Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019

PERISTIWA PENTING

4 JANUARI 5 MARET

Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II melakukan penandatanganan Ker- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II melakukan pencanangan pembangunan
ja sama antara PN Sengeti Kelas II dan LBH Mahardika dalam penyediaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
layanan Bantuan Hukum. Bersih Melayani

1 APRIL 1 APRIL

Kunjungan TIM Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia Pelantikan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Bapak Nizom, S.H.,
pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam rangka meninjau sampai M.H. oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
mana persiapan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

1 JUNI 1 AGUSTUS

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh Sekretaris TIM Reformasi Birokrasi
Mahkamah Agung Ibu Jeanny Hutahuruk, bertempat di Pengadilan Negeri
2 / Tipikor / Hubungan Industrial Jambi Kelas I A

19 AGUSTUS 20 AGUSTUS

Upacara Peringatan Hari Jadi Mahkamah Agung RI ke 74, bertempat di Kunjungan BPS dalam rangka penilaian pelayanan publik pada Pengadilan
Pengadilan Tinggi Jambi Negeri Sengeti Kelas II sebagai tindak lanjut satker penilaian Zona In-
tergritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani

6 SEPTEMBER 16 SEPTEMBER

Peringatan Tahun Baru Hijriah pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Pembinaan dan Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Jambi pada
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II terkait kinerja aparatur peradilan, dan
akreditasi penjaminan mutu, serta zona integritas

30 SEPTEMBER 11 OKTOBER

Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II melantik dan mengambil sumpah Anjangsana Dharmayukti Karini Cabang Sengeti dalam rangka Peringatan
jabatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini, pada kesempatan tersebut Wakil
Kabupaten Muaro Jambi Ketua PN Sengeti Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum menyer-
ahakan bantuan pada Panti Asuhan dan Pondok Pesantren di Kabupaten
Muaro Jambi

3

31 OKTOBER 11 NOVEMBER

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho,
Sengeti Kelas II serta Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti S.H., M.Hum memimpin Pelepasan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
Kelas II II ((lama) Bapak Edi Subagiyo, S.H., M.H. menuju satuan kerja baru, ber-
tempat di Bandar Udara Sultan Thaha Syarifuddin

12 NOVEMBER 20 NOVEMBER

Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Ibu Sinta Gaberia Bertempat di KPPN Jambi sekretaris Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Pasaribu, S.H., M.H. oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II menerima DIPA Tahun Anggaran 2020

27

NOVEMBER 3 DESEMBER

Assessment Intenal Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Sosialisasi Eraterang dan E-Litigasi bersama Pemerintah Kabupaten Muaro
Sengeti Kelas II oleh Auditor Internal Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Jambi

4

PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini menggam-
barkan keadaan dan perkembangan Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II teknis sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman yang berkedudu-
kan di Wilayah Yuridiksi Kabupaten Muaro Jam-
bi, Propinsi Jambi. Dengan harapan laporan ini
dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mening-
katkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa
yang akan datang.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Dengan adanya Reformasi Birokrasi tersebut,
Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan maka Pengadilan Negeri Sengeti Kelas telah
Karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, baik
kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dengan menegakkan disiplin kerja, maupun
lancar. Berkat rahmat dan karunia-Nya jualah dengan meningkatkan kualitas institusi Lembaga
laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Peradilan/Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang
Sengeti Kelas II telah dapat kami susun sebagai agung serta dengan meningkatkan kualitas pe-
bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas selama layanan hukum secara optimal dan meningkatkan
tahun 2019. profesionalitas Sumber Daya Manusia ( SDM )
aparatur pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

Demikian laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun
2019 ini kami sampaikan, semoga laporan ta-
hunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak
khususnya Pengadilan Negeri Kelas II.

Sengeti, 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun sebagai Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum
bentuk pertanggung jawaban akan pelayanan NIP. 1970210 200012 1 001
hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II, mengingat tuntutan masyarakat
akan pelayanan hukum yang profesional, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel. Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II telah berupaya dalam
memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan
potensi yang dimiliki sebagaimana diamatkan
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan
2010-2035.

5

POTRET

PENGADILAN NEGERI SENGETI
KELAS II

TOP

( Transparan, Objektif, & Profesional )

70

SEJARAH

SEJARAH SINGKAT

PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

Sehubungan dengan pesatnya
perkembangan kesadaran hukum
masyarakat di Kabupaten Muaro
Jambi dan dengan pertimbangan dalam
rangka untuk lebih mewujudkan pemer-
ataan kesempatan memperoleh keadilan
dan perlindungan hukum, dipandang
perlu membentuk Pengadilan maka
melalui keputusan Presiden Republik In-
donesia Nomor 99 Tahun 2003 terben-
tuklah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II. Dengan terbentuknya Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II maka wilayah
Kabupaten Muaro Jambi dikeluarkan
dari daerah hukum Pengadilan Negeri
Muaro Bulian.

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II secara Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabu-
resmi beroperasi sejak diresmikan oleh paten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI yang terbagi menjadi 11 Bagian Kecamatan meliputi :
Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL pada 1. Kecamatan Sekernan,
tanggal 9 Agustus 2004, dalam menun- 2. Kecamatan Jambi Luar Kota
jang tugas pokok dan fungsi tersebut 3. Kecamatan Maro Sebo,
pada Tahun 2002 dibangun secara per- 4. Kecamatan Taman Rajo,
manen gedung kantor Pengadilan Neg- 5. Kecamatan Kumpeh Ulu
eri Sengeti Kelas II diatas tanah hibah 6. Kecamatan Kumpeh Ilir
Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro 7. Kecamatan Sungai Gelam
Jambi seluas 1.000 M2 dan diperluas 8. Kecamatan Mestong
pada tahun 2006. 9. Kecamatan Sungai Bahar
10. Kecamatan Sungai Bahar Utara, dan
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II se- 11. Kecamatan Sungai Bahar Selatan
bagai kawal depan (Voorj Post) pelak-
sana kekuasaan kehakiman dilingkungan Ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi berada di Sengeti, terletak
Peradilan Umum di bawah Pengadilan diantara 1015’ - 2020 LS dan 103010’ - 104020’ BTlebih kurang
Tinggi Jambi mempunyai tugas pokok 35 KM dari Kota Jambi. Luas Wilayah 5.246 KM2 atau 10.29%
“Menerima, Memeriksa, Memutuskan dari luas Propinsi Jambi, wilayah Kabupaten Muaro Jambi
dan Menyelesaikan perkara yang masuk berbatasan langsung dengan :
di tingkat Pertama.
Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
terletak di Komplek Perkantoran Pemer- Barat : Propinsi Sumatera Selatan
intah Kabupaten Muaro Jambi. Daerah Timur : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung
Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II meliputi Wilayah Kabupaten Muaro Jabung Timur
Jambi yang berdasarkan Undang-Un-
dang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

7

PIMPINAN TERDAHULU

PEMEGANG TAMPUK PIMPINAN
PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

DARI MASA KE MASA

Perdana Ginting S.H. Hj. Leliwaty, S.H., M.H. Moh. Noor, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H. Sri Endang AN, S.H., M.H. Esther Megaria S, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

8

PROFIL
PIMPINAN

71

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan “Organisasi, Administrasi dan financial Mahka-
mah Agung dan Badan Peradilan yang berada
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mah-
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan
yang telah diamandemen dikatakan bahwa : pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan
Peradilan Satu Atap.
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamaha Agung dan Badan Peradilan yang Sementara itu dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Un-
berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan dang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa :
Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkun-
gan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata “Ketentuan mengenai organisasi, administra-
Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Kon- si dan finansial Badan Peradilan sebagaimana
stitusi”. dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing
lingkungan peradilan diatur dalam Undang-un-
Dengan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dang sesuai dengan kekhususan lingkungan
tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan Ke- peradilan masing-masing”.
hakiman, sebagai respon terhadap penyesuaian terse-
but lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Sebagai realisasi dari pasal tersebut, lahirlah Un-
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor dang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang peru-
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 yang telah 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun Sengeti Kelas II adalah peradilan tingkat pertama
2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
dinyatakan bahwa :

10

di lingkungan Peradilan Umum yang memiliki tugas www.pn-sengeti.go.id yang terhubung dengan
dan kewenangan sebagaimana dalam Undang-un- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pen-
dang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum gadilan Negeri Sengeti, sedangkan untuk memu-
Pengadilan Negeri bertugas Memeriksa, Memutus, dahkan para pencari keadilan mengetahui infor-
dan Menyelesaikan perkara pidana dan perkara per- masi dapat menghubungi call center Pengadilan
data di tingkat pertama. Negeri Sengeti Kelas II.

