LPK_2021

Pola Promosi dan Mutasi Hakim dia- tujuan dari mutasi tersebut diatur dalam PP nomor 43 Ta-
tur di dalam Surat Keputusan Ketua hun 1999 adalah :
Mahkamah Agung Republik Indone- 1. Peningkatan produktifitas kerja
sia Nomor : 48/KMA/SK/II/2017 dan 2. Pendayagunaan Pegawai
Pola Mutasi Pegawai Kesekretariatan 3. Pengembangan Karir
di lingkungan Mah kamah Agung dan 4. Penambahan tenaga-tenaga ahli pada unit-unit yang
Badan Peradilan di bawahnya diatur
oleh Keputusan Sekretaris Mahkamah membutuhkan
Agung Republik Indonesia nomor 1/ 5. pengisian jabatan-jabatan lowongan yang belum terisi
SEK/SK/I/2019. 6. Sebagai Hukuman

PROMOSI JABATAN

PEGAWAI

Promosi Jabatan Pegawai pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
TAHUN 2021

No Nama Satker Asal Satker Tujuan Jabatan Lama Jabatan Baru
1 Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum
2 Dicki Irvandi, S.H. M.H. Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Hakim Pratama Hakim Pratama
3 Dr. Dedi Muchti Nugroho, S.H. M.Hum Sengeti Kelas II Metro Kelas IB Utama Utama
4 Syafruddin, S.H.
5 Martha Wendra, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Hakim Pratama Hakim Pratama
6 Hendra Rahmansyah, S.H. Sengeti Kelas II Stabat Kelas IB Utama Utama

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketua PN Sengeti Wakil Ketua PN
Sengeti Kelas II Kebumen Kelas IB Kebumen IB
Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Panitera Pengganti
Sengeti Kelas II Depok Kelas IB Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Panitera Pengganti
Sengeti Kelas II Jambi Kelas IA Panitera Muda

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II Muara Bulian Kelas II

PROMOSI KEPANGKATAN

& GOLONGAN RUANG

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai
Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih
meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

Promosi Kepangkatan Pegawai pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
TAHUN 2021

No Nama Jabatan Pangkat/Gol. Ruang Pangkat/Gol. Ruang Periode
1 Sherly Risanti, S.H., M.H. Hakim Pratama Utama April
Lama Baru April
April
Penata (III/c) Penata Tk. I (III/d) April
April
2 Endang Sri Wahyuni N, S.H. Panitera Muda Pidana Penata (III/c) Penata Tk. I (III/d)
April
3 Hendra Rahmansyah, S.H. Panitera Pengganti Penata (III/c) Penata Tk. I (III/d)
Oktober
4 Sigit Mutaf Akun, S..H. Panitera Pengganti Penata (III/c) Penata Tk. I (III/d)
Oktober
5 Preddy Jaka Palindo, S.H. Jurusita Penata Muda Tk. I Penata (III/c)
6 Supriadi, S.H. (III/b)
7 Ida Muliyati Br Sinurat Kasubbag Umum & Penata (III/c)
8 Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H. Keuangan Penata Muda Tk. I
(III/b) Pengatur (II/c)
Pengadminitrasi Umum
Pengatur Muda Tk. Penata Muda Tk. I
Hakim Pratama I (II/b) (III/b)

Penata Muda (III/a)

51

REKRUTMEN

Rekrutmen merupakan proses mencari, Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
menemukan, dan menarik para pela- II mendapatkan 2 (dua) orang Calon Pegawai
mar untuk dipekerjakan dalam dan oleh Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi Pranata
suatu organisasi. Perekrutan yang efektif akan Komputer dan Arsiparis.
membawa peluang pekerjaan kepada perhatian
dari orang-orang yang berkemampuan dan ket-
erampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam perencanaan sum-
ber daya manusia.

Nama : Nanang Basuki, S.Kom Nama : Catur Nawang Sari, A.Md

Pangkat/ : Penata Muda (III/a) Pangkat/ : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Gol Gol

Jabatan : Calon Pranata Komputer Jabatan : Calon Arsiparis

PENSIUN

Pensiun sebagaimana tertuang dalam Un-
dang-Undang Nomor 11 tahun 1969 ten-
tang Pensiun Pegawai dan Pensiun Jan-
da/Duda Pegawai disebutkan bahwa pensiun
adalah jaminan hari tua dan balas jasa terha-
dap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun
mengabdikan dirinya kepada Negara dan ber-
dasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999
Pasal 10, Pensiun adalah jaminan hari tua dan
sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri
yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirin-
ya kepada Negara.

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil pasal 239 ayat 2 mengatur
batas usia pensiun yaitu :
• 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat

administrasi, pejabat fungsional ahli muda,
pejabat fungsional ahli pertama, dan peja-
bat fungsional keterampilan;
• 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat
pimpinan tinggi dan pejabat fungsional
• madya; dan
• 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

52

adapun Pensiun dilaksanakan untuk menjamin produktivitas kerja suatu instansi atau perusahaan
agar tetap seimbang mengingat semakin bertambahnya usia maka produktivitas kerjanya pun akan
menurun. Dengan adanya program pensiun maka perencanaan pembinaan masa depan seorang pega-
wai setelah pensiun dapat terjamin. Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tidak memiliki
Pegawai yang telah memasuki masa pensiun / purnabakti, tetapi pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II memiliki 1 orang pegawai yang melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia diputuskan penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN)
memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi dirinya
melalui pendidikan, pelatihan, seminar,
kursus, dan bimbingan teknis. Secara te-
gas disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manaje-
men PNS sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Ta-
hun 2020 bahwa setiap ASN mendapa-
tk an kesempatan yang sama mengikuti
pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Pada masa pandemi Covid-19
yang tengan membelit hampir seluruh belahan Dunia tidak menyurutkan Mahkamah Agung Repub-
lik Indonesia dalam upaya peningkatan sumber daya manusia baik bidang teknis yustisial maupun
non teknis yustisial.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial
(Bidang Kepaniteraan)

Dalam Tahun 2021, tenaga teknis
Yudisial pada Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II yang mengikuti
diklat atau seminar-seminar ke-
pelatihan baik yang diselengga-
rakan Mahkamah Agung Repub-
lik Indonesia atau lembaga lain
dalam menunjang Sumber Daya
Manusia diantaranya sebagai
berikut :

53

No Nama Diklat / Sosialisasi Penyelenggara / Tanggal
1 Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., tempat Pelaksanaan
Pelatihan Teknis Yudisial Bukti 12 - 28 April
M.Hum Elektronik bagi Hakim 4 (Empat) Satuan Kerja
2021
2 Sherly Risanty, S.H., M.H. Lingkungan Peradilan Seluruh Satuan Kerja
Indonesia 27 Mei - 11
Juni 2021
Pelatihan Online Penerapan Prinsip
dan Kerangka Hukum Hak Asasi
Manusia

3 Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkun- Satuan Kerja 6 September
gan Hidup - 5 Oktober
Satuan Kerja
4 Sherly Risanty, S.H., M.H. Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkun- Satuan Kerja 2021
5 Fitria Septriana, S.H. gan Hidup
1 - 11 Novem-
Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor ber 2021

2 - 22 Novem-
ber 2021

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudicial
(Bidang Kesekretariatan)

Dalam Tahun 2021, untuk tenaga
teknis Non Yudisial pada Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II yang mengikuti
diklat atau seminar-seminar kepelati-
han baik yang diselenggarakan Mah-
kamah Agung Republik Indonesia atau
lembaga lain dalam menunjang Sum-
ber Daya Manusia diantaranya sebagai
berikut :

No Nama Diklat / Sosialisasi Penyelenggara / Tanggal Pelak-
1 Winusa Nasrun, S.E. tempat sanaan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemim-
2 Raden Muhammad Yoga pan Pengawasan Pusdiklat Menpim 4 Januari - 10
Wirawan, S.H. MA RI / Satuam Februari 2021
Pendidikan dan Pelatihan Kepemim- Kerja (Daring)
3 Martha Wendra, S.H., M.H. pan Pengawasan 22 Februari - 1
Pusdiklat Menpim April 2021
4 Syafruddin, S.H. Pendidikan dan Pelatihan Kepemim- MA RI / Satuam
pan Pengawasan Kerja (Daring) 22 Februari - 1
April 2021
Pendidikan dan Pelatihan Kepemim- Pusdiklat Menpim
pan Pengawasan MA RI / Satuam 22 Februari - 1
Kerja (Daring) April 2021

Pusdiklat Menpim
MA RI / Satuam
Kerja (Daring)

54

No Nama Diklat / Sosialisasi Penyelenggara / Tanggal Pelak-
tempat sanaan

5 Gabriel Lase, S.H. Pelatihan Online menyusun Resume Pusdiklat Menpim 18 - 19 Februari
Putusan Pengadilan (Executive 2021
Summary)

6 Yeni Nurlisnawati, S.E. Pelatihan Online TOEFL Preparation Pusdiklat Menpim 8 Februari 2021
MA RI dan LIA /
Satuam Kerja (Dar-

ing)

7 Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, Pelatihan Online Mentoring bagi Pusdiklat Menpim 8 - 10 Maret
S.H., M.H. Mentor Peserta PKP 2021

8 Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., Pelatihan Online Basic English Com- Pusdiklat Menpim 18 - 26 Maret
M.H. munication Skills For Court Officials 2021

9 Supriadi, S.H. Pelatihan Online Penyegaran PPSPM Kementerian Keuan- 31 Maret - 5
gan April 2021

10 Winusa Nasrun, S.E. Pelatihan Online English Effective Pusdiklat Menpim 31 Maret - 9
Presentation Peserta PKP April 2021

11 Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., Pelatihan Online Teknis Story Telling Pusdiklat Menpim 5 - 7 April 2021
M.Hum

12 Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, Pelatihan Online Teknis Story Telling Pusdiklat Menpim 5 - 7 April 2021
S.H., M.H.

13 Nanang Basuki, S.Kom Pelatihan dan Pendidikan Prajabatan Pusdiklat Menpim 15 Maret - 19
Gol III Juli 2021

14 Nanang Basuki, S.Kom Pelatihan Online English Effective Pusdiklat Menpim 16 - 24 Juni 2021
Presentation Peserta Pendidikan

Prajabatan

15 Catur Nawang Sari, A.Md Pelatihan dan Pendidikan Prajabatan Pusdiklat Menpim 21 Juli - 12 Ok-

Gol II tober 2021

16 Rio Paluwi, S.H. Training SAKTI Kelompok Modul KPPN Jambi 30 Agustus - 3
Supriadi, S.H. Pelaksanaan Online September 2021
Gustireza Nasfialesta
Yeni Nurlisnawati, S.E.

