LPK_2020_FINISH

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI SENGETI
KELAS II

TRANSPARAN, OBJEKTIF &
PROFESIONAL

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang Agung

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II,
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada
Pencari Keadilan,

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II,

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II

MOT T O

T Transparan

Menjamin keterbukaan hak pencari keadilan
dalam memperoleh informasi dengan benar, jujur,

dan tidak diskriminatif

O Objektif

P Memberikan Keputusan yang seadil-adilnya tanpa
dipengaruhi atau tekanan dari manapun

Profesional

Menjamin akan kemampuan dan keterampilan
seluruh aparatur pada Pengadilan Negeri Sengeti

Kelas II

KETUA
PENGADILAN NEGERI SENGETI

KELAS II

(Tahun 2004 sampai dengan sekarang)

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Perdana Ginting, S.H. Hj. Lelywati, S.H., M.H. Mohammad Noor, S.H., M.H.
(2004 - 2008) (2008 - 2009) (2009 - .......)

Eliwarti, S.H., M.H. Sri Endang A.N., S.H., M.H. Esther Megaria S, S.H., M.H. Edi Subagiyo, S.H., M.H.
(..... - 2014) (2014 - 2015) (2015 - 2017) (2017 - 2019)

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tetap berkarya di masa Pandemi

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

Penerbit :
PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II
Jalan. Lintas Timur Komp. Perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
Telp / Fax : (0741) 590005
Call Center : 0811 7423 111
Email : [email protected]
Website : www.pn-sengeti.go.id

6 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

SEJARAH SINGKAT

PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

Sehubungan dengan pesatnya
perkembangan kesadaran hu-
kum masyarakat di Kabupaten
Muaro Jambi dan dengan pertimbangan
dalam rangka untuk lebih mewujudkan
pemerataan kesempatan memperoleh
keadilan dan perlindungan hukum, dipan-
dang perlu membentuk Pengadilan maka
melalui keputusan Presiden Republik In-
donesia Nomor 99 Tahun 2003 terben-
tuklah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.
Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II maka wilayah Kabupat-
en Muaro Jambi dikeluarkan dari daerah
hukum Pengadilan Negeri Muaro Bulian.

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
II secara resmi beroperasi sejak diresmi- Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
kan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Timur yang terbagi menjadi 11 Bagian Kecamatan meliputi :
Agung RI Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., 1. Kecamatan Sekernan,
MCL pada tanggal 9 Agustus 2004, 2. Kecamatan Jambi Luar Kota
dalam menunjang tugas pokok dan 3. Kecamatan Maro Sebo,
fungsi tersebut pada Tahun 2002 diba- 4. Kecamatan Taman Rajo,
ngun secara permanen gedung kantor 5. Kecamatan Kumpeh Ulu
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II di- 6. Kecamatan Kumpeh Ilir
atas tanah hibah Pemerintah Daerah 7. Kecamatan Sungai Gelam
Kabupaten Muaro Jambi seluas 1.000 8. Kecamatan Mestong
M2 dan diperluas pada tahun 2006. 9. Kecamatan Sungai Bahar
10. Kecamatan Sungai Bahar Utara, dan
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 11. Kecamatan Sungai Bahar Selatan
sebagai kawal depan (Voorj Post) pelak-
sana kekuasaan kehakiman dilingkungan Ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi berada di Senge-
Peradilan Umum di bawah Pengadilan ti, terletak diantara 1015’ - 2020 LS dan 103010’ - 104020’
Tinggi Jambi mempunyai tugas pokok BTlebih kurang 35 KM dari Kota Jambi. Luas Wilayah
“Menerima, Memeriksa, Memutuskan 5.246 KM2 atau 10.29% dari luas Propinsi Jambi, wilayah
dan Menyelesaikan perkara yang masuk Kabupaten Muaro Jambi berbatasan langsung dengan :
di tingkat Pertama.
Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
terletak di Komplek Perkantoran Pemer- Barat : Propinsi Sumatera Selatan
intah Kabupaten Muaro Jambi. Daerah Timur : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung
Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
II meliputi Wilayah Kabupaten Muaro Jabung Timur
Jambi yang berdasarkan Undang-Un-
dang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

7Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020



PENGANTAR KETUA

PENGADILAN NEGERI SENGETI
KELAS II

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tu- kum secara optimal dan meningkatkan
han Yang Maha Esa, atas segala Rahmat profesionalitas Sumber Daya Manusia ( SDM )
dan Karunia-Nya yang dilimpahkan aparatur pada Pengadilan Negeri Sengeti
sehingga kami dapat melaksanakan tugas Kelas II.
dengan baik dan lancar. Berkat rahmat dan
karunia-Nya jualah laporan pelaksanaan ke- Untuk itu saya berharap, terbitnya
giatan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tel- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020
ah dapat kami susun sebagai bahan evaluasi ini dapat memberi informasi sekaligus pema-
atas pelaksanaan tugas selama tahun 2020. haman pada publik mengenai kinerja Penga-
dilan Negeri Sengeti Kelas II.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dis- Terakhir, saya ingin menyampaikan ter-
usun sebagai bentuk pertanggung jawaban ima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya ke-
akan pelayanan hukum yang dilakukan oleh pada seluruh pihak yang terus bersama-sama
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, mengingat untuk menjadikan Pengadilan Negeri Sengeti
tuntutan masyarakat akan pelayanan hukum Kelas II tetap menjaga Kemandirian, Keadilan
yang profesional, efektif, efisien, transparan , dan Transparansi guna terwujudnya Pen-
dan akuntabel. Pengadilan Negeri Sengeti Ke- gadilan Negeri Sengeti Kelas II yang Agung.
las II telah berupaya dalam memberikan pe-
layanan maksimal sesuai dengan potensi yang Demikian laporan Pelaksanaan Ke-
dimiliki sebagaimana diamatkan Mahkamah giatan Tahun 2020 ini kami sampaikan,
Agung Republik Indonesia dalam Cetak Biru semoga laporan Pelaksanaan Kegiatan
(Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035. ini dapat bermanfaat bagi semua pihak
khususnya Pengadilan Negeri Kelas II.
Melalui Laporan Pelaksanaan Kegiatan
tahun 2020 ini menggambarkan fakta-fak- Sengeti, 04 Januari 2021
ta keadaan dan perkembangan Pengadilan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Negeri Sengeti Kelas II teknis sebagai salah
satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum
berkedudukan di Wilayah Yuridiksi Kabupaten NIP. 1970210 200012 1 001
Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Dengan hara-
pan laporan ini dapat dijadikan bahan eval-
uasi dalam meningkatkan kinerja peradilan
yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dengan adanya Reformasi Birokra-
si tersebut, maka Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II telah berupaya untuk meningkatkan
kinerjanya, baik dengan menegakkan disiplin
kerja, maupun dengan meningkatkan kual-
itas institusi Lembaga Peradilan/Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II yang agung serta den-
gan meningkatkan kualitas pelayanan hu-

9Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

JEJAK LANGKAH

PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

2020

Januari
Februari

Maret

11Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

April

Mei

Juni

12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

A
g
uuts
s
September

13Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Oktober
November

Desember

14 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan “Organisasi, Administrasi dan financial Mahka-
mah Agung dan Badan Peradilan yang berada
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mah-
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan
yang telah diamandemen dikatakan bahwa : pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan
Peradilan Satu Atap.
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamaha Agung dan Badan Peradilan yang Sementara itu dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Un-
berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan dang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa :
Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkun-
gan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata “Ketentuan mengenai organisasi, administra-
Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Kon- si dan finansial Badan Peradilan sebagaimana
stitusi”. dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing
lingkungan peradilan diatur dalam Undang-un-
Dengan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dang sesuai dengan kekhususan lingkungan
tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan Ke- peradilan masing-masing”.
hakiman, sebagai respon terhadap penyesuaian terse-
but lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Sebagai realisasi dari pasal tersebut, lahirlah Un-
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor dang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang peru-
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 yang telah 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun Sengeti Kelas II adalah peradilan tingkat pertama
2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
dinyatakan bahwa :

