Buku Panduan Penerapan JFA

43 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 1. Dasar Hukum Peraturan yang terkait dengan penerapan Kode Etik dan Aturan Perilaku JFA adalah sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Pasal 52, 53, dan 55. b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional; Pasal 70. c. Anggaran Rumah Tangga AAIPI. d. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2. Penjelasan a. Uraian 1) Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit intern. 2) Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat KE-AIPI) disusun sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah. 3) KE-AIPI berlaku bagi auditor dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundangundangan. 4) KE-AIPI meliputi dua komponen dasar, yaitu: 1) Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan 2) Aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis bagi auditor intern pemerintah. 5) Penerapan KE-AIPI telah ditetapkan pemberlakuannya secara resmi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kode Etik AAIPI. b. Implementasi Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Tugas dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan pemantauan penerapan KE-AIPI adalah sebagai berikut. 1) Pimpinan unit kerja Auditor: a) Melakukan internalisasi penerapan kode etik pada unit di lingkungan kerjanya secara berkala. b) Memberikan contoh penerapan kode etik pada unit di lingkungan kerjanya dalam berperilaku sehari-hari. c) Melakukan pengawasan penerapan kode etik terhadap pegawai di unitnya. d) Memberikan dukungan terhadap pemantauan penerapan kode etik di lingkungan kerjanya. e) Memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil pemantauan penerapan kode etik dalam rangka meningkatkan pengendalian intern di lingkungan kerjanya. f) Memberikan sanksi moral atau tindakan pembimbingan dengan bijak terhadap pelanggaran kode etik. g) Membentuk tim pelaksana pemantauan dalam hal belum terdapat unit pelaksana pemantauan tersendiri. 2) Pelaksana Pemantauan a) Memberikan contoh penerapan kode etik pada unit kerja Auditor di lingkungan kerjanya dalam berperilaku sehari-hari. b) Menyusun rencana kerja pemantauan penerapan kode etik, termasuk memilih objek pemantauan dan menentukan jadwal pelaksanaan pemantauan, serta b. Prosedur Pengajuan Kartu Tanda Anggota AAIPI 1) Pimpinan Unit APIP K/L/D mengajukan pendaftaran melalui surat usulan keanggotaan yang ditujukan kepada Kepala Pusbin JFA selaku Direktur Eksekutif AAIPI melalui alamat kantor Pusbin JFA BPKP, faksimile, e-mail, atau website: www.aaipi.or.id. 2) Surat usulan keanggotaan dengan menyertakan informasi nama calon anggota (disertai gelar), NIP, dan jabatan. 3) Bidang Organisasi dan Administrasi Sekretariat Manajemen Eksekutif AAIPI melakukan verifikasi atas usulan keanggotaan AAIPI Pusat dan Wilayah. 4) Berdasarkan hasil verifikasi, Bidang Organisasi memproses pembuatan dan pencetakan kartu anggota AAIPI. 5) Kartu anggota dikirimkan ke unit APIP terkait. B. PENERAPAN KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU

44 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA menentukan penggunaan metode/ perangkat pemantauan penerapan kode etik. c) Melaksanakan pemantauan penerapan kode etik pada unit audit intern masingmasing dengan menggunakan perangkat pemantauan sebagaimana diatur dalam pedoman ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perangkat pemantauan dapat dikembangkan berdasarkan kondisi pada saat pelaksanaan pemantauan. d) Menyusun dan menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja Auditor yang dipantau. Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran etika yang berat, laporan ditembuskan kepada Komite Kode Etik AIPI. e) Melakukan evaluasi terhadap pemantauan penerapan kode etik yang telah dilakukan pada masing-masing unit Auditor. 3) Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Laporan hasil pemantauan penerapan kode etik yang telah disusun oleh pelaksana pemantauan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja Auditor atau unit yang dipantau dan ditembuskan kepada pimpinan pelaksana pemantauan segera setelah laporan selesai, selambat-lambatnya lima hari kerja setelah tugas pemantauan dilakukan. Laporan hasil pemantauan disusun dalam bentuk bab dan setidaknya memuat: (a) Cover Judul. (b) Daftar lsi. (c) Ringkasan Hasil Pemantauan. (d) Dasar Hukum. (e) Tujuan Pemantauan. (f) Ruang Lingkup Pemantauan. (g) Metode Pemantauan. (h) Gambaran Umum. (i) Uraian Hasil Pemantauan. (j) Hal-hal Lain yang Perlu Diungkapkan (jika ada). (k) Lampiran (jika ada). 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan Permasalahan • Apakah SK Kepengurusan AAIPI Wilayah dapat diperhitungkan angka kreditnya? Penjelasan • Dapat dinilai angka kreditnya sepanjang dilengkapi bukti keaktifan kepengurusan (daftar hadir rapat/ notulen/undangan), Angka kredit tersebut termasuk dalam Unsur Penunjang dengan nilai sebesar 0,5 untuk daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND dan 0,75 untuk Nasional serta sebesar 1 untuk skala Internasional. a Permasalahan • P2UPD dan pegawai pelaksana di unit APIP dapat menjadi Anggota AAIPI. Penjelasan • Sebagaimana dalam ART AAIPI bahwa anggota AAIPI adalah perorangan dan unit kerja APIP (struktural, auditor dan P2UPD) yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi AAIPI, namun dengan terbitnya Permenpan nomor 13 tahun 2019 yang mewajibkan JFT untuk membentuk organisasi profesi maka P2UPD yang merupakan JFT seharusnya membentuk organisasi profesi tersendiri. b

45 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA C. PENGEMBANGAN KOMPETENSI 1. Dasar Hukum Peraturan yang terkait dengan pengembangan kompetensi adalah sebagai berikut: a. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. c. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. 2. Uraian Penjelasan a. Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 1) Uraian a) Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi merupakan dasar untuk melaksanakan pemenuhan kompetensi pegawai dalam rangka pengembangan karier pegawai serta menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan Jabatan. b) Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi tingkat instansi yang ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. c) Pimpinan unit APIP mengusulkan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi yang ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. d) Kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pelaksanaannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. e) Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi yang telah disahkan oleh PPK disampaikan kepada LAN pada triwulan ketiga tahun anggaran berjalan. f) Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi tingkat instansi dilaksanakan melalui tahapan: (1) Inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS. (2) Verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi. (3) Validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi. g) Inventarisasi jenis kompetensi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dalam organisasi, yang menghasilkan jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dan jalur Pengembangan Kompetensi. Inventarisasi memerlukan paling sedikit: (1) Profil PNS. (2) Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi. (3) Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja. 2) Prosedur Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi: a) Pimpinan APIP menerima Juklak Pemrosesan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi dari Satker Pengelola SDM, dan mendisposisikan kepada Sekretaris. b) Sekretaris menerima dan meneruskan juklak kepada Pejabat Pelaksana Tugas Kepegawaian dan Umum. c) Pejabat Pelaksana Tugas Kepegawaian dan Umum: (1) Menyusun juklak dan juknis inventarisasi jenis kompetensi. (2) Menyiapkan formulir inventarisasi, analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja. (3) Menyampaikan ke masing-masing atasan langsung pegawai di lingkungan APIP. d) Atasan langsung masing-masing pegawai: (1) Mengisi formulir analisis kesenjangan kompetensi pegawai melalui dialog/wawancara dengan pegawai untuk mengukur kompetensi pegawai (jika belum ada pengukuran/uji kompetensi dari asesor) dan membandingkannya dengan standar kompetensinya. (2) Mengisi formulir analisis kesenjangan kinerja dengan membandingkan hasil penilaian kinerja pegawai dengan target kinerja jabatan yang diduduki. (3) Mengisi formulir Inventarisasi Usulan Pengembangan Kompetensi berdasarkan data hasil analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja. e) Pejabat Pelaksana Tugas Kepegawaian dan Umum menerima formulir Inventarisasi Usulan Pengembangan Kompetensi bersama dokumen pendukung berupa hasil analisis kesenjangan kompetensi dan

46 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA analisis kesenjangan kinerja dari para atasan langsung dan meneruskan kepada Sektretaris untuk dikoreksi. f) Sekretaris melakukan reviu, Ialu membubuhkan paraf untuk diteruskan kepada Pimpinan APIP K/L/D. g) Pimpinan APIP K/L/D menetapkan hasil Inventarisasi Usulan Pengembangan Kompetensi, selanjutnya dikirim ke Satker Pengelola SDM Instansi Pemerintah sebagai bahan untuk penyusunan dokumen Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi. h) Pejabat Pelaksana Tugas Kepegawaian dan Umum wajib melakukan pemutakhiran Pengembangan Kompetensi bersama unit kerja setiap tahunnya dan wajib mendokumentasikan seluruh formulir penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. 3) Contoh Format Formulir yang Dibutuhkan dalam Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi (dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan) a) Formulir Inventarisasi Jenis Kompetensi Inventarisasi Usulan Pengembangan Kompetensi Nama Pegawai : NIP : Jabatan : Unit Organisasi : Tahun : Hasil Identifikasi Kesenjangan Kompetensi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Waktu Pemenuhan (JP) Keterangan Nama Kompetensi Indikator Bentuk Jalur Hasil Identifikasi Kesenjangan Kinerja Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Waktu Pemenuhan (JP) Keterangan Standar Capaian Kinerja yang Belum Terpenuhi Bentuk Jalur ……………, Januari 20xx Atasan Langsung (……………………………)