17 Melly, S.Kom Pelatihan Online Pengendalian Intern Kementerian Keuan- 30 Agustus - 3

atas Pelaporan Keuangan (PIPK) gan September 2021

18 Supriadi, S.H. Training SAKTI Kelompok Modul KPPN Jambi 6 - 10 Septem-
Lia Syahrena, S.E., S.H. Pelaksanaan Online ber 2021
Ida Muliyati Br Sinurat

55

BAB IV
PENGELOLAAN
KEUANGAN, SARANA &
PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN Salah satu upaya konkrit Negara didasarkan atas daft-
KEUANGAN untuk mewujudkan trans- ar Isian Pelaksanaan Anggaran
paransi dan akuntabilitas (DIPA) yang diterbitkan oleh
pengelolaan keuangan negara Kementerian Keuangan sebagai
khususnya di Pengadilan Negeri acuan dan gambaran berapa
Sengeti Kelas II adalah penyam- jumlah anggaran yang harus di-
paian laporan pertanggung jawa- belanjakan dan berapa jumlah
ban keuangan yang memenuhi pendapatan yang ditargetkan da-
prinsip-prinsip tepat waktu dan lam setahun. Pengelolaan DIPA
sasaran dengan mengikuti stan- dilingkungan Mahkamah Agung
dar-standar akuntansi pemerin- khususnya dibagi dalam 2 kate-
tah yang telah diterima secara gori yaitu DIPA umum dan DIPA
umum. Laporan pert anggung fungsional. DIPA umum den-
jawaban pelaksanaan Anggaran gan unit eselon I Badan Urusan
Pendapatan dan naan Anggaran Administrasi (01) diperuntuk-
Pendapatan danBelanja Nega- kan bagi kebutuhan-kebutuhan
ra (APBN) disampaikan berupa pokok satuan kerja seperti belan-
laporan keuangan tentang real- ja rutin pegawai, belanja barang
isasi anggaran. Pengelolaan an- baik itu operasional maupun non
ggaran yang dilakukan menga- operasional serta belanja mod-
cu pada asas-asas pengelolaan al. Sedangkan DIPA fungsional
keuangan negara tertuang dalam dengan unit eselon I Direktorat
Undang-undang Nomor 17 Ta- Jenderal Badan Peradilan Umum
hun 2003 tentang keuangan neg- (03) diperuntukkan untuk pem-
ara. biayaan satuan kerja dalam
penyelesaian perkara sesuai den-
Di lingkungan Mahkamah gan tugas pokok dan fungsi se-
Agung, pengelolaan keuangan bagai lembaga peradilan.

57

Untuk alokasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) yang
diterima pada tahun 2021 berjumlah Rp. 6.091.123.000,- (Enam Miliar
Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) Ada-
pun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA

BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun
dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar
negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil / ASN, dan pegawai yang dipeker-
jakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau Non PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi
pemerintah.

Berikut rincian alokasi penyerapan dan sisa belanja gaji dan tunjangan pegawai pada tahun
2021 sebagai berikut :

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa

51 Belanja Pegawai 3.647.913.000 3.640.979.858 6.933.142

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.680.560.000 1.679.529.280 1.030.720
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.000 27.757 243
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 125.300.000 125.244.862 55.138
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 41.130.000 41.108.538 21.462
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 28.140.000 28.140.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.245.900.000 1.244.700.000 -
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 119.300.000 118.063.741 1.200.000
511129 Belanja Uang Makan PNS 105.300.000 105.298.680 1.236.259
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 293.300.000 289.912.000
8.955.000 8.955.000 1.320
3.388.000

-

58

BELANJA BARANG

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang
dan Jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pengadaan Belanja Barang yang tidak me-
menuhi nilai kriteria kapitalisasi dalam laporan keuangan dikategorikan kedalam belanja barang
operasional dan belanja barang non operasional.

Berikut rincian alokasi, penyerapan dan sisa belanja barang pada tahun 2021 sebagai berikut :

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa
521.862
52 Belanja Barang 1.192.594.000 1.192.072.138
1.465
A Kebutuhan sehari-hari perkantoran 347.660.000 347.658.535 8.650
521111 Belanja Keperluan perkantoran 17.868.000 17.859.350 34.650
521119 Belanja barang operasional lainnya 53.292.000 53.257.350 154.890
521811 Belanja barang persediaan barang konsumsi 19.500
B Langganan Daya dan Jasa 159.840.000 159.685.110 126.732
521111 Belanja keperluan Perkantoran 780.000 760.500 76.910
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
522111 Belanja langganan listrik 81.560.000 81.433.268 0
422112 Belanja langganan telpon 2.460.000 2.383.090 9.255
522141 Belanja sewa 7.000.000 7.000.000 13.000
C Pemeliharaan Kantor 55.529
523111 Belanja pemeliharaan gedung dan bangu- 192.262.000 192.454.745
nan 0
523119 Belanja pemeliharaan gedung dan bangu- 22.620.000 22.607.000 0
nan lainnya 0
523121 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 175.156.000 175.100.471 0
D Pembayaran Terkait Operasional Perkan- 1.000
toran 47.520.000 47.520.000 0
521115 Belanja honor operasional satker 31.090.000 31.090.000
521119 Belanja barang operasional lainnya 0
E Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 1.850.000 1.850.000 2.781
521119 Belanja barang operasional lainnya 250.000 250.000 17.500
521191 Belanja jasa lainnya
F Rapat Koordinasi Internal 13.750.000 13.749.000 Sisa
521119 Belanja barang operasional lainnya
G Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding 13.320.000 13.320.000 3.760.000
524111 Belanja perjalanan dinas biasa
H Konsultasi ke Kanwil DJA, KPKNL dan 3.330.000 3.330.000 59
KPPPN
524111 Belanja perjalanan dinas biasa 9.000.000 8.997.219
I Penanganan Pandemi Covid-19
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan 11.784.000 11.766.500
Pandemi COVID-19
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan
Pandemi COVID-19

Akun Uraian Pagu Realisasi
52
Belanja Barang Non Operasional 5.000.000 1.240.000
521241 Daerah
Belanja Barang Non Operasional - Pen-
anganan Pandemi COVID-19

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARA-
TUR MAHKAMAH AGUNG

BELANJA MODAL

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang
sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode
akuntasi termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya memper-
tahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas set.

Berikut rincian alokasi, penyerapan dan sisa belanja barang pada tahun 2020 sebagai berikut :

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa

53 Belanja Modal 37.500.000 37.482.000 18.000
A 1.342.116.000 1.342.107.600 8.400
532111 PC Kepaniteraan
B Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.000.000 85.865.000 135.000
533121
Renovasi Rumah Dinas
C Belanja Penambahan Nilai Gedung
dan Bangunan
533121
Commad Center dan Canopy Peng-
hubung
Belanja Penambahan Nilai Gedung
dan Bangunan

60

Untuk alokasi anggaran DIPA Badan Peradilan Umum (03) yang diterima oleh
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada tahun 2021 berjumlah Rp. 139.582.000,-
(Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah),
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Layanan Pos Bantuan Perkara Peradilan Umum yang
Hukum diselesaikan ditingkat Pertama dan

Pagu : Rp. 24.000.000,00 Banding yang Tepat Waktu
Pagu : Rp. 115.582.000,00
Realisasi : Rp. 24.000.000,00 Realisasi : Rp. 114.825.500,00
Sisa : Rp. 756.500,00
Sisa : Rp. 0,00
61
100 %

PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh
orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak
langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh neg-
ara. Penerimaan itu beerdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi
penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelo-
la dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

URAIAN VOLUME TARIF JUMLAH

425233 - Pendapatan Ongkos Perkara 68 Perkara Rp. 30.000 Rp. 2.040.000
• Pendaftaran Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Se-
12 Perkara Rp. 50.000 Rp 600.000
derhana/Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan Negeri 8 Perkara Rp. 50.000 Rp. 400.000
• Pendaftaran Permohonan Banding 2 Permohonan Rp. 10.000 Rp. 20.000
• Pendaftaran Permohonan Kasasi Rp. 10.000 Rp. 10.000
• Pendaftaran Permohonan Eksekusi Rill 1 Surat
• Pendaftaran Permohonan Eksekusi HT

425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya 135 Relaas Rp. 10.000 Rp. 1.350.000
• Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/ 10.000 Rp. 30.000
3 Relaas Rp. 10.000 Rp. 140.000
Pelawan/Terlawan/Pembantah/Pemohon/ Termohon
• Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/ 14 Perkara Rp. 10.000 Rp. 260.000
10.000 Rp. 580.000
Termohon (Melalui Iklan/Radio/Pengumuman) 26 Perkara Rp.
• Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Ter- 58 Relaas Rp. 10.000 Rp. 830.000

gugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemo- 83 Putusan/ Rp. 10.000 Rp. 20.000
hon/Termohon Penetapan 10.000 Rp. 200.000
• Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan 2 Penetapan Rp. 25.000 Rp. 25.000
• Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terla- 20 Relaas Rp.
wan/Terbantah 1 Penetapan Rp/ 25.000 Rp. 25.000
• Redaksi Putusan/Penetapan
1 Berita Acara Rp. 10.000 Rp. 120.000
• Penetapan teguran 10.000 Rp. 280.000
• Relaas Panggulan Teguran kepada Termohon 12 Akta Rp. 10.000 Rp. 370.000
• Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pembong- 28 Relaas Rp. 10.000 Rp. 80.000
37 Relaas Rp. 10.000 Rp. 170.000
karan/Penyerahan Objek Eksekusi 8 Relaas Rp. 10.000 Rp. 300.000
• Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ 17 Relaas Rp. 10.000 Rp. 200.000
30 Relaas Rp. 10.000 Rp. 530.000
Penyerahan Objek Eksekusi 20 Relaas Rp. 10.000 Rp. 580.000
• Penyerahan Akta Banding kepada Pebanding 53 Relaas Rp. 10.000 Rp. 60.000
• Relaas pemberitahuan pernyataan Banding 58 Relaas Rp.
• Relaas Penyerahan Memori Banding 6 Relaas Rp. 10.000 Rp. 140.000
• Relaas Penyerahan Kontra memori Banding 10.000 Rp. 120.000
• Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding 14 Relaas Rp.
• Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding 12 Relaas Rp. 10.000 Rp. 40.000
• Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding 10.000 Rp. 70.000
• Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding 4 Relaas Rp. Rp. 396.000
• Penyerahan Akta Permohonan Kasasi 7 Relaas Rp. 500 Rp. 35.000
• Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Ter- 792 Lembar Rp. 10.000
35 Akta Rp. 2.330.000
mohon 10.000 Rp. 12.691.000
• Relaas Penyerahan Memori Kasasi Kepada Termohon 233 Surat Rp. Rp.
• Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Ter-

mohon
• Relaas Pemberitahuan Putusan kepada pemohon Kasasi
• Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada termohon Kasasi
• Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan
• Akta/Surat Keeterangan Asli yang dibuat di kepaniter-

aan diluar Perkara
• Pendaftaran Surat Kuasa

JUMLAH

62

B. PENGELOLAAN Kesekretariatan sebagai sarana, dan prasarana dikelola
SARANA & PRASARANA Unit Support pelaksanaan berdasarkan
tugas pokok dan fungsi suatu sistem yang disebut den-
pengadilan merupakan hal yang gan SIMAK BMN. SIMAK BMN
tidak terpisahkan, salah satu merupakan sub Sistem Akutansi
tugasnya adalah mengelola sa- Instansi selain Sistem Akutansi
rana dan prasarana. Dalam ket- Keuangan yang disajikan untuk
ersediaan sarana dan prasarana meningkatkan pemahaman serta
sangat berpengarung terhadap kontrol yang sistematis. Dalam
kualitas pelayanan kepada para pelaksanaan akutansi barang
masyarakat pencari keadilan dan milik negara dibantu dengan
pengguna pengadilan. perangkat lunak (software) yang
memungkinkan proses manual
Berdasarkan Undang-undang dan mengurangi tingkat kesalah-
Nomor 1 Tahun 2004 tentang an (human error) dalam pelaksa-
Perbendaharaan Negara, naannya