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebagai ujung 1. s Petugas PTSP sedang menginput data permohonan SKBD
tombak / kawal depan (voorpost) pelaksanaan pada Aplikasi PTSP
Kekuasaan Kehakiman yang menyentuh langsung
dengan pribadi masyarakat pencari keadilan, da- 2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang
lam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tel-
ah mengambil kebijakan secara umum dengan cara akuntabel dan transparan, Pengadilan Negeri
meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan den- Sengeti Kelas II memaksimalkan Layanan Pe-
gan tetap berpegang pada prinsip sederhana, cepat
dan biaya ringan tidak melebihi dari ketentuan yang layanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan
telah berlaku. Selain itu pula berusaha mewujudkan
prinsip efisien dan efektifitas dalam pelaksanaan tu- Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan
gas, dengan mempertajam skala prioritas dan per-
encanaan. yang mana pelayanan dipusatkan pada suatu

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut diperlukan ruang/loby kantor guna memudahkan para
peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya
manusia yang mendukung untuk pelayanan yang pencari dan pengguna pengadilan.
maksimal kepada pencari keadilan. Dalam rangka
mewujudkan perubahan/perbaikan terhadap pe- 3. LayananPendaftaranPerkaraPerdatamelaluielek-
layanan hukum, Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
bertekad agar pelayanan berupa administrasi umum tronik, yang merupakan Program Pimpinan pada
dan administrasi teknis perlu dibenahi agar lebih
baik, yang ditunjang dengan peningkatan sarana Mahkamah Agung RI guna memperlancar proses
dan prasarana maupun peningkatan Sumber Daya
Manusia. Untuk mewujudkan pelayanan yang leb- administasi dan pelayanan peradilan bagi pencari
ih baik bagi masyarakat pencari keadilan. Selain hal
diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah keadilan.kan Program Direktorat Jenderal Badan
Agung Republik Indonesia dengan Agenda Pemba-
haruannya, maka pada Pengadilan Negeri Sengeti Peradilan yang mana pelayanan dipusatkan pada
Kelas II memiliki program prioritas antara lain :
1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan suatu ruang/loby kantor guna memudahkan para

yang dapat diakses melalui Alamat website Pen- pencari dan pengguna pengadilan.
gadilan Negeri Sengeti Kelas II dengan alamat
11

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sen-
yang jelas sebagai pedoman dan tolok ukur geti Kelas II dalam pencapaian visi dan misi
kinerja dalam pelaksanaan pembangunan serta tujuan organisasi pada 2015-2019.
aparatur negara yang diselaraskan dengan arah ke-
bijakan dan program pembangunan nasional Penga- untuk menyatukan persepsi dan focus arah tindakan
dilan Negeri Sengeti Kelas II menetapkan Rencana dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilan-
Strategis pengadilan Negeri Sengeti kelas II tahun dasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan sebagai
2015 - 2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebi- dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi da-
jakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman lam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.
dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

Visi Pengadilan Sengeti Kelas II mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

12

C. RENCANA STRATEGIS setiap indikator sasaran disertai dengan rencana
tingkat capaiannya (target) masing-masing. sasa-
Rencana Strategis Pen- ran yang akan dicapai dan ditetapkan oleh Pen-
gadilan Negeri Sengeti gadilan Negeri Sengeti Kelas II sebagai berikut :
Kelas II dapat diartikan
sebagai suatu pengarahan 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti
terhadap organisasi dan Transparan dan Akuntabel
seluruh pegawai untuk men- Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strat-
capai tujuan organisasi sesuai egis proses peradilan yang pasti, transparan,
renstra yang termuat Visi dan akuntabel ditetapkan 6 indikator kinerja,
dan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Kerja dan yaitu :
Kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan • Persentase sisa perkara perdata dan pidana
fungsi yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sengeti yang diselesaikan.
Kelas II melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur • Persentase perkara perdata dan pidana yang
pimpinan dengan pertimbangan potensi, peluang diselesaikan tepat waktu
dan kendala-kendala yang ada yang telah disusun • Persentase penurunan sisa perkara perdata
dalam 5 (lima) tahun kedepan 2015-2019. dan pidana
• Persentase perkara yang tidak mengajukan
Guna mempermudah dalam menjalankan tugas upaya hukum banding, kasasi dan peninjau-
pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Sengeti an kembali
Kelas II sebagai penyelenggara Kekuasaan Ke- • Persentase perkara pidana anak yang disele-
hakiman dan proses tercapainya visi, misi, tujuan saikan dengan Diversi
dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka • Index responden pencari keadilan yang
mewujudkan hal tersebut Pengadilan Negeri Sengeti puas terhadap layanan peradilan
Kelas II menetapkan tujuan dan sasaran, antara lain
2. Peningkatan Efektifitasi Pengelolaan
A. Tujuan Penyelesaian Perkara
Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strat-
Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut egis enigkatan efektifitas pengelolaan penyele-
yang lebih terarah dan operasional berupa ru- saian perkara ditetapkan 4 indikator kinerja,
musan strategis Pengadilan Negeri Sengeti Kelas yaitu :
II. Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau • Persentase isi putusan yang diterima oleh
implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan para pihak tepat waktu
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. • Persentase perkara yang diselesaikan melalui
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah mene- mediasi
tapkan tujuan sebagai berikut : • Persentase berkas perkara yang diajukan
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terha- Banding, Kasasi dan PK secara lengkat dan
tepat waktu
dap sistem peradilan melalui proses peradilan • Persentase putusan perkara yang menarik
yang pasti, transparan dan akuntabel perhatian masyarakat yang dapat diakses
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penan- secara online dalam waktu 1 hari setelah
ganan perkara melalui pemanfaatan teknolo- diputus
gi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan 13
bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggir-
kan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi mas-
yarakat pencari keadilan.

B. Sasaran

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai
secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam ru-
musan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam
sasaran dirancang pula indikator sasaran yang di-
maksud dengan indikator sasaran adalah ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk di-
wujudkan pada tahun yang bersangkutan.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi mas- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
yarakat miskin dan terpinggirkan Pengadilan

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strat-
strategis peningkatnya akses peradilan bagi egis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
masyarakat miskin dan terpinggirkan ditetapkan pengadilan ditetapkan 1 indikator kinerja, yaitu
3 indikator kinerja, yaitu : :
• Persentase Perkara prodeo diselesaikan • Persentase Putusan perkara perdata yang
• Persentase perkara yang diselesaikan diluar
ditindaklanjuti (eksekusi)
gedung pengadilan
• Persentase pencari keadilan golongan ter-

tentu yang mendapat layanan

Layanan PTSP pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

14



KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

Rekapitulasi keadaan perkara pidana pada Tahun 2019
diperinci berdasarkan jenis perkara, yaitu perkara
Pidana Biasa/Khusus, Pidana Singkat, Tindak Pidana
Ringan / Cepat (Tipiring) dan Lalu Lintas, serta Tin-
dak Pidana Khusus Anak. sedangkan Keadaan Perkara
Perdata yaitu perkara Perdata Gugatan, Perkara Perdata
Permohonan, dengan terbitnya Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tanggal
7 Agustus 2015 maka jenis perkara perdata ditambah
dengan perkara perdata Gugatan Sederhana.

