Buku Panduan Penerapan JFA

PANDUAN PENERAPAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PADA UNIT APIP K/L/D PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 2021

iii Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP J abatan Fungsional Auditor (JFA) merupakan jabatan karier yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor yang dalam melaksanakan perannya sebagai Instansi Pembina memiliki tugas-tugas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional (JF), menyusun standar kompetensi JF, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional, menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF, menyusun kurikulum pelatihan JF, menyelenggarakan pelatihan JF, membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan, menyelenggarakan uji kompetensi JF, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF, melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF, mengembangkan sistem informasi JF, memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF, memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF, melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN, melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional. Tugas tersebut dilaksanakan oleh BPKP, antara lain melalui fasilitasi penerbitan berbagai peraturan terkait dengan penerapan JFA, baik berupa Peraturan yang diterbtkan oleh Kementerian PANRB, maupun berupa peraturan turunannya, seperti Petunjuk Pelaksanaan, Pedoman, dan Petunjuk Teknis lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan JFA pada unit APIP K/L/D, masih terdapat berbagai kelemahan penerapan JFA, antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman pihak terkait di Unit APIP. Selain itu, hasil identifikasi atas kegiatan pelayanan konsultasi pelayanan JFA menunjukkan bahwa perlu ada media yang lebih informatif untuk merangkum seluruh ketentuan penerapan JFA. Panduan ini merupakan kodifikasi atas Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala BPKP, dan Peraturan Kepala Badan/Lembaga lainnya, yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi para auditor, APIP, dan Instansi Pengguna dalam penerapan JFA. Selain itu, untuk meningkatkan pemahamannya mengenai peraturanperaturan yang terkait dan bermanfaat bagi pengelolaan manajemen auditor di lingkungan Inspektorat Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. Kepala Pusat, Iwan Agung Prasetyo NIP. 19740414 199402 1 001 Kata Pengantar

iv Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP BAGIAN I GAMBARAN UMUM 1 A. LATAR BELAKANG 1 B. KETENTUAN UMUM 2 C. DASAR HUKUM 2 D. TUJUAN DAN MANFAAT 3 E. RUANG LINGKUP 3 F. SISTEMATIKA DAN KERANGKA PIKIR PANDUAN 3 BAGIAN II PERENCANAAN JFA 5 A. ANALISIS KEBUTUHAN FORMASI JFA 5 1. Dasar Hukum 5 2. Penjelasan 5 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan 9 4. Lampiran 11 B. PERENCANAAN DIKLAT FUNGSIONAL 12 1. Dasar Hukum 12 2. Penjelasan 12 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan 16 C. PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI 17 1. Dasar Hukum 17 2. Penjelasan 17 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan 22 BAGIAN III PENGANGKATAN JFA 25 A. PENGANGKATAN KE DALAM JFA 25 1. Dasar Hukum 25 2. Ketentuan Umum 25 3. Pengangkatan Pertama 26 4. Pengangkatan dari Jabatan Lain (Perpindahan) 27 5. Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing 29 6. Pengangkatan Kembali 32 7. Alih Jabatan 34 8. Contoh Kasus 35 9. Permasalahan yang Sering Ditanyakan 36 B. REKOMENDASI KEBUTUHAN JFA 37 1. Dasar Hukum 37 2. Penjelasan 37 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan 38 C. PEMBERIAN TUNJANGAN JFA 39 1. Dasar Hukum 39 2. Penjelasan 39 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan 40 BAGIAN IV PENGEMBANGAN JFA 42 A. ORGANISASI PROFESI JFA 42 1. Dasar Hukum 42 2. Penjelasan 42 B. PENERAPAN KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU 43 1. Dasar Hukum 43 2. Penjelasan 43 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan 44 C. PENGEMBANGAN KOMPETENSI 45 1. Dasar Hukum 45 2. Penjelasan 45 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan 51 D. PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN 51 1. Dasar Hukum 51 2. Definisi 52 3. Bagan Penugasan Auditor 53 4. Permasalahan yang Sering Ditanyakan 53 E. PENGUKURAN KINERJA AUDITOR 55 1. Dasar Hukum 55 2. Prosedur Pengukuran Kinerja Auditor 55 3. Flowchart 63 4. Lampiran 68 5. Permasalahan yang Sering Ditanyakan 69 F. KARIER 73 1. Dasar Hukum 73 2. Penjelasan 73 3. Komposisi Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Jabatan/Pangkat 74 4. Syarat Kenaikan Jabatan dan Pangkat 76 5. Permaslaahan yang Sering Ditanyakan 76 Daftar Isi Halaman Judul i Kata Pengantar iii Daftar Isi iv Daftar Tabel v Daftar Diagram vi

v Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Tabel 2.5. Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel 2.8. Tabel 2.9. Tabel 2.10. Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 4.1. Tabel 4.2. Tabel 4.3. Tabel 4.4. Tabel 4.5. Tabel 4.6. Tabel 4.7. Perhitungan Kebutuhan JFA Unit APIP Komposisi Auditor dengan Alternatif 1 PT, 3 KT, dan 9 atau 6 AT Ilustrasi Jumlah Hari Penugasan Dengan Alternatif Hari Kerja dan Komposisi Auditor Contoh Cara Perhitungan Jumlah Kebutuhan JFA Hasil Perhitungan Contoh Jumlah Kebutuhan/Formasi Auditor Persyaratan Diklat Fungsional Untuk Diklat Pembentukan Auditor Persyaratan Diklat Fungsional Untuk Diklat Penjenjangan Auditor Bagi Auditor yang sedang Menduduki Jabatan Persyaratan Diklat Fungsional Untuk Diklat Penjenjangan Auditor Untuk Auditor yang Dibebaskan Dari Auditor Sebagai Pejabat Struktural/ Tugas Belajar Lebih dari 6 Bulan. Persyaratan Diklat Fungsional Untuk Diklat Penjenjangan Auditor Bagi PNS Unit APIP yang belum diangkat JFA Persyaratan Diklat Fungsional Untuk Diklat Penjenjangan Auditor Untuk Pengangkatan Perpindahan Eselon I dan II Unit APIP Komposisi dan Formasi Perhitungan Hasil USA Formula dan Komposisi Penilaian Sertifikasi Penjenjangan Auditor Pelaksana Lanjutan dan Penyelia Persyaratan Pengangkatan Pertama dan Dokumen Terkait yang Dibutuhkan Persyaratan dan Dokumen Terkait untuk Pengangkatan dari Jabatan Lain (Perpindahan) Persyaratan dan Dokumen Terkait untuk Pengangkatan melalui Penyesuaian/ Inpassing Persyaratan dan Dokumen Terkait untuk Pengangkatan Kembali Besaran Tunjangan Auditor Berdasarkan Jenjang Jabatan Uraian Hak dan Kewajiban Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa AAIPI Pejabat Pengusul, Pejabat Penetap (Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit), dan Tim Penilai Komposisi Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Auditor Terampil Pendidikan Diploma III/Sarjana Muda Komposisi Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Auditor Tingkat Ahli Pendidikan Sarjana (S.1.)/Diploma IV Komposisi Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Auditor Tingkat Ahli Pendidikan Pasca Sarjana (S.2.) Komposisi Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Auditor Tingkat Ahli Pendidikan Doktor (S.3.) Syarat Kenaikan Jabatan dan Pangkat 7 7 8 8 9 13 13 14 14 14 18 22 26 28 30 33 39 42 68 74 74 75 75 76 Daftar Tabel

vi Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Daftar DIAGRAM Diagram 1.1. Diagram 2.1. Diagram 2.2. Diagram 2.3 Diagram 3.1. Diagram 3.2. Diagram 3.3. Diagram 3.4. Diagram 4.1. Diagram 4.2. Diagram 4.3. Diagram 4.4. Diagram 4.5. Sistematika dan Kerangka Pikir Panduan Penerapan JFA Alur Prosedur Penyusunan Analisis Kebutuhan/Formasi JFA Alur Proses Penyelenggaraan Diklat JFA Alur Proses Penerbitan Sertifikat Auditor Pelaksana Lanjutan dan Penyelia Alur Proses Persetujuan Pengangkatan Perrtama JFA Alur Proses Persetujuan Pengangkatan dari Jabaran Lain (Perpindahan) JFA Alur Proses Persetujuan Pengangkatan melalui Penyesuaian/ Inpassing Alur Proses Persetujuan Pengangkatan Kembali Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Reguler Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit untuk Keperluan Lain-Lain Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Pengankatan Kembali setelah Ditugaskan Secara Penuh di Luar Jabatan Fungsional Auditor Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Pengangkatan Kembali karena Telah Selesai Menjalani Hukuman Disiplin Sedang/Berat (PP 53/2010) atau Tugas Belajar Lebih Dari Enam Bulan Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Pengangkatan Kembali karena Telah Selesai Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara atau Selesai Menjalani Pemberhentian Sementara Sebagai PNS 3 6 15 21 27 29 31 34 63 64 65 66 67

BAGIAN I GAMBARAN UMUM

1 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA A.LATAR BELAKANG S ebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada Pasal 59 ayat 1 butir e dan ayat 2, BPKP diberi mandat melakukan pembinaan terhadap peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Lebih lanjut dijelaskan bahwa peningkatan kompetensi auditor APIP meliputi: 1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 2. Penelitian dan Pengembangan; serta 3. Pembinaan jabatan fungsional di bidang audit Peningkatan kompetensi auditor terkait dengan pembinaan jabatan fungsional di bidang audit, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA). Peningkatan kompetensi auditor wajib dilaksanakan oleh semua APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan melaksanakan dan mematuhi seluruh peraturan yang terkait, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan kepala lembaga. Dalam praktiknya, penerapan peraturan tersebut banyak menghadapi kendala antara lain ketidakpahaman APIP tentang peraturan-peraturan tersebut ataupun kesalahan dalam menginterpretasikan peraturan-peraturan tersebut. Ketidakpahaman atau kesalahan dalam menginterpretasikan peraturan tersebut berdampak terhadap pengembangan kompetensi JFA dan karier auditor. Pedoman penerapan JFA ini dikembangkan untuk menjadi panduan bagi auditor dan Unit APIP dalam penerapan JFA. Panduan ini diharapkan akan dapat memudahkan penerapan JFA, mudah dipahami dengan bahasa yang mudah dimengerti. Panduan ini merupakan kodifikasi dari seluruh peraturan yang berhubungan dengan penerapan JFA. BAGIAN I GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 2 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP B.KETENTUAN UMUM Dalam Panduan Penerapan JFA ini yang dimaksud dengan: 1. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan. 2. Penerapan Jabatan Fungsional (JF) adalah penerapan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan Jabatan Fungsional oleh Pejabat Fungsional. 3. Penerapan Jabatan Fungsional Auditor adalah penerapan seluruh peraturan perundang-undangan terkait JFA oleh Auditor. 4. Tugas Instansi Pembina JFA adalah membina Jabatan Fungsional Auditor menurut peraturan perundangundangan, dengan fungsi sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi JF; b. menyusun standar kompetensi JF; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional; e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF; f. menyusun kurikulum pelatihan JF; g. menyelenggarakan pelatihan JF; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi JF; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF; l. mengembangkan sistem informasi JF; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional; serta s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. 5. Tugas Instansi Pengguna adalah menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN, serta pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C.DASAR HUKUM Peraturan yang terkait dengan penerapan JFA adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

