RANCANGAN AKTUALISASI NILAI–NILAI DASAR ASN, PERAN DAN KEDUDUKAN PNS MENUJU SMART GOVERNANCE PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II ANGKATAN XLIII PENINGKATAN PEMAHAMAN PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MELALUI E-BOOK (BUKU SAKU ELEKTRONIK) DI KABUPATEN MUNA DISUSUN OLEH Nama : WA ODE VEBY VERLINA SAMRIN NDH : 16 (Enam Belas) NIP : 19920208 202212 2 001 Jabatan : Pemula – Polisi Pamong Praja Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2023
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jalan Chairil Anwar No. 8 A Puwatu Tlp. 3124061 Fax. 3125905 ii LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR ASN, PERAN, DAN KEDUDUKAN PNS MENUJU SMART GOVERNANCE PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II ANGKATAN XLIII TAHUN 2023 PENINGKATAN PEMAHAMAN PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MELALUI E-BOOK (BUKU SAKU ELEKTRONIK) DI KABUPATEN MUNA Nama : WA ODE VEBY VERLINA SAMRIN NDH : 16 (ENAM BELAS) NIP : 19920208 202212 2 001 Jabatan : Pemula – Polisi Pamong Praja Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Telah disetujui untuk diseminarkan tanggal : Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara. COACH, MENTOR, Dr. Drs. RUSLAN, M.Pd ARWIN, S.Pd NIP 19650528 199403 1 007 NIP 19680402 200604 1 001
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jalan Chairil Anwar No. 8 A Puwatu Tlp. 3124061 Fax. 3125905 iii LEMBAR PENGESAHAN RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR ASN, PERAN, DAN KEDUDUKAN PNS MENUJU SMART GOVERNANCE PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II ANGKATAN XLIII TAHUN 2023 PENINGKATAN PEMAHAMAN PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MELALUI E-BOOK (BUKU SAKU ELEKTRONIK) DI KABUPATEN MUNA Nama : WA ODE VEBY VERLINA SAMRIN NDH : 16 (ENAM BELAS) NIP : 19920208 202212 2 001 Jabatan : Pemula – Polisi Pamong Praja Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Telah diperbaiki sesuai saran Penguji, Coach, dan Mentor Pada Seminar Rancangan Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal, Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diaktualisasikan pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan XLIII Tahun 2023. Kendari,…………………..2023 PENGUJI, COACH MENTOR, Dr. Ir. I Gede Panca M. Pd, Dr. Drs. RUSLAN, M.Pd _Arwin, S.Pd NIP 19651230 199002 1 001 NIP 19650528 199403 1 007 NIP 19680402 200604 1 001 Mengetahui : KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI TENGGARA, SYAHRUDDIN NURDIN, SE NIP. 19660621 199012 1 001
iv KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan limpahan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Rancangan Aktualisasi dengan judul “Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Melalui EBook (Buku Saku Elektronik) di Kabupaten Muna” dengan baik tanpa ada halangan-halangan yang berarti. Shalawat dan salam tidak lupa selalu penyusun haturkan pada junjungan umat yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laporan ini merupakan bentuk pengaktualan diri dalam menciptakan habituasi di lingkungan kerja dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Adaptif, dan Kolaboratif) serta mampu menerapkan fungsi dan tugas kita sebagai ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan public serta perekat dan pemersatu bangsa. Laporan aktualisasi ini diajukan dalam rangka latsar CPNS golongan II. Penulis menyadari penyusunan laporan aktualisasi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: 1. Orang tua, adik, dan keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan 2. Bapak LM. Rusman Emba, ST.,MM selaku Bupati Muna. 3. Bapak Syahruddin Nurdin, S.E., selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memfasilitasi penyelenggaraan LATSAR CPNS 2023 4. Bapak Ali Fakara Hara, SP.,MP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 5. Bapak Arwin, M.Pd selaku mentor yang telah memberikan pendampingan selama proses penyusunan rancangan aktualisasi, 6. Bapak Dr. Drs. Ruslan, M.Pd selaku coach yang telah memberikan pengarahan selama proses penyusunan rancangan aktualisasi, 7. Bapak Dr. Ir. I Gede Panca, M. Pd selaku penguji yang sudah memberikan saran dan masukan 8. Bapak dan Ibu Widyaiswara dan segenap staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi yang telah menyediakan fasilitas selama pembelajaran 9. Rekan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna 10. Rekan Angkatan XLIII dan XLIV LATSAR CPNS Golongan II khususnya kelas A atas kerjasama, dukungan, dan semangat selama mengikuti Pelatihan Dasar,
v Laporan Rancangan Aktualisasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu diharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan hasil laporan aktualisasi ini. Semoga laporan aktualisasi ini dapat diimplementasikan di tempat kerja. Kendari, Agustus 2023 WA ODE VEBY VERLINA SAMRIN NIP. 19920208 202212 2 001
vi DAFTAR ISI Halaman COVER LEMBAR PERSETUJUAN............................................................................. ii LEMBAR PENGESAHAN.............................................................................. iii KATA PENGANTAR...................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................... vi 1.1. Latar Belakang............................................................................... 1 1.2. Tujuan............................................................................................ 3 1.3. Manfaat.......................................................................................... 3 1.4. Ruang Lingkup .............................................................................. 4 BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI, KONSEPSI NILAI-NILAI DASAR, KEDUDUKAN PERAN ASN DAN PROFIL PESERTA 2.1. Gambaran Umum Organisasi ........................................................ 4 2.2. Profil Peserta.................................................................................. 11 2.3. Konsepsi Nilai-Nilai Dasar, Kedudukan dan Peran ASN ............. 12 BAB III RANCANGAN AKTUALISASI 3.1. Identifikasi dan Analisis Isu .......................................................... 26 3.2. Gagsan Keratif/Terpilih dan Kegiatan sebagai Pemecahan Isu..... 31 3.3. Deskripsi/Penjelasan Kegiatan ...................................................... 31 3.4. Matrik Rekapitulasi Rencana Habituasi Core Value ASN ............ 43 3.5. Estimasi Biaya ............................................................................... 45 3.6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ........................................................ 46 BAB IV PENUTUP.......................................................................................... 47 REFERENSI
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Satpol PP sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan daerah. Pada saat ini masih banyak anggota Satpol PP yang belum memahami dan menguasai tentang Perda dan Perkada. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya instansi terkait belum mempelajari Perda dan Perkada secara mendalam sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP dan memberikan citra buruk terhadap Satpol PP. Untuk memenuhi harapan masyarakat atas upaya perlindungan dan ketertiban, merupakan tantangan tersendiri bagi kelembagaan khususnya Satpol PP dalam memenuhi fungsi dan tugas pokoknya. Dimana perlu didukung oleh sumber daya manusia yang optimal. Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu instansi pemerintah memegang peranan sangat penting. Sebuah organisasi pada dasarnya ingin maju dan berkembang. Pegawai memiliki peran dalam mewujudkan visi dan misi instansi. Melihat peran penting tersebut, maka sebuah instansi berusaha memperdayakan pegawai secara optimal.
