LPK_2021

Penerbit :
PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

Jalan. Lintas Timur Komp. Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Muaro Jambi
Telp / Fax : (0741) 590005
Call Center : 0811 7423 111
Email : [email protected]
Website : www.pn-sengeti.go.id

SEJARAH SINGKAT

PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

Sehubungan dengan pesatnya
perkembangan kesadaran hu-
kum masyarakat di Kabupaten
Muaro Jambi dan dengan pertimbangan
dalam rangka untuk lebih mewujudkan
pemerataan kesempatan memperoleh
keadilan dan perlindungan hukum, dipan-
dang perlu membentuk Pengadilan maka
melalui keputusan Presiden Republik In-
donesia Nomor 99 Tahun 2003 terben-
tuklah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.
Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II maka wilayah Kabupat-
en Muaro Jambi dikeluarkan dari daerah
hukum Pengadilan Negeri Muaro Bulian.

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
II secara resmi beroperasi sejak diresmi- Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
kan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Timur yang terbagi menjadi 11 Bagian Kecamatan meliputi :
Agung RI Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., 1. Kecamatan Sekernan,
MCL pada tanggal 9 Agustus 2004, 2. Kecamatan Jambi Luar Kota
dalam menunjang tugas pokok dan 3. Kecamatan Maro Sebo,
fungsi tersebut pada Tahun 2002 diba- 4. Kecamatan Taman Rajo,
ngun secara permanen gedung kantor 5. Kecamatan Kumpeh Ulu
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II di- 6. Kecamatan Kumpeh Ilir
atas tanah hibah Pemerintah Daerah 7. Kecamatan Sungai Gelam
Kabupaten Muaro Jambi seluas 1.000 8. Kecamatan Mestong
M2 dan diperluas pada tahun 2006. 9. Kecamatan Sungai Bahar
10. Kecamatan Sungai Bahar Utara, dan
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 11. Kecamatan Sungai Bahar Selatan
sebagai kawal depan (Voorj Post) pelak-
sana kekuasaan kehakiman dilingkungan Ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi berada di Senge-
Peradilan Umum di bawah Pengadilan ti, terletak diantara 1015’ - 2020 LS dan 103010’ - 104020’
Tinggi Jambi mempunyai tugas pokok BTlebih kurang 35 KM dari Kota Jambi. Luas Wilayah
“Menerima, Memeriksa, Memutuskan 5.246 KM2 atau 10.29% dari luas Propinsi Jambi, wilayah
dan Menyelesaikan perkara yang masuk Kabupaten Muaro Jambi berbatasan langsung dengan :
di tingkat Pertama.
Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
terletak di Komplek Perkantoran Pemer- Barat : Propinsi Sumatera Selatan
intah Kabupaten Muaro Jambi. Daerah Timur : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung
Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II meliputi Wilayah Kabupaten Muaro Jabung Timur
Jambi yang berdasarkan Undang-Un-
dang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

PENGANTAR KETUA

PENGADILAN NEGERI SENGETI

KELAS II

Ucapan puji dan syukur saja tidak Pada rangkaian Perayaan Hari Ulang Tahun
cukup untuk menggambarkan beta- Mahkamah Agung ke-72, Pengadilan Negeri
pa kami merasa diberkati dapat Sengeti termasuk dalam nominasi Penga-
sampai pada akhir tahun kinerja 2021 dalam dilan Negeri Kelas II dalam Kategori Pelak-
keadaan sehat dan masih dapat menjalank- sanaan Mediasi dan menjadi Peringkat VI.
an tugas pokok dan fungsi masing-masing
di Pengadilan Negeri Sengeti yang merupa- Pelaksanaan administrasi keuangan dengan
kan bagian dari wilayah hukum dibawah aplikasi SAKTI dari Departemen Keuangan
Pengadilan Tinggi Jambi. Republik Indonesia telah berhasil dilak-
sanakan dengan baik dan Pengadilan Neg-
Pandemi covid-19 yang masih terus mend- eri Sengeti telah mendapatkan Sertifikat
era sepanjang tahun 2021 ini melemahkan sebagai unit kerja yang berhasil mengap-
sekaligus menguatkan. Di tengah tantangan likasikannya.
untuk terus menjaga protokol kesehatan
setiap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pengadilan Negeri Sengeti tetap berupaya
Pemerintah Non Pegawai Negeri agar tetap melaksanakan semua tugas pelayanan da-
sehat dan dapat melakukan pelayanan den- lam masa pandemi termasuk melaksanakan
gan baik, sebagai bagian dari core bussiness Eksekusi Putusan Perkara Perdata yang
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, memasuk-
merupakan lembaga yudikatif, Pengadilan kan pelaksanaan eksekusi tersebut kedalam
Negeri Sengeti harus tetap hadir melaku- Lomba Twibbonize Biro Humas Mahkamah
kan pelayanan publik kepada masyarakat Agung dan mendapatkan giveaway.
pencari keadilan dan pengguna layanan
lainnya dari Pengadilan dengan mengupay- Pengadilan Negeri Sengeti juga masih terus
akan penerapan maksimal teknologi infor- mengupayakan Delegasi Eksekusi Perka-
masi dengan mengikuti arahan dari pusat ra Perdata Lingkungan Hidup dari Penga-
dan mengoptimalkan aplikasi-aplikasi yang dilan Negeri Jambi dengan melaksanakan
diberlakukan Mahkamah Agung Republik Koordinasi dengan Kementerian Lingkun-
Indonesia. gan Hidup, Kepolisian Resort Muaro Jambi,
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Selama tahun 2021, sebagian besar pe- Provinsi Jambi dan Kantor Badan Pertanah-
layanan publik termasuk persidangan kami an Nasional Kabupaten Muaro Jambi, juga
upayakan untuk dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan eksekusi lain yang sedang
teknologi informasi secara online maupun berjalan.
zoom meeting, aplikasi internal Penga-
dilan Negeri Sengeti terus dimaksimalkan
pemanfaatannya seperti Sistem Informasi
Terpadu (SINTA), Sistem Persedian Internal
(SIPERIN), E-CUTI, Sistem Perjalanan Dinas
(SIPEDAS) untuk mengurangi pertemuan
langsung pengguna layanan dengan petu-
gas pelayanan guna mencegah penularan
covid namun kinerja maupun pelayanan
tetap bisa dilakukan dengan maksimal, ter-
catat dan terawasi dengan baik

Persidangan perkara pidana juga tetap ber- serta seluruh pimpinan Mahkamah Agung
jalan dengan baik meskipun kadang men- Republik Indonesia secara berjenjang sam-
galami kendala jaringan maupun putusnya pai ke pusat, semoga bermanfaat dan dapat
hubungan listrik yang dialami pihak-pihak menambah khasanah pemaknaan kehadiran
terkait dalam zoom meeting, namun demiki- Pengadilan Negeri Sengeti dalam fungsi
an kami tetap berupaya dengan sepenuh hati yudikatif maupun sebagai pelaksana pe-
menjalankan tugas mengadili dan salah satu layanan publik di wilayah Kabupaten Mua-
Putusan Pidana Lingkungan Hidup yang di- ro Jambi, Provinsi Jambi.
jatuhkan Pengadilan Negeri Sengeti dengan
pidana tambahan berupa biaya pemulihan Segala puji syukur hanya milik Allah
lingkungan hidup mendapat apresiasi dari semata, segala kelemahan adalah bekal
Ahli dan Pemerhati Lingkungan Hidup In- kami untuk berbenah lagi.
donesia, putusan tersebut telah dikuatkan
oleh Pengadilan Tinggi Jambi. Sengeti, 3 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Persidangan perkara perdata terus kami
dorong dilaksanakan secara elektronik dan Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.
untuk perwujudan persidangan elektron- NIP. 19770930 200112 2 002
ik yang lebih komprehensive, kami telah
melakukan studi banding ke Pengadilan
Negeri Muara Bulian dan saat ini penggu-
naan E-COURT secara E-LITIGATION telah
semakin maksimal yaitu dengan dapat di-
unduhnya putusan yang dilakukan one day
minute dan one day publish dari aplikasi
E-COURT.

Pelaksanaan tugas mengadili Pengadilan
Negeri Sengeti masih terus berjalan sam-
pai dengan tanggal 31 Desember 2021. Pada
tanggal 31 Desember 2021, rasio penanga-
nan perkara Pengadilan Negeri Sengeti tel-
ah memasuki zona hijau dengan persentase
90,52% dengan keadaan perkara sebagai
berikut :
• Sisa perkara tahun lalu 32 perkara
• Masuk tahun ini 295 perkara
• Minutasi tahun ini 296 perkara

Persentase realisasi penyerapan anggaran
juga berada dalam keadaan baik sebagai
berikut;
• DIPA 01 dengan realisasi 99 %
• DIPA 03 dengan realisasi 99%

Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang kami
paparkan diatas merupakan sekelumit
dari hal-hal yang kami lakukan di Penga-
dilan Negeri Sengeti sebagai pertanggung-
jawaban kami kepada negara dan lembaga

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI SENGETI
KELAS II

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Berdasarkan pasal 24 ayat Undang-Undang Nomor 48 Ta-
Peradilan (2) Undang-Undang Dasar hun 2009 tentang kekuasaan Ke-
Negara Republik Indone- hakiman dan Undang-Undang
8 sia tahun 1945 yang telah dia- Nomor 5 Tahun 2005 yang telah
diubah dengan Undang-Undang
mandemen dikatakan bahwa : Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung. Berdasarkan
“Kekuasaan Kehakiman pasal 21 ayat (1) Undang-Un-
dang Nomor 48 Tahun 2009 din-
dilakukan oleh sebuah Mah- yatakan bahwa :

kamaha Agung dan Badan “Organisasi, Administrasi dan
financial Mahkamah Agung
Peradilan yang berada dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya berada
dibawahnya dalam lingkungan dibawah kekuasaan Mahka-
mah Agung”. Dengan demiki-
Peradilan Umum, Lingkungan an berdasarkan pasal tersebut
lahirlah apa yang disebut den-
Peradilan Agama, Lingkungan gan Peradilan Satu Atap.