16 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

di lingkungan Peradilan Umum yang memiliki tugas
dan kewenangan sebagaimana dalam Undang-un-
dang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Pengadilan Negeri bertugas Memeriksa, Memutus,
dan Menyelesaikan perkara pidana dan perkara per-
data di tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebagai ujung Untuk menjalankan tugas pokok tersebut diperlukan
tombak / kawal depan (voorpost) pelaksanaan peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya
Kekuasaan Kehakiman yang menyentuh langsung manusia yang mendukung untuk pelayanan yang
dengan pribadi masyarakat pencari keadilan, da- maksimal kepada pencari keadilan. Dalam rangka
lam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tel- mewujudkan perubahan/perbaikan terhadap pe-
ah mengambil kebijakan secara umum dengan cara layanan hukum, Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan bertekad agar pelayanan berupa administrasi umum
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan den-
gan tetap berpegang pada prinsip sederhana, cepat
dan biaya ringan tidak melebihi dari ketentuan yang
telah berlaku. Selain itu pula berusaha mewujudkan
prinsip efisien dan efektifitas dalam pelaksanaan tu-
gas, dengan mempertajam skala prioritas dan per-
encanaan.

17Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

dan administrasi teknis perlu dibenahi agar lebih 1. s
baik, yang ditunjang dengan peningkatan sarana 2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang
dan prasarana maupun peningkatan Sumber Daya
Manusia. Untuk mewujudkan pelayanan yang leb- akuntabel dan transparan, Pengadilan Negeri
ih baik bagi masyarakat pencari keadilan. Selain hal Sengeti Kelas II memaksimalkan Layanan Pe-
diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah layanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan
Agung Republik Indonesia dengan Agenda Pemba- Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan
haruannya, maka pada Pengadilan Negeri Sengeti yang mana pelayanan dipusatkan pada suatu
Kelas II memiliki program prioritas antara lain : ruang/loby kantor guna memudahkan para
1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan pencari dan pengguna pengadilan.
3. Layanan Pendaftaran Perkara Perdata melalui
yang dapat diakses melalui Alamat website Pen- elektronik, yang merupakan Program Pimpinan
gadilan Negeri Sengeti Kelas II dengan alamat pada Mahkamah Agung RI guna memper-
www.pn-sengeti.go.id yang terhubung dengan lancar proses administasi dan pelayanan
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) peradilan bagi pencari keadilan.kan Program
Pengadilan Negeri Sengeti, sedangkan untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan yang
memudahkan para pencari keadilan mengeta- mana pelayanan dipusatkan pada suatu ru-
hui informasi dapat menghubungi call center ang/loby kantor guna memudahkan para
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II. pencari dan pengguna pengadilan.

Petugas PTSP sedang menginput data permohonan SKBD pada
Aplikasi PTSP

B. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja
dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program pembangunan nasional Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II menetapkan Rencana Strategis
pengadilan Negeri Sengeti kelas II tahun 2015 - 2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program
dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

18 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Untuk menyatukan persepsi dan focus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tu-
gas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan sebagai dasar acuan da-
lam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Sengeti Kelas II mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

19Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

C. Rencana Strategis b. Sasaran
Sasaran Strategis adalah hasil yang akan di-
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sen- capai secara nyata oleh Instansi pemerintah
geti Kelas II dapat diartikan sebagai dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,
suatu pengarahan terhadap organisa- dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
si dan seluruh pegawai untuk mencapai tu- tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indika-
juan organisasi sesuai renstra yang termuat tor sasaran yang dimaksud dengan indikator
Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan
Kerja dan Kegiatan yang dilaksanakan ses- pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada
uai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan tahun yang bersangkutan.
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II melalui
kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan setiap indikator sasaran disertai dengan
dengan pertimbangan potensi, peluang dan rencana tingkat capaiannya (target) mas-
kendala-kendala yang ada yang telah disusun ing-masing. sasaran yang akan dicapai dan
dalam 5 (lima) tahun kedepan 2015-2019.
ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti
Guna mempermudah dalam menjalankan tu- Kelas II sebagai berikut :
gas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II sebagai penyelenggara 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang
Kekuasaan Kehakiman dan proses Pasti Transparan dan Akuntabel
tercapainya visi, misi, tujuan dan Untuk mengukur keberhasilan dari
sasaran yang telah ditetapkan. sasaran strategis proses peradilan
Dalam rangka mewujudkan yang pasti, transparan, dan akuntabel
hal tersebut Pengadilan Negeri ditetapkan 6 indikator kinerja, yaitu :
Sengeti Kelas II menetapkan tu- • Persentase sisa perkara perda-
juan dan sasaran, antara lain : ta dan pidana yang diselesaikan.
• Persentase perkara perdata dan pi-
a. Tujuan dana yang diselesaikan tepat waktu
• Persentase penurunan sisa per-
Dalam rangka mencapai kara perdata dan pidana
visi dan misi tersebut yang • Persentase perkara yang tidak men-
lebih terarah dan opera- gajukan upaya hukum banding,
sional berupa rumusan kasasi dan peninjauan kembali
strategis Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas
II. Tujuan Strategis
merupakan pen-
jabaran atau
implementasi
yang akan di-
capai atau di-
hasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
kedepan. Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
telah menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat

terhadap sistem peradilan melalui pros-
es peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses
penanganan perkara melalui peman-
faatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses
peradilan bagi masyarakat tidak mampu
dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi
masyarakat pencari keadilan.

20 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

• Persentase perkara pidana anak 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi
yang diselesaikan dengan Diversi masyarakat miskin dan terpinggirkan

• Index responden pencari keadilan Untuk mengukur keberhasilan dari sasa-
yang puas terhadap layanan peradilan ran strategis peningkatnya akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan terpinggir-
2. Peningkatan Efektifitasi Pengelolaan kan ditetapkan 3 indikator kinerja, yaitu :
Penyelesaian Perkara • Persentase Perkara prodeo diselesaikan
• Persentase perkara yang disele-
Untuk mengukur keberhasilan dari
saikan diluar gedung pengadilan
sasaran strategis enigkatan efektifit- • Persentase pencari keadilan golon-

as pengelolaan penyelesaian perkara gan tertentu yang mendapat layanan

ditetapkan 4 indikator kinerja, yaitu : 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan Pengadilan
• Persentase isi putusan yang diter-
Untuk mengukur keberhasilan dari sasa-
ima oleh para pihak tepat waktu ran strategis meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan ditetapkan
• Persentase perkara yang 1 indikator kinerja, yaitu :
• Persentase Putusan perkara perdata
diselesaikan melalui mediasi
yang ditindaklanjuti (eksekusi)
• Persentase berkas perkara yang

diajukan Banding, Kasasi dan PK

secara lengkat dan tepat waktu

• Persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online da-

lam waktu 1 hari setelah diputus

21Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

BAB II
STATISTIK
PERKARA

A. Keadaan Perkara

Rekapitulasi keadaan perkara pidana pada Tahun
2020 diperinci berdasarkan jenis perkara, yaitu perka-
ra Pidana Biasa/Khusus, Pidana Singkat, Tindak Pidana
Ringan / Cepat (Tipiring) dan Lalu Lintas, serta Tindak
Pidana Khusus Anak. sedangkan Keadaan Perkara Per-
data yaitu perkara Perdata Gugatan, Perkara Perdata
Permohonan, dengan terbitnya Peraturan Mahka-
mah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015
tanggal 7 Agustus 2015 maka jenis perkara perdata di-
tambah dengan perkara perdata Gugatan Sederhana.