2 Berdasarkan pengamatan penulis selama kurang lebih 1 tahun bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, penulis menemukan beberapa masalah. Salah satunya adalah belum adanya panduan teknis digital yang digunakan personil dalam menegakkan peraturan daerah. Selama ini, personil Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan buku panduan besar dan tebal yang tentunya sulit untuk dibawa kemana-mana jika dibutuhkan. Dari latar belakang tersebut maka penulis menawarkan solusi bagi isu yang dijumpai pada instansi berupa pembuatan Elektronik Buku Saku untuk memberikan persamaan persepsi dalam menafsirkan isi dari suatu peraturan daerah dan memudahkan para personil dalam mempelajari panduan teknis pelaksanaan tugas melalui serangkaian kegiatan yang akan dilakukan saat habituasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna. 1.2 Tujuan 1.2.1 Tujuan Umum Membentuk PNS yang professional dan berkualitas juga berkarakter sehingga dapat mencapai nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu ASN yang beroriemtasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 1.2.2 Tujuan Khusus Terwujudnya pemahaman tentang pelaksaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna. 1.3 Manfaat Manfaat dari penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut: 1. Organisasi Tercapainya visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Muna. 2. Penulis Menambah pengetahuan,keterampilan, dan pengalaman dalam mengamalkan nilainilai dasar ASN BerAKHLAK. 3. Masyarakat Memberikan kepuasaan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan Perda dan Perkada. 1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Aktualisasi 1.4.1 Ruang Lingkup
3 Ruang lingkup aktualisasi merupakan gambaran tentang unit/lokasi kerja dimana penulis akan melaksanakan kegiatan yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Muna. 1.4.2 Tempat Aktualisasi akan dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna. 1.4.2 Waktu Kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus- 24 September 2023.
4 BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI, KONSEP NILAI-NILAI DASAR, KEDUDUKAN PERAN ASN, PENETAPAN ISU, DAN PROFIL PESERTA 2.1 Gambaran Umum Organisasi 2.1.1 Kedudukan Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Polisi Pamong Praja diamanatkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum diwadahi dalam bentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Amanat tersebut dilaksanakan di bawah kepemimpinan Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan tersebut, Polisi Pamong Praja terbagi pada beberapa urusan baik internal yakni bagian umum serta kepegawaian serta eksternal seperti bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang sumber daya aparatur dan bidang penegakan perundang-undangan daerah. Bidang-bidang ini berupaya dijalankan secara maksimal dengan memanfaatkan segala potensi yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna. Melalui pengetahuan dasar sebagai aparatur sipil negara yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, manajemen ASN, Whole of Government, serta pelayanan publik, tugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna selayaknya dapat dikerjakan secara efektif, efisien, inovatif, serta bermutu, sehingga akan menghasilkan ketercapaian tujuan pembangunan yang telah dicanangkan melalui visi dan misi Kabupaten Muna. Namun demikian berbagai kendala tidak dapat dihindari dalam upaya mewujudkan hal tersebut, sebut saja seperti sumberdaya aparatur, sarana, dan prasarana yang sangat berperan penting guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna. Dari dua hambatan tersebut sumber daya aparatur menjadi yang paling penting karena Aparatur Sipil Negara sebagai penggerak utama sehingga roda pemerintahan dapat berjalan. Guna mempersiapkan sumberdaya aparatur agar memiliki pengetahuan yang baik, kemampuan yang mumpuni, serta siap ditempatkan untuk selanjutnya langsung berhadapan dengan tantangan dunia kerja pada instansi penempatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna maka diperlukan proses pemberian
5 pengetahuan pelatihan akan dasar-dasar administrasi kepegawaian yang meliputi pengetahuan dasar sebagai ASN. Pada tahap selanjutnya, sumber daya aparatur yang digembleng tersebut diminta untuk menghadirkan sebuah kegiatan yang inovatif untuk diaktualisasikan di tempat kerja, sebagai bukti sekaligus lahan belajar dalam mengaplikasikan pengetahuandan keahlian yang telah didapatkan saat mengikuti Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (LATSAR CPNS). sebagai CPNS yang ditempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, terdapat rasa tanggung jawab untuk turut memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang mendera lembaga dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 23 tahun 2021. Adapun susunan organisasinya adalah sebagai berikut: 1. Kepala Satuan; 2. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas terdiri atas : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan b. Sub Bagian Keuangan dan aset; c. Sub bagian perencanaan dan evaluasi 3. Bidang Penegakkan Perda yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas: a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan serta penyuluhan b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan 4. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas: a. Seksi Operasi dan Pengendalian. b. Seksi kerja sama 4. Bidang Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas: a. Seksi Satuan Linmas b. Seksi Bina Potensi Masyarakat 5. Bidang sumber daya aparatur yang dipimpin oleh kepala bidang terdiri atas: 1. Seksi pelatihan dasar 2. Seksi teknis fungsional 6. UPTD; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional
KEPALA SAALI FAKARA HARJABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENEGAKKAN PERUNDANGUNDANGAN LAODE SARFIDI, SP BIDANG KETERTIBAN UMUM & KETENTRAMAN MASYARAKAT MUHIDIN DOY, SH SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENYULUHAN LA ODE FIIHO,SPi SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN LA NGKOIMANI, S.Hut SEKSI PENYELIDIKKAN DAN PENYIDIKKAN WA ODE ALMINA,S.Hut SEKSI KERJA SAMA LAODE ANDAR, SH STRUKTUR ORGANISASI SATUAUPTD
6 P a g e | 12 ATUAN RA, SP.,MP SEKRETARIS POLISI PAMONG PRAJA A R W I N, S.Pd SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SAFIUDIN, S.Sos SUB BAGIAN PERENCAAN & EVALUASI SADIMAN, S.Hut SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET BIDANG SUMBER DAYA APARATUR LM ICHSAN RIDASI, S.STP.,M.Tr.IP BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT LAODE SABARUDIN, SP SEKSI PELATIHAN DASAR ERLIN BASRI, S.Hut SEKSI SATUAN LINMAS HAYARI IMBU, SH SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL HADINDA, S.Sos SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT LAODE HARIANTO,SH AN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUNA D
7 2.2.1 Visi, Misi dan Nilai Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Tujuan dan Sasaran Unit Kerja Visi Organisasi “Terwujudnya Kabupaten Muna dalam pembangunan Berkelanjutan, Sejahtera, Prosuktif, Maju, Pendekatan Hubungan Sosial dan Berbudaya yang di topang oleh Pemerintah yang Kuat dan Terbuka”. Misi Organisasi (a) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berdaya saing; (b) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mampu bersaing dengan daerahdaerah lain di Indonesia; (c) Mewujudkan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Muna dalam perkembangan yang lebih produktif dan unggul; (d) Mewujudkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang merata; (e) Mewujudkan nilai- nilai perekatan hubungan sosial, budaya, dan agama Nilai-nilai Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Nilai-nilai dasar yang diharapkan ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerjasama, inovatif, dan proaktif. Tujuan dan Sasaran Unit Kerja 1. Tujuan Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tentram, tertib, dan damai. 2. Sasaran a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah. b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat 2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan progam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan
8 ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait, d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada, e. Penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan mayarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta ketertiban masyarakat, f. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan berbagai program di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan mayarakat, sub urussan Ketenteraman dan ketertiban umum serta ketertiban masyarakat; Program dan Kegiatan Utama Unit Kerja 1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan. b. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk Rasa dan kerusuhan massa. c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota. 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota a. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. c. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. 2.1.1 Data Sumber Daya dan Data Terkait Isu Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 sebanyak 69 (enam puluh sembilan ) orang dan 550 (lima ratus lima puluh) orang pegawai tidak tetap, jadi total keseluruhan 619 (enam ratus sembilan belas ) orang. Ditinjau dari golongan Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten MUNA Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:
9 Tabel 2.1 Jumlah Anggota Satpol PP berdasarkan Golongan N No Jabatan Jumlah 1 1. ASN Golongan IV 5 Golongan III 17 Golongan II 47 Golongan I - 2 2. Tenaga Honorer Pegawai Tidak Tetap 550 Jumlah 619 Sementara dari sisi latar belakang pendidikan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2 Jumlah Anggota Satpol PP berdasarkan Pendidikan No. Pendidikan Jumlah 1 1. S2 3 2 2. S1/ DIII 15 3 3. SLTA 51 4 4. SLTP - Jumlah 69 Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Munamemiliki sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana pendukung kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sampai dengan tahun 2023 adalah seperti pada tabel berikut.
