Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019

MUTASI

MUTASI

Mutasi atau transfer mendalami pekerjaan lain Pada tahun 2019 Pengadilan
adalah perpindahan dibidang yang berbeda pada Negeri Sengeti Kelas II melaku-
pekerjaan seseorang suatu Lembaga atau Organisasi. kan mutasi sebanyak 4 (empat)
dalam suatuorganisasi yang Mutasi terkadang dapat dija- Orang. Mutasi ini sesuai den-
memiliki tingkat level yang dikan sebagai tahapan awal gan tuntutan organisasi dalam
sama dari posisi perkerjaan atau batu loncatan untuk- rangka peningkatan kinerja,
sebelum mengalami pindah mendapatkan promosi di tugas pokok dan fungsi serta
kerja. Kompensasi gaji, tugas waktu mendatang. Hakekatnya jenjang karir. Adapun mutasi
dan tanggung jawab yang baru mutasi adalah bentuk perhatian tersebut dapat dilihat pada
umumnya adalah sama seperti pimpinan terhadap bawahan. tabel dibawah ini :
sedia kala. Mutasi atau rotasi Disamping perhatian internal,
kerja dilakukan untuk mengh- upaya peningkatan pelayanan
indari kejenuhan pada rutini- kepada masyarakat adalah ba-
tas pekerjaan yang terkadang gian terpenting dalam seluruh
membosankan serta memiliki pergerakan yang terjadi dalam
fungsi tujuan lain supaya seseo- lingkup kerja pemerintahan.
rang dapat menguasai dan

Daftar Mutasi
pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2019

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Tujuan
1 Edi Subagiyo, S.H., M.H.
Ketua PN Sengeti Wakil Ketua PN Pengadilan
2 Andri, S.H., M.H. Kelas II Kebumen Kelas IB Negeri Kebu-
men Kelas IB
3 Binnaria Dabukke, S.H.
Panitera Pengganti Panitera Pengganti Pengadilan
4 Supriadi, S.H. Negeri Pur-

worejo

Kepala Subbagian Kepala Subbagian Pengadilan
Umum dan Keuan- Umum dan Keuan- Negeri Sarola-

gan gan ngun Kelas II

Kepala Subbagian Kepala Subbagian Pengadilan
Umum dan Keuan- Umum dan Keuan- Negeri Sengeti

gan gan Kelas II

49

PROMOSI

Promosi ada- No Nama Jabatan Jabatan Tujuan
lah penghar- Lama Baru
gaan dengan
kenaikan jabatan 1 Dr. Dedy Muchti Nugroho, Wakil Ketua Ketua PN PN Sengeti
dalam suatu organi- S.H., M.Hum PN Sengeti Sengeti Kelas Kelas II
sasi ataupun instansi Kelas II II
baik dalam pemerin-
tahan maupun non 2 Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., Hakim Wakil Ketua PN Sengeti
pemerintah. Pada M.H. Madya PN Sengeti Kelas II
tahun 2019 Penga- Pratama PN Kelas II
dilan Negeri Sengeti Jambi Kelas
Kelas II melakukan IA
Promosi Jabatan
untuk menempati 3 Nizom, S.H., M.H. Panitera Panitera PN PN Sengeti
jabatan yang belum Muda Sengeti Kelas Kelas II
terisi ataupun mengi- Hukum PN II
si jabatan. Jambi Kelas
IA

4 R. Muhamad Yoga Wirawan, Jurusita Panitera PN Sengeti
S.H. Pengganti Pengganti Kelas II
PN Jakarta PN Sengeti
Pusat Kelas II

PENSIUN

Pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai disebutkan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua
dan balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepa-
da Negara. Pensiun dilaksanakan untuk menjamin produktivitas kerja suatu instansi atau perusahaan
agar tetap seimbang mengingat semakin bertambahnya usia maka produktivitas kerjanya pun akan
menurun. Dengan adanya program pensiun maka perencanaan pembinaan masa depan seorang pega-
wai setelah pensiun dapat terjamin. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tidak memiliki
Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang pensiun/purnabakti.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia baik bidang teknis yustisial maupun non teknis
yustisial, selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan
Pengawas Bidang, Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II juga mengirim Hakim/Pegawai untuk
mengikuti pelatihan, diklat dan sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
maupun instansi lainnya.

50

Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial
(Bidang Kepaniteraan)

Dalam Tahun 2019, tenaga teknis Yudisial
pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang
mengikuti diklat atau seminar-seminar kepela-
tihan baik yang diselenggarakan Mahkamah
Agung Republik Indonesia atau lembaga lain
dalam menunjang Sumber Daya Manusia
diantaranya sebagai berikut :

Tenaga Teknis Yudisial yang mengikuti diklat atau
seminar kepelatihan
Tahun 2019

No Nama Diklat / Sosialisasi Penyelengga- Tanggal
ra / tempat Pelaksa-
1 Esti Kusumastuti, S.H.,
M.Hum naan

2 Dr. Dedy Muchti Nugroho, Peningkatan Kapasitas Aparat Kementeri- 28 Maret
S.H., M.Hum dan 2019
Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Penegak Hukum dalam Perlind- an Pember-

3 Sinta Gaberia P, S.H., M.H. ungan Anak yang berhadapan dayaan Per-
Rio Paluwi, S.H.
dengan Hukum empuan dan

Perlindungan

Anak / Aston

Hotel

Workshop Eksplorasi Pelangga- Komisi Yudi- 10 - 13 Ok-
tober 2019
ran Kode Etik Pedoman Per- sial / Aston

ilaku Hakim Hotel

Sosialisasi Aplikasi e-Court PT Jambi 9 Desember
(e-Feeling, e-Payment, e-Sum- 2019
mons, dan e-Litigasi)

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudicial
(Bidang Kesekretariatan)

Dalam Tahun 2019, untuk tenaga teknis Non Yudisial
pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang mengi-
kuti diklat atau seminar-seminar kepelatihan baik yang
diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia
atau lembaga lain dalam menunjang Sumber Daya Ma-
nusia diantaranya sebagai berikut :

51

Tenaga Teknis Non Yudisial yang mengikuti diklat
atau seminar kepelatihan
Tahun 2019

No Nama Diklat / Sosialisasi Penyelengga- Tanggal
ra / tempat Pelaksa-

naan

1 Melly S, S.Kom Diklat Pimpinan IV Angkatan Pusdiklat Men- 28 Jan 2019
XXIV dan XXV pim MA RI / - 12 Feb
Sumatera Barat 2019

2 Melly S, S.Kom Diklat Pimpinan IV Angkatan Pusdiklat Men- 28 Jan 2019
XXIV dan XXV pim MA RI / - 12 Feb
Sumatera Barat 2019

3 Rio Paluwi, S.H. dan Implementasi, Penataan dan Pen- MA RI / PT 11 April 2019
Yeni Nurlisnawati, S.E. gelolaan Perpustakaan Pengadilan Jambi

4 Melly S, S.Kom dan Sosialisasi dan Implementasi KPPN Jambi 9 Juli 2019
Supriadi, S.H. Terkait Kartu Kredit Pemerintah
(KKP)

5 Yeni Nurlisnawati, S.E. Pendidikan dan Pelatihan Praja- Pusdiklat Men- 5 - 27 Agus-
batan Golongan III pin MA RI / tus 2019
BPSDM Sumat-
era Selatan

6 Melly S, S.Kom dan Sosialisasi SIPEMARI Biro Perlengka- 7 Agust 2019
Supriadi, S.Kom pan MA RI / PT
Jambi

7 Rio Paluwi, S.H. Sos dan Training Apl SAKTI Web KPPN Jambi 19 Sept 2019
Modul Admin

8 Dr. Dedy Muchti N, SH, M.Hum Consulting Badan Pengawasan Bawas MA RI 19 - 21 Sept
2019
Nizom, S.H., M.H. dan MA RI

Melly S, S.Kom

9 Edi Subagiyo, S.H., M.H. Desk Evaluasi ZI Menuju WBK 9 - 10 Sept
dan WBBM 2019

10 Rio Paluwi, S.H. Sosialisasi Perdirjen Perbenda- KPPN Jambi 17 Okt 2019
haraan Nomor PER-13/PB/2019

11 Rio Paluwi, S.H. Sosialisasi Survey Pelaksanaan KPPN Jambi 5 Nov 2019
Anggaran Belanja Modal dan
Referensi Apl Sakti WEB

12 Melly S, S.Kom dan Focus Group Discussion Penjatu- Biro Kepega- 7 November
Winusa Nasrun, S.E. han Hukuman Disiplin bagi Pega- waian MA RI / 2019
wai yang melanggar dan Tindak PT Jambi
Pidana

13 Rio Paluwi, S.H. Focus Group Discussion Peman- Badan Pusat 20 Novem-
faatan Data Muaro Jambi dalam Statistik Kab ber 2019
Angka Muaro Jambi /
Bappeda Kab.
Muaro Jambi

14 Rio Paluwi, S.H. Bintek End User Training SAKTI KPPN Jambi 27 Novem-
Web ber 2019

52



PENGELOLAAN KEUANGAN

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

naan Anggaran Pendapatan dan- Badan Urusan Administrasi (01)
Belanja Negara (APBN) disam- diperuntukkan bagi kebutuhan-ke-
paikan berupa laporan keuangan butuhan pokok satuan kerja
tentang realisasi anggaran. Penge- seperti belanja rutin pegawai,
lolaan anggaran yang dilakukan belanja barang baik itu opera-
mengacu pada asas-asas penge- sional maupun non operasional
lolaan keuangan negara tertuang serta belanja modal. Sedangkan
dalam Undang-undang Nomor DIPA fungsional dengan unit es-
17 Tahun 2003 tentang keuangan elon I Direktorat Jenderal Badan
negara. Peradilan Umum (03) diperun-
tukkan untuk pembiayaan satuan
Di lingkungan Mahkamah Agung, kerja dalam penyelesaian perkara
S pengelolaan keuangan Nega- sesuai dengan tugas pokok dan
alah satu upaya konkrit untuk ra didasarkan atas Daftar Isian fungsi sebagai lembaga peradilan.
mewujudkan transparansi dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Untuk alokasi anggaran DIPA
akuntabilitas pengelolaan yang diterbitkan oleh Kementeri-
keuangan negara khususnya di an Keuangan sebagai acuan dan Badan Urusan Administrasi
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas gambaran berapa jumlah angga- (01) yang diterima oleh Pen-
II adalah penyampaian laporan ran yang harus dibelanjakan dan gadilan Negeri Sengeti Kelas II
pertanggung jawaban keuangan berapa jumlah pendapatan yang pada tahun 2019 berjumlah Rp.
yang memenuhi prinsip-prinsip ditargetkan dalam setahun. 4.290.157.000,- (Empat Miliar
Dua Ratus Sembilan Puluh Juta
tepat waktu dan sasaran den-
gan mengikuti standar-standar Pengelolaan DIPA dilingkungan Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu
akuntansi pemerintah yang telah Mahkamah Agung khususnya Rupiah Adapun rinciannya adalah
diterima secara umum. Laporan dibagi dalam 2 kategori yaitu sebagai berikut :
pertanggung jawaban pelaksa- DIPA umum dan DIPA fungsional.
naan Anggaran Pendapatan dan DIPA umum dengan unit eselon I

i. Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :

BELANJA PEGAWAI

Rincian alokasi DIPA 01 untuk
Belanja pegawai
Tahun 2019

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa

51 Belanja Pegawai 1.619.305.000 1.605.319.900 13.985.100
28.000 26.171 1.829
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 109.429.000 108.863.120 565.880
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 37.599.000 37.346.160 252.840
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 28.140.000 28.140.000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 979.005.000 979.005.000 0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 99.746.000 99.728.438 0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 82.994.000 82.993.320 17.562
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 307.032.000 279.937.000 680
511129 Belanja Uang Makan PNS 14.985.000 14.985.000 27.095.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 0

54

BELANJA PEGAWAI

Rincian alokasi DIPA 01 untuk
Belanja Barang
Tahun 2019

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa
52
521111 Belanja Barang 396.950.000 396.741.59 208.541
521114 1.260.000 1.252.000 8.000
Belanja Keperluan perkantoran
521115 Belanja pengiriman surat dinas 46.770.000 46.770.000 0
pos pusat
521119 Belanja honor operasional 57.374.000 57.374.000 0
satker
521811 Belanja barang operasional 50.874.000 50.868.000 0
lainnya
522111 Belanja barang persediaan 71.310.000 71.290.200 5.800
522112 barang konsumsi 2.280.000 2.280.000 19.444
523111 Beban langganan listrik 141.328.000 141.328.000
Beban langganan telepon 0
523121 Belanja biaya pemeliharaan 144.256.000 144.253.300
gedung dan bangunan 2.700
522141 Belanja biaya pemeliharaan 6.000.000 6.000.000
522191 peralatan dan mesin 2.000 0 0
Beban Sewa 2.000
Beban Jasa Lainnya

ii. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rincian alokasi DIPA 01 untuk
Belanja Modal
Tahun 2019

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa
38.000.000 38.000.000 0
53 Belanja Modal
532111 Belanja Modal Peralatan dan
Mesin

55

iii. Layanan Dukungan Manajemen Satker
Daerah

Rincian alokasi DIPA 01 untuk
Belanja Barang
Tahun 2019

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa

52 Belanja Barang - - -
- - -
521211 Belanja Bahan 55.490.000 55.490.000 0
522191 Bebas jasa lainnya - - -
524111 Belanja perjalanan biasa
524119 Belanja Perjalanan Lainnya

Untuk alokasi anggaran DIPA Badan Peradilan Umum (03) yang
diterima oleh Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada tahun 2019
berjumlah Rp. 131.105.000 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima
Ribu Rupiah), Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

i. Layanan Pos Bantuan Hukum

Rincian alokasi DIPA 01 untuk
Belanja Barang
Tahun 2019

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa
0
52 Belanja Barang 24.000.000 24.000.000
522131 Beban Jasa Konsultan

ii. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan dit-
ingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu

Rincian alokasi DIPA 01 untuk
Belanja Barang
Tahun 2019

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa
107.105.600 34.400
52 Belanja Barang 107.140.000 400
521114 5.700.000 5.699.600
Belanja pengiriman surat dinas 0
521211 pos pusat 24.260.000 24.260.000 9.000
521811 Belanja bahan 36.740.000 36.731.000
Belanja barang persediaan 20.000
524113 barang konsumsi 27.450.000 27.430.000
Belanja perjalanan transport 5.000
524111 dalam kota 12.900.000 12.985.000
Belanja Perjalan Biasa

56

B. PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA

Berdasarkan Undang-undang Nomor Dalam pelaksanaan akutansi barang
1 Tahun 2004 tentang Perbenda- milik negara dibantu dengan perang-
haraan Negara, sarana, dan prasarana kat lunak (software) yang memungk-
dikelola berdasarkan suatu sistem inkan proses manual dan mengurangi
yang disebut dengan SIMAK BMN. tingkat kesalahan (human eror) dalam
SIMAK BMN merupakan sub Sistem pelaksanaannya.
Akutansi Instansi selain Sistem Aku-
tansi Keuangan yang disajikan untuk
meningkatkan pemahaman serta
kontrol yang sistematis.

SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

Sarana dan Prasarana gedung meliputi
pengelolaan aset tetap Barang Milik
Negara yang terdiri dari tanah, gedung
bangunan kantor, dan rumah Negara.
Kegiatan pengelolaan ini meliputi Pen-
gadaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan
Barang Milik Negara.
Perlu diketahui Pengadilan Negeri Sen-
geti Kelas II terletak di Komplek Per-
kantoran Pemerintah Kabupaten Muaro
Jambi. Dibangun pada tahun 2003
diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL pada tanggal 09 Agustus 2004 Den-
gan keadaan Luas Bangunan 1.504 M2. Berdiri diatas tanah seluas 10.720 M2 dan telah memiliki
sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Neg-
eri Sengeti Kelas II meliputi kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik
Negara (BMN) untuk lebih jelas sebagaimana dibawah :

a. Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan

Pada Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II tidak ada belanja modal untuk
pengembangan/rehab gedung kantor dan rumah
dinas, tetapi pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II medapatkan bantuan dari Pemerin-
tah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembangunan
Garasi kendaraan dinas dan pengerasan dalam
rangka peningkatan pelayanan publik untuk parkir
kendaraan pengunjung dan pencari keadilan.

57

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2019

Jenis Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Ket

Pemeliharaan Gedung dan Nilai DIPA Realisasi Persentasi Sisa
Bangunan
Pemeliharaan Rumah Dinas 123.328.000 123.328.000 100 % 0
Pemeliharaan Halaman Gedung
Pemeliharaan Jaringan Internet - - - - 0
/ Listrik 18.000.000 18.000.000 100 % -
Jumlah
- - -

125.128.000 125.128.000 100 % 0

Persentasi Penyerapan Anggaran Pemeliharaan
Sarana Dan Prasarana Gedung

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun 2019

Persentasi nilai dalam DIPA
Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II, realisasi anggaran dan
sisa pemeliharaan dan prasara-
na gedung Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II dapat dilihat
pada grafik berikut :

c. Penghapusan
Untuk tahun 2019, Gedung Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam Kondisi Baik sehingga
belum membutuhkan penghapusan

58

SARANA & PRASARANA

SARANA DAN PRASARANA FASILITAS
GEDUNG

Pengelolaan sarana dan prasarana fasiltas gedung pada Pengadilan Ngeri Sengeti Kelas II
meliputi perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua), perawatan sarana
perkantoran lainnya. Adapun fasilitas sarana dan prasana yang terdapat pada Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II antara lain seperti yang diuraikan di sebagai berikut :

RUANG KERJA KETUA RUANG KERJA WAKIL KETUA RUANG KERJA PANITERA
Ruang yang diperuntukan untuk Ruang yang diperuntukan untuk Ruang yang diperuntukan untuk
Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Wakil Ketua Pengadilan Negeri Panitera Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II dalam melakukan aktifitas Sengeti Kelas II dalam melakukan Kelas II dalam melakukan aktifitas
perkantoran dan menerima kunjun- aktifitas perkantoran dan menerima perkantoran dan menerima kunjun-
gan tamu. kunjungan tamu. gan tamu.

RUANG KERJA SEKRETARIS RUANG HAKIM I RUANG HAKIM II
Ruang yang diperuntukan untuk
Ruang yang diperuntukan un- Ruang yang diperuntukan untuk Hakim Pria dalam melakukan
aktifitas perkantoran, dan dalam
tuk Sekretaris Pengadilan Negeri Hakim Wanita dalam melakukan mengerjakan aktifitas lainnya.

Sengeti Kelas II dalam melakukan aktifitas perkantoran, dan dalam

aktifitas perkantoran dan menerima mengerjakan aktifitas lainnya.

kunjungan tamu.

RUANG KEPANITERAAN PI- RUANG KEPANITERAAN PER- RUANG KEPANITERAAN HU-
DANA DATA KUM
Ruang Kepaniteraan Pidana ber- Ruang Kepaniteraan Perdata se- Ruang Kepaniteraan Hukum
fungsi sebagai tempat administrasi bagai tempat pengolahan adm- sebagai tempat bertanggung jawab
perkara pidana dan penyimpanan initrasi perkara Perdata gugatan dalam pengolahan pembuatan
buku register perkara pidana. maupun permohonan dan peny- seluruh laporan data perkara,
impanan buku register perkara laporan bulanan, triwulan, dan ta-
perdata. hunan. Serta Kepaniteraan Hukum
mengelola seluruh arsip perkara
pidana maupun perdata.

59

RUANG SUBBAG PERENCANAAN, RUANG SUBBAG UMUM & RUANG SUBBAG KEPEGAWAIAN,
TI & PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI TATA & LAKSANA
Ruang PTIP berfungsi sebagai Ruang Umum dan Keuangan sebagai Ruang Kepegawaian berfungsi
pengelolaan dan perencanaan serta tempat pengelola administrasi per- sebagai pusat pengelolaan adminis-
pelaporan Pengadilan. PTIP juga suratan serta mengelola administrasi trasi pegawai.
mengelola seluruh perangkat lunak keuangan.
(Software) maupun Keras (Hard-
ware) pada Pengadilan.

RUANG ARSIP RUANG POLIKLINIK & LAKTASI RUANG MEDIASI
Pada ruangan ini seluruh arsip perk- Ketersediaan Ruang Laktasi tersebut Berfungsi sebagai media tempat
ara tersimpan terkontrol berurutan merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui
sesuai dengan nomor, tahun. Ruang kepedulian bagi para pekerja proses perundingan untuk memper-
arsip Pengadilan Negeri Sengeti Ke- maupun pengunjung perempuan oleh kata kesepakatan para pihak
las II juga telah terintegrasi dengan yang telah menjadi ibu. Disamping dibantu oleh seorang mediator
SIPP, guna memudahkan pencarian itu sebagai Poliklik tempat per- sebagai penengah.
arsip bilamana dibutuhkan. awatan pertama untuk pengunjung
ataupun pegawai yang mengalami
jatuh sakit.

RUANG PERPUSTAKAAN RUANG POSBAKUM RUANG TAHANAN
Ruang yang terletak pada bagian Difungsikan sebagai Pelayanan Ban- Ruang yang berada disisi samping
belakang gedung utama. Perpus- tuan Hukum dalam berperkara di gedung Pengadilan Negeri Sengeti
takaan yang diperuntukan untuk Pengadilan bagi masyarakat pencari Kelas II diperuntukan bagi para
seluruh pegawai tersebut dapat keadilan yang tidak mampu terdakwa menunggu waktu sebe-
juga digunakan mahasiswa untuk lum persidangan dimulai. Ruang
mencari data yang sedang melaku- tahanan tersebut dibagi menjadi
kan penelitian. Tahanan Wanita, Tahanan Laki-laki,
dan untuk ruang tahanan anak-
anak berada terpisah / tersendiri.

RUANG TUNGGU RUANG TUNGGU ANAK RUANG DIVERSI
Ruang tunggu sebagai tempat Ruang dikhususkan untuk pengun- Ruang dikhususkan untuk pengun-
menunggu jalannya persidangan jung persidangan khusus untuk jung persidangan khusus untuk
anak anak

60

MUSHOLLA RUANG BERMAIN ANAK RUANG PTSP
Musholla yang terdapat disisi samping Ruang yang diperuntukan untuk anak- Dimana Ruang PTSP untuk mem-
gedung utama Pengadilan Negeri Sen- anak baik pengunjung atau pegawai proses semua layanan pelayanan
geti Kelas II berfungsi sebagai tempat yang membawa anaknya ke Penga- masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti
beribadah dan aktifitas keagamaan dilan Negeri Sengeti Kelas II Kelas II baik itu layanan surat masuk,
khususnya agama Islam Kepaniteraan Pidana, Perdata dan
Hukum.