TINGKAT PERTAMA
A. PIDANA

Jenis Perkara

TAHUN 2020 Biasa / Anak Singkat Tipiring Lalu Lintas Praperadilan
Khusus 0
Sisa Awal 13 00 0 0
Masuk 22 13
Putus 0 0 2 1.506 2
Sisa Akhir Tahun 187
0 2 1.506 2
196
00 0 0
13

23Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

B. PERDATA Jenis Perkara

TAHUN 2020 Gugatan Bantahan Gugatan Sederhana Permohonan
13 0
Sisa Awal 57 10 23
Masuk 54 23
Putus 16 17 0
Sisa Akhir Tahun
15
UPAYA HUKUM
A. PIDANA 12

TAHUN 2020 Banding Kasasi Jenis Perkara Grasi
0 1 Peninjauan Kembali 0
Sisa Awal 7 1 0 0
Masuk 5 1 0 0
Putus 2 1 0 0
Sisa Akhir Tahun 0

B. PERDATA Banding Jenis Perkara Peninjauan Kembali
3 Kasasi 3
TAHUN 2020 15 4 1
10 7 3
Sisa Awal 8 1 1
Masuk 10
Putus
Sisa Akhir Tahun

B. Penyelesaian Perkara

Tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana
dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum Pengadilan Negeri bertugas Memerik-
sa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pidana dan perkara
perdata di tingkat pertama, jadi core business dari pengadilan
adalah Perkara. Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebagai
pengadilan tingkat pertama selalu berupaya dalam penyele-
saian dan penanganan perkara tepat waktu sesuai dengan
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan yang di tandatangani oleh Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Muham-
mad Hatta Ali, S.H., M.H.

24 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bu-
lan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyele-
saian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani
perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan
tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung;

2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan
termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian
perkaranya memakan waktu lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara
tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan
ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung;

3. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah
ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka
waktu di atas, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara ber-
basis elektronik tepat waktu.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Re-
publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 ten-
tang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan tersebut, adalah jawaban
dari amanat Undang-undang Nomor 48 Ta-
hun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang
peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat,
dan biaya ringan, yang mengharuskan penga-
dilan di Indonesia dalam penyelesaian suatu
sengketa / perkara dalam kurun waktu 5 (lima)
bulan sehingga dapat memberikan kepastian hu-
kum bagi para pencari keadilan dan menjadikan
sistem peradilan di Indonesia yang lebih baik.

Jumlah
Perkara

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tahun 2020
sebanyak :

XX Perkara Pidana

Perkara Pidana Biasa 187, Perkara Pidana Anak
13, Perkara Tipiring 2, Lalu Lintas 1.506 dan Prap-
eradilan 2

XX Perkara Perdata

Perkara Perdata Gugatan 57, Perkara Perdata
Bantahan 1, Perkara Gugatan Sederhana 7, dan
Perkara Perdata Permohonan 23

25Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Jumlah Perkara

TAHUN 2017 - 2020

JENIS 2017 2018 2019 2020 Persentase Kenaikan /
Pidana 229 198 186 204 Penurun Tahun 2020

9,64 %

Perdata 66 47 60 88 46,67

Jumlah 295 245 246 292 18,7 %

Berikut merupakan data grafik perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
selama kurun waktu 2017 hingga 2020, dibagi berdasarkan jenis perkara termasuk jumlah per-
mohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.

Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus/Rekapitulasi
Perkara

Penyelesaian perkara pada Kepaniteraan
Perdata Tahun 2020

1. Perkara Gugatan : 13 Berkas 5. Perkara Banding : 3 Berkas
• Sisa Tahun 2019 : 57 Berkas • Sisa Tahun 2019 : 15 Berkas
• Perkara Gugatan yang masuk : 13 Berkas • Perkara Permohonan banding yang
• Perkara Gugatan yang putus : 18 Berkas masuk : 7 Berkas
• Perkara Gugatan yang dicabut : 19 Berkas • Perkara Permohonan Banding yang
• Sisa perkara Gugatan Tahun 2020 belum dikirim : - Berkas
• Perkara Permohonan Banding yang
2. Perkara Perlawanan /Bantahan (derden Verzet) Cabut : 10 Berkas
• Sisa Tahun 2019 : 1 Berkas • Perkara Permohonan Banding yang
diputus Pengadilan Tinggi : 8 Berkas
• Perkara Perlawanan yang masuk : 1 Berkas • Sisa perkara permohonan banding
Tahun 2020
• Perkara Perlawanan yang putus : 1 Berkas

• Perkara Perlawanan yang dicabut : - Berkas

• Sisa perkara Perlawanan Tahun 2020 : 1 Berkas

3. Perkara Permohonan 6. Perkara Kasasi :4
• Sisa Tahun 2019 • Sisa Tahun 2019 Berkas
• Perkara Permohonan yang masuk : - Berkas Berkas
• Perkara Permohonan yang putus : 23 Berkas • Perkara Permohonan Kasasi yang masuk : 7 Berkas
• Sisa perkara Permohonan Tahun 2020 : 23 Berkas Berkas
: - Berkas • Perkara Permohonan Kasasi yang dikirim : 7
Berkas
• Perkara Permohonan Kasasi yang Dicab- : -
Berkas
ut/tidak dikirim
Berkas
4. Perkara Gugatan Sederhana • Perkara Permohonan Kasasi yang belum : -

• Sisa Tahun 2019 :- Berkas dikirim
Berkas
• Perkara Gugatan Sederhana yang masuk : 7 Berkas • Berkas Perkara Permohonan Kasasi yang : 1
Berkas
• Perkara Gugatan Sederhana yang putus : 5 diterima Pengadilan Negeri

• Sisa perkara Gugatan Sederhana Tahun : 2 • Sisa perkara permohonan Kasasi Tahun : 10

2020 2020

26 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

7. Perkara Peninjauan Kembali 8. Perkara Eksekusi

• Sisa Tahun 2019 :3 Berkas • Sisa Tahun 2019 :5 Berkas
Berkas Berkas
• Perkara Permohonan PK yang masuk : 1 Berkas • Perkara Permohonan Eksekusi yang :2
Berkas Berkas
• Perkara Permohonan PK yang dikirim : 1 masuk
Berkas Berkas
• Perkara Permohonan PK yang belum : - Berkas • Perkara Permohonan Eksekusi yang :3
Berkas
dikirim berhasil
Berkas
• Perkara Permohonan PK yang putus : 1 • Perkara Permohonan Eksekusi yang :-

• Sisa perkara permohonan PK Tahun 2020: 1 dicabut

7. Perkara Penyitaan • Perkara Permohonan Eksekusi yang :-

• Sisa Tahun 2019 :- Berkas ditolak
Berkas
• Permohonan penyitaan yang masuk : - Berkas • Sisa perkara permohonan Eksekusi Tahun: 4
Berkas
• Permohonan penyitaan yang dikabulkan : - 2020

• Sisa Permohonan penyitaan Tahun 2020 : -

Penyelesaian perkara pada Kepaniteraan
Pidana Tahun 2020

1. Perkara Biasa 7. Perkara Kasasi :1 Berkas
• Sisa Tahun 2019 • Sisa Tahun 2019 Berkas
: 22 Berkas Berkas
• Perkara Pidana Biasa yang masuk : 187 Berkas • Perkara Permohonan Kasasi yang masuk : 1 Berkas
: 196 Berkas
• Perkara Pidana Biasa yang Putus : 13 Berkas • Perkara Permohonan Kasasi yang dikirim : 1 Berkas

