LPK_2020_FINISH

JENIS KELAMIN

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin
TAHUN 2020

ASN Jumlah PPNPN
No 23 Jumlah
13
Jenis Kelamin 36 8
1 Laki - Laki 3
2 Perempuan 11

Jumlah

Grafik SDM ASN
Berdasarkan Pangkat/Golongan
25 23

20

15 13 8
10 3

5 PPNPN
0

ASN

TINGKAT USIA

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Usia
TAHUN 2020

No ASN PPNPN
Usia
Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah
1 20 - 30 1 1 2 3 - 3
2 31 - 40 13 9 22 3 3 6
3 41 - 50 7 2 9 2 - 2
4 51 - 60 > 2 1 3 - - -
23 13 36 8 3 11
Jumlah

Grafik SDM ASN
Berdasarkan Pangkat/Golongan

14 13
12 9
10
7
8
6 2 2
4 1
2 11 31 - 40 41 - 50
0 laki-laki Perempuan 51 - 60 >

20 - 30

51Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA nakan tugas pokok dan fungsinya. Suatu sistem
yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan
Manajemen sumber daya manusia se- output yang memuaskan bilamana sistem terse-
bagai salah satu faktor internal yang but dapat dikendalikan dan dikelola oleh sum-
harus dikelola secara baik, saat ini ber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan
menunjukan peranan yang sangat menentukan data formasi jabatan yang ada saat ini masih terdapat
sebagai penentu kemampuan keberhasilan suatu beberapa fungsi jabatan yang masih belum terpenuhi
organisasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat khususnya pada jabatan fungsional tertentu lainnya
bergantung kepada kualitas, integritas, dan ki- dan staf administrasi di lingkungan Pengadilan Neg-
nerja individu yang terdapat dalam organisasi eri Sengeti Kelas II.
tersebut. oleh karena itu untuk mencapai tujuan
suatu organisasi kerja tersebut dibutuhkan sum- Adapun kebutuhan SDM yang dibutuhkan Penga-
ber daya manusia yang mempunyai integritas, dilan Negeri Sengeti Kelas II yakni sebagai berikut :
dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen,
semangat kerja serta konsistensi dalam melaksa-

Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Kebutuhan
TAHUN 2020 2 Orang
1 Orang
No Nama Jabatan 1 Orang
1 Fungsional Bendahara 6 Orang
2 Arsiparis 1 Orang
3 Pustakawan 1 Orang
4 Pranata Peradilan 1 Orang
5 Operator Saiba 1 Orang
6 Operator SIMAK BMN 1 Orang
7 Operator Persediaan 4 Orang
8 Operator RKAKL 1 Orang
9 Operator SIKEP 20 Orang
10 Petugas PTSP
11 Kasir (pada Kepaniteraan Perdata)

Jumlah

52 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

MUTASI mendalami pekerjaan lain 4 ORANG
dibidang yang berbeda pada
Mutasi atau transfer suatu Lembaga atau Organisasi. Mutasi Keluar
adalah perpindahan Mutasi terkadang dapat dija-
pekerjaan seseorang dikan sebagai tahapan awal 5 ORANG
dalam suatuorganisasi yang atau batu loncatan untuk-
memiliki tingkat level yang mendapatkan promosi di Mutasi Masuk
sama dari posisi perkerjaan waktu mendatang. Hakekatnya
sebelum mengalami pindah mutasi adalah bentuk perhatian
kerja. Kompensasi gaji, tugas pimpinan terhadap bawahan.
dan tanggung jawab yang baru Disamping perhatian internal,
umumnya adalah sama seperti upaya peningkatan pelayanan
sedia kala. Mutasi atau rotasi kepada masyarakat adalah ba-
kerja dilakukan untuk mengh- gian terpenting dalam seluruh
indari kejenuhan pada rutini- pergerakan yang terjadi dalam
tas pekerjaan yang terkadang lingkup kerja pemerintahan.
membosankan serta memiliki
fungsi tujuan lain supaya seseo-
rang dapat menguasai dan

Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
TAHUN 2020

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Tujuan
1 Sherly Risanti, S.H., M.H.
Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Madya Pengadilan Negeri
2 Simon Guntur Parulian, S.H. PN Kuala Tungkal Jurusita Sengeti Kelas II

Jurusita PN Muara Pengadilan Negeri
Bulian Sengeti Kelas II

Setiap Aparatur Sipil Negara PROMOSI
yang memenuhi syarat dan kamah Agung dan Badan
mempunyai hak yang sama Peradilan di bawahnya diatur
untuk dapat dipromosikan oleh Keputusan Sekretaris Mah-
ke jenjang jabatan yang lebih kamah Agung Republik Indo-
tinggi. Promosi jabatan dapat nesia nomor 1/SEK/SK/I/2019.
dilakukan oleh Pejabat Pem- tujuan dari mutasi tersebut dia-
bina kepegawaian setelah tur dalam PP nomor 43 Tahun
mendapatkan pertimbangan 1999 adalah :
tim penilai kinerja ASN pada 1. Peningkatan produktifitas
Instansi Pemerintah yang
dibentuk oleh pejabat yang kerja
berwenang. 2. Pendayagunaan Pegawai
Pola Promosi dan Mutasi 3. Pengembangan Karir
Hakim diatur di dalam Surat 4. Penambahan tenaga-tenaga
Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia No- ahli pada unit-unit yang
mor : 48/KMA/SK/II/2017 dan membutuhkan
Pola Mutasi Pegawai Kesek- 5. pengisian jabatan-jabatan
retariatan di lingkungan Mah- lowongan yang belum
terisi
6. Sebagai Hukuman

53Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

PROMOSI JABATAN
PEGAWAI

Promosi Jabatan Pegawai pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
TAHUN 2020

No Nama Satker Asal Jabatan Lama Jabatan Baru
1 Preddy Jaka Palindo, S.H.
2 H. Muslim MZ, S.H. Pengadilan Negeri Jurusita Pengganti Jurusita
3 Yeni Nurlisnawati, S.E. Sengeti Kelas II
4 Hazrian Rahmatsyah, S.H. Jurusita Pengganti Jurusita
5 Gabriel Lase, S.H. Pengadilan Negeri
6 Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H. Sengeti Kelas II CPNS PNS
7 Fristina Antin Syahrini, S.H.
Pengadilan Negeri PNS / Calon Hakim Hakim Pratama
8 Nizom, S.H., M.H. Sengeti Kelas II
9 Kahfi A. Lutfi, S.H. PNS / Calon Hakim Hakim Pratama
10 Monica Gabriela PS, S.H. Pengadilan Negeri
11 Satya Frida Lestari, S.H. Sengeti Kelas II PNS / Calon Hakim Hakim Pratama

Pengadilan Negeri PNS / Calon Hakim Hakim Pratama
Kuala Tungkal PN Mandailing

Pengadilan Negeri Natal
Muko-muko
Panitera Panitera PN
Pengadilan Negeri Bangko IB
Sengeti Kelas II
Panitera Muda Panitera PN
Pengadilan Negeri Pidana Sengeti
Sengeti Kelas II
PNS / Calon Hakim Hakim Pratama
Pengadilan Negeri PN Kayu Agung
Jambi Kelas IA
PNS / Calon Hakim Hakim Pratama
Pengadilan Negeri PN Sungai Penuh
Sengeti Kelas II

Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II

PROMOSI KEPANGKATAN

& GOLONGAN RUANG

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai
Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih mening-
katkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan
tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

Promosi Kepangkatan Pegawai pada
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
TAHUN 2020

No Nama Jabatan Pangkat/Gol. Pangkat/Gol. Periode
1 Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Ruang Lama Ruang Baru Oktober
Hakim Pratama
Utama Penata (III/c) Penata Tk. I
(III/d)

54 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

PROMOSI

Pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-Un-
dang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pega-
wai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai disebutkan
bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa
terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun
mengabdikan dirinya kepada Negara dan berdasarkan
Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun
adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap
Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengab-
dikan dirinya kepada Negara.
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil pasal 239 ayat 2 mengatur batas usia pensi-
un yaitu :
• 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat ad-

ministrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat
fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional
keterampilan;
• 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi
dan pejabat fungsional madya; dan
• 65 (enam puluh lima) tahun bagi pNS yang me-
mangku pejabat fungsional ahli utama.
adapun Pensiun dilaksanakan untuk menjamin produktivitas kerja suatu instansi atau perusahaan agar
tetap seimbang mengingat semakin bertambahnya usia maka produktivitas kerjanya pun akan menurun.
Dengan adanya program pensiun maka perencanaan pembinaan masa depan seorang pegawai setelah
pensiun dapat terjamin. Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II memiliki 1 orang Pegawai
yang telah ditetapkan pada PP 11 Tahun 2017 memasuki masa pensiun / purnabakti atas nama Benardo
Sihite, S.H. dengan jabatan terkahir sebagai Fungsional Umum pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.

PENDIDIKAN & PELATIHAN KasubbKaegpePmeriemnpcainnaananPednaglaamwaMs Teanhguiknut2i0P2e0latihan

Pada masa pandemi Covid-19 yang
tengan membelit hampir seluruh
belahan Dunia tidak menyurutkan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam upaya peningkatan sumber daya
manusia baik bidang teknis yustisial mau-
pun non teknis yustisial.

Melalui media Virtual dengan meman-
faatkan Aplikasi Zoom Meeting Mahka-
mah Agung, berkat pencapain tersebut
pada tanggal 23 Desember 2020 meraih
penghargaan oleh MURI “Rekor MURI
Dunia - Indonesia” dalam Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Terbanyak Secara Dar-
ing Dalam 1 Tahun yang langsung diterima
oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung
RI Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

55Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial
(Bidang Kepaniteraan)

Dalam Tahun 2020, tenaga teknis
Yudisial pada Pengadilan Negeri Sen-
geti Kelas II yang mengikuti diklat atau
seminar-seminar kepelatihan baik yang

diselenggarakan Mahkamah Agung
Republik Indonesia atau lembaga lain
dalam menunjang Sumber Daya Manu-

sia diantaranya sebagai berikut :

No Nama Diklat / Sosialisasi Penyelenggara / Tanggal Pelak-
1 Nizom, S.H., M.H. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tempat sanaan
Tanda Tangan Elektronik Pada Sali-
2 Nizom, S.H., M.H nan Putusan Di Aplikasi E-Court Hotel Grand Mercu- 19 Februari
re Jakarta 2020
3 Kahfi A. Lutfi, S.H. Sosialisasi SPPT-TI
Iwan Setiadi, S.H. Dirjen Badilum / 11-13 Maret
Bimbingan Teknis Kepaniteraan Aston Hotel Palem- 2020
4 Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum
Pelatihan Sertifikasi Hakim Penga- bang 02 - 04 Novem-
5 Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., dilan Hubungan Industrial ber 2020
M.H PT Jambi / Aston
Penerapan Prinsip dan Kerangka Hotel 04 September
HAM - 22 Oktober
Pusdiklat Teknis
Peradilan / Satuan 2020
12 - 19 Okto-
Kerja (Daring)
ber 2020
Pusdiklat Teknis
Peradilan / Satuan

Kerja (Daring)

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudicial
(Bidang Kesekretariatan)

Dalam Tahun 2020, untuk tenaga Kasubbag Umum dan Keuangan Mengikuti Diklat
teknis Non Yudisial pada Pengadilan Kepengawasan
Negeri Sengeti Kelas II yang mengikuti
diklat atau seminar-seminar kepelatihan
baik yang diselenggarakan Mahkamah
Agung Republik Indonesia atau lemba-
ga lain dalam menunjang Sumber Daya
Manusia diantaranya sebagai berikut :

56 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

No Nama Diklat / Sosialisasi Penyelengga- Tanggal
1 Nizom, S.H., M.H. Pendidikan dan Pelatihan SAKIP ra / tempat Pelaksa-