10 Tabel 2.3 Sarana Prasarana Pendukung Satuan Polisi Pamong Praja No Nama Barang Jumlah Ket 1 1 Station Wagon 3 Kondisi baik 2 2 Brankas 1 Kondisi baik 3 3 Terali Pengaman Jendela 1 Kondisi Baik 4 4 Kursi Kerja Pimpinan 1 Kondisi Baik 5 5 Sepeda Motor ( Roda 2) 4 Kondisi baik 6 6 Mobil Dinas (Roda 4) 4 3 kondisi baik dan 1 dalamperbaikan 7 7 Wireless 3 Kondisi Baik 8 8 Tameng 15 Kondisi baik 9 9 Computer/PC 1 Kondisi baik 1 10 CPU 2 Kondisi baik 1 11 Laptop 5 Kondisi baik 1 12 Printer 4 Kondisi baik 1 13 TV 1 Kondisi baik 1 14 AC 4 Kondisi baik 1 15 Meja 17 Kondisi baik 1 Kursi 12 Kondisi baik
11 16 1 17 Sound Sistem 1 Kondisi baik 1 18 Hardisk eksternal 4 Kondisi baik b. Profil Peserta Nama : Wa Ode Veby Verlina Samrin Tempat/Tanggal Lahir : Bau-bau/ 8 Februari 1992 NIP : 19920208 202212 2 001 Unit Kerja: : Satuan Polisi Pamong Praja Jabatan : Pelaksana Pemula Polisi Pamong Praja Pendidikan : SDN 3 Bau-Bau SMPN 1 Bau-Bau SMAN 1 Bau-bau Universitas Hasanuddin Makassar Pengalaman Kerja : 1. Asisten Dosen Laboratorium Kimia Dasar Universitas Hasanuddin (2012-2013) 2. Pengajar Bimbingan Belajar Gadjahmada (2011-2013) 3. Pengajar Bimbingan Belajar Daerah Saliwu Makassar (2011-2014) 4. Magang sebagai Tim Forensik Laboratorium Kepolisisian Makassar (2013) 5. Supervisor Laboratorium Pabrik Gula Gorontalo (2014-2016) 6. Pramu Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara (2016-2018) 7. Pembawa Materi Badan Saksi Pemilu Nasional Kab. Buton Utara (2019-2020) 8. Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Buton Utara (2019-2021)
12 Tugas dan Fungsi Jabatan Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor 23 Tahun 2021 dalam melaksansakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Aparatur; b. Penyusunan rencana program di Bidang Sumber Daya Aparatur; c. Penyusunan pedoman petunjuk teknis di Bidang Sumber Daya Aparatur; d. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Sumber Daya Aparatur; e. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Aparatur f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 2.3 Konsepsi Nilai Dasar, Kedudukan, dan Peran ASN 2.3.1. BerAKHLAK 2.3.1.1. Berorientasi Pelayanan Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku “Berorientasi Pelayanan” diantaranya: 1. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; 2. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak; 3. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; dan 4. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama. Budaya pelayanan oleh ASN sangat menentukan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat. Menurut Djamaluddin Ancok dd. (2014), budaya pelayanan yang baik juga tentu akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi dengan mekanisme sebagai berikut: a. Budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. Melalui kerjasama yang baik, pekerjaan dalam memberikan pelayanan dapat diselesaikan dengan hasil terbaik bagi pengguna layanan. Fokus utama untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat harus menjadi prinsip utama ASN dalam bekerja. b. Faktor lain adalah pemahaman tentang pelayanan prima. Budaya berorientasi pada pelayanan prima harus menjadi dasar ASN dalam penyediaan pelayanan. Pelayanan prima adalah memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan penggguna layanan. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam memberikan
13 pelayanan prima terdapat beberapa tingkatan yaitu: (1) memenuhi kebutuhan dasar pengguna, (2) memenuhi harapan pengguna. c. Pemberian pelayanan yang prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi, apabila pelayanan yang diberikan prima (baik), maka organisasi akan menjadi semakin maju. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Apabila dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat, pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction adalah wujud pelayanan terbaik kepada masyarakat atau dikenal dengan sebutan pelayanan prima. Pelayanan prima didasarkan pada implementasi standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara. Dengan memegang teguh kalimat afirmasi “Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat”. Adapun panduan berprilaku atau kode etik berorientasi pelayanan publik adalah: a. Memahami kebutuhan dan mengutamakan kepuasan masyarakat. b. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, ikhlas, dan sigap. c. Melakukan perbaikan terus menerus dalam memberikan pelayanan. 2.3.1.2 Akuntabel Akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan public kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada public (Matsiliza dan Zonke,2017). Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Terdapat beberapa aspek dalam akuntabilitas, antara lain: 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (accountability is a relationship). Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (accountability is results oriented). Hasil yang diharapkan perilaku aparat pemerintah yang bertanggungjawab, adil dan inovatif; 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (accountability requires reporting). Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas;