• Sisa Perkara Pidana Biasa Tahun 2020 • Perkara Permohonan Kasasi yang Dicab- : - Berkas

ut/tidak dikirim Berkas

2. Perkara Pidana Anak • Perkara Permohonan Kasasi yang belum : -
• Sisa Tahun 2019
• Perkara Pidana Anak yang masuk : - Berkas dikirim
• Perkara Pidana Anak yang putus : 13 Berkas
• Sisa perkara Pidana Anak Tahun 2020 : 13 Berkas • Perkara Permohonan Kasasi yang diputus: 1
: - Berkas
MA

• Sisa perkara permohonan Kasasi Tahun : 1

2020

3. Perkara Pidana Singkat 8. Perkara Peninjauan Kembali
• Sisa Tahun 2019
• Sisa Tahun 2019 :- Berkas :- Berkas
Berkas • Perkara Permohonan PK yang masuk :- Berkas
• Perkara Pidana Singkat yang masuk :- Berkas :- Berkas
Berkas • Perkara Permohonan PK yang dikirim :- Berkas
• Perkara Pidana Singkat yang Putus :-
• Perkara Permohonan PK yang diputus
• Sisa Perkara Pidana Singkat Tahun 2020 : -

4. Perkara Cepat / Tipiring • Sisa perkara Permohonan PK Tahun 2020 : - Berkas
• Sisa Tahun 2019
• Perkara Pidana Cepat yang masuk : - Berkas 9. Perkara Grasi Berkas
• Perkara Pidana Cepat yang Putusan : 2 Berkas • Sisa Tahun 2019 :- Berkas
• Perkara Pidana Cepat Tahun 2020 : 2 Berkas Berkas
: - Berkas • Perkara Permohonan Grasi yang masuk : - Berkas
5. Pelanggaran Lalu Lintas Berkas
• Sisa Tahun 2019 : - Berkas • Perkara Permohonan Grasi yang dikirim : -
• Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang :1.506 Berkas Berkas
masuk • Perkara Permohonan Grasi yang diputus : - Berkas
• Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang :1.506 Berkas Berkas
Putus :- • Sisa perkara Permohonan Grasi Tahun : - Berkas
• Sisa Perkara Pelanggaran Lalu lintas
Tahun 2020 Berkas 2020

10. Perkara Praperadilan :-
• Sisa Tahun 2019

• Permohonan Praperadilan yang masuk : 2

• Permohonan Praperadilan yang diputus : 2

• Sisa Permohonan Praperadilan Tahun : -

6. Perkara Banding 2020

• Sisa Tahun 2019 :- Berkas 11. Izin Penggeledahan
Berkas • Sisa Tahun 2019
• Perkara Permohonan banding yang :7 • Permohonan izin penggeledahan yang : - Berkas
Berkas masuk : 110 Berkas
masuk • Permohonan izin penggeledahan yang
Berkas dikabulkan : 110 Berkas
• Perkara Permohonan Banding yang :6 • Permohonan izin penggeledahan yang
Berkas ditolak : - Berkas
dikirim • Sisa permohonan izin penggeledahan
Berkas tahun 2020 : - Berkas
• Perkara Permohonan Banding yang :1

belum dikirim

• Perkara Permohonan Banding yang :5

dicabut/diputus

• Sisa perkara Permohonan banding Tahun: 2

2020

12. Izin Penyitaan • Permohonan izin Penyitaan yang dika- : 246 Berkas
• Sisa Tahun 2019 : - Berkas bulkan
• Permohonan izin penyitaan yang ma- : 246 Berkas • Permohonan izin penyitaan yang ditolak : - Berkas
suk Sisa permohonan izin penyitaan tahun : - Berkas
• 2020

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020 27

Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2014 telah menerbitkan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesa-
ian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Em-
pat) Lingkungan Peradilan. Adapun pokok SEMA tersebut antara lain
Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling
lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian
minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang
penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 bu-
lan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut
harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Penga-
dilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

Pada tahun 2020 Perkara yang diputus sebanyak 213 perkara pidana dan 83
perkara perdata. Pada tahun 2020 tersebut penyelesaian perkara yang tepat
waktu sebanyak 284 perkara, dengan rincian perkara yang tidak tepat
waktu perkara pidana sebanyak 0 perkara dan perkara perdata sebanyak 8 perkara. se-
hingga ratio yang diputus tepat waktu sebesar : (Jumlah perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding/Jumlah putusan perkara) = 288/296 x 100% = 97,30 %.

Keadaan Perkara yang diputus tepat waktu
TAHUN 2020

Jenis Perkara Jumlah Putusan Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu

Perdata Gugatan 54 8 46
Perdata Permohonan 23 - 23
Perdata Bantahan 1 - 1
Gugatan Sederhana 5 - 5
Pidana Biasa 196 - 187
Pidana Anak 13 - 13
Pidana Cepat 2 - 2
Praperadilan 2 - 2
Jumlah 296 8 288

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum

BANDING

Pada tahun 2020 Perkara yang diputus pada Jenis Perkara Jumlah Jumlah Penga- Jumlah Putu-
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebanyak Perdata Gugatan Putusan juan Banding san Diterima
213 perkara pidana (biasa dan Anak) dan 83
perkara perdata gugatan, yang mengajukan 83 15 68

upaya hukum Banding sebanyak perkara pi- Pidana Biasa 200 7 193
dana 7 perkara dan perdata 15 perkara. Se-
hingga pada tahun 2020 tersebut perkara Pidana Anak
13 - 13

yang tidak mengajukan upaya hukum band- Jumlah 296 22 274
ing perkara pidana sebanyak 206 perkara
dan perkara perdata sebanyak 68 perkara. perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding/
Jumlah putusan perkara) = 274/296 x 100% = 92,57 %.

28 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

KASASI

Keadaan Perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Kasasi
TAHUN 2020

Jenis Perkara Jumlah Jumlah Jumlah Ratio kepuasan terhadap putusan hakim
Perdata Putusan Pengajuan Putusan sebesar : (Jumlah perkara yang tidak
Diterima mengajukan upaya hukum Kasasi/
83 Banding Jumlah putusan perkara) = 288/296 x
76 100% = 97,30 %.
7
199
Pidana 200 1
13
Pidana Anak 13 -
288
Jumlah 296 8

PENINJAUAN KEMBALI

Keadaan Perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Peninjauan Kembali
TAHUN 2020

Ratio kepuasan terhadap putusan hakim Jenis Perkara Jumlah Jumlah Jumlah
sebesar : (Jumlah perkara yang tidak Perdata Putusan Pengajuan Putusan
mengajukan upaya hukum Peninjauan Diterima
Kembali/Jumlah putusan perkara) = 83 Banding
295/296 x 100% = 99,67 %. 82
1
200
Pidana 200 -
13
Pidana Anak 13 -
295
Jumlah 296 1

MEDIASI

Mediasi adalah upaya penyelesaian
konflik dengan melibatkan pihak ke-
tiga yang netral, yang tidak memiliki
kewenangan mengambil keputusan
yang membantu pihak-pihak yang
bersengketa mencapai penyelesaian
(solusi) yang diterima oleh kedua
pihak. Menurut Priatna Abdurrasy-
id mediasi merupakan suatu proses
damai di mana para pihak yang
bersengketa menyerahkan penyele-
saiannya kepada seorang mediator
untuk mencapai hasil akhir yang adil,
tanpa biaya besar tetapi efektif dan
diterima oleh kedua belah pihak yang
bersengketa.

29Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No- dilengkapi surat keterangan dokter, dan lain-
mor 1 tahun 2017 tentang Mediasi, peran lain. Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tahun
mediator menjadi sangat penting meng- 2020 menerima perkara gugatan sebanyak
ingat rentan waktu yang singkat sebagai XXX perkara dan Perkara Bantahan/Perla-
pihak penengah dan kewajiban para pi- wan Sebanyak XXX perkara, pelaksanaan
hak (inpersoon) untuk menghadiri secara mediasi dipimpin Hakim/mediator-mediator
langsung pertemuan Mediasi den gan atau yang telah bersertifikat dan telah memiliki
tanpa didampingi oleh kuasa hukum kecuali kompotensi dibidangnya. Pelaksanaan medi-
ada alasan yang sah seperti kondisi keseha- asi pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
tan yang kondisi kesehatan yang tidak me- pada tahun 2020 sebanyak XXX perkara ada-
mungkinkan hadir dalam pertemuan yang pun rinciannya terurai dalam tabel dibawah.

Keadaan Perkara yang diputus tepat waktu
TAHUN 2020

Laporan Penyelesaian Mediasi Tidak
dapat
Tahun Jumlah Akta Berhasil Pencabutan Tidak dilak- Masih
Perkara yang Perdamaian / Berhasil sanakan dalam
2020 Berhasil 12 proses
dimediasi Putus sebagian 15 1
5
35 2 -

Berikur daftar nama hakim mediator pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II :

30 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

DIVERSI

Diversi adalah pengalihan S.H., M.H. menandatangani Pera- Negeri Sengeti tidak memenuhi
penyelesaian perkara anak dari turan Mahkamah Agung (PERMA) pasal 2 & 3 Peraturan Mahkamah
proses peradilan pidana ke pros- Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pe- Agung Republik Indonesia Nomor
es di luar peradilan pidana. Anak doman Pelaksanaan Diversi dalam 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
adalah bagian warga Negara yang Sistem Peradilan Pidana Anak bah- pelaksanaan Diversi dalam Sistem
harus di lindungi karena mere- kan sebelum Peraturan Pemerin- Peradilan Pidana Anak, diversi
ka merupakan generasi bangsa tah yang merupakan turunan dari diberlakukan terhadap anak yang
yang dimasa yang akan datang Undang-undang Sistem Peradilan telah berumur 12 tahun tapi be-
akan melanjutkan kepemimpinan Pidana Anak (SPPA) dikeluarkan. lum berumur 18 tahun, atau telah
bangsa Indonesia. Sesuai dengan berumur 12 tahun meskipun per-
ketentuan Konvensi Hak Anak Poin penting PERMA tersebut nah kawin tetapi belum berumur
(Convention on the Rights of the bahwa Hakim wajib menyele- 18 tahun, yang diduga melakukan
Child) yang diratifikasi oleh pe- saikan persoalan Anak Berha- tindak pidana. Hakim anak wajib
merintah Indonesia melalui Kepu- dapan dengan Hukum (ABH) mengupayakan Diversi dalam hal
tusan Presiden nomor 36 Tahun dengan acara Diversi yang mer- anak didakwa melakukan tindak
1990, kemudian juga dituangkan upakan prosedur hukum yang pidana yang diancam dengan pi-
dalam Undang- Un- dana penjara di
dang
No-
mor 4
Ta h u n
1979
ten-
tang
Kese-
jahter-
aan Anak dan bawah
Undang - Undang 7 tahun atau
Nomor 23 Tahun 2002 ten- kepada anak
tang Perlindungan Anak dan Un- yang didakwa dengan
dang-Undang Nomor 11 Tahun masih sangat anyar dalam sistem tindak pidana yang diancam den-
2012 tentang Sistem Peradilan dan pembaharuan hukum pidana gan pidana penjara 7 tahun atau
Pidana Anak yang kesemuanya di Indonesia. Disamping itu juga, lebih dalam bentuk surat dakwaan
mengemukakan prinsip-prinsip PERMA ini memuat tata cara subsidaritas, alternatif, kumulatif,
umum perlindungan anak, yai- pelaksanaan diversi yang menjadi maupun kombinasi (gabungan).
tu non diskriminasi, kepentingan pegangan Hakim dalam penyele-
terbaik bagi anak, kelangsun- saian pidana anak mengingat be-
gan hidup dan tumbuh kembang lum ada regulasi yang memuat
dan menghargai partisipasi anak. hukum acara khusus diversi Sistem
Peradilan Pidana Anak. Pada ta-
Mahkamah Agung merespon Un- hun 2019 belum terdapat / nihil
dang-Undang Sistem Peradilan upaya hukum diversi yang diaju-
Pidana Anak dengan sangat Pro- kan pada Pengadilan Negeri Sen-
gresif. Ketua Mahkamah Agung geti Kelas II dikarenakan perkara
RI Prof. Dr. H. Muhammad Hatta pidana yang masuk ke Pengadilan

LAPORAN DIVERSI
TAHUN 2020

Tahun Jumlah Perkara Laporan Penyelesaian Diversi Masih dalam Ket
Diversi Proses -
Berhasil Gagal
-
2020 7 61

31Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang diterima Penga-
dilan Negeri Bau-bau, Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan
Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Cibinong dan terakhir Pengadilan
Negeri Sleman merupakan awal cikal bakal dari pelaksanaan Akredita-
si Penjaminan Mutu pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia mengapresiasikan secara tinggi atas keberhasilan pengadilan-pen-
gadilan tersebut atas upaya untuk memperoleh pengakuan penilai indepen-
dent melalui audit penjaminan mutu sesuai dengan standart internasional.

Melalui surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor :
1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 membentuk tim akreditasi internal. Tim terse-
but bertugas melakukan penilaian dan penjaminan mutu terhadap penga-
dilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai dengan standart
ISO 9001:2008. Di tengah berbagai tantangan yang terjadi bahwa peruba-
han, penyesuaian dan pembaharuan yang sedang dan akan dilakukan harus

tetap berorientasi kepa- sebagai Pilot Project Akredita- oleh Yang Mulia Ketua Mah-
da kepentingan publik untuk si penjaminan mutu pengadilan kamah Agung Republik In-
mendapatkan pelayanan hukum negeri sewilayah Pengadilan Ting- donesia Prof. Dr. H. Muham-
yang prima dan berkeadilan. gi Jambi sesuai dengan Surat Sek- mad Hatta Ali, S.H, MH.
retaris Jenderal Badan Peradilan Meskipun penyerahan akredita-
Dalam rangka mencapai pe- Umum Nomor 226/DJU/ si penjaminan mutu telah usai,
layanan hukum yang berkeadilan OT.01.3/2016 tanggal 10 Maret semangat akreditasi Pengadilan
tersebut, dibutuhkan proses ke- 2016. Pada tanggal 24 Oktober Negeri Sengeti Kelas II belum pu-
mandirian lembaga peradilan 2016 Pengadilan Negeri Sengeti dar pada segenap warga Penga-
baik secara struktur kelembagaan Kelas II menerima kunjungan Tim dilan Negeri Sengeti Kelas II. Se-
maupun proses peradilan yang Audit Penjaminan Mutu Direk- cara kontinyu pengawasan tetap
didukung oleh sumber daya ma- torat Jenderal Badan Peradilan dilakukan oleh Tim Internal Audit
nusia, penyelenggara pelayanan Umum bertujuan untuk melak- yang selalu berupaya yang ter-
hukum yang proporsional, ber- sanakan audit eksternal terhadap baik demi menjaga keberhasilan
integritas, memiliki kualitas Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II. meraih akreditasi. Beberapa bu-
dan kuantitas serta meningkat- Pada tanggal 02 November 2016 lan setelah pelaksanaan penyera-
kan kapabilitas penatakelolaan bertempat di Nusa Tenggara Barat han akreditasi penjaminan mutu
peradilan sesuai dengan tuntut- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II waktu lalu (Lombok) Pengadilan
an masyarakat modern. Guna yang mana diwakili oleh Ibu Es- Negeri Sengeti Kelas II menerima
mewujudkan performa / kin- ther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum kunjungan Tim Audit Surveylance
erja peradilan Indonesia yang (Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Pengadilan Tinggi Jambi. Pada
unggul/prima (Indonesia Court Kelas II waktu itu) menerima piag- saat Tim Audit Surveylance PT
Performance Excellent (ICPE). am penghargaan akreditasi pen- Jambi melaksanakan audit tidak
jaminan mutu badan peradilan menemukan temuan yang bersifat
Pada tahun 2016 Pengadilan umum yang diserahkan langsung mayor hanya bersifat perbaikan.
Negeri Sengeti Kelas II ditunjuk