2 Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., Change Leadership Pusdiklat Men- naan
M.H pin / Badan 02 - 19 Feb-
ruari 2020
3 Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., Litbang Kumdil
M.H MARI 30 Maret
- 24 April
4 Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., Pusdiklat Men-
M.H pin / Satuan 2020
kerja (Daring)
5 Rio Paluwi, S.H.
English Effectif Presentation Gel. I Pusdiklat Men- 04 - 10 Mei
6 M. Hazrian Rahmatsyah, S.H. pin / Satuan 2020
Metodologi Penelitian kerja (Daring)
7 Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, 04 - 17 Juni
S.H. Pelatihan Kepemimpinan Penga- Pusdiklat Men- 2020
was pin / Satuan
8 Supriadi, S.H. kerja (Daring) 13 Juli - 28
English Effectif Presentation Oktober
9 Dicki Irvandi, S.H. Gel. III Pusdiklat Men- 2020
pin / Satuan
10 Sherly Risanti, S.H., M.H. Era Baru Komunikasi Pengadilan kerja (Daring) 03 - 11 Agus-
tus 2020
11 Dicki Irvandi, S.H. Pelatihan Kepemimpinan Penga- Pusdiklat Men-
was pin / Satuan 11 - 13 Agus-
Dicki Irvandi, S.H. kerja (Daring) tus 2020
Fotographi Konten Medsos
M. Hazrian Rahmatsyah, S.H. Pusdiklat Men- 31 Agustus -
Kebahagiaan Kerja Di Pengadilan pin / Satuan 4 Desember
Melly S, S.Kom kerja (Daring)
Webinar Bekerja Dengan Media 2020
Yeni Nurlisnawati, S.E. Pusdiklat Men- 28 Septem-
Bekerja dengan Media pin / Satuan ber - 2 Ok-
Melly S, S.Kom kerja (Daring) tober 2020
Indikator Kinerja Utama 29 Septem-
Pusdiklat Men- ber - 1 Okto-
Sosialisasi Revisi Anggaran & Tata pin / Satuan ber 2020
Cara Pengajuan Kekurangan Tukin kerja (Daring) 05 - 06 Ok-
tober 2020
Diklat E-Learning Bendahara Pusdiklat Men-
Pengeluaran Angkatan VII pin / Satuan 13 - 16 Ok-
kerja (Daring) tober 2020
Sosialisasi dan Mekanisme Pen-
yampaian DIPA 2021 Pusdiklat Men- 20 - 23 Ok-
pin / Satuan tober 2020
kerja (Daring)
20 Oktober
Pusdiklat Men- 2020
pin / Satuan
kerja (Daring) 23 - 30
November
Pusdiklat Men-
pin / Satuan 2020
kerja (Daring)
8 Desember
BUA MARI / 2020
Satuan kerja

(Daring)

Kementerian
Keuangan RI
/ Satuan Kerja

(Daring)

KPPN Jambi
/ Satuan kerja

(Daring)

57Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN,
SARANA & PRASARANA,
DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan trans-
paransi dan akuntabilitas pengelolaan keuan-
gan negara khususnya di Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II adalah penyampaian laporan pertanggung
jawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip
tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-stan-
dar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara
umum. Laporan pert anggung jawaban pelak-
sanaan Anggaran Pendapatan dan naan Anggaran
Pendapatan danBelanja Negara (APBN) disampaikan
berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.
Pengelolaan anggaran yang dilakukan mengacu pada
asas-asas pengelolaan keuangan negara tertuang da-
lam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

Di lingkungan Mahkamah Agung, pengelo- operasional serta belanja modal. Sedangkan DIPA
laan keuangan Negara didasarkan atas Daftar Isian fungsional dengan unit eselon I Direktorat Jenderal
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh Badan Peradilan Umum (03) diperuntukkan untuk
Kementerian Keuangan sebagai acuan dan gamba- pembiayaan satuan kerja dalam penyelesaian per-
ran berapa jumlah anggaran yang harus dibelanja- kara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai
kan dan berapa jumlah pendapatan yang ditarget- lembaga peradilan.
kan dalam setahun. Pengelolaan DIPA dilingkungan
Mahkamah Agung khususnya dibagi dalam 2 kate- Untuk alokasi Anggaran DIPA Badan Urusan
gori yaitu DIPA umum dan DIPA fungsional. DIPA Administrasi (01) yang diterima pada tahun 2020
umum dengan unit eselon I Badan Urusan Adminis- berjumlah Rp. 4.873.795.000,- (Empat Miliar
trasi (01)diperuntukkan bagi kebutuhan-kebutuhan D elapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus
pokok satuan kerja seperti belanja rutin pegawai, Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) Adapun rincian-
belanja barang baik itu operasional maupun non nya adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya :

BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam
bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik
kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil / ASN, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemer-
intah yang belum berstatus PNS dan/atau Non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

Berikut rincian alokasi penyerapan dan sisa belanja gaji dan tunjangan pegawai pada tahun 2020
sebagai berikut :

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa

51 Belanja Pegawai 3.703.765.000 3.699.722.508 4.042.492

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.719.335.000 1.719.332.640 2.360
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.000 26.096 904
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 370
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 123.618.000 123.617.630 258
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 40.860.000 40.859.742 -
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 28.140.000 28.140.000 -
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1.280.760.000 1.280.760.000 3.340
511129 Belanja Uang Makan PNS 119.765.000 119.761.660 260
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 90.308.000 90.307.740
288.737.000 284.702.000 4.035.000
12.215.000 12.215.000 -

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020 59

BELANJA BARANG

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang
dan Jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pengadaan Belanja Barang yang tidak me-
menuhi nilai kriteria kapitalisasi dalam laporan keuangan dikategorikan kedalam belanja barang
operasional dan belanja barang non operasional.

Berikut rincian alokasi, penyerapan dan sisa belanja barang pada tahun 2020 sebagai berikut :

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa
52 1.170.030.000 1.64.681.314 5.348.686
521111 Belanja Barang 517.149.950 22.050
521114 517.172.000 3.935.000 265.000
Belanja Keperluan perkantoran 4.200.000
521115 Belanja pengiriman surat dinas pos 57.120.000 -
521119 pusat 57.120.000 50.037.400 3.028.600
521131 Belanja honor operasional satker 53.066.000
Belanja barang operasional lainnya 7.743.754 6.246
521811 Belanja Barang Operasional - Penan- 7.750.000
ganan Pandemi COVID-19 56.793.772 6.228
521841 Belanja barang persediaan barang 56.800.000
konsumsi 8.986.000 14.000
522111 Belanja barang persediaan - Penan- 9.000.000
522112 ganan Pandemi COVID-19 74.911.269 560.731
522141 Beban langganan listrik 75.472.000 2.333.735 1.386.265
522191 Beban langganan telepon 3.720.000 8.400.000
523111 Belanja Sewa 8.400.000 - -
Belanja Jasa Lainnya 50.000 50.000
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan 184.643.140
Bangunan 184.648.000 4.860
523121 Belanja Pemeliharaan Gedung dan 17.400.000
Bangunan Lainnya 17.400.000 -
524111 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 154.311.679
524119 Mesin 154.316.000 4.321
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.276.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket 10.276.000 10.639.615 -
Meeting luar kota 10.640.000 385

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung

BELANJA MODAL

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifat-
nya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntasi
termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas set.

Berikut rincian alokasi, penyerapan dan sisa belanja barang pada tahun 2020 sebagai berikut :

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa
0
53 Belanja Modal 25.000.000 25.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

60 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Untuk alokasi anggaran DIPA Badan Peradilan Umum (03) yang diterima oleh Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II pada tahun 2020 berjumlah Rp. 131.105.000 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus
Lima Ribu Rupiah), Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Layanan Pos Bantuan Hukum

BELANJA BARANG

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa
0
52 Belanja Barang 24.000.000 24.000.000
522131 Beban Jasa Konsultan

2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat
Pertama dan Banding yang Tepat Waktu

BELANJA BARANG

Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa
52 121.750.000 113.072.800 8.677.200
521114 Belanja Barang 3.026.000
6.900.000 3.874.000
521211 Belanja pengiriman surat dinas 541.000
521811 pos pusat 11.160.000 10.619.000 200
Belanja bahan 57.200.000 57.199.800
524113 Belanja barang persediaan ba- 2.890.000
rang konsumsi 42.050.000 39.160.000
524111 Belanja perjalanan transport 2.220.000
dalam kota 4.440.000 2.220.000
Belanja Perjalan Biasa

B. PENGELOLAAN SARANA & PRASARANA

Kesekretariatan sebagai Unit Support pelak- sarana, dan prasarana dikelola berdasarkan
sanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan suatu sistem yang disebut dengan SIMAK
merupakan hal yang tidak terpisahkan, salah BMN. SIMAK BMN merupakan sub Sistem
satu tugasnya adalah mengelola sarana dan Akutansi Instansi selain Sistem Akutansi
prasarana. Dalam ketersediaan sarana dan Keuangan yang disajikan untuk meningkat-
prasarana sangat berpengarung terhadap kan pemahaman serta kontrol yang siste-
kualitas pelayanan kepada para masyarakat matis. Dalam pelaksanaan akutansi barang
pencari keadilan dan pengguna pengadilan. milik negara dibantu dengan perangkat lu-
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Ta- nak (software) yang memungkinkan proses
hun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, manual dan mengurangi tingkat kesalahan
(human error) dalam pelaksanaannya

61Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

SARANA & PRASARANA GEDUNG

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap Barang Milik Negara yang terdiri dari tanah,
gedung bangunan kantor, dan rumah Negara. Kegiatan pengelolaan ini meliputi Pengadaan, Pemeliharaan,
dan Penghapusan Barang Milik Negara.
Perlu diketahui Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Muaro Jambi. Dibangun pada tahun 2003 diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL pada tanggal 09 Agustus 2004 Dengan keadaan Luas Bangunan
1.504 M2. Berdiri diatas tanah seluas 10.720 M2 dan telah memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Re-
publik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II meliputi kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik Negara (BMN) untuk
lebih jelas sebagaimana dibawah :
a. Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan

Pada Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II tidak ada belanja modal untuk
pengembangan/rehab gedung kantor dan ru-
mah dinas, tetapi pada Tahun 2020 Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II medapatkan bantuan
dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi da-
lam pembangunan Pagar Gedung Kantor da-
lam rangka peningkatan pelayanan publik dan
menjaga keamanan parkir kendaraan pencari
keadilan dan masyarakat pengguna pengadilan.

62 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

b. Pemeliharaan
Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan antara-
nya pemeliharaan gedung dan bangunan, dan juga halaman gedung

Jenis Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Ket

Pemeliharaan Gedung dan Nilai DIPA Realisasi Persentasi Sisa
Bangunan
Pemeliharaan Rumah Dinas 168.448.000 168.443.140 99,9% 4.860
Pemeliharaan Halaman Gedung
Jumlah 17.400.000 17.400.000 100% -
16.200.000 16.200.000 100% -
202.048.000 202.043.140 99,9 0

Persentasi Penyerapan Anggaran Pemeliharaan
Sarana Dan Prasarana Gedung

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun 2020

180.000.000

160.000.000

Persentasi nilai dalam DIPA 140.000.000 pagu
Pengadilan Negeri Sengeti 120.000.000 realisasi
Kelas II, realisasi anggaran dan 100.000.000
sisa pemeliharaan dan prasara- 80.000.000 Halaman Gedung
na gedung Pengadilan Negeri 60.000.000
Sengeti Kelas II dapat dilihat 40.000.000
pada grafik berikut :

20.000.000

0 Gedung dan Bangunan Rumah Dinas

c. Penghapusan
Selama periode Tahun 2020, Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tidak membutuhkan penghapusan
terhadap aset bangunan gedung karena bangunan gedung Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam
kondisi baik dan layak ditempat.

SARANA & PRASARANA
FASILITAS GEDUNG

Pengelolaan sarana dan prasarana fasiltas gedung pada Penga-
dilan Ngeri Sengeti Kelas II meliputi perawatan kendaraan dinas
roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua), perawatan sarana perkanto-
ran lainnya. Adapun fasilitas sarana dan prasana yang terdapat
pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II antara lain seperti yang
diuraikan di sebagai berikut :

63Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

RUANG PTSP MUSHOLLA RUANG BERMAIN ANAK
Dimana Ruang PTSP untuk mem- Musholla yang terdapat disisi samping Ruang yang diperuntukan untuk anak-
proses semua layanan pelayanan gedung utama Pengadilan Negeri Sen- anak baik pengunjung atau pegawai
masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti geti Kelas II berfungsi sebagai tempat yang membawa anaknya ke Penga-
Kelas II baik itu layanan surat masuk, beribadah dan aktifitas keagamaan dilan Negeri Sengeti Kelas II
Kepaniteraan Pidana, Perdata dan khususnya agama Islam
Hukum.

RUANG POLIKLINIK & LAKTASI RUANG MEDIASI RUANG ARSIP
Ketersediaan Ruang Laktasi tersebut Berfungsi sebagai media tempat Pada ruangan ini seluruh arsip perk-
merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui ara tersimpan terkontrol berurutan
kepedulian bagi para pekerja proses perundingan untuk memper- sesuai dengan nomor, tahun. Ruang
maupun pengunjung perempuan oleh kata kesepakatan para pihak arsip Pengadilan Negeri Sengeti Ke-
yang telah menjadi ibu. Disamping dibantu oleh seorang mediator las II juga telah terintegrasi dengan
itu sebagai Poliklik tempat per- sebagai penengah. SIPP, guna memudahkan pencarian
awatan pertama untuk pengunjung arsip bilamana dibutuhkan.
ataupun pegawai yang mengalami
jatuh sakit.