Peradilan Militer, Lingkungan Sementara itu dalam pasal 21
ayat (2) Undang-Undang Nomor
Peradilan Tata Usaha Negara 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa
:
dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi”.

Dengan Amandemen Un-

dang-undang Dasar 1945 terse-

but, khususnya bab IX tentang

Kekuasaan Kehakiman, sebagai

respon terhadap penyesuaian

tersebut lahirlah Undang-Un-

dang Nomor 4 Tahun 2004

yang telah diubah dengan

“Ketentuan mengenai organi- Pengadilan Negeri bertugas Me- efektifitas dalam pelaksanaan
sasi, administrasi dan finansial meriksa, Memutus, dan Menyele- tugas, dengan mempertajam
Badan Peradilan sebagaimana saikan perkara pidana dan perk- skala prioritas dan perencanaan.
dimaksud pada ayat (1) un- ara perdata di tingkat pertama.
tuk masing-masing lingkun- Untuk menjalankan tugas pokok
gan peradilan diatur dalam Pengadilan Negeri Sengeti Ke- tersebut diperlukan peningkatan
Undang-undang sesuai den- las II sebagai ujung tombak / kemampuan dan kualitas sumber
gan kekhususan lingkungan kawal depan (voorpost) pelak- daya manusia yang mendukung
peradilan masing-masing”. sanaan Kekuasaan Kehakiman untuk pelayanan yang maksimal
Sebagai realisasi dari pasal terse- yang menyentuh langsung den- kepada pencari keadilan. Dalam
but, lahirlah Undang-undang gan pribadi masyarakat pencari rangka mewujudkan perubahan/
Nomor 49 Tahun 2009 Tentang keadilan, dalam menjalankan perbaikan terhadap pelayanan
perubahan kedua atas Un- tugas dan tanggung jawabnya hukum, Pengadilan Negeri Sen-
dang-Undang Nomor 2 Tahun telah mengambil kebijakan se- geti Kelas II bertekad agar pe-
1986 Tentang Peradilan Umum. cara umum dengan cara mening- layanan berupa administrasi
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas katkan pelayanan publik dan umum dan administrasi teknis
II adalah peradilan tingkat per- meningkatkan pelayanan kepa- perlu dibenahi agar lebih baik,
tama sebagai salah satu pelak- da masyarakat pencari keadilan yang ditunjang dengan pening-
sana kekuasaan kehakiman di dengan tetap berpegang pada katan sarana dan prasarana mau-
lingkungan Peradilan Umum prinsip sederhana, cepat dan pun peningkatan Sumber Daya
yang memiliki tugas dan ke- biaya ringan tidak melebihi Manusia. Untuk mewujudkan
wenangan sebagaimana dalam dari ketentuan yang telah ber- pelayanan yang lebih baik bagi
Undang-undang Nomor 2 Tahun laku. Selain itu pula berusaha masyarakat pencari keadilan.
1986 tentang Peradilan Umum. mewujudkan prinsip efisien dan Selain hal diatas sesuai dengan

9

arah dan kebijakan Mahkamah kan para pencari keadilan pencari dan pengguna pen-
Agung Republik Indonesia den- mengetahui informasi dapat gadilan.
gan Agenda Pembaharuannya, menghubungi call center
maka pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sengeti 3. Layanan Pendaftaran Perka-
Sengeti Kelas II memiliki pro- 1. Kelas II.
gram prioritas antara lain : 2. Program Pengembangan ra Perdata melalui elektron-
1. Program Keterbukaan In- Sistem Pengadilan yang
akuntabel dan transparan, ik, yang merupakan Program
formasi di Pengadilan Pengadilan Negeri Senge-
yang dapat diakses melalui ti Kelas II memaksimalkan Pimpinan pada Mahkamah
Alamat website Pengadilan Layanan Pelayanan Terpadu
Negeri Sengeti Kelas II den- Satu Pintu yang merupakan Agung RI guna memperlancar
gan alamat www.pn-sengeti. Program Direktorat Jender-
go.id yang terhubung dengan al Badan Peradilan yang proses administasi dan
Sistem Informasi Penelusu- mana pelayanan dipusatkan
ran Perkara (SIPP) Pengadilan pada suatu ruang/loby kan- pelayanan peradilan bagi pen-
Negeri Sengeti, sedang- tor guna memudahkan para
kan untuk memudahkan cari keadilan.k an Pro-

gram Direktorat Jenderal Badan

Peradilan yang mana pelayanan

dipusatkan pada suatu ruang/

loby kantor guna memudahkan

para pencari dan pengguna pen-

gadilan.

Petugas PTSP sedang menginput data permohonan SKBD pada
Aplikasi PTSP

10

Demi meningkatkan kepercayaan masyarakat, dengan kegagalan ditahun-tahun sebelumnya
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tanggal 5 Pimpinan pada Pengadilan Negeri Sengeti Ke-
Maret 2019 telah mencanangkan Zona Integ- las II berkomitmen di tahun 2022, Pengadilan
ritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Negeri Sengeti Kelas II untuk meraih predikat
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
disaksikan oleh seluruh Forkompimda dan To-
koh Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

B. Visi dan Misi Dalam rangka memberikan Pengadilan Negeri Sengeti kelas
arah dan sasaran yang II tahun 2020- 2024 sebagai dasar
jelas sebagai pedoman acuan penyusunan kebijakan,
dan tolok ukur kinerja dalam program dan kegiatan serta se-
bagai pedoman dan pengenda-
pelaksanaan pembangunan lian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan
aparatur negara yang diselaras- Negeri Sengeti Kelas II dalam
pencapaian visi dan misi serta tu-
kan dengan arah kebijakan dan juan organisasi pada 2020-2024.

program pembangunan nasional

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas

II menetapkan Rencana Strategis

11

Untuk menyatukan persepsi dan focus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan
tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan sebagai dasar acuan
dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Sengeti Kelas II mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik
Indonesia yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SENGETI
KELAS II YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-misi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II yang dirumuskan dalam rangka mencapai visi, melalui pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada

Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri

Sengeti Kelas II
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan

Negeri Sengeti Kelas II

12

C. Rencana Strategis Rencana Strategis Penga- Dalam rangka mewujudkan
dilan Negeri Sengeti Kelas hal tersebut Pengadilan Negeri
II dapat diartikan sebagai Sengeti Kelas II menetapkan tu-
suatu pengarahan terhadap or- juan dan sasaran, antara lain :
ganisasi dan seluruh pegawai
untuk mencapai tujuan organi- a. Tujuan
sasi sesuai renstra yang termuat
Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Dalam rangka mencapai visi
dan Program Kerja dan Kegiatan
yang dilaksanakan sesuai tugas dan misi tersebut yang lebih
pokok dan fungsi yang ditetap-
kan Pengadilan Negeri Sengeti terarah dan operasional beru-
Kelas II melalui kebijakan yang
dibuat oleh unsur pimpinan den- pa rumusan strategis Penga-
gan pertimbangan potensi, pel-
uang dan kendala-kendala yang dilan Negeri Sengeti Kelas II.
ada yang telah disusun dalam 5
(lima) tahun kedepan 2020-2024. Tujuan Strategis merupakan

Guna mempermudah dalam penjabaran atau implementa-
menjalankan tugas pokok dan
fungsi pada Pengadilan Negeri si yang akan dicapai atau di-
Sengeti Kelas II sebagai penye-
lenggara Kekuasaan Kehakiman hasilkan dalam jangka waktu
dan proses tercapainya visi, misi,
tujuan dan sasaran yang telah 5 (lima) tahun kedepan. Pen-
ditetapkan.
gadilan Negeri Sengeti Kelas

II telah menetapkan tujuan se-

bagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan

masyarakat terhadap

sistem peradilan melalui

proses peradilan yang pas-

ti, transparan dan akunta-

bel

13

2. Terwujudnya penyederhanaan • Index responden pencari
proses penanganan perkara melalui keadilan yang puas terhadap
pemanfaatan teknologi informasi layanan peradilan

