Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengadilan Negeri Sengeti merupakan lingkup peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mana dalam pelaksanaan tugasnya dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Sengeti merupakanPengadilan tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan hal ini juga merupakan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyususun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. 1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sengeti merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 2 Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya : 1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan. 2. Harus dapat menunjukan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan. 3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui) 4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan 5. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum. Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh Undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Selain hal di atas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dirjen Badan Peradilan Umum dengan agenda pembaharuannya, maka Pengadilan Negeri Sengeti memiliki program prioritas antara lain : 1. Program Keterbukaan Informasi Dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VII/2007, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 , maka pada Pengadilan Negeri Sengeti telah memiliki Website dengan alamat pn-sengeti.go.id, Selain itu dengan program penelusuran perkara (SIPP) telah menginplementasikan SIPP Versi 5.4.0. 2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan Pengadilan Negeri Sengeti sejak tahun 2019 telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hal ini guna menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah diubah dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 tentang tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu Tujuan yang diharpakan dengan diadakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah: a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 4 b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. 2. Permasalahan Utama Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Pengadilan Negeri Sengeti dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : 1. Sistem Promosi staf ke Jabatan Fungsional kepaniteraan tidak diimbangi dengan dengan penambahan jumlah staf/pegawai administrasi. 2. Tenaga Sumber daya manusia (SDM), khususnya menyangkut pegawai/staf yang berkaitan dengan IT, operator aplikasi tidak ada, dan petugas meja kepaniteran tidak ada sehingga untuk penyelesaian tugas-tugas tersebut dirangkap oleh Kasubag, Panitera Pengganti dan Jurusita. 3. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sengeti, khususnya menyangkut Belanja Modal seperti Sarana dan Prasarana Kantor tidak mencukupi. B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 1. Kedudukan Pengadilan Negeri Sengeti didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2003 dan resmi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI oleh Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 09 Agustus 2004. Pengadilan Negeri Sengeti berkedudukan di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi yang mempunyai wilayah Hukum di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi berada di Sengeti terletak 35 Km dari Kota Jambi dengan luas wilayah 5.246 Km2 , secara geografis Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II terletak antara 1°15' - 2°20' LS dan 103°10' - 104°20' BT. Batas-batasnya : Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 5 Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Barat : Provinsi Sumatera Selatan Timur : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara administratif Pengadilan Negeri Sengeri terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan wilayah hukumnya meliputi 11 (sebelas) kecamatan, dengan berbagai macam latar belakang suku, pendidikan, agama, dan kemampuan perekonomian yang beraneka ragam. 2. Tugas Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Sengeti Pengadilan Negeri Sengeti adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi berasaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Sengeti terlepas dari pengaruh pemerintah dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 6 pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Sengeti menyelenggarakan fungsi utama yaitu : 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) a. Menerima, memeriksa, dan memutus perkara. b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2) Fungsi nasehat a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbanganpertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004). b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya. 3) Fungsi Administratif Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 4) Fungsi lain Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 7 C. Struktur Organisasi Stuktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri SengetiI sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992, bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial skill) yang meliputi rencana kerja (programming), pelaksanaan (actuating), aturan pelaksanaan (organizing) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling). Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 8 Peraturan Mahmakah Agung ini mengatur pemisahanan antara Panitera dan Sekretaris pada pengadilan sesuai dengan Cetak Biru (blueprint) Pembaharuan Peradilan 2010-2035. STUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II TAHUN 2023 Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Sengeti dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera membawahi bagian administrasi perkara dan Sekretaris membawahi administaris umum. Pada bagian administrasi perkara terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 9 Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian administrasi umum terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan, dan Kasubbag Umum dan Keuangan yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera dan Kelompok Jabatan Fungsioanal Pranata Komputer dan Arsiparis mempunyai garis tanggung jawab kepada Sekretaris. Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sengeti sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Sengeti adalah sebagai berikut : 1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan). 2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. 3. Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya 4. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 10 melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 5. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan, pengurusan surat menyurat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum. 6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 7. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 11 8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan Jaksa. 9. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Sengeti, dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas-tugas menangani keluar masuknya pegawai, menangani pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani mutasi pegawai, menangani tanda kehormatan dan menangani usulan/ promosi jabatan, dll. 10. Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang penyusunan anggaran, memastikan pengelolaan sarana prasana teknologi informasi dapat berjalan dengan baik dan penyusunan laporan. 11. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan adalah Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan, melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara. 12. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muada Perdata bila telah selesai dimutasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 12 13. Jurusita adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak- pihak terkait. 14. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance agreement) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Sengeti tahun 2023 adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY) Bab I PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (stategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 13 Bab II PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organiasi. Untuk setiap pernytaan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisas capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta altenatif solusi yang telah dilakukan. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaain pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 14 Bab IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi unuk meningkatkan kinerjanya. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja (PK) Satker; 2. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerj Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023; 3. Lembar Pernyataan Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 15 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2020 – 2024 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi pemerintah guna menjawab tuntutan lingkungan strategi nasional ataupun global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja. Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Sengeti mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Mahkamah Agung 2020-2024” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Perumusan rencana strategis dimaksud untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sengeti agar terlaksana secara lebih terstruktur, terukur, dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan dalam pencapaian sasaran tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sengeti dapat diartikan sebagai komitmen bersama Aparatur Peradilan pada Pengadilan Negeri Sengeti dalam menetapkan kinerja bersama dengan tahapan proses yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sengeti dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 16 yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana strategis Pengadilan Negeri Sengeti, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi,yang dapat dijabarkan menjadi : 1. Visi dan Misi Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sengeti diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa dengan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sengeti serta cita-cita yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Negeri Sengeti mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sengeti Yang Agung”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 17 Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-misi Pengadilan Negeri Sengeti yang dirumuskan dalam rangka mencapai visi melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut: 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sengeti 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sengeti 4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sengeti 2. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Negeri Sengeti. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sengeti adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. b. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sengeti adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 18 Negeri Sengeti menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Sengeti membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara lain : a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu; b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu; c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative; d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding; e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi; g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang memiliki indikator kinerja sebagai berikut: a. Persentase salinan putusan disampaikan ke para pihak tepat waktu; b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi; 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang memiliki indikator kinerja sebagai berikut: a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum); 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 19 3. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Sengeti tahun 2023 telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor : W5-U7/282/OT.01.3/I/2023 Tanggal 09 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2023. Hubungan sasaran dan Indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut: No KinerjaUtama Indikator Kinerja Penjelasan 1 Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan : SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan : SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan X 100 % X 100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 20 informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan restoratif Catatan : SK Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan restoratife justice d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah putusan perkara yang diselesaikan Catatan : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah putusan perkara yang diselesaikan Catatan : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. f. Persentase perkara pidana anak yang diselesakan dengan Diversi Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi Jumlah perkara pidana anak Catatan : Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan melalui penetapan diversi berhasil Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak X 100 % X 100 % X 100 % X 100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 21 g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Catatan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥80 2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim Catatan : Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minasi yang sudah diputus/dikirmkan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo Catatan : PERMA No . 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung Pengadilan Catatan : PERMA No . 