47 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA b) Formulir Analisis Kesenjangan Kompetensi c) Formulir Analisis Kesenjangan Kinerja ANALISIS KESENJANGAN KOMPETENSI Nama Pegawai : NIP : Jabatan : Unit Organisasi : Tahun : No. Nama Kompetensi Indikator Kesenjangan (Ya/Tidak) Hambatan Pemenuhan Kompetensi Kesenjangan Kompetensi (Tidak Ada/Rendah/ Sedang/Tinggi) Keterangan ……………, Januari 20xx Atasan Langsung (……………………………) ANALISIS KESENJANGAN KINERJA Nama Pegawai : NIP : Jabatan : Unit Organisasi : Tahun : No. Sasaran Kinerja Status Pencapaian (Tercapai/Tidak Tercapai) Tingkat Kesenjangan (Tidak Ada/Rendah/ Sedang/Tinggi) …..…………, Januari 20xx Atasan Langsung (…….…………………..…)

48 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA d) Formulir Profil Pegawai b. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 1) Uraian a) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. b) Pelaksanaan Pemenuhan Kompetensi PNS mengacu pada Rencana Pengembangan Kompetensi tahunan yang ditetapkan PPK. c) Bentuk pemenuhan kompetensi terdiri atas pendidikan dan pelatihan. d) Pemenuhan kompetensi pendikan dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formuliral dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Pemenuhan kompetensi pelatihan dilakukan melalui pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pelatihan klasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka PROFIL PEGAWAI Nama Pegawai : NIP : Tempat/Tanggal Lahir : Jabatan : Unit Organisasi : Tahun : A. Pendidikan Jenjang Pendidikan Bidang Studi/Jurusan Nama Sekolah/Universitas B. Riwayat Jabatan Nama Jabatan Instansi/Unit Kerja Periode Jabatan C. Riwayat Pengembangan Kompetensi Jenis Kompetensi Bentuk dan Jalur Pengembangan Tahun D. Riwayat Hasil Penilaian Kinerja Hasil Penilaian Kinerja Tahun E. Riwayat Angka Kredit Angka Kredit Periode F. Riwayat Pangkat Pangkat (Golongan) TMT Tanggal dan No. SK …..…………, tanggal Pegawai (…….…………………..…)

49 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA di dalam kelas. Pelatihan klasikal paling sedikit dapat melalui jalur: (1) Pelatihan struktural kepemimpinan. (2) Pelatihan manajerial. (3) Pelatihan teknis. (4) Pelatihan fungsional. (5) Pelatihan sosial kultural. (6) Seminar/konferensi/sarasehan. (7) Workshop atau lokakarya. (8) Kursus. (9) Penataran. (10)Bimbingan teknis. (11)Sosialisasi. (12)Jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya. f) Bentuk pemenuhan kompetensi pelatihan nonklasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan /atau pembelajaran di luar kelas. Pelatihan klasikal paling sedikit dapat melalui jalur: (1) Coaching. (2) Mentoring. (3) E-learning. (4) Pelatihan jarak jauh. (5) Datasering (secondenment). (6) Pembelajaran alam terbuka (outbond). (7) Patok banding (benchmarking). (8) Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/BUMN/BUMD. (9) Belajar mandiri (self development). (10)Komunitas belajar (community of practices). (11)Bimbingan ditempat kerja. (12)Magang/praktik kerja. (13)Jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya. g) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal dapat dilaksanakan secara: (1) Mandiri oleh unit kerja penyelenggara pelatihan di Instansi Pemerintah yang terakreditasi. (2) Bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan. (3) Bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi. 2) Prosedur Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi a) Kasubbag Kepegawaian dan Umum merekapitulasi data pengusulan kebutuhan pengembangan kompetensi, menyesuaikan usulan pengembangan dengan kalender pelatihan dari unit/lembaga penyelenggara. b) Kasubbag Kepegawaian dan Umum mengusulkan nama pegawai sebagai peserta pelatihan kepada pejabat yang berwenang dan membuat konsep surat penugasan kepada Inspektur melalui Sekretaris. c) Inspektur menerbitkan surat penugasan pegawai sebagai peserta pelatihan. d) Unit APIP menanggung biaya pelatihan, uang harian, uang transport, dan akomodasi sesuai aturan yang berlaku. e) Pegawai menerima surat penugasan sebagai peserta pelatihan. f) Pegawai mengikuti pelatihan di unit/lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi yang telah ditentukan secara utuh/penuh sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. g) Kasubbag Kepegawaian dan Umum melakukan koordinasi dengan unit/lembaga penyelenggara untuk melakukan monitoring terhadap pegawai yang mengikuti pelatihan dengan mengisi formulir monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi. h) Setelah mengikuti pelatihan pegawai menyusun laporan terkait pelatihan yang telah diikuti dengan melampirkan sertifikat pelatihan untuk kemudian disampaikan unit kerja pengelola SDM dengan tembusan kepada Kasubbag Kepegawaian dan Umum. i) Kasubbag Kepegawaian dan Umum merekap hasil tahapan monitoring dan hasil laporan pelatihan dari pegawai.

50 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 3) Formulir yang dibutuhkan Formulir Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi c. Evaluasi Pengembangan Kompetensi 1) Uraian a) Evaluasi Pengembangan Kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier. b) Evaluasi Pengembangan Kompetensi tingkat instansi dilaksanakan melalui mekanisme penilaian terhadap: (1) Kesesuaian antara Rencana Pengembangan Kompetensi dengan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi. (2) Kemanfaatan antara pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terhadap peningkatan Kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai. c) Evaluasi Pengembangan Kompetensi dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang dan dilaporkan kepada PPK. d) Hasil Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS disampaikan kepada LAN pada triwulan pertama tahun berikutnya. e) Evaluasi kesesuaian antara Rencana Pengembangan Kompetensi dengan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dilakukan melalui evaluasi administratif yaitu mekanisme penilaian yang dilakukan untuk melihat kesesuaian antara rencana pengembangan kompetensi dengan pelaksanaannya, serta untuk mengukur kualitas penyelenggaraan program berdasarkan opini peserta. Tujuan dari evaluasi administratif ini adalah untuk menjadi bahan masukan dalam menyempurnakan rencana pengembangan kompetensi pada tahun berikutnya. f) Formulir yang digunakan yaitu formulir Kuesioner Evaluasi Kualitas Program dan formulir Evaluasi Administratif. 2) Prosedur Evaluasi kesesuaian antara Rencana Pengembangan Kompetensi dengan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi: a) Kasubbag Kepegawaian dan Umum menyiapkan kuesioner penilaian administratif dan menyebarkannya kepada pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi. b) Pegawai mengisi kuesioner penilaian administratif. c) Kasubbag Kepegawaian dan Umum menerima laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi dan kuesioner penilaian administratif yang telah diisi dari pegawai. d) Kasubbag Kepegawaian dan Umum melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi dan kuesioner penilaian administratif yang telah diisi oleh pegawai. e) Kasubbag Kepegawaian dan Umum mengolah data dan meng-input-nya ke dalam formulir evaluasi administratif. f) Kasubbag Kepegawaian dan Umum menyajikan hasil evaluasi administratif pengembangan kompetensi dan melaporkannya kepada Inspektur melalui Sekretaris. Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja : No. Nama Pegawai NIP Jabatan Jenis & Jalur Pengembangan Unit/Lembaga Penyelenggara Tempat dan Waktu Jumlah JP Kehadiran Keterangan

51 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 3) Formulir yang digunakan: Formulir Evaluasi Administratif 3. Permasalahan yang Sering Ditanyakan D. PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN 1. Dasar Hukum Peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan adalah sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. c. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor. d. Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 tahun 2016 tentang Penugasan di lingkungan BPKP. Permasalahan • Cara menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Auditor. Penjelasan • Standar kompetensi auditor harus cukup jelas menjabarkan hal-hal yang menjadi harapan user untuk dikerjakan. Standar kompetensi ini harus dapat menjadi acuan dalam menilai kompetensi auditor. Sertifikasi yang selama ini digunakan sebagai pengakuan atas kompetensi seorang auditor harus mengacu pada standar kompetensi ini. Yang berwenang menyusun standar kompetensi auditor adalah BPKP selaku pihak Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan BPKP dan instansi pemerintah lainnya kecuali di lingkungan BEPEKA. • Saat ini Standar Kompetensi auditor dapat dilihat pada: 1) Peraturan BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor. 2) Keputusan Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP Nomor 271/JF/1/2013 tentang Kompetensi Teknis Pengawasan Jabatan Fungsional Auditor. • Standar kompetensi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mengukur kompetensi auditor serta sebagai dasar penyusunan/pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi auditor. Evaluasi Kesesuaian Rencana dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja : No. Nama Pegawai NIP Jabatan Kompetensi yang telah dikembangkan Bentuk Pengembangan Kompetensi Kesesuaian Rencana dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Jenis Pengembangan Jalur Pengembangan Penyelenggara Jadwal dan Waktu Anggaran Jam Pelajaran Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak

52 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 2. Definisi a. Pengawasan dalam konteks Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi yang mencakup kegiatan pemberian keyakinan (assurance) seperti audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan konsultansi (consulting) seperti bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, dan sosialisasi. b. Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. c. APIP wajib memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan tersebut. Penugasan pengawasan reguler dilakukan dalam komposisi tim yang terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. d. Kompetensi teknis pengawasan meliputi tujuh bidang kompetensi yaitu: 1) Kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik. 2) Kompetensi bidang strategi pengawasan. 3) Kompetensi bidang pelaporan hasil pengawasan. 4) Kompetensi bidang sikap profesional. 5) Kompetensi bidang komunikasi. 6) Kompetensi bidang lingkungan pemerintahan. 7) Kompetensi bidang manajemen pengawasan. e. Jika ada penugasan limpah satu tingkat ke bawah maupun ke atas, pada suatu unit kerja tidak terdapat auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, maka auditor lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Jabatan Pangkat, Golongan Peran dalam Penugasan Anggota Tim Ketua Tim Pengendali Teknis Pengendali Mutu Auditor Terampil Auditor Pelaksana Pengatur, II/c Pengatur Tk.I, II/d Auditor Pelaksana Lanjutan Penata Muda, III/a Penata Muda Tk.I, III/b Auditor Penyelia Penata, III/c Penata Muda, III/d Auditor Ahli Auditor Pertama Penata Muda, III/a Penata Muda Tk.I, III/b Auditor Muda Penata, III/c Penata Muda, III/d Auditor Madya Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b Pembina Utama Muda, IV/c Auditor Utama Pembina Utama Madya, IV/d Pembina Utama, IV/e

53 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 3. Bagan Penugasan Auditor 4. Permasalahan yang Sering Ditanyakan Permasalahan • Apakah Auditor Madya yang diperankan sebagai anggota tim pada tugas-tugas pengawasan, tidak dapat dinilai angka kreditnya? Penjelasan • Auditor dimungkinkan untuk diperankan setingkat ke atas atau setingkat ke bawah apabila tidak tersedia auditor dengan jabatan yang dibutuhkan. Auditor yang diperankan dua tingkat ke bawah, penugasan yang bersangkutan seharusnya tidak dapat dinilai angka kreditnya, namun untuk menjaga agar auditor yang bersangkutan tidak diberhentikan dari jabatannya, maka tetap dinilai angka kreditnya sesuai dengan peran yang dilaksanakannya. a Tujuan Organisasi Tujuan Pengawasan: Memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi organisasi Assurance Activity Consulting Activity Kompetensi Auditor Kompetensi Inti - Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik - Bidang Strategi Pengawasan - Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan - Bidang Sikap Profesional Kompetensi Pendukung - Bidang Komunikasi - Bidang Lingkungan Pemerintahan Kompetensi Manajerial - Bidang Manajemen Pengawasan

54 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Permasalahan • Masih terdapat penugasan Auditor belum sesuai jabatannya di beberapa lnspektorat dan penerapan Kode Etik belum dilaksanakan sepenuhnya. Penjelasan • Untuk kepentingan pembinaan karier bagi Auditor, pimpinan unit APIP hendaknya merencanakan penugasan pengawasan minimal 200 HP dalam satu tahun sedangkan pemeranan dalam penugasan disesuaikan dengan sertifikasi yang dimiliki. Pusbin JFA dalam melaksanakan salah satu fungsi pembinaan JFA,yaitu melakukan evaluasi penerapan JFA. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat evaluasi penerapanJFA, termasuk juga evaluasi terhadap pemeranan auditor dalam penugasan. Dalam evaluasi penerapan JFA tersebut, pemeranan tugas limpah merupakan salah satu perhatian dalam evaluasi sehingga dapat diberikan saran perbaikan atas penerapan JFA. Untuk permasalahan penerapan kode etik, dan evaluasi penerapan Kode Etik Auditor Intern dapat berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) AAIPI setempat. d Permasalahan • Kurangnya pemahaman Auditor terhadap tugas limpah ke atas dan ke bawah dalam pengumpulan angka kredit. Jabatan Auditor tidak diperankan maksimal dalam kedudukan pada susunan tim audit, sehingga angka kredit yang didapatkan sangat sedikit dan berpengaruh pada lamanya kenaikan jabatan Auditor. Penjelasan • Pengangkatan dalam JFA agar memperhatikan formasi dan kecukupan beban kerja sehingga para Auditor dapat memperoleh angka kredit yang cukup untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditor dimungkinkan untuk diperankan setingkat ke atas atau setingkat ke bawah apabila tidak tersedia auditor dengan jabatan yang diinginkan, namun demikian tugas limpah tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terus menerus. Pemeranan auditor dalam surat tugas sepenuhnya menjadi kewenangan pemberi tugas. c Permasalahan • Tumpang tindih pelaksanaan tugas Auditor sehingga tidak dapat memperoleh angka kredit maksimal. Penjelasan • Pada saat penyusunan PKPT agar menetapkan Rencana Mulai Penugasan (RMP) dan Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sehingga tidak ada tumpang tindih penugasan, kecuali untuk penugasan yang belum direncanakan sebelumnya. Penugasan yang tumpang tindih dan harus dilaksanakan bersamaan dapat dinilai angka kreditnya melalui mekanisme lembur dan didukung surat keterangan lembur dari pemberi tugas. Jam lembur maksimal adalah 200 jam per semester atau 400 jam per tahun. Apabila penugasan tidak didukung dengan surat keterangan lembur, maka atas salah satu surat tugas tersebut hanya diberikan tambahan waktu 1 jam setiap harinya dan diperhitungkan sebagai jam lembur. b

55 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA E. PENGUKURAN KINERJA AUDITOR 1. Dasar Hukum Peraturan yang terkait dengan pengukuran kinerja Auditor adalah sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional. c. Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER- 1310/K/JF/2008 Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. d. Perka BPKP Nomor 707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor. e. Perka BPKP Nomor 708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor. f. Perka BPKP Nomor 503/K/JF/2010 tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor. g. Surat-surat Edaran Tim Penilai Pusat dan Surat Kepala Pusbin JFA terkait penilaian angka kredit. 2. Prosedur Pengukuran Kinerja Auditor Kinerja Auditor diukur dengan Angka Kredit. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat. Penilaian kinerja Jabatan Fungsional bertujuan untuk menjamin objektivitas pembina Jabatan Fungsional yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. SKP merupakan target kinerja setiap tahun pejabat fungsional berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan dan penilaian SKP. Hal-hal yang harus dilakukan pada unit APIP untuk melakukan pengukuran kinerja auditor dapat diuraikan berikut ini: a. Bentuk Struktur organisasi Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) dengan Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (PBM-AK) 1) Struktur Organisasi TPAK terdiri dari: a) Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. b) Pejabat Pengusul Angka Kredit. c) Tim Penilai Angka Kredit. d) Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit. Sesuai Lampiran I Perka BPKP Nomor 707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor. 2) Tipe TPAK sesuai Pasal 19 PermenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tipe TPAK Tugas Kedudukan Tim Penilai Pusat Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PPAK) untuk Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e Instansi Pembina yaitu Pusbin JFA, BPKP Tim Penilai (Tim Penilai Unit Kerja/Tim Penilai Instansi/Tim penilai Provinsi/Tim Penilai Kabupaten/ Kota PPAK untuk Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a Unit APIP