RUANG SERVER PARKIR PENGUNJUNG POS PENJAGAAN
Ruang Server merupakan ruang Parkir yang luas dapat menampung Pos yang berdiri kokoh di depan
control penampungan data dari pengunjung yang datang ke Penga- gedung Pengadilan berguna men-
Sistem Informasi Penelusuran Perka- dilan Negeri Sengeti Kelas II. gawasi jalannya arus masuk keluar
ra (SIPP), ruang server tersebut juga pengunjung, dan dijaga selalu oleh
berisikan Server CCTV, Microtik, Satuan Keamanan yang terlatih.
serta modem. Ruang server sebagai
pusat control dar perangkat IT di
Pengadilan

RUANG SIDANG
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II memiliki 3 buah ruang sidang, antara lain :

1. Ruang Sidang Cakra
2. Ruang Sidang Kartika
3. Ruang Sidang Anak

a. Pengadaan

Pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kantor
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2019

Pengelolaan pen- Jenis Pengadaan Nilai DIPA Realisasi Persentasi Sisa
gadaan sarana dan 38.000.000 38.000.000 100% 0
prasarana fasilitas Pengadaan Peralatan dan
kantor pada Penga- Fasilitas Kantor Pendukung 38.000.000 38.000.000 100% 0
dilan Negeri Sengeti SIPP
Kelas II adalah sebagai
berikut : Jumlah

61

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2019

Jenis Pemeliharaan Nilai DIPA Realisasi Persentasi Sisa

Pemeliharaan Barang Perawatan Peralatan dan 3.000.000 3.000.000 100 % 0
Milik Negara berupa Mesin 8.000.000 8.000.000 100 % 0
peralatan dan aset • Pemeliharaan Genset 3.000.000 3.000.000 100 % 0
tetap lainnya pada • Pemeliharaan AC 2.100.000 2.100.000 100 % 0
Pengadilan Negeri 3.200.000 3.200.000 100 % 0
Sengeti Kelas II pada • Pemeliharaan PC 100 % 0
Tahun 2019, sebagai • Pemeliharaan Laptop 500.000 500.000
berikut : • Pemeliharaan Printer 100 % 0
• Mesin Potong Rumput 15.240.000 15.240.000
99,99 % 2.700
Perawatan Kendaraan 109.216.000 109.213.300
Bermotor 2.70
• Pemeliharaan Roda 2

(dua)
• Pemeliharaan Roda 4

(empat)

Jumlah 144.256.000 144.253.300 99,99 %

c. Penghapusan

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah mengajukan permohonan penghapu-
san sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor dan telah terbit persetujuannya dari Sekretaris
Mahkamah Agung RI dengan nomor 1365/SEK/PL.05/11/2018 tanggal 5 November 2018 dan
telah pula diajukan permohonan lelang kepada KPKNL Jambi yang proses pelaksanaan lelang
barang tersebut dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2019.

adapun jenis barang-barang yang dihapuskan antara lain : Jumlah

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor 1
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 3
Tahun 2019 2
7
Nama Barang 11
4
• Mesin Diesel (Genset) 9
• Mesin Ketik Manual 3
• Mesin Hitung Elektronik 44
• Lemari Kayu 107
• Rak Kayu
• Filling Cabinet Besi
• White Board
• Perkakas Kantor Lainnya
• Meja Kerja Kayu
• Kursi Besi / Metal

62

• Kursi Besi / Metal 107
• Kursi Kayu 59
• Sice
• Bangku Panjang Kayu 4
• Meja Komputer 19
• Tempat tidur kayu 5
• Meja Resepsionis
• Jam Elektronik 1
• Mesin Potong Rumput 1
• AC Split 3
• Kipas Angin 1
• Televisi 4
• Loudspeaker 20
• Sound System 2
• Wireless 7
• Unit Power Supply (UPS) 1
• Stabilisator 1
• Tustel 12
• Lambang Garuda Pancasila 3
• Tiang Bendera 1
• Dispenser 1
• Mimpar/Podium 3
• Lambang Instansi 3
• Handy Cam 1
• Gordyin / Kray 6
• Kabel Roll 1
• Compact Disc Player 29
• Facsimile 2
• Wireless Amplifier 1
• Finger Printer Time Attandance ACS 2
• PC Unit 1
• Laptop 1
• Printer 11
• Alat Tenis Meja 6
• Alat Volley 20
• Alat Badminton 1
1
1

63

PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN 6. Membuat form permintaan barang ke-
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam butuhan ATK dan Rumah Tangga sebagai
pelaksanan Barang Persediaan dan Keper- bukti pendistribusian barang yang ditan-
luan Kantor dilakukan oleh Pengadmin- datangani oleh penerima dan diparaf
istrasi Barang Persediaan. Secara umum oleh petugas pengelola barang kemudi-
tugas dari Pengadministrasi Barang Perse- an diketahui oleh Kasubag Umum dan
diaan Sub Bagian Umum dan Keuangan Keuangan;
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, sebagai
berikut : 7. Mendistribusikan alat tulis kantor kepada
1. Menyediakan alat tulis kantor dan pegawai sesuai kebutuhan;

rumah tangga, baik yang dilaksanakan 8. Print out laporan barang persediaan alat
dengan cara pembelian langsung; tulis kantor dan rumah tangga secara
2. Menempatkan barang dalam lemari berkala persatu semester;
yang sudah disiapkan untuk menyimpan
barang di lemari penyimpanan ATK; 9. Melaksanakan stock opname fisik barang
3. Mengarsipkan foto copy bukti daftar ATK dan rumah tangga diakhir tahun.
pengadaan barang maupun faktur pem-
belian langsung;
4. Menginput data jenis barang yang ter-
daftar dalam faktur pembelian langsung
sesuai dengan kodifikasi barang kedalam
aplikasi persediaan;
5. Menempatkan kembali barang-barang
kebutuhan rutin yang diperlukan ke
dalam lemari tempat pengelola ATK dan
Rumah Tangga;

Berdasarkan hasil pendataan per-31 Desember 2019
didapatkan rekapitulasi Kondisi Barang Persediaan Tahun
2019 sebagai berikut :

Rekapitulasi Kondisi Barang Persediaan
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2019

Kode Satker Nilai Persediaan

• 663012
• 663013

64

INVENTARISASI PENATAUSAHAAN BA-
RANG MILIK NEGARA (BMN)

Berkaitan dengan pemeliharaan aset negara/barang milik negara pada Penga-
dilan Negeri Sengeti Kelas II, dilakukan pengadministrasian pemeliharaan oleh
Sub Bagian Umum dan Keuangan. Adapun cakupan dan besaran Pagu Angga-
ran Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana Realisasi Anggaran
DIPA Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

Rekapitulasi Pagu Anggaran Pemeliharaan
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2019

Cakupan Pemeliharaan BMN Akun Nilai Pemeliharaan
523111
Perawatan Gedung dan Bangunan 141.328.000
523121
Perawatan/Operasional kendaraan 523121 15.240.000
• Pemeliharaan Roda 2 (dua) 109.216.000
• Pemeliharaan Roda 4 (empat) 523121
523121 3.000.000
Perawatan Inventaris Kantor 523121 2.100.000
• Pemeliharaan PC 523121 3.200.000
• Pemeliharaan Laptop 523121
• Pemeliharaan Printer 523121 500.000
• Mesin Potong Rumput 3.000.000
• Generator Listrik (Genset) 8.000.000
• Air Conditioner (AC) 285.584.000

JUMLAH

Adapun aset negara/barang milik negara yang menjadi tanggung jawab pemeliharaan Penga-
dilan Negeri Sengeti Kelas II adalah sebagai berikut

i. Pemeliharaan Gedung • 1 (satu) unit merupakan Rumah
a. Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jabatan Ketua Pengadilan Negeri
Sengeti yang beralamat di Komplek
Sengeti Kelas II yang beralamat di Kom- Perkantoran Pemerintah Kabupaten
plek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Disampiang Rumah
Muaro Jambi, yang merupakan gedung Sakit Umum Ahmad Rifin Kabupaten
sebagai pusat kegiatan perkantoran yang Muaro Jambi) yang dalam keadaan
tampak depan tidak sesuai dengan pro- rusak ringan
type yang dikeluarkan oleh Makkamah
Agung RI (gedung lama) • 8 (delapan) unit beralamat di Kom-
b. Rumah Negara / Rumah Dinas Jabatan plek Perkantoran Pemerintah Kabu-
sebanyak 9 unit. paten Muaro Jambi dalam keadaan
rusak berat dan tidak layak huni

65

ii. Pemeliharaan Kendaraan
Dinas

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebanyak 3 unit
dan 2 unit pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan rincian
antara lain:

No Merk / Type Nama Penanggung Jawab Jabatan Tahun Nomor Status
1 Pajero Sport 2018 Polisi
Dr. Dedy Muchti N, S.H., Ketua 2012 BH 5 G Pinjam
2 Toyota Innova M.Hum Wakil Ketua 2007 Pakai
2014 BH 5 G
3 Toyota Innova Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., Panitera 2004 Pinjam
M.H. BH 402 G Pakai
4 Chevrolet Spin
LTZ Nizom, S.H., M.H. BH 1201 GZ Milik
Sendiri
5 Kijang LGX Melly S, S.Kom Sekretaris BH 444 GZ
Milik
Melly S, S.Kom Sekretaris Sendiri
(Operasional Kantor)
Milik
Sendiri

Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebanyak 7 unit,
antara lain :

No Merk / Type Nama Penanggung Jabatan Tahun Nomor Status
Jawab 2008 Polisi RR
1 Honda Mega Kesubbag Peren-
Pro Rio Paluwi, S.H. canaan, TI, dan BH 5705 GZ RR

2 Honda Supra X Winusa Nasrun, S.E. Pelaporan 2008 BH 5704 GZ RR
RR
3 Honda Supra X Supriadi, S.H. Kasubbag 2008 BH 5703 GZ
Kepegawaian 2007 BH 5519 GZ
4 Honda Mega Gustireza Nasfialesta
Pro dan Ortala

5 Honda Mega - Kasubbag Umum
Pro dan Keuangan

6 Honda Supra X - PPABP

- 2005 BH 5631 GZ RB

7 Honda GL - - 2005 BH 5364 GZ RB
Max - 2005 BH 5304 GZ RB

iii. Pemeliharaan Inventaris
Kantor

Pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor meliputi seluruh aset negara beru-
pa peralatan dan mesin, diantaranya :
a. Pemeliharaan alat pengolah data dan server
b. Pemeliharaan Ac
c. Pemeliharaan Genset
d. Pemeliharaan Mesin Genset
e. Pemeliharaan meubelair