3 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA F. SISTEMATIKA DAN KERANGKA PIKIR PANDUAN Panduan Penerapan JFA disusun dengan pendekatan siklus pengelolaan JFA mulai tahapan perencanaan auditor, pengangkatan dan pengembangan JFA. Kerangka pikir pedoman digambarkan dengan keterkaitan antar aspek yang dibahas, sebagai berikut: Diagram 1.1 Sistematika dan Kerangka Pikir Panduan Penerapan JFA D.TUJUAN DAN MANFAAT Penyusunan panduan penerapan JFA ini bertujuan untuk membantu APIP dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) memahami peraturan yang terkait dengan penerapan JFA dan cara penerapannya. Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan JFA yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern di lingkungan APIP K/L/D. E. RUANG LINGKUP Ruang lingkup panduan ini meliputi siklus pengelolaan JFA, mulai tahapan perencanaan, pengangkatan dan pengembangan JFA. Keseluruhannya merupakan kodifikasi atau dihimpun dari peraturan-peraturan yang terkait dengan JFA. Bagian I Gambaran Umum Bagian IV Pengembangan JFA Bagian III Pengangkatan JFA Bagian II Perencanaan JFA Latar Belakang Ketentuan Umum Dasar Hukum Ruang Lingkup Tujuan dan Manfaat Analisis Kebutuhan/ Formasi JFA Uraian Jabatan Pengangkatan ke dalam JFA Rekomendasi Pengangkatan Organisasi Profesi dan Penerapan Kode Etik Pengembangan Kompetensi Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pengukuran Kinerja Auditor Sistematika dan Karier Kerangka Pikir Panduan Pemberian Tunjangan JFA Perpindahan dan Pemberhentian

PERENCANAAN JFA BAGIAN II

5 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 1. Dasar Hukum Peraturan yang terkait dengan perencanaan JFA adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS Dalam JF Melalui Penyesuaian/Inpassing. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. f. Surat Menteri PAN RB Nomor B/528/M. SM.01.00/2018 perihal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional. g. Surat Menteri PAN RB Nomor B/752/ SM.01.00/2019 perihal pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian atau Inpassing. h. Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/Inpassing. i. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/ SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. j. Surat Kepala BPKP Nomor S-711/K/JF/2019 hal Evaluasi dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor. 2. Penjelasan a. Ketentuan Umum 1) Formasi Jabatan Fungsional menggambarkan indikator penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional yang dibutuhkan dan proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional. Formasi ini menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengusulan kenaikan jenjang/pangkat JF oleh Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. 2) Formasi JFA adalah jumlah dan susunan JFA PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi pengawasan untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dalam jangka waktu tertentu. 3) Formasi JFA untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat, setiap tahun ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari BPKP, persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pertimbangan dari Kepala BKN. 4) Formasi JFA untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah, setiap tahun ditetapkan oleh PPK Provinsi/Kabupaten/ Kota setelah mendapat rekomendasi dari BPKP, persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pertimbangan dari Kepala BKN. 5) Usulan penetapan formasi JFA PNS Pusat dan permohonan persetujuan formasi JFA PNS Daerah untuk suatu tahun anggaran, selambat-lambatnya diajukan pada bulan Juli sebelum tahun yang bersangkutan. 6) Penetapan formasi JFA PNS Pusat dan PNS Daerah untuk suatu tahun anggaran, selambat-lambatnya ditetapkan pada bulan Oktober sebelum tahun yang bersangkutan. BAGIAN II PERENCANAAN JFA A. ANALISIS KEBUTUHAN/FORMASI JFA

6 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA b. Alur Prosedur Penyusunan Analisis Kebutuhan/Formasi JFA Diagram 2.1 Alur Prosedur Penyusunan Analisis Kebutuhan/Formasi JFA Contoh Formulir terkait dengan Prosedur Penyusunan Analisis Kebutuhan/Formasi JFA Dapat dilihat pada Lampiran 3. c. Langkah-langkah Perhitungan Analisis Kebutuhan/Formasi JFA 1) Buatkan surat usulan yang ditandatangani oleh PPK, kertas kerja perhitungan dan PKPT 2 tahun terakhir dan identifikasi jumlah auditan yang akan dilakukan kegiatan pengawasannya beserta jenis kegiatan dan Hari Penugasannya. 2) Konfirmasikan identifikasi perkiraan beban kerja dengan perhitungan sebagai berikut: Perkiraan Beban Kerja = (Jumlah Auditan x Jenis Kegiatan Audit x Rata-rata Hari Penugasan Audit) + HP (Hari Penugasan) Kegiatan Pengawasan Lainnya termasuk Pengembangan Profesi (30%) 3) Tentukan Gugus Tugas (GT) yang dibutuhkan sesuai dengan perkiraan beban kerja dan jumlah hari kerja dalam satu minggu, berdasarkan tabel sebagai berikut: No. Uraian Unit APIP PPK K/L/D BPKP KEMENPANRB 1 Unit APIP K/L/D menyusun dan mengajukan usulan Formasi JFA ke PPK masing-masing. 2 PPK K/L/D mengirimkan Usulan Formasi JFA kepada Kepala BPKP c.q. Kepala Pusat Pembinaan JFA untuk divalidasi dan verifikasi, dengan kelengkapan: a. Analisis Beban Kerja; b. Kertas Kerja Perhitungan Formasi; dan c. PKPT 2 tahun terakhir yang memuat Informasi jumlah HP per penugasan. 3 BPKP melakukan verifikasi kelengkapan dokumen usulan dan validasi perhitungan formasi JFA. 4 BPKP menerbitkan Surat Rekomendasi ke PPK dengan tembusan ke Kemenpan RB. 5 PPK menyampaikan Surat kebutuhan/ Formasi JFA dengan lampiran Surat Rekomendasi BPKP ke Kemenpan RB. 6 Kemenpan RB menetapkan kebutuhan/ Formasi JFA.

7 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Tabel 2.1 Perhitungan Kebutuhan JFA Unit APIP 4) Tentukan jumlah auditor untuk masing-masing jenjang dengan alternatif jumlah auditor per Gugus Tugas sebagai berikut: Tabel 2.2 Komposisi Auditor Dengan Alternatif 1 PT, 3 KT, dan 9 atau 6 AT 5) Alternatif Tata Cara Perhitungan Perubahan lingkungan pengawasan pada saat ini mempengaruhi kegiatan pengawasan baik dari sisi penggunaan teknologi maupun peran APIP. Penggunaan teknologi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimungkinkan dapat mengurangi jumlah anggota tim dalam struktur tim dalam penugasan. Oleh karena itu, perhitungan kebutuhan JFA dapat menggunakan alternatif sebagai berikut: a. Perhitungan kebutuhan JFA tetap berdasarkan perkiraan beban kerja masing-masing unit APIP dengan rumus perhitungan sebagaimana tercantum pada tabel 2.2 b. Komposisi Tim Audit terdiri atas 1 orang Pengendali Teknis (Auditor Madya), 1 orang Ketua Tim (Auditor Muda), dan 2 orang Anggota Tim (Auditor Pertama/Auditor Terampil). c. Perhitungan kebutuhan JFA didasarkan atas konsep Gugus Tugas. Seorang Auditor Utama membawahkan maksimal tiga Gugus Tugas. Satu Gugus Tugas terdiri dari 10 Auditor. 6) Tentukan rata-rata Hari Penugasan per kegiatan audit. Sebagai ilustrasi dengan asumsi rata-rata 15 Hari Kerja/kegiatan audit untuk unit APIP yang menerapkan 5 Hari Kerja dalam satu minggu atau rata-rata 18 Hari Kerja/kegiatan audit untuk unit APIP yang menerapkan 6 Hari Kerja dalam satu minggu, maka rata-rata HP per kegiatan audit sebagai berikut: No. Jabatan Peran Jumlah Auditor dalam 1 Gugus Tugas Alternatif 1 Alternatif 2 1 Auditor Madya Pengendali Teknis 1 1 2 Auditor Muda Ketua Tim 3 3 3 Auditor Pertama/Terampil Anggota Tim 9 6 Jumlah 13 10 No. Kelompok APIP dengan 5 Hari Kerja APIP dengan 6 Hari Kerja Beban Kerja (HP) Jumlah Gugus Tugas Jumlah Auditor Utama Beban Kerja (HP) Jumlah Gugus Tugas Jumlah Auditor Utama 1 A1 >29.900 12 4 >37.375 12 2 A2 27.301 s.d. 29.900 11 34.126 s.d. 37.375 11 4 3 A4 24.701 s.d. 27.300 10 30.876 s.d. 34.125 10 4 B1 22.101 s.d. 24.700 9 3 27.626 s.d. 30.875 9 5 B2 19.501 s.d. 22.100 8 24.376 s.d. 27.625 8 3 6 B3 16.901 s.d. 19.500 7 21.126 s.d. 24.375 7 7 C1 14.301 s.d. 16.900 6 2 17.876 s.d. 21.125 6 8 C2 11.701 s.d. 14.300 5 14.626 s.d. 17.875 5 2 9 C3 9.101 s.d. 11.700 4 11.376 s.d. 14.625 4 10 D1 6.501 s.d. 9.100 3 1 8.126 s.d. 11.375 3 11 D2 3.901 s.d. 6.500 2 4.876 s.d. 8.125 2 1 12 D3 ≤3.900 1 ≤4.875 1

