LKjIP Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 42 99,58 % 99 % 100,58% Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut : Capaian terhadap target tahun 2023 mengalami sedikit penurunan yang nilainya tidak signifikan dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah perkara pidana yang mengakibatkan persentase perkara yang diselesaikan menjadi lewat waktu. Namun hal tersebut tidak mengurangi komitmen tinggi Pengadilan Negeri Sengeti untuk segera menyelesaikan perkara secara tepat waktu sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan menjadikan sistem peradilan di Indonesia yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tertanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkukan Peradilan. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. = X 100% = Indikator Kinerja 1.c : Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative Justice

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 43 Prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatankesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum yang bertujuan mendorong optimalisasi pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) yang bertujuan untuk mereformasi criminal justice system yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkotika. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative (Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restorative Justice Di

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 44 X 100% Lingkungan Peradilan Umum) dengan jumlah perkara yang diajukan restoratif , difungsikan sebagai berikut : jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative jumlah perkara yang diajukan restorative Target indikator kinerja ini pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Tabel Indikator Kinerja I.c Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif 5% 5% 100% 2.000% 2.000% 400% Tabel : Keadaan Perkara Yang Diselesaikan dengan Restoratif Jenis Perkara Jumlah perkara yang diajukan restorative Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorativ Pidana Khusus Anak 1 1 Jumlah 1 1 Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja untuk perkara pidana restorative justice pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah perkara yang diajukan dengan restoratif jumlah perkara yang diajukan restoratif 1 perkara 1 perkara 100 % Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 2.000%. X 100% Realisasi = = X 100% =

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 45 Realisasi Target 100 % 5% 2.000% Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan, difungsikan sebagai berikut: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah Perkara yang diselesaikan Target indikator kinerja ini pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Tabel Indikator Kinerja I.d Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding: 80% 90% 82,76% 103,45% 107,38% 84,29% Tabel : Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jenis Perkara Jumlah Putusan Jumlah Pengajuan Banding Jumlah Putusan yang Diterima Perdata 49 13 36 Pidana 212 32 180 Jumlah 261 45 216 X 100% Indikator Kinerja 1.d : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding = X 100% = Realisasi = X 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 46 Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah putusan perkara yang diselesaikan 216 perkara 261 perkara 82,76 % Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Realisasi Target 82,76% 80% 103,45% Untuk realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding persentasenya cukup baik yaitu sebesar 82,76% dengan capaian sebesar 103,45% yang menggambarkan bahwa masih ada sebagian kecil dari jaksa, para terdakwa dan para pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Sengeti sehingga mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jambi. Terjadi peningkatan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibandingkan pada tahun sebelumnya, yang secara implisit mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kepuasan terhadap hasil putusan pengadilan. Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum kasasi. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai persentase jumlah Realisasi = X 100% = X 100% = Capaian = X 100% = X 100% = Indikator Kinerja 1.e : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 47 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan, difungsikan sebagai berikut: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan Target indikator kinerja ini pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Tabel Indikator Kinerja I.e Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi: 88% 93% 88,41% 100,47% 103,03% 92,81% Tabel : Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Jenis Perkara Jumlah Putusan Jumlah Pengajuan Kasasi Jumlah Putusan yang Diterima Perdata 68 14 54 Pidana 208 22 190 Jumlah 276 36 244 Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah perkara khusus yang diselesaikan 244 perkara 276 perkara 88,41% Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: X 100% Realisasi = = X 100% = X 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 48 Realisasi Target 88,41% 88% 100,47% Untuk realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mengalami peningkatan persentase dibandingkan dengan tahun yang lalu. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepuasan atas hasil putusan Pengadilan Negeri Sengeti mengalami peningkatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun X 100% Capaian = = X 100% = Indikator Kinerja 1.f : Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 49 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsipprinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 Tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012). Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 50 Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk: 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Menurut PERMA 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 51 Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsipprinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata tetapi juga memodfikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 52 pidana (pasal 2). Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada : 1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan 2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan 3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 53 serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban atau orangtua walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan restorative justice. Kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama tiga bulan. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dan dinyatakan berhasil dibagi jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi, difungsikan sebagai berikut: Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil Jumlah perkara diversi Target indikator kinerja ini pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 25%. x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 54 Tabel Indikator Kinerja I.f Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 25 % 25 % 100,00% 400,00 % 238,14% 320,00 % Selama tahun 2023, terdapat perkara pidana anak yang diajukan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri Sengeti sebanyak 6 perkara dan ada 5 perkara pidana anak yang diajukan diversi oleh penyidik kepolisian. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana anak pada Pengadilan Negeri Sengeti. Tabel Keadaan Perkara anak Jenis Perkara Perkara Anak Jumlah Perkara Diversi Diversi Berhasil Diversi Gagal Perkara anak dari JPU Permohonan Diversi dari Penyidik Perkara Pidana Anak 4 0 1 1 0 Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 25,00%, dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil Jumlah perkara divesi 1 perkara 4 perkara 25,00 % Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100,00%. Realisasi Target 25% 25% 100,00% Untuk realisasi indikator kinerja Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi bernilai 100,00%. Ada kenaikan yang signifikan X 100% Realisasi = = x 100% = Capaian = x 100% = x 100% =