RUANG PERPUSTAKAAN RUANG POSBAKUM RUANG TAHANAN
Ruang yang terletak pada bagian Difungsikan sebagai Pelayanan Ban- Ruang yang berada disisi samping
belakang gedung utama. Perpus- tuan Hukum dalam berperkara di gedung Pengadilan Negeri Sengeti
takaan yang diperuntukan untuk Pengadilan bagi masyarakat pencari Kelas II diperuntukan bagi para
seluruh pegawai tersebut dapat keadilan yang tidak mampu terdakwa menunggu waktu sebe-
juga digunakan mahasiswa untuk lum persidangan dimulai. Ruang
mencari data yang sedang melaku- tahanan tersebut dibagi menjadi
kan penelitian. Tahanan Wanita, Tahanan Laki-laki,
dan untuk ruang tahanan anak-
anak berada terpisah / tersendiri.

RUANG TUNGGU RUANG TUNGGU ANAK RUANG DIVERSI
Ruang tunggu sebagai tempat Ruang dikhususkan untuk pengun- Ruang dikhususkan untuk pengun-
menunggu jalannya persidangan jung persidangan khusus untuk jung persidangan khusus untuk
anak anak

64 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

PARKIR PENGUNJUNG MUSHOLLA RUANG TELECONFERENCE
Parkir yang luas dapat menampung Musholla yang terdapat disisi samping Ruang yang diperuntukan untuk
pengunjung yang datang ke Penga- gedung utama Pengadilan Negeri Sen- Pelaksanaan Teleconference baik
dilan Negeri Sengeti Kelas II. geti Kelas II berfungsi sebagai tempat dengan Mahkamah Agung ataupun
beribadah dan aktifitas keagamaan dengan Instansi lain
khususnya agama Islam

RUANG SIDANG
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II memiliki 3 buah ruang sidang, antara lain :

1. Ruang Sidang Cakra
2. Ruang Sidang Kartika
3. Ruang Sidang Anak

a. Pengadaan

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II mendapatkan Dana untuk belanja modal sebesar
Rp 25.000.000,- berupa 2 Unit Portable Computer (PC) yang diperuntukan untuk Sub Bidang Kepanit-
eraan. Berikut Rincian pengadaan pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun 2020 :

Jenis Pengadaan Nilai DIPA Realisasi Persentasi Sisa
0
Pengadaan Peralatan dan 25.000.000 25.000.000 100%
Fasilitas Kantor Pendukung 0
SIPP 25.000.000 25.000.000 100%
Jumlah

b. Pemeliharaan Jenis Pemeliharaan Nilai DIPA Realisasi Persentasi Sisa
Pemeliharaan adalah
kegiatan atau tindakan Perawatan Peralatan dan 3.000.000 3.000.000 100 % 0
yang dilakukan agar BMN Mesin 3.000.000 3.000.000 100 % 0
selalu dalam keadaan baik • Pemeliharaan Genset 8.000.000 8.000.000 100% 0
dan siap untuk digunakan • BBM Genset
secara berdaya guna dan • Pemeliharaan AC 3.000.000 3.000.000 100 % 0
berhasil guna. Pemeli- 2.100.000 2.100.000 100 % 0
haraan Barang Milik Neg- • Pemeliharaan PC 5.600.000 5.600.000 100 % 0
ara berupa peralatan dan • Pemeliharaan Laptop 1.000.000 1.000.000 100 % 0
aset tetap lainnya pada • Pemeliharaan Printer
Pengadilan Negeri Sengeti • Mesin Potong Rumput 15.240.000 15.240.000 100 % 0
Kelas II pada Tahun 2020, 113.376.000 113.371.679 99,99 % 4.321
sebagai berikut : Perawatan Kendaraan
Bermotor
• Pemeliharaan Roda 2 144.256.000 144.253.300 99,99 % 4.321

(dua)
• Pemeliharaan Roda 4

(empat)

Jumlah

65Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

c. Penghapusan
Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah mengajukan permohonan penghapu-
san sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor dan telah terbit persetujuannya dari Sekretaris
Mahkamah Agung RI dengan nomor 1233/SEK/PL.04/8/2020 tanggal 5 Agustus 2020 dan telah
pula diajukan permohonan lelang kepada KPKNL Jambi yang proses pelaksanaan lelang barang
tersebut dilaksanakan pada bulan 29 September 2020.
adapun jenis barang-barang yang dihapuskan antara lain :

Nama Barang Jumlah

• Pompa Air 1
• Lemari Besi Metal 1
• Lemari Kayu 4
• Rak Kayu 6
• Meja Kerja 19
• Kursi Besi / Metal 15
• Kursi Kayu 8
• Sice 3
• Bangku Panjang Kayu 10
• Meja Komputer 3
• AC Split 2
• Mesin Penghisap Debu /Vacum Cleaner 1
• Kipas Angin 1
• Loud Speaker 1
• Dispenser 2
• Pesawat Telephone 2
• Printer 3

Nilai Lelang
Rp. 1.698.000,-

66 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

PENGELOLAAN BARANG
PERSEDIAAN

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam pelak-
sanan Barang Persediaan dan Keperluan Kantor
dilakukan oleh Pengadministrasi Barang Perse-

diaan. Secara umum tugas dari Pengad-
ministrasi Barang Persediaan Sub Bagian
Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II, sebagai berikut :
1. Menyediakan alat tulis kantor dan
rumah tangga, baik yang dilaksanakan
dengan cara pembelian langsung;
2. Menempatkan barang dalam le-
mari yang sudah disiapkan untuk
menyimpan barang di lemari peny-
impanan ATK;
3. Mengarsipkan foto copy bukti
daftar pengadaan barang maupun

faktur pembelian langsung;
4. Menginput data jenis barang yang terdaftar dalam faktur pembelian langsung sesuai dengan kodi-

fikasi barang kedalam aplikasi persediaan;
5. Menempatkan kembali barang-barang kebutuhan rutin yang diperlukan ke dalam lemari tempat

pengelola ATK dan Rumah Tangga;
6. Membuat form permintaan barang kebutuhan ATK dan Rumah Tangga sebagai bukti pendistribu-

sian barang yang ditandatangani oleh penerima dan diparaf oleh petugas pengelola barang kemu-
dian diketahui oleh Kasubag Umum dan Keuangan;
7. Mendistribusikan alat tulis kantor kepada pegawai sesuai kebutuhan;
8. Print out laporan barang persediaan alat tulis kantor dan rumah tangga secara berkala persatu se-
mester;
9. Melaksanakan stock opname fisik barang ATK dan rumah tangga diakhir tahun.

Berdasarkan hasil pendataan per-30 Desember 2020
didapatkan rekapitulasi Kondisi Barang Persediaan Tahun

2020 sebagai berikut :

Kode Satker Nilai Persediaan

• 663012 14.700.872
• 663013 25.824.500

INVENTARISASI PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Berkaitan dengan pemeliharaan aset negara/barang milik
negara pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, dilaku-
kan pengadministrasian pemeliharaan oleh Sub Bagian
Umum dan Keuangan. Adapun cakupan dan besaran Pagu
Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) se-
bagaimana Realisasi Anggaran DIPA Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

67Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Cakupan Pemeliharaan BMN Akun Nilai Pemeliharaan

Perawatan Gedung dan Bangunan 523111 202.048.000

Perawatan/Operasional kendaraan 523121 15.240.000
• Pemeliharaan Roda 2 (dua) 523121 113.376.000
• Pemeliharaan Roda 4 (empat)
Perawatan Inventaris Kantor 523121 3.000.000
• Pemeliharaan PC 523121 2.100.000
• Pemeliharaan Laptop 523121 5.600.000
• Pemeliharaan Printer 523121 1.000.000
• Mesin Potong Rumput 523121 3.000.000
• Generator Listrik (Genset) 523121 8.000.000
• Air Conditioner (AC) 353.364.000

JUMLAH

i. Pemeliharaan Gedung

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Muaro Jambi, Jl. Lintas Timur Sengeti, Kecamatan Sekernan, Desa Bukit Baling. Gedung yang dimi-
liki Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada saat ini belum sesuai dengan prototype gedung Penga-
dilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembangunan gedung yang ada
sekarang merupakan pembangunan gedung pada saat Departemen Hukum dan HAM.

Terletak berjarak kurang lebih 500 M dari gedung Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, berdiri
9 Unit Rumah Negara / Rumah Dinas Jabatan yang diperuntukan untuk rumah jabatan Hakim.
Adapun rumah jabatan yang dimiliki Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dengan Type 125 digunakan
sebagai rumah dinas jabatan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, dan juga memiliki Type 70
dan Type 45 yang pada saat sekarang mengalami rusak berat. Pada Tahun Anggaran 2021 akan men-
galami renovasi untuk 8 Unit Rumah Dinas tersebut.

68 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

ii. Pemeliharaan Kendaraan
Dinas

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebanyak 3 unit
dan 2 unit pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan rincian
antara lain:

No Merk / Type Nama Penanggung Jawab Jabatan Tahun Nomor Polisi Status
1 Pajero Sport Ketua 2018 BH 1034 G
Dr. Dedy Muchti N, S.H., Wakil Ketua 2012 BH 5 G Pinjam
2 Toyota Innova M.Hum Panitera 2014 BH 1201 GZ Pakai
Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., Sekretaris 2007 BH 1187 G
3 Chevrolet Spin M.H. Sekretaris 2004 BH 1173 G Pinjam
LTZ Kahfi A. Lutfi, S.H. Pakai

4 Toyota Innova Melly S, S.Kom Milik
Sendiri
5 Kijang LGX Melly S, S.Kom
(Operasional Kantor) Milik
Sendiri

Milik
Sendiri

Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebanyak 7 unit,
antara lain :

No Merk / Type Nama Penanggung Jabatan Tahun Nomor Status
Jawab 2008 Polisi RR
1 Honda Mega Kesubbag Peren- BH 5705 GZ
Pro Rio Paluwi, S.H. canaan, TI, dan 2008 RR
2008 BH 5704 GZ RR
2 Honda Supra X Winusa Nasrun, S.E. Pelaporan 2007 BH 5703 GZ RR
Kasubbag Kepega- 2005 BH 5519 GZ RB
3 Honda Supra X Supriadi, S.H. waian dan Ortala 2005 BH 5631 GZ RB
Kasubbag Umum BH 5364 GZ
4 Honda Mega Gustireza Nasfialesta
Pro dan Keuangan
PPABP
5 Honda Mega -
Pro -

6 Honda Supra X - -

7 Honda GL - - 2005 BH 5304 GZ RB
Max

iii. Pemeliharaan Inventaris
Kantor
Pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor meliputi seluruh aset negara beru-
pa peralatan dan mesin, diantaranya :
a. Pemeliharaan alat pengolah data dan server
b. Pemeliharaan Ac
c. Pemeliharaan Genset
d. Pemeliharaan Mesin Genset
e. Pemeliharaan meubelair

69Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Peran teknologi informa- peradilan. Tersedianya solu- organisasi modern berbasis tekh-
si dalam dunia perkanto- si tekhnologi akan membuat nologi, hal ini sejalan dengan
ran sangatlah mutlak dan peluang pelaksanaan fungsi arah Kebijakan Pimpinan Mah-
tidak bisa ditawar, kemajuan peradilan untuk menjadi trans- kamah Agung RI yang mana
layanan sistem perkantoran ha- paran dan akuntabel akan se- Ketua Mahkamah Agung RI
rus selalu ditopang oleh peran makin terbuka. Sistem pengelo- mencanangankan dalam sambu-
teknologi dan sistem informasi. laan Teknologi Informasi yang tannya pada sidang pleno den-
Menyadari hal ini Pengadilan komprehensif dan terintegritas gan agenda laporan Tahunan
Negeri Sengeti Kelas II telah dapat memudahkan dan mem- Mahkamah Agung (Laptah MA)
melakukan Transformasi yang percepat proses pelaksanaan tu- tahun 2018 di Jakarta Conven-
juga menyentuh kepada Aspek gas dan fungsi di setiap unit ker- tion Center (JCC) “Era Baru
Teknologi dan Sistem Informasi ja khususnya Pengadilan Negeri Peradilan Modern berbasis
yang digunakan. Penerapan te- Sengeti Kelas II. Teknologi Informasi”.
knologi bertujuan selain untuk Dalam mendorong terwujudn- Adapun sarana dan prasarana
memudahkan operasional inter- ya Badan Peradilan Indonesia pendukungan teknologi infor-
nal unit-unit kerja, juga bertu- yang Agung, Pengadilan Negeri masi pada Pengadilan Negeri
juan untuk semakin memudah- Sengeti Kelas II mencanangkan Sengeti Kelas II, yakni :
kan pelayanan terhadap user/ pembenahan Tekhnologi Infor-
pengguna. masi (TI) sebagai salah satu pe-
Teknologi dan Informasi pada rubahan yang diharapkan dapat
lingkungan peradilan merupa- menjamin keterbukaan informa-
kan salah satu tantangan terbe si, akuntabilitas, kredibilitas, dan
sar dalam pelaksanaan fungsi transparansi dan menjadikan