8 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Tabel 2.3 Ilustrasi Jumlah Hari Penugasan Dengan Alternatif Hari Kerja dan Komposisi Auditor * Satu orang Pengendali Teknis membawahi tugas sebanyak 3 tim, sehingga hari pengawasan untuk setiap pengawasan adalah sebanyak 1/3 dari hari pengawasan tim 7) Contoh: Pada Inspektorat XYZ terdapat informasi rencana penugasan tahun 20XX sebagai berikut: a) Menerapkan formasi 1 Auditor Madya, 3 Auditor Muda dan 6 Auditor Pertama/ Terampil per 1 Gugus Tugas. b) Menerapkan 5 Hari Kerja dalam seminggu. c) Jumlah seluruh auditan pada Peta Auditan adalah sebanyak 10 satker dan pada tahun 20XX akan dilakukan kegiatan pengawasan terhadap sebanyak 6 Satker serta kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan monitoring tindak lanjut. d) Rencana kegiatan pengawasan sebanyak 6 s.d. 8 kegiatan/Satker. e) Jumlah Hari Penugasan rata-rata sebanyak 15 HP/kegiatan pengawasan. Perhitungan kebutuhan JFA adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Contoh Cara Perhitungan Jumlah Kebutuhan JFA Dengan perkiraan beban kerja sebanyak 4.030 HP, maka dikelompokkan pada Kelompok D2 dengan kebutuhan 2 Gugus Tugas ditambah dengan 1 Auditor Utama, yaitu sebanyak 21 orang Auditor dengan rincian sebagai berikut: No. Jabatan Alternatif 1 Alternatif 2 Jumlah Auditor 5 Hari Kerja 6 Hari Kerja Jumlah Auditor 5 Hari Kerja 6 Hari Kerja 1 Auditor Madya* 1 5 6 1 5 6 2 Auditor Muda 1 15 18 1 15 18 3 Auditor Pertama/ Terampil 3 45 48 2 30 36 Jumlah 65 78 50 60 No. Uraian Jumlah Unit Jenis Kegiatan Jumlah Kegiatan A Satuan Kerja/Auditan/Kegiatan 1 Satker A 1 8 8 2 Satker B 1 7 7 3 Satker C 1 8 8 4 Satker D 1 8 8 5 Satker E 1 6 6 6 Satker F 1 7 7 7 Penanganan Pengaduan Masyarakat 10 1 10 8 Monitoring Tindak Lanjut 8 1 8 B Jumlah Kegiatan Pengawasan 62 C Rata-rata HP Per Tim 50 HP D Jumlah Beban Kerja (B x C) 3.100 HP E Jumlah Beban Kerja Kegiatan Pengawasan Lainnya (D x 30%) 930 HP F Total Beban Kerja 4.030 HP

9 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Tabel 2.5 Hasil Perhitungan Contoh Jumlah Kebutuhan/Formasi Auditor 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan No. Jabatan Jumlah Auditor per Gugus Tugas Jumlah Kebutuhan Gugus Tugas Jumlah Kebutuhan Auditor 1 2 3 4 5 = 3 x 4 1 Auditor Utama 1 2 Auditor Madya 1 2 2 3 Auditor Muda 3 2 6 4 Auditor Pertama/Terampil 6 2 12 Jumlah 21 Permasalahan • Komposisi auditor tidak proporsional. Penjelasan • Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 setiap Instansi Pemerintah termasuk APIP wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS, termasuk auditor berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pengangkatan ke dalam JFA agar memperhatikan formasi dan kecukupan beban kerja, sehingga para auditor dapat memperoleh angka kredit yang cukup untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Apabila komposisi atau formasi auditor tidak proporsional, menyerupai piramida terbalik, yaitu jabatan Auditor Madya dan Auditor Muda lebih banyak dari Auditor Pertama, dampaknya adalah adanya pemeranan Auditor tidak sesuai jenjangnya atau tugas limpah. Dari segi pembinaan karier Auditor, pemeranan limpah ke bawah ini akan menghambat karier Auditor karena perolehan angka kredit sesuai dengan peran yang dilaksanakan. a

10 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Permasalahan • Pengangkatan Auditor tidak melalui kajian formasi yang dibutuhkan, dan peningkatan jabatan Auditor tidak melalui assesment. Penjelasan • Setiap Instansi Pemerintah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diwajibkan untuk menghitung kebutuhan jabatan, baik secara jumlah maupun per jenjang jabatan, sehingga sebelum melakukan pengangkatan dalam jabatan harus tersedia terlebih dahulu perhitungan kebutuhan tersebut. Pertimbangan dalam pengangkatan auditor mencakup: 1) Adanya Formasi; 2) Beban Kerja; 3) Adanya Anggaran; 4) Kompetensi; dan 5) Penilaian Pimpinan. • Keikutsertaan dalam Diklat Penjenjangan Auditor idealnya didahului dengan seleksi calon peserta di lingkungan APIP masing-masing yang dapat dilakukan melalui assessment. b Permasalahan • Jabatan Auditor Pertama akan semakin berkurang karena naik jabatan. Penjelasan • Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja untuk pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. • Dengan mendasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setiap Instansi Pemerintah pada saat mengangkat atau mempromosikan PNS akan mengacu kepada formasi atau kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan yang ada. Oleh karena itu, kenaikan jenjang Auditor Pertama ke Auditor Muda sangat bergantung pada ketersediaan formasi Auditor Muda yang lowong. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi Auditor Muda yang akan naik jabatan ke jenjang Auditor Madya dan bagi Auditor Madya yang akan naik jabatan ke jenjang Auditor Utama. c

11 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 4. Lampiran Lampiran II S-711/K/JF/2019 tanggal 8 Agustus 2019 Permasalahan • Apabila 1 pengendali teknis hanya membawahi tugas sebanyak 1 tim, apakah diperbolehkan hari pengawasan sama dengan tim? Penjelasan • Sesuai dengan Surat Kepala BPKP Nomor S-711/K/JF/2019 hal Evaluasi dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor dijelaskan bahwa dalam 1 gugus tugas terdapat 1 pengendali teknis membawahi minimal 2 tim. d Permasalahan • Bagaimana jika Badan Kepegawaian Daerah menyetujui Pengangkatan Auditor untuk mengisi lowongan CPNS tanpa memperhatikan Surat Persetujuan Teknis dari BPKP? Penjelasan • Berdasarkan Pasal 27 ayat 6 Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008, Pengangkatan dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina. e

12 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA B. PERENCANAAN DIKLAT FUNGSIONAL 1. Dasar Hukum Peraturan yang terkait dengan perencanaan Diklat Fungsional adalah sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M. PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 220/M.PAN/7/2018 tentang JFA dan Angka Kreditnya. c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. d. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/365/M. SM.02.03/2019 tentang Pemberlakuan Pengaturan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. e. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Auditor. f. Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. g. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER 1274/K/ JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. h. Surat Pelaksana Tugas Kepala BPKP Nomor S-822/K/JF/2019 hal Seleksi Intern Calon Peserta Diklat Penjenjangan Auditor Utama. i. Peraturan Kepala Pusbin JFA Nomor 300 Tahun 2014 tentang Sistem, Prosedur, Jadwal Periodik Metode dan Penilaian Kelulusan Ujian Sertifikasi Auditor. 2. Penjelasan a. Ketentuan Umum 1) Pendidikan dan pelatihan Auditor adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan auditor dan calon auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 2) PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor, yaitu: a) PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor untuk mengisi lowongan formasi Auditor dari CPNS. b) PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor dari jabatan lain. c) Auditor terampil yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Ahli. d) Auditor yang akan diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi. 3) Persyaratan telah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor bertujuan untuk memenuhi kompetensi minimal Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan Auditor. 4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan Auditor Terampil/Auditor Ahli dari formasi CPNS, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus lulus sertifikasi pembentukan Auditor Terampil/sertifikasi pembentukan Auditor Ahli. 5) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS, dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam JFA. 6) PNS yang telah diangkat dalam JF melalui Pengangkatan Pertama, paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. 7) Pejabat fungsional yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatas. 8) Peserta yang telah mengikuti Diklat Teknis Auditor berhak mendapatkan Surat Tanda Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STMPL). Peserta Ujian Sertifikasi Auditor (USA) yang telah dinyatakan lulus diberikan sertifikat auditor pemerintah sesuai dengan jenjang ujian yang diikuti. Peserta USA yang telah memiliki sertifikat auditor pemerintah dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor. 9) Dalam rangka peningkatan kompetensi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menugaskan Auditor yang sedang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan akan diangkat kembali dalam jabatan auditor untuk mengikuti diklat fungsional auditor dan USA pada jenjang berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10)Auditor yang dibebaskan sementara dari

13 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan auditor sebagai pejabat struktural mengikuti diklat penjenjangan auditor dan USA mengikuti karier jabatan strukturalnya. 11)Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pimpinan Unit APIP melaksanakan proses seleksi terhadap calon peserta diklat dan melakukan pengujian administratif atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan mengikuti diklat sebelum menyampaikan berkas pendaftaran kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP. b. Persyaratan Diklat Fungsional 1) Diklat Pembentukan Auditor Tabel 2.6 Persyaratan Diklat Fungsional Untuk Diklat Pembentukan Auditor 2) Diklat Penjenjangan Auditor: sedang Menduduki Jabatan Tabel 2.7 Persyaratan Diklat Fungsional Untuk Diklat Penjenjangan Auditor Bagi Auditor yang sedang Menduduki Jabatan No. Persyaratan Jenis Diklat Auditor Terampil Auditor Ahli Diklat Alih Jabatan dari Terampil ke Ahli Sedang Menduduki Jabatan Dibebastugaskan Secara penuh di luar jabatan Auditor (Tugas Belajar > 6 bulan) 1 Ijazah paling rendah Sarjana Muda (DIII) Sarjana (S1) atau DIV Sarjana (S1) atau DIV Sarjana (S1) atau DIV 2 Pangkat/Gol. paling rendah Pengatur/ II/c Penata Muda/ III/a Penata Muda/ III/a Penata Muda/ III/a 3 Usia paling tinggi saat diusulkan diklat 48 tahun (khusus pengangkatan perpindahan) 48 tahun (khusus pengangkatan perpindahan) - - 4 Diusulkan oleh PPK/ Pimpinan APIP Ya Ya Ya Ya 5 Sertifikat paling rendah - - Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, atau Auditor Penyelia Auditor Terampil 6 Angka kredit paling rendah - - 90 - No. Persyaratan Jenis Diklat Auditor Muda Auditor Madya Auditor Utama 1 Menduduki Jabatan Auditor Penyelia yang telah memiliki Sertifikat Auditor Ahli Pertama/ Auditor Pertama Auditor Muda Auditor Madya 2 Memiliki Sertifikat Auditor Pertama Auditor Muda Auditor Madya 3 Minimal Angka Kredit 175 350 775 4 Pangkat/Golongan Paling Rendah Penata Muda Tk. I/ III/b Penata Tk. I/ III/d Pembina Utama Muda/ IV/c 5 Diusulkan oleh PPK/Pimpinan APIP Ya Ya Ya