63

SARANA & PRASARANA
GEDUNG

Sarana dan Prasarana gedung meliputi Dengan keadaan Luas Bangunan 1.504 M2.
pengelolaan aset tetap Barang Milik Berdiri diatas tanah seluas 10.720 M2 dan
Negara yang terdiri dari tanah, ge- telah memiliki sertifikat atas nama Pemer-
dung bangunan kantor, dan rumah Nega- intah Republik Indonesia Cq. Mahkamah
ra. Kegiatan pengelolaan ini meliputi Pen- Agung Republik Indonesia.
gadaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan
Barang Milik Negara. Berkaitan dengan pengelolaan sarana dan
prasarana gedung secara umum pada Pen-
Perlu diketahui Pengadilan Negeri Senge- gadilan Negeri Sengeti Kelas II meliputi
ti Kelas II terletak di Komplek Perkanto- kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan
ran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. penghapusan barang milik Negara (BMN)
Dibangun pada tahun 2003 diresmikan untuk lebih jelas sebagaimana dibawah :
oleh Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Bapak Prof. Dr. Bagir Manan,
S.H., MCL pada tanggal 09 Agustus 2004

GEDUNG UTAMA

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II terletak di
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Muaro Jambi, Jalan Lintas Timur Sengeti

RUANG PTSP

Dimana Ruang PTSP untuk memproses semua
layanan pelayanan masuk ke Pengadilan Negeri Sen-
geti Kelas II baik itu layanan surat masuk, Kepanit-
eraan Pidana, Perdata dan Hukum.

RUANG MEDIASI
Berfungsi sebagai media tempat penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kata kesepakatan para pihak diban-
tu oleh seorang mediator sebagai penengah.

64

RUANG SIDANG
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II memiliki 3
buah ruang sidang, antara lain :
1. Ruang Sidang Cakra
2. Ruang Sidang Kartika
3. Ruang Sidang Anak

RUANG TELECONFERENCE
Ruang yang diperuntukan untuk Pelaksanaan Tele-
conference baik dengan Mahkamah Agung ataupun
dengan Instansi lain

RUANG ARSIP
Pada ruangan ini seluruh arsip perkara tersim-
pan terkontrol berurutan sesuai dengan nomor,
tahun. Ruang arsip Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II juga telah terintegrasi dengan SIPP, guna
memudahkan pencarian arsip bilamana dibutuh-
kan.

RUANG POLIKLINIK & LAKTASI
Ketersediaan Ruang Laktasi tersebut merupakan
salah satu bentuk kepedulian bagi para peker-
ja maupun pengunjung perempuan yang telah
menjadi ibu. Disamping itu sebagai Poliklik
tempat perawatan pertama untuk pengunjung
ataupun pegawai yang mengalami jatuh sakit.

65

RUANG POSBAKUM
Difungsikan sebagai Pelayanan Bantuan Hukum
dalam berperkara di Pengadilan bagi masyarakat
pencari keadilan yang tidak mampu

RUANG DIVERSI
Ruang dikhususkan untuk pengunjung persidan-
gan khusus untuk anak

RUANG TUNGGU
Ruang tunggu sebagai tempat menunggu jalann-
ya persidangan

RUANG COMMAND CENTER
berfungsi sebagai tempat dilakukan pertemuan
secara virtual baik yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung RI, Pengadilan Tinggi Jambi, ataupun Instansi
lainnya.

66

a. Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II mendapatkan belanja mod-
al untuk renovasi rumah dinas sebesar Rp.
1.342.116.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat
Puluh Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Ru-
piah)

Pengawasan proyek renovasi rumah dinas Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

Pengerjaan ruang Command Center Pengerjaan canopy menuju mushala

b. Pemeliharaan

Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan an-
taranya pemeliharaan gedung dan bangunan, dan juga halaman gedung

Jenis Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Ket

Pemeliharaan Gedung dan Nilai DIPA Realisasi Persentasi Sisa
Bangunan
Pemeliharaan Rumah Dinas 174.464.000 174.464.000 100% -
Pemeliharaan Halaman Ge-
dung 22.620.000 22.607.000 99,99% 13.000
Jumlah 18.000.000 17.990.745 99,99% 9.255

215.084.000 215.061.745 99,99% 22.255

c. Penghapusan

Selama periode Tahun 2021, Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tidak membutuhkan penghapu-
san terhadap aset bangunan gedung karena bangunan gedung Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II dalam kondisi baik dan layak ditempat.

67

SARANA & PRASARANA
GEDUNG

Pengelolaan sarana dan prasarana fasiltas gedung pada Pen-
gadilan Ngeri Sengeti Kelas II meliputi perawatan kendaraan
dinas roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua), perawatan sarana per-
kantoran lainnya. Adapun fasilitas sarana dan prasana yang
terdapat pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II antara lain
seperti yang diuraikan di sebagai berikut :

a. Pengadaan

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II mendapatkan Dana untuk belanja modal sebesar
Rp 37.500.000,- berupa 3 Unit Portable Computer (PC) yang diperuntukan untuk Sub Bidang Kepanit-
eraan. Berikut Rincian pengadaan pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun 2020 :

Jenis Pengadaan Nilai DIPA Realisasi Persentasi Sisa
37.500.000 37.482.000 99,9% 18.000
Pengadaan sarana dan
Prasarnan PC Kepaniteraan 37.500.000 37.482.000 99,9% 18.000
Jumlah

b. Pemeliharaan

Jenis Pemeliharaan Nilai DIPA Realisasi Persentasi Sisa

Pemeliharaan adalah Perawatan Peralatan dan Mesin 3.000.000 3.000.000 100 % 0
kegiatan atau tindakan • Pemeliharaan Genset 3.000.000 3.000.000 100 % 0
yang dilakukan agar BMN • BBM Genset 8.000.000 8.000.000 100% 0
selalu dalam keadaan baik • Pemeliharaan AC 3.000.000 3.000.000 100 % 0
dan siap untuk digunakan • Pemeliharaan PC 2.100.000 2.100.000 100 % 0
secara berdaya guna dan • Pemeliharaan Laptop 5.600.000 5.600.000 100 % 0
berhasil guna. Pemeli- • Pemeliharaan Printer 1.000.000 1.000.000 100 % 0
haraan Barang Milik Neg- • Mesin Potong Rumput
ara berupa peralatan dan Perawatan Kendaraan Bermotor 15.240.000 15.240.000 100 % 0
aset tetap lainnya pada • Pemeliharaan Roda 2 (dua) 134.216.000 134.160.471 99,95 % 55.529
Pengadilan Negeri Sengeti • Pemeliharaan Roda 4
Kelas II pada Tahun 2020, 175.156.000 175.100.471 99,968% 55.290
sebagai berikut : (empat)

Jumlah

68

c. Penghapusan

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah mengajukan permohonan penghapu-
san sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor berupa penghapusan 2 unit kendaraan Kend-
araan Dinas Roda 2 (dua) dan telah terbit persetujuannya dari Sekretaris Mahkamah Agung
RI dengan nomor 130/SEK/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 dan telah pula diajukan per-
mohonan lelang kepada KPKNL Jambi yang proses pelaksanaan lelang barang tersebut dilak-
sanakan pada bulan 6 September 2021.

adapun jenis barang-barang yang dihapuskan antara lain :

NO JENIS BARANG JUMLAH Nilai Lelang
1 UNIT Rp. 7.066.000,-
1 Kendaraan Roda 2 (dua)
Nomor Polisi : BH 5304 GZ 1 UNIT
Nomor Rangka : MH1UABE114K086449
Nomor Mesin : UABEE1085970
BPKB Nomor : D 0978270
Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)

2 Kendaraan Roda 2 (dua)
Nomor Polisi : BH 5364 GZ
Nomor Rangka : MH1JB51175K208207
Nomor Mesin : JB51E1206682
BPKB Nomor : D 7690120
Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)

69

PENGELOLAAN BARANG
PERSEDIAAN

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam pelak-
sanan Barang Persediaan dan Keperluan Kantor
dilakukan oleh Pengadministrasi Barang Perse-
diaan. Secara umum tugas dari Pengadminis-
trasi Barang Persediaan Sub Bagian Umum dan
Keuangan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, se-
bagai berikut :

1. Menyediakan alat tulis kantor dan rumah
tangga, baik yang dilaksanakan dengan cara
pembelian langsung;
2. Menempatkan barang dalam lemari
yang sudah disiapkan untuk menyimpan ba-
rang di lemari penyimpanan ATK;
3. Mengarsipkan foto copy bukti daftar pen-

gadaan barang maupun faktur pembelian langs
ung;
4. Menginput data jenis barang yang terdaftar dalam faktur pembelian langsung sesuai dengan
kodifikasi barang kedalam aplikasi persediaan;
5. Menempatkan kembali barang-barang kebutuhan rutin yang diperlukan ke dalam lemari tem-
pat pengelola ATK dan Rumah Tangga;
6. Membuat form permintaan barang kebutuhan ATK dan Rumah Tangga sebagai bukti pendis-
tribusian barang yang ditandatangani oleh penerima dan diparaf oleh petugas pengelola ba-
rang kemudian diketahui oleh Kasubag Umum dan Keuangan;
7. Mendistribusikan alat tulis kantor kepada pegawai sesuai kebutuhan;
8. Print out laporan barang persediaan alat tulis kantor dan rumah tangga secara berkala persatu
semester;
9. Melaksanakan stock opname fisik barang ATK dan rumah tangga diakhir tahun.