70 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

i. Perangkat Keras (Hardware)
Dukungan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II secara umum
terbagi dua, yakni dukungan sarana dan prasarana alat pengolah data dan koneksitas
jaringan internet dan komputer

SARANA & PRASARANA
FASILITAS GEDUNG

Kekuatan sarana prasarana Jenis Baik Kondisi Rusak Jumlah
berupa alat pengolah data Berat
(Laptop dan PC) pada tahun Laptop 15 Rusak 18
2020, sub bagian umum dan Portable Computer/PC 24 Ringan - 24
keuangan Pengadilan Negeri Server 2 - 2
Sengeti Kelas II telah melaku- Scanner 2 3 - 3
kan inventarisasi sarana Printer 19 - - 22
prasarana tersebut. Secara LCD TV 2 - - 2
umum ketersediaan alat pen- Mikrotik 1 1 - 1
golah data pada Pengadilan Jumlah 3 - 72
Negeri Sengeti Kelas II belum 65 -
cukup memadai. Hal tersebut - -
dapat dilihat kondisi tersebut
pada tabel berikut : 7

Berdasarkan data tersebut maka rekapitulasi ketersediaan alat
pengolah data pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II berdasarkan

jabatannya sebagai berikut :

Jum- Alat Pengolah Data
lah
No Jabatan orang Portable Laptop Jum- Kurang
Computer (PC) lah
A. Tenaga Teknis
1 Ketua B RR RB B RR RB
2 Wakil Ketua
3 Hakim 1 1- - 1 - - 2
4 Panitera 1 -- -1- - 1
5 Panmud Pidana 7 - - - 3 - - 3 4 (laptop)
6 Panmud Perdata 1 - - - 1 - - 1 1 (PC)
7 Panmud Hukum 1 1 - - 1 - - 2 3 (PC)
8 Panitera Pengganti 1 2 - - 1 - - 2 1 (PC)
9 Staf Kepaniteraan 1 2 - - 1 - - 2 1 (PC)
8 1 - - - - - 8 8 (laptop)
5 - - - - - - - 4 (PC)

71Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Jum- Alat Pengolah Data

No Jabatan lah Portable Laptop Jumlah Kurang
Computer (PC)
orang
B RR RB B RR RB

B. Tenaga Non Teknis 1 -- -1 - - 1 1 (PC)
1 Sekretaris 1 1- - 1 1 -
2 Kasubbag Umum dan 2- - - - - 3
Keuangan 1 2- - 2 - -
3 Kasubbag Organisasi Tata 1- -3 - - 2 1 (lap-
laksana dan Kepegawaia 1 top)
4 Kasubbag Perencanaan,
TI, dan Pelaporan 4 4-

5 Staf Kesekretariatan 4 4 1 (lap-
1 top)
C. Ruang Layanan 1
1 Ruang PTSP 1 4- - - - - 4
2 Perpustakaan 2 1 1 (PC)
3 Ruang Teleconference 3 -1 - - - - 1 1 (PC)
4 Lobi Utama 1
5 Pojok Ecourt 1 -1 - - - - 1
6 Ruang Sidang
7 Ruang Arsip Perkara 1- - - - - 2
8 Ruang Server
11 - - - - 3
Ket :
B : Baik -3 - - - - 1
RR : Rusak Ringan 1 1 (PC)
RB : Rusak Berat -1 - - - -

-1 - - - -

KONEKSITAS JARINGAN
INTERNET & KOMPUTER

Secara umum Penga- Pada Tahun 2019 Pen- dilan Negeri Sengeti Kelas II
dilan Negeri Sengeti gadilan Negeri Senget Kelas II dengan Anggaran yang telah
hingga tahun 2020 mendapatkan tambahan biaya ditetapkan oleh DIPA Pengadilan
telah memiliki koneksitas jarin- anggaran untuk menunjang Negeri Sengeti Kelas II sebesar
gan internet, sejak tahun 2009 konektifitas jaringan internet Rp. 156.000.000,- (Seratus Lima
namun secara kualitas kekuatan sebesar Rp. 93.300.000,- yang Puluh Enam Juta Rupiah) dapat
koneksi jaringan tersebut belum diterima tambahan biaya lang- berjalan kedepan selama 1 Tahun
memadai secara merata dikare- ganan internet, dengan adan- Anggaran.
nakan keterbatasannya angga- ya penambahan biaya tersebut
ran. Pada Tahun 2018 Pengadilan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas Dimasa pandemi Covid-19
Negeri Sengeti telah berupaya II digunakan untuk perubahan ini ketersediaan jaringan inter-
meningkatkan kualitas kekuatan koneksitas internet dari 20 Mbps net yang sangat memadai dapat
konesitas jaringan internet den- menjadi 50 Mbps Dedicated. memudahkan Pengadilan Negeri
gan anggaran yang ada berupa Sengeti Kelas II tetap beraktifitas
penambahan kecepatan band- Berlanjut pula pada Tahun seperti biasa, yang mana persi-
with menjadi 20 Mbps dengan Anggaran 2020 Pengadilan Neg- dangan secara konvensional di-
menggunakan provider internet eri Sengeti Kelas II tetap meng- ganti menjadi persidangan elek-
dari Telkom Indihome, serta di- gandeng PT. Medialink Intercon- tronik, Sosialisasi an Pelatihan
tunjang dengan mikrotik untuk tinental Jambi sebagai provider dilakukan secara elektronik pula.
memudahkan dan memperlan- yang menyediakan ketersedian Hal ini tidak lepas dari keterse-
car akses internet. jaringan internet kantor Penga- diaan jaringan yang baik.

72 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

ii. Perangkat Lunak (Software) Adapun fungsi dari perangkat lunak atau
software tersebut antara lain :
Perangkat lunak atau peranti lunak 1. Mengindetifikasi Program,
(software) adalah sekumpulan 2. Menyiapkan aplikasi program agar tata
data elektronik yang tersimpan
dan dikendalikan oleh perangkat komput- kerja seluruh peralatan komputer dapat
er. Istilah khusus untuk data yang diformat terkontrol, dan
dan disimpan secara digital termasuk pro- 3. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih
gram komputer, dokumentasi, dan berbagai efesien.
informasi yang dapat dibaca dan ditulis Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam
komputer. pelaksanaan pengelolaan teknologi informa-
si ini telah memiliki petugas IT serta dukun-
Kemajuan zaman dengan memanfaat- gan Tim IT yang diwujudkan dalam Surat
kan keberadaan teknologi informasi dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti
mendukung aktifitas perkantoran tidak Kelas II, sedangkan untuk perangkat Lunak
dapat dipungkiri lagi akan keberadaan dan di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II saat ini
manfaatnya. Berbagai efektifitas dan efesien terdiri dari :
bilamana ditunjang dengan berbagai fasilitas
tekhnologi.

1. Website dan Sosial Media

Website ini adalah sebagai wujud keter-
bukaan informasi peradilan. Sebagaima-
na himbauan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang meminta
kepada semua badan peradilan yang
ada dibawahnya untuk menempatkan
pengembangan IT sebagai prioritas.
Sebagai Realisasi dari keinginan terse-
but Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia mengeluarkan Surat Keputu-
san Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007
tanggal 28 Agustus 2007 tentang keter-
bukaan informasi di lingkungan Mahka-
mah Agung Republik Indonesia.
Website Pengadilan Negeri Senge-
ti Kelas II dapat di akses melalui
halaman http://pn-sengeti.go.id.
Website tersebut berisikan profil Pen-
gadilan Negeri Sengeti, Transparan-
si Layanan Publik dan Layanan Hu-
kum, Berita Kegiatan Pengadilan, Info
Perkara, Pengumuman, dan lain-lain.

73Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

@pnsengeti Instagram Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Sebagai upaya pemenuhan keter-
PN Sengeti Facebook Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II bukaan informasi kepada publik,
seluruh K/L dan pemerintah daerah
memiliki website dan media sosial
untuk menyampaikan kebijakan
dan capaian-capaiannya. Maka
peran media sosial menjadi sangat
sentral dalam memberikan infor-
masi-informasi yang bermanfaat
kepada publik.
Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan infor-
masi publik menjadikan peranan
sosial media berbasis internet mem-
buat informasi semakin mudah un-
tuk disampaikan kepada publik. Di
sisi lain, peranan sosial media harus
responsif terhadap aspirasi-aspirasi
dari masyarakat, dengan harapan
hal tersebut akan berdampak pada
kebijakan-kebijakan yang disusun

dan langkah-langkah kebijakan
sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan masyarakat. Jangkauan
sosial media sangat besar sehingga
memudahkan organisasi dalam
berkomunikasi melalui media Sosial
tersebut.

Dalam mengelola media sosial, @pnsengeti
Instansi Pemerintah harus memiliki
prinsip dan etika yang berbeda Instagram Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
dengan pengelolaan media sosial
untuk pribadi. Pedoman Peman- 1.
faatan Media Sosial Instansi Pe- 2.
merintah yang dikeluarkan oleh Whatsaap Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi 3. menjaga rahasia negara 8. melaksanakan keterbukaan
Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 dan melaksanakan sumpah informasi publik sesuai
mengatur beberapa prinsip dan jabatan; ketentuan peraturan perun-
etika yang perlu diperhatikan oleh 4. menegakkan etika yang ber- dang-undangan.
pengelola media sosial di Instansi laku agar tercipta citra dan
Pemerintah, yaitu : reputasi instansi pemerintah; Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
5. menghormati kode etik; II sebagai unit layanan publik
1. Kredibel, 6. menyampaikan dan mener- memanfaatkan media sosial
2. Integritas, ima informasi publik yang sebagai media untuk menyam-
3. Profesional, benar, tepat, dan akurat; paikan informasi-informasi
4. Responsif, 7. menghargai, menghormati, layanan dan kegiatan-kegiatan
5. Terintegrasi, dan dan membina solidaritas serta yang dirasa bermanfaat kepada
6. Keterwakilan. nama baik instansi; publik.

Sedangkan etika yang perlu ditega-
kkan yaitu :
1. menjunjung tinggi kehormatan

instansi pemerintah;
2. memiliki keahlian, kompeten-

si, objektivitas, kejujuran, dan
integritas;

74 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

2. Aplikasi Penunjang Tupoksi Tampak SIPP PN Sengeti Kelas II Localhost
Tampak SIPP WEB Sengeti Kelas II Localhost
a. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Direktori Putusan
Manajemen administrasi kepaniteran
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah SIMARI Mahkamah Agung RI
dijalankan dengan seluruhnya menggu-
nakan SIPP. Hingga saat ini Pengadilan 75Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020
Negeri Sengeti Kelas II telah menerapkan
SIPP 4.0.1 yang telah terintegrasi dengan
SIPP Pengadilan Tinggi Jambi maupun
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Data yang termutahirkan berdasarkan
kondisi dan data perkara yang sebe-
narnya. Data-data tersebut juga terinte-
grasi dengan Website Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II, sehingga para pencari
keadilan cukup dengan mengakses SIPP
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dapat
melalui http://sipp.pn-sengeti.go.id.

b. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
Sistem berbasis situs web yang dimiliki
oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung un-
tuk mempublikasikan putusan Mahkamah
Agung dan seluruh putusan pengadilan
dari empat lingkungan peradilan baik
tingkat pertama maupun tingkat band-
ing di seluruh Indonesia. Pencari keadilan
dapat melihat putusan yang di keluarkan
Pengadilan dengan mengakses situs web
direktori putusan Pengadilan Negeri Sen-
geti Kelas II di halaman http://putusan.
mahkamahagung.go.id/pengadilan/
pn-sengeti
c. Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI)
Merupakan Sistem Informasi yang
mengintergrasikan Sistem Informasi
Kepegawaian, Sistem Informasi Keuan-
gan, Sistem Informasi Perencanaan,
Sistem Informasi Aset, dan Sistem Infor-
masi Aset yang masing-masing dikelola
oleh biro terkait dibawah Badan Urusan
Administrasi dan Kepaniteraan untuk
SIAP. Dengan terbangunnya sistem infor-
masi yang terintegrasi tersebut tanggung
jawab menginput dan mengupdate data
berada pada masing-masing satuan kerja
pengelola sistem informasi tersebut.