14 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (accountability is meaningless without consequences). Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggungjawab, dan tanggungjawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi; 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (accountability improves performance). Dalam hal ini proses setiap individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kerja. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari 5 (lima) tingkatan, yaitu: 1. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 2. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. 3. Akuntabilitas kelompok mengacu pada pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi dan memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. 4. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. 5. Akuntabilitas stakeholder merupakan tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat terhadap masyarakat umum. Panduan perilaku/kode etik dari nilai Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu : 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
15 2.3.1.3 Kompeten Dalam konteks ASN, kompeten adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan (Pasal 1 PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017), dan kompeten menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Panduan perilaku/kode etik dari nilai Kompeten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu : 1. Meningkatkan kompetensi diri Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan Heutagogi atau disebut juga sebagai teori “net-centric”, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar/konsultan, yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi ASN bekerja atau tempat lain. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal (Network), yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. 2. Membantu orang lain belajar Sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat atau di kafetaria kantor termasuk morning tea/ coffee sering kali menjadi ajang transfer pengetahuan. Perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yaitu aktif dalam “pasar pengetahuan” atau forum terbuka (Knowledge Fairs and Open Forums). Mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti laporan, presentasi, artikel, dan sebagainya dan
16 memasukkannya ke dalam repository di mana ia dapat dengan mudah disimpan dan diambil (Knowledge Respositories). Aktif untuk akses dan transfer pengetahuan (Knowledge Acces and Transfer), dalam bentuk pengembangan jejaring ahli (expert network), pendokumentasian pengalamannya / pengetahuannya, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalamatn (lessons learned). 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik Pengetahuan menjadi karya : sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. 2.3.1.4 Harmonis Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Harmonis juga sebagai kerja sama antara erbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bias memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuatkan kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama meningkatkan produktifitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Panduan perilaku sikap harmonis yang perlu diterapkan yaitu : 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 2) Saling tolong menolong 3) Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif 2.3.1.5 Loyal Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Value ASN yang dimaknai bahwa setiap
17 ASN berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara dengan panduan perilaku yaitu : 1. Memegang teguh ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesame ASN, pimpinan instansi Negara, 3. Menajaga rahasia jabatan dan rahasia Negara. Sikap dan sifat loyal terhadap bangsa dan Negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal ASN kepada pemerintahan yag sah serta pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri. Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia pegawai terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan : 1) Membangun rasa kecintaan dan memiliki 2) Meningkatkan kesejahteraa 3) Memenuhi kebutuhan rohani 4) Memberikan kesempatan peningkatan karir 5) Melakukan evaluasi secara berkala Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan Negara. 2.3.1.6 Adaptif Adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan. Kebutuhan kemampuan beradaptasi ini juga berlaku bagi individu dan organisasi dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, organisasi maupun individu menghadapi permasalahan yang sama, yaitu perubahan lingkungan yang konstan, sehingga karakteristik adaptif dibutuhkan, baik dengan bentuk mentalitas kolektif maupun individual. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi dimana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan
18 organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi salam situasi apapun. Adapun panduan perilaku adaptif yaitu : 1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 3) Bertindak proaktif 2.3.1.7 Kolaboratif Kolaboratif adalah membangun kerja sama yang sinergis. Ada enam kriteria penting untuk kolaborasi menurut Ansel dan Gassh (2007:544) yaitu : 1) Forum yang diprakarsai oleh lembaga public atau lembaga. 2) Peserta dalam forum termasuk actor nonstate 3) Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan bukan hanya “dikonsutasikan” oleh agensi public; 4) Forum secara resmi diatur da bertemu secara kolektif; 5) Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan consensus; 6) Focus kolaborasi adalah kebijakan public atau manajemen Oleh karena itu, seorang ASN harus mampu menerapkan kalimat afirmasi “Kami membangun kerjasama yang sinergi” dalam melaksanakan setiap tugastugasnya. Kata kunci dari kolaboratif yang perlu dipegang oleh seorang ASN adalah : 1) Kesediaan bekerja sama. 2) Sinergi untuk hasil yang lebih baik.