66

PENGELOLAAN
TI

PENGELOLAAN TEKNOLOGI
INFORMASI

Peran teknologi informasi peradilan. Tersedianya solu- menjadikan organisasi modern
dalam dunia perkanto- si tekhnologi akan membuat berbasis tekhnologi, hal ini
ran sangatlah mutlak dan peluang pelaksanaan fung- sejalan dengan arah Kebijakan
tidak bisa ditawar, kemajuan si peradilan untuk menjadi Pimpinan Mahkamah Agung RI
layanan sistem perkantoran ha- transparan dan akuntabel akan yang mana Ketua Mahkamah
rus selalu ditopang oleh peran semakin terbuka. Sistem penge- Agung RI mencanangankan
teknologi dan sistem informasi. lolaan Teknologi Informasi yang dalam sambutannya pada
Menyadari hal ini Pengadilan komprehensif dan terintegritas sidang pleno dengan agenda
Negeri Sengeti Kelas II telah dapat memudahkan dan mem- laporan Tahunan Mahkamah
melakukan Transformasi yang percepat proses pelaksanaan Agung (Laptah MA) tahun 2018
juga menyentuh kepada Aspek tugas dan fungsi di setiap unit di Jakarta Convention Center
Teknologi dan Sistem Informasi kerja khususnya Pengadilan (JCC) “Era Baru Peradilan
yang digunakan. Penerapan te- Negeri Sengeti Kelas II. Modern berbasis Teknologi
knologi bertujuan selain untuk Dalam mendorong terwujudn- Informasi”.
memudahkan operasional inter- ya Badan Peradilan Indonesia Adapun sarana dan prasarana
nal unit-unit kerja, juga bertu- yang Agung, Pengadilan Negeri pendukungan teknologi infor-
juan untuk semakin memudah- Sengeti Kelas II mencanang- masi pada Pengadilan Negeri
kan pelayanan terhadap user/ kan pembenahan Tekhnologi Sengeti Kelas II, yakni :
pengguna. Informasi (TI) sebagai salah satu
Teknologi dan Informasi pada perubahan yang diharapkan
lingkungan peradilan merupa- dapat menjamin keterbukaan
kan salah satu tantangan terbe informasi, akuntabilitas, kredi-
sar dalam pelaksanaan fungsi bilitas, dan transparansi dan

67

1. Perangkat Keras (Hardware)
Dukungan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II secara umum
terbagi dua, yakni dukungan sarana dan prasarana alat pengolah data dan koneksitas
jaringan internet dan komputer

DUKUNGAN SARANA DAN PRASA-
RANA

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2019

Kekuatan sarana prasarana Jenis Baik Kondisi Rusak Jumlah
berupa alat pengolah data Berat
(Laptop dan PC) pada tahun Laptop 15 Rusak 18
2019, sub bagian umum dan Portable Computer/PC 22 Ringan - 22
keuangan Pengadilan Negeri Server 2 - 2
Sengeti Kelas II telah melaku- Scanner 2 3 - 3
kan inventarisasi sarana Printer 19 - - 22
prasarana tersebut. Secara LCD TV 2 - - 2
umum ketersediaan alat pen- Mikrotik 1 1 - 1
golah data pada Pengadilan Jumlah 63 3 - 70
Negeri Sengeti Kelas II belum - -
cukup memadai. Hal tersebut -
dapat dilihat kondisi tersebut 7
pada tabel berikut :

Berdasarkan data tersebut maka rekapitulasi ketersediaan alat
pengolah data pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II berdasarkan
jabatannya sebagai berikut

Distribusi Alat Pengolah Data Berdasarkan Jabatan
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2019

Jum- Alat Pengolah Data
lah
No Jabatan orang Portable Laptop Jum- Kurang
Computer (PC) lah

B RR RB B RR RB

A. Tenaga Teknis

1 Ketua 1 1- - 1 - - 2
1
2 Wakil Ketua 1 -- -1 - - 3
1
3 Hakim 3 -- -3- - 2 3 (PC)
2 2 (PC)
4 Panitera 1 -- -1 - - 2 1 (PC)
8 8 (Laptop)
5 Panmud Pidana 1 1- - 1 - - - 4 (PC)

6 Panmud Perdata 1 1- - 1 - -

7 Panmud Hukum 1 1- - 1 - -

8 Panitera Pengganti 8 1- - - - -

9 Staf Kepaniteraan 5 -- - - - -

68

Alat Pengolah Data

No Jabatan Jumlah Portable Laptop Jumlah Kurang
orang Computer (PC)

B RR RB B RR RB

B. Tenaga Non Teknis 1 -- -1 - - 1 1 (PC)
1 Sekretaris
2 Kasubbag Umum dan 1 1- - 1 1 - 3
Keuangan
3 Kasubbag Organisasi Tata 1 2- - - - - 2 1 (Lap-
laksana dan Kepegawaia top)
4 Kasubbag Perencanaan, TI, 1 2- - 2 - -
dan Pelaporan 4-
5 Staf Kesekretariatan 4 1- -3 - -
6 Meja PTSP 4 4- - - - - 4-
7 Perpustakaan 1 -1 - - - - 4-
8 Ruang Teleconference 1 -- - - - - 1 1 (PC)
9 Lobi Utama 1 2- - - - - 0 1 (PC)
10 Pojok Ecourt 1 1- - - - - 2-
11 Ruang Sidang 3 2- - - - - 1-
2 1 (PC)
Ket :
B : Baik
RR : Rusak Ringan
RB : Rusak Berat

Secara umum Pengadilan Negeri Senge- Koneksitas Jaringan Internet
ti hingga tahun 2018 memiliki koneksii- dan Komputer
tas jaringan internet sejak tahun 2009
namun secara kualitas kekuatan koneksi Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri
jaringan tersebut belum memadai se- Senget Kelas II mendapatkan tambah-
cara merata. Hal tersebut dikarenakan an biaya anggaran untuk menunjang
keterbatasannya anggaran. Pada Tahun konektifitas jaringan internet sebesar
2018 Pengadilan Negeri Sengeti telah Rp. 93.300.000,- yang diterima tamba-
berupaya meningkatkan kualitas kekua- han biaya langganan internet, dengan
tan konesitas jaringan internet dengan adanya penambahan biaya tersebut
anggaran yang ada berupa penamba- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
han kecepatan bandwith menjadi 20 digunakan untuk perubahan koneksi-
Mbps dengan menggunakan provider tas internet dari 20 Mbps menjadi 50
internet dari Telkom dengan paket indi- Mbps Dedicated.
home, serta ditunjang dengan mikrotik
untuk memudahkan dan memperlancar
akses internet.

69

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak atau peranti lunak (software) adalah istilah khusus untuk data yang
diformat dan disimpat secara digital termasuk program komputer, dokumentasi, dan
berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis komputer. Kemajuan zaman dengan
memanfaatkan keberadaan teknologi informasi dalam mendukung aktifitas perkantoran
tidak dapat dipungkiri lagi akan keberadaan dan manfaatnya. Berbagai efektifitas dan
efesien bilamana ditunjang dengan berbagai fasilitas tekhnologi.
Adapun fungsi dari perangkata lunak atau software tersebut antara lain :
1. Mengindetifikasi Program,
2. Menyiapkan aplikasi program agar tata kerja seluruh peralatan komputer dapat ter-

kontrol, dan
3. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efesien.
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam pelaksanaan pengelolaan teknologi informa-
si ini telah memiliki petugas IT serta dukungan Tim IT yang diwujudkan dalam Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, sedangkan untuk perangkat Lunak di
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II saat ini terdiri dari :

I. Website dan Sosial Media

Website ini adalah sebagai wujud
keterbukaan informasi peradilan.
Sebagaimana himbauan Ketua Mah-
kamah Agung Republik Indonesia
yang meminta kepada semua badan
peradilan yang ada dibawahnya un-
tuk menempatkan pengembangan IT
sebagai prioritas. Sebagai Realisasi dari
keinginan tersebut Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia mengelu-
arkan Surat Keputusan Nomor : 144/
KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus
2007 tentang keterbukaan informasi di
lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
Website Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II dapat di akses melalui halaman
http://pn-sengeti.go.id. Website terse-
but berisikan profil Pengadilan Negeri
Sengeti, Transparansi Layanan Publik
dan Layanan Hukum, Berita Kegiatan
Pengadilan, Info Perkara, dan lain-lain.

Website Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

70

@pnsengeti Instagram Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Undang-undang Nomor 14 Ta-
PN Sengeti Facebook Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II hun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik menjadikan
peranan sosial media berbasis
internet membuat informasi
semakin mudah untuk disam-
paikan kepada publik, untuk
menyampaikan kebijakan dan
capaian-capaiannya. Maka
peran media sosial menjadi
sangat sentral dalam member-
ikan informasi-informasi yang
bermanfaat kepada publik.
Pengadilan Negeri Sengeti Ke-
las II sebagai unit layanan pub-
lik memanfaatkan media sosial
sebagai media untuk menyam-
paikan informasi-informasi
layanan dan kegiatan-kegiatan
yang dirasa bermanfaat kepada
publik.

2. Aplikasi Penunjang Tupoksi

a. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Manajemen administrasi kepaniteran Tampak SIPP PN Sengeti Kelas II Localhost
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
telah dijalankan dengan seluruhnya
menggunakan SIPP. Hingga saat ini
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
telah menerapkan SIPP 3.3.0.-1 yang
telah terintegrasi dengan SIPP Pen-
gadilan Tinggi Jambi maupun Mah-
kamah Agung Republik Indonesia.
Data yang termutahirkan berdasar-
kan kondisi dan data perkara yang
sebenarnya. Data-data tersebut juga
terintegrasi dengan Website Penga-
dilan Negeri Sengeti Kelas II, sehingga
para pencari keadilan cukup dengan
mengakses SIPP Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II dapat melalui http://
sipp.pn-sengeti.go.id.

Tampak SIPP Web PN Sengeti Kelas II

71

b. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Direktori Putusan
Sistem berbasis situs web yang dimiliki SIMARI Mahkamah Agung RI
oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung
untuk mempublikasikan putusan SIWAS Mahkamah Agung RI
Mahkamah Agung dan seluruh putu-
san pengadilan dari empat lingkungan
peradilan baik tingkat pertama mau-
pun tingkat banding di seluruh Indo-
nesia. Pencari keadilan dapat melihat
putusan yang di keluarkan Pengadilan
dengan mengakses situs web direktori
putusan Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II di halaman http://putusan.
mahkamahagung.go.id/penga-
dilan/pn-sengeti

c. Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI)
Merupakan Sistem Informasi yang
mengintergrasikan Sistem Informa-
si Kepegawaian, Sistem Informasi
Keuangan, Sistem Informasi Peren-
canaan, Sistem Informasi Aset, dan
Sistem Informasi Aset yang mas-
ing-masing dikelola oleh biro terkait
dibawah Badan Urusan Administrasi
dan Kepaniteraan untuk SIAP. Dengan
terbangunnya sistem informasi yang
terintegrasi tersebut tanggung jawab
menginput dan mengupdate data be-
rada pada masing-masing satuan kerja
pengelola sistem informasi tersebut.

d. SIWAS Mahkamah Agung RI
Komitmen Mahkamah Agung RI
dalam meningkatkan pengawasan
dan membasmi segala bentuk prak-
tik yang melanggar kode etik salah
satu bentuk komitmen adalah SIWAS
(Sistem Infromasi Pengawasan/Whis-
tleblowing System yang diluncurkan
pada Kamis, 29 September 2017 di
Mahkamah Agung RI.
Siwas adalah aplikasi pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI, dengan men-
gakses https://siwas.mahkamaha-
gung.go.id.

72

e. KOMDANAS Mahkamah Agung RI

Komdanas merupakan sebuah aplikasi KOMDANAS Mahkamah Agung RI
yang berfungsi sebagai media penyim-
panan dan database sentral berisikan
data-data aset, kepegawaian, keuan-
gan dan remunerasi. Sistem komputer-
asi terpadu milik Mahkamah Agung RI
disebut Komdanas (Komunikasi Data
Nasional). Tujuan dibuatnya sistem
tersebut untuk menciptakan Good
Governance yang menjadi impian
semua pihak agar tercipta kestabilan
dan kesejahteraan.