3. Terwujudnya peningkatan akses 2. Peningkatan Efektifitasi Pengelo-
peradilan bagi masyarakat tidak laan Penyelesaian Perkara
mampu dan terpinggirkan Untuk mengukur keberhasilan dari
sasaran strategis enigkatan efektif-
4. Terwujudnya pelayanan prima itas pengelolaan penyelesaian per-
bagi masyarakat pencari keadilan. kara ditetapkan 4 indikator kinerja,
yaitu :
b. SaSkaasasanarradannicaSptariatseegciasraandyaaltaaholheahsIilnsytaannsgi • Persentase isi putusan yang
pemerintah dalam rumusan yang lebih diterima oleh para pihak tepat
spesifik, terukur, dalam kurun waktu waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Dalam • Persentase perkara yang disele-
sasaran dirancang pula indikator sasa- saikan melalui mediasi
ran yang dimaksud dengan indikator • Persentase berkas perkara yang
sasaran adalah ukuran tingkat keber- diajukan Banding, Kasasi dan
hasilan pencapaian sasaran untuk di- PK secara lengkat dan tepat
wujudkan pada tahun yang bersang- waktu
kutan. • Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian mas-
setiap indikator sasaran disertai den- yarakat yang dapat diakses se-
gan rencana tingkat capaiannya (tar- cara online dalam waktu 1 hari
get) masing-masing. sasaran yang setelah diputus
akan dicapai dan ditetapkan oleh Pen-
gadilan Negeri Sengeti Kelas II sebagai 3. Meningkatnya Akses Peradilan
berikut : bagi masyarakat miskin dan terp-
inggirkan
1. Terwujudnya Proses Peradilan Untuk mengukur keberhasilan dari
yang Pasti Transparan dan Akunt- sasaran strategis peningkatnya ak-
abel. ses peradilan bagi masyarakat mi-
Untuk mengukur keberhasilan dari skin dan terpinggirkan ditetapkan
sasaran strategis proses peradilan 3 indikator kinerja, yaitu :
yang pasti, transparan, dan akunt- • Persentase Perkara prodeo
abel ditetapkan 6 indikator kinerja, diselesaikan
yaitu : • Persentase perkara yang disele-
• Persentase sisa perkara perdata saikan diluar gedung
dan pidana yang diselesaikan. • Persentase pencari keadilan
• Persentase perkara perdata dan golongan tertentu yang
pidana yang diselesaikan tepat mendapat layanan
waktu
• Persentase penurunan sisa per- 4. Meningkatnya kepatuhan terha-
kara perdata dan pidana dap putusan Pengadilan
• Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Untuk mengukur keberhasilan dari
banding, kasasi dan peninjauan sasaran strategis meningkatnya
kembali kepatuhan terhadap putusan pen-
• Persentase perkara pidana anak gadilan ditetapkan 1 indikator kin-
yang diselesaikan dengan Di- erja, yaitu :
versi • Persentase Putusan perkara

14 perdata yang ditindaklanjuti
(eksekusi)

BAB II
STATISTIK
PERKARA

A. Keadaan Perkara Rekapitulasi keadaan perkara pi-
dana pada Tahun 2021 diperinci
berdasarkan jenis perkara, yaitu
perkara Pidana Biasa/Khusus,
Pidana Singkat, Tindak Pidana
Ringan / Cepat (Tipiring) dan
Lalu Lintas, serta Tindak Pi-
dana Khusus Anak. sedangkan
Keadaan Perkara Perdata yai-
tu perkara Perdata Gugatan,
Perkara Perdata Permohonan,
dengan terbitnya Peraturan
Mahkamah Agung Republik
Indonesia nomor 2 Tahun 2015
tanggal 7 Agustus 2015 maka
jenis perkara perdata ditambah
dengan perkara perdata Guga-
tan Sederhana.

Tingkat Pertama B. Perdata

A. Pidana

TAHUN Jenis Perkara TAHUN Jenis Perkara
2021 2021
Biasa / Anak Sing- Tipir- Lalu Prap- Gugatan Bantahan Gugatan Permohonan
Sisa Awal Khusus 0 kat ing Lintas eradilan Sisa Awal 16 Sederhana 0
00 Masuk 36
13 0 0 46 12
Putus
Masuk 216 8 0 4 1.709 0 Sisa Akhir 6 3 22 9
Tahun
Putus 209 8 0 4 1.709 0 4 20 9

Sisa Akhir 0 04 0
20 0 0 0 0

Tahun

16

Upaya Hukum B. Perdata

A. Pidana

TAHUN Jenis Perkara TAHUN Jenis Perkara
2021 2021 Kasasi
Banding Kasasi Peninjauan Grasi Banding Peninjauan
Sisa Awal 2 Kembali 0 Sisa Awal 8 10 Kembali
Masuk 14 0 Masuk 12 8 1
16 10 0 17 6 0
Putus Putus 12 0
Sisa Akhir 0 50 0 Sisa Akhir 3
Tahun Tahun 1
10

50

B. Penyelesaian Perkara Tugas dan kewenangan Pen- ditandatangani oleh Ketua Mah-
gadilan Negeri sebagaima- kamah Agung Republik Indone-
na dalam Undang-undang sia Prof. Dr. H. Muhammad Hat-
Nomor 2 Tahun 1986 tentang ta Ali, S.H., M.H.
Peradilan Umum Pengadilan
Negeri bertugas Memeriksa, 1. Penyelesaian perkara pada
Memutus, dan Menyelesaikan Pengadilan Tingkat Pertama
perkara pidana dan perkara paling lambat dalam wak-
perdata di tingkat pertama, jadi tu 5 (lima) bulan termasuk
core business dari pengadilan penyelesaian minutasi. Terh-
adalah Perkara. Pengadilan Neg- adap sifat dan keadaan perka-
eri Sengeti Kelas II sebagai pen- ra tertentu yang penyelesaian
gadilan tingkat pertama selalu perkaranya memakan waktu
berupaya dalam penyelesaian lebih dari 5 bulan, maka Ma-
dan penanganan perkara tepat jelis Hakim yang menangani
waktu sesuai dengan Surat Eda- perkara tersebut harus mem-
ran Mahkamah Agung Republik buat laporan kepada Ketua
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Pengadilan Tingkat Pertama
tentang Penyelesaian Perkara di dengan tembusan ditujukan
Pengadilan Tingkat Pertama dan kepada Ketua Pengadilan
Tingkat Banding pada 4 (em- Tingkat Banding dan Ketua
pat) Lingkungan Peradilan yang Mahkamah Agung;

2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Re-
Tingkat Banding paling lambat dalam publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesa- Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
ian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
perkara tertentu yang penyelesaian perk- Lingkungan Peradilan tersebut, adalah jawa-
aranya memakan waktu lebih dari 3 bu- ban dari amanat Undang-undang Nomor 48 Ta-
lan, maka Majelis Hakim yang menangani hun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang
perkara tersebut harus membuat laporan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat,
kepada Ketua Pengadilan Tingkat Band- dan biaya ringan, yang mengharuskan penga-
ing dengan tembusan ditujukan kepada dilan di Indonesia dalam penyelesaian suatu
Ketua Mahkamah Agung; sengketa / perkara dalam kurun waktu 5 (lima)
bulan sehingga dapat memberikan kepastian hu-
3. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak kum bagi para pencari keadilan dan menjadikan
berlaku terhadap perkara-perkara khusus sistem peradilan di Indonesia yang lebih baik.
yang sudah ditentukan berdasarkan pera-
turan perundang-undangan;

4. Untuk efektifitas monitoring terhadap
kepatuhan penanganan perkara sesuai
dengan jangka waktu di atas, agar mema-
sukkan data perkara dalam sistem infor-
masi manajemen perkara berbasis elek-
tronik tepat waktu.

18

Jumlah Perkara

Perkara Pidana

216 Pidana Biasa
8 Pidana Anak

1.937 0 Praperadilan

4 Tipiring

1.709 Lalu Lintas

Perkara Perdata

36 Gugatan

9 Permohonan

70
22 Gugatan

Sederhana

3 Bantahan

19

Jumlah Perkara

TAHUN 2018 - 2021

JENIS 2018 2019 2020 2021 Persentase Kenaikan /
Penurun Tahun 2021

Pidana 198 186 204 228 11,76

Perdata 47 60 88 70 (20,45)

Jumlah 245 246 292 298 2,05

Berikut merupakan data grafik perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
selama kurun waktu 2018 hingga 2021, dibagi berdasarkan jenis perkara termasuk jumlah per-
mohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.

Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus/Rekapitulasi
Perkara

Penyelesaian perkara pada Kepaniteraan 5. Perkara Banding
Perdata Tahun 2021
: 16 Berkas • Sisa Tahun 2020 :8 Berkas
1. Perkara Gugatan : 36 Berkas Berkas
• Sisa Tahun 2020 : 46 Berkas • Perkara Permohonan banding yang : 12
• Perkara Gugatan yang masuk : - Berkas Berkas
• Perkara Gugatan yang putus : 6 Berkas masuk Berkas
• Perkara Gugatan yang dicabut Berkas
• Sisa perkara Gugatan Tahun 2021 • Perkara Permohonan Banding yang belum
Berkas
dikirim :3

• Perkara Permohonan Banding yang Cabut : 0

2. Perkara Perlawanan /Bantahan (derden Verzet) • Perkara Permohonan Banding yang dipu- : 17

• Sisa Tahun 2020 :1 Berkas tus Pengadilan Tinggi
Berkas
• Perkara Perlawanan yang masuk :3 Berkas • Sisa perkara permohonan banding: 3
Berkas
• Perkara Perlawanan yang putus :4 Berkas Tahun 2021

• Perkara Perlawanan yang dicabut :-

• Sisa perkara Perlawanan Tahun 2021 : 0

3. Perkara Permohonan 6. Perkara Kasasi
• Sisa Tahun 2020
• Perkara Permohonan yang masuk : - Berkas • Sisa Tahun 2020 : 10 Berkas
• Perkara Permohonan yang putus : 9 Berkas
• Sisa perkara Permohonan Tahun 2021 : 9 Berkas • Perkara Permohonan Kasasi yang masuk : 8 Berkas
: - Berkas
• Perkara Permohonan Kasasi yang dikirim : 6 Berkas