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). Index kepuasan pencari keadilan X 100 % X 100 % X 100 % X 100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 22 4. Program Utama dan Kegiatan Pokok Program Utama merupakan indikator utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sengeti, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Sengeti mengacu pada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum Jumlah permohonan layanan hukum Catatan : PERMA No . 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. 4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan Jumlah permohonan eksekusi Catatan : Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. X 100 % X 100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 23 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung Program dan Kegiatan tersebut di atas secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung tercapainya sasaran strategis : a. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. e. B. Pohon Kinerja Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcomes yang diinginkan. Pohon Kinerja adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis dalam memonitoring dan mengevaluasi secara berkala dan periodik atas capaian setiap indikator kinerja. Pohon kinerja juga berperan dan dan mengontrol jalannya setiap program dan kegiatan agar selalu selaras dengan tujuan dari lembaga/instansi. Pengadilan Negeri Sengeti menyusun pohon kinerja sebagaimana gambar berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 24 Pada Gambar diatas Pohon Kinerja Pengadilan Negerti Sengeti dibagi menjadi tiga area : area strategis, area taktikal dan area operasional. Area strategis adalah area secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah tujuan dalam waktu jangka panjang. Area ini terkait dengan visi, misi dan tujuan dari Pengadilan Negeri Sengeti. Visi berbeda dengan Misi, di mana misi adalah penyebab dan visi adalah efek dari penyebab tersebut. Sebuah misi merupakan sesuatu yang harus dicapai, sedangkan visi merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai apa yang dimaksud dalam misi tersebut. Visi dan misi merupakan sebuah pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengkomunikasikan tujuan dari sebuah organisasi. Visi pengadilan Terwujudnya Pengaadilan Negeri Sengeti Yang Agung. Ada empat Misi Pengadilan Negeri Sengeti yaitu Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sengeti, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sengeti. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sengeti. Visi dan misi merupakan sebuah pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengkomunikasikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 25 tujuan jangka panjang dari Pengadilan Negeri Sengeti. Tujuan Jangka panjang Pengadilan Negeri Sengeti mengaju pada Tujuan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkaramelalui pemanfaatan teknologi informasi. 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Area berikutnya yaitu area taktikal, area tactical ini dalah area pelaksanaan dari strategi yang telah ditetapkan. Area dimana rencana atau tindakan yang bersistem baik jangka menengah maupun jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang dari Pengadilan Negeri Sengeti. Penetapan Sasaran Strategis dan penetapan Indikator
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 26 Kinerja Utama (IKU) terjadi pada area ini. Sasaran strategis sebagai pelaksanaan jangka pendek harus selaras dan turunan dari tujuan organisasi jangka panjang. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Sengeti mengacu pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang di tetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sasaran strategis Pengadilan Negeri Sengeti antara lain adalah : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Indikator kinerja utama sebagai tolak ukur dari tercapainya sasaran strategis untuk terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel antara lain adalah Persentase perkara baik perkara perdata maupun pidana yang diselesaikan tepat waktu, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi, Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi, Indexs Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan. Untuk sasaran strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Indikator kinerja utamanya adalah persentase salinan putusan perkara perdata dan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Indikator Kinerja pada sasaran strategis selanjutnya yaitu pada erwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum dan pada sasaran startegis Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan indikator kinerja utamanya adalah persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 27 Area selanjutnya adalah area operasional, yaitu area yang direpresentasikan oleh buah dari sebuah pohon sesungguhnya merupakan dampak dari atribut produk. Atibut ini merupakan ouput yang menjadi perhatian para pencari keadilan dan para pemangku kepentingan merasa puas. Termasuk kedalam atribut ini adalah kualitas layanan, inovasi fleksibilitas, dan komitmen organisasi. Atribut-atribut tersebut sudah tentu harus terus dimonitoring dan dijaga agar organisasi mampu memberikan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Output dari area ini yang terkait dengan sasaran strartegis adalah jumlah penyelesaian perkara yang diputus/diminutasi kurang dari 5 bulan, penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice, jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum, jumlah perkara anak yang diselesaiakan secara diversi, indeks survey persepsi masyarakat yang puas atas layanan pengadilan. Ouput dari sasaran strategis peningkatan efektifitas penyelesaian perkara adalah pemberitahuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 28 putusan baiki perkara pidana maupun perdata kepada pihak yang berperkara tidak lebih dari 24 jam, penyelesaian perkara gugatan dengan mediasi. Output lainnya adalah jumlah layanan untuk masyarakat miskin yang mendatangi dan mendapatkan layanan pos bantuan hukum serta jumlah pelaksanaan eksekusi pada tahun berjalan perkara perdata yang mengajukan eksekusi. Sumber kualitas proses pada area operasional juga berasal dari kesuburan tanah tempat pohon tersebut tumbuh. Termasuk didalamnya program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis seperti program dukungan menajemen. Program dukungan manajemen terdiri atas kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Layanan perkatoran terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaran operasional dan pemeliharaan perkantoran, Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM, Peningkatan dan pengelolan layanan berbasis teknologi informasi serta Peningkatan Sarana prasarana layanan public. Program dan kegiatan ini seringkali tidak terlihat sebagai elemen yang dibutuhkan untuk menciptakan kinerja secara langsung, akan tetapi ini juga unsur yang teramat penting untuk menjaga agar organisasi terus berkinerja. Kinerja adalah sebuah konstruksi sosial yang bersifat multidimensi dan tidak jarang kinerja memunculkan kontradiksi. Salah satunya adalah dalam mengukur indikator kinerja. Seperti disebutkan sebelumnya, meski efektifitas dan efisiensi merupakan indikator umum, menjadi hal biasa di dalam sebuah organisasi menggunakan indikator berbeda untuk kepentingan berbeda.. Perbedaan ini tentu saja tidak menjadi masalah jika kita memahami kinerja sebagai sebuah proses yang menghasilkan beragam hasil dan manajer mampu mengelola kontradiksi tersebut dengan baik, yakni dengan berpedoman pada keseluruhan tujuan jangka panjang organisasi. Terselenggaranya seluruh kegiatan pengadilan untuk mencapai visi misinya tentunya didukung oleh adanya anggaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 29 C. Rencana Kinerja Tahun 2023 Rencana Kinerja Tahunan yang disingkat dengan RKT merupakan turunan atau pelaksana tahunan Restra, Rencana Kinerja Tahunan disusun pada awal tahun sebelum tahun pelaksana kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan Rencana Anggaran. Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SENGETI No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran/ Rp (ribuan) 1 f a. Persentase perkara Perdata Yang diselesaikan tepat waktu 88% 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 1. Pos Bantuan Hukum 2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu 1. Layanan Perkantoran 2.Layanan Umum 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA 11 0rang 250 Perkara 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Rp24.000 Rp120.620 Rp4.890.314 Rp9.060 Rp 1.700.000 b Persentase perkara Pidana Yang diselesaikan tepat waktu 99% c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative 25% d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 80% e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 88% f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi 25% g. Index responden pencari keadilan 84%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 30 2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 100% b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 5% 3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan 100% 4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi) 82% D. Penetapan Kinerja Tahun 2023 Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2023 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang disusun pada awal tahun 2023. TABEL PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SENGETI No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 90% b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 99% c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative 5% d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 88% e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 90% f. Persentase perkara pidana anak yang diselesakan dengan Diversi 25% g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 95% 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 31 waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 5% 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tidak ada pagu anggaran penyelesaian perkara prodeo b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan PN Sengeti Kelas II tidak memiliki zetting plaatz c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) d. 100% 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 82% Pada Triwulan III tanggal 23 Oktober 2023 dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penetapan kinerja Tahun 2023 yang berdampak terjadinya revisi pertama terhadap penetapan kinerja sebagai tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Adapun Revisi Pertama Penetapan Kinerja Tahun 2023 yaitu pada Sasaran 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada indikator Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu yang semula targetnya 90% setelah dilakukan monev targetnya menjadi 88%, pada indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding yang semula targetnya 88% setelah dilakukan monev targetnya menjadi 80% dan terakhir pada indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yang semula targetnya 90% setelah dilakukan monev targetnya menjadi 88%. TABEL REVISI PERTAMA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SENGETI No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 88% b. Persentase perkara pidana yang 99%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 32 diselesaikan tepat waktu c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative 5% d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 80% e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 88% f. Persentase perkara pidana anak yang diselesakan dengan Diversi 25% g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 95% 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian c. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 100% d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 5% 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tidak ada pagu anggaran penyelesaian perkara prodeo f. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan PN Sengeti Kelas II tidak memiliki zetting plaatz g. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) h. 100% 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 82% Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 (Dipa 01 dan Dipa 03) : Rp6.693.898.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp6.648.947.658,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 33 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabiltas kinerja adalah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 1. Pengukuran Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2023 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan dimasa yang akan datang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 34 Adapun hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2023 sebagai berikut : Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Sengeti No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 88% 89,87% 102,13% b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 99% 99,58% 100,58% c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif 5% 100% 2.000,00% d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 80% 82,76% 103,45% e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 88% 88,41% 100,47% f. Persentase perkara pidana anak yang diselesakan dengan Diversi 25% 25% 100,00% g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 95% 100% 105,26% 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 100% 100% 100% b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 5% 9,09% 181,82% 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 100% 100% 100% 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 82% 98,33% 119,91% Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Sengeti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 35 Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum maksimal capaian targetnya. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum maksimal diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan dimasa yang akan datang. Analis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. 