16

TINGKAT PERTAMA

PERKARA PIDANA

JENIS PERKARA

TAHUN BIASA / ANAK SINGKAT TIPIRING LALU PRAPERADILAN
KHUSUS LINTAS 0
Sisa Awal 00 0
Masuk 30 80 2 0
175 80 2
2019 Putus 183 00 0 4.028 1
Sisa Akhir 4.028 1
Tahun 2
00

PERKARA PERDATA

JENIS PERKARA

TAHUN GUGATAN BANTAHAN GUGATAN PERMOHONAN
SEDERHANA
Sisa Awal 6 1
Masuk 36 10 20
29 21
2019 Putus 13 31 0
Sisa Akhir 31
Tahun
10

UPAYA HUKUM

PERKARA PIDANA

JENIS PERKARA

TAHUN BANDING KASASI PENINJAUAN GRASI
KEMBALI 0
Sisa Awal 0
Masuk 4 00
4
2019 Putus 0 10 0
Sisa Akhir
Tahun 10 0

00 0

17

PERKARA PERDATA

TAHUN BANDING JENIS PERKARA PENINJAUAN
KEMBALI
Sisa Awal 2 KASASI 4
Masuk 12 3
10 10 4
2019 4 4 3
Putus 10
4
Sisa Akhir Tahun

B. PENYELESAIAN PERKARA

Tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Un-
dang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Pengadilan Negeri bertugas Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan

perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, jadi core business

dari pengadilan adalah Perkara. Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebagai

pengadilan tingkat pertama selalu berupaya dalam penyelesaian dan

penanganan perkara tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mah-

kamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang di tandatan-

gani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr.

H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H.

Adapun pokok-pokok ketentuan yang diatur di dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyele-
saian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan tersebut yaitu :

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5
(lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara ter-
tentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka Majelis
Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pen-
gadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Banding dan Ketua Mahkamah Agung;

2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3
(tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu
yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim
yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Ting-
kat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung;

3. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang
sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan
jangka waktu di atas, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen
perkara berbasis elektronik tepat waktu.

18

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan tersebut, adalah jawaban dari amanat Undang-undang Nomor 48 Ta-
hun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan seder-
hana, cepat, dan biaya ringan, yang mengharuskan pengadilan di Indonesia dalam penyele-
saian suatu sengketa / perkara dalam kurun waktu 5 (lima) bulan sehingga dapat memberikan
kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan menjadikan sistem peradilan di Indonesia
yang lebih baik.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
menangani perkara pidana sebanyak 186 perkara dan
perkara perdata sebanyak 60 perkara.

Jumlah Perkara yang Masuk

pada Tahun 2017 - 2019

Jenis Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Persentase
kenaikan /
Pidana 229 198 186 Penurunan 2019
Perdata 66 47 60
Jumlah 295 245 246 (6,1%)
27,7 %
0,4 %

Berikut merupakan data grafik perkara yang diperiksa oleh Penga-
dilan Negeri Sengeti Kelas II selama kurun waktu 2017 hingga 2019,
dibagi berdasarkan jenis perkara termasuk jumlah permohonan
eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.

19

Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus/Rekapitulasi
Perkara

Penyelesaian perkara pada Kepaniteraan
Perdata Tahun 2019

1. Perkara Gugatan 5. Perkara Kasasi
• Sisa Tahun 2018 : 6 Berkas • Sisa Tahun 2018 : 10 Berkas
• Perkara Gugatan yang masuk : 36 Berkas Berkas
• Perkara Gugatan yang putus : 20 Berkas • Perkara Permohonan Kasasi yang masuk : 4 Berkas
• Perkara Gugatan yang dicabut : 9 Berkas Berkas
• Sisa perkara Gugatan Tahun 2019 : 13 Berkas • Perkara Permohonan Kasasi yang dikirim : 4
Berkas
• Perkara Permohonan Kasasi yang Dicab- : -
Berkas
ut/tidak dikirim
Berkas
• Perkara Permohonan Kasasi yang belum : -

2. Perkara Perlawanan /Bantahan (derden Verzet) dikirim

• Sisa Tahun 2018 : 1 Berkas • Berkas Perkara Permohonan Kasasi yang : 10

• Perkara Perlawanan yang masuk : 3 Berkas diterima Pengadilan Negeri

• Perkara Perlawanan yang putus : 3 Berkas • Sisa perkara permohonan Kasasi Tahun : 4

• Perkara Perlawanan yang dicabut : - Berkas 2019

• Sisa perkara Perlawanan Tahun 2019 : 1 Berkas 6. Perkara Peninjauan Kembali

• Sisa Tahun 2018 :4 Berkas
Berkas
3. Perkara Permohonan • Perkara Permohonan PK yang masuk : 3 Berkas
• Sisa Tahun 2018 Berkas
: 1 Berkas • Perkara Permohonan PK yang dikirim : 4
• Perkara Permohonan yang masuk : 20 Berkas Berkas
: 21 Berkas • Perkara Permohonan PK yang belum : 0 Berkas
• Perkara Permohonan yang putus : - Berkas
dikirim
• Sisa perkara Permohonan Tahun 2019
• Perkara Permohonan PK yang putus : 4

• Sisa perkara permohonan PK Tahun 2018: 3

7. Perkara Eksekusi :4 Berkas
• Sisa Tahun 2018 Berkas
4. Perkara Banding
• Sisa Tahun 2018 : 2 Berkas • Perkara Permohonan Eksekusi yang :5 Berkas
• Perkara Permohonan banding yang : 12 Berkas
masuk masuk Berkas
• Perkara Permohonan Banding yang : 10 Berkas
dikirim • Perkara Permohonan Eksekusi yang :2 Berkas
• Perkara Permohonan Banding yang : - Berkas
Cabut berhasil Berkas
• Perkara Permohonan Banding yang : 10 Berkas
diputus Pengadilan Tinggi • Perkara Permohonan Eksekusi yang :2
• Sisa perkara permohonan banding : 4 Berkas
Tahun 2018 dicabut

• Perkara Permohonan Eksekusi yang :-

ditolak

• Sisa perkara permohonan Eksekusi Tahun: 5

2019

8. Perkara Penyitaan :- Berkas
• Sisa Tahun 2018 Berkas
Berkas
• Permohonan penyitaan yang masuk : - Berkas

• Permohonan penyitaan yang dikabulkan : -

• Sisa Permohonan penyitaan Tahun 2019 : -

20

Penyelesaian perkara pada Kepaniteraan
Pidana Tahun 2019

1. Perkara Biasa 7. Perkara Kasasi Berkas
• Sisa Tahun 2018 : 30 Berkas • Sisa Tahun 2018 :- Berkas
• Perkara Pidana Biasa yang masuk : 175 Berkas Berkas
• Perkara Pidana Biasa yang Putus : 183 Berkas • Perkara Permohonan Kasasi yang masuk : 1 Berkas
• Sisa Perkara Pidana Biasa Tahun 2019 : 22 Berkas
• Perkara Permohonan Kasasi yang dikirim : 1 Berkas

• Perkara Permohonan Kasasi yang Dicab- : - Berkas

ut/tidak dikirim Berkas

2. Perkara Pidana Anak • Perkara Permohonan Kasasi yang belum : - Berkas
Berkas
• Sisa Tahun 2018 : - Berkas dikirim Berkas
Berkas
• Perkara Pidana Anak yang masuk : 8 Berkas • Perkara Permohonan Kasasi yang diputus: 1 Berkas

• Perkara Pidana Anak yang putus : 8 Berkas MA

• Sisa perkara Pidana Anak Tahun 2019 : - Berkas • Sisa perkara permohonan Kasasi Tahun : -

2019

3. Perkara Pidana Singkat :- Berkas 8. Perkara Peninjauan Kembali
• Sisa Tahun 2018 :- Berkas • Sisa Tahun 2018 :-
• Perkara Pidana Singkat yang masuk :- Berkas
• Perkara Pidana Singkat yang Putus :- Berkas • Perkara Permohonan PK yang masuk : -
• Sisa Perkara Pidana Singkat Tahun 2018
• Perkara Permohonan PK yang dikirim : -