• Perkara Permohonan Kasasi yang Dicabut/

tidak dikirim : - Berkas

4. Perkara Gugatan Sederhana • Perkara Permohonan Kasasi yang belum

• Sisa Tahun 2020 :- Berkas dikirim : 2 Berkas
Berkas
• Perkara Gugatan Sederhana yang masuk : 7 Berkas • Berkas Perkara Permohonan Kasasi yang
Berkas
• Perkara Gugatan Sederhana yang putus : 5 diterima Pengadilan Negeri : 6 Berkas

• Sisa perkara Gugatan Sederhana Tahun : 2 • Sisa perkara permohonan Kasasi Tahun

2021 2021 : 12 Berkas

20

7. Perkara Peninjauan Kembali 8. Perkara Eksekusi
• Sisa Tahun 2020
• Perkara Permohonan PK yang masuk :1 Berkas • Sisa Tahun 2020 :3 Berkas
• Perkara Permohonan PK yang dikirim :- Berkas Berkas
• Perkara Permohonan PK yang belum :- Berkas • Perkara Permohonan Eksekusi yang masuk : 1 Berkas
dikirim
• Perkara Permohonan PK yang putus :- Berkas • Dilakukan Annmaning :1 Berkas
• Sisa perkara permohonan PK Tahun 2021 :- Berkas
:1 Berkas • Perkara Permohonan Eksekusi yang dilak- Berkas

Berkas sanakan :2 Berkas
Berkas
Berkas • Perkara Permohonan Eksekusi yang dito- Berkas
Berkas
lak penetapan eksekusi :0

• Perkara Permohonan Eksekusi yang

9. Perkara Penyitaan dicabut :0
• Sisa Tahun 2020
• Permohonan penyitaan yang masuk :- • Sisa perkara permohonan Eksekusi Tahun
• Permohonan penyitaan yang dikabulkan :-
• Sisa Permohonan penyitaan Tahun 2021 :- 2021 :1
:-

Penyelesaian perkara pada Kepaniteraan
Pidana Tahun 2021

1. Perkara Biasa : 13 Berkas 8. Perkara Peninjauan Kembali :- Berkas
• Sisa Tahun 2020 : 216 Berkas • Sisa Tahun 2020 :- Berkas
• Perkara Pidana Biasa yang masuk : 209 Berkas • Perkara Permohonan PK yang masuk :- Berkas
• Perkara Pidana Biasa yang Putus : 20 Berkas • Perkara Permohonan PK yang dikirim :- Berkas
• Sisa Perkara Pidana Biasa Tahun 2021 • Perkara Permohonan PK yang diputus :- Berkas
• Sisa perkara Permohonan PK Tahun 2021
2. Perkara Pidana Anak
• Sisa Tahun 2020 : - Berkas 9. Perkara Grasi
• Perkara Pidana Anak yang masuk : 8 Berkas
• Perkara Pidana Anak yang putus : 8 Berkas • Sisa Tahun 2020 :- Berkas
• Sisa perkara Pidana Anak Tahun 2021 : - Berkas Berkas
• Perkara Permohonan Grasi yang masuk : - Berkas
Berkas
• Perkara Permohonan Grasi yang dikirim : - Berkas

3. Perkara Pidana Singkat • Perkara Permohonan Grasi yang diputus : -
• Sisa Tahun 2020
• Perkara Pidana Singkat yang masuk :- Berkas • Sisa perkara Permohonan Grasi Tahun 2021: -
• Perkara Pidana Singkat yang Putus :- Berkas
• Sisa Perkara Pidana Singkat Tahun 2021 :- Berkas 10. Perkara Praperadilan
:- Berkas
• Sisa Tahun 2020 :- Berkas
Berkas
4. Perkara Cepat / Tipiring • Permohonan Praperadilan yang masuk : 0 Berkas
• Sisa Tahun 2020 Berkas
• Perkara Pidana Cepat yang masuk : - Berkas • Permohonan Praperadilan yang diputus : 0
• Perkara Pidana Cepat yang Putusan : 4 Berkas
• Perkara Pidana Cepat Tahun 2021 : 4 Berkas • Sisa Permohonan Praperadilan Tahun 2021 : -
: - Berkas
11. Izin Penggeledahan : - Berkas
5. Pelanggaran Lalu Lintas : - Berkas • Sisa Tahun 2020 : 78 Berkas
• Sisa Tahun 2020 :1.709 Berkas • Permohonan izin penggeledahan yang
• Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang masuk : 78 Berkas
masuk :1.709 Berkas • Permohonan izin penggeledahan yang
• Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang :- dikabulkan : - Berkas
Putus • Permohonan izin penggeledahan yang
• Sisa Perkara Pelanggaran Lalu lintas Berkas ditolak : - Berkas
Tahun 2021 • Sisa permohonan izin penggeledahan
tahun 2021

6. Perkara Banding 12. Izin Penyitaan

• Sisa Tahun 2020 :2 Berkas • Sisa Tahun 2020 : - Berkas
Berkas
• Perkara Permohonan banding yang : 14 • Permohonan izin penyitaan yang masuk : 245 Berkas
Berkas
masuk • Permohonan izin Penyitaan yang dikabul- : 245 Berkas
Berkas
• Perkara Permohonan Banding yang : 14 kan
Berkas
dikirim • Permohonan izin penyitaan yang ditolak : - Berkas
Berkas
• Perkara Permohonan Banding yang belum: 0 • Sisa permohonan izin penyitaan tahun : - Berkas

dikirim 2021

• Perkara Permohonan Banding yang dicab-: 16

ut/diputus

• Sisa perkara Permohonan banding Tahun : 0

2021

7. Perkara Kasasi

• Sisa Tahun 2020 :1 Berkas
Berkas
• Perkara Permohonan Kasasi yang masuk : 5 Berkas
Berkas
• Perkara Permohonan Kasasi yang dikirim : 5
Berkas
• Perkara Permohonan Kasasi yang Dicabut/: -
Berkas
tidak dikirim
Berkas
• Perkara Permohonan Kasasi yang belum : -

dikirim

• Perkara Permohonan Kasasi yang diputus : 1

MA

• Sisa perkara permohonan Kasasi Tahun : 5

2021

21

Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13
Maret 2014 telah menerbitkan Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada
4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Adapun
pokok SEMA tersebut antara lain Penyelesa-
ian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan ter-
masuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat
dan keadaan perkara tertentu yang penyele-
saian perkaranya memakan waktu lebih dari 5
bulan, maka Majelis Hakim yang menangani
perkara tersebut harus membuat laporan ke-
pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama den-
gan tembusan ditujukan kepada Ketua Penga-
dilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah
Agung.

Pada tahun 2021 Perkara yang diputus seban- Keadaan Perkara yang diputus tepat waktu
yak 221 perkara pidana dan 79 perkara per- TAHUN 2021
data. Pada tahun 2021 tersebut penyelesaian
perkara yang tepat waktu sebanyak 289 per- Jenis Perkara Jumlah Tidak Tepat Tepat
kara, dengan rincian perkara yang tidak tepat Putusan Waktu Waktu
waktu perkara pidana sebanyak 0 perkara dan Perdata Gugatan 9
perkara perdata sebanyak 11 perkara. sehing- Perdata Permohonan 46 - 37
ga ratio yang diputus tepat waktu sebesar : Perdata Bantahan 9 2 9
(Jumlah perkara yang tidak mengajukan up- Gugatan Sederhana 4 - 2
aya hukum banding/Jumlah putusan perkara) Pidana Biasa 20 - 20
= 289/300 x 100% = 96,33 %. Pidana Anak 209 - 209
Pidana Cepat 8 - 8
Praperadilan 4 - 4
Jumlah 0 11 0
300 289

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum

BANDING

Banding merupakan salah satu upaya
hukum biasa yang dapat diminta oleh
salah satu atau kedua belah pihak yang
berperkara terhadap suatu putusan Penga-
dilan Negeri. Para pihak mengajukan band-
ing bila merasa tidak puas dengan isi putusan
Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi
melalui Pengadilan Negeri dimana putusan
tersebut dijatuhkan

Pada tahun 2021 Perkara yang diputus pada Jenis Perkara Jumlah Jumlah Pengajuan Jumlah Putusan
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebanyak Putusan Banding Diterima
217 perkara pidana (biasa dan Anak) dan 79 Perdata 12 67
perkara perdata gugatan, yang mengajukan Pidana Biasa 79 13 197
upaya hukum Banding sebanyak perkara Pidana Anak 209 1 7
pidana 14 perkara dan perdata 12 perkara. Jumlah 8 26 270
296

Sehingga pada tahun 2021 tersebut perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding perkara pi-

dana sebanyak 203 perkara dan perkara perdata sebanyak 67 perkara. perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum banding/Jumlah putusan perkara) = 270/296 x 100% = 91,21 %.