19 Tabel. 2.4 Konsepsi Nilai Dasar BerAKHLAK No Nilai Dasar Definisi Kalimat Afirmasi Kode Etik 1 Berorientasi Pelayanan Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat "Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat” 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan 3. Melakukan perbaikan tiada henti 2 Akuntabel Bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan “Kami bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan” 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab 3. eTfiedkatkif dan efesien menyalahgunakan kewenangan jabatan 3 Kompeten Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas “Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas” 1. Meningkatkan kompetensi diri 2. Membantu orang lain belajar 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
20 4 Harmonis Saling peduli dan menghargai perbedaan “Kami saling peduli dan menghargai perbedaan” 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 2. Suka menolong orang lain 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif 5 Loyal Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara “Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara” 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD, dan setiap pada NKRI serta Pemerintahan yang sah 2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara 3. Menjaga rahasia jabatan dan Negara 6 Adaptif Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan “Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan” 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 3. Bertindak proaktif 7 Kolaboratif Membangun kerjasama yang sinergis Kami membangun kerjasama yang sinergis” 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
21 2. Terbuka dalam Bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama 2.3.2 SMART ASN SMART ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill,digital culture, digital ethics, dan digital safety. 1) Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 2) Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. 3) Digital ethics merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari- hari. 4) Digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat tiga pilar utama dalam Indonesia digital nation, yaitu :
22 1) Masyarakat digital meliputi aktivitas, penggunaan aplikasi, dan penggunaan infrastruktur digital; 2) Pemerintah digital meliputi regulasi, kebijakan dan pengendalian system digital; 3) Ekonomi digital meliputi aspek SDM digital, teknololgi penunjang dan riset inovasi digital. Adapun 8 (delapan) Profil SMART ASN sebagai berikut : 1. Integritas Integritas adalah konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. (Permenpan RB Nomor 60 tahun 2020). 2. Nasionalisme Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara dan mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Dalam implementasinya, seorang ASN harus bekerja dengan semangat cinta tanah air Indonesia. 3. Profesionalisme Pengertian profesionalisme, adalah merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus (Nurita Putranti,Blog). Oleh karena Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu profesi maka konsekuensinya harus selalu meningkatkan kemampuannya secara terus menerus agar dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan secara profesional. Berpedoman pada pengertian dimuka, menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari profesi agar dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional harus diperhatikan dan memperhatikan mengenai profesionalisme. (Mustaqiem : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 4, No.2, November 2010).
23 4. Berwawasan global ASN yang berwawasan global diartikan sebagai organ birokrasi yang mampu melihat melampaui (beyond) dinding-dinding kaku tempat ia bekerja melalui pandangan yang bulat, menyeluruh serta mampu menemukan dan menggunakan perkembangan atau inovasi lain yang ada baik dalam skala nasional maupun internasional. 5. Menguasai IT dan Bahasa Asing ASN dituntut tidak Gaptek (Gagap Teknologi) dan informasi yakni dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi produk IT termasuk dapat dengan bijak memanfaatkan internet yang digunakan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas tugas dan fungsinya dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, seorang ASN selain menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan benar juga memiliki kemampuan menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. 6. Hospitality Hospitality merupakan cara pemberian pelayanan atau penerimaan tamu, pengunjung, atau bahkan orang asing yang datang sehingga mereka akan memiliki kesan baik dan terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan. 7. Entrepreneurship ASN dituntut memiliki kemampuan entrepreneurship yakni berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreatifitas, inovatif, pantang menyerah dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang serta bertanggung jawab. Enterpreneurship juga dapat diartikan berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, kesejahteraan masyarakat dan bagaimana cara membantu mereka yang membutuhkan. Dan dengan dimilikinya kemampuan Enterpreneurship ini maka seorang ASN akan mampu meningkatkan kinerja dalam setiap waktunya. 8. Networking Networking adalah membangun menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal.