• Perkara Permohonan PK yang diputus : -

• Sisa perkara Permohonan PK Tahun 2019 : -

4. Perkara Cepat / Tipiring : - Berkas 9. Perkara Grasi
• Sisa Tahun 2018 : 2 Berkas
• Perkara Pidana Cepat yang masuk : 2 Berkas • Sisa Tahun 2018 :- Berkas
• Perkara Pidana Cepat yang Putusan : - Berkas Berkas
• Perkara Pidana Cepat Tahun 2019 • Perkara Permohonan Grasi yang masuk : - Berkas
Berkas
• Perkara Permohonan Grasi yang dikirim : - Berkas

• Perkara Permohonan Grasi yang diputus : -

5. Pelanggaran Lalu Lintas • Sisa perkara Permohonan Grasi Tahun : -
• Sisa Tahun 2018
• Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang : - Berkas 2019
masuk : 4028Berkas
• Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang 10. Perkara Praperadilan
Putus : 4028Berkas
• Sisa Perkara Pelanggaran Lalu lintas • Sisa Tahun 2018 :- Berkas
Tahun 2018 : - Berkas Berkas
• Permohonan Praperadilan yang masuk : 1 Berkas
Berkas
• Permohonan Praperadilan yang diputus : 1

• Sisa Permohonan Praperadilan Tahun : -

2019

6. Perkara Banding :- Berkas 11. Izin Penggeledahan
• Sisa Tahun 2018 Berkas • Sisa Tahun 2018
• Permohonan izin penggeledahan yang : - Berkas
• Perkara Permohonan banding yang : 4 Berkas masuk : 84 Berkas
• Permohonan izin penggeledahan yang
masuk Berkas dikabulkan : 84 Berkas
• Permohonan izin penggeledahan yang
• Perkara Permohonan Banding yang : 4 Berkas ditolak : - Berkas
• Sisa permohonan izin penggeledahan
dikirim tahun 2019 : - Berkas

• Perkara Permohonan Banding yang : 4

dicabut/diputus

• Sisa perkara Permohonan banding Tahun: -

2019

12. Izin Penyitaan
• Sisa Tahun 2018 : - Berkas

• Permohonan izin penyitaan yang masuk : 261 Berkas

• Permohonan izin Penyitaan yang dika- : 261 Berkas

bulkan

• Permohonan izin penyitaan yang ditolak : - Berkas

• Sisa permohonan izin penyitaan tahun : - Berkas

2018

21

Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2014
telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada
4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Adapun pokok SEMA
tersebut antara lain Penyelesaian perkara pada Pengadilan
Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan
termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan
keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka Majelis
Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Perta-
ma dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

Pada tahun 2019 Perkara yang diputus sebanyak 194 perkara pidana dan 54 perkara perdata. Pada tahun
2019 tersebut penyelesaian perkara yang tepat waktu sebanyak 246 perkara, dengan rincian perkara
yang tidak tepat waktu perkara pidana sebanyak 0 perkara dan perkara perdata sebanyak 2
perkara. sehingga ratio yang diputus tepat waktu sebesar : (Jumlah perkara yang tidak mengaju-
kan upaya hukum banding/Jumlah putusan perkara) = 246/248 x 100% = 99,2 %.

Keadaan Perkara yang diputus tepat waktu
Tahun 2019

Jenis Perkara Jumlah Putusan Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu

Perdata Gugatan 32 2 30
Perdata Permohonan 21 0 21
Perdata Gugatan Sederhana 1 0 1
Pidana Biasa 183 0 183
Pidanan Anak 8 0 8
Pidana Cepat 2 0 2
Praperadilan 1 0 1
Jumlah 248 2 246

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum

BANDING Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding
Pada tahun 2019 Perkara yang diputus pada Tahun 2019
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebanyak
191 perkara pidana (biasa dan Anak) dan 32 Jenis Perkara Jumlah Jumlah Jumlah
perkara perdata gugatan, yang mengajukan Putusan Pengajuan Putusan
upaya hukum Banding sebanyak perkara Perdata Gugatan diterima
pidana 4 perkara dan perdata 12 perkara. Seh- Pidana Biasa 32 Banding
ingga pada tahun 2019 tersebut perkara yang Pidana Anak 183 12 20
tidak mengajukan upaya hukum banding perk- Jumlah 8 4 179
ara pidana sebanyak 187 perkara dan perkara 223 0 8
perdata sebanyak 20 perkara. sehingga ratio 16 207
kepuasan terhadap putusan hakim sebesar
: (Jumlah perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding/Jumlah putusan
perkara) = 207/223 x 100% = 92,8 %.

22

KASASI

Untuk upaya hukum kasasi dikuantitatifkan Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan
dengan jumlah putusan perkara banding yang Upaya Hukum Kasasi
turun dari pengadilan tingkat banding diku- Tahun 2019
rangi jumlah putusan perkara yang diajukan
kasasi dibagi jumlah putusan perkara banding Jenis Perkara Jumlah Jumlah Jumlah
yang turun/diputus Pengadilan Tinggi. Pada Putusan Pengajuan Putusan
tahun 2019 perkara banding yang diputus oleh Perdata Gugatan Diterima
Pengadilan Tinggi Jambi untuk perkara pidana Pidana Biasa 10 Kasasi
sebanyak 4 perkara dan perdata 10 Perkara, Pidana Anak 4 4 6
yang mengajukan upaya hukum Kasasi seban- Jumlah 0 1 3
yak perkara pidana 1 perkara dan perdata 4 14 0 0
perkara. Sehingga ratio kepuasan terhadap 5 9
putusan hakim sebesar : (Jumlah perka-
ra yang tidak mengajukan upaya hukum PENINJAUAN KEMBALI
Kasasi/Jumlah putusan perkara) = 9/14 x
100% = 64,3 %.

Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan Untuk upaya hukum peninjuan kembali di-
Upaya Hukum Peninjauan Kembali kuantitatifkan dengan jumlah putusan perkara
Tahun 2019 Kasasi yang turun dari Mahkamah Agung
dikurangi jumlah putusan perkara yang diaju-
Jenis Perkara Jumlah Jumlah Jumlah Pu- kan peninjuan kembali dibagi jumlah putusan
Putusan / Permohon tusan yang perkara kasasi yang turun. Pada tahun 2019
Perdata Gugatan Berkas Ka- Peninjauan perkara kasasi yang diputus oleh Mahkamah
Pidana Biasa sasi yang diterima Agung untuk perkara pidana sebanyak 1 perk-
Pidana Anak Kembali ara dan perdata 3 Perkara, yang mengajukan
Jumlah turun 7 upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak
10 3 1 perkara pidana 0 perkara dan perdata 3
1 0 0 perkara, sehingga ratio kepuasan terhadap
0 0 8 putusan hakim sebesar : (Jumlah perka-
11 3 ra yang tidak mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali/Jumlah putusan per-
kara) = 8/11 x 100% = 72,7 %.

MEDIASI

Mediasi adalah upaya penyele-
saian konflik dengan melibatkan
pihak ketiga yang netral, yang
tidak memiliki kewenangan men-
gambil keputusan yang membantu
pihak-pihak yang bersengketa
mencapai penyelesaian (solusi)
yang diterima oleh kedua pihak.
Menurut Priatna Abdurrasyid
mediasi merupakan suatu proses
damai di mana para pihak yang
bersengketa menyerahkan penyele-
saiannya kepada seorang mediator
untuk mencapai hasil akhir yang
adil, tanpa biaya besar tetapi efek-
tif dan diterima sepenuhnya oleh

23

kedua belah pihak yang bersengketa. hadir dalam pertemuan yang dilengkapi surat ket-
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 ta- erangan dokter, dan lain-lain.
hun 2017 tentang Mediasi, peran mediator men- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tahun 2019
jadi sangat penting mengingat rentan waktu yang menerima perkara gugatan sebanyak 36 perkara
singkat sebagai pihak penengah dan kewajiban dan Perkara Bantahan/Perlawan Sebanyak 1 per-
para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara kara, pelaksanaan mediasi dipimpin Hakim/me-
langsung pertemuan Mediasi den gan atau tanpa diator-mediator yang telah bersertifikat dan telah
didampingi oleh kuasa hukum kecuali ada alasan memiliki kompotensi dibidangnya. Pelaksanaan
yang sah seperti kondisi kesehatan yang kondisi mediasi pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
kesehatan yang tidak memungkinkan pada tahun 2019 sebanyak 21 perkara adapun rin-
ciannya terurai dalam tabel dibawah.