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 55 terkait penyelesain perkara pidana anak melalui proses diversi dibandingkan dengan tahun 2022 yang menggambarkan bahwa tingkat kesadaran dari para pihak mulai meningkat, bahwa penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi merupakan jalan terbaik penyelesaian bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik difungsikan sebagai berikut: Adapun kategorisasi mutu pelayanan ditentukan sebagai berikut : No. Mutu Pelayanan Nomor Skor Skala 100 Skala 1-4 1. A (Sangat Baik) 81,26 – 100,00 3,51 – 4,00 2. B (Baik) 62,51 – 81,25 2,51 – 3,50 3. C (Cukup Baik) 43,76 – 62,50 1,51 – 2,50 4. D (Tidak Baik) 25,00 - 43,75 1,00 – 1,50 Target indikator kinerja ini pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 95%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan” pada tahun 2023 ditampilkan pada table berikut : Tabel Indikator Kinerja I.g Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. 95 % 90% 100,00% 105,26% 110,67% 113,21% Berdasarkan data-data responden yang diperoleh di tahun 2023 sebanyak 124 responden yang mana metode survey yang digunakan yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel yang diambil dengan teknik simple random sampling dengan Index Kepuasan Pencari Keadilan Indikator Kinerja 1.f : Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 56 mengisi pada aplikasi survei dari Badilum yaitu SISUPER untuk menilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan, dan dari 124 data survei tersebut didapat data sebagai berikut: Responden sebanyak 124 Orang Nilai Ruang Lingkup Pelayanan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Nilai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 NRR Per RL 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 36,00 NR Tertimbang 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 4,00 IKM Unit Layanan 100,00 * Keterangan: RL = Ruang Linngkup Pelayanan. - NRR = Nilai rata-rata. - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat. - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang. - **) = Jumlah NRR tertimbang x 25. NRR per RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner terisi. NRR tertimbang = NRR per ruang lingkup x (1/9). No Ruang Lingkup Nilai Ketegori Peringkat 1 Persyaratan 4,00 Sangat Baik 1 2 Prosedur 4,00 Sangat Baik 2 3 Waktu Pelayanan 4,00 Sangat Baik 3 4 Biaya/Tarif 4,00 Sangat Baik 4 5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 4,00 Sangat Baik 5 6 Kompetensi Pelaksana 4,00 Sangat Baik 6 7 Perilaku Pelaksana 4,00 Sangat Baik 7 8 Maklumat Pelayanan 4,00 Sangat Baik 8 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 4,00 Sangat Baik 9 Dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada tahun 2023 adalah sebesar 100,00% atau dengan kata lain berada pada kategori “Sangat Baik”. Untuk capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 105,26%. Realisasi Target 100% 95% 105,26% Capaian = x 100% = x 100% =

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 57 Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” meliputi 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini : Tabel Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara No Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 2 a Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % b Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 5% 25% 2,70% 54,00% 274,71 % 54,00% Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan, sesuai dengan Surat 2. Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja 2.a : Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 58 x 100% Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan yang difungsikan sebagai berikut: Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu Jumlah Putusan Indikator ini diukur dengan pencatatan yang valid dari tanda terima pengiriman berkas melalui pihak pengirim (Pos Indonesia), buku ekspedisi dan relas pembertahuan putusan . Kondisi pengiriman salinan putusan ke para pihak tepat waktu telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Target indikator kinerja ini pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2023 ditampilkan pada table berikut ini : Indikator Kinerja 2.a Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% Selama tahun 2023 untuk perkara perdata terdapat 49 putusan perkara gugatan, 0 putusan perkara bantahan, 11 putusan gugatan sederhana dan 19 putusan permohonan, Tabel Penyampaian salinan putusan perdata tahun 2023 Jenis Perkara Jumlah Perkara Putus Tahun 2023 Salinan Putusan yang disampaikan Tepat waktu Terlambat Perdata Gugatan 49 49 0 Perdata Bantahan 0 0 0 Pedata Gugatan Sederhana 11 11 0 Perdata Permohonan 19 19 0 Jumlah 79 79 0