KASASI

Kasasi merupakan salah satu up- Keadaan Perkara yang tidak mengajukan
aya hukum biasa yang dapat di- Upaya Hukum Kasasi TAHUN 2021
minta oleh salah satu atau kedua
belah pihak yang berperkara terhadap Jenis Perkara Jumlah Jumlah Penga- Jumlah Putusan
suatu putusan Pengadilan Tinggi.Para Putusan
pihak dapat mengajukan kasasi bila juan Banding Diterima
merasa tidak puas dengan isi putusan
Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Perdata 79 8 71
Agung. Kasasi berasal dari perkata- Pidana 209 4 205
an “casser” yang berarti memecahkan Pidana Anak 81 7
atau membatalkan, sehingga bila suatu Jumlah 296 13 283
permohonan kasasi terhadap putusan
pengadilan dibawahnya diterima oleh Ratio kepuasan terhadap putusan hakim sebesar :
Mahkamah Agung, maka berarti putu- (Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
san tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Kasasi/Jumlah putusan perkara) = 283/296 x 100% =
Agung karena dianggap mengandung 95,61 %.
kesalahan dalam penerapan hukumnya.

PENINJAUAN KEMBALI

Peninjauan Kembali adalah suatu upaya
hukum yang dapat ditempuh oleh para
pihak dalam suatu kasus hukum terha-
dap suatu putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.Ratio kepua-
san terhadap putusan hakim sebesar :
(Jumlah perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Peninjauan Kembali/Jum-
lah putusan perkara) = 299/296 x 100% =
100 %.

Keadaan Perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Peninjauan Kembali TAHUN 2021

Jenis Perkara Jumlah Jumlah Penga- Jumlah Putusan
Putusan
juan Banding Diterima

Perdata 79 0 79
209
Pidana 209 - 8
296
Pidana Anak 8 -

Jumlah 296 0

MEDIASI

Mediasi adalah upaya penyelesaian Dalam Peraturan Mahkamah Agung No-
konflik dengan mel- mor 1 tahun 2017 tentang Media-
ibatkan pihak ketiga si, peran mediator menjadi san-
yang netral, yang tidak memi- gat penting mengingat rentan
liki kewenangan men- waktu yang singkat se-
gambil keputusan bagai pihak penengah
yang membantu dan kewajiban para
pihak-pihak yang pihak (inpersoon)
bersengketa men- untuk menghadiri
capai penyelesa- secara langsung
ian (solusi) yang pertemuan Me-
diterima oleh diasi den gan
kedua pihak. atau tanpa did-
Menurut ampingi oleh
Priatna kuasa hu-
Abdurra- kum kecuali
syid mediasi ada alasan yang
merupakan suatu proses damai di mana
para pihak yang bersengketa menyerahkan sah seperti kondisi kesehatan yang kondisi
penyelesaiannya kepada seorang mediator kesehatan yang tidak memungkinkan hadir
untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa dalam pertemuan yang dilengkapi surat ket-
biaya besar tetapi efektif dan diterima oleh erangan dokter, dan lain-lain.
kedua belah pihak yang bersengketa.

24

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas Pelaksanaan mediasi pada Pen- pelaksanaan mediasi pada Kat-
II tahun 2021 menerima perka- gadilan Negeri Sengeti Kelas II egori Peradilan Umum Kelas
ra gugatan sebanyak 36 perkara pada tahun 2020 sebanyak 26 II pada Anugrah Mahkamah
dan Perkara Bantahan/Perlawan perkara adapun rinciannya ter- Agung Republik Indonesia Ta-
Sebanyak 3 perkara, pelaksanaan urai dalam tabel dibawah. Dan hun 2021
mediasi dipimpin Hakim/media- pada Tahun 2021 juga Pengadilan
tor-mediator yang telah berserti- Negeri Sengeti Kelas II mendapa-
fikat dan telah memiliki kompe- tkan penghargaan sebagai Pen-
tensi dibidangnya. gadilan Negeri Terbaik VI dalam

Keadaan Perkara yang diputus tepat waktu
TAHUN 2021

Laporan Penyelesaian Mediasi Tidak
dapat
Tahun Jumlah Perkara Akta Berhasil Tidak dilak- Masih
yang dimediasi Perdamaian / Berhasil sanakan dalam
Berhasil proses
2021 26 Putus sebagian Pencabutan 20 -
1 3 1
1

Berikur daftar nama hakim mediator pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II :

Hakim Mediator berhasil mendamaikan Perkara Gugatan

25



DIVERSI

Diversi adalah pengali- tahun meskipun pernah kawin 3. Korban/Anak Korban/Orang
han penyelesaian per- tetapi belum berumur 18 (dela- tua/Wali untuk memberi-
kara anak dari proses pan belas) tahun, yang diduga kan tanggapan dan bentuk
peradilan pidana ke proses di melakukan tindak pidana, Hakim penyelesaian yang diharap-
luar peradilan pidana. Anak ada- anak wajib mengupayakan Di- kan
lah bagian warga Negara yang versi dalam hal anak didakwa
harus di lindungi karena mereka melakukan tindak pidana yang Poin penting PERMA tersebut
merupakan generasi bangsa yang diancam dengan pidana penjara bahwa Hakim wajib menyele-
dimasa yang akan datang akan di bawah 7 tahun atau kepada saikan persoalan Anak berha-
melanjutkan kepemimpinan anak yang didakwa dengan tin- dapan dengan Hukum (ABH)
bangsa Indonesia. Sesuai dengan dak pidana yang diancam dengan dengan acara Diversi. yang mer-
ketentuan Konvensi Hak Anak pidana penjara 7 tahun atau leb- upakan prosedur hu Pada tahun
(Convention on the Rights of ih dalam bentuk surat dakwaan 2021 belum terdapat / nihil up-
the Child) yang diratifikasi oleh subsidaritas, alternatif, kumula- aya hukum diversi yang diajukan
pemerintah Indonesia melalui tif, maupun kombinasi (gabun- pada Pengadilan Negeri Sengeti
Keputusan Presiden nomor 36 gan. PERMA ini juga mengatur Kelas II dikarenakan perkara pi-
Tahun 1990, kemudian juga ditu- tahapan musyawarah diversi, dana yang masuk ke Pengadilan
angkan dalam Undang- Undang dimana fasilitor yang ditunjuk Negeri Sengeti tidak memenuhi
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Ketua Pengadilan wajib mem- pasal 2 & 3 Peraturan Mahkamah
Kesejahteraan Anak dan Un- berikan kesempatan kepada : Agung Republik Indonesia Nomor
dang - Undang Nomor 23 Tahun 1. Anak untuk didengar ket- 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
2002 tentang Perlindungan Anak pelaksanaan Diversi dalam Sistem
dan Undang-Undang Nomor erangan perihal dakwaan; Peradilan Pidana Anak
11 Tahun 2012 tentang Sistem 2. Orang tua/Wali untuk men-
Peradilan Pidana Anak yang ke-
semuanya mengemukakan prin- yampaikan hal-hal yang ber-
sip-prinsip umum perlindungan kaitan dengan perbuatan
anak, yaitu non diskriminasi, anak dan bentuk penyelesa-
kepentingan terbaik bagi anak, ian yang diharapkan
kelangsungan hidup dan tum-
buh kembang dan menghargai LAPORAN DIVERSI TAHUN 2021
partisipasi anak.
Tahun Jumlah Perkara Laporan Penyelesaian Masih dalam Ket
Mahkamah Agung merespon Un- Diversi Diversi Proses -
dang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak dengan sangat Pro- Berhasil Gagal -
gresif. Ketua Mahkamah Agung
RI Prof. Dr. H. Muhammad Hat- 2021 4 22
ta S.H., M.H. menandatangani
Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak bahkan sebelum
Peraturan Pemerintah yang
merupakan turunan dari Un-
dang-undang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) dikeluar-
kan.

Dalam PERMA 4 tahun 2014
tersebut dijelaskan bahwa Diver-
si diberlakukan terhadap anak
yang telah berumur 12 (dua belas)

27

C. Akreditasi Penjaminan Mutu Sertifikasi Manajemen Mutu sedang dan akan dilakukan
ISO 9001:2008 yang diterima harus tetap berorientasi kepa-
Pengadilan Negeri Bau-bau, da kepentingan publik untuk
Pengadilan Negeri Mempawah, mendapatkan pelayanan hukum
Pengadilan Negeri Jakarta, Pen- yang prima dan berkeadilan.
gadilan Negeri Cibinong dan ter-
akhir Pengadilan Negeri Sleman Dalam rangka mencapai pe-
merupakan awal cikal bakal dari layanan hukum yang berkeadilan
pelaksanaan Akreditasi Penjam- tersebut, dibutuhkan proses ke-
inan Mutu pada Direktorat Jen- mandirian lembaga peradilan
deral Badan Peradilan Umum. baik secara struktur kelembagaan
maupun proses peradilan yang
Direktorat Jenderal Badan didukung oleh sumber daya ma-
Peradilan Umum Mahkamah nusia, penyelenggara pelayanan
Agung Republik Indonesia men- hukum yang proporsional, ber-
gapresiasikan secara tinggi atas integritas, memiliki kualitas
keberhasilan pengadilan-penga- dan kuantitas serta meningkat-
dilan tersebut atas upaya untuk kan kapabilitas penatakelolaan
memperoleh pengakuan penilai peradilan sesuai dengan tuntut-
independent melalui audit pen- an masyarakat modern. Guna
jaminan mutu sesuai dengan mewujudkan performa / kinerja
standart internasional. peradilan Indonesia yang ung-
gul/prima (Indonesia Court Per-
Melalui surat keputusan Direk- formance Excellent (ICPE).
tur Jenderal Badan Peradilan
Umum nomor : 1639/DJU/SK/ Pada tahun 2016 Pengadilan
OT01.1/9/2015 membentuk tim Negeri Sengeti Kelas II ditunjuk
akreditasi internal. Tim terse- sebagai Pilot Project Akreditasi
but bertugas melakukan pe- penjaminan mutu pengadilan
nilaian dan penjaminan mutu negeri sewilayah Pengadilan
terhadap pengadilan negeri Tinggi Jambi sesuai dengan Su-
dan pengadilan tinggi seluruh rat Sekretaris Jenderal Badan
Indonesia sesuai dengan stan- Peradilan Umum Nomor 226/
dart ISO 9001:2008. Di tengah DJU/OT.01.3/2016 tanggal 10 Ma-
berbagai tantangan yang ter- ret 2016. Pada tanggal 24 Oktober
jadi bahwa perubahan, penye- 2016 Pengadilan Negeri Sengeti
suaian dan pembaharuan yang Kelas II menerima kunjungan