Laporan Mediasi pada Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II
Tahun 2019

Laporan Penyelesaian Mediasi

Tahun Jumlah Akta Berhasil Pencab- Tidak Masih Ket-
2019 Perkara Perda- Berhasil utan Berhasil dalam eran-
yang di- maian / sebagian 0 proses gan
mediasi Putus 20
0 2 -
23 1

DIVERSI

Diversi adalah pengalihan Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pidana Anak dengan sangat pro-
penyelesaian perkara anak dari tentang Kesejahteraan Anak gresif. Ketua Mahkamah Agung RI
proses peradilan pidana ke proses dan Undang - Undang Nomor Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali,
di luar peradilan pidana. Anak S.H., M.H. menandatangani Pera-
adalah bagian warga Negara 23 Tahun 2002 tentang Per- turan Mahkamah Agung (PERMA)
yang harus di lindungi karena lindungan Anak dan Un- Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pe-
mereka merupakan generasi dang-Undang Nomor 11 doman Pelaksanaan Diversi dalam
bangsa yang dimasa yang Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak bah-
akan datang Peradilan Pidana Anak yang kan sebelum Peraturan Pemerintah
akan kesemuanya yang merupakan turunan dari
melan- mengemu- Undang-undang Sistem Peradilan
jutkan kakan prin- Pidana Anak (SPPA) dikeluarkan.
kepemi- sip-prinsip Poin penting PERMA tersebut
mpinan umum bahwa Hakim wajib menyele-
bangsa perlind- saikan persoalan Anak Berhadapan
Indo- ungan dengan Hukum (ABH) dengan
nesia. anak, acara Diversi yang merupakan
Sesuai yaitu prosedur hukum yang masih sangat
dengan non anyar dalam sistem dan pembaha-
ketentuan Konvensi diskrimina- ruan hukum pidana di Indonesia.
Hak Anak (Convention si, kepentingan terbaik Disamping itu juga, PERMA ini
on the Rights of the bagi anak, kelangsungan memuat tata cara pelaksanaan
Child) yang diratifikasi hidup dan tumbuh kem- diversi yang menjadi pegangan
oleh pemerintah Indo- bang dan menghargai Hakim dalam penyelesaian pidana
nesia melalui Keputusan Presiden partisipasi anak. anak mengingat belum ada regulasi
nomor 36 Tahun 1990, kemudian yang memuat hukum acara khusus
juga dituangkan dalam Undang- Mahkamah Agung merespon Un-
dang-Undang Sistem Peradilan
24

diversi Sistem Peradilan Pidana Pedoman pelaksanaan Diversi dalam hal anak didakwa melaku-
Anak. Pada tahun 2019 belum dalam Sistem Peradilan Pidana kan tindak pidana yang diancam
terdapat / nihil upaya hukum Anak, diversi diberlakukan terha- dengan pidana penjara di bawah
diversi yang diajukan pada Pen- dap anak yang telah berumur 12 7 tahun atau kepada anak yang
gadilan Negeri Sengeti Kelas II tahun tapi belum berumur 18 ta- didakwa dengan tindak pidana
dikarenakan perkara pidana yang hun, atau telah berumur 12 tahun yang diancam dengan pidana
masuk ke Pengadilan Negeri Sen- meskipun pernah kawin tetapi penjara 7 tahun atau lebih dalam
geti tidak memenuhi pasal 2 & 3 belum berumur 18 tahun, yang bentuk surat dakwaan subsidari-
Peraturan Mahkamah Agung Re- diduga melakukan tindak pidana. tas, alternatif, kumulatif, maupun
publik Indonesia Nomor 4 Tahun Hakim anak wajib mengupaya- kombinasi (gabungan).
2014 tentang kan Diversi

LAPORAN DIVERSI
Tahun 2019

No Nomor & Nama Anak Pasal Tanggal Tanggal Tanggal dan
Tanggal Surat Kesepakatan dan Nomor Pelaksanaan
Penetapan
Isi Diversi

NIHIL

Selama tahun 2019, terdapat 8 LAPORAN KEADAAN PERKARA ANAK
(delapan) perkara pidana anak Tahun 2019
yang diajukan ke Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II kesemuanya tidak Jenis Perkara Masuk Perkara Pi- Perkara Diversi Diversi
dilakukan upaya hukum diversi Tahun dana anak Pidana anak Berhasil Gagal
dikarenakan tidak memenuhi syarat 2019
perlakukan diversi terhadap perkara dengan dengan 0
pidana yang pelakunya adalah anak ancaman ancaman
sebagaimana diatur dalam pasal 2 di atas 7 di bawah 7
dan 3 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2014. Tahun Tahun

Pidana Anak 8 8 00

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang diterima Pengadilan
Negeri Bau-bau, Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Negeri
Jakarta, Pengadilan Negeri Cibinong dan terakhir Pengadilan Negeri
Sleman merupakan awal cikal bakal dari pelaksanaan Akreditasi Penjami-
nan Mutu pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Repub-
lik Indonesia mengapresiasikan secara tinggi atas keberhasilan penga-
dilan-pengadilan tersebut atas upaya untuk memperoleh pengakuan pe-
nilai independent melalui audit penjaminan mutu sesuai dengan standart
internasional.

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Melalui surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor
Umum Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II : 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 membentuk tim akreditasi internal. Tim
tersebut bertugas melakukan penilaian dan penjaminan mutu terhadap
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai dengan
standart ISO 9001:2008. Di tengah berbagai tantangan yang terjadi

25

bahwa perubahan, penyesuaian penjaminan mutu pengadilan Meskipun penyerahan akredita-
dan pembaharuan yang sedang negeri sewilayah Pengadilan si penjaminan mutu telah usai,
dan akan dilakukan harus tetap Tinggi Jambi sesuai dengan semangat akreditasi Pengadilan
berorientasi kepada kepentingan Surat Sekretaris Jenderal Badan Negeri Sengeti Kelas II belum pu-
publik untuk mendapatkan pe- Peradilan Umum Nomor 226/ dar pada segenap warga Penga-
layanan hukum yang prima dan DJU/OT.01.3/2016 tanggal 10 dilan Negeri Sengeti Kelas II. Se-
berkeadilan. Maret 2016. Pada tanggal 24 cara kontinyu pengawasan tetap
Dalam rangka mencapai pe- Oktober 2016 Pengadilan Negeri dilakukan oleh Tim Internal Audit
layanan hukum yang berkeadilan Sengeti Kelas II menerima kun- yang selalu berupaya melaku-
tersebut, dibutuhkan proses jungan Tim Audit Penjaminan kan yang terbaik demi menjaga
kemandirian lembaga peradilan Mutu Direktorat Jenderal Badan keberhasilan meraih akreditasi.
baik secara struktur kelembagaan Peradilan Umum bertujuan untuk Buktinya, beberapa bulan setelah
maupun proses peradilan yang melaksanakan audit eksternal ter- pelaksanaan penyerahan akredi-
didukung oleh sumber daya ma- hadap Pengadilan Negeri Sengeti tasi penjaminan mutu waktu lalu
nusia, penyelenggara pelayanan Kelas II. (Lombok) Pengadilan Negeri Sen-
hukum yang proporsional, Pada tanggal 02 November 2016 geti Kelas II menerima kunjungan
berintegritas, memiliki kualitas bertempat di Nusa Tenggara Tim Audit Surveylance Penga-
dan kuantitas serta meningkat- Barat Pengadilan Negeri Senge- dilan Tinggi Jambi. Pada saat Tim
kan kapabilitas penatakelolaan ti Kelas II yang mana diwakili Audit Surveylance Pengadilan
peradilan sesuai dengan tuntut- oleh Ibu Esther Megaria Sitorus, Tinggi Jambi melaksanakan audit
an masyarakat modern. Guna S.H., M.Hum (Ketua Pengadilan tidak menemukan temuan yang
mewujudkan performa / kinerja Negeri Sengeti Kelas II waktu itu) bersifat mayor hanya bersifat
peradilan Indonesia yang unggul/ menerima piagam penghargaan perbaikan.
prima (Indonesia Court Perfor- akreditasi penjaminan mutu
mance Excellent –ICPE). badan peradilan umum yang
Pada tahun 2016 Pengadilan diserahkan langsung oleh Yang
Negeri Sengeti Kelas II ditunjuk Mulia Ketua Mahkamah Agung
sebagai Pilot Project Akreditasi Republik Indonesia Prof. Dr. H.
Muhammad Hatta Ali, S.H, MH.