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 59 Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu Jumlah putusan 79 perkara 79 perkara 100% Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %. Realisasi Target 100% 100% 100% Untuk perkara pidana terdapat 208 putusan perkara pidana umum, 4 putusan pidana anak, 20 pidana cepat dan 2 praperadilan Tabel Penyampaian salinan putusan pidana tahun 2023 Jenis Perkara Jml Perkara Putus Tahun 2023 Salinan Putusan yang disampaikan Tepat waktu Terlambat Pidana Biasa 208 208 0 Pidana Anak 4 4 0 Pidana Cepat 20 20 0 Pidana Praperadilan 2 2 0 Jumlah 234 234 0 Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu Jumlah putusan 234 perkara 234 perkara x 100% = x 100% Realisasi = x 100% = x 100% = Capaian = x 100% = x 100% = Realisasi =

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 60 100% Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %. Realisasi Target 100% 100% 100% Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi (status selesai mediasi), difungsikan sebagai berikut : Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Untuk lebih mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung mengerluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. x 100% = Capaian = x 100% = x 100% = Indikator Kinerja 2.b : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 61 Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2016 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat. Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 5%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini : Indikator Kinerja 2.b Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 5% 5 % 9,09% 181,82% 274,71 54,00% Jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi pada tahun 2023 sebanyak 44 perkara, mediasi yang berhasil dengan akta perdamaian 2 perkara, berhasil sebagian 0 pekara, berhasil dengan pencabutan 2 perkara, tidak berhasil ada 37 perkara, tidak bisa dilaksanakan 2 pekara dan sedang dalam proses mediasi ada 1 perkara, Tabel berikut menggambarkan Keadaan Mediasi pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 62 Tabel Keadaan Mediasi Tahun 2023 Tahun Jumlah Perkara Yang Dimediasi Laporan Penyelesesaian Mediasi Tidak bisa dilaksa nakan Masih dalam Proses Berhasil Tidak Berhasil Akta Perdamaian /Putus Berhasil Sebagian Pecabutan 2023 44 2 0 2 37 2 1 Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 9,09%, dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil Jumlah perkara yang dilakukan mediasi 4 perkara 44 perkara 9,09% Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 181,82%. Realisasi Target 9,09% 5% 181,82% Untuk realisasi indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi bernilai 9,09% hal ini menunjukan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi dalam tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2022. Langkah-langkah kedepan yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti untuk meningkatkan dan menpertahankan Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi antara lain: x 100% = x 100% = Capaian = x 100% = x 100% = Realisasi =

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 63 1. Peningkatan kualitas hakim mediator, dengan hakim mediator yang berkualitas diharapkan semakin baik mediasi yang dilaksanakan sehingga berujung pada terciptanya perdamaian dari para pihak yang bersengketa. 2. Selalu mensosialisasikan kepada para pihak bahwa mediasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa, tidak ada pihak yang akan tersakiti. 100 % Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: 1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Untuk Pengadilan Negeri Sengeti hanya satu indikator yang dapat dilakukan karena untuk indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan dan Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tidak dapat dijalankan dikarenakan Pengadilan Negeri Sengeti tidak memiliki pagu anggaran pelaksanaan pembebesan perkara (Prodeo) dan Pengadilan Negeri Sengeti tidak Memiliki Zetting PLaatz. Oleh karena itu hanya Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang ditetapkan dalam penetapan perjanjian kinerja 3. Sasaran 3= : Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggir

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 64 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini : Tabel Sasaran 3 : Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan No Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Target 2021 2022 3 a Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Pengadilan Negeri Sengeti tidak Memiliki Pagu Anggaran Penyelesaian Perkara Prodeo b Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Pengadilan Negeri Sengeti tidak Memiliki Zetting PLaatz c Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk, difungsikan sebagai berikut : Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo Target indikator kinerja ini pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 0%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel : Tabel Indikator Kinerja 3.a Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Pengadilan Negeri Sengeti tidak Memiliki Pagu Anggaran Penyelesaian Perkara Prodeo Indikator Kinerja 3.a: Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan. x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 65 Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan; Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara, meliputi biaya perkara: Perdata Permohonan maksimal sebesar Rp187.000,00 Perdata Gugatan maksimal sebesar Rp2.185.000,00 Banding maksimal sebesar Rp97.000,00 Kasasi maksimal sebesar Rp1.137.000,00 Peninjauan Kembali maksimal sebesar Rp2.137.000,00 Permohonan eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar Rp1.077.000,00 Pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena Pengadilan Negeri Negeri Sengeti tidak memperoleh alokasi anggaran untuk pembebasan biaya perkara (perkara prodeo). Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaatz dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaatz, difungsikan sebagai berikut : Indikator Kinerja 3.b : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 66 Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan Pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena Pengadilan Negeri Negeri Sengeti tidak memiliki zetting plaatz. Tabel Indikator Kinerja 3.b Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Pengadilan Negeri Sengeti tidak memliki Zetting Plaatz Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan. Pada Tahun 2023 indikator Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/zetting plaatz tidak dapat dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerjanya dikarenakan Pengadilan Negeri Negeri Sengeti tidak memiliki bangunan zetting plaatz. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu, difungsikan sebagai berikut : x 100% Indikator Kinerja 3.c : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 67 Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jumlah Permohonan Layanan Hukum Target indikator kinerja ini pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel : Tabel Indikator Kinerja 3.c Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% 100 % 100% 100% 100% 100% Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 ada sebanyak 12 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Negeri Sengeti. Tabel: Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Periode Bulan Permohonan Layanan Permohonan Yang dilayani Sisa Januari 1 1 - Februari 1 1 - Maret 1 1 - April 1 1 - Mei 1 1 - Juni 1 1 - x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 68 Juli 1 1 - Agustus 1 1 - September 1 1 - Oktober 1 1 - November 1 1 - Desember 1 1 - Jumlah 12 12 - Berdasarkan data-data yang ada maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 ada sebanyak 12 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang terdaftar pada Posbakum Pengadilan Negeri Negeri Sengeti. Dan semuanya mendapatkan layanan bantuan hukum. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan layanan Bantuan Hukum Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 12 Orang 12 Orang 100% Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi Target 100% 100% 100% Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidak patuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. x 100% = x 100% = Realisasi = Capaian = x 100% = x 100% = 4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 69 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2023 ditampilkan pada table berikut ini: Tabel Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) 82% 85% 98,33% 119,91% 91,46% 121,95% Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semakin tinggi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti(dieksekusi) maka semakin bagus kinerja pengadilan, difungsikan sebagai berikut: Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Target indikator kinerja ini pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 82%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini : x 100% Indikator Kinerja 4 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 70 Tabel Indikator Kinerja 4 Indikator Kinerja Target Target Jangka Menengah Realisasi Capaian Capaian 2021 2022 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) 82% 85% 98,33% 119,91% 91,46% 121,95% Pada tahun 2023 putusan perkara perdata yang sudah BHT berjumlah 60 Perkara dan perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi berjumlah 1 perkara. Tabel Data Putusan Perkara Perdata Yang Telah BHT dan Yang Mengajukan Eksekusi Tahun 2023 Tahun Jumlah Perkara sudah BHT Perkara yang diajukan permohonan eksekusi Perkara yang ditindaklanjuti (tidak diajukan permohonan eksekusi) 2023 60 1 59 Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 98,33%. Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi Jumlah perkara perdata sudah BHT 59 Perkara 60 Perkara 98,33 % Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Pengadilan pada tahun 2023 adalah sebesar 119,91 % Realisasi Target 98,33% 82% 119,91 % x 100 % = x 100 % = Realisasi = Capaian = x 100 % = x 100 % =

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 71 Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Perbandingan jumlah perkara berkekuatan hukum tetap yang tidak diajukan eksekusi dengan perkara berkekuatan hukum tetap sebesar 98,33%. Tingginya capaian indikator ini menunjukan bahwa produk putusan telah dipatuhi oleh masyarakat dan sekaligus memberikan kesan bahwa masyarakat pencari keadilan mendapatkan keadilan sebagaiman yang mereka harapkan. B. Realisasi Anggaran Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Sengeti mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp6.693.898.000,- (Enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut : 1. DIPA (03) Badan Peradilan Umum Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp144.620.000,- (Seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan utama Pengadilan Negeri Sengeti yaitu belanja barang operasional penyelesaian perkara. Tabel Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2023 No. Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi Anggaran Sisa Anggaran (RP) 1. Belanja Barang 144,620,000 144,486,690 99.91 133,310 Total 144,620,000 144,486,690 99.91 133,310