Berdasarkan hasil pendataan per-30 Desember 2021 didapa-
tkan rekapitulasi Kondisi Barang Persediaan Tahun 2021
sebagai berikut :

Kode Satker Nilai Persediaan
• 663012 9.514.544
• 663013 6.284.650

INVENTARISASI PENATAUSAHAAN

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Berkaitan dengan pemeliharaan aset negara/
barang milik negara pada Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II, dilakukan pengadministra-
sian pemeliharaan oleh Sub Bagian Umum dan
Keuangan. Adapun cakupan dan besaran Pagu
Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Negara
(BMN) sebagaimana Realisasi Anggaran DIPA
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun Ang-
garan 2021, sebagai berikut :

70

Cakupan Pemeliharaan BMN Akun Nilai Pemeliharaan

Perawatan Gedung dan Bangunan 523111 202.048.000

Perawatan/Operasional kendaraan 523121 15.240.000
• Pemeliharaan Roda 2 (dua) 523121 113.376.000
• Pemeliharaan Roda 4 (empat)
523121 3.000.000
Perawatan Inventaris Kantor 523121 2.100.000
• Pemeliharaan PC 523121 5.600.000
• Pemeliharaan Laptop 523121 1.000.000
• Pemeliharaan Printer 523121 3.000.000
• Mesin Potong Rumput 523121 8.000.000
• Generator Listrik (Genset) 353.364.000
• Air Conditioner (AC)
Terletak berjarak kurang lebih 500
JUMLAH M dari gedung Pengadilan Negeri Senge-
ti, berdiri 9 Unit Rumah Negara Jabatan
i. Pemeliharaan Gedung yang diperuntukan untuk rumah jabatan
Hakim. Adapun rumah jabatan yang di-
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II miliki Pengadilan Negeri Sengeti dengan
beralamat di Komplek Perkantoran Pemer- Type 125 digunakan sebagai rumah dinas
intah Kabupaten Muaro Jambi, Jl. Lintas jabatan Ketua Pengadilan, dan juga memi-
Timur Sengeti, Kecamatan Sekernan, Desa liki Type 70 dan Type 45 yang pada Tahun
Bukit Baling. Gedung yang dimiliki Pen- Anggaran 2021 telah mengalami renovasi
gadilan Negeri Sengeti Kelas II pada saat untuk 8 Unit Rumah Dinas tersebut.
ini belum sesuai dengan prototype gedung
Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahka-
mah Agung Republik Indonesia, pemba-
ngunan gedung yang ada sekarang mer-
upakan pembangunan gedung pada saat
Departemen Hukum dan HAM.

Rumah Dinas Ketua Pengadilan Rumah Dinas Type 70

Rumah Dinas Type 45

71

ii. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebanyak 3 unit
dan 2 unit pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan rincian
antara lain:

No Merk / Type Nama Penanggung Jawab Jabatan Tahun Nomor Polisi Status
1 Pajero Sport Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. Ketua 2018 BH 1034 G
2012 BH 5 G Pinjam
2 Toyota Innova Fitria Septriana, S.H. Wakil Ketua 2014 BH 1201 GZ Pakai
2007 BH 1187 G
3 Chevrolet Spin Kahfi A. Lutfi, S.H. Panitera 2004 BH 1173 G Pinjam
LTZ Pakai
Melly S, S.Kom Sekretaris
4 Toyota Innova Milik
Melly S, S.Kom Sekretaris Sendiri
5 Kijang LGX (Operasional Kantor)
Milik
Sendiri

Milik
Sendiri

72

Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebanyak 7 unit
dan 2 diantaranya telah dilaksanakan lelang barang milik negara pada bulan Sep-
tember tahun 2021, antara lain :

No Merk / Type Nama Penanggung Jabatan Tahun Nomor Polisi Status
1 Honda Mega Pro Jawab 2008 BH 5705 GZ RR
Kesubbag Perenca-
Rio Paluwi, S.H. naan, TI, dan Pelapo- 2008 BH 5704 GZ RR
2008 BH 5703 GZ RR
2 Honda Supra X Winusa Nasrun, S.E. ran 2007 BH 5519 GZ RR
3 Honda Supra X Supriadi, S.H.
4 Honda Mega Pro Supriadi, S.H Kasubbag Kepega-
waian dan Ortala

Kasubbag Umum dan
Keuangan

Operasional Kantor

5 Honda Mega Pro Supriadi, S.H Operasional Kantor 2005 BH 5631 GZ RB

6 Honda Supra X - - 2005 BH 5364 GZ Lelang

7 Honda GL Max - - 2005 BH 5304 GZ Lelang

iii. Pemeliharaan Inventaris Kantor

Pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor meliputi seluruh aset negara
berupa peralatan dan mesin, diantaranya :
a. Pemeliharaan alat pengolah data dan server
b. Pemeliharaan AC
c. Pemeliharaan Genset
d. Pemeliharaan Mesin Genset
e. Pemeliharaan meubelair

73

C. PENGELOLAAN Peran teknologi informasi Sistem pengelolaan Teknologi In-
TEKNOLOGI INFORMASI dalam dunia perkanto- formasi yang komprehensif dan
ran sangatlah mutlak dan terintegritas dapat memudahkan
tidak bisa ditawar, kemajuan dan mempercepat proses pelak-
layanan sistem perkantoran ha- sanaan tugas dan fungsi di setiap
rus selalu ditopang oleh peran unit kerja khususnya Pengadilan
teknologi dan sistem informasi. Negeri Sengeti Kelas II.
Menyadari hal ini Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II telah Dalam mendorong terwujudn-
melakukan Transformasi yang ya Badan Peradilan Indonesia
juga menyentuh kepada Aspek yang Agung, Pengadilan Negeri
Teknologi dan Sistem Informasi Sengeti Kelas II mencanangkan
yang digunakan. Penerapan te- pembenahan Tekhnologi Infor-
knologi bertujuan selain untuk masi (TI) sebagai salah satu pe-
memudahkan operasional inter- rubahan yang diharapkan dapat
nal unit-unit kerja, juga bertu- menjamin keterbukaan informa-
juan untuk semakin memudah- si, akuntabilitas, kredibilitas, dan
kan pelayanan terhadap user/ transparansi dan menjadikan or-
pengguna. ganisasi modern berbasis tekh-
nologi,
Teknologi dan Informasi pada
lingkungan peradilan merupa- Adapun sarana dan prasarana
kan salah satu tantangan terbe pendukungan teknologi infor-
sar dalam pelaksanaan fungsi masi pada Pengadilan Negeri
peradilan. Tersedianya solusi Sengeti Kelas I I, yakni :
tekhnologi akan membuat pelu-
ang pelaksanaan fungsi peradilan
untuk menjadi transparan dan
akuntabel akan semakin terbuka.

7546

i. Perangkat Keras (Hardware)

Dukungan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II secara umum
terbagi dua, yakni dukungan sarana dan prasarana alat pengolah data dan koneksitas
jaringan internet dan komputer

SARANA & PRASARANA
FASILITAS GEDUNG

Kekuatan sarana prasarana berupa alat pengolah data (Laptop dan PC) pada tahun 2021, sub
bagian umum dan keuangan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah melakukan inventari-
sasi sarana prasarana tersebut. Secara umum ketersediaan alat pengolah data pada Penga-
dilan Negeri Sengeti Kelas II belum cukup memadai.

Pengadilan Negeri Sengeti Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II memiliki Kelas II memiliki
Laptop berjumlah 19 Unit PC berjumlah 27 Unit
diantaranya 3 Unit dengan diantaranya 2 Unit dengan
Kondisi Rusak Ringan dan 1 Kondisi Rusak Ringan
Unit Kondisi Rusak Berat

Pengadilan Negeri Sengeti Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II memiliki Kelas II memiliki
Scanner berjumlah 3 Unit Printer berjumlah 19 Unit
diantaranya 1 Unit dengan diantaranya 3 Unit dengan
Kondisi Rusak Ringan dan 1 Kondisi Rusak Berat
Unit Kondisi Rusak Berat

Pengadilan Negeri Sengeti Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II memiliki Kelas II memiliki
LCD TV / TV berjumlah 4 PC berjumlah 1 denga kondi-
Unit diantaranya 2 Unit den- si baik
gan Kondisi Rusak Ringan

Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II memiliki
PC berjumlah 1 denga kondi-
si baik

5757

Berdasarkan data tersebut maka rekapitulasi ketersediaan alat
pengolah data pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II berdasar-

kan jabatannya sebagai berikut :

Alat Pengolah Data

No Jabatan Jumlah Portable Computer Laptop Jumlah Kurang
orang (PC)
A. Tenaga Teknis
1 Ketua B RR RB B RR RB
2 Wakil Ketua
3 Hakim 1 1- - 1 - - 2
4 Panitera
5 Panmud Pidana 1 -- -1 - - 1
6 Panmud Perdata
7 Panmud Hukum 4 - - - 3 - - 3 1 (laptop)
8 Panitera Pengganti
9 Staf Kepaniteraan 1 - - - 1 - - 1 1 (PC)

1 2- - 1 - - 2 2 (PC)

1 2- - 1 - - 2 1 (PC)

1 3- - 1 - - 2

9 1 - - - - - 8 9 (laptop)

2 -- - - - - - 2 (PC)

Alat Pengolah Data

No Jabatan Jumlah Portable Comput- Laptop Jumlah Kurang
orang er (PC)
B. Tenaga Non Teknis 1 1 (PC)
1 Sekretaris B RR RB B RR RB 3
2 Kasubbag Umum dan Keuangan 2 1 (laptop)
3 Kasubbag Organisasi Tata laksa- 1 -- -1 - -
na dan Kepegawaia 1 1- - 1 1 - 4-
4 Kasubbag Perencanaan, TI, dan 1 1- 1 - - 1 4 1 (laptop)
Pelaporan
5 Staf Kesekretariatan 1 2- - 2 - - 4
4 -- -22 - 1 1 (PC)
C. Ruang Layanan 1 1 (PC)
1 Ruang PTSP 4 4- - - - - 1
2 Perpustakaan - 2
3 Ruang Teleconference 1 -1 - - - - 3
4 Lobi Utama - 1
5 Pojok Ecourt 1 -1 - - - - 1 1 (PC)
6 Ruang Sidang -
7 Ruang Arsip Perkara 1 1- - - - -
8 Ruang Server -
2 11 - - -

