

pembangunan di semua daerah pada masa orde baru adalah...

keberhasilan yang dicapai oleh 35. Hal yang berkaitan dengan kebijakan

pemerintah orde baru adaalah... ekonomi pada masa orde baru adalah..

27. Faktor ekonomi yang mendorong 36. Pemilu umum yang dilaksanakan pada

lahirnya orde baru, yaitu... merosotkan tahun 1971 merupakan bukti bahwa...

ekonomi indonesia sebagai sistem 37. Keberhasilan-keberhasilan yang

etatisme 17. akibat negatif sentralisasi dilakukan oleh orde baru belum

kekuasaan di masa orde baru dalam hal mencakup seluruh dari trilogi

hubungan pusat dan daerah adalah... pembangunan. alasannya adalah...

28. Pada masa orde baru, kehakiman 38. Keyakinan akan keterlibatan PKI

dalam praktiknya berada di bawah dalam G 30 S/PKI yang menewaskan

eksekutif berarti telah melanggar... sejumlah pemimpin senior Angkatan

29. PKI pasca kegagalan Darat telah mendorong diambilnya

pemberontakannya di madiun menjadi tindakan-tindakan yang membuat

slaah satu pemenang dalam pemilu partai tersebut menjadi tidak efektif

1955. faktor penyebabnya adalah... lagi. dalam hal itu, tindakan yang di

30. Berikut ini yang tidak menunjukkan ambil terhadap PKI adalah..

karekteristik pemerintahan pada masa 39. Pemerintah orde baru berusaha

orde baru adaalah... memperbaiki kehidupan bangsa

31. Integrasi sangat diperlukan dalam indonesia di segala bidang. langkah

proses pembangunan dan perjuangan pertama yang diambil dalam

bangsa sebab... memperbaiki kehidupan ekonomi

32. Indonesia melaksanakan politik luar adalah...

negri bebas - aktif disebabkan oleh... 40. Dalam masalah Timor-Timur

33. Keberhasilan pembangunan pada masa pemerintah RI mengambil kebijakan

orde baru banyak di anggap hal yang yaitu pemberian otonomi yang luas.

semu. hal ini terbukti dengan... apabila hal ini di tolak oleh rakyat

34. Menurut pendapat kalian, dampak Timor-Timur maka alternatif yang

positif dari masuknya kembali kedua adalah...

79

BAB VI
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA INDONESIA

PADA MASA AWAL REFORMASI

A. KOMPETENSI DASAR
Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada

masa awal Reformasi

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi

bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi, peserta didik dapat menganalisis
perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi
dengan baik

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1. Menjelaskan faktor-faktor penyebab berakhirnya Orde Baru
2. Menjelaskan tentang tuntutan dan agenda reformasi
3. Mendeskripsikan sistem dan struktur politik-ekonomi pada masa pemerintahan Presiden
B.J.Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarno Putri dan Susilo Bambang
Yudhoyono
4. Mengelompokkan Perbandingan perubahan demokrasi sejak masa orde lama hingga
reformasi

D. URAIAN MATERI

1. Faktor-faktor penyebab berakhirnya Orde Baru
Terjadinya Krisis Multidimensional

80

1) Krisis Politik
Pemerintah Orde Baru yang sentralistik dengan dukungan kemenangan golkar

dalam setiap pemilu, menjadikan dominasi pemerintahan menjadi kuat. Pemerintah
Orde Baru dapat bertahan selama 32 tahun karena Praktik KKN berkembang pesat
2) Krisis Ekonomi

Utang luar negeri yang menumpuk dan perekonomian dikuasai oleh segelintir
orang.
3) Krisis Hukum

Adanya penyalahgunaan kekuasaan dimana hukum tebang pilih
4) Krisis Sosial

Pembangunan yang tidak merata yang menimbulkan kesenjangan di pusat dan
daerah dan meningkatnya angka kemiskinan akibat PHK.
5) Krisis Militer

Dwifungsi ABRI yang memanfaatka situasi untuk memperkaya diri seperti
menjadi pengusaha.
6) Krisis Kepercayaan

Rakyat Indonesia tidak lagi percaya kepada pemerintah dan aksi demonstrasi
muncul diberbagai wilayah.

2. Tuntutan dan agenda reformasi
Reformasi merupakan suatu perubahan secara drastic demi memperbaiki

kondisi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia yang dimulai dari tahun 1998
yang terjadi akibat krisis multidimensional yang menyebabkan kondisi Negara
mengalami kemerosotan diberbagai kehidupan.

Pada 21 Mei 1998, presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan
digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie. Peristiwa itu menandai berakhirnya Orde
Baru dan lahirnya Reformasi. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai agenda, yaitu:
1) Suksesi kepemimpinan nasional
2) Amandemen UUD 1945
3) Pemberantasan KKN
4) Penghapusan dwifungsi ABRI

81

5) Penegakan supremasi hukum
6) Pelaksanaan otonomi daerah

3. Sistem dan struktur politik-ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J.Habibie,
Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono
a. Masa pemerintahan presiden B.J. Habibie

Foto: Pengambilan sumpah B.J. Habibie sebagai presiden RI Tanggal 21 Mei 1998

B.J.Habibie menjadi presiden menuai pro dan kontra. Pihak yang pro
menganggap pengangkatan itu sudah konstitusional sesuai Pasal 8 UUD 1945 yang
menyatakan bila presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan
kewajibanny, maka dioganti dengan wakil presiden sampai habis masa jabatannya.
Sedangkan pihak yang kontra menyatakan penganggkatan itu inkonstitusional karena
bertentangan dengan pasal 9 UUD 1945 yang berbunyi sebelum presiden memangku
jabatan, presiden harus mengucapkan sumpah dan janji didepan MPR/DPR.
B.J.Habibie mengucapkan sumpah dan janji didepan mahkamah agung dan beberapa
orang anggota MPR dan DPR yang bukan bersifat kelembagaan.

Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan B.J.Habibie, yaitu sebagai
berikut:
1) Membentuk kabinet reformasi pembangunan
2) Penghapusan dwifungsi ABRI

82

3) Kebebasan berpendapat
4) Mencabut pembatasan partai politik
5) Otonomi daerah
6) Membatasi masa jabatan presiden hanya 2x periode
7) Pelaksanaan pemilu tahun 1999
8) Pelaksanaan referendum Timor Timur
9) Merekapitulasi perbankan
10) Melikuidasi bank-bank bermasalah
11) Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar
12) Merekonstruksi kembali perekonomian Indonesia
13) Reformasi ekonomi atas pinjaman IMF
b. Masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid

Foto: Terpilihnya Abdurrahhman Wahid sebagai presiden

Abdurrahman Wahid atau Gusdur menjadi presiden keempat pada tanggal 20
Oktober 1999 dengan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Kebijakan–
kebijakan yang ditempuh Gus Dur, yaitu:
1) Membentuk kabinet Persatuan Nasional
2) Membubarkan Departemen penerangan dan departemen social
3) Mengganti nama Irian menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera bintang

kejora
4) Menetapkan hari Imlek sebagai hari libur nasional
5) Mengeluarkan dekrit yang isinya pembekuan MPR/ DPR RI, Pembekuan Golkar

dan pemilu dalam masa 1 tahun

83

6) Munculnya kasus Buloggate dan Brunaigate
c. Masa pemerintahan presiden Megawati Soekarno Putri

Foto: Pelantikan Presiden Megawati Soekerno Putri pada tahun 2001

Pada tanggal 9 Agustus 2001, Presiden Megawati membentuk kabinet Gotong
Royong dengan program kerjanya:
1) Mewujudkan otonomi daerah
2) Menyehatkan perbankan Indonesia
3) Memantapkan peran dan fungsi TNI dan Polri
4) Adanya supremasi hukum

Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri yaitu:
1) Membentuk KPK
2) Privatisasi BUMN
3) Memutuskan kerjasama dengan IMF
4) Mengeluarkan UU tentang pemilu, susunan anggota MPR, DPR, DPD, DPRD dan

pemilihan presiden dan wakil presiden
5) Menetapkan netralitas PNS dan TNI/Polri dalam berpolitik
6) Melaksanakan pemilu tahun 2004 dalam 2 tahap. Tahap 1 memilih anggota

legislative dan kedua memmilih presiden

d. Masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono

84

Foto: Pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama yang dipilih langsung
oleh rakyat. Pada tanggal 21 Oktober 2004, presiden membentuk kabinet Indonesia
bersatu. Kebijakan- kebijakan pada masa pemerintahan SBY yaitu:
1) Mengadakan pertemuan dengan GAM di Helsinki untuk kesepakatan perdamaian
antara GAM-Indonesia
2) Berhasil membawa Indonesia melunasi hutang IMF
3) Pemberian program BLT
4) Menaikkan anggaran pendidikan sebanyak 20%
5) Melaksanakan pemilu tahun 2009 dan terpilih kembali
6) Meningkatkan volume ekspor dan import

85

4. Perbandingan perubahan demokrasi sejak masa orde lam

No Perubahan Demokrasi Liberal Demokrasi Terp

1 Dasar Keluarnya Maklumat Keluarnya Dekrit

Pelaksanaan Pemerintah pada 14 Presiden 5 Juli 19

November 1946

2 Kebebasan Kebebasan Dipimpin oleh pr

berdemokrasi mendirikan partai Soekarno sendiri

pemimpin besar r

3 Parlemen Kondisi parlemen Presiden mampu

kurang kondusif membubarkan DP

akibat banyak partai Hasil pemilu

yang duduk

diparlemen

4 Hasil Akhir Sistem demokrasi Sistem demokras

Liberal membawa terpimpin membe

kondisi politik yang kesempatanm kep

tidak stabil PKI masuk dan tu

serta dalam

pemerintahan

ma hingga reformasi

pimpin Demokrasi Pancasila pada Demokrasi Pancasila
t Masa Orde Baru pada Masa Reformasi
959 Berdasarkan Pancasila
Keluarnya Surat Perintah 11 dan UUD 1945 yang
residen Maret 1966 sudah di amandemen
sebagai Kehidupan demokratis
revolusi Rakyat diberi kebebasan yang seadil-adilnya
berdemokrasi dengan diawasi
PR-GR dan dilindungi pemerintah Hubungan antar
Menyederhanakan parpol dan lembaga dijalankan
menjadikan pancasila sebagai dengan sebaik-baiknya
asas tunggal

si Menguatnya peran Negara Lebih baik disbanding

eri dalam setiap aspek periode sebelumnya

pada menyebabkan pelanggaran

urut HAM dan diakhiri dengan

demonstrasi

86

87