Penyerahan akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum Di Nusa Tenggara Barat, Lombok

26

POSBAKUM

1. Menjamin dan memenuhi garan (DIPA) Pengadilan Negeri
hak bagi Penerima Bantuan Sengeti Kelas II tahun 2017.
Hukum untuk mendapatkan menggunakan dana pada Daftar
akses keadilan, Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Pengadilan Negeri Senge-
2. Mewujudkan hak konstitu- ti Kelas II 03 (Direktorat Jender-
sional segala warga negara al Badan Peradilan Umum).
sesuai dengan prinsip persa-
Berdasarkan Undang-Un- maan kedudukan di dalam
dang Nomor 16 Tahun hukum,
2011 tentang Bantuan
Hukum, pasal 1 ayat (1) men- 3. Menjamin kepastian penye-
yatakan bahwa bantuan hu- lenggaraan Bantuan Hukum
kum adalah jasa hukum yang dilaksanakan secara merata
diberikan oleh Pemberi Bantuan di seluruh wilayah Negara
Hukum secara Cuma-Cuma Indonesia, dan
kepada Penerima Bantuan Hu-
kum. Penerima bantuan hukum 4. Mewujudkan peradilan yang
adalah orang atau kelompok efektif, efisien, dan dapat
orang yang tidak mampu yang dipertanggungjawabkan
tidak dapat memenuhi hak
dasar secara layak dan mandi- Pada Pasal 25 Surat Edaran
ri yang menghadapi masalah Mahkamah Agung RI Nomor
hukum. Sedangkan dalam Surat 10 Tahun 2010, bahwa jasa
Edaran Mahkamah Agung RI bantuan hukum dapat diberikan
Nomor 10 Tahun 2010 tentang oleh Posbakum berupa pembe-
Pedoman Pemberian ban-tuan rian informasi, konsultasi, dan
Hukum dinyatakan bahwa yang advis serta penyedia Advokat
berhak mendapat jasa layanan pendamping secara cuma-Cuma
posbantuan hukum adalah untuk membela kepentingan
orang-orang yang tidak mampu Terdakwa dalam hal terdakwa
membayar jasa advokat teruta- tidak mampu membiaya sendiri
ma perempuan dan anak-anak penasehat hukumnya. Penga-
serta penyandang disabilitasi, dilan Negeri Sengeti Kelas II tel-
sesuai peraturan perundang-un- ah memiliki Pos Bantuan Hukum
dangan yang berlaku. sendiri dengan menggandeng
Adapun bantuan Hukum yang LBH MAHARDIKA sebagai
dapat diterima meliputi men- pengelola Pos Bantuan Hukum
jalankan kuasa, mendampingi, pada Pengadilan Negeri Sengeti
mewakili, membela, dan/atau Kelas II hasil dari lelang terbuka
melakukan tindakan hukum yang pelaksanaannya melalui
lain untuk kepentingan hukum proses yang transparan dan diu-
Penerima Bantuan Hukum, yang mumkan melalui website resmi
bertujuan untuk : Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II. Serta dipilih melalui seleksi
yang dilakukan oleh Tim Selek-
si Penerimaan Pengelola Jasa
Pelayanan Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II tahun 2017.

Adapun pendanaan yang dikelu-
arkan menggunakan dana pada
Daftar Isian Pelaksanaan Ang-

27

Laporan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
Tahun 2019

No Periode Bulan Jumlah Keterangan
Layanan
1 Januari Advis / Konsultasi Hukum
2 Februari 2 -
3 Maret - Advis / Konsultasi Hukum
4 April 2 Advis / Konsultasi Hukum
5 Mei 4 Advis / Konsultasi Hukum
6 Juni 1 Advis / Konsultasi Hukum
7 Juli 1 Advis / Konsultasi Hukum
8 Agustus 1 Advis / Konsultasi Hukum
9 September 1 Advis / Konsultasi Hukum
10 Oktober 1 Advis / Konsultasi Hukum
11 November 1 Advis / Konsultasi Hukum
12 Desember 1 Advis / Konsultasi Hukum
1

Laporan Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum
Tahun 2019

No Periode Bulan Anggaran Pengeluaran

1 Januari Rp. 24.000.000 -
2 Februari Rp. 24.000.000 Rp. 2.000.000
3 Maret Rp. 22.000.000 Rp. 4.000.000
4 April Rp. 18.000.000
5 Mei Rp. 18.000.000 -
6 Juni Rp. 16.000.000 Rp. 2.000.000
7 Juli Rp. 14.000.000 Rp. 2.000.000
8 Agustus Rp. 12.000.000 Rp. 2.000.000
9 September Rp. 10.000.000 Rp. 2.000.000
10 Oktober Rp. 4.000.000
11 November Rp. 6.000.000
12 Desember Rp. 6.000.000 -
Rp. 4.000.000 Rp. 2.000.000
Rp. 4.000.000

28

SIDANG KELILING

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang 2. Membantu masyarakat terutama yang
dilaksanakan diluar gedung pengadilan baik tidak mampu dalam memperoleh hak atas
yang dilakukan secara berkara maupun insiden- akta perkawinan, buku nikah, dan akta ke-
til yang diperuntukan bagi masyarakat yang lahiran yang dilakukan dengan sederhana,
mengalami hambatan untuk datang ke kantor cepat dan biaya ringan.
pengadilan dengan alasan jarak, transportasi,
dan biaya. Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II merupakan
Adapun tujuan pelaksanaan sidang pelayan salah satu pengadilan tingkat pertama yang be-
terpadu/sidang keliling menurut Peraturan rada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jam-
Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 bi. Jarak yang dekat dari ibu kota propinsi dan
tentang pelayanan terpadu sidang keliling akses antar kecamatan yang mudah diakses
pengadilan negeri dan pengadilan agama / melalui jalur transportasi darat sehingga Penga-
mahkamah syar’iyah dalam rangka penerbitan dilan Negeri Sengeti Kelas II tidak melakukan
akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahi- sidang keliling dan terlebih untuk pelaksanaan
ran adalah: tersebut Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di tidak mengalokasikan dananya

bidang hukum, dan

PERKARA PRODEO

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah
proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara
melalui DIPA Pengadilan. Adapun yang berhak mengajukan gugatan/ permo-
honan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat tidak mam-
pu (miskin) secara ekonomis dengan syarat-syarat yang telah diatur.
Adapun prosedur permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/
HK.006/5/Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan
hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yaitu :

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri,
2. Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata
gugatan maupun permohonan diajukan penggugat atau pemo-
hon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I
sebelum perkara didaftarkan dan deregister dan untuk
permohonan yang diajukan Tergugat/Termohon harus
diajukan sebelum mengajukan jawaban dengan melam-
pirkan :

29

• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala
wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar
biaya perkara,

• Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu keluarga miskin (KKM), Kartu Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program keluarga harapat
(PKH) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data
terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ket-
erangan tidak mampu, dan/atau

• Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh
Ketua Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebagai
lembaga peradilan tingkat pertama khusus-
nya pada wilayah Kabupaten Muaro Jambi,
Propinsi Jambi. Pada Tahun 2019 Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II tidak memperoleh alo-
kasikan dana anggaran untuk perkara prodeo /
pembebasan biaya perkara.