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 72 Tabel Rincian Belanja Barang DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum No. Kode Akun Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % I 52 Pos Bantuan Hukum 24.000.000 24.000.000 100 1 522131 Belanja Jasa Konsultan 24.000.000 24.000.000 100 II 52 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu 120.620.000 120.486.690 99,89 1 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6,610,00 6,557,480 99.21 2 521211 Belanja Bahan 24,590,000 24,580,000 99.96 3 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 36,670,000 36,669,210 99,99 4 524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.820.000 2.820.000 100 5 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49,930,000 49,860,000 99.86 Total Belanja Barang 144,620,000 144,486,690 99.91% 2. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Anggaran Dipa 01 sebesar Rp6.549.278.000,- (Enam milyar lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang meliputi : a) Belanja Pegawai Rp3.214.841.000,- (Tiga milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah). b) Belanja Barang Operasional Rp1.357.377.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). c) Belanja Barang Non Operasional Rp9.060.000,- (Sembilan juta enam puluh ribu rupiah). d) Belanja Modal Rp1.968.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 73 biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. Tabel Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023 No. Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi Anggaran Sisa Anggaran (RP) 1. Belanja Pegawai 3,214,841,000 3,170,146,237 98.61 44,694,763 2. Belanja Barang OP 1.357.377.000 1,357,323,519 99,99 53,481 3. Belanja Barang Non OP 9,060,000 9,060,000 100,00 0 4. Belanja Modal 1,968,000,000 1,967,931,212 99,99 68,788 Berikut ini rincian tabel realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal Dipa 01 Badan Urusan Administrasi : Tabel Rincian Belanja Pegawai Dipa (01) Badan Urusan Administrasi No. Kode Akun Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 51 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3,214,841,000 3,170,146,237 98.61 1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,511,918,000 1,492,023,140 98.68 2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26,000 25,252 97.12 3 511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS 91,766,000 89,643,420 97.69 4 511123 Belanja Tunj. Anak PNS 30,456,000 30,073,648 98.74 5 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 28,140,000 27,650,000 98.26 6 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,073,560,000 1,070,740,000 99.74 7 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 98,402,000 96,802,817 98.37 8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 84,153,000 82,413,960 97.93 9 511129 Belanja Uang Makan PNS 281,020,000 265,374,000 94.43 10 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 15,400,000 15,400,000 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 74 Tabel Rincian Belanja Barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi No. Kode Akun Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 52 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoraan 1.357.377.000 1,357,323,519 99,99 1 521111 Belanja keperluan Perkantoran 696,218,000 696,183,263 99,99 2 521114 Belanja pengiriaman surat dinas pos pusat 540,000 537,600 99.56 3 521115 Belanja honor operasional satker 59,952,000 59,952,000 100,00 4 521119 Belanja barang operasional lainnya 1,002,000 1,000,000 99.8 6 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 64,037,000 64,036,412 99,99 8 522112 Belanja langganan telpon 1,959,000 1,958,301 99.96 9 522141 Belanja sewa 850,000 849,900 99,99 10 522191 Belanja jasa lainnya 1,000 0 0 12 523111 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 264,858,000 264,855,929 99,99 13 523119 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya 30,119,000 30,119,000 100,00 14 523121 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 206,761,000 206,751,114 99.99 15 524111 Belanja perjalanan dinas biasa 31,080,000 31,080,000 100,00 052 Non Operasional Satker Daerah 13.700.000 13.700.000 100 1 521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 9,060,000 9,060,000 100 Total Belanja Barang 1,366,437,000 1,366,383,519 99.99 Tabel Rincian Belanja Modal DIPA (01) Badan Urusan Administrasi No. Kode Akun Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 124,000,000 123,932,000 99,95 2 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1,844,000,000 1,843,999,212 99.99 Total Belanja Modal 1,968,000,000 1,967,931,212 99,99

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 75 REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu: 1. Program Peningkatan manajemen peradilan Umum Tabel Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023 No Program Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi Anggaran Sisa Anggaran (RP) 1. (DIPA 03) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 144,620,000 144,486,690 99.91% 133,310 2. (DIPA 01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung 4,581,278,000 4,536,529,756 99.02 44,748,244 3. (DIPA 01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 1,968,000,000 1,967,931,212 99.99 68,788 Total 6,693,898,000 6,648,947,658 99.33 44,950,342

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti 76 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selama tahun 2023 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sengeti sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. B. Saran-saran Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Sengeti maka diperlukan: 1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan karena banyaknya pegawai yang mutasi atau promosi jabatan dan tidak diimbangi dengan mutasi pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti. 2. Penambahan alokasi anggaran belanja modal untuk Layanan Sarana dan Prasarana internal kantor Pengadilan Negeri Sengeti.