SIWAS Mahkamah Agung RI d. SIWAS Mahkamah Agung RI
KOMDANAS Mahkamah Agung RI Komitmen Mahkamah Agung RI dalam
meningkatkan pengawasan dan membasmi
Monitoring SIPP segala bentuk praktik yang melanggar kode
Aplikasi PTSP etik salah satu bentuk komitmen adalah SI-
WAS (Sistem Infromasi Pengawasan/Whis-
tleblowing System yang diluncurkan pada
Kamis, 29 September 2017 di Mahkamah
Agung Republik Indonesia dalam bentuk
aplikasi pengaduan yang disediakan oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI,
dengan mengakses https://siwas.mahka-
mahagung.go.id.

e. KOMDANAS Mahkamah Agung RI
Komdanas merupakan sebuah aplikasi yang
berfungsi sebagai media penyimpanan dan
database sentral berisikan data-data aset,
kepegawaian, keuangan dan remunerasi.
Sistem komputerasi terpadu milik Mahka-
mah Agung RI disebut Komdanas (Komu-
nikasi Data Nasional). Tujuan dibuatnya
sistem tersebut untuk menciptakan Good
Governance yang menjadi impian semua pi-
hak agar tercipta kestabilan dan kesejahter-
aan. Dengan ada Komdanas menciptakan
pemerintahan yang baik sebagai wujud
responsiveness, transparansi penegakan hu-
kum, efektif, dan efisien

f. Monitoring SIPP
Monitoring SIPP merupakan sebuah aplika-
si yang berfungsi sebagai media kontrol /
pengingat dan pengawasan dalam pelak-
sanaan penginputan sistem penulusuran
informasi perkara (SIPP). Tools monitoring
tersebut terintegrasi dengan SIPP Local Pen-
gadilan Negeri Sengeti kelas II.

g. P T S P
Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
beberapa pengadilan negeri dalam rangka
memberikan layanan prima terhadap para
pencari keadilan, dengan ini Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum mengem-
bangkan aplikasi yang dapat digunakan
untuk mendukung Pelayanan Terpadu Satu
Pintu tersebut.

h. e-Raterang (Elektronik Surat Keterangan)

ERATERANG merupakan media elek- Elektronik Surat Keterangan
tronik dalam memberikan pelayanan Perpustakaan PN Sengeti
permohonan Surat Keterangan pada
Pengadilan Negeri yang secara otomatis
terhubung ke Pengadilan Negeri yang di-
tuju atau dimohonkan dengan mengak-
ses melalui https://eraterang.badilum.
mahkamahagung.go.id/masuk

i. Perpustakaan Online
Perpustakaan online adalah sebuah me-
dia perpustakaan yang dikelola berbasis
online untuk berbagai altenatif bahan ba-
caan bagi mereka yang intens berinteraksi
menggunakan internet. Pada tahun 2019
Perpustakaan Pengadilan Negeri Senge-
ti Kelas II telah berbasis online, dimana
para Hakim dan Pegawai dapat melihat
ketersediaan buku yang terdapat pada
perpustakaan.

j. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sikep adalah sebuah Sistem Informasi yang Sistem Informasi Kepegawaian PN Sengeti
dirancang sebagai solusi menangani berb-
agai hal dalam pengurusan kepegawaian Desember 2018 diluncurkannya Sistem Informasi
mulai dari penyimpanan dan pemusatan Kepegawaian (SIKEP) yang terintegrasi dengan Mana-
data secara komputerisasi hingga menan- jemen SDM berbasis kompetensi yang diresmikan oleh
gani berbagai macam laporan yang ber- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Mu-
hubungan dengan kepegawaian sehingga hammad Hatta Ali, S.H., M.H. di Jakarta.
memudahkan dan meningkatkan kebutu- Dengan adanya SIKEP yang baru terintegrasi ini bertu-
han administrasi kepegawaian. juan meningkatkan efektifitas, transparansi, dan akunt-
Sistem informasi tersebut sebagai jawa- abilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan
ban terhadap manajemen Kepegawaian Badan Peradilan dibawahnya. Lewat aplikasi ini admin-
untuk memantapkan administrasi kep- istrasi kepegawaian dapat disesuaikan secara otomatis,
agawaian sebagai upaya memenuhi ke- melakukan validasi data berjenjang, manajemen karir,
butuhan informasi data pegawai yang remunerasi, promosi hingga mutasi pegawai.
cepat, tepat, akuntabel dan up to date.
Selain Sikep Mahkamah Agung, aplika-
si penunjang dalam kepegawaian juga
aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan Badan
Kepegawaian Negara RI.
Mahkamah Agung RI kembali berinova-
si dalam hal manajemen Sumber Daya
Manusia, wujud nyata pada tanggal 20

Ketua MA Prof. Hatta Ali pada saat Lounching SIKEP

k. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data IKM PN Sengeti
dan informasi tentang tingkat kepuasaan
masyarakat yang diperoleh dari hasil dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna
pengukuran secara kuantitatif dan kual- layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan
itas atas pendapat masyarakat dalam acuan bagi keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan
memperoleh pelayanan dari aparatur program yang dilaksanakan pada suatu lembaga.
penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II be-
kebutuhannya. Survey IKM bertujuan rupaya maksimal dalam pelaksanaan survey kepuasaan
untuk mengetahui tingkat kinerja unit terhadap masyarakat, yang dahulunya berupa quision-
pelayanan secara berkala sebagai bah- er yang dibagikan kepada para pencari dan penggu-
an untuk menetapkan kebijakan dalam na pengadilan diubah menjadi sistem elektronik yang
rangka peningkatan kualitas pelayanan datanya langsung dapat diakses oleh admin kapan saja.
publik.
Pengukuran kepuasan merupakan ele-
ment penting dalam proses evaluasi ki-
nerja dimana tujuan akhir yang hendak
dicapai adalah menyediakan pelayanan
yang lebih baik, efisien dan lebih efek-
tif berbasis dari kebutuhan masyarakat.
Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila
pelayanan tersebut

78 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

l. Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) IKM PN Sengeti
Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan pembangunan Zona In- Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan
tegritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari disusun-nya indeks persepsi anti korupsi yang menja-
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih di salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan
dan Melayani, Satuan Kerja pada pen- melayani.
gadilan berkomitmen untuk terus me- Tujuan Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah ter-
nerus melakukan perbaikan berkelanju- kait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari
tan dalam rangka meningkatkan kualitas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani guna
layanan publik. menjadi tolok ukur perbaikan pelayanan pada Penga-
dilan Negeri Sengeti Kelas II kedepannya.
Komitmen tersebut mengacu amanah
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2012 tentang Strategi Nasional Pencega-
han dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-201 serta menga-
cu kepada Peraturan Menteri PAN & RB
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemba-
ngunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokra-
si Bersih Dan Melayani Di Lingkungan In-
stansi Pemerintah.

m.Aplikasi Keuangan dan Perencanaan yang merupa-

kan produk dari Kementrian Keuangan yang terdiri
dari GPP, SAS, SAIBA, E-Monev Bappenas, RKAKL,
e-rekon, SMART, SIMPONI dan SIRUP

n. Aplikasi pengelolaan barang milik negara ter-
diri dari SIMAK BMN, SIMAN, SIMANTAP, dan
Persediaan serta SIPERMARI

SIPERMARI atau sistem informasi per-
lengkapan Mahkamah Agung RI adalah
inovasi terbaru dari Mahkamah Agung
yang di luncurkan pada 6 Juli 2019 di Ba-
tam oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah
Agung RI, SIPERMARI merupakan salah
satu wujud komitmen Mahkamah Agung
dalam Mewujudkan Era Baru Peradilan
Modern Berbasis Teknologi Informasi.

SIPERMARI Mahkamah Agung

79Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

SIPERMARI diharapkan dapat menjadi Ketua MA pada saat acara SIPERMARI
alat bantu / media yang digunakan dalam
mendapatkan informasi BMN pada seluruh Dengan diluncurkannya aplikasi SIPER-
satuan kerja di bawah Mahkamah Agung MARI di bidang manajemen aset, Mahka-
RI secara tepat dan akurat. Bekerjasama mah Agung semakin menunjukkan komit-
dengan Kementerian Keuangan RI terkait mennya untuk mewujudkan era baru
penatausahaan barang milik negara ini, peradilan modern berbasis teknologi in-
SIPERMARI terintegrasi langsung dengan formasi. Komitmen ini merupakan bagian
database BMN yang berada pada Kemen- dari ikhtiar tiada henti yang dilakukan oleh
terian Keuangan RI, sehingga tidak perlu Mahkamah Agung untuk mewujudkan
penginputan ulang dan dipastikan tidak badan peradilan Indonesia yang agung.
terdapat data BMN yang ganda.

Sekretaris MA pada saat acara SIPERMARI

IMPLEMENTASI E-COURT

Perkembangan zaman yang sangat Sesuai dengan tuntutan dan perkem-
dinamis serta adanya pengaruh bangan zaman, mengharuskan adanya
globalisasi yang besar menjadikan pelayanan administrasi perkara di pen-
institusi Mahkamah Agung dan badan gadilan secara efektif dan efisien. Se-
peradilan di bawahnya terus-menerus laras dengan hal tersebut, maka perlu
berupaya untuk mengembangkan ide, diadakan pelayanan administrasi secara
gagasan, inovasi yang konstruktif dalam elektronik. Administrasi pengadilan se-
melakukan reformasi/ pembaruan di se- cara elektronik terwujud dalam sistem
gala aspek. Reformasi merupakan upa- e-court dimana segala proses beracara
ya revitalisasi fungsi Mahkamah Agung mulai dari pendaftaran, register perkara,
sebagai pengadilan tertinggi dalam pembayaran hingga pemanggilan para
rangka menjaga kesatuan hukum serta pihak dilakukan secara elektronik.
peningkatan mutu pelayanan terhadap e-Court adalah layanan bagi Pengguna
masyarakat dalam mengakses keadilan terdaftar untuk pendaftaran perkara se-
( access to justice ) yang tertuang da- cara online yang merupakan implemen-
lam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan tasi Peraturan Mahkamah Agung No-
2010-2035 Mahkamah Agung Republik mor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi
Indonesia. Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Guna mewujudkan hal tersebut diper- tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi di
lukan pembaruan dalam berbagai aspek Undangkan pada tanggal 4 April 2018.
seperti fungsi teknis manajemen perka- Mahkamah Agung berinovasi dalam
ra, fungsi pendukung, akuntabilitas yang pembaharuan peradilan dengan dikelu-
selaras dengan azas peradilan sederha- arkannya e-Court yang merupakan ba-
na, cepat, biaya ringan agar dapat men- gian dari upaya modernisasi dari Mah-
gatasi kendala dan hambatan dalam kamah Agung. Secara garis besar e-Court
proses penyelenggaraan pengadilan. terdiri dari 3 layanan utama yaitu

81 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020



e-Filling (pendaftaran perkara),
e-Payment (pembayaran panjar
perkara), dan e-Summons (pe-
manggilan para pihak melalui
saluran elektronik). Dapat di-
artikan e-Court merupakan
aplikasi yang digunakan untuk
proses pendaftaran perkara
baik perkara gugatan ataupun
permohonan, penyetoran bi-
aya panjar perkara secara elek-
tronik, dan pemanggilan para
pihak secara elektronik.