14 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 3) Diklat Penjenjangan Auditor: Dibebaskan Dari Auditor Sebagai Pejabat Struktural/Tugas Belajar Lebih Dari 6 Bulan Tabel 2.8 Persyaratan Diklat Fungsional Untuk Diklat Penjenjangan Auditor Untuk Auditor yang Dibebaskan Dari Auditor Sebagai Pejabat Struktural/Tugas Belajar Lebih Dari 6 Bulan 4) Diklat Penjenjangan Auditor: PNS Unit APIP yang Belum Diangkat JFA Tabel 2.9 Persyaratan Diklat Fungsional Untuk Diklat Penjenjangan Auditor Bagi PNS Unit APIP yang Belum Diangkat JFA 5) Diklat Penjenjangan Auditor: Pengangkatan Perpindahan Eselon I dan II Unit APIP Tabel 2.10 Persyaratan Diklat Fungsional Untuk Diklat Penjenjangan Auditor Untuk Pengangkatan Perpindahan Eselon I dan II Unit APIP No. Persyaratan Jenis Diklat Auditor Muda Auditor Madya Auditor Utama 1 Menduduki Jabatan Auditor Muda Auditor Madya Auditor Utama Auditor Utama 2 Pernah menduduki Jabatan di APIP Eselon II Eselon II Eselon I Eselon I 3 Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Pimpinan APIP Ya Ya Ya Ya 4 Wajib Diklat Ya Ya Ya Ya 5 Ujian Tanpa Ujian Lulus ujian ≤ 2 tahun Tanpa ujian Lulus ujian ≤ 2 tahun No. Persyaratan Jenis Diklat Auditor Muda Auditor Madya 1 Memiliki Sertifikat Auditor Pertama Auditor Muda 2 Pangkat/Golongan Paling Rendah Penata / III/c Penata Tk. I/ III/d > 4 tahun 3 Bertugas di Unit APIP > 12 bulan > 12 bulan 4 Diusulkan oleh PPK/Pimpinan APIP Ya Ya No. Persyaratan Jenis Diklat Auditor Muda Auditor Madya Auditor Utama 1 Memiliki Sertifikat Auditor Pertama Auditor Muda Auditor Madya 2 Pangkat/Golongan Paling Rendah Penata/IIIc Penata Tk. I/ III/d (>4 tahun) Pembina Utama Muda/ IV/c, atau Eselon II, Pembina Tk. I/ IV/b (>4 tahun) 3 Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Pimpinan APIP Ya Ya Ya

15 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA c. Prosedur Pengusulan Diklat Diagram 2.2 Alur Proses Penyelenggaraan Diklat JFA sumber: pusdiklatwas.bpkp.go.id

16 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan Permasalahan • CPNS formasi Auditor dapat mengikuti Diklat Pembentukan Auditor walaupun belum diangkat sebagai PNS. Penjelasan • Khusus untuk CPNS formasi Auditor dapat mengikuti Diklat Pembentukan Auditor sebelum diangkat menjadi PNS, sehingga pada saat pengangkatan menjadi PNS dalam jabatannya sudah dapat mencantumkan Jabatan Auditor. Bagi PNS yang berasal dari CPNS formasi Auditor akan dilakukan Pengangkatan Pertama segera setelah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor tanpa harus menunggu lulus ujian sertifikasi Auditor. (Sumber data: Himpunan Tanya Jawab Forum Komunikasi JFA Tahun 2018) a Permasalahan • PNS yang belum diangkat ke dalam JFA namun sudah memiliki sertifikat lulus Auditor Ahli, apakah dapat mengikuti diklat penjenjangan? Penjelasan • Bagi PNS pada unit APIP yang belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA): 1) Memiliki sertifikat auditor pada jenjang setingkat lebih rendah dan pangkat paling rendah. 2) Telah bertugas di unit APIP secara penuh lebih dari 12 (dua belas) bulan. 3) Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan unit APIP yang bersangkutan. (Sumber data: Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) b Permasalahan • Seorang Auditor Terampil ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan kasus pengawasan. Bagaimana pemberian angka kreditnya? Penjelasan • Berdasarkan Surat Kepala Pusbin JFA Nomor: S-2010/JF/2/2015 tentang Kesepadanan Atas Kegiatan yang Belum Terakomodasi dalam Tabel Pemberian Angka Kredit sesuai dengan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008, Angka Romawi I, angka 2 yang menyatakan bahwa “Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan, oleh Auditor Terampil (Auditor: Pelaksana/Pelaksana Lanjutan/Penyelia) diberikan angka kredit 0,2 per Pemberian Keterangan Ahli (PKA). c

17 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA a. Ketentuan Umum 1) Sertifikasi Auditor adalah proses penilaian kompetensi, kinerja, dan kemampuan profesi atas keahlian, keterampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah, menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungsian, dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah. 2) Ujian Sertifikasi Auditor, yang untuk selanjutnya disingkat USA adalah metode yang dipakai untuk menguji mutu keahlian dan keterampilan dari hasil Diklat. 3) Ujian Tertulis adalah pengujian keahlian dan keterampilan calon auditor dan auditor secara tertulis dan/ atau menggunakan komputer. 4) Ujian Sistem Jarak Jauh adalah pengujian keahlian dan keterampilan calon auditor dan auditor dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta media lainnya. 5) Peserta yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor berhak mendapatkan Surat Tanda Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STMPP). 6) Peserta USA adalah peserta diklat yang memiliki Surat Tanda Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STMPP) dan telah ditetapkan sebagai peserta ujian, berdasarkan surat penetapan dari Kapusbin JFA. Peserta ujian dapat mengikuti ujian, sepanjang sertifikat (STMPP) masih berlaku, yaitu terhitung 24 bulan sejak tanggal STMPP diterbitkan. 7) Peserta USA yang telah dinyatakan lulus diberikan sertifikat auditor pemerintah, sesuai dengan jenjang ujian yang diikuti. 8) Peserta USA yang telah memiliki sertifikat auditor pemerintah dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor maupun dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi. b. Pendaftaran Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer Pendaftaran Peserta Ujian Sertifikasi Auditor (USA) merupakan salah satu kegiatan dalam siklus kegiatan Sertifikasi JFA. Kegiatan ini penting karena merupakan awal dari serangkaian kegiatan yang akan menentukan calon peserta dapat mengikuti ujian atau tidak. 1) Persyaratan Pendaftaran Ujian melalui Aplikasi Sibijak Dokumen yang perlu disiapkan oleh calon peserta pada saat pendaftaran di aplikasi Sibijak terdiri atas: a) Softfile dokumen surat usulan (pdf.); b) Softfile dokumen PPK PNS periode terakhir saat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Pusdiklatwas BPKP (pdf.); c) Softfile dokumen Sertifikat Tanda Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dari Pusdiklatwas BPKP (pdf.); C. PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M. PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 220/M.PAN/7/2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya. c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. d. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-709/K/ JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Auditor. e. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER 1274/K/ JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. f. Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. g. Peraturan Kepala Pusbin JFA Nomor 300 Tahun 2014 tentang Sistem, Prosedur, Jadwal Periodik Metode dan Penilaian Kelulusan Ujian Sertifikasi Auditor. 1. Dasar Hukum 2. Penjelasan

18 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA d) Softfile pasfoto ukuran 3 x 4 dengan latar belakang warna merah (dalam bentuk jpg), dengan pakaian putih berdasi gelap polos, (untuk yang menggunakan hijab, gunakan warna biru gelap atau hitam tanpa motif). 2) Pihak yang Melakukan Pendaftaran a) Pendaftaran ujian dilakukan melalui Aplikasi Sibijak oleh Admin Sibijak di unit APIP peserta USA. b) Admin Sibijak bukan merupakan admin Registrasi Online Pusdiklatwas. Tampilan pada saat admin mendaftarkan ujian adalah sebagai berikut: c. Koreksi dan Pengumuman Hasil Ujian Sertifikasi Auditor Pelaksanaan koreksi dan pengumuman hasil ujian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Kelengkapan Komponen Penilaian, terdiri atas: a) Hasil ujian tulis yang dilakukan secara online melalui aplikasi LMS; b) Nilai dari Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun terakhir yang disampaikan pada saat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Pusdiklatwas BPKP; dan c) Penilaian oleh Widyaiswara pada saat diklat diselenggarakan, berupa nilai Simulasi Pengawasan dan Aktivitas Kelas. 2) Komposisi dan Formulasi perhitungan hasil USA adalah sebagai berikut: Tabel 2.11 Komposisi dan Formasi Perhitungan Hasil USA Perhitungan nilai akhir adalah: Nilai Akhir = (80% x (B + C + D)) + (20% x A) Jenjang PPK PNS Hasil Ujian Tertulis Simulasi Pengawasan Aktivitas Kelas A B C D Terampil 20% 50% 30% 20% Ahli Pertama 20% 50% 30% 20% Ahli Muda 20% 45% 35% 20% Ahli Madya 20% 40% 40% 20% Ahli Utama 20% 35% 45% 20%

19 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 3) Pengumuman Hasil USA Hasil ujian dapat dilihat pada laman pusbinjfa.bpkp.go.id pada menu Pengumuman Hasil Ujian dengan memasukkan NIP/NRP tanpa spasi dan tulis kode captcha. Berikut ini tampilan pengumuman hasil USA: d. Penerbitan Sertifikat Sertifikat Auditor diterbitkan dan ditandatangani secara digital oleh pejabat BPKP (Kepala Pusat Pembinaan JFA dan Sekretaris Utama (untuk jenjang Auditor Terampil sampai dengan Ahli Muda) dan oleh Kepala BPKP (untuk jenjang Auditor Ahli Madya dan Ahli Utama). Sertifikat dapat diunduh melalui aplikasi Sibijak dengan cara sebagai berikut: 1) Login pada aplikasi Sibijak, dengan memasukkan NIP tanpa spasi;

20 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 2) Pilih menu USABK untuk peserta dan menu Sertifikasi JFA untuk admin unit; serta 3) Pilih Beranda, lalu klik tanda tambah (+) warna biru, kemudian sertifikat dapat dicetak.