3 -3 - - -

1 -1 - - -

1 -1 - - -

Ket :
B : Baik
RR : Rusak Ringan
RB : Rusak Berat

76

KONEKSITAS JARINGAN Secara umum Pengadilan Berlanjut pula pada Tahun An-
Negeri Sengeti hingga tahun ggaran 2021 Pengadilan Negeri
2020 telah memiliki koneksi- Sengeti Kelas II tetap meng-
tas jaringan internet, sejak ta- gandeng PT. Medialink In-
hun 2009 namun secara kualitas tercontinental Jambi sebagai
kekuatan koneksi jaringan terse- provider yang menyediakan ket-
but belum memadai secara mer- ersedian jaringan internet kan-
ata dikarenakan keterbatasann- tor Penga dilan Negeri Sengeti
ya anggaran. Pada Tahun 2018 Kelas II dengan Anggaran yang
Pengadilan Negeri Sengeti telah telah ditetapkan oleh DIPA Pen-
berupaya meningkatkan kuali- gadilan Negeri Sengeti Kelas II
tas kekuatan konesitas jaringan sebesar Rp. 156.000.000,- (Seratus
internet dengan anggaran yang Lima Puluh Enam Juta Rupiah)
ada berupa penambahan kecepa- dapat berjalan kedepan selama 1
tan bandwith menjadi 20 Mbps Tahun Anggaran.
dengan menggunakan provider
internet dari Telkom Indihome, Dimasa pandemi Covid-19
serta ditunjang dengan mikrotik ini ketersediaan jaringan inter-
untuk memudahkan dan mem- net yang sangat memadai dapat
perlancar akses internet. memudahkan Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II tetap beraktifitas
Pada Tahun 2019 Pengadilan seperti biasa, yang mana persi-
Negeri Senget Kelas II mendapa- dangan secara konvensional di-
tkan tambahan biaya anggaran ganti menjadi persidangan elek-
untuk menunjang konektifit- tronik, Sosialisasi an Pelatihan
as jaringan internet sebesar Rp. dilakukan secara elektronik pula.
93.300.000,- yang diterima tam- Hal ini tidak lepas dari keterse-
bahan biaya langganan internet, diaan jaringan yang baik.
dengan adanya penambahan bi-
aya tersebut Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II digunakan untuk
perubahan koneksitas internet
dari 20 Mbps menjadi 50 Mbps
Dedicated.

77

ii. Perangkat Lunak (Software) Adapun fungsi dari perangkat lunak atau
software tersebut antara lain :
Perangkat lunak atau peranti lunak 1. Mengindetifikasi Program,
(software) adalah sekumpulan data 2. Menyiapkan aplikasi program agar tata
elektronik yang tersimpan dan diken-
dalikan oleh perangkat komputer. Istilah kerja seluruh peralatan komputer dapat
khusus untuk data yang diformat dan di- terkontrol, dan
simpan secara digital termasuk program 3. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih
komputer, dokumentasi, dan berbagai in- efesien.
formasi yang dapat dibaca dan ditulis kom-
puter. Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam
pelaksanaan pengelolaan teknologi infor-
Kemajuan zaman dengan memanfaatkan masi ini telah memiliki petugas IT serta
keberadaan teknologi informasi dalam dukungan Tim IT yang diwujudkan dalam
mendukung aktifitas perkantoran tidak Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
dapat dipungkiri lagi akan keberadaan dan Sengeti Kelas II, sedangkan untuk perang-
manfaatnya. Berbagai efektifitas dan efesien kat Lunak di Pengadilan Negeri Sengeti Ke-
bilamana ditunjang dengan berbagai fasili- las II saat ini terdiri dari :
tas tekhnologi.

1. Website dan Sosial Media

Website ini adalah sebagai wujud ke-
terbukaan informasi peradilan. Se-
bagaimana himbauan Ketua Mah-
kamah Agung Republik Indonesia
yang meminta kepada semua badan
peradilan yang ada dibawahnya untuk
menempatkan pengembangan IT se-
bagai prioritas. Sebagai Realisasi dari
keinginan tersebut Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia mengelu-
arkan Surat Keputusan Nomor : 144/
KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus
2007 tentang keterbukaan informasi di
lingkungan Mahkamah Agung Repub-
lik Indonesia.

Website Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dapat di akses melalui halaman http://
pn-sengeti.go.id. Website tersebut berisikan profil Pengadilan Negeri Sengeti,
Transparansi Layanan Publik dan Layanan Hukum, Berita Kegiatan Pengadilan,
Info Perkara, Pengumuman, dan lain-lain.

78

@pnsengeti Sebagai upaya pemenuhan keter-
bukaan informasi kepada publik,
PN Sengeti seluruh K/L dan pemerintah daer-
ah memiliki website dan media
dan langkah-langkah kebijakan sesuai sosial untuk menyampaikan ke-
dengan keinginan dan kebutuhan mas- bijakan dan capaian-capaiannya.
yarakat. Jangkauan sosial media sangat Maka peran media sosial menjadi
besar sehingga memudahkan organisasi sangat sentral dalam memberikan
dalam berkomunikasi melalui media So- informasi-informasi yang berman-
sial tersebut. faat kepada publik.

Dalam mengelola media sosial, Instansi Undang-undang Nomor 14 Tahun
Pemerintah harus memiliki prinsip dan 2008 tentang keterbukaan informa-
etika yang berbeda dengan pengelolaan si publik menjadikan peranan sosial
media sosial untuk pribadi. Pedoman Pe- media berbasis internet membuat
manfaatan Media Sosial Instansi Pemer- informasi semakin mudah untuk
intah yang dikeluarkan oleh Kementeri- disampaikan kepada publik. Di sisi
an Pendayagunaan Aparatur Negara dan lain, peranan sosial media harus re-
Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun sponsif terhadap aspirasi-aspirasi
2012 mengatur beberapa prinsip dan eti- dari masyarakat, dengan harapan
ka yang perlu diperhatikan oleh penge- hal tersebut akan berdampak pada
lola media sosial di Instansi Pemerintah, kebijakan-kebijakan yang disusun
yaitu :
Sedangkan etika yang perlu ditegakkan
1. Kredibel, yaitu :
2. Integritas, 1. menjunjung tinggi kehormatan in-
3. Profesional,
4. Responsif, stansi pemerintah;
5. Terintegrasi, dan 2. memiliki keahlian, kompetensi, ob-
6. Keterwakilan.
jektivitas, kejujuran, dan integritas;
3. menjaga rahasia negara dan melak-

sanakan sumpah jabatan;
4. menegakkan etika yang berlaku agar

tercipta citra dan reputasi instansi
pemerintah;
5. menghormati kode etik;
6. menyampaikan dan menerima infor-
masi publik yang benar, tepat, dan
akurat;
7. menghargai, menghormati, dan
membina solidaritas serta nama baik
instansi;
8. melaksanakan keterbukaan informa-
si publik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II se-
bagai unit layanan publik memanfaatkan
media sosial sebagai media untuk men-
yampaikan informasi-informasi layanan
dan kegiatan-kegiatan yang dirasa ber-
manfaat kepada publik.

79

IMPLEMENTASI E-COURT

Perkembangan zaman yang sangat e-Court adalah layanan bagi Pengguna
dinamis serta adanya pengaruh terdaftar untuk pendaftaran perkara
globalisasi yang besar menjad- secara online yang merupakan imple-
ikan institusi Mahkamah Agung dan mentasi Peraturan Mahkamah Agung
badan peradilan di bawahnya ter- Nomor 3 Tahun 2018 tentang Admin-
us-menerus berupaya untuk mengem- istrasi Perkara di Pengadilan Secara
bangkan ide, gagasan, inovasi yang Elektronik tertanggal 29 Maret 2018
konstruktif dalam melakukan reforma- dan resmi di Undangkan pada tanggal
si/ pembaruan di segala aspek. Refor- 4 April 2018. Mahkamah Agung beri-
masi merupakan upaya revitalisasi novasi dalam pembaharuan peradilan
fungsi Mahkamah Agung sebagai pen- dengan dikeluarkannya e-Court yang
gadilan tertinggi dalam rangka menja- merupakan bagian dari upaya mod-
ga kesatuan hukum serta peningkatan ernisasi dari Mahkamah Agung. Se-
mutu pelayanan terhadap masyarakat cara garis besar e-Court terdiri dari 3
dalam mengakses keadilan ( access to layanan utama yaitu e-Filling (pendaft-
justice ) yang tertuang dalam Cetak aran perkara), e-Payment (pembayaran
Biru Pembaharuan Peradilan 2010- panjar perkara), dan e-Summons (pe-
2035 Mahkamah Agung Republik In- manggilan para pihak melalui saluran
donesia. elektronik). Dapat diartikan e-Court
merupakan aplikasi yang digunakan
Guna mewujudkan hal tersebut diper- untuk proses pendaftaran perkara baik
lukan pembaruan dalam berbagai as- perkara gugatan ataupun permohon-
pek seperti fungsi teknis manajemen an, penyetoran biaya panjar perkara se-
perkara, fungsi pendukung, akuntabil- cara elektronik, dan pemanggilan para
itas yang selaras dengan azas peradilan pihak secara elektronik.
sederhana, cepat, biaya ringan agar
dapat mengatasi kendala dan ham- e-Court adalah cikal bakal peradilan
batan dalam proses penyelenggaraan masa depan di Indonesia sebagaima-
pengadilan. na Negara-negara lain yang maju dan
telah menerapkan sistem e-Court pada
Sesuai dengan tuntutan dan perkem- Peradilan di Negara-negaranya, nan-
bangan zaman, mengharuskan adan- tinya jika terwujud sistem e-Court
ya pelayanan administrasi perkara di tersebut proses administrasi perkara
pengadilan secara efektif dan efisien. dan pelayanan pengadilan akan men-
Selaras dengan hal tersebut, maka per- jadi lebih sederhana, cepat, biaya rin-
lu diadakan pelayanan administrasi gan, efektif, efisien, transparan dan
secara elektronik. Administrasi penga- akuntabel. Hal ini merupakan cita-cita
dilan secara elektronik terwujud dalam dan amanat Undang-undang nomor
sistem e-court dimana segala proses 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Ke-
beracara mulai dari pendaftaran, reg- hakiman pasal 2 ayat (4) “peradilan
ister perkara, pembayaran hingga pe- dilakukan dengan sederhana, cepat,
manggilan para pihak dilakukan se- dan biaya ringan”.
cara elektronik.