e-Court adalah cikal bakal Ketua MA pada saat Penyerahan Akreditasi dan Peluncuran ecourt

peradilan masa depan di Indo-
nesia sebagaimana Negara-neg- perkara. Bank yang telah di- Secara perlahan PN Sengeti Ke-
ara lain yang maju dan telah tunjuk menyediakan Virtual las II mempersiapkan persiapan
menerapkan sistem e-Court Account (nomor pembayaran) kehadiran e-Court yang mana
pada Peradilan di Negara-neg- sebagai sarana pembayaran ke nantinya e-Court dapat memu-
aranya, nantinya jika terwujud Pengadilan tempat mendaftar dahkan proses beracara di Pen-
sistem e-Court tersebut proses perkara. Saat ini pembayaran gadilan. Pengadilan Negeri Sen-
administrasi perkara dan pe- secara elektronik dapat dilaku- geti Kelas II menggandeng PT.
layanan pengadilan akan men- kan melalui bank-bank pemer- Bank Mandiri dalam pelayanan
jadi lebih sederhana, cepat, intah yaitu Bank BTN, Bank layanan e-Payment guna mem-
biaya ringan, efektif, efisien, BRI, Bank BRI Syariah, BNI 46, permudah proses pembayaran
transparan dan akuntabel. Hal Bank BNI Syariah, Bank Mandi- panjar biaya perkara, tepatn-
ini merupakan cita-cita dan ri, dan Bank Mandiri Syariah. ya pada tanggal 3 Desember
amanat Undang-undang no- 2018 dilakukan penandatangan
mor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Negeri Sengeti Kelas Memorandum Of Understand-
Kekuasaan Kehakiman pasal 2 II dalam mempersiapkan pelak- ing (MOU) antara Pengadilan
ayat (4) “peradilan dilakukan sanaan e-Court yang akan re- Negeri Sengeti Kelas II Ketua
dengan sederhana, cepat, dan smi pada Tahun 2019 berjalan PN Sengeti Kelas II Bapak Edi
biaya ringan”. di seluruh Pengadilan di Indo- Subagiyo, S.H., M.H. dengan
nesia, pada tanggal 16 Oktober pihak Bank Mandiri cabang
Dalam kelancaran mendukung 2018 melakukan sosialisasi ter- Sengeti.
program e-Court, Mahkamah hadap seluruh aparatur pada
Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Sengeti Kelas Menindaklanjuti PERMA no-
bekerja sama dengan Bank Pe- II mengenai tahapan pengena- mor 3 Tahun 2018 hanya
merintah dalam hal manaje- lan e-Court. mengatur menenai pengguna,
men pembayaran biaya panjar pendaftaran dan pembayaran
panjar biaya perkara dan belum
mengatur mengenai persidan-
gan secara elektronik, Mahka-
mah Agung RI melalui PERMA
Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9
Agustus 2019 tentang adminis-
trasi perkara dan persidangan
di Pengadilan secara elektronik,
dampak dari keluarnya peratur-
an tersebut Mahkamah Agung
melakukan terobosan baru da-
lam aplikasi e-Court dengan
menambahkan menu e-Litiga-
tion (persidangan secara elek-
tronik)
Penandatangan MOU dengan Bank Mandiri Cabang Sengeti

Implementasi E-Court Perkara Masuk Pendaftaran (di- Berhasil nomor Ratio
Tahun 2020 bayar) Melalui Perkara penanganan
57 perkara e-Court
No Jenis Perkara 7 e-Court 57
1 57 7 100 %
1 Gugatan 23 1
2 Gugatan Sederhana 88 7 23
3 Bantahan 88
4 Permohonan 1

Jumlah 23

88

e-Litigation Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Syarifuddinn, S.H., M.H pada
(Persidangan Elektronik) saat webinar persidangan pidana secara elektronik

Peraturan Mahkamah Agung No-
mor 1 Tahun 2019 tentang Admin-
istrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik, Ecourt dan Elit-
igasi merupakan bentuk reformasi Mahkamah
Agung khususnya di Bidang Teknologi dalam
sistem peradilan, PERMA 1 Tahun 2019 mer-
upakan penyempurnaan dari PERMA Nomor
3 Tahun 2018 yang memberikan payung hu-
kum implementasi E-Court, dengan terbitnya
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi lebih
luas mencakup e-Filling (Pendaftaran Perkara),
e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara),
e-Summons (Pemanggilan Pihak) dan e-Litiga-
tion (Persidangan Secara Elektronik).

Pada awalnya e-Litigation hanya diperuntu- Sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan yang
kan pada administrasi perkara perdata, namun timbul tersebut, pada tanggal 13 April 2020, Kejaksaan
pada tahun 2020 seluruh Dunia terdampak Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum
Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lum- dan HAM mengesahkan Perjanjian Kerja Sama tentang
puhnya seluruh aktifitas terutama dalam hal Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Per-
persidangan. Mahkamah Agung RI merespons janjian Kerja Sama ini dilakukan sebagai respon atas
situasi pandemi Covid-19 Mahkamah Agung kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dan
menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2020 ten- mengkhawatirkan terhadap proses penegakan hukum,
tang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa terutama peradilan pidana
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19). Melalui SEMA tersebut, PERMA 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persi-
Mahkamah Agung menginstruksikan perk- dangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
ara-perkara perdata, agama dan tata usaha ini bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepat-
negara disidangkan melalui E-Litigasi atau per- nya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana
sidangan secara elektronik. Terkait perkara pi- yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa
dana, jinayat, dan pidana militer, Mahkamah penundaan yang tidak semestinya. Perma ini juga men-
Agung menginstruksikan persidangan selama egaskan jaminan bahwa Terdakwa yang didampingi Pe-
masa pandemi COVID-19 tetap dilaksanakan nasihat Hukum dapat berkomunikasi secara langsung dan
seperti biasa di pengadilan, khusus untuk perk- diberikan waktu dan fasilitas yang memadai untuk meny-
ara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan iapkan pembelaan sebagaimana yang diatur dalam Kove-
dan masa penahanannya tidak dapat diper- nan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang
panjang lagi selama masa pencegahan penyeb- sudah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 beserta
aran COVID-19. Komentar Umum ICCPR No. 32

83Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Persidangan Pidana secara Elektonik pada Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II

IMPLEMENTASI SIPP yang setiap komponen pejabat struktural dan
fungsional pada Pengadilan masing-masing mem-
Diluncurkan pertama kali pada tanggal 23 Maret punyai peran supervisi tersendiri, memiliki tang-
2011 di PN Jakarta Timur, PN Surabaya, PN Med- gung jawab dan integritas dalam mengelola fitur
an, PN Bandung, PN Semarang, PN Palembang, yang terdapat pada SIPP V.3 sesuai kapasitas dan
PN Banjarmasin, PN Denpasar, dan PN Makasar kompetensi masing-masing.
kemunculan SIPP Versi 1 mendapat sambutan posi-
tif walau hanya ssebagas pada penginputan data Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Mu-
register perkara secara sederhana, jadwal sidang hammad Hatta Ali, S.H., M.H. dalam
dan info perkara namun dengan perkembangan pidato pembukaan rapat pleno
yang mengacu hasil analisis kom- Tim Pembaharuan peradilan
parasi antara SIPP V.1 dengan SI- di Jakarta menekankan beta-
ADPN disempurnakanah pa pentingnya pengadilan
SIPP V.1 menjadi SIPP meningkatkan akses mas-
V.2 pada 2012 yang yarakat pada keadilan
lalu. (access to justice) khu-
susnya dalam informa-
Dalam perkemban- si perkara baik tingkat
gannya, SIPP Versi pertama maupun ting-
02 dirasakan mulai kat banding.
tertinggal, sehingga Penguatan pengelolaan
timbul lagi gagasan Aplikasi SIPP akhirn-
agar aplikasi SIPP ya dikembangkan hing-
Versi 02 dimoderni- ga SIPP V.3.3.0.-1 sebagai
sasi menjadi aplikasi bentuk pelayanan informasi
SIPP Versi 03. Untuk itu, perkara yang transparan, ra-
Direktur Jenderal Badan mah, responsif, dan terukur serta
Peradilan Umum telah meningkatkan kredibilitas dan trans-
menerbitkan SE Nomor 3/
DJU/M02.3/6/2014, tanggal paransi badan peradilan. Penyempurnaan secara
20 Juni 2014, tentang Administrasi berkesinambungan aplikasi SIPP yang memenuhi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di segala maksud dan tujuan serta mendorong ter-
Lingkungan Peradilan Umum. Untuk itu Direktu wujudnya pengadilan modern guna terwujudnya
Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Surat Badan Peradilan Yang Agung.
Keputusan membuat suatu pedoman yang terukur
dan terarah guna mensupervisi aplikasi SIPP V.3

84 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Implementasi SIPP Per 30 Desember 529,93
Tahun 2020

600

500

400

300

200 147,22 144,16 165,65
100

0 KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN
KINERJA

3. Publikasi Perkara (One Day One Publish)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia akan
publik secara historis dilatarbelakangi mempublikasikan segala informasi perkara pada
hari yang sama dengan perkara yang putus tersebut.

oleh bergulirnya reformasi birokrasi dalam Nega- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebagai

ra Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi salah satu pengadilan tingkat per-

yang ditandai dengan adanya tun- tama berupaya terus bergerak

tutan tata kelola pemerintahan mengikuti perkembangan, salah

yang baik (good government) satunya dengan terus be-

yang mensyaratkan adanya rupaya untuk tetap pada

akuntabilitas, transparansi, positifnya. Salah satunya

dan partisipasi masyarakat dengan keterbukaan in-

dalam setiap proses ter- formasi baik Informa-

jadinya kebijakan publik. si Publik yang dapat di

Transparansi peradilan akses melalui website

bagi Mahkamah Agung resmi Pengadilan Neg-

bukan saja menjadi ke- eri Sengeti Kelas II dan

butuhan publik tetapi Informasi Perkara baik

juga kebutuhan seluruh mengenai jadwal sidang

warga badan peradilan, dan putusan perkara dapat

dengan adanya transparan- diakses melalui http://sipp.

si peradilan secara perlahan pn-sengeti.go.id dan http://

akan terjadi penguatan akunt- putusan.mahkamahagung.

abilitas dan profesionalisme serta go.id/pengadilan/pn-sengeti

integritas warga peradilan.

Komitmen Mahkamah Agung dalam rangka refor- Komitmen sekaligus semangat Pembaruan
masi birokrasi telah terlebih dahulu merealisasi Peradilan harus diimplementasikan guna mem-
jauh sebelum Undang-undang Nomor 14 Tahun percepat pencapaian menuju Peradilan yang
2008 lahir, sebagaimana dituangkan dalam Surat modern, sebagai capaian dalam reformasi bi-
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik In- rokrasi menuju peradilan yang agung sebagai
donesia Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang ke- capaian puncak. Komitmen memberikan keter-
terbukaan informasi di pengadilan. Pada tanggal bukaan baik proses maupun hasil akhir merupa-
12 April 2012 Kepaniteraan Mahkamah Agung kan wujud nyata dari layanan public sebagai
RI meluncurkan gerakan kampanye layanan In- akses terhadap keadilan (access to justice) yang
formasi one day publish. “One Day Publish” diberikan oleh Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
merupakan amanat pelayanan informasi publik II hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

85Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

BAB V
PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK

AKREDITASI Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang
PENJAMINAN diterima Pengadilan Negeri Bau-bau, Pengadilan
MUTU Negeri Mempawah, Pengadilan Negeri Jakar-
ta, Pengadilan Negeri Cibinong dan terakhir Pengadilan
Negeri Sleman merupakan awal cikal bakal dari pelaksa-
naan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Direktorat Jen-
deral Badan Peradilan Umum. Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
mengapresiasikan secara tinggi atas keberhasilan penga-
dilan-pengadilan tersebut atas upaya untuk memperoleh
pengakuan penilai independent melalui audit penjaminan
mutu sesuai dengan standart internasional.

Melalui surat keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum nomor : 1639/DJU/SK/
OT01.1/9/2015 membentuk tim akreditasi inter-
nal. Tim tersebut bertugas melakukan penilaian
dan penjaminan mutu terhadap pengadilan neg-
eri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai
dengan standart ISO 9001:2008. Di tengah berb-
agai tantangan yang terjadi bahwa perubahan,
penyesuaian dan pembaharuan yang sedang dan
akan dilakukan harus tetap berorientasi kepa-
da kepentingan publik untuk mendapatkan pe-
layanan hukum yang prima dan berkeadilan.

Berangkat dari kenyataan tersebut muncul ga-
gasan menarik dari Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum yakni membentuk Tim Akred-
itasi Internal melalui Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/
DJU/SK/OT01.1/9/2015 Tentang Pembentu-
kan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Umum yang diketuai oleh Drs. Wa-
hyudin, M.Si, Direktur Pranata dan Tatalaksana
Perkara Pidana, beranggotakan para pejabat es-
elon II, III, IV dan Staf di lingkungan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum serta bebera-
pa orang hakim pada pengadilan negeri. Tugas
utama dari tim tersebut adalah untuk melaku-
kan pembinaan dan penilaian atas implementasi
manajemen mutu pada pengadilan negeri dan
pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai stan-
dar ISO 9001 ; 2008 (disempurnakan dengan
ISO 9001 : 2015), diintegrasikan dengan penerapan Inter-
national Framework for Court Excellence, Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan
Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integ-
ritas dan Standar Penilaian.

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II ditun-
juk sebagai Pilot Project Akreditasi penjaminan mutu pen-
gadilan negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Jambi sesuai
dengan Surat Sekretaris Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 226/DJU/OT.01.3/2016 tanggal 10 Maret 2016.

87Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Pada tanggal 02 November 2016 bertempat di Nusa Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, MH. Meski-
Tenggara Barat Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pun penyerahan akreditasi penjaminan mutu telah
yang mana diwakili oleh Ibu Esther Megaria Sito- usai, semangat akreditasi Pengadilan Negeri Sengeti
rus, S.H., M.Hum (Ketua Pengadilan Negeri Senge- Kelas II belum pudar pada segenap warga Penga-
ti Kelas II waktu itu) menerima piagam penghar- dilan Negeri Sengeti Kelas II. Secara kontinyu pen-
gaan akreditasi penjaminan mutu badan peradilan gawasan tetap dilakukan oleh Tim Internal Audit
umum yang diserahkan langsung oleh Yang Mulia yang selalu berupaya melakukan yang terbaik demi
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. menjaga keberhasilan meraih akreditasi.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang biasa lebih menghadirkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
dikenal dengan istilah PTSP merupakan jawaban Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II. Hal tersebut
dari Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas berguna untuk mening katkan pelayanan kepada
II dalam hal memberikan Pelayanan Hukum yang masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan
berkeadilan kepada pencari keadilan, dimana Pen- pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur,
gadilan Negeri Sengeti Kelas II terus menerus be- dan terjangkau.
rupaya meningkatkan pelayanan yang prima ter- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II terus berupaya
hadap pencari keadilan. Pelayanan Terpadu Satu memberikan pelayanan maksimal kepada mas-
Pintu (PTSP) hadir sebagai jawaban terhadap kritik yarakat pencari keadilan, cikal bakal Pelayanan
masyarakat terhadap Pengadilan yang dianggap ti- Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Sen-
dak terbuka (transparan) dan akuntabel. geti Kelas II berawal dari sistem loket pada setiap
Menanggapi hal itu Direktur Jenderal Direktorat layanan, seiring perkembangan pada tahun 2017
Badan Peradilan Umum Dr. H. Herri Swantoro, yang mulanya sistem loket dirubah menjadi sistem
S.H., M.H. melalui Surat Keputusan Nomor : 77/ terpadu, secara resmi Pelayanan Terpadu Satu Pin-
DJU/SK/HM02.3/2/2108 tertanggal 26 Februari tu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu pada tanggal 24 April 2018 diresmikan oleh Yang
Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pen- Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Ibu Hj. Irama
gadilan Negeri, dengan terbitnya keputusan terse- Chandra Ilja, S.H., M.H.
but Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II berupaya

88 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Penerapan PTSP sendiri tidak Secara umum Prosedur PTSP lum diajukan ke meja PTSP.
lain memiliki tujuan untuk: 1) dilaksanakan melalui tahapan PTSP pada Pengadilan Negeri
Mewujudkan proses pelayanan berikut: 1) Pemohon mengam- Sengeti Kelas II juga didukung
yang cepat, mudah, transpar- bil nomor antrian yang telah dengan sarana dan prasarana
an, terukur sesuai dengan stan- disediakan, 2) Pemohon wajib penunjang untuk memudahkan
dar yang telah ditetapkan, 2) memenuhi semua persyaratan pencari dan pengguna pen-
Memberikan pelayanan yang yang telah ditentukan untuk gadilan untuk mendapatkan
prima, akuntabel, dan anti ko- setiap layanan peradilan yang layanan, antara lain mesin an-
rupsi, kolusi, nepotisme. Selain dimohonkan dan merupakan trian, komputer unit (PC) yang
itu, aspek penting dilaksanakan- dasar untuk pemrosesan ser- dapat digunakan oleh pencari/
nya program PTSP ini mer- ta penyelesaian permohonan pengguna pengadilan dalam
upakan wujud dari pelayanan layanan, 3) Petugas PTSP men- mengakses informasi perkara
publik yang prima dalam rang- catat, memverifikasi dan me- pada Pengadilan Negeri Senge-
ka melaksanakan kegiatan-ke- neruskan kelengkapan berkas/ ti Kelas II dan dapat juga un-
giatan atau kebutuhan-kebutu- dokumen ke backoffice untuk tuk mendaftarkan ecourt yang
han yang diselenggarakan oleh diproses sesuai SOP yang tel- mana akan dibantu serta dipan-
lembaga Pengadilan terhadap ah ditentukan. Khusus untuk du oleh petugas yang berpen-
seluruh masyarakat yang men- pengadilan-pengadilan dengan galaman dari Pengadilan Negeri
cari keadilan sesuai dengan jumlah perkara banyak agar Sengeti Kelas II.
peraturan perundangan yang menyediakan petugas verifikasi
berlaku. kelengkapan syarat-syarat sebe-

INNOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pembayaran Biaya Panjar Perkara melalui
mesin EDC

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
dalam mempermudah akses pencari
keadilan untuk pembayaran panjar
biaya perkara (e-Payment) Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II berusaha memberikan layanan
yang prima terhadap para pencari keadilan
dan para pengguna pengadilan, untuk itu Pen-
gadilan Negeri Sengeti Kelas II bekerja sama
dengan bidang Perbankan dalam hal ini Bank
Pemerintah yang telah ditunjuk mendukung ke-
lancaran e-Court. Bank yang telah ditunjukan

89Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

menyediakan Virtual Account sebagai sarana pem- pembayaran panjar biaya perkara (e-Payment)
bayaran ke Pengadilan tempat mendaftarkan per- Para Pencari keadilan dan pengguna pengadilan
kara. setelah mendaftarkan perkara pada Pengadilan
Untuk itu Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Negeri Sengeti Kelas II melalui e-Court mendapat
menghadirkan fasilitas pembayaran berupa mesin sebuah nomor virtual account. Nomor Virtual
EDC (Electronik Data Capture) penerapan pemba- Account ini yang berfungsi untuk melakukan tran-
yaran perkara (e-Payment), jarak yang cukup jauh saksi pembayaran biaya perkara pada Pengadilan
dengan bank pemerintah yang ditunjuk menjad- Negeri Sengeti Kelas II dengan dibantu oleh Petu-
ikan ini sebuah inovasi yang dapat mempermudah gas melakukan proses pembayaran menggunakan
mesin Electronik Data Capture (EDC).

SINTA (Sistem INformasi TerpAdu)

Memasuki era digital ini, kita semua membutuhkan inovasi baru dalam hal pelayanan publik.
Pelayanan publik digital berbasis teknologi informasi adalah solusi untuk mengubah sistem
pelayanan publik konvensional yang terkenal lambat dan boros. Pelayanan publik digital ha-
rus segera diaplikasikan untuk kenyamanan masyarakat. Di negara-negara maju, penerapan pelayanan pub-
lik digital kemudian melahirkan mekanisme birokrasi pemerintahan baru yang dinamakan e-government
Inovasi dalam pelayanan publik menjadi satu keharusan yang harus diambil oleh badan peradilan dalam
memperbaiki sejumlah permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan harapan
dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien serta dapat memenuhi kebutuhan setiap
masyarakat sehingga secara perlahan akan terjadi peningkatkan kredibilitas dan
transparansi badan peradilan.

Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik
juga memberikan peluang yang sangat besar bagi peningkatan keper-
cayaan masyarakat terhadap pengadilan serta peningkatan kinerja
pelayanan publik di Pengadilan. Salah satu contoh penerapan peman-
faatan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang akan dilak-
sanakan di Pengadilan Negeri Sengeti adalah dengan menerapkan Ap-
likasi SINTA yaitu sebuah aplikasi digital virtual asisten atau asisten robot
yang akan memberikan informasi dari pertanyaan masyarakat dan para
pencari keadilan terkait pertanyaan syarat-syarat mendapatkan layanan
pengadilan (layanan ptsp) dan informasi perkara. Pertanyaan yang
masyarakat dan pencari keadilan ajukan akan
langsung dijawab secara otomatis (auto
answer/auto responder) oleh sistem
dan juga dibantu oleh operator untuk
menambahkan jawaban apabila diperlu-
kan.
Informasi apa saja yang bisa didapatkan ?
• Perkara
• Jadwal Persidangan
• Denda Tilang
• Sisa Panjar Perkara
• Layanan PTSP
Informasi lain yang dapat diketahui ?
• Pendaftaran Online (e-Court)
• e-Raterang (surat keterangan elektronik)
• dan lain-lain

90 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

PENCANANGAN WBK DAN WBBM
(ZONA INTEGRITAS)

Kondisi korupsi di In-
donesia masuk da-
lam kategori kronis
dari waktu ke waktu. Karena
secara umum sistem penyeleng-
garaan pemerintahan di Indo-
nesia masih belum berorientasi
sepenuhnya terhadap pelaksa-
naan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good
government governance).

Dalam upaya pencegahan dan Menteri PAN dan RB mener- nyai komitmen yang kuat un-
pemberantasan korupsi, Presi- bitkan Permenpan dan RB No- tukuntuk membangun Zona
den Republik Indonesia (Inpres mor 60 Tahun 2012 tentang Integritas. Perubahan Mindset
No 17 Tahun 2011) mengin- Pedoman Umum Pembangu- pada semua unsur mempo-
struksikan kepada para menteri nan Zona Integritas Menuju sisikan diri sebagai pelayan mas-
dan kepala lembaga negara ser- Wilayah Bebas Dari Korupsi. yarakat yang baik dan bukan
ta Kepala Daerah untuk men- Peraturan tersebut sebagai pe- dilayani. sasaran pokok yang
gambil langkah-langkah yang doman umum yang merupakan ingin dicapai dalam pembangu-
diperlukan sesuai tugas, fungsi, acuan bagi pejabat di lingkun- nan zona integritas yaitu Terwu-
dan kewenangan masing-mas- gan Kementerian/Lembaga judnya Pemerintahan/Lembaga
ing dalam rangka pencegahan dan Pemerintah Daerah (K/L/ Peradilan yang Bersih dan Bebas
dan pemberantasan korupsi Pemda) dalam rangka Pemban- dari Korupsi, Kolusi, dan Nepo-
Tahun 2012, dengan merujuk gunan Zona Integritas Menuju tisme dan Terwujudnya Pening-
pada Prioritas Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi. katan Kualitas Pelayanan Publik.
Nasional dalam Rencana Pem- Mahkamah Agung bergerak ce- Langkah awal yang Pengadilan
bangunan Jangka Menengah pat dalam membanguna Zona Negeri Sengeti Kelas II jalani
Nasional Tahun 2010-2014 dan Integritas menuju Wilayah Be- adalah melakukan pencanangan
Rencana Kerja Pemerintah Ta- bas Korupsi dan Wilayah Bi- pembangunan zona integritas,
hun 2012. Salah satu strateginya rokrasi Bersih dan Melayani tepatnya pada tanggal 5 Maret
adalah “Strategi Pencegahan”. 2019 Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II melakukan Pencanangan
Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Bi-
rokrasi Bersih Melayani yang di-
saksikan langsung oleh seluruh
Forkopimda Kabupaten Muaro
Jambi.

Pencanangan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II

Dalam rangka memberikan pada Peradilan di Bawahnya,
apresiasi kepada top manaje- dengan berbagai upaya seperti
men yang memiliki komitmen penandatangan Pakta Integritas
terhadap pencegahan korupsi, dan semua pihak harus mempu-

91Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

BAB VI
PENGAWASAN

Pada dasarnya tugas pengawasan Upaya untuk melaksanakan pengawasan in-
adalah menjadi tugas pokok Badan ternal ini salah satunya dengan dilakukannya
Pengawasan Mahkamah Agung pertemuan rutin setiap bulan dengan Hakim,
Republik Indonesia. Pengawasan meliputi tu- Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan
gas-tugas pemeriksaan teknis peradilan, pemer- Pegawai Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II,
iksaan administrasi peradilan dan pemeriksaan dalam pertemuan tersebut mengevaluasi tu-
administrasi umum, meskipun pengawasan gas masing-masing bidang / bagian dan hal-hal
telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Mah- yang dianggap penting juga dibicarakan dalam
kamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan pertemuan.
Negeri Sengeti Kelas II juga senantiasa melaku-
kan pengawasan internal.