24 Literasi digital merupakan hal paling utama dalam mewujudkan ASN yang berdaya saing dalam perkembangan teknologi dan informasi. Ada 4 pilar literasi digital, yaitu: a. Budaya Digital b. Etika bermedia digital c. Aman bermedia digital d. Cakap bermedia digital 2.3.3 MANAJEMEN ASN Manajemen ASN adalah pengelolan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki arti dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur Negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan jenis jabatan dan jumlah PNS berdasarkan Anjab dan ABK, peta jabatan, dan ketersediaan pegawai. Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci setiap tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan Renstra. Penetapan kebutuhan PNS secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri, setelah memperhatikan pendapat Menteri keuangan dan teknis kepala BKN. Adapun asas-asas manajemen ASN, antara lain: a. Kepastian hukum; b. Profesionalitas;
25 c. Proporsionalitas; d. Keterpaduan; e. Delegasi; f. Netralitas; g. Akuntabilitas; h. Efektif dan efisien; i. Keterbukaan; j. Non diskriminatif; k. Persatuan; l. Kesetaraan; m. Keadilan; n. Kesejahteraan
26 BAB III RANCANGAN AKTUALISASI 3.1 Identifikasi dan Analisis Isu 3.3.1 Identifikasi dan Penetapan Isu Dengan berkembangnya digitalisasi di era modern seperti saat ini, memungkinkan informasi akan sangat cepat menjangkau seluruh lapisan masyarakat lokal maupun interlokal. Dengan adanya sistem yang baik, seseorang akan dapat menerima banyak manfaat serta kemudahan hanya melalui sebuah smartphone saja. Dalam mendukung inovasi yang terus berkembang pesat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna juga berupaya dalam memberikan pelayanan yang responsif. Selain itu, dengan adanya digitalisasi diharapkan pelayanan yang diberikan personil kepada masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah juga peraturan kepala daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Selama menjalani masa orientasi CPNS di Satpol PP Kabupaten Muna, telah dilakukan pengamatan secara tidak langsung terhadap lingkungan kerja. Pada pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa: a. Belum Adanya Panduan Penegakan Perda dan Perkada secara Digital Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan penertiban penegakan peraturan perundangan tidak pernah terlepas dari penggunaan sumber hukum yang biasanya sumber hukum ini dicetak dalam bentuk buku tebal maupun kecil sehingga diperlukan banyak space dan waktu jika harus dibawa saat menjalankan tugas. b. Belum Adanya Perekapan Pelaporan dalam Bentuk Digital Laporan kegiatan adalah sejumlah informasi yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan yang ditujukan kepada atasan. Pembuatan laporan ini biasanya dilakukan setelah kegiatan telah dilaksanakan. Dalam setiap sub-bagian melakukan kegiatan lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja selalu melaporkan kegiatan kepada atasan secara langsung (melalui hardcopy) maupun secara online melalui Whatsapp grup yang ada. Namun untuk setiap laporan kegiatan terekam secara digital hanya dalam 1 pintu. . Jika kegiatan tersebut tidak direkap dalam bentuk digital (komputerisasi secara online) dalam 1 pintu, maka suatu saat jika kita membutuhkan data tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari atau bahkan data tersebut akan hilang.
27 c. Belum Adanya Konten Edukasi mengenai Produk Hukum pada Media Online Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah juga membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham akan maksud isi dari Perda dan Perkada. Minimnya pemahaman akan peraturan tersebut, menyebabkan tingginya pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan konten edukasi untuk dibagikan di media sosial agar mudah terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Tabel 3.1. Pengelompokan Isu Kontemporer No TUSI Kondisi Saat Ini Kondisi yang Diharapkan Isu Teridentifikasi 1 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Belum adanya panduan penegakan Perda dan Perkada secara digital Adanya e-book saku sebagai panduan pelaksanaan tugas dalam bentuk digital Tebalnya buku panduan Penegakan Perda dan Perkada sehingga sulit untuk dibawa dan dipelajari dimanapun Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN: melakukan pengelolaan pembukuan pelaksanaan tugas teknis Smart ASN: Digitalisasi pembukuan teknis 2 Pelaksanaan tugas Pemerintahan Belum adanya perekapan kegiatan secara digital Adanya digitalisasi dalam perekapan dokumen kegiatan Banyaknya tumpang tindih dokumen menyebabkan dokumen sulit untuk ditemukan Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN: melakukan pengelolaan agenda dan arsip dokumen persuratan secara teratur Smart ASN: melakukan edukasi berbasis digital agar mudah diakses dengan teknologi informasi 3 Penyelengaraan pengendalian dan pengawasan Belum adanya konten edukasi mengenai peran Satpol PP di media sosial Adanya konten edukasi mengenai peran Satpol PP di media sosial agar mudah untuk diketahui Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas Satpol PP Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN: transparansi pelayanan publik Smart ASN: melakukan edukasi berbasis digital dengan teknologi informasi
28 3.3.2 Analisis Isu Analisis yang digunakan untuk menentukan penetapan isu, penulis menggunakan teknik tapisan isu dengan mentapkan rentang penilaian (1-5) pada kriteria: Aktual (A), Problematik (P), Kekhalayakan (K) dan Kelayakan (K) atau disebut dengan Teknik APKL. Tabel 3.2. Indikator APKL Penetapan Isu Bobot Keterangan 5 Sangat Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan 4 Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan 3 Cukup Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan 2 Kurang Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan 1 Sangat kurang Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan Adapun penjabaran terkait analisis APKL adalah sebagai berikut : a. Aktual, yaitu isu tersebut benar–benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat; b. Problematik, yaitu memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif; c. Kekhalayakan, yaitu isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak d. Layak, yaitu isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Tabel 3.3. Analisis Penentuan Isu Menggunakan Teknik Tapisan Isu APKL No. Isu Utama Nilai Total Ranking A P K L 1. Adanya perbedaan persepsi mengenai peraturan daerah karena kurangnya pemahaman Perda/Perkada 5 4 4 5 18 I 2. Banyaknya tumpang tindih dokumen menyebabkan dokumen sulit untuk ditemukan 4 3 3 3 13 III 3. Belum adanya konten edukasi Satpol PP melalui media sosial 4 4 3 3 14 II Berdasarkan tabel diatas, diperoleh isu yang akan diangkat dalam rancangan aktualisasi, yaitu adanya perbedaan persepsi mengenai peraturan daerah karena kurangnya pemahaman Perda/Perkada dengan total 18, dibandingkan dengan isu lainnya seperti
29 banyaknya tumpang tindih dokumen total 13 poin dan belum adanya konten edukasi Satpol PP melalui media sosial dengan total 14 poin. Isu adanya perbedaan persepsi mengenai peraturan daerah karena kurangnya pemahaman Perda/Perkada menempati peringkat I sehingga isu tersebut akan dipilih menjadi isu kontemporer untuk dibahas pada rancangan aktualisasi ini. Hal tersebut disebabkan karena Polisi Pamong Praja dituntut untuk mengerti dan memahami isi dari peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Mengingat tidak semua personil mampu memahami secara baik keseluruhan isi suatu peraturan daerah, maka dengan adanya panduan teknis yang digunakan secara bersama ini setidaknya bisa menjadi pedoman bagi personil dalam melaksanakan tugas. Sehingga muncul gagasan dari penulis untuk “Pembuatan eBook (Elektronik Buku Saku)” Lebih lanjut dapat dianalisis mengenai penyebab munculnya permasalahan tersebut dengan menggunakan “Metode Pohon Masalah”.