32 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Penyerahan akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum Di Nusa
Tenggara Barat, Lombok

Untuk tetap menjaga presetasi yang telah Selain itupula pada Tahun 2020 Pengadilan
diraih Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II untuk Negeri Sengeti Kelas II menerima kunjungan
itu terus berbenah diri, pada Tahun 2020 Pen- Tim Audit Surveylance Pengadilan Tinggi Jam-
gadilan Negeri Sengeti Kelas II telah melaku- bi pada Tanggal 11 dan 12 Februari Tahun 2020
kan Assessment Internal Mandiri yang dilaku- yang langsung dipimpin oleh Yang Mulia Ket-
kan pada tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan ua Pengadilan Tinggi Jambi Dr. Robinson Tarig-
19 Mei 2020 dan Tanggal 7 Desember 2020 an, S.H., M.H.
sampai dengan 8 Desember 2020 oleh TIM
Assessmen Internal Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II.

Kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi pada saat Pengawasan Daerah dan
Assessmen APM serta pendampingan ZI

Ketua Tim Assessmen Internal menyampaikan hasil pengawasan

33Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum)

Berdasarkan Undang-Un- 1. Menjamin dan memenuhi pengelola Pos Bantuan Hukum
dang Nomor 16 Tahun hak bagi Penerima Bantuan pada Pengadilan Negeri Sengeti
2011 tentang Bantuan Hukum untuk mendapatkan Kelas II hasil dari lelang terbuka
Hukum, pasal 1 ayat (1) men- akses keadilan, yang pelaksanaannya melalui
yatakan bahwa bantuan hu- proses yang transparan dan diu-
kum adalah jasa hukum yang 2. Mewujudkan hak konstitu- mumkan melalui website resmi
diberikan oleh Pemberi Bantuan sional segala warga negara Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
Hukum secara Cuma-Cuma sesuai dengan prinsip persa- II. Serta dipilih melalui seleksi
kepada Penerima Bantuan Hu- maan kedudukan di dalam yang dilakukan oleh Tim Selek-
kum. Penerima bantuan hukum hukum, si Penerimaan Pengelola Jasa
adalah orang atau kelompok Pelayanan Pos Bantuan Hukum
orang yang tidak mampu yang 3. Menjamin kepastian penye- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas
tidak dapat memenuhi hak lenggaraan Bantuan Hukum II tahun 2019.
dasar secara layak dan mandi- dilaksanakan secara merata Adapun pendanaan yang dikelu-
ri yang menghadapi masalah di seluruh wilayah Negara arkan menggunakan dana pada
hukum. Sedangkan dalam Surat Indonesia, dan Daftar Isian Pelaksanaan Ang-
Edaran Mahkamah Agung RI garan (DIPA) Pengadilan Negeri
Nomor 10 Tahun 2010 tentang 4. Mewujudkan peradilan yang Sengeti Kelas II tahun 2020.
Pedoman Pemberian ban-tuan efektif, efisien, dan dapat menggunakan dana pada Daftar
Hukum dinyatakan bahwa yang dipertanggungjawabkan Isian Pelaksanaan Anggaran
berhak mendapat jasa layanan (DIPA) Pengadilan Negeri Senge-
posbantuan hukum adalah Pada Pasal 25 Surat Edaran ti Kelas II 03 (Direktorat Jender-
orang-orang yang tidak mampu Mahkamah Agung RI Nomor al Badan Peradilan Umum).
membayar jasa advokat teruta- 10 Tahun 2010, bahwa jasa
ma perempuan dan anak-anak bantuan hukum dapat diberikan
serta penyandang disabilitasi, oleh Posbakum berupa pembe-
sesuai peraturan perundang-un- rian informasi, konsultasi, dan
dangan yang berlaku. advis serta penyedia Advokat
Adapun bantuan Hukum yang pendamping secara cuma-Cuma
dapat diterima meliputi men- untuk membela kepentingan
jalankan kuasa, mendampingi, Terdakwa dalam hal terdakwa
mewakili, membela, dan/atau tidak mampu membiaya sendiri
melakukan tindakan hukum penasehat hukumnya. Penga-
lain untuk kepentingan hukum dilan Negeri Sengeti Kelas II tel-
Penerima Bantuan Hukum, yang ah memiliki Pos Bantuan Hukum
bertujuan untuk : sendiri dengan menggandeng
LBH MAHARDIKA sebagai

34 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Laporan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
TAHUN 2020

No Periode Bulan Jumlah Keterangan
Layanan
1 Januari Advis / Konsultasi Hukum
2 Februari 1 Advis / Konsultasi Hukum
3 Maret 1 Advis / Konsultasi Hukum
4 April 1 Advis / Konsultasi Hukum
5 Mei 1 Advis / Konsultasi Hukum
6 Juni 1 Advis / Konsultasi Hukum
7 Juli 1 Advis / Konsultasi Hukum
8 Agustus 1 Advis / Konsultasi Hukum
9 September 1 Advis / Konsultasi Hukum
10 Oktober 1 Advis / Konsultasi Hukum
11 November 1 Advis / Konsultasi Hukum
12 Desember 1 Advis / Konsultasi Hukum
1

Laporan Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum
TAHUN 2020

No Periode Bulan Anggaran Pengeluaran

1 Januari 24.000.000 -
2 Februari 24.000.000 2.000.000
3 Maret 22.000.000 2.000.000
4 April 20.000.000 2.000.000
5 Mei 18.000.000 2.000.000
6 Juni 16.000.000 2.000.000
7 Juli 14.000.000 2.000.000
8 Agustus 12.000.000 2.000.000
9 September 10.000.000 2.000.000
10 Oktober 8.000.000 2.000.000
11 November 6.000.000 2.000.000
12 Desember 4.000.000 4.000.000

SIDANG KELILING 1.
2. Membantu masyarakat terutama yang tidak
Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang
dilaksanakan diluar gedung pengadilan baik yang mampu dalam memperoleh hak atas akta per-
dilakukan secara berkara maupun insidentil yang kawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang
diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya
hambatan untuk datang ke kantor pengadilan den- ringan.
gan alasan jarak, transportasi, dan biaya. Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II merupakan
Adapun tujuan pelaksanaan sidang pelayan terpa- salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada
du/sidang keliling menurut Peraturan Mahkamah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Jarak
Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan yang dekat dari ibu kota propinsi dan akses antar
terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan kecamatan yang mudah diakses melalui jalur trans-
pengadilan agama / mahkamah syar’iyah dalam portasi darat sehingga Pengadilan Negeri Sengeti
rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah Kelas II tidak melakukan sidang keliling dan ter-
dan akta kelahiran adalah: lebih untuk pelaksanaan tersebut Pengadilan Neg-
1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di eri Sengeti Kelas II tidak mengalokasikan dananya.

bidang hukum, dan

35Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

PERKARA PRODEO

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara
di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Adapun
yang berhak mengajukan gugatan/ permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo)
adalah masyarakat tidak mampu (miskin) secara ekonomis dengan syarat-syarat yang telah
diatur.
Adapun prosedur permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2004

tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di
Pengadilan, yaitu :
1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Ketua Penga-
dilan Negeri,
2. Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan
maupun permohonan diajukan penggugat atau pemohon yang
tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara
didaftarkan dan deregister dan untuk permohonan yang dia-
jukan Tergugat/Termohon harus diajukan sebelum mengajukan
jawaban dengan melampirkan :

• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala
wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar
biaya perkara,

• Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu keluarga miskin (KKM), Kartu Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program keluarga harapat
(PKH) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data
terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ket-
erangan tidak mampu, dan/atau

• Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh
Ketua Pengadilan Negeri.