21 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA e. Verifikasi Berkas untuk Usulan Auditor Pelaksana Lanjutan dan Penyelia Tahapan untuk verifikasi berkas pendukung untuk penerbitan Sertifikat Auditor Pelaksana Lanjutan dan Penyelia adalah sebagai berikut: 1) Alur kegiatan Diagram 2.3 Alur Proses Penerbitan Sertifikat Auditor Pelaksana Lanjutan dan Penyelia 2) Berkas yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut: a) Surat Usulan dari pimpinan unit APIP, yang dilampiri dengan Surat Keterangan mengikuti diklat/ workshop/seminar. b) Softfile berupa PDF untuk kelengkapan lampiran, yaitu: (1) Sertifikat Auditor Terampil; (2) PPK PNS tahun Terakhir; (3) SK Pangkat dan Jabatan Terakhir; (4) PAK terakhir; (5) Sertifikat diklat/workshop/seminar selama dalam jabatan terakhir minimal selama 40 jam; serta (6) Ijazah terakhir. 3) Menyampaikan pasfoto dalam bentuk softfile JPG/JPEG, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Berbaju putih dan berdasi untuk pria; b) Bagi wanita berbaju warna putih dan jika menggunakan hijab warna gelap tanpa motif; c) Latar belakang merah; serta d) Menghadap lurus ke depan. 4) Jumlah angka kredit untuk pengusulan penjenjangan berikutnya adalah sebagai berikut: a) Pelaksana Lanjutan: Golongan II/d, minimal angka kredit 90; b) Penyelia: Golongan III/b, minimal angka kredit 175. APIP Berkas Usulan Cek Kelengkapan Lengkap Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Surat Jawaban Tidak Diterbitkan Sertifikat Buat Persetujuan Persetujuan Kelulusan Pencetakan Sertifikat Memenuhi Syarat Tidak Ya

22 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 5) Formula dan komposisi penilaian diatur sebagai berikut: Tabel 2.12 Formula dan Komposisi Penilaian Sertifikasi Penjenjangan Auditor Pelaksana Lanjutan dan Penyelia Selanjutnya, dilakukan konversi atas nilai jam pelatihan yang pernah diikuti ke dalam nilai kumulatif, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.13 Nilai Konversi Jam Pelatihan Perhitungan Nilai Akhir adalah sebagai berikut: Nilai Akhir = (80% x ((B + C)/2) + (20% x A) 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan Jenjang PPK PNS Nilai akhir pada Sertifikat Lulus Terampil Penilaian atas Jamlat Diklat/Worshop/Seminar A B C Terampil 20% 80% Permasalahan • Berapa jumlah butir soal yang harus benar untuk dinyatakan lulus ujian, dan bagaimana perhitungannya?. Penjelasan • Penilaian kelulusan Ujian Sertifikasi Auditor terdiri dari nilai Ujian Tulis, nilai Aktivitas Kelas, dan Simulasi Pengawasan (diberikan oleh widyaiswara), dan nilai PPK (Penilaian Prestasi Kerja) yang diberikan oleh atasan peserta ujian. Sehingga nilai kelulusan tergantung pada komponen-komponen penilaian tersebut, dan tidak dapat berdiri sendiri. (Sumber data: Peraturan Kepala Pusbin JFA Nomor 300 Tahun 2014) a No. Jumlah Jam Pelatihan yang Diakui Nilai Konversi 1. 40 JPL s.d. 80 JPL 70 2. 81 JPL s.d. 160 JPL 80 3. 161 JPL s.d. 240 JPL 90 4. > 240 JPL 100

23 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Permasalahan • Berapa lama informasi pengumuman hasil ujian dan penerbitan sertifikat kelulusan setelah selesai mengikuti ujian tertulis? Penjelasan • Berdasarkan SOP Penyelenggaraan Ujian, pengumuman ujian paling lama adalah satu bulan setelah selesai ujian tertulis, sedangkan untuk penerbitan sertifikat adalah 2 minggu setelah pengumuman kelulusan ujian. Apabila ada lebih dari satu ujian pada periode yang sama, maka penerbitan sertifikat paling lama satu bulan setelah pengumuman. b Permasalahan • Bagaimana solusinya apabila ada kesalahan gelar akademis pada sertifikat yang telah diterbitkan, lalu bagaimana mekanismenya?. Penjelasan • Pusbin JFA akan mengecek permasalahan terkait dengan kesalahan penulisan gelar akademis tersebut. Apabila dijumpai adanya kekeliruan pada saat penerbitan sertifikat, maka pimpinan unit kerja peserta ujian dapat mengajukan surat ke Pusbin JFA untuk diterbitkan surat keterangan. • Apabila kesalahan penulisan gelar akademis karena ada perubahan pada data peserta setelah ujian dilakukan, misalnya peserta baru diakui gelar akademisnya setelah sertifikat diterbitkan, sedangkan pada saat mendaftar masih menggunakan gelar akademis yang lama, maka gelar akademis yang tercantum di sertifikat adalah gelar akademis peserta pada saat mendaftar ujian. c

BAGIAN III PENGANGKATAN JFA

25 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 1. Dasar Hukum Peraturan yang terkait dengan pengangkatan JFA adalah sebagai berikut: a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. d. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M. PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. h. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/365/M. SM.02.03/2019 tentang Pemberlakuan Pengaturan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. i. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-709/K/ JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor. j. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/ JF/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural ke dalam Jabatan Fungsional Auditor. k. Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-13/K/ JF/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perpindahan dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi 2. Ketentuan Umum a. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional (JF) perlu mempertimbangkan lingkup tugas organisasi dengan rincian tugas JF, serta beban kerja yang memungkinkan untuk pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional yang bersangkutan. b. Pertimbangan pengangkatan JFA meliputi formasi jabatan, beban kerja, kompetensi, anggaran, penilaian pimpinan dan diterbitkan persetujuan teknis instansi pembina. c. Pengangkatan ke dalam jabatan Auditor harus memperhatikan formasi agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhitungkan perbandingan antara jumlah auditor dengan beban kerja yang ada pada unit kerja yang bersangkutan. d. Pengangkatan dalam JFA oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis dari Instansi Pembina, yaitu BPKP. Pangkat, jenjang jabatan, dan besaran angka kredit yang tercantum dalam SK Pengangkatan dalam JFA harus sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan teknis dari BPKP sebagai Instansi Pembina. e. Pengangkatan PNS ke dalam JFA dilaksanakan sebagai tindak lanjut setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BPKP dan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) serta tidak melebihi batas waktu berlakunya surat persetujuan teknis tersebut (pengangkatan pertama, perpindahan, dan pengangkatan kembali adalah 12 bulan dari tanggal persetujuan teknis Kepala BPKP, sedang pengangkatan perlakuan khusus tergantung pada aturannya). f. Persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina dalam bentuk surat persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala BPKP merupakan pertimbangan teknis yang meliputi kesesuaian pangkat, jenjang jabatan, dan besaran angka BAGIAN III PENGANGKATAN JFA A.PENGANGKATAN KE DALAM JFA

26 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA kredit dengan ketentuan yang berlaku. g. Angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam JFA dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas sebagai PFA. h. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit membuat penetapan angka kredit awal dengan memperhatikan surat pengangkatan auditor. i. Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/ janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. j. Sebagai tindak lanjut setelah surat persetujuan teknis pengangkatan ke dalam jabatan Auditor diterima agar PPK segera melakukan pengangkatan ke dalam jabatan Auditor sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. k. Dokumen baku formulir yang digunakan dalam setiap proses pengangkatan mulai dari surat pengusulan hingga surat Pengangkatan ke dalam jabatan Auditor dapat dilihat pada Lampiran Panduan ini. a. Uraian 1) Pengangkatan Pertama adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Auditor melalui formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan belum pernah mutasi baik dalam kepangkatan, jabatan, maupun unit kerja. 2) Calon PNS yang telah diangkat sebagai PNS dan mengikuti serta dinyatakan lulus uji kompetensi, paling lama 1(satu) tahun, wajib diangkat dalam JF. Untuk pengajuan persetujuan teknis pengangkatan dalam JFA ke BPKP, dapat dilakukan segera setelah CPNS tersebut mengikuti diklat fungsional Auditor (tanpa menunggu ujian sertifikasi Auditor) dan telah diangkat dalam PNS. 3) PNS yang telah diangkat dalam JFA melalui pengangkatan pertama, paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus diklat fungsional Auditor. 4) Pejabat fungsional yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas. b. Persyaratan Pengangkatan Pertama dan Dokumen Terkait Tabel 3.1 Persyaratan Pengangkatan Pertama dan Dokumen Terkait yang Dibutuhkan 3. Pengangkatan Pertama No. Persyaratan Dokumen Persyaratan yang Harus Disampaikan 1 Berstatus PNS 1. Fotokopi SK Pengangkatan CPNS 2. Fotokopi SK Pengangkatan PNS 2 Memiliki integritas dan moralitas yang baik 3. Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir 3 Sehat jasmani dan rohani 4 Nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik (setiap unsur) dalam 1 tahun terakhir 5 Berijazah Minimal S1 atau DIV untuk JF Ahli 4. Fotokopi Ijazah terakhir yang diakui secara kedinasan/tercantum dalam SK Pangkat terakhir Persyaratan lain: 6 Telah mengikuti Diklat Pembentukan JFA 5. Fotokopi Sertifikat Mengikuti Diklat Pembentukan JFA Fotokopi Sertifikat Lulus Uji Kompetensi JFA (jika ada) 7 Mengumpulkan angka kredit untuk PAK Awal 6. Daftar Penugasan (Asli) formulir PDF yang ditandatangani oleh Inspektur. 7. Lembar kerja penilaian AK format Microsoft Excel (softcopy) 8. Surat Penugasan dan output penugasan 8 Menyampaikan Usulan ke Instansi Pembina 9. Surat usulan Pengangkatan dalam JFA