80



Dalam kelancaran mendukung Ketua MA pada saat Penyerahan Akreditasi dan Peluncuran ecourt
program e-Court, Mahkamah
Agung Republik Indonesia Bank Mandiri dalam pelayanan dan pembayaran panjar biaya
bekerja sama dengan Bank Pe- layanan e-Payment guna mem- perkara dan belum mengatur
merintah dalam hal manajemen permudah proses pembayaran mengenai persidangan secara
pembayaran biaya panjar per- panjar biaya perkara, tepatnya elektronik, Mahkamah Agung
kara. Bank yang telah ditunjuk pada tanggal 3 Desember 2018 RI melalui PERMA Nomor 1 Ta-
menyediakan Virtual Account dilakukan penandatangan Mem- hun 2019 tanggal 9 Agustus 2019
(nomor pembayaran) sebagai sa- orandum Of Understanding tentang administrasi perkara
rana pembayaran ke Pengadilan (MOU) antara Pengadilan Negeri dan persidangan di Pengadilan
tempat mendaftar perkara. Saat Sengeti Kelas II Ketua PN Senge- secara elektronik, dampak dari
ini pembayaran secara elektronik ti Kelas II Bapak Edi Subagiyo, keluarnya peraturan tersebut
dapat dilakukan melalui bank- S.H., M.H. dengan pihak Bank Mahkamah Agung melakukan
bank pemerintah yaitu Bank Mandiri cabang Sengeti. terobosan baru dalam aplikasi
BTN, Bank BRI, Bank BRI Sya- e-Court dengan menambahkan
riah, BNI 46, Bank BNI Syariah, Menindaklanjuti PERMA nomor menu e-Litigation (persidangan
Bank Mandiri, dan Bank Mandiri 3 Tahun 2018 hanya mengatur secara elektronik).
Syariah. menenai pengguna, pendaftaran

Pengadilan Negeri Sengeti Ke-
las II dalam mempersiapkan
pelaksanaan e-Court yang akan
resmi pada Tahun 2019 berjalan
di seluruh Pengadilan di Indo-
nesia, pada tanggal 16 Oktober
2018 melakukan sosialisasi ter-
hadap seluruh aparatur pada
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II mengenai tahapan pengenalan
e-Court.

Secara perlahan PN Sengeti Ke- No Jenis Perkara Perkara Pendaftaran Berhasil nomor
las II mempersiapkan persiapan Masuk (dibayar) Melalui Perkara
kehadiran e-Court yang mana 1 Gugatan
nantinya e-Court dapat memu- 2 Gugatan Sederhana 36 e-Court 36
dahkan proses beracara di Pen- 3 Bantahan 22 36 22
gadilan. Pengadilan Negeri Sen- 4 Permohonan 3 22 3
geti Kelas II menggandeng PT. 9 3 9
Jumlah 9
70 70
70

e-Litigation
(Persidangan Elektronik)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Syarifuddinn, S.H., M.H pada
Tahun 2019 tentang Administrasi Per- saat webinar persidangan pidana secara elektronik
kara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik, Ecourt dan Elitigasi mer- Sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan yang
upakan bentuk reformasi Mahkamah Agung timbul tersebut, pada tanggal 13 April 2020, Kejaksaan
khususnya di Bidang Teknologi dalam sistem Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum
peradilan, PERMA 1 Tahun 2019 merupakan dan HAM mengesahkan Perjanjian Kerja Sama tentang
penyempurnaan dari PERMA Nomor 3 Ta- Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Per-
hun 2018 yang memberikan payung hukum janjian Kerja Sama ini dilakukan sebagai respon atas
implementasi E-Court, dengan terbitnya kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin meluas
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi lebih dan mengkhawatirkan terhadap proses penegakan
luas mencakup e-Filling (Pendaftaran Perka- hukum, terutama peradilan pidana
ra), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Per-
kara), e-Summons (Pemanggilan Pihak) dan PERMA 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Per-
e-Litigation (Persidangan Secara Elektronik). sidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elek-
tronik ini bertujuan menjamin hak-hak terdakwa un-
Pada awalnya e-Litigation hanya diperun- tuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas
tukan pada administrasi perkara perdata, tindak pidana yang didakwakan padanya melalui
namun pada tahun 2020 seluruh Dunia ter- persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya.
dampak Pandemi Covid-19 yang mengaki- Perma ini juga menegaskan jaminan bahwa Terdakwa
batkan lumpuhnya seluruh aktifitas terutama yang didampingi Penasihat Hukum dapat berkomu-
dalam hal persidangan. Mahkamah Agung RI nikasi secara langsung dan diberikan waktu dan fasil-
merespons situasi pandemi Covid-19 Mahka- itas yang memadai untuk menyiapkan pembelaan se-
mah Agung menerbitkan SEMA No. 1 Tahun bagaimana yang diatur dalam Kovenan Internasional
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah dirati-
Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coro- fikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 beserta Komentar
na Virus Disease 2019 (COVID-19). Melalui Umum ICCPR No. 32
SEMA tersebut, Mahkamah Agung mengin-
struksikan perkara-perkara perdata, agama
dan tata usaha negara disidangkan melalui
E-Litigasi atau persidangan secara elek-
tronik. Terkait perkara pidana, jinayat, dan
pidana militer, Mahkamah Agung mengin-
struksikan persidangan selama masa pan-
demi COVID-19 tetap dilaksanakan seperti
biasa di pengadilan.

83

IMPLEMENTASI SIPP yang setiap komponen pejabat struktural dan
fungsional pada Pengadilan masing-masing
Diluncurkan pertama kali pada tanggal 23 Ma- mempunyai peran supervisi tersendiri, memiliki
ret 2011 di PN Jakarta Timur, PN Surabaya, PN tanggung jawab dan integritas dalam mengelola
Medan, PN Bandung, PN Semarang, PN Palem- fitur yang terdapat pada SIPP V.3 sesuai kapasi-
bang, PN Banjarmasin, PN Denpasar, dan PN tas dan kompetensi masing-masing.
Makasar kemunculan SIPP Versi 1 mendapat
sambutan positif walau hanya ssebagas pada Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Mu-
penginputan data register perkara secara seder- hammad Hatta Ali, S.H., M.H. dalam pi-
hana, jadwal sidang dan info perkara namun dato pembukaan rapat pleno Tim
dengan perkembangan yang Pembaharuan peradilan di Jakarta
mengacu hasil analisis kom- menekankan betapa pentingnya
parasi antara SIPP V.1 pengadilan meningkatkan ak-
dengan SIADPN dis- ses masyarakat pada keadilan
empurnakanah SIPP (access to justice) khususnya
V.1 menjadi SIPP V.2 dalam informasi perkara baik
pada 2012 yang lalu. tingkat pertama maupun
tingkat banding.
Dalam perkemban-
gannya, SIPP Versi Penguatan pengelolaan Ap-
02 dirasakan mulai likasi SIPP akhirnya dikem-
tertinggal, sehingga bangkan hingga SIPP V.3.3.0.-1
timbul lagi gagasan sebagai bentuk pelayanan infor-
agar aplikasi SIPP masi perkara yang transparan,
Versi 02 dimodernisa- ramah, responsif, dan terukur serta
si menjadi aplikasi SIPP meningkatkan kredibilitas dan trans-
Versi 03. Untuk itu, Direk- paransi badan peradilan. Penyempur-
tur Jenderal Badan Peradilan naan secara berkesinambungan aplikasi SIPP
Umum menerbitkan SE Nomor yang memenuhi segala maksud dan tujuan ser-
3/DJU/M02.3/6/2014, tanggal 20 Juni ta mendorong terwujudnya pengadilan modern
2014, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis guna terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.
Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan
Umum. Untuk itu Direktu Jenderal Badan
Peradilan Umum melalui Surat Keputusan mem-
buat suatu pedoman yang terukur dan terarah
guna mensupervisi aplikasi SIPP V.3

84

3. Publikasi Perkara (One Day One Publish)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia akan
publik secara historis dilatarbelakangi mempublikasikan segala informasi perkara pada
hari yang sama dengan perkara yang putus tersebut.

oleh bergulirnya reformasi birokrasi dalam Nega- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebagai

ra Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi salah satu pengadilan tingkat per-

yang ditandai dengan adanya tun- tama berupaya terus bergerak

tutan tata kelola pemerintahan mengikuti perkembangan, salah

yang baik (good government) satunya dengan terus be-

yang mensyaratkan adanya rupaya untuk tetap pada

akuntabilitas, transparansi, positifnya. Salah satunya

dan partisipasi masyarakat dengan keterbukaan in-

dalam setiap proses ter- formasi baik Informa-

jadinya kebijakan publik. si Publik yang dapat di

Transparansi peradilan akses melalui website

bagi Mahkamah Agung resmi Pengadilan Neg-

bukan saja menjadi ke- eri Sengeti Kelas II dan

butuhan publik tetapi Informasi Perkara baik

juga kebutuhan seluruh mengenai jadwal sidang

warga badan peradilan, dan putusan perkara dapat

dengan adanya transparan- diakses melalui http://sipp.

si peradilan secara perlahan pn-sengeti.go.id dan http://

akan terjadi penguatan akunt- putusan.mahkamahagung.

abilitas dan profesionalisme serta go.id/pengadilan/pn-sengeti

integritas warga peradilan.

Komitmen Mahkamah Agung dalam rangka refor- Komitmen sekaligus semangat Pembaruan
masi birokrasi telah terlebih dahulu merealisasi Peradilan harus diimplementasikan guna mem-
jauh sebelum Undang-undang Nomor 14 Tahun percepat pencapaian menuju Peradilan yang
2008 lahir, sebagaimana dituangkan dalam Surat modern, sebagai capaian dalam reformasi bi-
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik In- rokrasi menuju peradilan yang agung sebagai
donesia Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang ke- capaian puncak. Komitmen memberikan keter-
terbukaan informasi di pengadilan. Pada tanggal bukaan baik proses maupun hasil akhir merupa-
12 April 2012 Kepaniteraan Mahkamah Agung kan wujud nyata dari layanan public sebagai
RI meluncurkan gerakan kampanye layanan In- akses terhadap keadilan (access to justice) yang
formasi one day publish. “One Day Publish” diberikan oleh Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
merupakan amanat pelayanan informasi publik II hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

85

BAB V
PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK



AKREDITASI Sertifikasi Manajemen Mutu beranggotakan para pejabat esel-
PENJAMINAN ISO 9001:2008 yang diterima on II, III, IV dan Staf di lingkun-
MUTU Pengadilan Negeri Bau-bau, gan Direktorat Jenderal Badan
Pengadilan Negeri Mempawah, Peradilan Umum serta beberapa
88 Pengadilan Negeri Jakarta, Pen- orang hakim pada pengadilan
gadilan Negeri Cibinong dan ter- negeri. Tugas utama dari tim
akhir Pengadilan Negeri Sleman tersebut adalah untuk melaku-
merupakan awal cikal bakal dari kan pembinaan dan penilaian
pelaksanaan Akreditasi Penjam- atas implementasi manajemen
inan Mutu pada Direktorat Jen- mutu pada pengadilan negeri
deral Badan Peradilan Umum. dan pengadilan tinggi seluruh In-
Direktorat Jenderal Badan donesia sesuai standar ISO 9001
Peradilan Umum Mahkamah ; 2008 (disempurnakan dengan
Agung Republik Indonesia men- ISO 9001 : 2015), diintegrasikan
gapresiasikan secara tinggi atas dengan penerapan International
keberhasilan pengadilan-penga- Framework for Court Excellence,
dilan tersebut atas upaya untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
memperoleh pengakuan penilai (PRB), Standar Pengawasan dari
independent melalui audit pen- Badan Pengawasan Mahkamah
jaminan mutu sesuai dengan Agung, pembangunan Zona In-
standart internasional. tegritas dan Standar Penilaian.