No Nomor Perkara Pemohon Jenis Perkara

1

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 2
sebagai lembaga peradilan tingkat
pertama khususnya pada wilayah 3
Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi
Jambi. Pada Tahun 2020 Penga- 4
dilan Negeri Sengeti Kelas II tidak
memperoleh alokasikan dana 5 NIHIL
anggaran untuk perkara prodeo / 6
pembebasan biaya perkara.
7

8

9

10

11

12

36 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

BAB III
SUMBER DAYA

MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA Manajemen sumber daya manusia sebagai
salah satu faktor internal yang harus
Manajemen sumber daya manusia sebagai dikelola secara baik, saat ini menunjukan
salah satu faktor internal yang harus peranan yang sangat menentukan sebagai penentu
dikelola secara baik, saat ini menunjukan kemampuan keberhasilan suatu organisasi. Keber-
peranan yang sangat menentukan sebagai penentu hasilan suatu organisasi sangat bergantung kepada
kemampuan keberhasilan suatu organisasi. Keber- kualitas, integritas, dan kinerja individu yang ter-
hasilan suatu organisasi sangat bergantung kepada dapat dalam organisasi tersebut.
kualitas, integritas, dan kinerja individu yang ter-
dapat dalam organisasi tersebut.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu
organisasi kerja tersebut dibutuhkan sumber daya organisasi kerja tersebut dibutuhkan sumber daya
manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang
tinggi dan mempunyai komitmen, semangat kerja tinggi dan mempunyai komitmen, semangat kerja
serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya. Suatu sistem yang berbasis kinerja dan fungsinya. Suatu sistem yang berbasis kinerja
hanya akan menghasilkan output yang memuaskan hanya akan menghasilkan output yang memuaskan
bilamana sistem tersebut dapat dikendalikan dan bilamana sistem tersebut dapat dikendalikan dan
dikelola oleh sumber daya manusia yang berkuali- dikelola oleh sumber daya manusia yang berkuali-
tas. tas.

38 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Sinergi akan pembaharuan peradilan yang di- Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Ke-
canangkan Mahkamah Agung Republik Indone- hakiman pasal 46, dalam rangka memberikan
sia dalam cetak biru (blue print) pembaharuan dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara
peradilan 2010 -2035 untuk mewujudkan perfor- pada 4 (empat) lingkungan peradilan guna mene-
ma/kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan tapkan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan
prima (Indonesia Court Performance Exellent) maka kesekretariatan peradilan. Stuktur tersebut meng-
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II menuangkan misi gambarkan alur tupoksi dan garis komando dalam
dan agenda perubahan dalam peningkatan kapa- sebuah organisasi tak terkecuali Pengadilan Negeri
sitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Sengeti Kelas II sebagai kawal depan (Voorpost)
Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Mahkamah Agung Republik Indonesia.
senantiasa meningkatkan kualitas dan profesional-
itas bagi Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fung- Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dipimpin oleh
sional, serta seluruh staf. seorang Ketua Pengadilan yang bertanggung jawab
Secara teori struktur Organisasi adalah suatu susu- atas terselenggaranya administrasi perkara pada
nan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi Pengadilan. Dalam melaksanakan terhadap penye-
yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan lenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil Ketua
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struk- Pengadilan, dan untuk menjalakan pelaksanaan
tur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemi- administrasi perkara dibantu oleh Panitera Penga-
sahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang dilan dan untuk pelaksanaan administrasi kesek-
lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi retariatan dibantu oleh Sekretaris Pengadilan yang
di bagian-bagian. Berdasarkan Undang-undang berada dibawah Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua
Pengadilan.

39Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tersusun sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniter-
aan dan Kesekretariatan Peradilan menggambarkan suatu hubungan
antara bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan
operasional untuk mencapai tujuan. Adapun gambaran struktur or-
ganisasi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

40 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

DAFTAR SELURUH PEGAWAI AKTIF
TAHUN 2020

No Foto Nama, NIP, Pangkat Jabatan Ket
Tempat Tanggal Lahir / Gol Ketua
Ruang

1 Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum Pembina

NIP. 19760210 200012 1 001 Tk. I /

Jakarta, 10 Februari 1976 IV.b

2 Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. Pembina Wakil Ketua

NIP. 19770930 200112 2 002 / IV.a

Bengkulu, 30 September 1977

3 Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum Penata Hakim Pratama Utama

NIP. 19830607 200604 2 002 Tk. I /

Jakarta, 07 Juni 1983 III.d

4 Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Penata Hakim Pratama Utama

NIP. 19850820 200805 1 001 Tk. I /

Sukoharjo, 20 Agustus 1985 III.d

5 Dicki Irvandi, S.H., M.H, Penata / Hakim Pratama Madya

NIP. 19840305 200904 1 006 III.c

Kerinci, 05 Maret 1984

6 Sherly Risanty, S.H., M.H. Penata / Hakim Pratama Madya

NIP. 19840803 200904 2 019 III.c

Ternate, 03 Agustus1984

7 Gabriel Lase, S.H. Penata Hakim Pratama

NIP. 19860717 201712 1 001 Muda /

Tapanuli Utara, 17 Juli 1986 III.a

41Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

8 Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H. Penata Hakim Pratama

NIP. 19910319 201712 2 001 Muda /

Magelang, 19 Maret 1991 III.a

9 M. Hazrian Rahmatsyah, S.H. Penata Hakim Pratama

NIP. 19930624 201712 1 004 Muda /

Surabaya, 24 Juni 1993 III.a

10 Kahfi A. Lufti, S.H. Penata Panitera

NIP. 19721111 200012 1 002 Tk. I /

Jambi, 11 November 1972 III.d

11 Melly S, S.Kom Penata Sekretaris Kuasa

NIP. 19820520 200604 2 007 Tk. I / Penggu-

Jambi, 20 Mei 1982 III.d na Ang-

garan

12 Muhammad Sjafrudin, S.H. Penata Panitera Muda Perdata

NIP. 19710511 199303 1 002 Tk. I /

Pekalongan 11 Mei 1971 III.d

13 Endang Sri Wahyuni N, S.H. Penata / Panitera Muda Pidana

NIP. 19750618 199403 2 001 III.c

Jambi, 18 Juni 1975

14 Saparjiyono, S.H. Penata Panitera Muda Hukum

NIP. 19720607 199303 1 006 Tk. I /

Jawa, 07 Juni 1972 III.d

15 Rio Paluwi, S.H. Penata / Kepala Subabagian Pejabat
NIP. 19850722 200604 1 001 III.c Perencanaan, Teknologi Pembuat
Jambi, 22 Juli 1985 Informasi dan Pelaporan Komit-

42 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020 men

16 Winusa Nasrun, S.E. Penata / Kepala Subbagian

NIP. 19770516 201101 1 003 III.c Kepegawaian, Organisa-

Palembang, 16 Mei 1977 si tata dan laksana

17 Supriadi, S.H. Penata Kepala Subbagian PPSPM

NIP. 19870911 200912 1 001 Muda Umum dan Keuangan

Muaro Tebo, 11 September 1987 Tk. I /

III.b

18 Rosmiyati, S.H. Penata Panitera Pengganti

NIP. 19620218 198603 2 003 Tk. I /

Jambi, 18 Februari 1962 III.d

19 Fendri Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19690203 199203 1 002 III.c

Jambi, 03 Februari 1969

20 Hj, Normahbubah, S.H, M.HI Penata Panitera Pengganti

NIP. 19820626 200604 2 006 Tk. I /

Banjarmasin, 26 Juni 1982 III.d

21 Syafruddin, S.H. Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19700210 199303 1 005 III.c

Curup, 10 Februari 1970

22 Susansti Anggraeni, S.H. Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19810628 200912 2 002 III.c

Jambi, 28 Juni 1981

23 Martha Wendra, S.H., M.H. Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19880308 201101 1 004 III.c

Jambi, 08 Maret 1988

43Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

24 Hendra Rahmansyah, S.H. Penata / Panitera Pengganti

NIP. 19820627 200904 1 007 III.c

Jambi, 27 Juni 1982

25 Sigit Mutaf Akun, S.H. Penata / Pantiera Pengganti

NIP. 19840719 200904 1 004 III.c

Jambi, 10 Juli 1984

26 Fitri Puspa Anggraini, S.H. Penata / Pantiera Pengganti

NIP. 19860609 201101 2 011 III.c

Jambi, 09 Juni 1986

27 Raden Muhammad Yoga W, S.H. Penata / Pantiera Pengganti

NIP. 19841029 200912 1 002 III.c

Jakarta, 29 Oktober 1984

28 Simon Guntur Parulian, S.H. Penata / Jurusita

NIP. 19820412 200212 1 003 III.c

Jambi, 12 April 1982

29 Iwan Setiadi, S.H. Penata / Jurusita

NIP. 19760107 200604 1 003 III.c

Bajubang, 07 Januari 1976

30 H. Muslim MZ, S.H. Penata / Jurusita Pengganti

NIP. 19870225 200904 1 003 III.c

Jambi, 25 Februari 1987

31 Preddy Jaka Palindo, S.H. Penata Jurusita Pengganti
NIP. 19861010 200904 1 005 Muda
Jambi, 10 Oktober 1986 Tk. I /
III.b
44 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

32 Lia Syahrena, S.E. Penata Pratana Komputer

NIP. 19880118 200912 2 003 Mu-

Jambi, 18 Januari 1988 daTk. I /

III.b

33 Gustireza Nasfialesta Penata Pranata Komputer

NIP. 19890830 201403 1 004 Muda

Jambi, 30 Agustus 1989 Tk. I /

III.b

34 Ida Muliati Br. Sinurat Pengatur Pratana Komputer

NIP. 19830317 201212 2 002 Muda

Humbang Hasudutan, 17 Maret 1983 Tk. I /

II.b

35 Bendardo Sihite, S.H. Penata Fungsional Umum

NIP. 19620905 198203 1 002 Tk. I /

Parlumbanan, 05 September 1962 III.d

36 Yeni Nurlisnawati, S.E. Penata Fungsional Umum

NIP. 19840227 201903 2 004 Muda /

Jambi, 27 Februari 1984 III.a

45Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

TENAGA 4 ORANG
HONORER
santuan pengamanan
Mengingat Keterbatasan Sumber Daya
Manusia yang dimiiliki pada 5 ORANG
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, serta untuk pramubhakti
menunjang kinerja yang berorientasi mengarah
pada pelayanan masyarakat dan didukung 2 ORANG
dengan Anggaran yang tersedia dalam DIPA Jurumudi
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, maka
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II mengangkat
tenaga Kontrak / Honorer.

adapun tenaga honorer tersebut
ditempatkan pada beberapa bagian guna
menunjang kinerja bagian tersebut antara lain
pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pada
Bagian Umum dan Keuangan, pada Kepaniteraan
Hukum, dan Tenaga Kebersihan.

No N A M A Jabatan Bertugas Sejak Ket
1 Rts. Masyithoh, S.H. Bersertifikat*
2 S A M S U RI Pramubhakti 2005 Bersertifikat*
3 Nikson Sembiring Satuan Pengamanan 2007
4 Raden Darlius 2008 Bersertifikat*
5 Vika Vrianti Juru Mudi 2008 Bersertifikat*
6 Yuliana Satuan pengamanan 2008
7 Tazam Bintoro 2008
8 Sugeng Hariyanto Pramubhakti 2010
9 Maradika Dwipa Pramubhakti 2010
10 Zainuddin Mukarram, S.H. Pramubhakti 2011
11 Danu Subarkah, S.H. Pramubhakti 2014
Satuan Pengamanan 2014
*telah melalui pendidikan satuan pengamanan Satuan Pengamanan
Juru Mudi
46 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Agar Hakim dan pegawai dapat bekerja dengan sistem secara baik diperlukan pembinaan yang
berkesinambungan dalam rangka memberika motivasi dan gairah kerja serta meningkatkan kemam-
puan skill yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pembinaan terhadap hakim
dan pegawai pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
1. Mengadakan Rapat Rutin Tinjauan Manajemen yang diikuti seluruh Hakim dan Pegawai serta

Rapat-rapat yang dilakukan perbagian-bagian.

2. Mengadakan Rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk permasalahan yang diha-
dapi, seperti rapat khusus kepaniteraan, rapat khusus hakim, dll

47Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

3. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk secara langsung kepada masing-masing bagian
untuk meningkatkan mutu, waktu dan ketepatan pelayanan

4. Mengikutsertakan Hakim, pegawai/pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti setiap diklat, pendi-
dikan maupun orientasi baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi
Jambi, maupun instansi lainnya.

5. Mengadakan Sosialisasi untuk mensosialisasikan kebijakan ataupun berkenaan dengan hal-hal
penting lainnya.

48 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

6. Pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Sore disetiap hari senin pagi dan jum’at sore
7. Peringatan Hari Besar Nasional seperti Upacaya HUT Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila,

dan Hari-hari penting lainnya
8. Kegiatan olahraga bersama yang diikuti Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sengeti

Kelas II
9. Mengadakan pengajian rutin serta perayaan hari-hari besar keagamaan

49Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Aparatur Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada Tahun 2018 baik tenaga teknis yudicial maupun
non teknis yudicial seluruhnya berjumlah 36 orang, yang terdiri dari Hakim 9 Orang, Pejabat
Fungsional 21 Orang, Pejabat Struktural 4 Orang, staf 2 Orang dan Pegawai Pemerintah Non Pega-
wai Negeri (PPNPN) sebanyak 11 Orang. Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
diklasifikasikan sebagai berikut:

PENDIDIKAN

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
TAHUN 2020

No ASN Jumlah PPNPN
Pendidikan 1 Jumlah
8
1 Pascasarjana Doktor (S3) 25 -
- -
2 Pascasarjana Magister (S2) 2 3
36 -
3 Sarjana (S1) 8
11
4 Diploma

5 SMA

Jumlah

Grafik SDM ASN Grafik SDM PPNPN
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

01 3
2

8

25 8 SMA
S3 S2 S1 DIPLOMA SMA S1

PANGKAT & GOLONGAN

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan
TAHUN 2020

No Pangkat dan Golongan Ruang Jumlah 16 Grafik SDM ASN 1
14 Berdasarkan Pangkat/Golongan II/b
1 Pembina Tk. I / IV.b 1 12
2 Pembina / IV.a 1 10 16
3 Penata Tk. I / III.d 9 9
4 Penata / III.c 16 8
5 Penata Muda Tk. I / III.b 4 6 44
6 Penata Muda / III.a 4 4 1
7 Pengatur Muda Tk. I / II.b 1 2 IV/a III/d III/c III/b III/a
36 01
Jumlah
IV/b

50 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020