27 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA c. Alur Proses Persetujuan Pengangkatan Pertama Diagram 3.1 Alur Proses Persetujuan Pengangkatan Pertama JFA 4. Pengangkatan dari Jabatan Lain (Perpindahan) a. Uraian 1) Pengangkatan melalui perpindahan adalah Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain, yakni jabatan struktural, yaitu jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu lainnya ke dalam JFA. 2) Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki. 3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Auditor dari jabatan lain adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang serta sertifikat jabatan Auditor yang dimiliki. 4) Jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. Angka kredit diperoleh berdasarkan penilaian atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sepanjang bukti fisik masih lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok auditor. 5) Dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang pernah menduduki Jabatan Struktural Eselon I atau Eselon II pada unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang melakukan tugas pengawasan paling lama 2 (dua) tahun sejak tidak menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II pada unit APIP, usia paling tinggi saat pengangkatan dalam jabatan Auditor adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. 6) Usulan pengangkatan PNS dalam JF Ahli Utama dilakukan oleh: a) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat bagi PNS Instansi Pusat; b) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi bagi PNS Instansi Daerah Provinsi; No. Prosedur APIP BPKP/Pusbin JFA 1. Pimpinan Unit APIP menyampaikan Usulan Pengangkatan dalam JFA kepada Kepala BPKP c.q. Kepala Pusbin JFA. 2. Fasilitator melakukan verifikasi dan validasi atas Usulan Pengangkatan dalam JFA dari Unit APIP. 3. Jika tidak memenuhi syarat, maka Pusbin JFA menerbitkan Surat Penolakan Persetujuan Pengangkatan kepada Unit APIP Pengusul. 4. Jika memenuhi syarat, maka dilanjutkan proses penyusunan Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA. 5. Pengiriman Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA kepada Unit APIP Pengusul. Surat Usulan beserta dokumen-dokumen persyaratan Surat Usulan beserta dokumen-dokumen persyaratan Verifikasi Usulan Pengangkatan dalam JFA Memenuhi syarat Surat Penolakan Persetujuan Pengangkatan Proses Penerbitan Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA T Y

28 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA c) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota melalui Gubernur bagi PNS Instansi Daerah Kabupaten/Kota. b. Dokumen Persyaratan Pengangkatan dari Jabatan Lain (Perpindahan) Tabel 3.2 Persyaratan dan Dokumen Terkait untuk Pengangkatan dari Jabatan Lain (Perpindahan) No. Persyaratan Dokumen Persyaratan yang Harus Disampaikan 1 Berstatus PNS. 1. Fotokopi SK Pengangkatan PNS. 2 Memiliki integritas dan moralitas yang baik. 2. Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir. 3 Sehat jasmani dan rohani. 4 Nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai Baik (setiap unsur) dalam 2 tahun terakhir. 5 Berijazah Minimal S1 atau DIV untuk JF Ahli. 3. Fotokopi Ijazah terakhir yang diakui secara kedinasan/tercantum dalam SK Pangkat terakhir. 6 Mengikuti diklat JFA dan lulus diklat JFA. 4. FotokopiSertifikat Mengikuti Diklat JFA. 5. Fotokopi Sertifikat Lulus JFA. 7 Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFA yang akan diduduki paling kurang 2 tahun. 6. Fotokopi SK Penempatan di Unit Inspektorat. 7. Fotokopi SPMT (Surat Pernyataan Mulai Melaksanakan Tugas) di unit Inspektorat. 8. SK Kenaikan Pangkat terakhir. *apabila pernah keluar dari unit Inspektorat lalu kembali lagi ke unit Inspektorat, agar melampirkan seluruh SK Mutasi tersebut. 8 Berusia paling tinggi: a. 53 tahun untuk jabatan Auditor Terampil/Pertama/ Muda. b. 55 tahun untuk jabatan Auditor Madya. c. 60 tahun untuk jabatan Auditor Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT. d. 63 tahun untuk jabatan Auditor Utama bagi Pejabat Fungsional Ahli Utama Lainnya. 9 Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki. 9. Surat Usulan Kebutuhan JFA. 10. Kertas Kerja Perhitungan kebutuhan JFA. 11. PKPT 2 Tahun. *apabila telah ada Rekomendasi Kebutuhan JFA dari BPKP atau Penetapan Formasi dari Menpan RB, maka tidak perlu melampirkan ketiga dokumen tersebut, melainkan cukup melampirkan Rekomendasi Kebutuhan JFA dari BPKP atau Penetapan Formasi dari Menpan RB dan data existing Auditor yang ditandatangani oleh Inspektur. Persyaratan lain: 10 Riwayat mutasi jabatan, pangkat, dan penempatan. 12. Daftar riwayat jabatan, pangkat, dan penempatan. 11 Mengumpulkan angka kredit untuk dasar pembuatan PAK Awal. 13. Daftar Penugasan (Asli) formulir PDF yang ditandatangani oleh Inspektur. 14. Lembar kerja penilaian AK formulir Microsoft Excel (softcopy). 15. Surat Penugasan dan output penugasan. 12 Menyampaikan Usulan ke Instansi Pembina. 16. Surat usulan Pengangkatan dalam JFA. 13 Pernyataan bersedia mengangkat dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). 17. Surat Pernyataan bersedia mengangkat dalam JFA yang ditandatangani oleh PPK.

29 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA c. Alur Pemrosesan Persetujuan Pengangkatan dari Jabatan Lain (Perpindahan) Diagram 3.2 Alur Proses Persetujuan Pengangkatan Pengangkatan dari Jabatan Lain (Perpindahan) JFA a. Uraian 1) Pengangkatan dalam JF melalui Penyesuaian/Inpassing berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. 2) Pengangkatan dalam JF melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan dalam hal penetapan JF baru, perubahan ruang lingkup tugas JF atau kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis nasional. 3) Pengangkatan dalam JF melalui Penyesuaian/Inpassing dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki. 4) Pengangkatan dalam JF melalui Penyesuaian/Inpassing diberikan nilai angka kredit dan hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa Penyesuaian/Inpassing. 5) Pengangkatan ke dalam jabatan auditor melalui penyesuaian/Inpassing periode 2019-2021 diatur tersendiri dengan peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/Inpassing. Jangka waktu pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai dengan tanggal 6 April 2021. 5.Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing No. Prosedur APIP BPKP/Pusbin JFA 1. Pimpinan Unit APIP menyampaikan Usulan Pengangkatan dalam JFA kepada Kepala BPKP c.q. Kepala Pusbin JFA. 2. Bagi Unit APIP yang belum memiliki Rekomendasi Kebutuhan JFA, maka Unit APIP diminta mengajukan Usulan Rekomendasi Kebutuhan JFA. 3. Fasilitator melakukan verifikasi dan validasi atas Usulan Pengangkatan dalam JFA dari Unit APIP dan ketersediaan formasi Auditor. 4. Jika tidak memenuhi syarat atau tidak tersedia formasi Auditor, maka Pusbin JFA menerbitkan Surat Penolakan Persetujuan Pengangkatan kepada Unit APIP Pengusul. 5. Jika memenuhi syarat, maka dilanjutkan proses penyusunan Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA. 6. Pengiriman Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA kepada Unit APIP Pengusul. Surat Usulan beserta dokumen-dokumen persyaratan Surat Usulan beserta dokumen-dokumen persyaratan Verifikasi Usulan Pengangkatan dalam JFA dan cek ketersediaan formasi Memenuhi syarat Surat Penolakan Persetujuan Pengangkatan Proses Penerbitan Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA T Y Rekomendasi Kebutuhan JFA Unit APIP mengajukan usulan Rekomendasi Kebutuhan JFA ke BPKP T Y

30 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA b. Dokumen Persyaratan Pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing Tabel 3.3 Persyaratan dan Dokumen Terkait Untuk Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing No. Persyaratan Dokumen Persyaratan yang Harus Disampaikan 1 Berstatus PNS. 1. Fotokopi SK Pengangkatan PNS. 2 Memiliki integritas dan moralitas yang baik. 2. Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir. 3 Sehat jasmani dan rohani. 4 Nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik (setiap unsur) dalam 2 tahun terakhir. 5 Berijazah Minimal S1 atau DIV untuk JF Ahli. 3. Fotokopi Ijazah terakhir yang diakui secara kedinasan/tercantum dalam SK Pangkat terakhir. 6. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFA yang akan diduduki paling kurang 2 tahun. 4. Fotokopi SK Penempatan di Unit Inspektorat. 5. Fotokopi SPMT (Surat Pernyataan Mulai Melaksanakan Tugas) di unit Inspektorat. 6. SK Pangkat terakhir. 7. SK Jabatan Terakhir. *apabila pernah keluar dari unit Inspektorat lalu kembali lagi ke unit Inspektorat, agar dilampiri seluruh SK Mutasi tersebut. 7 Berusia paling tinggi: a. 56 tahun untuk Auditor Terampil/Pertama/Muda. b. 58 tahun untuk Auditor Madya. 8 Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki. 8. Surat Usulan Kebutuhan JFA. 9. Kertas Kerja Perhitungan Kebutuhan JFA. 10. PKPT 2 Tahun. *apabila telah ada Rekomendasi Kebutuhan JFA dari BPKP, tidak perlu melampirkan ketiga dokumen tersebut. 9 Mengikuti dan Lulus uji kompetensi. 11. Sertifikat lulus Uji Kompetensi Inpassing, atau Sertifikat lulus JFA sesuai dengan jenjang yang akan diduduki. Persyaratan lain: 10 Riwayat mutasi jabatan, pangkat, dan penempatan. 12. Daftar riwayat jabatan, pangkat, dan penempatan. 11 Menyampaikan Usulan ke Instansi Pembina. 13. Surat usulan Pengangkatan dalam JFA melalui Penyesuaian/Inpassing. 12 Tidak pernah diberhentikan dari JFA. 14. Surat Pernyataan PPK bahwa PNS tersebut tidak pernah diberhentikan dari JFA. 13 Bersedia diangkat dalam JFA. 15. Surat Pernyataan bersedia diangkat dalam JFA yang ditandatangani oleh Calon Auditor dan diketahui oleh Pimpinan APIP. 14 PPK bersedia mengangkat ybs. dalam JFA. 16. Surat Pernyataan bersedia mengangkat dalam JFA yang ditandatangani oleh PPK. PPK bersedia mengangkat ybs. dalam JFA paling lama 1 tahun setelah diterbitkan persetujuan teknis oleh BPKP. Hal ini diperlukan supaya ada komitmen dari PPK untuk mengangkat pegawai yang telah lulus Inpassing. Untuk itu perlu dipertimbangkan saat usulan Inpassing, pengusulan formasi dari Kemenpan RB dan BKN dilampirkan.