Penyerahan akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum Di Nusa
Tenggara Barat, Lombok

28

Tim Audit Penjaminan Mutu Audit yang selalu berupaya yang Selain itupula pada Tahun 2021
Direktorat Jenderal Badan terbaik demi menjaga keberhasi- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
Peradilan Umum bertujuan un- lan meraih akreditasi. II menerima kunjungan Tim Au-
tuk melaksanakan audit ekster- dit Surveylance Pengadilan Ting-
nal terhadap Pengadilan Negeri Untuk tetap menjaga presta- gi Jambi pada Tanggal 18 dan 19
Sengeti Kelas II. si yang telah diraih Pengadilan Mei 2021 yang langsung dipimp-
Negeri Sengeti terus berbenah in oleh Yang Mulia Ketua Penga-
Pada tanggal 02 November 2016 diri, pada Tahun 2021 Pengadilan dilan Tinggi Jambi Dr. Andriani
bertempat di Nusa Tenggara Negeri Sengeti Kelas II melaku- Nurdin, S.H., M.H.
Barat Pengadilan Negeri Sengeti kan Assessment Internal Mandiri
Kelas II yang mana diwakili oleh yang dilakukan pada 4 Mei 2021
Ibu Esther Megaria Sitorus, S.H., sampai dengan 5 Mei 2021 dan
M.Hum (Ketua Pengadilan Neg- Tanggal 30 Agustus 2021 sam-
eri Sengeti Kelas II pada waktu pai dengan 31 Agustus 2021 oleh
itu) menerima piagam peng- TIM Assessmen Internal Penga-
hargaan akreditasi penjaminan dilan Negeri Sengeti Kelas II.
mutu badan peradilan umum
yang diserahkan langsung oleh
Yang Mulia Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Prof.
Dr. H. Muhammad Hatta Ali,
S.H, M.H.

Meskipun penyerahan akredita- Pengawasan yang dilakukan oleh YM. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
si penjaminan mutu telah usai, Ibu Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.
semangat akreditasi Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II belum
pudar pada segenap warga Pen-
gadilan Negeri Sengeti Kelas II.
Secara kontinyu pengawasan
tetap dilakukan oleh Tim Internal

29

POSBAKUM

Berdasarkan Undang-Un- Pada Pasal 25 Surat Edaran Mah- Bantuan Hukum sendiri den-
dang Nomor 16 Tahun kamah Agung RI Nomor 10 ta- gan menggandeng LBH MA-
2011 tentang Bantuan Hu- hun 2010, bahwa jasa bantuan HARDIKA sebagai pengelola
kum, pasal 1 ayat (1) menyatakan hukum dapat diberikan oleh Pos- Pos Bantuan Hukum pada Pen-
bahwa bantuan hukum adalah bakum berupa pemberian infor- gadilan Negeri Sengeti Kelas II
jasa hukum yang diberikan oleh masi, konsultasi, dan advis serta hasil dari lelang terbuka yang
Pemberi Bantuan Hukum secara penyedia Advokat pendamping pelaksanaannya melalui proses
Cuma-Cuma kepada Peneri- secara cuma-Cuma untuk mem- yang transparan dan diumum-
ma Bantuan Hukum. Penerima bela kepentingan Terdakwa da- kan melalui website resmi Pen-
bantuan hukum adalah orang lam hal terdakwa tidak mampu gadilan Negeri Sengeti Kelas
atau kelompok orang yang tidak membiaya sendiri penasehat hu- II. Serta dipilih melalui seleksi
mampu yang tidak dapat me- kumnya. Pengadilan Negeri Sen- yang dilakukan oleh Tim Selek-
menuhi hak dasar secara layak geti Kelas II telah memiliki Pos si Penerimaan Pengelola Jasa
dan mandiri yang menghada- Pelayanan Pos Bantuan Hukum
pi masalah hukum. Sedangkan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
dalam Surat Edaran Mahkamah II tahun 2021
Agung RI Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Adapun pendanaan yang dikel-
ban-tuan Hukum dinyatakan uarkan menggunakan dana pada
bahwa yang berhak mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Ang-
jasa layanan posbantuan hukum garan (DIPA) Pengadilan Neg-
adalah orang-orang yang tidak eri Sengeti Kelas II tahun 2021.
mampu membayar jasa advokat menggunakan dana pada Daft-
terutama perempuan dan anak- ar Isian Pelaksanaan Anggaran
anak serta penyandang disabil- (DIPA) Pengadilan Negeri Sen-
itasi, sesuai peraturan perun- geti Kelas II 03 (Badilum).
dang-undangan yang berlaku.

Adapun bantuan Hukum yang
dapat diterima meliputi men-
jalankan kuasa, mendampingi,
mewakili, membela, dan/atau
melakukan tindakan hukum
lain untuk kepentingan hukum
Penerima Bantuan Hukum, yang
bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi
hak bagi Penerima Bantuan
Hukum untuk mendapatkan
akses keadilan,

2. Mewujudkan hak konstitu-
sional segala warga negara
sesuai dengan prinsip persa-
maan kedudukan di dalam
hukum,

3. Menjamin kepastian penye-
lenggaraan Bantuan Hukum
dilaksanakan secara merata
di seluruh wilayah Negara
Indonesia, dan

4. Mewujudkan peradilan yang
efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan

30

Laporan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Laporan Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum
TAHUN 2021 TAHUN 2021

No Periode Bulan Jumlah Keterangan No Periode Bulan Anggaran Pengeluaran
Layanan

1 Januari 1 Advis / Konsultasi Hukum 1 Januari 24.000.000 -
2 Februari 24.000.000 2.000.000
2 Februari 1 Advis / Konsultasi Hukum 3 Maret 22.000.000 2.000.000
4 April 20.000.000 2.000.000
3 Maret 1 Advis / Konsultasi Hukum 5 Mei 18.000.000 2.000.000
6 Juni 16.000.000 2.000.000
4 April 1 Advis / Konsultasi Hukum 7 Juli 14.000.000 2.000.000
8 Agustus 12.000.000 2.000.000
5 Mei 1 Advis / Konsultasi Hukum 9 September 10.000.000 2.000.000
10 Oktober 8.000.000 2.000.000
6 Juni 1 Advis / Konsultasi Hukum 11 November 6.000.000 2.000.000
12 Desember 4.000.000 4.000.000
7 Juli 1 Advis / Konsultasi Hukum

8 Agustus 1 Advis / Konsultasi Hukum

9 September 1 Advis / Konsultasi Hukum

10 Oktober 1 Advis / Konsultasi Hukum

11 November 1 Advis / Konsultasi Hukum

12 Desember 1 Advis / Konsultasi Hukum

SIDANG KELILING 1.
2. Membantu masyarakat terutama yang ti-
Sidang keliling adalah sidang pengadilan
yang dilaksanakan diluar gedung penga- dak mampu dalam memperoleh hak atas
dilan baik yang dilakukan secara berkara akta perkawinan, buku nikah, dan akta ke-
maupun insidentil yang diperuntukan bagi lahiran yang dilakukan dengan sederhana,
masyarakat yang mengalami hambatan untuk cepat dan biaya ringan.
datang ke kantor pengadilan dengan alasan ja-
rak, transportasi, dan biaya. Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II merupakan
salah satu pengadilan tingkat pertama yang
Adapun tujuan pelaksanaan sidang pelayan berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi
terpadu/sidang keliling menurut Peraturan Jambi. Jarak yang dekat dari ibu kota propinsi
Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 ten- dan akses antar kecamatan yang mudah diak-
tang pelayanan terpadu sidang keliling penga- ses melalui jalur transportasi darat sehing-
dilan negeri dan pengadilan agama / mahka- ga Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tidak
mah syar’iyah dalam rangka penerbitan akta melakukan sidang keliling dan terlebih untuk
perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran pelaksanaan tersebut Pengadilan Negeri Sen-
adalah: geti Kelas II tidak mengalokasikan dananya.
1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan

di bidang hukum, dan

PERKARA PRODEO

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara
di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan.
Adapun yang berhak mengajukan gugatan/ permohonan berperkara secara cuma-cuma (pro-
deo) adalah masyarakat tidak mampu (miskin) secara ekonomis dengan syarat-syarat yang
telah diatur.

Adapun prosedur permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2004 tentang pe-
tunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pe-
doman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yaitu :
1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri,
2. Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan mau-
pun permohonan diajukan penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara
ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftarkan dan deregister dan untuk
permohonan yang diajukan Tergugat/Termohon harus diajukan sebelum men-
gajukan jawaban dengan melampirkan :

31

• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/
Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mam-
pu membayar biaya perkara,

• Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu keluarga miskin (KKM), Kartu
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Pro-
gram keluarga harapat (PKH) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar pen-
duduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, dan/atau

• Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui
oleh Ketua Pengadilan Negeri.