Melalui surat keputusan Direk- Pada tahun 2016 Pengadilan
tur Jenderal Badan Peradilan Negeri Sengeti Kelas II ditunjuk
Umum nomor : 1639/DJU/SK/ sebagai Pilot Project Akreditasi
OT01.1/9/2015 membentuk tim penjaminan mutu pengadilan
akreditasi internal. Tim tersebut negeri sewilayah Pengadilan
bertugas melakukan penilaian Tinggi Jambi sesuai dengan Su-
dan penjaminan mutu terhadap rat Sekretaris Jenderal Badan
pengadilan negeri dan penga- Peradilan Umum Nomor 226/
dilan tinggi seluruh Indone- DJU/OT.01.3/2016 tanggal 10 Ma-
sia sesuai dengan standart ISO ret 2016.
9001:2008. Di tengah berbagai
tantangan yang terjadi bahwa Pada tanggal 02 November 2016
perubahan, penyesuaian dan bertempat di Nusa Tenggara
pembaharuan yang sedang dan Barat Pengadilan Negeri Sengeti
akan dilakukan harus tetap ber- Kelas II yang mana diwakili oleh
orientasi kepada kepentingan Ibu Esther Megaria Sitorus, S.H.,
publik untuk mendapatkan pe- M.Hum (Ketua Pengadilan Neg-
layanan hukum yang prima dan eri Sengeti Kelas II waktu itu)
berkeadilan. menerima piagam penghargaan
akreditasi penjaminan mutu
Berangkat dari kenyataan terse- badan peradilan umum yang
but muncul gagasan menarik diserahkan langsung oleh Yang
dari Direktur Jenderal Badan Mulia Ketua Mahkamah Agung
Peradilan Umum yakni mem- Republik Indonesia Prof. Dr. H.
bentuk Tim Akreditasi Internal Muhammad Hatta Ali, S.H, MH.
melalui Surat Keputusan Direk-
tur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 1639/DJU/SK/
OT01.1/9/2015 Tentang Pemben-
tukan Tim Akreditasi Penjaminan
Mutu Badan Peradilan Umum
yang diketuai oleh Drs. Wahy-
udin, M.Si, Direktur Pranata
dan Tatalaksana Perkara Pidana

SURVEY INDEKS
KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data bagi keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan pro-
dan informasi tentang tingkat kepuasaan gram yang dilaksanakan pada suatu lembaga.
masyarakat yang diperoleh dari hasil pen-
gukuran secara kuantitatif dan kualitas atas Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pe- II berupaya maksimal dalam pelaksanaan survey
layanan dari aparatur penyelenggara pelayanan kepuasaan terhadap masyarakat, yang dahulunya be-
publik dengan membandingkan antara harapan rupa quisioner yang dibagikan kepada para pencari
dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan un- dan pengguna pengadilan diubah menjadi sistem
tuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan elektronik yang datanya langsung dapat diakses oleh
secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan admin kapan saja.
kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Pengukuran kepuasan merupakan element
penting dalam proses evaluasi kinerja dima-
na tujuan akhir yang hendak dicapai adalah
menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien
dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan mas-
yarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan
bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebu-
tuhan dan harapan pengguna layanan. Kepua-
san masyarakat dapat juga dijadikan acuan

Jumlah Responden pada yang mengisi kuisioner pada Semester II sebanyak 150 Orang yang terdiri
dari 84 Orang Laki-laki dan 66 Orang Perempuan. Nilai Indeks Kepuasan sebesar 3,34 dengan mutu
layanan “A” yang berarti penilaian kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II berkin-
erja Baik.

89

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (I P K )

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Bi-
rokrasi dan pembangunan Zona Integritas
(ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korup-
si dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,
Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen un-
tuk terus menerus melakukan perbaikan berke-
lanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas
layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Tujuan Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah
Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strate- terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas
gi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih, dan man-
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan faat dari adanya survei ini adalah guna menjadi tolok
Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta menga- ukur perbaikan pelayanan yang bersih, transparan
cu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Ta- dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
hun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona II kedepannya.
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Survei ini dilakukan pada 2 kali setahun, pada Se-
Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu mester I tahun 2021 adalah 3,94 dan pada Semester
wujud komitment tersebut yaitu dengan dis- II dengan Nilai 3,89 yang berarti berpredikat Bersih
usun-nya indeks persepsi anti korupsi yang dari Korupsi.
menjadi salah satu parameter Pemerintahan
yang bersih dan melayani.

Jumlah Responden pada yang mengisi kuisioner pada Semester II sebanyak 150 Orang yang terdiri
dari 127 Orang Laki-laki dan 23 Orang Perempuan.

90

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang biasa menghadirkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
lebih dikenal dengan istilah PTSP merupa- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II. Hal tersebut
kan jawaban dari Visi dan Misi Pengadilan berguna untuk mening katkan pelayanan kepada
Negeri Sengeti Kelas II dalam hal memberikan masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan
Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pen- pelayanan yang cepat, mudah, transparan, ter-
cari keadilan, dimana Pengadilan Negeri Sengeti ukur, dan terjangkau.
Kelas II terus menerus berupaya meningkatkan
pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan. Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II terus berupaya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hadir se- memberikan pelayanan maksimal kepada mas-
bagai jawaban terhadap kritik masyarakat terh- yarakat pencari keadilan, cikal bakal Pelayanan
adap Pengadilan yang dianggap tidak terbuka Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Sen-
(transparan) dan akuntabel. geti Kelas II berawal dari sistem loket pada seti-
ap layanan, seiring perkembangan pada tahun
Menanggapi hal itu Direktur Jenderal Direktorat 2017 yang mulanya sistem loket dirubah menjadi
Badan Peradilan Umum Dr. H. Herri Swantoro, sistem terpadu, secara resmi Pelayanan Terpadu
S.H., M.H. melalui Surat Keputusan Nomor : 77/ Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Senge-
DJU/SK/HM02.3/2/2108 tertanggal 26 Februari ti Kelas II pada tanggal 24 April 2018 diresmikan
2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pen- Ibu Hj. Irama Chandra Ilja, S.H., M.H.
gadilan Negeri, dengan terbitnya keputusan terse-
but Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II berupaya

91

Penerapan PTSP sendiri tidak 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan
lain memiliki tujuan untuk: meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke
1) Mewujudkan proses pe- backoffice untuk diproses sesuai SOP yang tel-
layanan yang cepat, mudah, ah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pen-
transparan, terukur sesuai gadilan dengan jumlah perkara banyak agar
dengan standar yang telah menyediakan petugas verifikasi kelengkapan
ditetapkan, 2) Memberikan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP.
pelayanan yang prima, akunt-
abel, dan anti korupsi, kolusi, adapun jenis layanan pada PTSP Pengadilan
nepotisme. Selain itu, aspek Negeri Kelas II adalah sebagai berikut :
penting dilaksanakannya pro-
gram PTSP ini merupakan
wujud dari pelayanan pub-
lik yang prima dalam rangka
melaksanakan kegiatan-ke-
giatan atau kebutuhan-kebu-
tuhan yang diselenggarakan
oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh
masyarakat yang mencari keadilan sesuai den-
gan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan
melalui tahapan berikut: 1) Pemohon men-
gambil nomor antrian yang telah disediakan, 2)
Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan
yang telah ditentukan untuk setiap layanan
peradilan yang dimohonkan dan merupakan
dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian
permohonan layanan,

92 89

FASILITAS PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP)

PTSP pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II juga didukung dengan sarana dan
prasarana penunjang untuk memudahkan pencari dan pengguna pengadilan untuk
mendapatkan layanan, antara lain mesin antrian, komputer unit (PC) yang dapat di-
gunakan oleh pencari/pengguna pengadilan dalam mengakses informasi perkara pada
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.

Anjungan Mandiri dan Android TV
Dapat digunakan untuk mengecek sejauh
mana perkara yang diproses telah dilalui dan
juga sebagai Komputer untuk Survei Kepua-
san Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi

Kotak Gratifikasi
Dapat digunakan sebagai tempat titipan, bi-
lamana terdapat pemberian oleh orang luar
kepada Pegawai ataupun petugas pelayanan

Ruang e-Court
Dapat digunakan untuk mendaftarkan per-
kara secara Elektronik dengan dibantu oleh
petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

93

INNOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pembayaran Biaya Panjar Perkara melalui
mesin EDC

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam
mempermudah akses pencari keadilan
untuk pembayaran panjar biaya perka-
ra (e-Payment) Pengadilan Negeri Sengeti Ke-
las II berusaha memberikan layanan yang pri-
ma terhadap para pencari keadilan dan para
pengguna pengadilan, untuk itu Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II bekerja sama dengan
bidang Perbankan dalam hal ini Bank Pemer-
intah yang telah ditunjuk mendukung kelan-
caran e-Court. Bank yang telah ditunjukan

menyediakan Virtual Account sebagai sarana pembayaran panjar biaya perkara (e-Payment)
pembayaran ke Pengadilan tempat mendaftar- Para Pencari keadilan dan pengguna pengadilan
kan perkara. setelah mendaftarkan perkara pada Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II melalui e-Court mendapat
UntukituPengadilanNegeriSengetiKelasIImeng- sebuah nomor virtual account. Nomor Virtual
hadirkan fasilitas pembayaran berupa mesin EDC Account ini yang berfungsi untuk melakukan
(Electronik Data Capture) penerapan pembayaran transaksi pembayaran biaya perkara pada Penga-
perkara (e-Payment), jarak yang cukup jauh den- dilan Negeri Sengeti Kelas II dengan dibantu oleh
gan bank pemerintah yang ditunjuk menjadikan Petugas melakukan proses pembayaran meng-
ini sebuah inovasi yang dapat mempermudah gunakan mesin Electronik Data Capture (EDC).