31 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA c. Alur Pemrosesan Persetujuan Pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing Diagram 3.3 Alur Proses Persetujuan Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing No. Prosedur APIP BPKP/Pusbin JFA 1. Pimpinan Unit APIP menyampaikan Usulan Pengangkatan dalam JFA kepada Kepala BPKP c.q. Kepala Pusbin JFA. 2. Bagi Unit APIP yang belum memiliki Rekomendasi Kebutuhan JFA, maka Unit APIP diminta mengajukan Usulan Rekomendasi Kebutuhan JFA. 3. Fasilitator melakukan verifikasi dan validasi atas Usulan Pengangkatan dalam JFA dari Unit APIP dan ketersediaan formasi Auditor. 4. Jika tidak memenuhi syarat atau tidak tersedia formasi Auditor, maka Pusbin JFA menerbitkan Surat Penolakan Persetujuan Pengangkatan kepada Unit APIP Pengusul. 5. Pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing (UKI) yang diselenggarakan Pusbin JFA BPKP bagi PNS yang telah memenuhi persyaratan Inpassing dan belum memiliki Sertifikat Auditor sesuai dengan jenjang yang akan didudukinya. 6. Jika lulus UKI atau telah memiliki Sertifikat Auditor sesuai jenjang yang akan diduduiki, maka dilanjutkan proses penyusunan Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA. 7. Pengiriman Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA kepada Unit APIP Pengusul. Surat Usulan beserta dokumen-dokumen persyaratan Surat Usulan beserta dokumen-dokumen persyaratan Verifikasi Usulan Pengangkatan dalam JFA dan cek ketersediaan formasi Memenuhi syarat Surat Penolakan Persetujuan Pengangkatan Proses Penerbitan Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA T Y Rekomendasi Kebutuhan JFA Unit APIP mengajukan usulan Rekomendasi Kebutuhan JFA ke BPKP T Y Memiliki Sertifikat Auditor sesuai jenjang yang akan diduduki Pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing (UKI) Lulus UKI Y T T Y

32 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 6. Pengangkatan Kembali a. Uraian 1) Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. 2) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila: a) Mengundurkan diri dari jabatan. b) Diberhentikan sementara sebagai PNS. c) Menjalani cuti di luar tanggungan negara. d) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. e) Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. f) Tidak memenuhi persyaratan jabatan. 3) Pejabat fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana angka 2) huruf b) sampai dengan e) dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF. 4) Pejabat fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana butir b) nomor (2) butir a) dan f) terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan dan harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. Atas PNS tersebut tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama. 5) Pengangkatan kembali dalam JF dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang JF selama diberhentikan. 6) Pejabat fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana angka 2) huruf e), dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF. 7) PNS yang ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dapat dilakukan pengangkatan melalui perpindahan ke dalam jabatan fungsional pada jenjang yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, pengalaman dan angka kredit yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara karena tidak memenuhi angka kredit dan belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari JF, diangkat kembali dalam JF nya sesuai dengan jenjang jabatannya. 9) Keputusan pembebasan sementara bagi pejabat fungsional yang disebabkan karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat Sedang atau Berat berupa penurunan pangkat, dapat diangkat kembali dalam JF nya apabila yang bersangkutan telah selesai menjalankan hukuman disiplin. 10)Keputusan Pemberhentian dari JF dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian dari JF. 11)PNS yang diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

33 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA b. Dokumen Persyaratan Pengangkatan Kembali Tabel 3.4 Persyaratan dan Dokumen Terkait Untuk Pengangkatan Kembali No. Persyaratan Dokumen Persyaratan yang Harus Disampaikan 1 Memiliki integritas dan moralitas yang baik. 1. Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir. 2 Sehat jasmani dan rohani. 3 Nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik (setiap unsur) dalam 2 tahun terakhir. 4 Berijazah Minimal S1 atau DIV untuk JF Ahli. 2. Fotocopy Ijazah terakhir yang diakui secara kedinasan/ tercantum dalam SK Pangkat terakhir. 5 Mengikuti diklat JFA dan lulus diklat JFA. 3. Fotocopy Sertifikat lulus diklat JFA. 6 Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki. 4. Surat Usulan Kebutuhan JFA. 5. Kertas Kerja Perhitungan kebutuhan JFA. 6. PKPT 2 Tahun. *apabila telah ada Rekomendasi Kebutuhan JFA dari BPKP atau Penetapan Formasi dari Menpan RB, maka tidak perlu melampirkan ketiga dokumen tersebut, melainkan hanya melampirkan Rekomendasi Kebutuhan JFA dari BPKP atau Penetapan Formasi dari Menpan RB dan data existing Auditor yang ditandatangani oleh Inspektur. Persyaratan lain: 7 Riwayat mutasi jabatan, pangkat, dan penempatan. 7. Daftar riwayat jabatan, pangkat, dan penempatan. 8 Memiliki angka kredit yang cukup untuk diangkat dalam jabatan yang akan diduduki. 8. Daftar Riwayat Jabatan. 9. Fotocopy SK Pembebasan Sementara atau SK Pemberhentian dari JFA. 10. Fotocopy PAK terakhir pada saat dibebaskan sementara atau diberhentikan dari JFA. 11. Sertifikat diklat/seminar (apabila ada - selama dibebaskan sementara atau diberhentikan dari JFA). 12. Fotocopy SK jabatan Struktural selama dibebaskan sementara atau diberhentikan dari JFA. 13. Fotocopy SK pemberhentian dari jabatan struktural (bila sudah diberhentikan) dan Surat Keterangan masih menduduki jabatan di luar JFA (bila masih menduduki jabatan). 9 Menyampaikan usulan ke Instansi Pembina. 14. Surat usulan Pengangkatan dalam JFA. 10 Pernyataan bersedia mengangkat dari Pejabat Pembina Kepegawaian. 15. Surat Pernyataan bersedia mengangkat dalam JFA yang ditandatangani oleh PPK.

34 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA c. Alur Pemrosesan Persetujuan Pengangkatan Kembali Diagram 3.4 Alur Proses Persetujuan Pengangkatan Kembali 7. Alih Jabatan a. Alih jabatan adalah peralihan dari jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli. b. Auditor Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Tersedia formasi untuk jabatan Auditor Ahli; 2) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Auditor Ahli dan telah memiliki sertifikasi Alih Jabatan dari Auditor Terampil ke Auditor Ahli; serta 3) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. c. Auditor Terampil yang akan beralih menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif untuk diklat, subunsur pengawasan dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, tanpa memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang. d. Pengangkatan dalam JF kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah S-1/D-4 dapat diangkat dalam JF kategori Keahlian harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki. e. Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang memperoleh ijazah S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma – Empat) dapat diangkat dalam JF kategori keahlian dengan persyaratan sebagai berikut: 1) JF terdiri atas kategori Keahlian dan kategori Keterampilan. 2) Tersedia kebutuhan untuk JF kategori keahlian yang akan diduduki. 3) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang pendidikan JF kategori Keahlian yang akan diduduki. No. Prosedur APIP BPKP/Pusbin JFA 1. Pimpinan Unit APIP menyampaikan Usulan Pengangkatan dalam JFA kepada Kepala BPKP c.q. Kepala Pusbin JFA. 2. Bagi Unit APIP yang belum memiliki Rekomendasi Kebutuhan JFA, maka Unit APIP diminta mengajukan Usulan Rekomendasi Kebutuhan JFA. 3. Fasilitator melakukan verifikasi dan validasi atas Usulan Pengangkatan dalam JFA dari Unit APIP dan ketersediaan formasi Auditor. 4. Jika tidak memenuhi syarat atau tidak tersedia formasi Auditor, maka Pusbin JFA menerbitkan Surat Penolakan Persetujuan Pengangkatan kepada Unit APIP Pengusul. 5. Jika memenuhi syarat, maka dilanjutkan proses penyusunan Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA. 6. Pengiriman Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA kepada Unit APIP Pengusul. Surat Usulan beserta dokumen-dokumen persyaratan Surat Usulan beserta dokumen-dokumen persyaratan Verifikasi Usulan Pengangkatan dalam JFA dan cek ketersediaan formasi Memenuhi syarat Surat Penolakan Persetujuan Pengangkatan Proses Penerbitan Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA T Y Rekomendasi Kebutuhan JFA Unit APIP mengajukan usulan Rekomendasi Kebutuhan JFA ke BPKP T Y