No Nomor Perkara Pemohon Jenis Perkara

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 1 NIHIL
sebagai lembaga peradilan tingkat 2
pertama khususnya pada wilayah 3
Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi 4
Jambi. Pada Tahun 2021 Penga- 5
dilan Negeri Sengeti Kelas II ti- 6
dak memperoleh alokasikan dana 7
anggaran untuk perkara prodeo / 8
pembebasan biaya perkara. 9
10
11
12

32

BAB III
SUMBER DAYA

MANUSIA

Sumber Daya Manusia Manajemen sumber daya tersebut dapat dikendalikan dan
34 manusia sebagai salah dikelola oleh sumber daya ma-
satu faktor internal nusia yang berkualitas.
yang harus dikelola secara baik,
saat ini menunjukan peranan Kekuasaan kehakiman tertinggi
yang sangat menentukan sebagai berdasarkan Undang-Undang
penentu kemampuan keberhas- Dasar Negara Republik Indone-
ilan suatu organisasi. Keber- sia Tahun 1945 dijalankan oleh
hasilan suatu organisasi sangat Mahkamah Agung bersama-sa-
bergantung kepada kualitas, ma badan-badan peradilan yang
integritas, dan kinerja individu berada di bawahnya. Kekuasaan
yang terdapat dalam organisasi kehakiman tersebut adalah
tersebut. kekuasaan untuk memeriksa
dan mengadili serta memberi-
Oleh karena itu untuk menca- kan putusan atas perkara-perk-
pai tujuan suatu organisasi ker- ara yang diserahkan kepadanya
ja tersebut dibutuhkan sumber untuk menegakkan hukum dan
daya manusia yang mempunyai keadilan berdasarkan perun-
integritas, dedikasi yang tinggi dang-undangan.
dan mempunyai komitmen, se-
mangat kerja serta konsistensi da- Badan yang memegang kekua-
lam melaksanakan tugas pokok saan kehakiman dan peradilan
dan fungsinya. Suatu sistem ini harus dapat bekerja dengan
yang berbasis kinerja hanya baik dalam tuga-tugasnya, se-
akan menghasilkan output yang hingga dihasilkan putusan-pu-
memuaskan bilamana sistem tusan yang objektif dan tidak

tidak memihak dengan senantia- senantiasa meningkatkan kual- guna menetapkan organisasi dan
sa menjunjung tinggi hukum dan itas dan profesionalitas bagi tata kerja kepaniteraan dan kes-
keadilan. Dari tugas pokok dan Hakim, Pejabat Struktural, Pe- ekretariatan peradilan. Stuktur
fungsi badan Peradilan tersebut jabat Fungsional, serta seluruh tersebut menggambarkan alur
baik itu pelaksana fungsi teknis staf. tupoksi dan garis komando da-
maupun fungsi pendukung, lam sebuah organisasi tak terke-
diperlukan sumber daya manu- Secara teori struktur Organi- cuali Pengadilan Negeri Sengeti
sia yang tertata dalam satu struk- sasi adalah suatu susunan dan Kelas II sebagai kawal depan
tur organisasi yang baik. hubungan antara tiap bagian (Voorpost) Mahkamah Agung
serta posisi yang ada pada suatu Republik Indonesia.
Sinergi akan pembaharuan organisasi dalam menjalankan
peradilan yang dicanangkan kegiatan operasional untuk men- Pengadilan Negeri Sengeti Ke-
Mahkamah Agung Republik In- capai tujuan. Struktur Organisa- las II dipimpin seorang Ketua
donesia dalam cetak biru (blue si menggambarkan dengan jelas Pengadilan yang bertanggung
print) pembaharuan peradilan pemisahan kegiatan pekerjaan jawab atas terselenggaranya ad-
2010 -2035 untuk mewujudkan antara satu dengan yang lain dan ministrasi perkara pada Penga-
performa/kinerja peradilan In- bagaimana hubungan aktivitas dilan, dalam melaksanakan terh-
donesia yang unggul dan prima dan fungsi di bagian-bagian. Ber- adap penyelenggaraan peradilan
(Indonesia Court Performance dasarkan Undang-undang. dibantu oleh Wakil Ketua, dan
Exellent) maka Pengadilan Neg- untuk menjalakan pelaksanaan
eri Sengeti Kelas II menuang- Nomor 48 Tahun 2009 tentang administrasi perkara dibantu
kan misi dan agenda perubahan Kekuasaan Kehakiman pasal oleh Panitera dan untuk pelaksa-
dalam peningkatan kapasitas 46, dalam rangka memberikan naan administrasi kesekretaria-
kepemimpinan dan pengelolaan dukungan dibidang teknis dan tan dibantu oleh Sekretaris yang
organisasi. Oleh karena itu Pen- administrasi perkara pada 4 berada dibawah Ketua dan Wakil
gadilan Negeri Sengeti Kelas II (empat) lingkungan peradilan Ketua Pengadilan.

35

STRUKTUR
ORGANISASI

36

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tersusun sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesek-
retariatan Peradilan menggambarkan suatu hubungan antara bagian serta
posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai
tujuan. Adapun gambaran struktur organisasi Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II adalah sebagai berikut :

37

33Jumlah Pegawai orang

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

No Foto Nama, NIP, Pangkat / Jabatan Ket
Tempat Tanggal Lahir Gol Ketua

Ruang

1 Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. Pembina /

NIP. 19770930 200112 2 002 IV.a

Bengkulu, 30 September 1977

2 Fitria Septriana, S.H. Pembina / Wakil Ketua

NIP. 19770915 200312 2 001 IV.a

Jakarta, 15 September 1977

3 Sherly Risanty, S.H., M.H. Penata Tk. Hakim Pratama Utama

NIP. 19840803 200904 2 019 I / III.d

Ternate, 03 Agustus1984

4 Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H. Penata Hakim Pratama Muda