Dengan ada Komdanas menciptakan pemerintahan yang baik sebagai wujud responsiveness,
transparansi penegakan hukum, efektif, dan efisien

f. Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Monitoring SIPP merupakan sebuah MIS PN Sengeti Kelas II 73
aplikasi yang berfungsi sebagai media Perpustakaan Online PN Sengeti Kelas II
kontrol / pengingat dan pengawasan
dalam pelaksanaan penginputan ESKUM
sistem penulusuran informasi perkara
(SIPP). Tools monitoring tersebut ter-
integrasi dengan SIPP Local Pengadilan
Negeri Sengeti kelas II.

g. Perpustakaan Online
Perpustakaan online adalah sebuah
media perpustakaan yang dikelola
berbasis online untuk berbagai alte-
natif bahan bacaan bagi mereka yang
intens berinteraksi menggunakan in-
ternet. Pada tahun 2019 Perpustakaan
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
telah berbasis online, dimana para
Hakim dan Pegawai dapat melihat
ketersediaan buku yang terdapat pada
perpustakaan.

h. Simulator Panjar Biaya Perkara (e-SKUM)
Pada tahun 2017 PN Sengeti Kelas II
merupakan salah satu pilot project
yang mendapatkan anggaran dalam
pengimplementasian E-SKUM terse-
but. Simulator Panjar Biaya Perkara
atau E-Skum adalah aplikasi yang
dikembangkan oleh Tim IT Pengadilan
Negeri Pekanbaru. Aplikasi tersebut
berfungsi sebagai simulator panjar bi-
aya perkara gugatan perdata, permo-
honan, banding, kasasi dan PK.

i. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sikep adalah sebuah Sistem Informasi
yang dirancang sebagai solusi menan-
gani berbagai hal dalam pengurusan
kepegawaian mulai dari penyimpanan
dan pemusatan data secara komput-
erisasi hingga menangani berbagai
macam laporan yang berhubungan
dengan kepegawaian sehingga memu-
dahkan dan meningkatkan kebutuhan
administrasi kepegawaian.

Sistem informasi tersebut Mahkamah Agung RI kembali Sistem Informasi Kepegawaian PN Sengeti
sebagai jawaban terhadap ma- berinovasi dalam hal manaje-
najemen Kepegawaian untuk men Sumber Daya Manusia, Dengan adanya SIKEP yang
memantapkan administrasi wujud nyata pada tanggal 20 baru terintegrasi ini bertu-
kepagawaian sebagai upaya Desember 2018 diluncurkan- juan meningkatkan efektifitas,
memenuhi kebutuhan informa- nya Sistem Informasi Kepega- transparansi, dan akuntabil-
si data pegawai yang cepat, te- waian (SIKEP) yang terintegrasi itas sumber daya manusia di
pat, akuntabel dan up to date. dengan Manajemen SDM Mahkamah Agung dan Badan
Selain Sikep Mahkamah Agung, berbasis kompetensi yang dire- Peradilan dibawahnya. Lewat
aplikasi penunjang dalam smikan oleh Yang Mulia Ketua aplikasi ini administrasi kepega-
kepegawaian juga aplikasi-ap- Mahkamah Agung RI Prof. waian dapat disesuaikan secara
likasi yang dikeluarkan Badan Dr. H. Muhammad Hatta Ali, otomatis, melakukan validasi
Kepegawaian Negara RI S.H., M.H. di Jakarta. data berjenjang, manajemen
karir, remunerasi, promosi
hingga mutasi pegawai.

Ketua MA pada saat acara Lounching SIKEP

74

i. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah IKM PN Sengeti
data dan informasi tentang tingkat
kepuasaan masyarakat yang diper- dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna
oleh dari hasil pengukuran secara layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan
kuantitatif dan kualitas atas pendapat acuan bagi keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan
masyarakat dalam memperoleh pe- program yang dilaksanakan pada suatu lembaga.
layanan dari aparatur penyelenggara Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
pelayanan publik dengan memband- berupaya maksimal dalam pelaksanaan survey kepua-
ingkan antara harapan dan kebutu- saan terhadap masyarakat, yang dahulunya berupa
hannya. Survey IKM bertujuan untuk quisioner yang dibagikan kepada para pencari dan
mengetahui tingkat kinerja unit pe- pengguna pengadilan diubah menjadi sistem elektron-
layanan secara berkala sebagai bahan ik yang datanya langsung dapat diakses oleh admin
untuk menetapkan kebijakan dalam kapan saja.
rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Pengukuran kepuasan merupakan
element penting dalam proses evalu-
asi kinerja dimana tujuan akhir yang
hendak dicapai adalah menyediakan
pelayanan yang lebih baik, efisien dan
lebih efektif berbasis dari kebutuhan
masyarakat. Suatu pelayanan dinilai
memuaskan bila pelayanan tersebut

j. Survey Indeks Persepsi Korupsi

Sejalan dengan pelaksanaan Reforma-
si Birokrasi dan pembangunan Zona
Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani, Satuan Kerja
pada pengadilan berkomitmen untuk
terus menerus melakukan perbaikan
berkelanjutan dalam rangka mening-
katkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Survey IPK PN Senget Kelas II
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2012 tentang Strategi Nasional Pence- nya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah
gahan dan Pemberantasan Korupsi satu parameter Pemerintahan yang bersih dan me-
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 layani.
dan Jangka Menengah Tahun 2012- Tujuan Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah ter-
201 serta mengacu kepada Peraturan kait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari
Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani guna
tentang Pedoman Pembangunan Zona menjadi tolok ukur perbaikan pelayanan pada Penga-
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari dilan Negeri Sengeti Kelas II kedepannya.
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih
Dan Melayani Di Lingkungan Instansi
Pemerintah. Salah satu wujud komit-
ment tersebut yaitu dengan disusun-

75

k. Aplikasi Keuangan dan Perencanaan yang merupakan Beranda Depan SIPERMARI

produk dari Kementrian Keuangan yang terdiri dari GPP,
SAS, SAIBA, E-Monev Bappenas, RKAKL, e-rekon, SMART,
SIMPONI dan SIRUP

l. Aplikasi pengelolaan barang milik negara terdiri dari
SIMAK BMN, SIMAN, SIMANTAP, dan Persediaan
serta SIPERMARI

SIPERMARI atau sistem informasi
perlengkapan Mahkamah Agung RI
adalah inovasi terbaru dari Mahka-
mah Agung yang di luncurkan pada
6 Juli 2019 di Batam oleh Yang Mulia
Ketua Mahkamah Agung RI, SIPER-
MARI merupakan salah satu wujud
komitmen Mahkamah Agung dalam
Mewujudkan Era Baru Peradilan Mod-
ern Berbasis Teknologi Informasi.
SIPERMARI diharapkan dapat menjadi
alat bantu / media yang digunakan

Ketua MA pada saat acara SIPERMARI Sekretaris MA pada saat acara SIPERMARI

dalam mendapatkan informasi BMN
pada seluruh satuan kerja di bawah
Mahkamah Agung RI secara tepat dan
akurat. Bekerjasama dengan Kemen-
terian Keuangan RI terkait penatau-
sahaan barang milik negara ini, SIP-
ERMARI terintegrasi langsung dengan
database BMN yang berada pada
Kementerian Keuangan RI, sehingga
tidak perlu penginputan ulang dan
dipastikan tidak terdapat data BMN
yang ganda.

Dengan diluncurkannya aplikasi SIPERMARI di bidang manajemen aset, Mahkamah Agung
semakin menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan era baru peradilan modern berbasis
teknologi informasi. Komitmen ini merupakan bagian dari ikhtiar tiada henti yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

76

3. Publikasi perkara (one day one publish)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun mempublikasikan segala informasi perkara
2008 tentang keterbukaan informasi pada hari yang sama dengan perkara yang
publik secara historis dilatarbelakangi putus tersebut.
oleh bergulirnya reformasi birokrasi dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Refor- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebagai
masi yang ditandai dengan adanya tuntutan salah satu pengadilan tingkat pertama
tata kelola pemerintahan yang baik (good berupaya terus bergerak mengikuti perkem-
government) yang mensyaratkan adanya
akuntabilitas, transparansi, dan bangan, salah satunya dengan terus
partisipasi masyarakat dalam berupaya untuk tetap pada
setiap proses terjadinya positifnya. Salah satunya
kebijakan publik. dengan keterbukaan
informasi baik Infor-
Transparansi peradilan masi Publik yang
bagi Mahkamah Agung dapat di akses
bukan saja menjadi melalui website
kebutuhan publik resmi Penga-
tetapi juga kebutuhan dilan Negeri
seluruh warga badan Sengeti Kelas
peradilan, dengan II dan Infor-
adanya transparansi masi Perkara
peradilan secara perla- baik mengenai
han akan terjadi pen- jadwal sidang
guatan akuntabilitas dan dan putusan per-
profesionalisme serta integri- kara dapat diakses
tas warga peradilan. melalui http://sipp.
pn-sengeti.go.id dan
Komitmen Mahkamah Agung dalam http://putusan.mahka-
rangka reformasi birokrasi telah terlebih
dahulu merealisasi jauh sebelum Un- mahagung. go.id/pengadilan/
dang-undang Nomor 14 Tahun 2008 lahir, pn-sengeti
sebagaimana dituangkan dalam Surat Kepu-
tusan Ketua Mahkamah Agung Republik In- Komitmen sekaligus semangat Pembaruan
donesia Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Peradilan harus diimplementasikan guna
keterbukaan informasi di pengadilan. mempercepat pencapaian menuju Peradilan
yang modern, sebagai capaian dalam refor-
Pada tanggal 12 April 2012 Kepaniteraan masi birokrasi menuju peradilan yang agung
Mahkamah Agung RI meluncurkan gerakan sebagai capaian puncak. Komitmen member-
kampanye layanan Informasi one day pub- ikan keterbukaan baik proses maupun hasil
lish. “One Day Publish” merupakan amanat akhir merupakan wujud nyata dari layanan
pelayanan informasi publik bahwa Mahka- public sebagai akses terhadap keadilan
mah Agung Republik Indonesia akan (access to justice) yang diberikan oleh Penga-
dilan Negeri Sengeti Kelas II hingga Mahka-
mah Agung Republik Indonesia.

77

IMPLEMENTASI E-COURT
IMPLEMENTASI ECOURT

Perkembangan zaman inistrasi perkara di pengadilan resmi di Undangkan pada
yang sangat dinamis serta secara efektif dan efisien. Selaras tanggal 4 April 2018. Mahka-
adanya pengaruh global- dengan hal tersebut, maka perlu mah Agung berinovasi dalam
isasi yang besar menjadikan diadakan pelayanan administra- pembaharuan peradilan den-
institusi Mahkamah Agung dan si secara elektronik. Administrasi gan dikeluarkannya e-Court
badan peradilan di bawahnya pengadilan secara elektronik yang merupakan bagian dari
terus-menerus berupaya untuk terwujud dalam sistem e-court upaya modernisasi dari Mahka-
mengembangkan ide, gagasan, dimana segala proses beracara mah Agung. Secara garis besar
inovasi yang konstruktif dalam mulai dari pendaftaran, register e-Court terdiri dari 3 layanan
melakukan reformasi/ pembaru- perkara, pembayaran hingga utama yaitu e-Filling (pendaft-
an di segala aspek. Reformasi pemanggilan para pihak dilaku- aran perkara), e-Payment
merupakan upaya revitalisasi kan secara elektronik. (pembayaran panjar perkara),
fungsi Mahkamah Agung se- e-Court adalah layanan bagi dan e-Summons (pemanggilan
bagai pengadilan tertinggi Pengguna terdaftar untuk para pihak melalui saluran elek-
dalam rangka menjaga kesatuan pendaftaran perkara secara tronik). Dapat diartikan e-Court
hukum serta peningkatan mutu online yang merupakan imple- merupakan aplikasi yang digu-
pelayanan terhadap masyarakat mentasi Peraturan Mahkamah nakan untuk proses pendaftaran
dalam mengakses keadilan ( Agung Nomor 3 Tahun 2018 perkara baik perkara gugatan
access to justice ) yang tertuang tentang Administrasi Perkara di ataupun permohonan, penyeto-
dalam Cetak Biru Pembaharuan Pengadilan Secara Elektronik ran biaya panjar perkara secara
Peradilan 2010-2035 Mahka- tertanggal 29 Maret 2018 dan elektronik, dan pemanggilan
mah Agung Republik Indonesia. para pihak secara elektronik.
Guna mewujudkan hal tersebut
diperlukan pembaruan dalam Ketua MA padaPeslauantcPuernanyeercaohuarnt Akreditasi dan
berbagai aspek seperti fungsi
teknis manajemen perkara,
fungsi pendukung, akuntabil-
itas yang selaras dengan azas
peradilan sederhana, cepat,
biaya ringan agar dapat men-
gatasi kendala dan hambatan
dalam proses penyelenggaraan
pengadilan.
Sesuai dengan tuntutan dan
perkembangan zaman, mengha-
ruskan adanya pelayanan adm-

78

e-Court adalah cikal bakal peradilan masa Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam
depan di mempersiapkan pelaksanaan e-Court yang
Indonesia akan resmi pada Tahun 2019 berjalan di
sebagaimana seluruh Pengadilan di Indonesia, pada tang-
Negara-neg- gal 16 Oktober 2018 telah melakukan sosial-
ara lain yang isasi terhadap seluruh aparatur sipil negara
maju dan pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
telah mener- mengenai tahapan pengenalan e-Court.
apkan sistem Secara perlahan PN Sengeti Kelas II memper-
e-Court pada siapkan persiapan kahadiran e-Court yang
Peradilan di mana nantinya e-Court dapat memudahkan
proses beracara di Pengadilan. Pengadilan
Negara-negaranya, nantinya jika terwujud Negeri Sengeti Kelas II menggandeng PT.
sistem e-Court tersebut proses administrasi
perkara dan pelayanan pengadilan akan Serah TerimaMpeannadnirdi aCtaabnagnang SMenOgUetidengan Bank
menjadi lebih sederhana, cepat, biaya rin-
gan, efektif, efisien, transparan dan akunta- Bank Mandiri dalam pelayanan layanan
bel. Hal ini merupakan cita-cita dan amanat e-Payment guna mempermudah proses pem-
Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 bayaran panjar biaya perkara, tepatnya pada
tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat tanggal 3 Desember 2018 dilakukan penan-
(4) “peradilan dilakukan dengan sederhana, datangan Memorandum Of Understanding
cepat, dan biaya ringan”. (MOU) antara Pengadilan Negeri Sengeti
Dalam kelancaran mendukung program Kelas II Ketua PN Sengeti Kelas II Bapak Edi
e-Court, Mahkamah Agung Republik Indo- Subagiyo, S.H., M.H. dengan pihak Bank
nesia bekerja sama dengan Bank Pemerintah Mandiri cabang Sengeti.
dalam hal manajemen pembayaran biaya
panjar perkara. Bank yang telah ditun-
juk menyediakan Virtual Account (nomor
pembayaran) sebagai sarana pembayaran
ke Pengadilan tempat mendaftar perkara.
Saat ini pembayaran secara elektronik dapat
dilakukan melalui bank-bank pemerintah
yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BRI Syari-
ah, BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri,
dan Bank Mandiri Syariah.

Implementasi E-Court
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2019

No Jenis Perkara Perkara Masuk Pendaftaran (di- Berhasil nomor
2019 bayar) Melalui Perkara

1 Gugatan 36 e-Court 15
2 Gugatan Sederhana 1 15 0
3 Bantahan 3 0
4 Permohonan 20 0 1
60 16
Jumlah 0

1

16

Ratio jumlah penangan perkara yang diproses melalui e-Court adalah 16/60 x 100%
= 26,66 %

79

E-LITIGATION

Ketua MA pada saat Peluncuran e-Litigasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Ta-
hun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektron-
ik, Ecourt dan Elitigasi merupakan bentuk
reformasi Mahkamah Agung khususnya di
Bidang Teknologi dalam sistem peradilan,
PERMA 1 Tahun 2019 merupakan penyem-
purnaan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018
yang memberikan payung hukum imple-
mentasi E-Court, pada PERMA 3 Tahun
2018 memungkinkan pengiriman berkas
yang tidak hanya terbatas pada berkas
gugatan namun juga terhadap surat jawa-
ban berupa replik,

duplik, dan kesimpulan serta pemanggilan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II merupakan
terhadap para pihak secara elektronik, dengan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Penga-
terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 men- dilan Tinggi Jambi yang menjadi kawal depan
jadi lebih luas mencakup e-Filling (Pendaft- (voorjs post) Mahkamah Agung RI ikut turut
aran Perkara), e-Payment (Pembayaran Panjar mensukseskan program tersebut, Bertempat
Biaya Perkara), e-Summons (Pemanggilan di Ruang Pola Kantor Bupati Muaro Jambi
Pihak) dan e-Litigation (Persidangan Secara Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II melakukan
Elektronik). sosialisasi mengenai PERMA 1 Tahun 2019
tentang administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) dan
dihadiri oleh Forkopimda, SKPD, BUMD,
Lembaga Keuangan pada Kabuteran Muaro
Jambi, dan seluruh Kepala Desa Kabupaten
Muaro Jambi.
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada Tahun
2019 telah dimengaplikasikan ecourt pada
proses persidangan. dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :

80

IMPLEMENTASI SIPP

IMPLEMENTASI SIPP

Diluncurkan pertama kali pada tanggal 23 SIPP V.3 yang setiap komponen pejabat struk-
Maret 2011 di PN Jakarta Timur, PN Sura- tural dan fungsional pada Pengadilan mas-
baya, PN Medan, PN Bandung, PN
Semarang, PN Palembang, PN ing-masing mempunyai peran super-
Banjarmasin, PN Denpas- visi tersendiri, memiliki tanggung
ar, dan PN Makasar jawab dan integritas dalam
kemunculan SIPP mengelola fitur yang
Versi 1 mendapat terdapat pada SIPP V.3
sambutan posi- sesuai kapasitas dan
tif walau hanya kompetensi mas-
ssebagas pada ing-masing.
penginputan data Ketua Mahkamah
register perkara Agung RI Prof. Dr.
secara sederhana, H. Muhammad
jadwal sidang Hatta Ali, S.H.,
dan info perkara M.H. dalam pidato
namun dengan pembukaan rapat
perkembangan yang pleno Tim Pemba-
mengacu hasil anal- haruan peradilan di
isis komparasi antara Jakarta menekank-
SIPP V.1 dengan SIADPN an betapa pentingnya
disempurnakanah SIPP V.1 pengadilan meningkatkan
menjadi SIPP V.2 pada 2012 akses masyarakat pada keadilan
yang lalu. (access to justice) khususnya dalam
Dalam perkembangannya, SIPP Versi 02 dira-
sakan mulai tertinggal, sehingga timbul lagi informasi perkara baik tingkat pertama mau-
gagasan agar aplikasi SIPP Versi 02 dimoderni- pun tingkat banding.
sasi menjadi aplikasi SIPP Versi 03. Untuk itu, Penguatan pengelolaan Aplikasi SIPP akhirnya
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah dikembangkan hingga SIPP V.3.3.0.-1 sebagai
menerbitkan SE Nomor 3/DJU/M02.3/6/2014, bentuk pelayanan informasi perkara yang
tanggal 20 Juni 2014, tentang Administrasi transparan, ramah, responsif, dan terukur
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di serta meningkatkan kredibilitas dan transpar-
Lingkungan Peradilan Umum. Untuk itu Direk- ansi badan peradilan. Penyempurnaan secara
tu Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Su- berkesinambungan aplikasi SIPP yang me-
rat Keputusan membuat suatu pedoman yang menuhi segala maksud dan tujuan serta men-
terukur dan terarah guna mensupervisi aplikasi dorong terwujudnya pengadilan modern guna
terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Ketua MA pada saat membuka Bintek Yudisial dan
Peluncuran SIPP V.3.1.2

81

Implementasi SIPP
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2019

82



AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Sertifikasi Manajemen Mutu ISO KMA dan Dirjen Badilum pada penyerahan APM
9001:2008 yang diterima Pengadilan di Lombok
Negeri Bau-bau, Pengadilan Negeri
Mempawah, Pengadilan Negeri Jakarta, International Framework for Court Excellence,
Pengadilan Negeri Cibinong dan terakhir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pen-
Pengadilan Negeri Sleman merupakan awal gawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah
cikal bakal dari pelaksanaan Akreditasi Penja- Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar
minan Mutu pada Direktorat Jenderal Badan Penilaian.
Peradilan Umum. Direktorat Jenderal Badan Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik ditunjuk sebagai Pilot Project Akreditasi penjaminan
Indonesia mengapresiasikan secara tinggi atas mutu pengadilan negeri sewilayah Pengadilan Tinggi
keberhasilan pengadilan-pengadilan tersebut Jambi sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Badan
atas upaya untuk memperoleh pengakuan Peradilan Umum Nomor 226/DJU/OT.01.3/2016
penilai independent melalui audit penjami- tanggal 10 Maret 2016. Pada tanggal 24 Oktober
nan mutu sesuai dengan standart internasi- 2016 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II menerima
onal. kunjungan Tim Audit Penjaminan Mutu Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum bertujuan untuk
Melalui surat keputusan Direktur Jenderal melaksanakan audit eksternal terhadap Pengadilan
Badan Peradilan Umum nomor : 1639/DJU/ Negeri Sengeti Kelas II.
SK/OT01.1/9/2015 membentuk tim akreditasi Pada tanggal 02 November 2016 bertempat di Nusa
internal. Tim tersebut bertugas melakukan Tenggara Barat Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
penilaian dan penjaminan mutu terhadap yang mana diwakili oleh Ibu Esther Megaria Sito-
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi rus, S.H., M.Hum (Ketua Pengadilan Negeri Sengeti
seluruh Indonesia sesuai dengan standart ISO Kelas II waktu itu) menerima piagam penghargaan
9001:2008. Di tengah berbagai tantangan akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum
yang terjadi bahwa perubahan, penyesuaian yang diserahkan langsung oleh Yang Mulia Ketua
dan pembaharuan yang sedang dan akan Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H.
dilakukan harus tetap berorientasi kepada Muhammad Hatta Ali, S.H, MH. Meskipun penyera-
kepentingan publik untuk mendapatkan pe- han akreditasi penjaminan mutu telah usai, semangat
layanan hukum yang prima dan berkeadilan. akreditasi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II belum
pudar pada segenap warga Pengadilan Negeri Senge-
Berangkat dari kenyataan tersebut muncul ti Kelas II.
gagasan menarik dari Direktur Jenderal Secara kontinyu pengawasan tetap dilakukan oleh
Badan Peradilan Umum yakni membentuk Tim Internal Audit yang selalu berupaya melakukan
Tim Akreditasi Internal melalui Surat Kepu- yang terbaik demi menjaga keberhasilan meraih
tusan Direktur Jenderal Badan Peradilan akreditasi. Buktinya, beberapa bulan setelah pelaksa-
Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 naan penyerahan akreditasi penjaminan mutu waktu
Tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penja-
minan Mutu Badan Peradilan Umum yang
diketuai oleh Drs. Wahyudin, M.Si, Direktur
Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana,
beranggotakan para pejabat eselon II, III, IV
dan Staf di lingkungan Direktorat Jender-
al Badan Peradilan Umum serta beberapa
orang hakim pada pengadilan
negeri. Tugas utama dari tim tersebut adalah
untuk melakukan pembinaan dan penilaian
atas implementasi manajemen mutu pada
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
seluruh Indonesia sesuai standar ISO 9001
; 2008 (disempurnakan dengan ISO 9001 :
2015), diintegrasikan dengan penerapan

84

Audit Surveylance oleh Tim APM PT Jambi (Lombok) Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II menerima kunjungan Tim Audit Survey-
lance Pengadilan Tinggi Jambi. Pada saat
Tim Audit Surveylance Pengadilan Tinggi
Jambi melaksanakan audit tidak menemu-
kan temuan yang bersifat mayor hanya
bersifat perbaikan.
Hingga Tahun 2019 pengawasan tetap
dilakukan oleh Tim Audit Assement Inter-
nal sesuai dengan pedoman penjaminan
mutu badan peradilan umum yang di-
mandatkan melalui Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, dan
juga dengan arahan Tim Audit Assesment
Pengadilan Tinggi Jambi.

Struktur APM PN Sengeti Kelas II Komitmen Bersama

85

PTSP
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan
biasa lebih dikenal dengan istilah PTSP terjangkau.
merupakan jawaban dari Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II terus
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam berupaya memberikan pelayanan maksimal
hal memberikan Pelayanan Hukum yang kepada masyarakat pencari keadilan, cikal
berkeadilan kepada pencari keadilan, dima- bakal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada
na Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II terus Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II berawal
menerus berupaya meningkatkan pelayanan dari sistem loket pada setiap layanan, seiring
yang prima terhadap pencari keadilan. perkembangan pada tahun 2017 yang mu-
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hadir lanya sistem loket dirubah menjadi sistem
sebagai jawaban terhadap kritik masyarakat terpadu, secara resmi Pelayanan Terpadu
terhadap Pengadilan yang dianggap tidak Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri
terbuka (transparan) dan akuntabel. Sengeti Kelas II pada tanggal 24 April 2018
Menanggapi hal itu Direktur Jenderal Direk- diresmikan oleh Yang Mulia Ketua Penga-
torat Badan Peradilan Umum Dr. H. Herri dilan Tinggi Jambi Ibu Hj. Irama Chandra
Swantoro, S.H., M.H. melalui Surat Kepu- Ilja, S.H., M.H.
tusan Nomor : 77/DJU/SK/HM02.3/2/2108
tertanggal 26 Februari 2018 tentang Pe- PTSP PN Sengeti Kelas II awal mula perencanaan
doman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri, dengan terbitnya keputu-
san tersebut Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II berupaya menghadirkan Pelayanan Terpa-
du Satu Pintu di Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II. Hal tersebut berguna untuk mening
katkan pelayanan kepada masyarakat pen-
cari keadilan guna mewujudkan pelayanan

86

Atas arahan dari Yang Mulia Ibu
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Irama Chandra Ilja, S.H., M.H.
pada Peresmian Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu pada Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II menyam-
paikan bahwa ruang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sudah bagus
dan nyaman akan tetapi lebih
baik apabila terletak pada Lobby
Utama sesuai arahan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum
guna mempermudah akses pe-
layanan. Pada Daftar Isian Pelak-
sanaan Anggaran (DIPA) awal
Tahun Anggaran 2018 Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II belum
Sambutan KPT Jambi pada Peresmian PTSP PN Sengeti Kelas II

mendapatkan biaya pembangunan ruang pelayanan terpadu satu pintu, atas inisiatif Pimpinan Pen-
gadilan Negeri Sengeti Kelas II serta koordinasi bersama-sama dengan perencanaan, dilakukan revisi
anggaran penambahan untuk memasukkan pembuatan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain Foto Bersama di depan PTSP pada saat Kunjungan Biro
memiliki tujuan untuk: 1) Mewujud- Keuangan BUA MARI
kan proses pelayanan yang cepat,
mudah, transparan, terukur sesuai kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke
dengan standar yang telah ditetap- meja PTSP.
kan, 2) Memberikan pelayanan yang PTSP pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
prima, akuntabel, dan anti korupsi, juga didukung dengan sarana dan prasarana
kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penunjang untuk memudahkan pencari dan
penting dilaksanakannya program pengguna pengadilan untuk mendapatkan
PTSP ini merupakan wujud dari layanan, antara lain mesin antrian, komputer
pelayanan publik yang prima dalam unit (PC) yang dapat digunakan oleh pencari/
rangka melaksanakan kegiatan-kegia- pengguna pengadilan dalam mengakses infor-
tan atau kebutuhan-kebutuhan yang masi perkara pada Pengadilan Negeri Sengeti
diselenggarakan oleh lembaga Pen- Kelas II dan dapat juga untuk mendaftarkan
gadilan terhadap seluruh masyarakat ecourt yang mana akan dibantu serta dipandu
yang mencari keadilan sesuai dengan peratur- oleh petugas yang berpengalaman dari Penga-
an perundangan yang berlaku. dilan Negeri Sengeti Kelas II.
Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan
melalui tahapan berikut: 1) Pemohon mengam-
bil nomor antrian yang telah disediakan, 2)
Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan
yang telah ditentukan untuk setiap layanan
peradilan yang dimohonkan dan merupakan
dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian per-
mohonan layanan, 3) Petugas PTSP mencatat,
memverifikasi dan meneruskan kelengkapan
berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses
sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk
pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara
banyak agar menyediakan petugas verifikasi

87

INOVASI LAYANAN
PUBLIK

INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pembayaran Biaya Panjar Perkara melalui
mesin EDC

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam mempermudah
akses pencari keadilan untuk pembayaran panjar biaya
perkara (e-Payment) Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II berusaha memberikan layanan yang prima terhadap para
pencari keadilan dan para pengguna pengadilan, untuk itu
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II bekerja sama dengan
bidang Perbankan dalam hal ini Bank Pemerintah yang telah
ditunjuk mendukung kelancaran e-Court. Bank yang telah
ditunjukan menyediakan Virtual Account sebagai sarana
pembayaran ke Pengadilan tempat mendaftarkan perkara.

Untuk itu Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II setelah mendaftarkan perkara pada Penga-
menghadirkan fasilitas pembayaran berupa dilan Negeri Sengeti Kelas II melalui e-Court
mesin EDC (Electronik Data Capture) pener- mendapat sebuah nomor virtual account. No-
apan pembayaran perkara (e-Payment), jarak mor Virtual Account ini yang berfungsi untuk
yang cukup jauh dengan bank pemerintah melakukan transaksi pembayaran biaya perkara
yang ditunjuk menjadikan ini sebuah inovasi pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dengan
yang dapat mempermudah pembayaran panjar dibantu oleh Petugas melakukan proses pem-
biaya perkara (e-Payment). bayaran menggunakan mesin Electronik Data
Para Pencari keadilan dan pengguna pengadilan Capture (EDC).

Simulasi pembayaran biaya panjar perkara menggunakan
mesin EDC

PENCANANGAN WBK DAN WBBM Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
(ZONA INTEGRITAS) korupsi, Presiden Republik Indonesia (Inpres No
17 Tahun 2011) menginstruksikan kepada para
Kondisi korupsi di Indonesia masuk dalam menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala
kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang
secara umum sistem penyelenggaraan pe- diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan
merintahan di Indonesia masih belum berorientasi masing-masing dalam rangka pencegahan dan
sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik (good gov-
ernment governance).

88

pemberantasan korupsi Tahun 2012, dengan
merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2012. Salah satu strateginya
adalah “Strategi Pencegahan”.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada dilayani. sasaran pokok yang ingin dicapai dalam
top manajemen yang memiliki komitmen ter- pembangunan zona integritas yaitu Terwujudnya
hadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan Pemerintahan/Lembaga Peradilan yang Bersih
RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangu- dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan
nan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Publik.
Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II melalui Surat
umum yang merupakan acuan bagi pejabat di Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 14
lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerin- Tahun 2019 tentang Pendampingan Pelaksanaan
tah Daerah (K/L/Pemda) dalam rangka Pemba- Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada 177
ngunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Pengadilan Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah
dari Korupsi. Bebas dari Korupsi Tahun 2019 menjadi salah satu
unit pengadilan yang berkesempatan menjadi
Pengadilan Calon Unit Berpredikat Wilayah Bebas
Korupsi.

Penyerahan Zona Integritas kepada Mahkamah Agung RI Langkah awal yang Pengadilan Negeri Sengeti Ke-
yang diterima Waka MA Non Yudisial las II jalani adalah melakukan pencanangan pem-
bangunan zona integritas, tepatnya pada tanggal
Mahkamah Agung bergerak cepat dalam memba- 5 Maret 2019 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
nguna Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Ko- melakukan Pencanangan Zona Integritas menuju
rupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi
pada Peradilan di Bawahnya, dengan berbagai Bersih Melayani yang disaksikan langsung oleh
upaya seperti penandatangan Pakta Integritas dan seluruh Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi.
semua pihak harus mempunyai komitmen yang
kuat untuk membangun Zona Integritas. Perubah-
an Mindset pada semua unsur memposisikan diri
sebagai pelayan masyarakat yang baik dan bukan

Pencanangan Zona Integritas PN Sengeti Kelas II

89



PENGAWASAN

Pada dasarnya tugas pengawasan adalah Upaya untuk melaksanakan pengawasan
menjadi tugas pokok Badan Pengawasan internal ini salah satunya dengan dilakukannya
Mahkamah Agung Republik Indonesia. pertemuan rutin setiap bulan dengan Hakim,
Pengawasan meliputi tugas-tugas pemerik- Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan
saan teknis peradilan, pemeriksaan adminis- Pegawai Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II,
trasi peradilan dan pemeriksaan administrasi dalam pertemuan tersebut mengevaluasi tugas
umum, meskipun pengawasan telah dilakukan masing-masing bidang / bagian dan hal-hal
oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang dianggap penting juga dibicarakan dalam
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Sengeti pertemuan.
Kelas II juga senantiasa melakukan penga-
wasan internal.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan yang berlaku, sedangkan pen- sesuai dengan porsi kerja/ke-
salah satu fungsi pokok gawasan fungsional dilakukan giatan masing-masing masalah
manajemen untuk men- oleh aparat pengawsan yang pada teknis dan non teknis.
jaga dan mengendalikan khusus ditunjuk dalam hal ini Dalam mengintensifkan fungsi
agar tugas-tugas yang telah dilakukan oleh Badan Pen- pengawasan disusun Hakim
direncanakan dan dapat dilak- gawasan Mahkamah Agung Pengawas Bidang dengan Surat
sanakan dan berjalan dengan Republik Indonesia. Keputusan Ketua Pengadilan
sebagaimana mestinya sesuai Di Lingkungan Pengadilan Neg- Negeri Sengeti Kelas Nomor :
aturan-aturan yang berlaku. eri Sengeti Kelas II, pengawasan W5-U7/2892/KP.04.5/XI/2019
Pengawasan Internal ada- internal dilaksanakan dengan tanggal 12 November 2019
lah pengawasan dari dalam berpedoman kepada Peraturan tentang Penunjukan Hakim Pen-
lingkungan peradilan yang men- Mahkamah Agung Republik gawas Bidang pada Pengadilan
cakup pengawasan melekat dan Indonesia Nomor 8 Tahun Negeri Sengeti Kelas II berikut
pengawasan fungsional. 2016 tentang Pengawasan dan daftar lampiran.
Pengawasan Melekat adalah Pembinaan Atasan Langsung
serangkaian kegiatan yang ber- di Lingkungan Mahkamah
sifat pengendalian yang dilak- Agung dan Badan Peradilan Di
sanakan secara terus menerus Bawahnya.
yang dilakukan oleh atasan Ketua Pengadilan Negeri Sen-
langsung terhadap bawahann- geti Kelas II selaku pimpinan
ya secara prevetif dan represif Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
agar pelaksanaan tugas berjalan II senantiasa melakukan pen-
secara efektif dan efesien sesuai gawasan intern yang bersifat
dengan rencana kegiatan dan rutin/reguler yang dalam hal ini
peraturan perundang-undangan