A. PENGAWASAN INTERNAL
Pengawasan merupa-
kan salah satu fungsi yang berlaku, sedangkan pen- sesuai dengan porsi kerja/ke-
pokok manajemen gawasan fungsional dilakukan giatan masing-masing masalah
untuk menjaga dan mengen- oleh aparat pengawsan yang pada teknis dan non teknis.
dalikan agar tugas-tugas yang khusus ditunjuk dalam hal ini Dalam mengintensifkan fung-
telah direncanakan dan dapat dilakukan oleh Badan Penga- si pengawasan disusun Hakim
dilaksanakan dan berjalan wasan Mahkamah Agung Re- Pengawas Bidang dengan Surat
dengan sebagaimana mestin- publik Indonesia. Keputusan Ketua Pengadilan
ya sesuai aturan-aturan yang Di Lingkungan Pengadilan Neg- Negeri Sengeti Kelas Nomor :
berlaku. Pengawasan Internal eri Sengeti Kelas II, pengawasan W5-U7/1082/KP.04.5/VI/2020
adalah pengawasan dari da- internal dilaksanakan dengan tanggal 9 Juni 2020 tentang
lam lingkungan peradilan yang berpedoman kepada Peratur- Penunjukan Hakim Pengawas
mencakup pengawasan melekat an Mahkamah Agung Repub- Bidang pada Pengadilan Negeri
dan pengawasan fungsional. lik Indonesia Nomor 8 Tahun Sengeti Kelas II berikut daftar
Pengawasan Melekat adalah 2016 tentang Pengawasan dan lampiran.
serangkaian kegiatan yang ber- Pembinaan Atasan Langsung
sifat pengendalian yang dilak- di Lingkungan Mahkamah
sanakan secara terus menerus Agung dan Badan Peradilan Di
yang dilakukan oleh atasan Bawahnya.
langsung terhadap bawahann- Ketua Pengadilan Negeri Sen-
ya secara prevetif dan represif geti Kelas II selaku pimpinan
agar pelaksanaan tugas berjalan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
secara efektif dan efesien sesuai II senantiasa melakukan penga-
dengan rencana kegiatan dan wasan intern yang bersifat ru-
peraturan perundang-undangan tin/reguler yang dalam hal ini

Nama Jabatan Keterangan
Wakil Ketua Koordinator pengawas bidang
Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. Sub Bagian Kepegawaian Ortala
Hakim
Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum dan
Gabriel Lase, S.H. Hakim Bidang Kepaniteraan Hukum

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum dan Hakim Bidang Kepaniteraan Pidana
Gabriel Lase, S.H.
Hakim Sub Bagian Umum dan Keuangan
Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim Bidang Kepaniteraan Perdata
Sherly Risanty, S.H., M.H. dan Hakim Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan
M. Hazrian Rahmatsyah, S.H.
93Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020
Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan
M. Hazrian Rahmatsyah, S.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.
Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.
Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Sedangkan pengawasan khusus keuangan Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan
dilakukan oleh Sekretaris selaku Kuasa
Pengguna Anggaran yang dilakukan seti- Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan
ap 3 (tiga) bulan sekali, seperti tertuang
dalam Keputusan Presiden Republik In- tertib, serta jaminan terwujudnya pelayanan publik yang
donesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang baik bagi pencari keadilan sesuai prinsip keadilan.
Perubahan Atas Keputusan Presiden No- Pengawasan rutin atau reguler dilaksanakan dengan
mor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemerik-
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan saan yang meliputi :
Belanja Negara Bab IX Pasal 68, melaku- 1. Manajemen Peradilan :
kan pengawasan terhadap pembukuan 2. Administrasi Perkara ;
bendahara pada Pengadilan Negeri Sen- 3. Administrasi Persidangan dan pelaksanaan putusan
geti Kelas II. 4. Administrasi Umum, dan
Pengawasan Intern yang dilakukan mer- 5. Kinerja Pelayanan Publik :
upakan pengawasan yang menyangkut Pengawasan rutin atau reguler dilakukan dalam bentuk
segala aspek pelaksanaan tugas Teknis pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang
dan Non Teknis yang mencakup Bidang dilakukan dengan datang langsung pada bagian kepaniter-
Administrasi Perkara yang semua kegia- aan dan bagian kesekretariatan dengan melakukan audit
tan pelaksanaan perkara meliputi Peneri- internal setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan stand-
maan Perkara, Keuangan Perkara (perda- art ICPE (Indonesian Court Performance Excelent) berupa
ta), penyelesaian perkara, pemberkasan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilak-
perkara, hingga laporan perkara. Bidang sanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan
Administrrasi Umum yang semua kegia- menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
tan pelaksanaan tugas kesekretariatan
meliputi Rumah Tangga, Umum dan
Keuangan, Organisasi Tata Laksana dan
Kepegawaian, Perencanaan Pelaporan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan, Per-
pustakaan, dan lain sebagainya.
Tujuan yang diperoleh melalui Penga-
wasan internal diharapkan dapat mem-
bantu melaksanakan kebijakan yang tel-
ah ditetapkan untuk mencapai tujuan
yang telah direncanakan secara efektif
dan efesien. Serta sebagai bahan pertim-
bangan dan evaluasi dalam menentukan
kebijakan dan tindak lanjut yang diper-
lukan menyangkut pelaksanaan tugas
Peradilan.
Bahkan melalui pengawasan internal ter-
cipta suatu aktifitas yang berkaitan erat
dengan penentuan atau evaluasi menge-
nai sejauh mana pelaksanaan kerja tugas
lembaga peradilan sesuai rencana yang
dilaksanakan, pengawasan internal dapat
juga mendeteksi sejauh mana penyim-
pangan yang terjadi dalam pelaksanaan
kerja tersebut. Selain itu Pengawasan in-
ternal dapat menjadi alat pengendalian
agar administrasi pengadilan dapat dike-
lola secara baik dan

94 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Susunan Tim Assessment Surveylance APM
Tahun 2020

Nama Jabatan Keterangan
Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum Hakim Ketua Tim Assessment
Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim
Dicki Irvandi, S.H., M.H. Hakim Anggota Tim
Sherly Risanty, S.H., M.H. Hakim Anggota Tim
Gabriel Lase, S.H. Hakim Anggota Tim
Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H. Hakim Anggota Tim
M. Hazrian Rahmatsyah, S.H. Hakim Anggota Tim
Anggota Tim

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ada-
lah untuk mewujudkan performa/kinerja
peradilan Indonesia yang unggul/prima (In-
donesian Court Performance Excellent) yang
disingkat ICPE. ICPE dapat dicapai melalui
kegiatan evaluasi diri, akreditasi, dan sert-
ifikasi. Kriteria yang ditetapkan dalam pe-
nilaian ICPE antara lain Leadership, Strategic
Planning, Customer Focus, Document Sys-
tem, Resource Management, Process Man-
agement, dan Kriteria Performance Result.

Closing Meeting Assessment Internal oleh auditor
Internal PN Sengeti Kelas II

Selain Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II juga telah dilakukan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Jambi secara berkala oleh TIM Sur-
veylance Pengadilan Tinggi Jambi, hal tersebut dikarenakan pencapaian Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II yang memperoleh penghargaan Sertifikasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum oleh
Direktorat Jenderal BadanPeradilan Umum tahun 2016.

Assessment oleh Pengadilan Tinggi Jambi pada
PN Sengeti Kelas II

Foto Bersama pada saat Closing Meeting Assess-
ment Surveylance oleh PT Jambi

95Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

B. EVALUASI Evaluasi hasil pengawasan dimaksud untuk
melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan
Untuk mengukur hasil dari kinerja pelaksanaan kinerja yang tidak atau belum ses-
apakah meningkat atau menurun uai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan
maka dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Pengawas Internal yang
merupakan pengukuran akan evektifitas strategi dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang, Pen-
yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan gadilan Tinggi Jambi, dan Direktorat Jenderal
dari kinerja setiap instansi atau lembaga pemerin- Badan Peradilan Umum, dan Bawas MA RI.
tahan yang akan menentukan hasil telah dicapai
atau yang akan dicapai. Pengawasan pada Tahun 2020 dilakukan oleh
Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 11 dan
Evaluasi Program adalah suatu cara yang memba- 12 Februari 2020 dan hasil tindak lanjut pen-
wa kepada keputusan publik dengan didasarkan gawasan telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan
kepada adanya pengetahuan mengenai masalah, Negeri Sengeti, serta Pengawasan yang dilakukan
keefektifan dari strategi sebelumnya dalam men- oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI pada
gurangi permasalahan, dan observasi terhadap tanggal 14 sampai dengan 17 September 2020
keefektifan program tertentu. Selain itu evaluasi yang meliputi Manajemen Peradilan dan Kinerja
program dapat diartikan sebagai suatu penilaian Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Admin-
terhadap output program dan penilaian terha- istrasi Persidangan, Administrasi Umum (Persu-
dap program yang diinginkan/tujuan. Evaluasi ratan, Kepegawaian, Perpustakaan), Administrasi
program atau penelitian evaluasi antara lain ber- Keuangan dan Barang Milik Negara telah ditin-
tujuan untuk: daklajuti.
• Perbaikan program
• Mendukung program yang sedang berjalan
• Menyelidiki/mengaudit program untuk men-

cari dimana letak terjadinya kesalahan jika
program gagal
• Menghapuskan program jika program justru
berdampak negative

Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Jambi

Monitoring oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

96 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

BAB VII
PENUTUP

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah Urusan Administrasi Mahkamah Agung Re-
melaksanakan tugas sesuai dengan stan-
dar pelayanan peradilan berdasarkan publik Indonesia DIPA Nomor SP DIPA-
keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/
KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan 005.01.2.663012/2020 untuk tahun an-
peradilan dan berperilaku dengan tetap me-
megang nilai-nilai budaya kerja, budaya 5 ggaran 2020 menerima sebesar Rp.
R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin)
serta menjalankan tugas baik itu kepaniter- 4.873.795.000 dengan realisasi akhir untuk
aan maupun kesekretariatann berdasarkan
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tahun anggaran 2020 sebesar 99,81 % dan
telah dibuat dengan tertib dan konsisten.
Realisasi (DIPA) dari Unit Diretorat Jenderal
Implementasi Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pe-
doman Standar Pelayanan Terpadu Satu RI Nomor: SP DIPA- 005.03.2.663013/2020
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri, telah diterapkan Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Negeri
pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II guna
memudahkan pelayanan bagi masyarakat Sengeti Kelas II menerima anggaran sejumlah
pencari keadilan dan pengguna pengadilan.
Rp. 145.750.000 dan berhasil merealisasikan
Implementasi Pendaftaran perkara melalui
E-Court ditahun 2020 sudah berjalan den- 94.05 %.
gan baik, dengan jumlah perkara yang
diterima sebanyak untuk gugatan 57 Per- Dalam hal Pelaksanaan tugas pembinaan dan
kara, Gugatan Sederhana 7 perkara, Ban- fungsi pengawasan baik dalam bidang admin-
tahan 1 perkara dan permohonan 23 per- istrasidan teknis yustisial telah dilaksanakan
kara dengan ratio penanganan 100%. dengan baik dan berjalan secara efektif.

Tanggung Jawab Pengadilan Negeri Sen- Untuk Peningkatan sarana dan prasarana
geti Kelas II dalam pengelolaan Anggaran berbasis tekhnologi saat ini dapat mening-
yang diterima tertuang dalam DIPA Badan katkan kinerja aparatur peradilan, sehingga
output yang dihasilkan menjadi lebih baik
serta dapat meningkatkan transparansi, ob-
jektif dan akuntabilitas aparatur peradilan.
Kedepannya Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II harus lebih mawas diri, terus meningkat-
kan kualitas pelayanan dan tentunya harus
bisa mempertahankan apa yang telah dica-
pai sehingga visi dari mahkamah Agung Re-
publik Indonesia “Mewujudkan Peradilan
Indonesia Yang Agung” dapat tercapai.

98 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

1 Pada saat ini tenaga honorer di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II ber-
jumlah 11 (sebelas) orang. Kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung
RI dapat memberikan perhatian lebih dan dapat mengangkat mereka menja-
di Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat konstribusi mereka dalam membantu
penyelesaian pekerjaan sangat besar

2 Agar usulan Prototype gedung Kantor Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dapat terealisasi
di tahun depan, begitu pula Pembangunan Pagar Tahap II serta perawatan rumah dinas bisa
dimasukan kedalam DIPA tahun berikutnya.

3 Usulan untuk penambahan pegawai dapat dikabulkan mengingat banyaknya tugas dan tanggung
jawab Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang selama ini satu orang pegawai merangkap beberapa
pekerjaan.

4 Perlunya peningkatan volume pertemuan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan
Tinggi Jambi secara periodik untuk dapat menjawab keluhan-keluhan dalam pelaksanaan tugas
secara langsung berbentuk bimbingan dan sosialiasi serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan
peradilan khususnya ada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

5 Perlunya peningkatan volume pertemuan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan
Tinggi Jambi secara periodik untuk dapat menjawab keluhan-keluhan dalam pelaksanaan tugas
secara langsung berbentuk bimbingan dan sosialiasi serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan
peradilan khususnya ada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

6 Agar satuan kerja di daerah anggaran DIPA Tahun Anggaran selanjutnya dapat meningkat, meng-
ingat dalam Era Berbasis Teknologi Informasi saat ini kebutuhan akan pelayanan yang cepat dan
berbasis teknologi informasi (TI) hal tersebut juga dapat meningkatkan efektifitasi, efesiensi serta
menjadikan layanan Transparan, Objektif, dan Akuntabel

Demikianlah laporan pelaksanaan kegiatan ini dibuat dan disampaikan semoga bermanfaat bagi
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, guna untuk peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas
kedepan yang lebih baik lagi, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung Repub-

lik Indonesia dapat terwujud.

99Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

LAMPIRAN

98 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020