SINTA (Sistem INformasi TerpAdu)

Memasuki era digital ini, kita semua membutuhkan inovasi baru dalam
hal pelayanan publik. Pelayanan publik digital berbasis teknologi
informasi adalah solusi untuk mengubah sistem pelayanan pub-
lik konvensional yang terkenal lambat dan boros. Pelayanan publik digi-
tal harus segera diaplikasikan untuk kenyamanan masyarakat. Di nega-
ra-negara maju, penerapan pelayanan publik digital kemudian melahirkan
mekanisme birokrasi pemerintahan baru yang dinamakan e-government
Inovasi dalam pelayanan publik menjadi satu keharusan yang harus diam-
bil oleh badan peradilan dalam memperbaiki sejumlah permasalahan yang ada
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan harapan dapat mewujudkan
pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien serta dapat memenuhi kebutu-
han setiap masyarakat sehingga secara perlahan akan terjadi peningkatkan
kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

94

PENCANANGAN WBK DAN WBBM
(ZONA INTEGRITAS)

Kondisi korupsi di In-
donesia masuk dalam
kategori kronis dari
waktu ke waktu. Karena secara
umum sistem penyelengga-
raan pemerintahan di Indone-
sia masih belum berorientasi
sepenuhnya terhadap pelaksa-
naan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good
government governance).

Dalam upaya pencegahan Menteri PAN dan RB men- mempunyai komitmen yang
dan pemberantasan korupsi, erbitkan Permenpan dan RB kuat untukuntuk membangun
Presiden Republik Indone- Nomor 60 Tahun 2012 tentang Zona Integritas. Perubahan
sia (Inpres No 17 Tahun 2011) Pedoman Umum Pembangu- Mindset pada semua unsur
menginstruksikan kepada para nan Zona Integritas Menuju memposisikan diri sebagai pe-
menteri dan kepala lembaga Wilayah Bebas Dari Korup- layan masyarakat yang baik
negara serta Kepala Daerah un- si. Peraturan tersebut sebagai dan bukan dilayani. sasaran
tuk mengambil langkah-lang- pedoman umum yang mer- pokok yang ingin dicapai da-
kah yang diperlukan sesuai upakan acuan bagi pejabat di lam pembangunan zona integ-
tugas, fungsi, dan kewenangan lingkungan Kementerian/Lem- ritas yaitu Terwujudnya Pemer-
masing-masing dalam rang- baga dan Pemerintah Daerah intahan/Lembaga Peradilan
ka pencegahan dan pember- (K/L/Pemda) dalam rangka yang Bersih dan Bebas dari Ko-
antasan korupsi Tahun 2012, Pembangunan Zona Integritas rupsi, Kolusi, dan Nepotisme
dengan merujuk pada Prior- Menuju Wilayah Bebas dari dan Terwujudnya Peningkatan
itas Pembangunan Nasional Korupsi. Kualitas Pelayanan Publik.
dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasion- Mahkamah Agung bergerak ce- Langkah awal yang Pengadilan
al Tahun 2010-2014 dan Ren- pat dalam membanguna Zona Negeri Sengeti Kelas II jalani
cana Kerja Pemerintah Tahun Integritas menuju Wilayah Be- adalah melakukan pencanan-
2012. Salah satu strateginya bas Korupsi dan Wilayah Bi- gan pembangunan zona integ-
adalah “Strategi Pencegahan”. rokrasi Bersih dan Melayani ritas, tepatnya pada tanggal 5
Maret 2019 Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II melakukan
Pencanangan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korup-
si dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani yang disaksikan
langsung oleh seluruh Forkop-
imda Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam rangka memberikan pada Peradilan di Bawahnya,
apresiasi kepada top manaje- dengan berbagai upaya seperti
men yang memiliki komitmen penandatangan Pakta Integ-
terhadap pencegahan korupsi, ritas dan semua pihak harus

95

BAB VI
PENGAWASAN

Pada dasarnya tugas pengawasan adalah Upaya untuk melaksanakan pengawasan in-
menjadi tugas pokok Badan Pengawasan ternal ini salah satunya dengan dilakukannya
Mahkamah Agung Republik Indonesia. pertemuan rutin setiap bulan dengan Hakim,
Pengawasan meliputi tugas-tugas pemerik- Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan
saan teknis peradilan, pemeriksaan adminis- Pegawai Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II,
trasi peradilan dan pemeriksaan administrasi dalam pertemuan tersebut mengevaluasi tu-
umum, meskipun pengawasan telah dilaku- gas masing-masing bidang / bagian dan hal-
kan oleh Badan Pengawasan Mahkamah hal yang dianggap penting juga dibicarakan
Agung Republik Indonesia, Pengadilan Neg- dalam pertemuan.
eri Sengeti Kelas II juga senantiasa melakukan
pengawasan internal.

A. PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan merupakan kan secara terus menerus yang
salah satu fungsi pokok dilakukan oleh atasan langsung
manajemen untuk men- terhadap bawahannya secara
jaga dan mengendalikan agar prevetif dan represif agar pelak-
tugas-tugas yang telah diren- sanaan tugas berjalan secara
canakan dan dapat dilaksanakan efektif dan efesien sesuai dengan
dan berjalan dengan sebagaima- rencana kegiatan dan peraturan
na mestinya sesuai aturan-aturan perundang-undangan yang ber-
yang berlaku. Pengawasan Inter- laku, sedangkan pengawasan
nal adalah pengawasan dari da- fungsional dilakukan oleh aparat
lam lingkungan peradilan yang pengawsan yang khusus ditun-
mencakup pengawasan melekat juk dalam hal ini dilakukan oleh
dan pengawasan fungsional. Badan Pengawasan Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
Pengawasan Melekat adalah
serangkaian kegiatan yang bersi-
fat pengendalian yang dilakana-

97



Di Lingkungan Pengadilan Negeri Sengeti Ke- secara umum pelaksanaan pengawasan Internal
las II, pengawasan internal dilaksanakan bertujuan antara lain :
dengan berpedoman kepada Peratur- 1. Memperoleh Informasi penyelenggaraan
an Mahkamah Agung Republik Indo-
nesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang teknis peradilan, pengelolaan administra-
Pengawasan dan Pembinaan Atasan si peradilan dan pelaksanaan tugas umum
Langsung di Lingkungan Mahka- peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan
mah Agung dan Badan Peradilan Di rencana dan peraturan yang berlaku
Bawahnya. 2. Dapat memperoleh informasi mengenai ke-
bijakan yang telah ditetapkan tercapai se-
Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas cara efektif dan efiesien;
II selaku pimpinan Pengadilan Negeri 3. Dapat menentukan arah kebijakan dan tin-
Sengeti Kelas II senantiasa melakukan daklanjut yang diperlukan menyangkut tu-
pengawasan intern yang bersifat rutin/ gas peradilan;
reguler yang dalam hal ini sesuai den- 4. Mencegah terjadinya penyimpangan dan
gan porsi kerja/kegiatan masing-masing ketidakefesinan dalam penyelenggaraan
masalah pada teknis dan non teknis. Da- peradilan,
lam mengintensifkan fungsi pengawasan 5. Memberikan penilain kinerja arapatur
disusun Hakim Pengawas Bidang dengan peradilan, serta
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sen- 6. Menjamin terwujudnya pelayanan publik
geti Kelas Nomor : W5-U7/2046/OT.00/XI/2021 yang baik bagi masyarakat pencari keadilan
tanggal November 2021 tentang Penunjukan dan pengguna layanan pengadilan.
Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Neg-
eri Sengeti Kelas II. Pengawasan rutin atau reguler dilaksanakan
dengan melakukan pemeriksaan terhadap ob-
Dalam hal pengawasan khusus keuangan jek-objek pemeriksaan yang meliputi :
dilakukan oleh Sekretaris selaku Kuasa Peng- 1. Manajemen Peradilan :
guna Anggaran yang dilakukan setiap 3 (tiga) 2. Administrasi Perkara ;
bulan sekali, seperti tertuang dalam Keputusan 3. Administrasi Persidangan dan pelaksanaan
Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Pres- putusan
iden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 4. Administrasi Umum, dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belan- 5. Kinerja Pelayanan Publik :
ja Negara Bab IX Pasal 68, melakukan penga-
wasan terhadap pembukuan bendahara pada
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.

Pengawasan Intern yang dilakukan merupakan
pengawasan yang menyangkut segala aspek
pelaksanaan tugas Teknis dan Non Teknis yang
mencakup Bidang Administrasi Perkara yang
semua kegiatan pelaksanaan perkara meliputi
Penerimaan Perkara, Keuangan Perkara (per-
data), penyelesaian perkara, pemberkasan per-
kara, hingga laporan perkara. Bidang Adminis-
trrasi Umum yang semua kegiatan pelaksanaan
tugas kesekretariatan meliputi Rumah Tangga,
Umum dan Keuangan, Organisasi Tata Laksa-
na dan Kepegawaian, Perencanaan Pelaporan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan, Perpus-
takaan, dan lain sebagainya.

99

Upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan selaku 1.
Pimpinan dalam mengefektifkan program pen- 2.
gawasan terhadap pelaksanaan tugas dan ke- 3. Mengadakan Rapat pertemuan dengan
giatan pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
antara lain : Seluruh Pegawai setiap bulan dengan agen-
1. Mengoptimalkan tugas Hakim Pengawas da penyampaian hasil pekerjaan serta kend-
ala yang dihadapi dalam kurun waktu satu
Bidang secara optimal dalam melakukan bulan belakang.
pembinaan dan pengawasan tiap bulan dan 4. Mengadakan rapat terbatas dengan para
melaporkan hasil pengawasan kepada Ket- Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda
ua Pengadilan melalui Wakil Ketua Penga- dan Kasubbag
dilan Negeri Sengeti Kelas II selaku Koor-
dinator Pengawasan sebagaimana tertera
dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II nomor W5-U7/2046/
OT.00/XI/2021 tanggal November 2021 ten-
tang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.
2. Mendisiplinkan Jam Masuk dan Jam Pulang
kerja sesuai dengan Keputusan Ketua Mah-
kamah Agung Nomor : 71/KMA/SK/V/2008
tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Ker-
ja dalam Pelaqksanaan Pemberian Tunjan-
gan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai
Negeri pada Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya.

100