NIP. 19910319 201712 2 001 Muda Tk. I

Magelang, 19 Maret 1991 / III.b

5 Gabriel Lase, S.H. Penata Hakim Pratama

NIP. 19860717 201712 1 001 Muda /

Tapanuli Utara, 17 Juli 1986 III.a

6 M. Hazrian Rahmatsyah, S.H. Penata Hakim Pratama

NIP. 19930624 201712 1 004 Muda /

Surabaya, 24 Juni 1993 III.a

38

7 Kahfi A. Lufti, S.H. Penata Hakim Pratama

NIP. 19721111 200012 1 002 Muda /

Jambi, 11 November 1972 III.a

8 Melly S, S.Kom Penata Sekretaris Kuasa

NIP. 19820520 200604 2 007 Tk. I / Peng-

Jambi, 20 Mei 1982 III.d guna

Angga-

ran

9 Muhammad Sjafrudin, S.H. Penata Panitera Muda Perdata

NIP. 19710511 199303 1 002 Tk. I /

Pekalongan 11 Mei 1971 III.d

10 Endang Sri Wahyuni N, S.H. Penata Panitera Muda Pidana

NIP. 19750618 199403 2 001 Tk. I /

Jambi, 18 Juni 1975 III.d

11 Saparjiyono, S.H. Penata Panitera Muda Hukum

NIP. 19720607 199303 1 006 Tk. I /

Jawa, 07 Juni 1972 III.d

12 Rio Paluwi, S.H. Penata / Kepala Subabagian Pejabat

NIP. 19850722 200604 1 001 III.c Perencanaan, Teknologi Pem-

Jambi, 22 Juli 1985 Informasi dan Pelapo- buat

ran Komit-

men

13 Winusa Nasrun, S.E. Penata / Kepala Subbagian

NIP. 19770516 201101 1 003 III.c Kepegawaian, Organi-

Palembang, 16 Mei 1977 sasi tata dan laksana

14 Supriadi, S.H. Penata Kepala Subbagian PPSPM

NIP. 19870911 200912 1 001 Muda Umum dan Keuangan

Muaro Tebo, 11 September 1987 Tk. I /

III.b

39

15 Rosmiyati, S.H. Penata Panitera Pengganti

NIP. 19620218 198603 2 003 Tk. I /

Jambi, 18 Februari 1962 III.d

16 Fendri Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19690203 199203 1 002 III.c

Jambi, 03 Februari 1969

17 Hj, Normahbubah, S.H, M.HI Penata Panitera Pengganti

NIP. 19820626 200604 2 006 Tk. I /

Banjarmasin, 26 Juni 1982 III.d

18 Susanti Anggraeni, S.H. Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19810628 200912 2 002 III.c

Jambi, 28 Juni 1981

19 Sigit Mutaf Akun, S.H. Penata Pantiera Pengganti

NIP. 19840719 200904 1 004 Tk. I /

Jambi, 10 Juli 1984 III.d

20 Ricky Bastian, S.H. Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19831005 201101 1 007 III.c

Jambi, 05 Oktober 1983

21 Fitri Puspa Anggraini, S.H. Penata / Pantiera Pengganti

NIP. 19860609 201101 2 011 III.c

Jambi, 09 Juni 1986

22 Raden Muhammad Yoga W, S.H. Penata / Pantiera Pengganti

NIP. 19841029 200912 1 002 III.c

Jakarta, 29 Oktober 1984

40

23 Bulyani Penata / Jurusita

NIP. 19631128 199003 1 003 III.c

Jambi, 28 November 1963

24 Simon Guntur Parulian, S.H. Penata / Jurusita

NIP. 19820412 200212 1 003 III.c

Jambi, 12 April 1982

25 Iwan Setiadi, S.H. Penata / Jurusita

NIP. 19760107 200604 1 003 III.c

Bajubang, 07 Januari 1976

26 H. Muslim MZ, S.H. Penata / Jurusita Pengganti

NIP. 19870225 200904 1 003 III.c

Jambi, 25 Februari 1987

27 Preddy Jaka Palindo, S.H. Penata Jurusita Pengganti

NIP. 19861010 200904 1 005 Muda

Jambi, 10 Oktober 1986 Tk. I /

III.b

28 Lia Syahrena, S.E. Penata Pranata Komputer

NIP. 19880118 200912 2 003 Mu-

Jambi, 18 Januari 1988 daTk. I /

III.b

29 Gustireza Nasfialesta Penata Pranata Komputer

NIP. 19890830 201403 1 004 Muda

Jambi, 30 Agustus 1989 Tk. I /

III.b

30 Yeni Nurlisnawati, S.E. Penata Bendahara

NIP. 19840227 201903 2 004 Muda /

Jambi, 27 Februari 1984 III.a

41

31 Ida Muliati Br. Sinurat, S.H. Penga- Pengadministrasi

NIP. 19830317 201212 2 002 tur / Umum

Humbang Hasudutan, 17 Maret 1983 II.c

32 Nanang Basuki, S.Kom Penata CPNS Pranata Kom-

NIP. 19940610 202012 1 001 Muda / puter

Tebo, 10 Juni 1994 III.a

33 Catur Nawang Sari, A.Md Penga- CPNS Arsiparis

NIP. 19950626 202012 2 016 tur /

Pesawaran, 26 Juni 1995 II.c

44 4L2aporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

TENAGA 4 ORANG
HONORER
santuan pengamanan
Mengingat Keterbatasan Sumber
Daya Manusia yang dimiiliki pada 5 ORANG
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, serta untuk
menunjang kinerja yang berorientasi mengarah pramubhakti
pada pelayanan masyarakat dan didukung
dengan Anggaran yang tersedia dalam DIPA 2 ORANG
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, maka
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II mengangkat Jurumudi
tenaga Kontrak / Honorer.

adapun tenaga honorer tersebut
ditempatkan pada beberapa bagian guna
menunjang kinerja bagian tersebut antara lain
pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
pada Bagian Umum dan Keuangan, pada
Kepaniteraan Hukum, dan Tenaga Kebersihan.

No N A M A Jabatan Bertugas Sejak Ket
Bersertifikat*
1 S A M S U RI Satuan Pengamanan 2007 Bersertifikat*
2 Nikson Sembiring Juru Mudi 2008
3 Raden Darlius 2008 Bersertifikat*
4 Vika Vrianti Satuan pengamanan 2008 Bersertifikat*
5 Yuliana Pramubhakti 2008
6 Tazam Bintoro Pramubhakti 2010
7 Sugeng Hariyanto Pramubhakti 2010
8 Maradika Dwipa Pramubhakti 2011
9 Zainuddin Mukarram, S.H. 2014
10 Danu Subarkah, S.H. Satuan Pengamanan 2014
11 Jumaah Muharami, S.SI Satuan Pengamanan 2021

*telah melalui pendidikan satuan pengamanan Juru Mudi
Pramubhakti

43

Agar Hakim dan pegawai dapat bekerja dengan sistem secara baik diperlukan pembinaan yang
berkesinambungan dalam rangka memberika motivasi dan gairah kerja serta meningkatkan ke-
mampuan skill yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pembinaan terh-
adap hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah dilakukan dalam bentuk
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Mengadakan Rapat Rutin Tinjauan Manajemen yang diikuti seluruh Hakim dan Pegawai serta

Rapat-rapat yang dilakukan perbagian-bagian.

2. Mengadakan Rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk permasalahan yang
dihadapi, seperti rapat khusus kepaniteraan, rapat khusus hakim, dll

3. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk secara langsung kepada masing-masing
bagian untuk meningkatkan mutu, waktu dan ketepatan pelayanan

44

4. Mengikutsertakan Hakim, pegawai/pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti setiap diklat, pendi-
dikan maupun orientasi baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi
Jambi, maupun instansi lainnya.

5. Mengadakan Sosialisasi untuk mensosialisasikan kebijakan ataupun berkenaan dengan hal-hal
penting lainnya.

6. Pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Sore disetiap hari senin pagi dan jum’at sore

45

7. Peringatan Hari Besar Nasional seperti Upacaya HUT Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pan-
casila, dan Hari-hari penting lainnya

8. Kegiatan olahraga dan Vaksinasi Covid 19 bersama yang diikuti Hakim dan seluruh pegawai
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

9. Mengadakan pengajian rutin serta perayaan hari-hari besar keagamaan

46

Aparatur Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada Tahun 2021 baik tenaga teknis yudicial mau-
pun non teknis yudicial seluruhnya berjumlah 33 orang, yang terdiri dari Hakim 7 Orang, Peja-
bat Fungsional 22 Orang, Pejabat Struktural 4 Orang, staf 4 Orang dan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 11 Orang. Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II diklasifikasikan sebagai berikut:

Pegawai berdasarkan

Jenis Kelamin

14 Orang 19 Orang
Pegawai Pegawai
Perempuan Laki-laki

Pegawai berdasarkan

USIA

Tingkat Usia Pegawainusia
TAHUN 2021

Usia Laki-laki Perempuan
20 - 30 2
31 - 40 10 2
41 - 50 5 8
51 - 60 2 3
1

47

Pegawai berdasarkan

Tingkat Pendidikan

Pegawai berdasarkan

Tingkat Pangkat & Golongan Ruang

48

KEBUTUHAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Manajemen sumber daya oleh karena itu untuk menca- dikelola oleh sumber daya manu-
manusia sebagai salah pai tujuan suatu organisasi ker- sia yang berkualitas. Berdasarkan
satu faktor internal ja tersebut dibutuhkan sumber data formasi jabatan yang ada saat
yang harus dikelola secara baik, daya manusia yang mempunyai ini masih terdapat beberapa fungsi
saat ini menunjukan peranan integritas, dedikasi yang tinggi jabatan yang masih belum terpenuhi
yang sangat menentukan sebagai dan mempunyai komitmen, se- khususnya pada jabatan fungsional
penentu kemampuan keberhas- mangat kerja serta konsistensi da- tertentu lainnya dan staf administra-
ilan suatu organisasi. Keber- lam melaksanakan tugas pokok si di lingkungan Pengadilan Negeri
hasilan suatu organisasi sangat dan fungsinya. Suatu sistem Sengeti Kelas II.
bergantung kepada kualitas, yang berbasis kinerja hanya
integritas, dan kinerja individu akan menghasilkan output yang Adapun kebutuhan SDM yang dib-
yang terdapat dalam organisasi memuaskan bilamana sistem utuhkan Pengadilan Negeri Sengeti
tersebut, oleh karena itu untuk tersebut dapat dikendalikan dan Kelas II yakni sebagai berikut :

Kebutuhan Sumber Daya Manusia
TAHUN 2021

No Nama Jabatan Jumlah Kebutuhan
1 Fungsional Bendahara
2 Pustakawan 2 Orang
3 Pranata Peradilan 1 Orang
4 Operator Saiba 6 Orang
5 Operator SIMAK BMN 1 Orang
6 Operator Persediaan 1 Orang
7 Operator RKAKL 1 Orang
8 Operator SIKEP 1 Orang
9 Petugas PTSP 1 Orang
10 Kasir (pada Kepaniteraan Perdata) 4 Orang
1 Orang
Jumlah 19 Orang

49

MUTASI & PROMOSI

Mutasi atau transfer ada- menghindari kejenuhan pada ru- batu loncatan untukmendapa-
lah perpindahan peker- tinitas pekerjaan yang terkadang tkan promosi di waktu men-
jaan seseorang dalam membosankan serta memiliki datang. Hakekatnya mutasi ada-
suatu organisasi yang memiliki fungsi tujuan lain supaya seseo- lah bentuk perhatian pimpinan
tingkat level yang sama dari po- rang dapat menguasai dan men- terhadap bawahan. Disamping
sisi perkerjaan sebelum mengala- dalami pekerjaan lain dibidang perhatian internal, upaya pen-
mi pindah kerja. Kompensasi yang berbeda pada suatu Lemba- ingkatan pelayanan kepada mas-
gaji, tugas dan tanggung jawab ga atau Organisasi. yarakat adalah bagian terpenting
yang baru umumnya adalah dalam seluruh pergerakan yang
sama seperti sedia kala. Mutasi Mutasi terkadang dapat dijad- terjadi dalam lingkup kerja pe-
atau rotasi kerja dilakukan untuk ikan sebagai tahapan awal atau merintahan.

Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
TAHUN 2021

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Tujuan

1 Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim Pratama Utama Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri
Banjarnegara Kelas II

PROMOSI

Setiap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi
syarat dan mempunyai hak yang sama un-
tuk dapat dipromosikan ke jenjang jabatan
yang lebih tinggi. Promosi jabatan dapat dilaku-
kan oleh Pejabat Pembina kepegawaian setelah
mendapatkan pertimbangan tim penilai kinerja
ASN pada Instansi Pemerintah yang dibentuk
oleh pejabat yang berwenang.

50