No Nomor Perkara Pemohon Jenis Perkara

1

2

3

4 NIHIL

5
6

7

8

9

10

11

12

30



SUMBER DAYA MANUSIA

Manajemen sumber daya manusia sebagai Kekuasaan kehakiman tertinggi berdasarkan Un-
salah satu faktor internal yang harus dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
dikelola secara baik, saat ini menunjukan Tahun 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung ber-
peranan yang sangat menentukan sebagai penentu sama-sama badan-badan peradilan yang berada di
kemampuan keberhasilan suatu organisasi. Keber- bawahnya. Kekuasaan kehakiman tersebut adalah
hasilan suatu organisasi sangat bergantung kepada kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta
kualitas, integritas, dan kinerja individu yang ter- memberikan putusan atas perkara-perkara yang dis-
dapat dalam organisasi tersebut. erahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan
Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu keadilan berdasarkan perundang-undangan.
organisasi kerja tersebut dibutuhkan sumber daya Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan
manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik da-
tinggi dan mempunyai komitmen, semangat kerja lam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-pu-
serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok tusan yang objektif dan tidak memihak dengan
dan fungsinya. Suatu sistem yang berbasis kinerja senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
hanya akan menghasilkan output yang memuaskan Dari tugas pokok dan fungsi badan Peradilan terse-
bilamana sistem tersebut dapat dikendalikan dan but baik itu pelaksana fungsi teknis maupun fungsi
dikelola oleh sumber daya manusia yang berkuali- pendukung, diperlukan sumber daya manusia yang
tas. tertata dalam satu struktur organisasi yang baik.

32

Sinergi akan pembaharuan peradilan yang di- Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Ke-
canangkan Mahkamah Agung Republik Indone- hakiman pasal 46, dalam rangka memberikan
sia dalam cetak biru (blue print) pembaharuan dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara
peradilan 2010 -2035 untuk mewujudkan perfor- pada 4 (empat) lingkungan peradilan guna mene-
ma/kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan tapkan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan
prima (Indonesia Court Performance Exellent) maka kesekretariatan peradilan. Stuktur tersebut meng-
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II menuangkan misi gambarkan alur tupoksi dan garis komando dalam
dan agenda perubahan dalam peningkatan kapa- sebuah organisasi tak terkecuali Pengadilan Negeri
sitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Sengeti Kelas II sebagai kawal depan (Voorpost)
Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Mahkamah Agung Republik Indonesia.
senantiasa meningkatkan kualitas dan profesional-
itas bagi Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fung- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dipimpin oleh
sional, serta seluruh staf. seorang Ketua Pengadilan yang bertanggung jawab
Secara teori struktur Organisasi adalah suatu susu- atas terselenggaranya administrasi perkara pada
nan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi Pengadilan. Dalam melaksanakan terhadap penye-
yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan lenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil Ketua
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struk- Pengadilan, dan untuk menjalakan pelaksanaan
tur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemi- administrasi perkara dibantu oleh Panitera Penga-
sahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang dilan dan untuk pelaksanaan administrasi kesek-
lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi retariatan dibantu oleh Sekretaris Pengadilan yang
di bagian-bagian. Berdasarkan Undang-undang berada dibawah Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua
Pengadilan.

33

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tersusun
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menggambarkan suatu
hubungan antara bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Adapun gambaran
struktur organisasi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II adalah sebagai
berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

34

PROFIL

35

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum
Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Lahir di Jakarta, 10 Februari 1976. Menjabat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II sejak 31 Oktober 2019, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II. Menyelesaikan Strata 1 pada Universitas Air-
langga pada Tahun 1998, Magister Pascasarjana pada STIH IBLAM tahun 2001,
selanjutnya memperoleh Doktor dari Unversitas Sebelas Maret Surakarta pada
Tahun 2017.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Lahir di Bengkulu, 30 September 1977. Menjabat Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II sejak 12 November 2019, sebelumnya menjabat sebagai
Hakim Madya Pratama pada Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial
Jambi Kelas IA. Menyelesaikan Strata 1 pada Universitas Gajahmada Yogyakarta
pada Tahun 2001, selanjutnya meperoleh Magister Pascasarjana pada Universi-

tas Medan Area pada tahun 2011.

36

Nizom, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Lahir di Sarolagun, 17 November 1970. Menjabat Panit-
era Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sejak 1 April 2019,

sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Jambi Kelas
IA. Menyelesaikan Strata 1 pada pada Tahun 1996, dan Ma-

gister Pascasarjan tahun 2017 masing-masing diselesaikan
pada Universitas Batanghari Jambi.

Melly S, S.Kom
Sekretaris Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Lahir di Jambi, 20 Mei 1982. Menjabat Sekretaris
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sejak 28 Desember
2015, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II. Menyelesaikan Strata
1 pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer Nurdin Hamzah pada Tahun 2005.

37

Berdasarkan data kepegawaian pada bulan Desember Tahun 2019, berikut ini daftar nama-nama
seluruh pegawai aktif Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II :

DAFTAR SELURUH PEGAWAI AKTIF
Tahun 2019

No Foto Nama, NIP, Pangkat Jabatan Ket
Tempat Tanggal Lahir / Gol Ketua
Ruang

1 Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum Pembina

NIP. 19760210 200012 1 001 Tk. I /

Jakarta, 10 Februari 1976 IV.b

2 Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. Pembina Wakil Ketua

NIP. 19770930 200112 2 002 / IV.a

Bengkulu, 30 September 1977

3 Nizom, S.H., M.H. Pembina Panitera

NIP. 19701117 199303 1 002 / IV.a

Sarolangun, 17 November 1970

4 Melly S, S.Kom Penata Sekretaris Kuasa

NIP. 19820520 200604 2 007 Tk. I / Penggu-

Jambi, 20 Mei 1982 III.d na Ang-

garan

5 Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum Penata Hakim Pratama Utama

NIP. 19830607 200604 2 002 Tk. I /

Jakarta, 07 Juni 1983 III.d

6 Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Penata / Hakim Pratama Madya