2. Perhitungan Capaian Kinerja Perhitungan capaian kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat capaian rencana kinerja, dalam kondisi normal tingkat capaian kinerja dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : Sedangkan dalam kondisi khusus (indikator kinerja yang digunakan memiliki karekteristik khusus) yaitu jika “semakin besar nilai realisasi”, mengandung makna kinerja “semakin tidak baik” atau sebaliknya maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja akan semakin tinggi. Dalam kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan. Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan sistem informasi data kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasi harus Capaian Kinerja = Realisasi x 100 % Target Capaian Kinerja = Rencana – (Rencana-Rencana)x 100 % Rencana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 36 disediakan secara memadai agar informasi yang baik yaitu: valid, lengkap, tepat waktu dan relevan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Sengeti dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah mencapai keberhasilan yang ditunjukan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan. Namun demikian pada sisi lain masih belum mencapai target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan. 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sengeti pada tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam pada tabel diatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Negeri Sengeti telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2023 sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sengeti. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Negeri Sengeti merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sengeti 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 1. Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 37 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini : Tabel Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel No Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 1 a Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 88% 90% 89,87% 102,13% 93,57% 111,11% b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 99% 99% 99,58% 100,58% 104,17% 101,01% c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif 5% 5% 100% 2.000% - 400% d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 80% 90% 82,76% 103,45% 113,08% 80,33% e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 88% 93% 88,41% 100,47% 99,86% 88,89% f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 25% 25% 25% 100,00% 714,26% 320,00% g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 95% 90% 100% 105,26% 110,67% 121,95% Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 38 Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan antara perkara yang diselesaikan tahun berjalan yang tepat waktu (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan) dengan jumlah perkara yang diputus , difungsikan sebagai berikut: Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan Target indikator kinerja Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah Perdata sebesar 90%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini: Tabel Indikator Kinerja I.a Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat waktu 88 % 90% 89,87% 102,13% 93,57% 111,11% Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2022 yang menjadi saldo awal perkara perdata tahun 2023 berjumlah 13 perkara. Selama tahun 2023 perkara perdata masuk berjumlah 95 perkara, perkara yang harus diselesaikan sebanyak 108 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 79 perkara yang terdiri dari 71 perkara tepat waktu dan 8 perkara tidak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sengeti pada tahun 2023: x 100% Indikator Kinerja 1.a : Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 39 X 100% Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023 Jenis Perkara Sisa 2022 Masuk 2023 perkara yang harus diselesaikan diselesaikan tepat waktu diselesaikan tidak tepat waktu Sisa 2023 Gugatan 12 66 78 41 8 29 Bantahan 0 0 0 0 0 0 Gugatan Sederhana 1 10 11 11 0 0 Perdata Permohonan 0 19 19 19 0 0 Jumlah 13 95 108 71 8 29 Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja untuk perkara perdata pada tahun 2023 adalah sebesar 89,87%, dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan 71 perkara 79 perkara 89,87% Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 102,13%. Realisasi Target 89,87 % 88% 102,13% Capaian terhadap target tahun 2023 mengalami sedikit penurunan yang nilainya tidak signifikan dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah perkara perdata yang mengakibatkan persentase perkara yang diselesaikan menjadi lewat waktu. Namun hal tersebut tidak mengurangi = X 100% = Realisasi = = X 100% = Realisasi = X 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 40 komitmen tinggi Pengadilan Negeri Sengeti untuk segera menyelesaikan perkara secara tepat waktu sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan menjadikan sistem peradilan di Indonesia yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tertanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkukan Peradilan. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan antara perkara yang diselesaikan tahun berjalan yang tepat waktu (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan) dengan jumlah perkara yang diputus , difungsikan sebagai berikut: Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan Target indikator kinerja Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah Pidana sebesar 99%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini: Tabel Indikator Kinerja I.b Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu 99 % 99% 99,58% 100,58% 104,17% 101,01% Indikator Kinerja 1.b : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu x 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 41 X 100% Sisa perkara pidana pada akhir Desember 2022 yang menjadi saldo awal perkara pidana tahun 2023 berjumlah 14 perkara. Selama tahun 2023 perkara pidana masuk berjumlah 233 perkara, perkara yang harus diselesaikan sebanyak 247 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 234 perkara, diselesaikan tepat waktu sebanyak 235 perkara, tidak tepat waktu 1 perkara, Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 11 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan pada tahun 2023: Tabel Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023 Jenis Perkara Sisa 2022 Masuk 2023 perkara yang harus diselesaikan diselesaikan tepat waktu diselesaikan tidak tepat waktu Sisa 2023 Pidana Biasa 14 204 218 207 1 10 Pidana Anak 0 6 6 6 0 0 Pidana Cepat 0 20 20 20 0 0 Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0 Praperadilan 0 3 3 2 0 1 Jumlah 14 233 247 235 1 11 Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja untuk perkara pidana pada tahun 2023 adalah sebesar 99,58%, dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan 235 perkara 236 perkara 99,58% Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100,58%. Realisasi Target = X 100% = Realisasi = Realisasi = X 100%