Nama Jabatan Keterangan
Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. Wakil Ketua Koordinator pengawas bidang
Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum Sub Bagian Kepegawaian Ortala
Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum Hakim Bidang Kepaniteraan Hukum
Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim Bidang Kepaniteraan Pidana
Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dicki Irvandi, S.H., M.H. Hakim Bidang Kepaniteraan Perdata
Dicki Irvandi, S.H., M.H. Hakim Sub Bagian Perencanaan, TI, dan
Hakim Pelaporan

91

Sedangkan pengawasan khusus keuan- Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan
gan dilakukan oleh Sekretaris selaku didampingi ibu Sekretaris
Kuasa Pengguna Anggaran yang dilaku-
kan setiap 3 (tiga) bulan sekali, seperti Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan
tertuang dalam Keputusan Presiden didampingi Bapak Panitera
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Keputu- tertib, serta jaminan terwujudnya pelayanan pub-
san Presiden Nomor 42 Tahun 2002 lik yang baik bagi pencari keadilan sesuai prinsip
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran keadilan.
Pendapatan Dan Belanja Negara Bab Pengawasan rutin atau reguler dilaksanakan dengan
IX Pasal 68, melakukan pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemer-
terhadap pembukuan bendahara pada iksaan yang meliputi :
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II. 1. Manajemen Peradilan :
Pengawasan Intern yang dilakukan mer- 2. Administrasi Perkara ;
upakan pengawasan yang menyangkut 3. Administrasi Persidangan dan pelaksanaan putusan
segala aspek pelaksanaan tugas Teknis 4. Administrasi Umum, dan
dan Non Teknis yang mencakup Bidang 5. Kinerja Pelayanan Publik :
Administrasi Perkara yang semua kegia- Pengawasan rutin atau reguler dilakukan dalam
tan pelaksanaan perkara meliputi Peneri- bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pen-
maan Perkara, Keuangan Perkara (perda- gamatan yang dilakukan dengan datang langsung
ta), penyelesaian perkara, pemberkasan pada bagian kepaniteraan dan bagian kesekretariatan
perkara, hingga laporan perkara. Bidang dengan melakukan audit internal setiap 6 (enam)
Administrrasi Umum yang semua kegia- bulan sekali sesuai dengan standart ICPE (Indonesian
tan pelaksanaan tugas kesekretariatan Court Performance Excelent) berupa perbandingan
meliputi Rumah Tangga, Umum dan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan den-
Keuangan, Organisasi Tata Laksana dan gan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut
Kepegawaian, Perencanaan Pelaporan, ketentuan peraturan yang berlaku.
Teknologi Informasi dan Pelaporan, Per-
pustakaan, dan lain sebagainya.
Tujuan yang diperoleh melalui Penga-
wasan internal diharapkan dapat mem-
bantu melaksanakan kebijakan yang
telah ditetapkan untuk mencapai tujuan
yang telah direncanakan secara efektif
dan efesien. Serta sebagai bahan pertim-
bangan dan evaluasi dalam menentukan
kebijakan dan tindak lanjut yang diper-
lukan menyangkut pelaksanaan tugas
Peradilan.
Bahkan melalui pengawasan internal
tercipta suatu aktifitas yang berkaitan
erat dengan penentuan atau evaluasi
mengenai sejauh mana pelaksanaan
kerja tugas lembaga peradilan sesuai
rencana yang dilaksanakan, pengawasan
internal dapat juga mendeteksi sejauh
mana penyimpangan yang terjadi dalam
pelaksanaan kerja tersebut. Selain itu
Pengawasan internal dapat menjadi alat
pengendalian agar administrasi penga-
dilan dapat dikelola secara baik dan

92

Susunan Tim Assessment Surveylance APM
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2019

Nama Jabatan Keterangan
Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum Hakim Ketua Tim Assessment
Dicki Irvandi, S.H., M.H. Hakim
Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim Anggota Tim
Anggota TIm

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ada-
lah untuk mewujudkan performa/kinerja
peradilan Indonesia yang unggul/prima
(Indonesian Court Performance Excellent)
yang disingkat ICPE. ICPE dapat dicapai
melalui kegiatan evaluasi diri, akreditasi, dan
sertifikasi. Kriteria yang ditetapkan dalam
penilaian ICPE antara lain Leadership, Stra-
tegic Planning, Customer Focus, Document
System, Resource Management, Process
Management, dan Kriteria Performance
Result.

Closing Meeting Assessment Internal oleh auditor
Internal PN Sengeti Kelas II

Selain Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Senge-
ti Kelas II juga telah dilakukan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Jambi secara berkala oleh TIM
Surveylance Pengadilan Tinggi Jambi, hal tersebut dikarenakan pencapaian Pengadilan Negeri Senge-
ti Kelas II yang memperoleh penghargaan Sertifikasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum oleh
Direktorat Jenderal BadanPeradilan Umum tahun 2016.

Assessment oleh Pengadilan Tinggi Jambi pada
PN Sengeti Kelas II

Foto Bersama pada saat Closing Meeting Assess-
ment Surveylance oleh PT Jambi

93

B. EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan PN Sengeti • Menghapuskan program
Kelas II jika program justru ber-
dampak negative
Untuk mengukur hasil strategi sebelumnya dalam
dari kinerja apa- mengurangi permasalah- Pada Pengadilan Negeri Sen-
kah meningkat atau an, dan observasi terhadap geti Kelas II evaluasi dilaku-
menurun maka dilakukan keefektifan program tertentu. kan melalui pengawasan
evaluasi. Evaluasi merupakan Selain itu evaluasi program dan pembinaan oleh Hakim
pengukuran akan evektifitas dapat diartikan sebagai suatu Pengawas Bidang. Seluruh ha-
strategi yang digunakan da- penilaian terhadap output sil temuan dan pemeriksaan
lam upaya mencapai tujuan program dan penilaian terh- dan pengawasan yang telah
dari kinerja setiap instansi adap program yang diingink- dilakukan dituangkan dalam
atau lembaga pemerintahan an/tujuan. Evaluasi program bentuk laporan tertulis den-
yang akan menentukan hasil atau penelitian evaluasi gan susunan dan format yang
telah dicapai atau yang akan antara lain bertujuan untuk: sistematis untuk selanjutnya
dicapai. • Perbaikan program dilaporkan kepada Ketua
Evaluasi Program adalah • Mendukung program Pengadilan Negeri Sengeti
suatu cara yang membawa Kelas II.
kepada keputusan publik yang sedang berjalan
dengan didasarkan kepada • Menyelidiki/mengaudit Terhadap temuan-temuan
adanya pengetahuan menge- tersebut atau hasil penga-
nai masalah, keefektifan dari program untuk mencari wasan yang memerlukan tin-
dimana letak terjadinya dak lanjut, Hakim Pengawas
kesalahan jika program merekomendasikan untuk
gagal menindaklanjuti hasil temuan
tersebut sehingga pada ta-
hun-tahun berikutnya dapat
disusun program kerja secara
cermat dan tepat serta kend-
ala-kendala yang ada dapat
diantisipasi dan terselesaikan.

94



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah Kelas II telah mengimplementasikan Surat
melaksanakan tugas sesuai dengan stan- Keputusan Direktur Jenderal Badan
dar pelayanan peradilan berdasarkan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/
keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/ HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman
KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pin-
peradilan dan berperilaku dengan tetap me- tu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan
megang nilai-nilai budaya kerja, budaya 5 R Pengadilan Negeri, guna memudahkan
(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) serta pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan
menjalankan tugas baik itu kepaniteraan dan pengguna pengadilan.
maupun kesekretariatann berdasarkan Stan-
dar Operasional Prosedur (SOP) yang telah Peningkatan sarana dan prasarana berba-
dibuat dengan tertib dan konsisten. sis tekhnologi saat ini dapat meningkatkan
kinerja aparatur peradilan, sehingga output
Pelayanan Peradilan yang dilakukan di yang dihasilkan menjadi lebih baik serta
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah dapat meningkatkan transparansi, objektif
mengimplementasikan Standar Indonesia dan akuntabilitas aparatur peradilan.
Court Performance Excellent (ICPE) den- Kedepannya Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
gan ditandai dengan diterimanya Sertifi- II harus lebih mawas diri, terus meningkat-
kasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan kan kualitas pelayanan dan tentunya harus
Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di bisa mempertahankan apa yang telah dica-
Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Penga- pai sehingga visi dari mahkamah Agung Re-
dilan Negeri Sengeti Kelas II telah melakukan publik Indonesia “Mewujudkan Peradilan
pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Indonesia Yang Agung” dapat tercapai.
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani, serta Pengadilan Negeri Sengeti

96

B. REKOMENDASI
1. Pada saat ini tenaga honorer di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II berjumlah 11 (sebelas)

orang. Kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung RI dapat memberikan perhatian lebih
dan dapat mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat konstribusi
mereka dalam membantu penyelesaian pekerjaan sangat besar
2. Agar usulan Prototype gedung Kantor Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dapat terealisasi
di tahun depan, begitu pula Pembangunan Pagar Tahap II serta perawatan rumah dinas bisa
dimasukan kedalam DIPA tahun berikutnya.
3. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan prinsip sederhana,
cepat, biaya ringan dan berbasis teknologi informasi.
4. Usulan untuk penambahan pegawai dapat dikabulkan mengingat banyaknya tugas dan tang-
gung jawab Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang selama ini satu orang pegawai merang-
kap beberapa pekerjaan.
5. Semakin banyaknya Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang
mengikuti pelatihan - pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung sendiri ataupun
oleh Pengadilan Tinggi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi peningkatan
kualitas pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.
6. Agar satuan kerja di daerah anggaran DIPA Tahun Anggaran selanjutnya dapat meningkat,
mengingat dalam Era Berbasis Teknologi Informasi saat ini kebutuhan akan pelayanan yang
cepat dan berbasis teknologi informasi (TI) hal tersebut juga dapat meningkatkan efektifitasi,
efesiensi serta menjadikan layanan Transparan, Objektif, dan Akuntabel
Demikianlah laporan pelaksanaan kegiatan ini dibuat dan disampaikan semoga bermanfaat bagi
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, guna untuk peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas
kedepan yang lebih baik lagi, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung Repub-
lik Indonesia dapat terwujud.

97