56 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 3) Persyaratan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit a) Unsur Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari: (1) Unsur teknis yang membidangi pengawasan (Auditor atau Struktural bidang teknis pengawasan). (2) Unsur kepegawaian. (3) Pejabat fungsional auditor. b) Jumlah Tim Penilai harus gasal sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang c) Susunan Keanggotaan Tim Penilai: (1) Seorang Ketua merangkap anggota. (2) Seorang Wakil ketua merangkap anggota. (3) Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian. (4) Paling kurang 4 (empat) orang anggota, minimal 2 (dua) orang dari Auditor. d) Masa jabatan Tim Penilai 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Maksimal 2 kali masa jabatan dan dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan, kecuali untuk Sekretaris (ex officio/sesuai yang menduduki jabatan dari unsur kepegawaian). e) Persyaratan teknis: (1) Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat auditor yang dinilai. (2) Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja auditor. (3) Dapat aktif melakukan penilaian. 4) Kegiatan yang harus dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit (Tugas dan Fungsi) a) Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina dalam penilaian dan penetapan angka kredit. b) Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan oleh Auditor. c) Melaksanakan penilaian setiap DUPAK. d) Menandatangani BA-PAK. e) Menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai. f) Menyampaikan laporan kegiatan semesteran kepada Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. b. Bentuk Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit dengan Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (PBM-AK) 1) Persyaratan Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Setempat a) Sekretariat Tim Penilai bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai. b) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh Pejabat yang menangani bidang kepegawaian pada unit kerja APIP Pusat/InspektoratProvinsi/ Kabupaten/Kota (Sekretaris Tim Penilai sekaligus menjadi Ketua Sekretariat Tim Penilai). 2) Yang harus dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit (Tugas dan Fungsi) a) Memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit. b) Mengadministrasikan DUPAK Auditor. c) Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dalam DUPAK. d) Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit. e) Menyiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai. f) Menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian tim penilai. g) Membuat konsep PAK. h) Menyampaikan PAK dari Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit kepada Pimpinan APIP yang bersangkutan. i) Memantau perolehan angka kredit Auditor selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Auditor telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat atau pembebasan sementara. j) Memberikan laporan kepada Tim Penilai perihal Auditor yang tidak dapat memperoleh angka

57 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat pada waktunya dan kemungkinan dapat diangkat kembali seorang Auditor, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan (Laporan Semester Penilaian dan Penetapan Angka Kredit). c. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat TPAK mengumumkan penyampaian DUPAK secara tepat waktu 1) DUPAK Auditor diterima Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit untuk penilaian dan Penetapan Angka Kredit reguler selambat-lambatnya tanggal 20 Juli untuk penilaian bulan 1 Januari – 30 Juni tahun yang bersangkutan dan tanggal 20 Januari untuk penilaian bulan 1 Juli – 31 Desember tahun sebelumnya (Lampiran I Romawi II huruf E point 3. b. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-503/K/JF/2010). 2) Setiap auditor mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) setiap semester. 3) Penilaian dan penetapan angka kredit Auditor dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Pasal 18 PermenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tahun 2008). d. Auditor mengumpulkan DUPAK melalui Sekretariat 1) Keabsahan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan yang diajukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit adalah kegiatan yang diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan tugas serta benar-benar dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Kelengkapan Dokumen DUPAK a) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sesuai formulirat pada Lampiran I & II Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER- 1310/K/JF/2008 Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008. b) Laporan Angka Kredit (LAK) sesuai formulirat pada Lampiran III Peraturan Bersama Kepala BPKP dan BKN Nomor 1310/K/JF 2008 dan 24 Tahun 2008. c) Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan sub unsur Pendidikan Sekolah: (1) Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar (jika diperlukan) sesuai formulirat pada Lampiran IV-A Peraturan Bersama Kepala BPKP dan BKN Nomor 1310/K/JF 2008 dan 24 Tahun 2008. (2) Fotokopi/Softcopy surat ijin mengikuti pendidikan sekolah di luar kedinasan atau surat keputusan penugasan belajar bagi yang tugas belajar. (3) Fotokopi/Softcopy ijazah/gelar yang telah diakui secara kedinasan dan telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV. (4) Fotokopi/Softcopy Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang persamaan ijazah, untuk ijazah/gelar yang diperoleh dari luar negeri. d) Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan sub unsur Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Pengawasan serta Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat: (1) Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Auditor sebagaimana dicontohkan dalam Lampiran IV-B Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008. (2) Fotokopi/Softcopy Surat Tugas (ST). (3) Fotokopi/Softcopy Surat Tanda Mengikuti Diklat (Sertifikat Mengikuti Diklat) yang ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang. e) Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan sub unsur Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan (1) Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan sebagaimana dicontohkan dalam Lampiran IV-C Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008. (2) Fotokopi/Softcopy Surat Tanda Lulus Diklat Pra Jabatan (Sertifikat Lulus Diklat) yang ditandasahkan

58 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV. f) Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan sub unsur Pengawasan (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pelaksanaan/ Pengorganisasian dan Pengendalian/ Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan sebagaimana dicontohkan pada Lampiran V. (2) Fotokopi Surat Tugas sebagaimana dicontohkan pada Lampiran II. (3) Fotokopi Anggaran Waktu Pengawasan sebagaimana dicontohkan pada Lampiran III. (4) Fotokopi Kartu Penugasan Kegiatan Pengawasan sebagaimana dicontohkan pada Lampiran IV. (Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER- 1310/K/JF/2008 Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008). (5) Laporan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan sebagaimana dicontohkan pada Lampiran I Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER- 708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009. (6) Surat keterangan pimpinan Unit APIP minimal setingkat Eselon II tentang penggunaan jam lembur, apabila menggunakan jam lembur sebagaimana dicontohkan pada Lampiran II Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009. (7) Dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan pengawasan: (a) Dokumen hasil kegiatan pengawasan dapat berupa: laporan hasil kegiatan pengawasan yang telah disetujui oleh pimpinan Unit APIP, routing slip sebagaimana dicontohkan pada Lampiran atau Surat Keterangan dari Pimpinan Unit APIP minimal setingkat eselon II yang menyatakan bahwa kegiatan pengawasan telah selesai dilaksanakan sebagaimana dicontohkan pada Lampiran III Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009. (b) Dalam hal dokumen berupa routing slip, kegiatan Anggota Tim dan Ketua Tim dapa dinilai setelah penyerahan konsep laporan kepada Pengendali Teknis; kegiatan Pengendali Teknis dapat dinilai setelah penyerahan konsep laporan ke Pengendali Mutu; dan kegiatan Pengendali Mutu dapat dinilai setelah laporan final. (c) Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli dihadapan penyidik dan atau Laporan Pelaksanaan Sidang di pengadilan yang diketahui oleh sekurangkurangnya Pejabat Eselon III yang membawahkan penugasannya untuk kegiatan mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Auditor Ahli. g) Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan sub unsur pengembangan profesi (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VI Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008. (2) Bukti Fisik sesuai pada Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Pengembangan Profesi pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009. (3) Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah dari penyusun karya tulis/karya ilmiah sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VI, Lembar Rekomendasi dari Tim Penguji Karya Tulis, Lembar Pengesahan dari Pimpinan unit APIP, dan Lembar Tanda Terima Penyerahan ke Perpustakaan sebagaimana dicontohkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-911/K/JF/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan jika membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan. (4) Surat Keterangan dari penerbit untuk kegiatan menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk buku sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VII jika menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan. (5) Surat Penugasan dan Laporan/resume hasil studi banding yang diketahui sekurang-kurangnya oleh Pejabat Eselon III yang membawahi penugasannya jika menjadi peserta studi banding. (6) Fotokopi/softcopy surat penugasan dan sertifikat untuk kegiatan menjadi narasumber/peserta konferensi/konggres/workshop. (7) Fotokopi/softcopy bahan/naskah, Surat Tugas pengumuman/undangan PKS, daftar hadir yang diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurangkurangnya Pejabat Eselon IV, dan notulen untuk kegiatan menjadi narasumber pelatihan di kantor sendiri.

59 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA (8) Fotokopi/softcopy surat tugas/pengumuman/undangan PKS, daftar hadir yang diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV, dan notulen untuk kegiatan menjadi Moderator dan Peserta pelatihan di kantor sendiri. (9) Apabila dalam unit APIP telah dibentuk Satgas PKS, dokumen yang dilampirkan pada SPMK dapat berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKS yang ditandatangani Ketua Satgas PKS dan diketahui oleh Pimpinan Unit (minimal setingkat Eselon II) sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VIII. ST, daftar hadir dan notulen PKS diadministrasikan oleh Satgas PKS dan tidak perlu dilampirkan. (10)Fotokopi/softcopy Surat Tugas dan sertifikat mengikuti diklat harus ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV. (11)Fotokopi/softcopy Surat Tugas dan sertifikat gelar profesi yang ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV. (12)Fotokopi/softcopy rancangan/draft/final Standar Profesi dan Kode Etik Auditor harus ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurangkurangnya Pejabat Eselon IV dan Fotokopi/softcopy laporan hasil kegiatan penyuluhan/sosialisasi harus diketahui oleh sekurang-kurangnya Pejabat Eselon III untuk peran serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik dan Organisasi Profesi Pengawasan. h) Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan sub unsur penunjang tugas pengawasan (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Auditor sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VII Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008. (2) Bukti Fisik sesuai pada Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Penunjang Pengawasan pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009. (3) Fotokopi/softcopy Surat Tugas dan sertifikat seminar/lokakarya, piagam penghargaan atau tanda jasa, sertifikat mengikuti diklat dan sertifikat gelar kehormatan harus ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV. (4) Fotokopi/softcopy SK TPAK dan laporan hasil penilaian angka kredit untuk kegiatan menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dicontohkan pada Lampiran IX. (5) Fotokopi/softcopy piagam penghargaan atau tanda jasa yang ditandasahkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya pejabat eselon IV. (6) Fotokopi/softcopy Surat Tugas dan Laporan mengajar/melatih harus diketahui oleh sekurangkurangnya Pejabat Eselon III. (7) Fotokopi/softcopy Surat Tugas dan sertifikat mengikuti diklat yang ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya pejabat eselon IV. (8) Fotokopi/softcopy sertifikat gelar kehormatan yang ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya pejabat eselon IV. 3) Ketepatan Waktu Pengajuan DUPAK DUPAK yang diajukan oleh auditor sesuai periode penilaian dan penetapan (setiap semester) dengan batas akhir sesuai pengumuman yang disampaikan oleh Pejabat yang berwenang Menetapkan Angka Kredit. e. Pejabat Pengusul menerima dan meneliti DUPAK dari Auditor dan mengusulkan ke Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit. 1) Pejabat Pengusul setiap unit APIP disajikan dalam Lampiran pedoman ini. 2) Pejabat Pengusul menerima DUPAK dan dokumen pendukungnya dari Auditor dan meneliti kelengkapan dokumen pendukungnya tersebut. 3) Pejabat Pengusul mencatat DUPAK yang diterima dalam Buku Agenda. Contoh Buku Agenda Pejabat Pengusul dapat dilihat pada Lampiran X Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010. 4) Pejabat Pengusul Menandatangani DUPAK yang diajukan oleh Auditor. 5) Pejabat Pengusul menyampaikan DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

60 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA melalui Sekretariat Tim Penilai dengan Surat Pengantar/Nota Dinas Pengantar Penyampaian DUPAK. Contoh Surat Pengantar/Nota Dinas Pengantar Penyampaian DUPAK dapat dilihat pada Lampiran XI Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010. 6) Pejabat Pengusul mengingatkan Auditor untuk menyampaikan DUPAK setiap semester. f. Sekretariat Tim Penilai menerima DUPAK dari Pejabat Pengusul dan membantu proses penilaian dan penetapan angka kredit 1) Sekretariat Tim Penilai menyelenggarakan Buku Agenda setiap saat penerimaan berkas DUPAK, nomor serta tanggal PAK, sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-503/K/ JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010. 2) Sekretariat Tim Penilai mencatat dalam Routing Slip Penilaian Angka Kredit merupakan lembar pencatat tahapan yang dilaksanakan dalam penilaian angka kredit yang direkatkan pada Berkas DUPAK. Contoh Routing Slip dapat dilihat pada Lampiran XIII Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010. 3) Sekretariat Tim Penilai melakukan penelitian pendahuluan atas kelengkapan berkas DUPAK yang disampaikan, jika terdapat kekurangan dapat meminta Auditor yang bersangkutan untuk melengkapi dengan batasan waktu tertentu dan dituangkan dalam Daftar Kelengkapan Dokumen Angka Kredit merupakan lembar pengujian kelengkapan berkas DUPAK, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran XIV Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010. 4) Sekretariat Tim Penilai menyerahkan semua berkas DUPAK kepada Tim Penilai. g. Tim Penilai melakukan penelitian lanjutan berkas penilaian dan memberikan penilaian terhadap DUPAK, dalam batas waktu antara penyerahan berkas oleh Sekretariat hingga Rapat Penilaian 1) Tata Cara Penilaian Angka Kredit a) Unsur dan Sub Unsur Kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya Sub Unsur Kegiatan Auditor yang dapat dinilai angka kreditnya serta komposisi minimal yang harus dipenuhi sesuai Pasal 6 PermenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tahun 2008, terdiri dari: b) Jumlah angka kredit minimal yang harus dipenuhi (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Auditor ditentukan oleh peraturan terkait (Pasal 13, Lampiran III dan IV PermenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tahun 2008). (2) Komposisi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Auditor diatur dalam Lampiran V – VIII PermenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tahun 2008. (3) Auditor yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit kumulatif tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (4) Kelebihan angka kredit dari jumlah yang diwajibkan dari unsur pengembangan profesi tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (Ps 14 dan 15 PermenPAN Nomor PER/220/M. PAN/7/2008 tahun 2008). Tabel Komposisi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat disajikan dalam Lampiran. c) Jam kerja produktif (1) Perhitungan jam kerja produktif dalam satu hari kerja bagi unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu adalah 6,5 jam, sedangkan bagi unit APIP yang menerapkan 6 hari kerja dalam 1 minggu adalah 5,5 jam. (2) Apabila terdapat penugasan kegiatan pengawasan yang bersamaan waktunya (tumpang tindih) dengan satu atau lebih penugasan kegiatan pengawasan lainnya, maka jumlah jam kerja efektif per hari secara keseluruhan yang dapat dinilai/diberikan angka kredit dibatasi maksimal 7,5 jam bagi a. Pendidikan b. Pengawasan Unsur Utama Komposisi Minimal 80% c. Pengembangan Profesi d. Penunjang Unsur Penunjang Komposisi Maksimal 20%

61 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA yang menerapkan 5 hari kerja dan maksimal 6,25 jam bagi yang menerapkan 6 hari kerja. (SE-01/ D4/JF/2015 tanggal 16 April 2015). d) Pelaksanaan tugas pengawasan di luar jam kerja (jam lembur) (1) Kelebihan jam kerja efektif pada penugasan kegiatan pengawasan yang bersamaan waktunya (tumpang tindih) diperhitungkan sebagai jam lembur, namun tidak diperlukan surat keterangan lembur (SE-01/D4/JF/2015 tanggal 16 April 2015). (2) Penugasan yang dilaksanakan pada hari kerja dan melebihi jam kerja produktif (efektif) dapat diberikan angka kredit yang merupakan jam lembur sepanjang dilengkapi dengan surat keterangan lembur, dengan perhitungan maksimal 6,5 jam per hari bagi yang menerapkan 5 hari kerja dan maksimal 5,5 jam per hari bagi yang menerapkan 6 hari kerja (SE-01/D4/JF/2015 tanggal 16 April 2015). (3) Pimpinan unit APIP dapat menugaskan Auditor untuk melaksanakan lembur, dengan pertimbangan antara lain: (a) Adanya perluasan ruang lingkup penugasan. (b) Pendalaman materi temuan yang membutuhkan tambahan prosedur audit. (c) Percepatan tenggat waktu penyelesaian laporan penugasam. (d) Karakteristik lingkungan obyek penugasan. (e) Kebijakan pimpinan unit APIP (4) Penugasan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang menggunakan surat keterangan lembur, dapat diberikan angka kredit dengan perhitungan maksimal 6,5 jam bagi yang menerapkan 5 hari kerja dan maksimal 5,5 jam bagi yang menerapkan 6 hari kerja(SE-01/D4/ JF/2015 tanggal 16 April 2015). (5) Kelebihan jam kerja efektif dibuktikan dengan surat keterangan lembur yang disahkan oleh pimpinan unit APIP atau pejabat struktural eselon II sesuai dengan formulirat pada Lampiran II Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-708/K/JF/2009 Tanggal 14 Juli 2009. (6) Pemakaian jam lembur dalam enam bulan (satu semester) yang diperhitungkan dalam penilaian angka kredit paling banyak 200 jam. e) Satuan angka kredit yang dapat diberikan (1) Satuan angka kredit yang dapat diberikan sesuai jenjang jabatan dan peran adalah sesuai dengan Lampiran I dan II PermenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tahun 2008. (2) Jika tidak terdapat Auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan Auditor lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan (tugas limpah). (3) Satuan angka kredit yang diberikan untuk tugas limpah ke atas satu tingkat adalah 80% dari setiap butir angka kredit pada jabatan yang diduduki. (4) Satuan angka kredit yang diberikan untuk tugas limpah ke bawah satu tingkat adalah 100% dari setiap butir angka kredit pada jabatan yang diduduki. (5) Satuan angka kredit untuk sub unsur pengembangan profesi diberikan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan yang diuraikan dalam Lampiran I Romawi I huruf F Perka BPKP Nomor PER-708/K/ JF/2009 tanggal 14 Juli 2009, dan Lampiran I & II PermenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tahun 2008). 2) Penyelenggaraan Administrasi dan Teknis Penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit a) Meneliti kelengkapan dan kebenaran DUPAK dan dokumen pendukungnya yang diajukan oleh Auditor serta menuangkan dalam kertas kerja penilaian penilaian terhadap setiap DUPAK yang dinilai. b) Menandatangani Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BA-PAK). c) Menyampaikan DUPAK yang telah dinilai dan BA-PAK yang telah ditandatangani serta kertas kerja penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai. d) Lembar Perhitungan Angka Kredit (LPAK) merupakan lembar untuk mencatat hasil penelitian dan penilaian atas setiap DUPAK. Contoh LPAK dapat dilihat pada Lampiran XVI Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010. e) Menandatangani Laporan Semester Pelaksanaan Tugas Tim Penilai. f) Penilaian angka kredit dilakukan berdasarkan DUPAK yang diserahkan oleh Pejabat Pengusul.

62 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA g) Anggota Tim Penilai menilai DUPAK Auditor yang jabatan/pangkatnya sama atau lebih rendah dari jabatan/pangkat Anggota Tim Penilai tersebut. h) Jika Anggota Tim Penilai yang turut dinilai dan tidak ada anggota yang jabatan/pangkatnya sama atau lebih tinggi, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti. i) Ketua Tim Penilai yang dinilai dan jabatan/pangkatnya masih harus dinilai di Tim Penilai Setempat, maka Ketua Tim Penilai akan dijabat langsung oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. j) Hasil penilaian angka kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai merupakan keputusan yang diambil dalam Rapat Pleno Tim Penilai jika tidak diperoleh mufakat. k) Selama kegiatan penilaian, Auditor tidak diperkenankan untuk memberikan informasi atau tanggapan lainnya mengenai berkas DUPAK yang bersangkutan tanpa adanya permintaan dari Anggota Tim Penilai. h. TPAK menyerahkan hasil penilaian dan kertas kerja penilaian kepada Sekretariat TPAK Dokumen yang diserahkan berupa: 1) Lembar Perhitungan Angka Kredit (LPAK) merupakan lembar untuk mencatat hasil penelitian dan penilaian atas setiap DUPAK. Contoh LPAK dapat dilihat pada Lampiran XVI Peraturan Kepala BPKP Nomor PER503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010. 2) Daftar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit (DPPAK) merupakan daftar untuk mencatat perbedaan dan penjelasan atas perbedaan yang terjadi antara hasil penilaian oleh Tim Penilai dengan DUPAK yang disampaikan. Contoh DPPAK dapat dilihat pada Lampiran XVII Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-503/K/ JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010. i. Sekretariat TPAK membuat konsep BA PAK untuk ditandatangani TPAK. Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BA-PAK) merupakan berita acara pelaksanaan penelitian dan penilaian dalam rangka penetapan angka kredit berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Tim Penilai. Contoh BA-PAK dapat dilihat pada Lampiran XIII Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-707/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 dibuat per masing-masing auditor. j. Sekretariat membuat konsep PAK untuk diserahkan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk ditandatangani. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit merupakan lembar penetapan angka kredit berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai atas DUPAK yang diusulkan. Contoh PAK dapat dilihat pada Lampiran XVIII Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010. k. Sekretariat mendistribusikan PAK yang sudah ditandatangani Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit ke Pihak-pihak terkait. 1) PAK asli kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. 2) PAK tembusan disampaikan kepada. a) Kepala BPKP up. Pusat Pembinaan JFA. b) Sekretaris Tim Penilai Auditor yang bersangkutan. c) Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan. d) Auditor yang bersangkutan. e) Pejabat lain yang dipandang perlu. l. Sekretariat menyusun Laporan Semester Pelaksanaan Tugas Tim Penilai untuk ditandatangani TPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. 1) Laporan Semester merupakan ringkasan dari hasil kegiatan penilaian, formulirat laporan sesuai dengan contoh pada Lampiran XX Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010. 2) Sekretariat Tim Penilai melakukan pemantauan perolehan angka kredit setiap auditor dalam Kartu Angka Kredit Auditor Contoh Kartu Angka Kredit dapat dilihat pada Lampiran XV Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010.

63 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 3. Flowchart Diagram 4.1 Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Reguler Auditor Atasan Langsung Auditor Pejabat Pengusul Angka Kredit Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Tim Penilai Angka Kredit Melakukan Kegiatan dan Pengumpulan Bukti Pendukung Membuat SPMK dan dilampirkan Bukti Pendukung Mengadministrasikan SPMK dan Bukti Pendukung Menyusun DUPAK Reviu SPMK dan Bukti Pendukung Menerima, meneliti, dan menandatangani DUPAK Menerima DUPAK Penelitian Pendahuluan DUPAK Penelitian Lanjutan dan Penilaian DUPAK Rapat Tim Penilai Tangda tangan BA-PAK Konsep PAK Penelaahan Konsep PAK dan Penandatanganan PAK PAK Ditandatangani Penggandaan dan Distribusi PAK PAK (Tembusan) PAK (Tembusan) PAK (Tembusan) Pejabat lain yang berkepentingan: 1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN (asli) 2. Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan (tembusan) 3. Kepala Pusbin JFA (tembusan) 4. …………. sesuai kebutuhan 5. Arsip

64 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Diagram 4.2 Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit untuk Keperluan Lain-Lain*) *) Keperluan lain: untuk Pembebasan Sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Auditor, dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat (PP30/1980), diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan PP Nomor 4 tahun 1966, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan. Auditor Atasan Langsung Auditor Pejabat Pengusul Angka Kredit Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Tim Penilai Angka Kredit SK Pelantikan/SK Hukuman Disiplin/SK Pemberhentian/ Surat Cuti/Ijin Belajar Membuat SPMK dan dilampirkan Bukti Pendukung Mengadministrasikan SPMK dan Bukti Pendukung Menyusun DUPAK Reviu SPMK dan Bukti Pendukung Menerima, meneliti, dan menandatangani DUPAK Menerima DUPAK Penelitian Pendahuluan DUPAK Penelitian Lanjutan dan Penilaian DUPAK Rapat Tim Penilai Tanda tangan BA-PAK Konsep PAK Penelaahan Konsep PAK dan Penandatanganan PAK PAK Pemberhentian Ditandatangani Penggandaan dan Distribusi PAK Pemberhentian PAK (Tembusan) PAK (Tembusan) PAK (Tembusan) Pejabat lain yang berkepentingan: 1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN (asli) 2. Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan (tembusan) 3. Kepala Pusbin JFA (tembusan) 4. …………. sesuai kebutuhan 5. Arsip

65 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Diagram 4.3 Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Pengangkatan Kembali setelah Ditugaskan Secara Penuh di Luar Jabatan Fungsional Auditor Auditor yang Diberhentikan Pejabat Pengusul Angka Kredit Pejabat Pembina Kepegawaian Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pusbin JFA Kepala BPKP Telah selesai melaksanakan tugas sebagai pejabat struktural Menyusun daftar penugasan dilampirkan Bukti Pendukung Menerima dan meneliti Daftar Penugasan dan Bukti Pendukung Penandatanganan Surat Usulan Pengangkatan Kembali ke dalam JFA dilampirkan Daftar Penugasan dan Bukti Pendukung Menerima Surat Usulan Pengangkatan Kembali ke dalam JFA dan Bukti Pendukung Penandatanganan Surat Persetujuan Pengangkatan Kembali ke dalam JFA termasuk Angka Kreditnya Membuat Konsep Surat Persetujuan Pengangkatan Kembali ke dalam JFA termasuk Angka Kreditnya Surat Persetujuan Pengangkatan Kembali ke dalam JFA termasuk Angka Kreditnya Surat Persetujuan Pengangkatan Kembali ke dalam JFA termasuk Angka Kreditnya Membuat PAK PAK (Tembusan) PAK (Tembusan) Pejabat lain yang berkepentingan: 1. Kepala BKN (asli) 2. …………. sesuai kebutuhan 3. Arsip Meneliti Dokumen Usulan Pengangkatan Kembali ke dalam JFA, DUPAK, dan Bukti Pendukung PAK (Tembusan)

66 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Diagram 4.4 Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Pengangkatan Kembali karena Telah Selesai Menjalani Hukuman Disiplin Sedang/Berat (PP 53/2010) atau Tugas Belajar Lebih Dari Enam Bulan Auditor yang Dibebaskan Sementara Pejabat Pengusul Angka Kredit Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Tim Penilai Angka Kredit Telah selesai menjalani Hukuman Disiplin Sedang/Berat atau tugas belajar Menyusun DUPAK Menerima, meneliti, dan menandatangani DUPAK Menerima DUPAK Penelitian Pendahuluan DUPAK Penelitian Lanjutan dan Penilaian DUPAK Rapat Tim Penilai Menandatangani BA-PAK Membuat Konsep PAK Penandatanganan PAK PAK Tertandatangani Penggandaan dan Distribusi PAK PAK (Tembusan) PAK (Tembusan) PAK (Tembusan) Pejabat lain yang berkepentingan: 1. Kepala BKN (asli) 2. …………. sesuai kebutuhan 3. Arsip

67 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Diagram 4.5 Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Pengangkatan Kembali karena Telah Selesai Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara atau Selesai Menjalani Pemberhentian Sementara Sebagai PNS Auditor yang Diberhentikan/ Dibebaskan Sementara Pejabat Pengusul Angka Kredit Pimpinan APIP (Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Pembina Kepegawaian APIP Melapor telah selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara/telah selesai menjalani Pemberhentian Sementara sebagai PNS Menerima SK Pengangkatan Kembali sebagai Auditor Menerima laporan dan membuat Surat Usulan Pengangkatan Kembali sebagai Auditor Membuat dan menandatangani SK Pengangkatan Kembali sebagai Auditor Prosedur Normal PPAK sebagai Auditor SK Pengangkatan Kembali sebagai Auditor SK Pengangkatan Kembali sebagai Auditor

68 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 4. Lampiran Berikut adalah Lampiran/tabel terkait pengukuran kinerja auditor: a. Tabel Pejabat Pengusul, Pejabat Penetap, dan Tim Penilai Tabel 4.2 Pejabat Pengusul, Pejabat Penetap (Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit), dan Tim Penilai Unit Organsasi Jabatan/Pangkat Auditor (Jabatan) Pejabat Pengusul Pejabat Penetap Tim Penilai Inspektorat Kabupaten/Kota Auditor Pelaksana s.d. Auditor Penyelia dan Auditor Pertama s.d. Auditor Madya dengan Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a Pejabat yang membidangi kepegawaian serendahrendahnya Pejabat Struktural Eselon III Inspektur Kabupaten/Kota Tim Penilai Kabupaten/Kota. Bila belum dapat dibemtuk maka dilaksanakan oleh Tim Penilai Unit Kerja di Perwakilan BPKP atau Tim Penilai Pusat Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b s.d. Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e Inspekur Kabupaten/Kota Kepala BPKP/Kepala BPKP dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Struktural Eselon I di Lingkungan BPKP Tim Penilai Pusat BPKP Pusat (Kedeputian dan Sekretariat Utama) Auditor Pelaksana s.d. Auditor Penyelia dan Audtor Pertama s.d. Auditor Madya dengan Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a Pejabat Struktural Eselon III yang membidangi kepegawaian atau Pejabat Struktural Eselon III lainnya yang ditunjuk oleh Pejabat Penetap Direktur/Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Tim Penilai Unit Kerja Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b s.d. Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e Direktur/Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kepala BPKP/Kepala BPKP dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Struktural Eselon I di Lingkungan BPKP Tim Penilai Pusat Pusat-Pusat dan Inspektorat di lingkungan BPKP Auditor Pelaksana s.d. Auditor Penyelia dan Auditor Pertama s.d. Auditor Madya dengan Pangat Pembina, golongan ruang IV/a Kepala Bagian Tata Usaha atau Pejabat Struktural Eselon III lainnya yang ditunjuk oleh Pejabat Penetap Kepala Pusat Inspektur Tim Penilai Unit Kerja Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b s.d. Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e Kepala Pusat Inspektur Kepala BPKP/Kepala BPKP dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Struktural Eselon I di Lingkungan BPKP Tim Penilai Pusat Perwakilan BPKP Auditor Pelaksana s.d. Auditor Penyelia dan Auditor Pertama s.d. Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Perwakilan Tim Penilai Unit Kerja Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b s.d. Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e Kepala Perwakilan Kepala BPKP/Kepala BPKP dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Struktural Eselon I di Lingkungan BPKP Tim Penilai Pusat

69 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 5. Permasalahan yang Sering Ditanyakan Permasalahan • Berapa jumlah jam kerja efektif per hari? Penjelasan • 6,5 jam untuk yang menerapkan 5 hari kerja. • 5,5 jam untuk yang menerapkan 6 hari kerja. (Sumber data: Perka BPKP Nomor 708 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1)) a Permasalahan • Apakah pelaksanaan penugasan di luar jam kerja dan hari libur dapat diberikan angka kreditnya? Bagaimana perhitungannya? Penjelasan • Pelaksanaan tugas pengawasan di luar jam kerja (jam lembur) dapat diperhitungkan angka kreditnya dibuktikan dengan surat keterangan lembur yang disahkan oleh pimpinan unit APIP atau pejabat struktural eselon II sesuai dengan formulirat pada Lampiran II Perka BPKP Nomor 708 tahun 2009 Pasal 5 ayat (3). • Penugasan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang menggunakan surat keterangan lembur, dapat diberikan angka kredit dengan perhitungan maksimal 6,5 jam bagi yang menerapkan 5 hari kerja dan maksimal 5,5 jam bagi yang menerapkan 6 hari kerja. • Pemakaian jam lembur secara keseluruhan dalam satu semester yang dapat diperhitungkan dalam penilaian angka kredit paling banyak 200 jam. (Sumber data: Perka BPKP Nomor 708 tahun 2009 Pasal 5 ayat (4) dan Surat Edaran Nomor 01 tahun 2015) b Permasalahan • Apakah Penugasan Pengawasan yang bersamaan waktunya dapat diberikan angka kredit? Penjelasan • Apabila terdapat penugasan kegiatan pengawasan yang bersamaan waktunya (tumpang tindih) dengan satu atau lebih penugasan kegiatan pengawasan lainnya, maka jumlah jam kerja efektif per hari secara keseluruhan yang dapat dinilai/diberikan angka kredit dibatasi maksimal 7,5 jam bagi yang menerapkan 5 hari kerja dan maksimal 6,25 jam bagi yang menerapkan 6 hari kerja. • Kelebihan jam kerja efektif tersebut di atas diperhitungkan sebagai jam lembur, namun tidak diperlukan Surat Keterangan Lembur. (Sumber data: Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2015) c

70 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Permasalahan • Contoh perhitungan angka kredit jika terdapat 2 surat penugasan yang bersamaan waktu? Penjelasan Seorang Auditor mendapat 2 Surat Tugas pengawasan yang bersamaan waktunya: • Surat Tugas 1 (10 hari: tanggal 4 s.d. 15 September 2017) • Surat Tugas 2 (10 hari: tanggal 11 s.d. 22 September2017) (abaikan hari Sabtu - Minggu untuk mempermudah perhitungan) • Jumlah Jam yang diakui: • Surat Tugas 1: 10 hari x 6,5 = 65 jam • Surat Tugas 2: 5 hari x (7,5-6,5 jam) + (5 hari x 6,5 jam) = 37,5 jam Angka kreditnya = jam yang diakui x satuan angka kredit sesuai peran/jabatan. d Permasalahan • Apakah angka kreditnya dapat diakui jika terdapatsurat penugasan yang bersamaan waktu dengan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)/Program Pelatihan Mandiri (PPM)? Penjelasan Sesuai Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2015 dan Surat Edaran Nomor 352 Tahun 2011, kegiatan PKS dalam satu hari dapat diakui maksimal sebanyak 2 kali kegiatan: • Apabila dalam satu hari pengawasan bersamaan dengan 1 kegiatan PKS, maka perhitungan jam kerja pengawasan pada hari yang bersamaan dengan kegiatan PKS masih diberikan sisa jam kerja sebesar 4,5 jam untuk yang menerapkan 5 hari kerja (jam efektif diperhitungkan 7,5 jam per hari dan jam PKS diperhitungkan selama 3 jam per kegiatan PKS). • Apabila dalam satu hari pengawasan bersamaan dengan 2 kegiatan PKS sekaligus, maka perhitungan jam kerja untuk kegiatan pengawasan pada hari yang bersamaan dengan PKS tersebutsudah tidak diberikan tambahan sisa jam untuk kegiatan pengawasan. e Permasalahan • Contoh perhitungan angka kreditnya jika terdapat surat penugasan yang bersamaan waktu dengan satu kali kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)/Program Pelatihan Mandiri (PPM)? Penjelasan Seorang Auditor mendapat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan PKS. Misalnya Surat Tugas pengawasan selama 10 hari dari tanggal 4 s.d. 15 September 2017, sedangkan PKS diikuti pada tanggal 5 September 2017 (abaikan hari Sabtu - Minggu untuk mempermudah perhitungan). • Jumlah jam yang diakui: • Surat Tugas Pengawasan: 9 hari x 6,5 jam = 58,5 jam + 4,5 jam = 63 jam. f

71 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Permasalahan • Contoh perhitungan angka kreditnya jika terdapat surat penugasan yang bersamaan waktu dengan 2 (dua) kali kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)/Program Pelatihan Mandiri (PPM)? Penjelasan Seorang Auditor mendapat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan 2 (dua) kegiatan PKS dalam hari yang sama. Misalnya Surat Tugas pengawasan selama 10 hari dari tanggal 4 s.d. 15 September 2017, sedangkan pada tanggal 5 September 2017 mengikuti 2 kegiatan PKS (abaikan hari Sabtu - Minggu untuk mempermudah perhitungan). • Jumlah jam yang diakui: • Surat Tugas pengawasan: 9 hari x 6,5 jam = 58,5 jam. g Permasalahan • Contoh perhitungan angka kreditnya jika terdapat surat penugasan yang bersamaan waktu dengan diklat. Penjelasan Seorang yang mengikuti diklat tatap muka dibebaskan sementara dari penugasan dan 1 hari Diklat = 10 jam efektif dinilai angka kreditnya sesuai diklat yang diikuti. Contoh perhitungan jam pengawasannya sebagai berikut: Seorang Auditor mendapat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan Diklat. Misalnya Surat Tugas pengawasan selama 10 hari dari tanggal 4 s.d. 15 September 2017, sedangkan pada tanggal 11 s.d. 15 September 2017 mengikuti Diklat Audit Kinerja di Ciawi (abaikan hari Sabtu - Minggu untuk mempermudah perhitungan). Jumlah jam yang diakui: Surat Tugas pengawasan: 5 hari x 6,5 jam = 32,5 jam. h Permasalahan • Kapan batas akhir penyampaian DUPAK? Penjelasan • Selambat-lambatnya tanggal 20 Januari (untuk penilaian bulan Januari), DUPAK yang disampaikan adalah kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. • Selambat-lambatnya tanggal 20 Juli (untuk penilaian bulan Juli), DUPAK yang disampaikan adalah kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni. i

72 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Permasalahan • Pengajuan angka kreditnya jika terdapat penugasan yang periode kegiatannya melewati periode DUPAK, misalnya penugasan antara 15 Juni hingga 10 Juli. Penjelasan Sesuai Surat Edaran Nomor 352 Tahun 2011, diajukan dan dinilai sebesar realisasi waktu yang digunakan pada akhir periode DUPAK tersebut. • Kegiatan 15 Juni – 30 Juni diajukan pada periode DUPAK 1 Januari – 30 Juni. • Kegiatan 1 Juli – 10 Juli diajukan pada periode DUPAK 1 Juli – 31 Desember. j Permasalahan • Dokumen hasil apakah yang harus dilampirkan untuk kegiatan yang belum selesai atau kegiatan yang sudah selesai namun belum terbit laporannya? Penjelasan Sesuai Surat Edaran Nomor 352 Tahun 2011: • Apabila ada kegiatan yang dokumen hasilnya belum terbit maka harus dibuatkan surat keterangan dari pejabat penerbit surat penugasan sebagai pengganti dokumen hasil kegiatan. • Sedangkan untuk kegiatan pengawasan yang pelaksanaannya melewati periode DUPAK (periode 1 Januari – 30 Juni atau 1 Juli – 31 Desember) dokumen hasil kegiatannya menggunakan surat keterangan progres sebagai pengganti dokumen hasil kegiatan. k Permasalahan • Perlakuan atas kegiatan yang tidak diajukan dalam DUPAK yang telah ditetapkan. Penjelasan Sesuai Surat Edaran Nomor 352 Tahun 2011, kegiatan yang tertinggal atau tidak diajukan dalam DUPAK yang telah dinilai pada periode sebelumnya maka kegiatan tersebut tidak dapat dinilai kecuali untuk kegiatan penunjang. l

73 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA F. KARIER 1. Dasar Hukum Peraturan yang terkait dengan karier adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. c. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M. PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. g. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/365/M. SM.02.03/2019 tentang Pemberlakuan Pengaturan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. h. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-709/K/ JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor. i. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/ JF/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural ke dalam Jabatan Fungsional Auditor. 2. Penjelasan Ketentuan Umum a. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. b. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. c. Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. d. Manajemen karier PNS dilakukan sejak pengangkatan pertama sebagai PNS sampai dengan pemberhentian. e. Riwayat hasil penilaian kinerja merupakan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. f. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah melalui manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. g. Pengembangan karier dilakukan oleh PPK melalui manajemen pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier PNS. h. Manajemen pengembangan karier diselenggarakan di tingkat instansi dan nasional dilakukan melalui mutasi dan /atau promosi maupun penugasan khusus. i. Pola karier PNS merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan. j. Pola karier PNS dapat berbentuk horizontal, vertikal, dan diagonal. k. Pola karier horizontal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT. l. Pola karier Vertikal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi, didalam satu kelompok JA, JF, atau JPT. m. Pola karier diagonal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT. n. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. o. Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.

74 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 3. Komposisi Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Jabatan/ Pangkat Tabel Komposisi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat. Tabel 4.3 Komposisi Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Auditor Terampil Pendidikan Diploma III/Sarjana Muda Tabel 4.4 Komposisi Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Auditor Tingkat Ahli Pendidikan Sarjana (S.1)/Diploma IV NO. UNSUR PERSENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN PENYELIA II/c II/d III/a III/b III/c III/d III/d*) Jumlah angka kredit kumulatif minimal 60 80 100 150 200 300 Komposisi angka kredit kumulatif I. Pendidikan Sekolah 60 60 60 60 60 60 II. ANGKA KREDIT PENJENJANGAN A. UTAMA 1. Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat 2. Kegiatan Pengawasan 3. Pengembangan Profesi **) ≥ 80% 15 1 30 2 68 4 106 6 182 10 29 1 Jumlah A 16 32 72 112 192 30 B. PENUNJANG Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor ≤ 20% 4 8 18 28 48 Jumlah II 100% 20 40 90 140 240 30 JUMLAH (I + II) 60 80 100 150 200 300 NO. UNSUR PERSENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT PERTAMA MUDA MADYA UTAMA III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e IV/e *) Jumlah angka kredit kumulatif minimal 100 150 200 300 400 550 700 850 1050 Komposisi angka kredit kumulatif: I. Pendidikan Sekolah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 II. ANGKA KREDIT PENJENJANGAN A. UTAMA 1. Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat 2. Kegiatan Pengawasan 3. Pengembangan Profesi **) ≥ 80% 37 3 74 6 146 14 218 22 323 37 428 52 533 67 663 97 53 7 Jumlah A 40 80 160 240 360 480 600 760 60 B. PENUNJANG Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor ≤ 20% 10 20 40 60 90 120 150 190 Jumlah II 100% 50 100 200 300 450 600 750 950 60 JUMLAH (I + II) 100 150 200 300 400 550 700 850 1050

75 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA Tabel 4.5 Komposisi Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Auditor Tingkat Ahli Pendidikan Pasca Sarjana (S.2) Tabel 4.6 Komposisi Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Auditor Tingkat Ahli Pendidikan Doktor (S.3) NO. UNSUR PERSENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT PERTAMA MUDA MADYA UTAMA III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e IV/e *) Jumlah angka kredit kumulatif minimal 100 150 200 300 400 550 700 850 1050 Komposisi angka kredit kumulatif: I. Pendidikan Sekolah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 II. ANGKA KREDIT PENJENJANGAN A. UTAMA 1. Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat 2. Kegiatan Pengawasan 3. Pengembangan Profesi **) ≥ 80% 37 3 74 6 146 14 218 22 323 37 428 52 533 67 663 97 53 7 Jumlah A 40 80 160 240 360 480 600 760 60 B. PENUNJANG Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor ≤ 20% 10 20 40 60 90 120 150 190 Jumlah II 100% 50 100 200 300 450 600 750 950 60 JUMLAH (I + II) 100 150 200 300 400 550 700 850 1050 NO. UNSUR PERSENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT MUDA MADYA UTAMA III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e IV/e *) Jumlah angka kredit kumulatif minimal 200 300 400 550 700 850 1050 Komposisi angka kredit kumulatif: I. Pendidikan Sekolah 200 200 200 200 200 200 200 II. ANGKA KREDIT PENJENJANGAN A. UTAMA 1. Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat 2. Kegiatan Pengawasan 3. Pengembangan Profesi **) ≥ 80% 72 8 144 16 249 31 354 46 459 61 589 91 53 7 Jumlah A 80 160 280 400 520 680 60 B. PENUNJANG Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor ≤ 20% 20 40 70 100 130 170 Jumlah II 100% 100 200 350 500 650 850 60 JUMLAH (I + II) 200 300 400 550 700 850 1050

76 Panduan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Unit APIP K/L/D Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Gambaran Umum Perencanaan JFA Pengangkatan JFA Pengembangan JFA 4. Syarat Kenaikan Jabatan dan Pangkat Tabel 4.7 Syarat Kenaikan Jabatan dan Pangkat 5. Permasalahan yang Sering Ditanyakan Permasalahan • Persyaratan untuk memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Penjelasan • Kenaikan jabatan dan pangkat mempertimbangkan jumlah dan komposisi Angka Kredit, sertifikasi jabatan Auditor, nilai daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), ketersediaan formasi, dan pertimbangan obyektif lainnya dari pejabat yang berwenang. • Kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan, apabila: 1) Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; 2) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; 3) Telah memiliki sertifikat jabatan Auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya; 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 5) Kenaikan jabatan harus memperhitungkan perbandingan antara jumlah Auditor dengan beban kerja yang ada dan ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang. Syarat Kenaikan Jabatan dan Pangkat Kategori Kenaikan Jabatan Kenaikan Pangkat Jabatan 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir Masih dalam jenjang jabatan yang sama Pangkat - 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir Sertifikasi Memiliki sertifikat peran sesuai dengan jabatan - Angka Kredit Memenuhi angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi Memenuhi angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Rekomendasi Tidak ada keberatan dari pejabat yang berwenang secara tertulis - SKP/DP3 Setiap unsur penilaian pekerjaan dalam DP3/SKP sekurang kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Setiap unsur penilaian pekerjaan dalam DP3/SKP sekurang kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir TMT Kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat setelah semua persyaratan terpenuhi Kenaikan pangkat bulan April dan Oktober Formasi Tersedia formasi Tersedia formasi

PANDUAN PENERAPAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PADA UNIT APIP K/L/D PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 2021