NIP. 19850820 200805 1 001 III.c

Sukoharjo, 20 Agustus 1985

7 Dicki Irvandi, S.H., M.H, Penata / Hakim Pratama Madya

NIP. 19840305 200904 1 006 III.c

Kerinci, 05 Maret 1984

38

8 Muhammad Sjafrudin, S.H. Penata Panitera Muda Perdata

NIP. 19710511 199303 1 002 Tk. I /

Pekalongan 11 Mei 1971 III.d

9 Endang Sri Wahyuni N, S.H. Penata / Panitera Muda Pidana

NIP. 19750618 199403 2 001 III.c

Jambi, 18 Juni 1975

10 Saparjiyono, S.H. Penata Panitera Muda Hukum

NIP. 19720607 199303 1 006 Tk. I /

Jawa, 07 Juni 1972 III.d

11 Rio Paluwi, S.H. Penata / Kepala Subabagian Pejabat

NIP. 19850722 200604 1 001 III.c Perencanaan, Teknologi Pembuat

Jambi, 22 Juli 1985 Informasi dan Pelaporan Komit-

men

12 Winusa Nasrun, S.E. Penata / Kepala Subbagian

NIP. 19770516 201101 1 003 III.c Kepegawaian, Organisa-

Palembang, 16 Mei 1977 si tata dan laksana

13 Supriadi, S.H. Penata Kepala Subbagian PPSPM

NIP. 19870911 200912 1 001 Muda Umum dan Keuangan

Muaro Tebo, 11 September 1987 Tk. I /

III.b

14 Rosmiyati, S.H. Penata Panitera Pengganti

NIP. 19620218 198603 2 003 Tk. I /

Jambi, 18 Februari 1962 III.d

15 Fendri Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19690203 199203 1 002 III.c

Jambi, 03 Februari 1969

39

16 Hj, Normahbubah, S.H, M.HI Penata Panitera Pengganti

NIP. 19820626 200604 2 006 Tk. I /

Banjarmasin, 26 Juni 1982 III.d

17 Syafruddin, S.H. Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19700210 199303 1 005 III.c

Curup, 10 Februari 1970

18 Susansti Anggraeni, S.H. Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19810628 200912 2 002 III.c

Jambi, 28 Juni 1981

19 Martha Wendra, S.H., M.H. Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19880308 201101 1 004 III.c

Jambi, 08 Maret 1988

20 Hendra Rahmansyah, S.H. Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19820627 200904 1 007 III.c

Jambi, 27 Juni 1982

21 Sigit Mutaf Akun, S.H. Penata / Pantiera Pengganti

NIP. 19840719 200904 1 004 III.c

Jambi, 10 Juli 1984

22 Fitri Puspa Anggraini, S.H. Penata / Pantiera Pengganti

NIP. 19860609 201101 2 011 III.c

Jambi, 09 Juni 1986

23 Raden Muhammad Yoga W, S.H. Penata / Pantiera Pengganti

NIP. 19841029 200912 1 002 III.c

Jakarta, 29 Oktober 1984

40

24 Iwan Setiadi, S.H. Penata / Jurusita

NIP. 19760107 200604 1 003 III.c

Bajubang, 07 Januari 1976

25 H. Muslim MZ, S.H. Penata / Jurusita Pengganti

NIP. 19870225 200904 1 003 III.c

Jambi, 25 Februari 1987

26 Preddy Jaka Palindo, S.H. Penata Jurusita Pengganti

NIP. 19861010 200904 1 005 Muda

Jambi, 10 Oktober 1986 Tk. I /

III.b

27 Lia Syahrena, S.E. Penata Pratana Komputer

NIP. 19880118 200912 2 003 Mu-

Jambi, 18 Januari 1988 daTk. I /

III.b

28 Gustireza Nasfialesta, S.H., M.H. Penata Pranata Komputer

NIP. 19890830 201403 1 004 Muda

Jambi, 30 Agustus 1989 Tk. I /

III.b

29 Ida Muliati Br. Sinurat Pengatur Pratana Komputer Benda-

NIP. 19830317 201212 2 002 Muda hara

Humbang Hasudutan, 17 Maret 1983 Tk. I / Pengelu-

II.b aran

30 Bendardo Sihite, S.H. Penata Fungsional Umum

NIP. 19620905 198203 1 002 Tk. I /

Parlumbanan, 05 September 1962 III.d

31 Yeni Nurlisnawati, S.E. Penata Fungsional Umum CPNS

NIP. 19840227 201903 2 004 Muda /

Jambi, 27 Februari 1984 III.a

41

Agar Hakim dan pegawai dapat bekerja dengan sistem secara baik diperlukan pembinaan yang
berkesinambungan dalam rangka memberika motivasi dan gairah kerja serta meningkatkan kemam-
puan skill yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pembinaan terhadap
hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah dilakukan dalam bentuk kegia-
tan-kegiatan sebagai berikut :
1. Mengadakan Rapat Rutin Tinjauan Manajemen yang diikuti seluruh Hakim dan Pegawai serta

Rapat-rapat yang dilakukan perbagian-bagian.

2. Mengadakan Rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk permasalahan yang diha-
dapi, seperti rapat khusus kepaniteraan, rapat khusus hakim, dll

42

3. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk secara langsung kepada masing-masing bagian
untuk meningkatkan mutu, waktu dan ketepatan pelayanan

4. Mengikutsertakan Hakim, pegawai/pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti setiap diklat, pendi-
dikan maupun orientasi baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi
Jambi, maupun instansi lainnya.

5. Mengadakan Sosialisasi untuk mensosialisasikan kebijakan ataupun berkenaan dengan hal-hal
penting lainnya.

43

6. Pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Sore disetiap hari senin pagi dan jum’at sore
7. Peringatan Hari Besar Nasional seperti Upacaya HUT Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila,

dan Hari-hari penting lainnya
8. Kegiatan olahraga bersama yang diikuti Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sengeti

Kelas II

44

9. Mengadakan pengajian rutin serta perayaan hari-hari besar keagamaan

Aparatur Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada Tahun 2018 baik tenaga teknis yudicial maupun
non teknis yudicial seluruhnya berjumlah 36 orang, yang terdiri dari Hakim 5 Orang, Pejabat
Fungsional .... Orang, Pejabat Struktural .... Orang, 4 Orang Calon Hakim, staf .... Orang dan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 11 Orang. Pegawai dilingkungan
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II diklasifikasikan sebagai berikut:

PENDIDIKAN

Daftar Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2019

No ASN Jumlah PPNPN
Pendidikan 1 Jumlah
9
1 Pascasarjana Doktor (S3) -
24 -
2 Pascasarjana Magister (S2) -
2 1
3 Sarjana (S1) 36 -
10
4 Diploma 11

5 SMA

Jumlah

45

PANGKAT & GOLONGAN Jumlah

Daftar Sumber Daya Manusia 1
Pangkat dan Golongan 3
Tahun 2019 7
15
No Pangkat dan Golongan Ruang 5
1 Pembina Tk. I / IV.b 4
2 Pembina / IV.a 1
3 Penata Tk. I / III.d
4 Penata / III.c 36
5 Penata Muda Tk. I / III.b
6 Penata Muda / III.a
7 Pengatur Muda Tk. I / II.b
Jumlah

JENIS KELAMIN

Daftar Sumber Daya Manusia
Jenis Kelamin
Tahun 2019

No ASN Jumlah PPNPN
Jenis Kelamin 21 Jumlah
1 Laki - Laki 15
2 Perempuan Jumlah 36 8
3
11

46

TINGKATAN USIA

Daftar Sumber Daya Manusia
Tingkatan Usia
Tahun 2019

No ASN PPNPN
Usia
Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah
1 20 - 30 2 3 5 3 - 3
2 31 - 40 10 8 18 3 3 6
3 41 - 50 8 3 11 2 - 2
4 51 - 60 > 1 1 2 - - -
21 15 36 8 3 11
Jumlah

47

KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pada Penga- Berdasarkan data formasi jabatan
dilan Negeri Sengeti Kelas II tahun 2018 didasar- yang ada saat ini masih terdapat
kan pada perhitungan beban kerja dan analisis beberapa fungsi jabatan yang masih
jabatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka belum terpenuhi khususnya pada
untuk memenuhi formasi yang dibutuhkan dari jabatan fungsional tertentu lainnya
setiap bidang tugas sesuai tugas dan fungsi yang dan staf administrasi di lingkungan
tertuang dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.

Agung Republik Indonesia Adapun kebutuhan SDM yang dib-
Nomor 7 Tahun 2015 utuhkan Pengadilan Negeri Sengeti
tentang Organisasi Kelas II yakni sebagai berikut :
dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan
Kesekretariatan
Peradilan.

Daftar Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Kebutuhan
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2019 2 Orang
1 Orang
No Nama Jabatan 1 Orang
6 Orang
1 Fungsional Bendahara 1 Orang
2 Arsiparis 1 Orang
3 Pustakawan 1 Orang
4 Pranata Peradilan 1 Orang
5 Operator Saiba 1 Orang
6 Operator SIMAK BMN 4 Orang
7 Operator Persediaan 1 Orang
8 Operator RKAKL 20 Orang
9 Operator SIKEP
10 Petugas PTSP
11 Kasir (pada Kepaniteraan Perdata)

Jumlah

48