Gambar 3.1 Pohon Masalah Adanya perbedaan persepsi meperaturan daerah Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada karena ketidaktahuan Informasi tentang Satuan PoPamong Praja tidak dapat diasaat berada luar Kantor Kurangnya pemahaman terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan Belum optimalnya sosialisatentang penegakkan kepatuhPeraturan Daerah dan PeratuKepala Daerah
30 ngenai olisi akses Sulitnya mencari informasi terkait Prosedur Kerja Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dampak ISU Penyebab Isu asi han uran Belum tersedianya literasi digital sehingga sulit mengakses informasi terkait ppelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kegiatan Kreatif Pembuatan EBook (Buku Saku Elektronik) Sosialisasi Penggunaan EBook
31 3.1.3 Analisis Dampak Isu Adapun dampak jika isu ini tidak segera dipecahkan, maka akan menyebabkan adanya perbedaan persepsi dari masing-masing personil dalam memahami isi dari Perda. Perbedaan ini jika dibiarkan maka akan memengaruhi pengambilan keputusan dilapangan, yang membuat terhambatnya kegiatan penegakan peraturan. Oleh karena itu, dengan adanya eBook diharapkan akan menjadi pedoman teknis dalam melaksanakan tugas dilapangan menjadi lebih praktis untuk dipelajari sehingga perbedaan pemahaman terhadap isi perda dapat diminimalisir. 3.2 Gagasan Pemecahan Isu Dari hasil penetapan isu yang dilakukan dengan metode APKL, maka setelah itu menentukan gagasan pemecahan isu dari isu prioritas. Gagasan pemecahan tersebut berupa kegiatan. Kegiatan-kegiatan inilah yang akan dilaksanakan secara sistematis pada saat aktualisasi di instansi dengan memperhatikan nilai-nilai dasar PNS yaitu Ber-AKHLAK dan output yang dihasilkan. Kegiatan-kegiatan ini juga akan dijabarkan ke dalam beberapa tahapan yang dikaitkan dengan mata pelatihan. Sehingga dapat diketahui kontribusi terhadap visi dan misi serta nilai penguatan nilai dalam unit kerja. Keterkaitan gagasan kreatif dengan dengan Agenda III adalah : 1. Manajemen ASN : Membentuk ASN yang berintegritas dengan kinerja yang professional 2. Smart ASN : ASN harus dapat mengikuti perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. 3.3 Deskripsi/Penjelasan Kegiatan Nama : WA ODE VEBY VERLINA SAMRIN Jabatan : Pelaksana Pemula Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Identifikasi Isu : Belum tersedianya panduan pelasanaan tugas teknis Satpol PP dalam bentuk Ebook (Buku Elektronik) Isu yang diangkat : Adanya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Gagasan Pemecahan Isu : Pembuatan EBook (Elektronik Buku Saku) sebagai Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas Satpol PP
Tabel 3.4. Hubungan Tahapan Kegiatan dan Nilai BerAKHLAK No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/hasil 1 2 3 4 1. Persiapan rencana kegiatan 1. Meminta waktu pertemuan dengn pimpinan untuk melaporkan rencana aktulisasi Terjadwalnya waktu pertemuan dengan pimpinan
32 Keterkaitan Substansi Agenda II Kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tusi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi 5 6 7 Berorientasi Pelayanan : Saya akan selalu meminta petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan untuk terus memaksimalkan pelayanan masyarakat Akuntabel : Saya akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah di susun Kompeten : Saya akan terus meningkatkan pengembangan diri dengan meminta petunjuk dari pimpinan demi mencapai hasil dengan kualitas terbaik Harmonis : Saya akan selalu membangun hubungan baik antara pimpinan dan bawahan Loyal : Saya akan selalu bekerja berdasarkan petunjuk dari pimpinan Adaptif : Saya akan terus bertindak proaktif untuk mencapai tujuan organisasi Kolaboratif : Saya akan selalu meminta kontribusi pemikiran kepada pimpinan sebagai Menciptakan Muna yang Mandiri Maju Adil dan Makmur Mewujudkan masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum Melalui kegiatan ini akan menciptakan birokrasi yang maju. Integritas dan Profesioanal
2. Meminta saran dan masukan pada pimpinan / mentor terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Adanya catatan hasil konsultasi dengan pimpinan dan mentor terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 3. Meminta Persetujuan atasan Adanya surat Persetujuan dari atasan 4. Mengumpulkan data untuk bahan yang akan dijadikan EBook (Buku Saku Elektronik). Adanya data bahan untuk dijadikan EBook (Buku Saku Elektronik)
33 bentuk Kerjasama Loyal : Saya akan selalu bekerja berdasarkan petunjuk dari pimpinan Adaptif : Saya akan terus bertindak proaktif untuk mencapai tujuan organisasi Kolaboratif : Saya akan selalu meminta kontribusi pemikiran kepada pimpinan sebagai bentuk Kerjasama Loyal: Saya akan berkomitmen dalam melaksanakan tugas terhadap pimpinan Berorientasi Pelayanan : Saya akan berusaha menciptakan ruang informasi untuk terus memaksimalkan kepuasan masyarakat. Akuntabel : Saya akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah di susun Kompeten : Saya akan terus meningkatkan pengembangan diri dengan meminta petunjuk dari pimpinan demi mencapai hasil dengan kualitas terbaik Harmonis : Saya akan selalu membangun hubungan baik antara pimpinan dan bawahan Loyal : Saya akan selalu bekerja berdasarkan
Keterkaitan Agenda III Manajemen ASN : Melakukan pengSmart ASN : Melakukan kooAnalisis Dampak Perkiraan Hambatan : Data tidak lengkDampak jika kegiatan tidak terlaksana : Informasi yang Alternatif Solusi : Melengkapi dat2. Perancangan EBook (Buku Saku Elektronik) 1. Mencari referensi terkait pembuatan EBook (Buku Saku Elektronik) Adanya referensi mengenai EBook (Buku Saku Elektronik)
34 petunjuk dari pimpinan Adaptif : Saya akan terus bertindak proaktif untuk mencapai tujuan organisasi Kolaboratif : Saya akan selalu meminta kontribusi pemikiran kepada pimpinan sebagai bentuk Kerjasama gelolaan data sebagai ASN yang profesional rdinasi dengan Pimpinan terkait kegiatan yang akan dilakukan kap diberikan tidak termuat secara keseluruhan a sebelum dibuat menjadi EBook Berorientasi Pelayanan : Saya akan berusaha menciptakan ruang informasi untuk terus memaksimalkan pelayanan masyarakat. Akuntabel: Saya akan bertanggung jawab penuh atas aktualisasi yang saya implementasikan di organisasi Kompeten: Saya akan terus meningkatkan pengembangan diri dengan meminta petunjuk dari pimpinan demi mencapai hasil dengan kualitas terbaik Harmonis: Saya akan selalu membangun hubungan baik antara pimpinan dan bawahan Loyal : Saya akan selalu bekerja berdasarkan Menciptakan Muna yang Mandiri Maju Adil dan Makmur Mewujudkan masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum Melalui kegiatan ini akan menciptakan birokrasi yang maju. Kreatif dan Inovatif
2. Membuat design EBook (Elektronik Buku Saku) Adanya design EBook
35 petunjuk dari pimpinan Adaptif : Saya akan berusaha untuk selalu mengikuti perubahan pada bidang teknologi Kolaboratif : Saya akan selalu meminta kontribusi pemikiran kepada pimpinan sebagai bentuk kerjasama Berorientasi Pelayanan : Saya akan berusaha menciptakan ruang informasi untuk terus memaksimalkan pelayanan masyarakat. Akuntabel : Saya akan bertanggungjawab penuh atas aktualisasi yang saya implementasikan di organisasi Kompeten : Saya akan terus meningkatkan pengembangan diri dengan meminta petunjuk dari pimpinan demi mencapai hasil dengan kualitas terbaik Harmonis : Saya akan selalu membangun hubungan baik antara pimpinan dan bawahan Loyal : Saya akan selalu bekerja berdasarkan petunjuk dari pimpinan Adaptif : Saya akan berusaha untuk selalu mengikuti perubahan pada bidang teknologi
3. Menyusun materi yang akan dijadikan EBook Adanya materi EBook 4. Meminta persetujuan mentor/pimpinan terkait rancangan materi ebook Adanya persetujuan mentor terkait rancangan Ebook Keterkaitan Agenda III Manajemen ASN : Melakukan kooSmart ASN : Pembuatan desiAnalisis Dampak Perkiraan Hambatan : Jaringan interneDampak jika kegiatan tidak terlaksana : Tidak terpenuhiAlternatif Solusi : Menggunakan j3. Pembuatan EBook (Buku Saku Elektronik) 1. Mengunduh aplikasi pendukung dalam pembuatan EBook (Buku Saku Elektronik) Adanya aplikasi pembuat EBook
36 Akuntabel : Saya akan bertanggungjawab penuh atas aktualisasi yang saya implementasikan di organisasi Kompeten : Saya akan terus meningkatkan pengembangan diri dengan meminta petunjuk dari pimpinan demi mencapai hasil dengan kualitas terbaik Kolaboratif : Saya akan selalu meminta kontribusi pemikiran kepada pimpinan sebagai bentuk Kerjasama rdinasi terkait materi yang akan dijadikan EBook ign EBook memanfaatkan teknologi yang ada et lambat inya materi EBook aringan alternatif yaitu wifi Berorientasi Pelayanan : Saya akan berusaha menciptakan kenyamanan ruang informasi untuk terus memaksimalkan pelayanan masyarakat. Akuntabel : Saya akan bertanggungjawab penuh atas aktualisasi yang saya implementasikan di organisasi Kompeten : Saya akan terus meningkatkan pengembangan diri dengan meminta petunjuk dari pimpinan demi mencapai Menciptakan Muna yang Mandiri Maju Adil dan Makmur Mewujudkan masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum Melalui kegiatan ini akan menciptakan birokrasi yang maju. Kreatif dan Inovatif
2. Mengunggah materi EBook (Buku Saku Elektronik) Teruploadnya materi EBook