35 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 4) Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina. 5) Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam JF yang akan diduduki. 6) Berusia paling tinggi sesuai dengan ketentuan. f. Alih jabatan dari Auditor Terampil ke Auditor Ahli tidak memerlukan persetujuan teknis dari Instansi Pembina. 8. Contoh Kasus Contoh Kasus Pengangkatan Pertama diusulkan setelah mengikuti diklat fungsional (sertifikasi pembentukan auditor). a • Amanda, S.E. , Budiman, S.E. dan Cahyana, S.E. adalah CPNS TMT 1 April 2018 di Inspektorat Kabupaten XXX yang dipersiapkan untuk menjadi Auditor (formasi Auditor). Ketiganya diangkat sebagai PNS TMT 1 April 2019. Amanda, S.E. dan Budiman, S.E. sudah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli pada bulan Mei 2019, sedangkan Cahyana, S.E. belum mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli. Amanda, S.E. telah lulus sertifikasi Auditor Ahli sedangkan Budiman, S.E. belum lulus. Ketiganya diusulkan untuk memperoleh persetujuan teknis pengangkatan ke dalam JFA kepada Kepala BPKP. • Dengan memperhatikan persyaratan lainnya, ketiganya dapat disetujui untuk diangkat dalam JFA dalam jenjang Auditor Pertama, namun untuk Budiman, S.E. dan Cahyana,S.E. paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Auditor Pertama yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas. Contoh Kasus Pengangkatan Pertama tidak berlaku untuk calon auditor yang sudah mengalami mutasi pangkat atau unit kerja. b Deni Saputra, S.E., CPNS TMT 1 April 2015 diangkat PNS TMT 1 April 2016, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a pada Inspektorat Jenderal Kementerian ABC untuk memenuhi formasi Auditor (seharusnya Pengangkatan Pertama). Yang bersangkutan sudah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli dan diusulkan persetujuan pengangkatan Auditor kepada Kepala BPKP pada 20 Oktober 2017 dan disetujui 5 Januari 2018 dengan jabatan Auditor Pertama, angka kredit 140, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Oleh Bagian Kepegawaian, Sdr. Deni Saputra, S.E. tidak langsung diproses pengangkatan auditornya, namun diusulkan kenaikan pangkat reguler untuk periode 1 April 2019 dan diterbitkan SK kenaikan pangkatnya ke Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b TMT 1 April 2019. Karena telah mengalami mutasi kepangkatan maka Sdr. Deni Saputra tidak dapat diangkat melalui Pengangkatan Pertama dengan berdasarkan persetujuan Kepala BPKP tanggal 5 Januari 2018 tersebut dan harus diusulkan lagi persetujuan teknisnya yaitu menjadi Pengangkatan Perpindahan yang salah satu persyaratannya adalah telah lulus sertifikasi pembentukan auditor/memiliki sertifikat lulus Auditor Ahli dan masa berlaku persetujuan teknis telah kadaluwarsa (telah lebih dari 12 bulan). Catatan: 1) Calon Auditor yang mengalami mutasi unit kerja juga tidak dapat diangkat melalui Pengangkatan Pertama. 2) Apabila setelah ada Persetujuan Teknis Kepala BPKP terjadi mutasi kepangkatan atau unit kerja maka harus diusulkan lagi dan termasuk kriteria Pengangkatan Perpindahan. 3) Pengangkatan Perpindahan mensyaratkan harus memiliki sertifikat lulus Pembentukan Auditor Ahli/Sertifikasi Auditor Pertama. 4) Masa berlaku surat persetujuan teknis adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan.

36 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 9. Permasalahan yang Sering Ditanyakan Permasalahan • Untuk CPNS yang Pada saat rekruitmen formasi Auditor, apakah pengangkatan ke dalam JFA harus memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun di unit APIP. Penjelasan • CPNS dengan formasi Auditor setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam jabatan fungsional, tanpa persyaratan paling kurang 2 tahun di unit APIP. (Sumber data: Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil). c Permasalahan • CPNS yang pada saat rekruitmen formasi Auditor dan sudah diangkat menjadi PNS serta telah lulus uji kompetensi apakah langsung dapat diangkat dalam jabatan JFA? Penjelasan • CPNS yang berasal dari formasi jabatan fungsional setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam jabatan fungsional, namun terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan teknis pengangkatan dalam JFA terlebih dahulu dari Instansi Pembina (Pimpinan APIP membuat usulan kepada BPKP selaku Instansi Pembina JFA). (Sumber data: Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil). a Permasalahan • Seorang PNS dalam SK CPNS dan SK Pengangkatan PNSnya tercantum jabatannya adalah Auditor. Apabila PNS tersebut belum diangkat dalam JFA, ketika naik pangkat berikutnya apakah jabatannya tetap tercantum Auditor? Penjelasan • Bagi CPNS yang saat ini telah diangkat menjadi PNS dan belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya dan belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional agar diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatannya saat melamar CPNS dan Pejabat fungsional yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi. (Sumber data: Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil) b

37 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 1. Dasar Hukum Peraturan yang terkait dengan rekomendasi pengangkatan adalah sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M. PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. d. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/365/M. SM.02.03/2019 tentang Pemberlakuan Pengaturan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. e. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Auditor. f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/ JF/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural ke dalam jabatan Fungsional Auditor. 2. Penjelasan a. Pengangkatan sebagai Auditor dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina dalam bentuk surat persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala BPKP. b. Persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina dalam bentuk surat persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala BPKP merupakan pertimbangan teknis yang meliputi kesesuaian pangkat, jenjang jabatan, dan besaran angka kredit dengan ketentuan yang berlaku. c. Masa berlaku surat persetujuan tersebut adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan d. Apabila masa 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan terlewati, calon auditor belum diangkat ke dalam jabatan Auditor, maka harus diajukan persetujuan kembali. B. REKOMENDASI KEBUTUHAN JFA Permasalahan • Untuk PNS dari unit kerja selain unit pengawasan dan ingin beralih menjadi Auditor apakah dapat diangkat dalam jenjang jabatan auditor sesuai dengan pangkat terakhirnya? Penjelasan • Untuk PNS dari unit kerja selain unit pengawasan dapat diangkat ke dalam JFA melalui Pengangkatan Perpindahan atau melalui Inpassing. Apabila yang bersangkutan diangkat melalui Perpindahan maka diangkat ke dalam JFA sesuai sertifikasi Auditor yang dimiliki, sedangkan apabila yang bersangkutan diangkat ke dalam JFA melalui Inpassing dapat diangkat sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki dengan memenuhi persyaratan antara lain: 1) Mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina. 2) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 3) Tersedia formasi untuk JF yang akan diduduki. (Sumber data: Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil). d

38 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan Permasalahan • CPNS formasi Auditor yang sudah diangkat menjadi PNS dan telah mengikuti diklat pembentukan serta lulus sertifikasi Auditor Ahli apakah dapat diangkat ke dalam JFA melalui SK Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa ada penerbitan Persetujuan teknis dari BPKP? Penjelasan • Pengangkatan ke dalam JFA bagi PNS formasi Auditor dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari instansi Pembina. (Sumber data: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya) a Permasalahan • Seorang PNS telah memperoleh Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA dari Instansi Pembina pada tanggal 4 Maret 2019 dengan jabatan Auditor Pertama, angka kredit sebesar 156,78 per 31 Desember 2018, pangkat Penata Muda Tk.I (III/b). PNS tersebut belum diangkat dalam JFA oleh PPK, tetapi telah memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yaitu Penata (III/c) TMT 1 April 2019. Apabila PNS tersebut diangkat dalam JFA oleh PPK, apakah harus mengajukan Usulan Pengangkatan dalam JFA dengan pangkat yang baru? Penjelasan • PNS tersebut tidak perlu mengajukan Usulan Pengangkatan dalam JFA yang baru selama Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA masih berlaku. • Untuk pengangkatan reguler, PNS tersebut dapat diangkat dalam jabatan Auditor Pertama dengan pangkat Penata (III/c), dengan angka kredit sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat Persetujuan Pengangkatan dalam JFA. b

39 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 1. Dasar Hukum a) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang tunjangan JFA. b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. 2. Penjelasan a) Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. b) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor, diberikan tunjangan Auditor setiap bulan. c) Pemberian tunjangan Auditor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan status kepegawaian masing masing Pejabat Fungsional Auditor. d) Pemberian tunjangan Auditor dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Pembayaran tunjangan Auditor diberikan sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Menduduki Jabatan/ Berita Acara Pelantikan. f) Besarnya tunjangan Auditor tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.5 Besaran Tunjangan Auditor Berdasarkan Jenjang Jabatan No. Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Besarnya Tunjangan (Rp) 1 Auditor Utama 1.400.000,00 2 Auditor Madya 1.100.000,00 3 Auditor Muda 700.000,00 4 Auditor Pertama 450.000,00 5 Auditor Penyelia 500.000,00 6 Auditor Pelaksana Lanjutan 400.000,00 7 Auditor Pelaksana 300.000,00 C. PEMBERIAN TUNJANGAN JFA

40 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan Permasalahan • Apakah awal periode PNS yang sudah diangkat ke dalam JFA dapat diberikan tunjangan JFA-nya? Penjelasan • PNS yang sudah diangkat ke dalam JFA akan menerima tunjangan JFA sejak yang bersangkutan diangkat ke dalam JFA sesuai SK pengangkatan ke dalam JFA, yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian. (Sumber data: PP nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan JFA) a Permasalahan • Apakah pembayaran tunjangan JFA menjadi beban Keuangan Daerah? Penjelasan • Pembayaran tunjangan JFA menjadi beban anggaran negara/APBN dan melekat pada pembayaran gaji setiap bulan. (Sumber data: PP Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan JFA) b

BAGIAN IV PENGEMBANGAN JFA

42 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA A. ORGANISASI PROFESI JFA 1. Dasar Hukum Peraturan yang terkait dengan pengembangan JFA adalah sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 101 Paragraf 15 tentang Organisasi Profesi. b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada Pasal 52, 53, dan 55. c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional, pada Pasal 70. d. Akta Pendirian AAIPI. e. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2. Penjelasan a. Uraian 1) Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan penerapan kode etik, serta kode perilaku profesi JFA. 2) Pejabat Fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF. 3) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat AAIPI) dibentuk pada tanggal 30 November 2012, dengan susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) yang dikukuhkan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 19 Desember 2012. 4) Anggota AAIPI adalah perseorangan dan unit kerja APIP (struktural, auditor, dan P2UPD), yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi AAIPI, terdiri atas Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa/Kehormatan. Setiap anggota berhak mendapatkan kartu tanda anggota AAIPI, sesuai dengan status keanggotaannya. Tabel 4.1. Uraian Hak dan Kewajiban Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa AAIPI BAGIAN IV PENGEMBANGAN JFA Anggota Hak Kewajiban Anggota Biasa 1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi; 2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis; 3. Memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi; 4. Mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggung jawab; 5. Mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan; 6. Setiap anggota biasa perseorangan mempunyai hak memilih dan dipilih; 7. Seluruh unit kerja APIP sebagai anggota biasa mempunyai hak suara proporsional untuk memilih yaitu setiap 25 anggota di unit APIP mempunyai hak satu suara; dan 8. Dalam hal satu unit APIP mempunyai anggota kurang dari 25 Anggota, hanya mempunyai hak satu suara. 1. Menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi dan profesi; 2. Menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, serta semua peraturan perundang-undangan dan keputusan organisasi yang berlaku; 3. Bekerja sama dengan sesama anggota yang lain; 4. Melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi; 5. Memelihara dan meningkatkan kompetensi; 6. Membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota Luar Biasa Mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan, saran atau pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus.