STATUTA LAMA DAN BARU

29. Instalasi Penunjang adalah fasilitas penunjang penyelenggaraan
operasional pendidikan.

30. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah
kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

32. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

33. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di
Poltekkes Tasikmalaya.

34. Alumni adalah setiap orang yang pernah mengikuti dan/atau telah
menyelesaikan pendidikan pada salah satu jenjang atau lebih di Poltekkes
Tasikmalaya.

35. Rencana Strategis adalah pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan di Poltekkes
Tasikmalaya 5 (lima) tahunan.

36. Rencana Kerja Tahunan adalah dokumen perencanaan yang berisi program
dan kegiatan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yang merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Poltekkes Tasikmalaya dalam satu (1)
tahun anggaran.

4

BAB II

IDENTITAS
Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2
Nama Politeknik Kesehatan dalam Statuta ini adalah Politeknik Kesehatan
Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat Poltekkes Tasikmalaya.

Pasal 3
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi Poltekkes Tasikmalaya,
ditetapkan kantor pusat.

Pasal 4
Kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) disebut Direktorat.

Pasal 5
Direktorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berkedudukan di Jl. Cilolohan
No.35 Tasikmalaya, Jawa Barat dan merupakan tempat kedudukan/domisili
Poltekkes Tasikmalaya.

Pasal 6
(1) Disamping kantor direktorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,

Poltekkes Tasikmalaya memiliki Jurusan dan Program studi yang
berkedudukan diberbagai tempat

Bagian Kedua
Tanggal, Bulan, dan Tahun Didirikan

Pasal 7
(1) Poltekkes berdiri berdasarkan Keputusan Meneteri Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial No.298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.

5

(2) Poltekkes Tasikmalaya didirikan pada tanggal 16 April 2001 yang
merupakan penggabungan dari akademi-akademi kesehatan milik
Departemen Kesehatan di wilayah Tasikmalaya dan Cirebon.

Bagian Ketiga
Lambang / Logo

Pasal 8
(1) Dalam rangka memberikan identitas Poltekkes Tasikmalaya, ditetapkan

Lambang/Logo.
(2) Lambang/Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Direktur.
(3) Lambang Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya merupakan gambaran

Perguruan Tinggi Kesehatan yang menyelenggarakan Program Vokasi
dan Profesi Kesehatan berada di bawah Kemenkes RI.
(4) Bentuk Lambang Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya adalah bulatan lonjong
lebar berbanding tinggi berdiameter 3:4.
(5) Isi Lambang terdiri atas bunga wijaya kusumah, inti bunga berbentuk segi
lima, tiga lembar daun simetri, daun berbentuk lengkung, dan tiga balok
tegak.
(6) Dasar lambang berwarna putih dan garis warna emas.
(7) Gambar beserta makna lambang Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
sebagai berikut:

LAMBANG POLTEKKES TASIKMALAYA

Gold

6

adalah:
a. Bunga Wijaya Kusumah mempunyai arti dan makna menggambarkan

semarak insan Poltekkes Tasikmalaya di masyarakat karena berwajiban
memberikan tauladan dan memiliki tatakrama yang luhur serta mulia.
b. Inti Bunga Berbentuk Segi Lima mempunyai arti dan makna
menggambarkan Pancasila/Keimanan dan Ketaqwaan.
c. Tiga Lembar Daun Simetri mempunyai arti dan makna hamba Alloh, Insan
Sosial dan Insan Akademik dan Intelektual.
d. Daun Berbentuk Lengkung Menajam Arah Ke Atas mempunyai arti dan
makna Insan Poltekkes Tasikmalaya bergerak bersama – sama secara
sinergis untuk membangun dan menjaga serta melayani masyarakat.
e. Pilar Yang Terdiri Atas Tiga Balok Tegak mempunyai arti dan makna Tri
Dharma Perguruan Tinggi.
f. Bulatan Lonjong Lebar Berbanding Tinggi Berdiameter 3:4 mempunyai arti
dan makna dunia/ satu kata warga Poltekkes Tasikmalaya.
g. Dasar Lambang Berwarna Putih mempunyai arti dan makna cita-cita yang
suci, luhur bersahaja dan mulia.
h. Garis Warna Emas mempunyai arti dan makna memiliki daya tarik yang
kuat dan tangguh dalam menghadapi perubahan situasi globalisasi.

Bagian Keempat
Moto

Pasal 9
Moto Poltekkes Tasikmalaya adalah UTAMA dengan kepanjangan:
U = Utama
T = Tumbuh
A = Adaptif
M = Mutu
A = Akhlak

7

Bagian Kelima
Bendera/ Pataka Poltekkes dan Jurusan

Pasal 10
Disamping identitas berupa lambang/logo dan moto sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 ayat (1) dan pasal 9, ditetapkan bendera/pataka.

Pasal 11
Bendera/Pataka sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berupa
bendera/Pataka Poltekkes dan Jurusan

Pasal 12
Bendera/Pataka sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan dengan
keputusan Direktur.

Pasal 13
Bendera/pataka Poltekkes Tasikmalaya sebagai berikut:

BENDERA / PATAKA JURUSAN

1. JURUSAN KEPERAWATAN 2. JURUSAN KEBIDANAN

3. JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 4. JURUSAN RMIK

8

5. JURUSAN GIZI 6. JURUSAN FARMASI

KETERANGAN

a. Warna Jurusan:

Jurusan Keperawatan : Jingga

Jurusan Kebidanan : Biru donker

Jurusan Keperawatan Gigi : Hijau

Jurusan Gizi : Biru muda/sian

Jurusan RMIK : Ungu

Jurusan Farmasi : Merah marun

b. Atribut-atribut lain ditetapkan dengan keputusan direktur

Bagian Keenam
Hymne dan Mars

Pasal 14
(1) Untuk memupuk semangat Jiwa pengabdian dan rasa Syukur bagi seluruh

civitas academika Poltekkes Tasikmalaya, ditetapka lagu Mars dan Hymne
Poltekkes Tasikmalaya.

9

(2) Hymne Poltekkes Tasikmalaya merupakan lagu bernada Adante, bertempo 4/4,
berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila serta
mencerminkan cita-cita.

(3) Mars Poltekkes merupakan lagu bernada Dimarci, berkombinasi,
bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa dan mencerminkan cita-cita
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.

(4) Hymne dan Mars Poltekkes Tasikmalaya dinyanyikan pada setiap prosesi acara
resmi Poltekkes Tasikmalaya.

(5) Hymne dan Mars Poltekkes Tasikmalaya sebagai berikut:

HYMNE POLITEKNIK KESEHATANTASIKMALAYA

Do = B, 4/4 Lagu: Lefran Osak
Adante Syair: Hj. EuisSumarni

55 1 11 22 75 5 5 . .
Civi tas Tu
aka Demi Kaber Sa

4 43 23 54 3 . . 0

Ber padu Memba Ngu ci Ta

4 43 2 . 3 32 1 .

Ma ha sis Wa Po li tek nik

44 43 22 17 1 . . 0

kese hatan Tasik Mala Ya

1 17 66 71 7 76 5 .

Te naga Kese Hatan pro fesio nal

6 .5 4 6 5 . . 03

Si ap Ber Bak Ti De

4 43 22 34 33 32 1 .3

mi masya Rakat yang se hat se jahte ra Ber

4 44 44 44 5 . . 05

lan daskan Iman Dan taq wa Ya

1 11 2 75 5 . . 0

Tu hanka Mi Bersu jud

10

4 .3 2 2 3 2 1 .
II
ber syu Kur Ke pa Da Mu

44 43 22 17 1 . 0

atas Sega la ka Runia Mu

MARS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA

Do = B, 4/4 Lagu: Lefran Osak
Dimarci Syair: AnieKristiani

1 1 .2 3 1 3 4 5 .
ta
Bang kitkan Se Ma Ngat ki

4 4 .5 6 .5 6 .7 5 . . 0

Wu Judkan Cita Muli A

2 2 .3 4 2 3 3 .4 5 .
Sing Sing kan Le Ngan Ba juki ta

4 4 .5 6 .6 5 .4 5 . .5
Ma
Si ap men tal pro Feiso Nal

1 1 .1 6 1 5 5 .4 3 .
Ju Poltek Kes Ta Sik mala ya

2 2 .3 4 .3 4 .2 3 . .5
Un
Ba ngun ne Gara Bersa Ma

1 1 .1 6 1 5 4 3 .
Tuk Mera Ih Ma Sa de pan

2 2 .3 4 .5 6 .7 1 . . 0

Me Nuju Sehat Sento Sa

11

Bagian Ketujuh
Busana Akademik, Busana Almamater dan Seragam Mahasiswa

Pasal 15
Dalam penyelenggaraan upacara resmi dilingkungan Poltekkes Tasikmalaya
diwajibkan mengenakan Busana Akademik.

Pasal 16
Busana Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri dari Toga
Jabatan dan Toga Wisudawan.

Pasal 17

Busana akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ditetapakan

dengan keputusan Direktur

Pasal 18

Ketentuan mengenai Busana Akademik Jabatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 16 adalah sebagai berikut:

(1) Busana Akademik adalah berupa Toga jabatan berbentuk jubah yang
dikenakan oleh Ketua senat, sekertaris senat dan Anggota Senat yang
mengikuti upacara resmi.

(2) Upacara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah
upacara dies natalis, wisuda, dan upacara penting lainnya.

(3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari kain wol
polos berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan
bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada
pergelangan tangan dilapisi bahan beludru hitam selebar kurang lebih 12
cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga
terdapat lipatan-lipatan (plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka
dilapisi beludru dengan warna hitam untuk toga Ketua dan sekertaris, dan
untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing
jurusan.

(4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan topi
jabatan dan kalung jabatan

12

(5) Topi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penutup
kepala yang terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, sisi
masing-masing 20 cm dan di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan
benang berwarna hitam;

(6) Kalung jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikenakan oleh
ketua dan sekertaris dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian
lambang Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya terbuat dari logam tipis
berwarna kuning emas;

(7) Kalung jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang dikenakan
oleh anggota senat terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran
yang lebih kecil dan berwarna putih perak;

Pasal 19
Toga Wisudawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 digunakan saat
pelaksanaan wisuda.

Pasal 20
Ketentuan mengenai penggunaan Toga Wisudawan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 adalah sebagai berikut:

(1) Toga wisudawan merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Poltekkes
Kemenkes Tasikmalaya, baik program Diploma III (D-III), Sarjana Terapan
(D-IV), Magister Terapan (S2), maupun Profesi.

(2) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terbuat dari kain
berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan
panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan
atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan
berbeda antara jenjang studi. Jenjang Diploma III berbentuk bundar,
Sarjana Terapan (D-IV) berbentuk segi empat panjang (55 cm), Magister
(S2) berbentuk segi tiga pendek (40 cm), dan program profesi berbentuk
segitiga pendek (40 cm).

(3) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan
topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi
jabatan, dan kuncir wisudawan berwarna hitam serta kalung Samir.

13

(4) Kalung samir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuat dari pita satin
dengan diameter 5 sentimeter.

Pasal 21
Disamping busana akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15,
ditetapkan busana Almamater dan pakaian seragam bagi mahasiswa.

Pasal 22
Ketentuan mengenai busana almamater dan pakaian seragam mahasiswa
adalah sebagai berikut:
(1) Busana almamater resmi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

berupa jaket almamater berwarna biru tua, pada bagian dada sebelah kiri
terdapat logo Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
(2) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada
saat kegiatan yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan
formal mahasiswa lainnya.
(3) Seragam mahasiswa terdiri dari seragam jurusan, pakaian batik dan olah
raga
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Busana Akademik, Busana
Almamater dan Seragam Mahasiswa diatur dalam Pedoman yang
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(5) Busana resmi sivitas akademika harus memenuhi persyaratan nilai-nilai
kerapihan dan kesopanan.

14

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Paragraf 1
Program Pendidikan yang Diselenggarakan

Pasal 23
(1) Sesuai dengan tugas dan fungsi Politeknik Kesehatan, Poltekkes

Tasikmalaya menyelenggarakan program pendidikan vokasi, dan
pendidikan profesi.
(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program
Diploma III, Diploma IV/Sarjana Terapan, Magister Terapan.
(3) Program pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Profesi Ners, Bidan dan Dietisien.

Paragraf 2
Jurusan dan Program Studi

Pasal 24
(1) Poltekkes Tasikmalaya terdiri dari 6 Jurusan yang terbagi menjadi 16

Program Studi.
(2) Jurusan dan Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

2.1) Jurusan Keperawatan menyelenggarakan Program Studi:
a. Program Studi Diploma III Keperawatan Tasikmalaya
b. Program Studi Diploma III Keperawatan Cirebon
c. Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Tasikmalaya
d.Program Studi Profesi Ners

2.2) Jurusan Kebidanan menyelenggarakan Program Studi:
a. Program Studi Diploma III Kebidanan Tasikmalaya
b. Program Studi Diploma III Kebidanan Cirebon

15

c. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tasikmalaya
d. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Cirebon
e. Program Studi Profesi Bidan
2.3) Jurusan Keperawatan Gigi menyelenggarakan Program Studi:
a. Program Studi Diploma III Kesehatan Gigi
b. Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut
2.4) Jurusan Gizi menyelenggarakan Program Studi:
a. Program Studi Diploma III Gizi Tasikmalaya
b. Program Studi Diploma III Gizi Cirebon
2.5) Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan menyelenggarakan
Program Studi:
a. Program Studi Diploma III RMIK Tasikmalaya
b. Program Studi Diploma III RMIK Cirebon
2.6) Jurusan Farmasi menyelenggarakan Program Studi:
Program Studi Diploma III Farmasi
3. Penyelenggaraan program studi disesuaikan dengan kebutuhan
stakeholder di bidang kesehatan

Paragraf 3
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 25
Poltekkes Tasikmalaya menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa
untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif,
transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 26
(1) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru dilakukan untuk jenjang

pendidikan Diploma III, diploma IV dan Profesi serta magister terapan
secara nasional, regional dan lokal.
(2) Selain pola penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Poltekkes juga melakukan dengan pola lain.

16

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa ditetapkan
dengan keputusan Direktur, mengacu pada ketentaun peraturan
penundang undangan.

Pasal 27
(1) Warga Negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Poltekkes

Tasikmalaya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa asing ditetapkan
dengan keputusan Direktur.

Paragraf 4
Sistem Perkuliahan dan Kalender Akademik

Pasal 28
(1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem kredit Semester (SKS)

yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
(2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan
mandiri seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum,
tutorial, dan atau perkuliahan umum, penggunaan multimedia, Praktik
Klinik, Praktik Kerja lapangan, kegiatan Ko-kurikuler, dan sebagainya.
(3) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang dimulai pada
bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli.
(4) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua)
semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing
terdiri atas 14 sampai 16 minggu
(5) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Poltekkes.

Paragraf 5
Kurikulum

17

Pasal 29
(1) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan Kurikulum Pendidikan

Tinggi (KPT) yang dikembangkan oleh Program studi sesuai dengan
kebutuhan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
dan KKNI
(2) Kurikulum Program Studi Poltekkes Tasikmalaya merupakan Kurikulum
institusi yang berisi profil lulusan dan capaian Pembelajaran Lulusan
yang terdiri dari Capaian Sikap, Keterampilan Umum, keterampilan
Khusus dan pengetahuan yang ditambahkan sejumlah bahan kajian.
(3) Penambahan bahan kajian yang dimaksud pada ayat (2) didasarkan
pada kebutuhan masyarakat/ stakeholder dengan memperhatikan issue
global.
(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Direktur setelah mendapat
pertimbangan Senat.

Paragraf 6
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 30
(1) Penilaian hasil belajar terhadap kegiatan, kemajuan dan kemampuan

mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian,
pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen dan instruktur klinik
(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui ujian
tengah semester, ujian akhir semester, ujian karya tulis ilmiah pada
program diploma III, ujian skripsi pada program diploma IV dan ujian tahap
pada profesi
(3) Cara penilaian hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dengan angka dan huruf.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar ditetapkan dengan
keputusan Direktur

18

Paragraf 7
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 31
Dalam pengelolaan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dilakukan
penataan administrasi yang meliputi :
1. Pengadministrasian akademik meliputi:

a. Registrasi akademik / rencana studi
b. Penetapan Mahasiswa
c. Hasil studi
d. Bimbingan akademik
e. Bimbingan tugas akhir
f. Transkrip
g. Sertifikat kompetensi
h. SKPI
i. Cuti akademik

2. Pengadministrasian Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama meliputi :
a. Organisasi Kemahasiswaan
b. Layanan Mahasiswa : kegiatan kemahasiswaan, beasiswa, konseling
c. Layanan Alumni
d. Layanan kerja sama

Paragraf 8
Ijazah dan Sertifikat

Pasal 32
(1) Ijazah diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus pada setiap

jenjang pendidikan.
(2) Sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan

lulus uji kompetensi.
(3) Sertifikat profesi diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus

dari program studi profesi.

19

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang.

(5) Ijazah ditanda tangani oleh Direktur.
(6) Bentuk, ukuran, isi dan bahan ijazah dan sertifikat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicetak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Bahasa Pengantar

Pasal 33
(1) Bahasa pengantar perkuliahan adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa

asing.
(2) Matrikulasi Bahasa Indonesia diwajibkan bagi mahasiswa asing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa pengantar ditetapkan oleh

Direktur.

Paragraf 10
Sidang Senat

Pasal 34
(1) Sidang Senat Terbuka dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies

natalis, pidato tahunan Direktur dan pidato akhir masa jabatan Direktur.
(2) Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Ketua Senat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan

sidang ditetapkan oleh Ketua Senat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 35
(1) Untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan tridarma perguruan

tinggi diwajibkan untuk menyelenggarakan penelitian.

20

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. Memotivasi setiap dosen meningkatkan kemampuan dan mutu sumber
daya manusia.
b. Mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki.
c. Memacu kegiatan penelitian di bidang kesehatan, teknologi dan social
budaya serta bidang pendidikan.
d. Mengembangkan kerja sama dan standardisasi kegiatan penelitian
dibidang kesehatan dan bidang pendidikan baik dengan instansi di
dalam negeri maupun di luar negeri.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan baik secara
mandiri maupun melalui kerjsama dengan lembaga/organisasi lain.

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sumber
pendapatan lain bagi Poltekkes Tasikmalaya.

(5) Penyelenggaraan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir,
kebebasan akademik dan tanggung jawab akademik sivitas akademika.

(6) Untuk penyelenggaraan penelitian wajib disediakan anggaran yang
bersumber dari anggaran Rupiah Murni atau sumber lainnya sesuai dengan
ketntuan peraturan perundang undangan.

(7) Seluruh hasil penelitian wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi
dan/atau hak paten.

(8) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dimanfaatkan
untuk keperluan industry, teknologi tepat guna, dan/atau sebagai sumber
belajar.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 36
(1) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pengabdian

kepada masyarakat berbasis penelitian yang bermanfaat dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peran dan pasrtisipasi
poltekkes kemenkes tasikmalaya dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat serta mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat
yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing global dan

21

menyelesaikan permasalahan 0kesehatan maupun permasalahan di
masyarakat secara umum.
(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan dengan tetap memenuhi prinsip
penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk proses
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sumber belajar dan/atau
untuk pembelajaran.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 37
(1) Untuk menetapkan sistem norma, nilai dan aturan professional dalam

penyelenggaraan pendidikan perlu ditetapkan kode etik dan etika
akademik.
(2) Kode Etik dan Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. Kode Etik Senat
b. Kode Etik dosen
c. Kode Etik mahasiswa
d. Kode Etik tenaga kependidikan dan karyawan
e. Etika akadamik
(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama dan
ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 38
Dalam rangka melaksanakan otonomi kampus pada Poltekkes Tasikmalaya,
perlu diselenggarakan Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi
Keilmuan.

22

Pasal 39
Direktur wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas
akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik
dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta dilandasi dengan etika dan
norma/kaidah keilmuan.

Pasal 40
Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 merupakan
kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab
dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan
pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 41
Mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 38 merupakan bagian
dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran
dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 42
Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 merupakan
kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni yang melekat pada kekhasan atau keunikannya, dan menemukan
dan/atau mempertahankan kebenaran menurut keilmuannya untuk menjamin
pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan.

Pasal 43
Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang
ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam menemukan,
mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran
ilmiah menurut kaidah, metode ilmiah dan budaya akademis.

23

Pasal 44
Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 wajib dikembangkan
sebagai wujud keteladanan untuk membangun profesionalitas, kemandirian
berfikir dan bertindak serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Pasal 45
Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika
harus berdasarkan integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas
pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu,
sesuai dengan norma dan kaidah moral keilmuan.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Paragraf 1
Gelar

Pasal 46
Sebagai bentuk penetapan kualifikasi akademik atau professional, mahasiswa
yang telah menyelesaikan pendidikan diberikan hak untuk menggunakan gelar.

Pasal 47
(1) Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah berupa gelar vokasi

dan gelar profesi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang
diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah dan
surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) bagi lulusan pendidikan vokasi
dan dicantumkan dalam sertifikat profesi bagi lulusan pendidikan profesi.

Paragraf 2
Penghargaan

24

Pasal 48
(1) Dalam rangka memberikan penghargaan dan atau apresiasi kepada

seseorang, kelompok, atau lembaga, Poltekkes Tasikmalaya dapat
memberikan penghargaan
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada
seseorang, kelompok atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang
keilmuan dan/ atau berjasa terhadap pendidikan.
(3) Tata cara dan kriteria dalam pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan keputusan Direktur setelah
mendapat persetujuan dari Senat.

25

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Poltekkes

Pasal 49
Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan pada Poltekkes
Tasikmalaya, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Poltekkes.

Pasal 50
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 49
ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah melalui pembahasan dan
disepakati oleh unsur unsur dalam tata organisasi Poltekkes Tasikmalaya.

Pasal 51
Visi Poltekkes Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 adalah
“Menjadi institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menghasilkan
Sumber Daya Manusia berkarakter dan IPTEKS kesehatan unggul,
berdaya saing di tingkat internasional pada tahun 2024.”

Pasal 52
Misi Poltekkes Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 yaitu:
1. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan dalam menghasilkan

lulusan yang berkarakter profesional dan berdaya saing internasional.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian kesehatan yang bermutu dan

relevan dengan perkembangan IPTEKS baik nasional maupun
internasional.
3. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri
dan berkeadilan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
5. Mengembangkan softskill dan jiwa kewirausahaan di lingkungan Poltekkes

26

Kemenkes Tasikmalaya.

Pasal 53
Tujuan penyelenggaraan pendidikan pada Poltekkes sebagaimana dimaksud
dalam pasal 49 adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang berkarakter profesional dan berdaya saing
internasional

2. Menghasilkan penelitian kesehatan yang bermutu dan relevan dengan
perkembangan IPTEKS baik nasional maupun internasional.

3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam
mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan berbasis
pada riset

4. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi,
bekerjasama dengan lembaga baik di tingkat lokal, regional, nasional,
maupun internasional.

5. Menghasilkan SDM dengan pengembangan softskill dan jiwa
kewirausahaan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.

Pasal 54
Sasaran penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49
adalah:

Sasaran dari tujuan 1:
1. Meningkatnya pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi

baik internal maupun eksternal pada tahun 2020-2024.
2. Terselenggaranya program pembelajaran sesuai dengan kurikulum

yang berlaku pada setiap program studi
3. Meningkatnya pembelajaran berbasis e-learning
4. Meningkatnya lulusan dengan IPK ≥ 3.25
5. Meningkatnya hasil uji kompetensi.
6. Meningkatnya lulusan tepat waktu.
7. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan.
Sasaran dari tujuan 2:
1. Meningkatnya kegiatan penelitian oleh dosen.

27

2. Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah yang dipublikasikan dalam
jurnal ilmiah nasional/ internasional.

3. Meningkatnya Jumlah paten/ HKI.
4. Meningkatnya kualitas media publikasi ilmiah.
Sasaran dari tujuan 3:
1. Meningkatnya kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat

yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun.
2. Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat

secara institusional dengan desa binaan.
3. Meningkatnya kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat

yang dilakukan mahasiswa beserta dosen pembimbing.
4. Meningkatnya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
Sasaran dari tujuan 4:
1. Meningkatnya pengembangan program institusi
2. Tersedianya tenaga dosen dan kependidikan sesuai standar
3. Terlaksananya pengembangan sistem informasi tahun 2020-2024
4. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang belajar

mengajar
5. Meningkatnya kegiatan dalam menciptakan suasana akademik
6. Meningkatnya kemitraan dengan institusi lain dalam rangka kegiatan

tridharma baik dalam maupun luar negeri
Sasaran dari tujuan 5:
1. Meningkatnya pembinaan organisasi kemahasiswaan dalam rangka

menunjang kelancaran PBM dan pengembangan soft skill mahasiswa
2. Meningkatnya kualitas pembinaan alumni pada setiap tahun
3. Meningkatan kemampuan berbahasa asing civitas akademika
4. Meningkatnya penyelenggaraan program kewirausahaan di seluruh

civitas Poltekkes Tasikmalaya pada setiap tahun
5. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan

akuntabel
6. Meningkatnya layanan prima

28

Bagian Kedua
Organisasi Poltekkes

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 55
Susunan organisasi Poltekkes Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Kesehatan dilingkungasn Badan PPSDM.

Pasal 56
(1) Susunan Organisasi Poltekkes sebagaimana dimaksud dalam pasal 55

terdiri dari:
a. Dewan Pengawas
b. Senat
c. Direktur; dan
d. Satuan pengawas internal.
(2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Poltekkes Tasikmalaya sebagai lembaga yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum dapat mengembangkan unit
pengelola usaha atau nomenklatur lain sesuai dengan kebutuhan.
(3) Organisasi Poltekkes sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
menjalankan fungsinya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing
(4) Hubungan antar organisasi Poltekkes dilandasi oleh semangat kolegialitas
satu terhadap yang lain.
(5) Tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Dewan Pengawas

29

Pasal 57
(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan BLU

dibentuk Dewan Pengawas.
(2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

organ non struktural yang menjalankan fungsi pertimbangan non-
akademik Poltekkes Tasikmalaya.
(3) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLU memenuhi syarat minimum
Nilai Omzet dan Nilai Aset.
(4) Syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah:
a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran

tahun terakhir, minimum sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah); atau
b. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, minimum sebesar
Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
(5) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh menteri/pimpinan
lembaga Menteri/PimpinanLembaga/Ketua Dewan Kawasan atas
persetujuanMenteri Keuangan.
(6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.

Pasal 58
Tugas dan wewenang dewan pengawas yaitu:
(1) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur Poltekkes

Tasikmalaya di bidang non-akademik;
(2) Memberikan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur Poltekkes

Tasikmalaya di bidang non-akademik;
(3) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Poltekkes Tasikmalaya

dalam mengelola Poltekkes; dan
(4) Tugas lain sesuai dengan kewenangan

Pasal 59
(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.

30

(2) Salah seorang di antara anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 60
(1) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur

pejabat dari Kementerian Negara/ Lembaga/Dewan Kawasan dan
Kementerian Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan layanan
BLU.
(2) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BLU yang berjumlah 3 (tiga)
orang, terdiri atas:
a. 1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian

Negara/Lembaga/Dewan Kawasan;
b. 1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan; dan
c. 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli.

Paragraf 3
Senat

Pasal 61
Senat merupakan organ non-struktural yang menjalankan fungsi penetapan,
pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 62
Tugas dan Wewenang
Tugas dan wewenang Senat Poltekkes Tasikmalaya meliputi:
(1) Menetapkan kebijakan, etika, dan kode etik akademik;
(2) Melakukan pengawasan terhadap:
(a). Penetapan etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
(b). Penetapan ketentuan akademik;
(c). Pelaksanaan penjaminan mutu Poltekkes paling sedikit mengacu pada
standar nasional pendidikan tinggi;
(d). Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan
otonomi keilmuan;
(e). Pelaksanaan tata tertib akademik;

31

(f). Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
(g). Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat;
(3) Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kepada Direktur Poltekkes
Tasikmalaya;
(4) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Poltekkes Tasikmalaya dalam
pembukaan dan penutupan program studi;
(5) Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan
penghargaan akademik;
(6) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Poltekkes Tasikmalaya dalam
pengusulan profesor; dan
(7) Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika,
kode etik, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur
Poltekkes Tasikmalaya.

Pasal 63
Susunan Keanggotaan
(1). Keanggotaan senat Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya terdiri atas:
(a) Direktur;
(b) Wakil Direktur;
(c) Ketua Jurusan;
(d) Perwakilan dosen;
(e) Unsur Badan PPSDM Kesehatan.
(2) Jumlah anggota senat yang diusulkan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
setiap jurusan minimal 4 orang maksimal 7 orang, dan setiap jurusan
mempunyai jumlah yang sama.
(3) Direktur, wadir dan ketua jurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
a, huruf b dan huruf c, termasuk anggota senat yang mewakili jurusan
(4) Susunan keanggotaan senat terdiri dari:
(a) Ketua merangkap anggota;
(b) Sekretaris merangkap anggota; dan
(c) Anggota.

32

(5) Ketua Senat ditentukan berdasarkan hasil pemilihan, sesuai aturan yang
berlaku,

(6) Ketua, Sekretaris, dan anggota senat diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas usulan Direktur Poltekkes
Kemenkes Tasikmalaya.

Pasal 64
Jabatan Senat
1) Masa jabatan Senat berakhir terhitung mulai tanggal terbentuknya Senat
periode berikutnya.
2) Jumlah keseluruhan anggota Senat Poltekkes Tasikmalaya gasal.
3) Jumlah anggota Senat perwakilan dosen dari masing-masing jurusan sama.
4) Dikecualikan, dalam hal jurusan/program studi yang memiliki SDM dosen
terbatas, maka jumlah anggota Senat nya disesuaikan dengan jumlah dosen
yang ada pada juruan/program studi tersebut.
5) Direktur Poltekkes Kemenkes, Pudir dan Kajur termasuk dalam perwakilan
jurusan.
6) Jumlah anggota Senat dari unsur Badan PPSDM Kesehatan ditentukan
untuk mendapatkan jumlah gasal maksimal 2 (dua).
7) Dalam hal masa jabatan Direktur telah berakhir dan belum terbentuk
kepengurusan Senat Poltekkes yang baru, maka kepengurusan Senat
Poltekkes yang lama masih berlaku sampai dengan terbentuknya
kepengurusan Senat Poltekkes yang baru.

Pasal 65
Persyaratan calon anggota senat
Persyaratan calon anggota senat:
1) Dosen tetap dengan jabatan Lektor berpendidikan S2 dibuktikan dengan SK
Pegawai Poltekkes Kemenkes, Jabatan Fungsional Dosen dan Kenaikan
Pangkat terakhir.
2) Dalam hal dosen tetap dengan jabatan Lektor terbatas, maka untuk
ditetapkan sebagai calon anggota senat dapat berasal dari dosen dengan
jabatan fungsional setingkat dibawahnya.

33

3) Berpengalaman sebagai Dosen tetap minimal 2 (dua) tahun berturut-turut di
lingkungan Poltekkes Kemenkes dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional
Dosen.

4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
Rumah Sakit Pemerintah (pusat atau daerah).

5) Tidak dalam status tugas belajar.
6) Tidak terlibat dalam kasus hukum.

Paragraf 4
Direktur, Wakil Direktur dan bagian - bagiannya

Pasal 66
(1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan,

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina tenaga
pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan
lingkungan, serta urusan administrasi umum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Direktur menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes Tasikmalaya;
b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi;
c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan

lingkungan;
e. Pelaksanaan kerja sama;
f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
h. Mengesahkan dokumen
(3) Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu oleh:
a. Waki Direktur
b. Bagian
c. Sub Bagian
d. Jurusan
e. Program studi

34

f. Pusat
g. Unit

Pasal 67
(1) Wakil direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Wakil direktur bidang akademik;
b. Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum;

dan
c. Wakil direktur bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.

Pasal 68
(1) Wakil direktur bidang akademik mempunyai tugas membantu direktur

dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan
pengelolaan sistem informasi.
(2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi
umum mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan
administrasi umum.
(3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama mempunyai
tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan
bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Pasal 69
Tanggung jawab dan kewenangan Direktur Poltekkes
(1) Menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada
menteri kesehatan melalui kepala badan ppsdm kesehatan setelah
mendapat pertimbangan senat poltekkes tasikmalaya;
(2) Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
(3) Menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun dan/atau mengubah sesuai
dengan kebutuhan poltekkes;
(4) Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan
(rencana operasional);

35

(5) Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;

(6) Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah
Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

(7) Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan
yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kode etik, dan/atau
peraturan akademik berdasarkan rekomendasi senat;

(8) Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(9) Membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan;

(10) Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan
mahasiswa;

(11) Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(12) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi
informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan
tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan,
kemahasiswaan, dan kealumnian;

(13) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Menteri
Kesehatan;

(14) Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan alumni,
Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma
Perguruan Tinggi, dan masyarakat;

(15) Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus
serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma
Perguruan Tinggi; dan

(16) Tugas lain sesuai kewenangan.

36

Pasal 70
Tanggung jawab dan kewenangan Wakil Direktur
(1) Wakil direktur bidang akademik mempunyai tugas membantu direktur
dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan
sistem informasi.
(2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum
mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
(3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama mempunyai tugas
membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang
kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Pasal 71
Tanggung jawab dan kewenangan Bagian dan Sub Bagian
(1) Bagian dan/atau subbagian merupakan unsur pelaksana administrasi
Poltekkes Tasikmalaya yang menyelenggarakan pelayanan administratif
kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
(2) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang
tugasnya.
(3) Bagian dan/atau subbagian dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 72
Tanggung jawab dan kewenangan Jurusan
(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada direktur.
(2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau
Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan
dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Paragraf ke 5
Satuan Pengawas Internal

37

Pasal 73
(1) Satuan pengawas internal (SPI) merupakan organ yang menjalankan fungsi

pengawasan non akademik untuk dan atas nama direktur.
(2) SPI dimpimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada direktur
(3) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal meliputi:

a. Anggota berasal dari unsur pendidik atau tenaga kependidikan di
lingkungan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya;

b. Anggota satuan pengawas internal paling sedikit memiliki 1 (satu)
anggota dengan kualifikasi auditor;

c. Jumlah anggota Satuan Pengawas Internal adalah ganjil, minimal 3
(tiga) orang yang terdiri dari;
(a) Ketua merangkap anggota;
(b) Sekretaris merangkap anggota; dan
(c) Anggota.

d. Ketua, Sekretaris, dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(4) SPI memiliki tugas, Fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

a. Penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-
akademik;

b. Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-
akademik;

c. Penyusunanan laporan hasil pengawasan internal; dan
d. Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan

pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur Poltekkes atas dasar
hasil pengawasan internal.
(4) Masa jabatan kepala dan sekretaris SPI adalah 4 (empat) tahun
(5) Kepala dan sekretaris SPI dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak
boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut turut
(6) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh direktur dengan pertimbangan senat
(5) Persyaratan untuk menjadi auditor internal SPI, yaitu:
a. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur

dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
b. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit

dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.

38

c. Memiliki pengetahuan perundang-undang di bidang peraturan
pengelolaan keuangan BLU dan peraturan perundang-undangan
lainnya.

d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan
maupun tertulis secara efektif.

e. Bersedia mematuhi standar profesi dank ode etik yang dikeluarkan
oleh asosiasi pengawas internal.

f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BLU terkait dengan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawas Internal kecuali
diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
penetapan/putusan pengadilan.

g. Memahami prinsip tata kelola BLU yang baik dan manajemen risiko.
h. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan

profesionalisme secara terus menerus.

Bagian ketiga
Tata Cara Pengangkatan Organ

Pasal 74
Dewan Pengawas
(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan
PPSDM Kesehatan.
(2) Anggota Dewan Pengawas berasal dari orang perseorangan yang
memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
c. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;
d. Bukan anggota atau pengurus partai politik;
e. Bukan calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;
f. Bukan calon kepala/ wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala
daerah;

39

g. Bukan pegawai BLU bersangkutan atau tidak sedang menjabat
sebagai pejabat pengelola pada BLU;

h. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses
peradilan;

i. Tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

j. Cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/dewan pengawas
yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan
usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan Keuangan Negara; dan

k. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat
ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk
hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat
Pengelola BLU maupun dengan anggota Dewan Pengawas
lainnya.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit
yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan
Pengawas); dan
b. memiliki pengetahuan dan/ atau kompetensi di bidang yang
berkaitan dengan kegiatan BLU.

(5) Pengusulan dewan pengawas, melalui mekanisme:
a. Direktur pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 terhadap calon anggota Dewan
Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/
Dewan Kawasan dan unsur tenaga ahli.
b. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan
melakukan pengujian pemenuhan persyaratan calon anggota
Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Keuangan.
c. Direktur menyampaikan surat usulan anggota Dewan Pengawas
yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan kepada
Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

40

d. Surat usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
a) Usulan anggota Dewan Pengawas dari Direktur dan tenaga
ahli yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan;
b) Informasi kompetensi yang paling sedikit berupa daftar riwayat
hidup; dan
c) Pernyataan bahwa Direktur akan menetapkan Dewan
Pengawas yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat Menteri
Keuangan mengenai persetujuan usulan Dewan Pengawas.
d) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan usulan
anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian
Keuangan yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan
kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

(6) Persetujuan/Penolakan dewan pengawas:
a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan
melakukan penilaian terhadap usulan anggota Dewan Pengawas.
b. Dalam hal usulan Dewan Pengawas belum memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Direktur Jenderal
Perbendaharaan meminta kepada Direktur untuk melengkapi dan/
atau memperbaiki usulan anggota Dewan Pengawas.
c. Dalam hal usulan anggota Dewan Pengawas telah memenuhi
ketentuan, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengajukan
rekomendasi persetujuan anggota Dewan Pengawas kepada
Menteri Keuangan.
d. Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap usulan anggota Dewan Pengawas yang disampaikan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan/atau rekomendasi
persetujuan anggota Dewan Pengawas.
e. Dalam hal Menteri Keuangan memberikan persetujuan, Menteri
Keuangan menyampaikan surat kepada Direktur.
f. Menteri Keuangan dapat menyampaikan usulan penunjukan Ketua
Dewan Pengawas.

41

g. Dalam hal Menteri Keuangan memberikan penolakan atas usulan
anggota Dewan Pengawas, Direktur Jenderal Perbendaharaan
melakukan:
a) pengembalian usulan anggota Dewan Pengawas kepada
Direktur; dan/atau
b) pengajuan kembali calon anggota Dewan Pengawas lainnya
dari unsur pejabat Kementerian Keuangan.

(7) Penetapan dewan pengawas:
Berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan, Direktur menetapkan
keputusan tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 75
Senat

Mekanisme pengangkatan anggota Senat

1) Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya menentukan jumlah calon
anggota Senat setiap jurusan.

2) Ketua Jurusan memfasilitasi pemilihan calon anggota Senat yang mewakili
jurusan.

3) Ketua Jurusan mengirimkan calon anggota Senat terpilih dari jurusan
kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.

4) Direktur memfasilitasi pembentukan senat.
5) Calon anggota senat yang telah terbentuk, memilih Calon Ketua dan Calon

Sekretaris Senat, yang prosesnya diserahkan pada poltekkes masing-
masing.
6) Direktur mengusulkan calon senat yang telah terbentuk kepada Kepala
BPPSDMK.
7) Kepala BPPSDMK melakukan verifikasi usulan dari Direktur Poltekkes
Kemenkes Tasikmalaya.
8) Kepala BPPSDMK menetapkan Senat Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
dengan Keputusan Kepala Badan.
9) Berakhirnya Masa Jabatan Senat
Masa jabatan Senat berakhir, apabila:

42

a. Masa jabatannya berakhir; atau
b. Berhalangan tetap.
10)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud antara lain :
a. Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
b. Pensiun;
c. Mengundurkan diri dari anggota senat;
d. Diangkat dalam jabatan lain;
e. Dibebaskan dari jabatan akademik;
f. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
g. Meninggal dunia;
h. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Berita

Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
i. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan

hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana
penjara

11) Mekanisme Pengangkatan Anggota Senat antar waktu
a. Dalam hal Anggota Senat berhalangan tetap, maka Ketua Jurusan
mengusulkan penggantian anggota senat antar waktu kepada
Direktur.
b. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1) disebabkan
antara lain :
a) Meninggal dunia;
b) Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan
Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri
Sipil;
c) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang
diancam pidana penjara;
d) Dipindahkan ke jabatan lain; dan
e) Mengundurkan diri
c. Direktur mengusulkan pergantian anggota Senat antar waktu kepada
Kepala BPPSDMK.

43

d. Kepala BPPSDMK melakukan verifikasi usulan dari Direktur Poltekkes
Kemenkes Tasikmalaya.

e. Kepala BPPSDMK menetapkan Penggantian Anggota Senat Antar
Waktu Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.

Pasal 76
Direktur
a. Jabatan Direktur
1) Direktur merupakan pejabat fungsional yang berasal dari dosen yang
diberi tugas tambahan sebagai direktur;
2) Masa jabatan direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali
untuk satu kali masa jabatan;
3) Direktur ditetapkan dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas
nama Menteri Kesehatan yang penetapannya melalui proses pemilihan.
b. Persyaratan Calon Direktur
1) Persyaratan Administratif:
a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b) Warga Negara Indonesia;
c) Dosen tetap pegawai negeri sipil berusia minimal 40 (empat puluh)
tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat
berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat;
d) Sehat jasmani dan rohani;
e) Bebas narkotika, psikotropika dan alkohol;
f) Berpendidikan paling rendah strata dua (magister/master) atau yang
setara;
g) Memiliki sertifikasi dosen;
h) Menduduki jabatan akademik dosen paling rendah lektor dengan
pangkat Penata Tingkat I, Gol III/d
i) Tidak melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan
keberlanjutan pengembangan institusi;
j) Membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

44

k) Penilaian prestasi kinerja pegawai minimal bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;

l) Pernah menduduki jabatan wakil direktur/ketua jurusan/ketua
program studi/sekretaris jurusan/kepala unit/sekretaris program studi
paling sedikit 2 (dua) tahun;

m) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan
yang diancam pidana penjara;

n) Menyerahkan daftar riwayat hidup;
o) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai

direktur atau wakil direktur
p) Tidak sedang tugas belajar;
q) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat

sedang atau berat;
r) Melampirkan surat pernyataan tidak merokok dilingkungan kampus;
s) Belum pernah menjabat direktur dalam 2 (dua) periode berturut-turut

pada poltekkes yang dituju.
2) Persyaratan Subtantif:

a) Kompetensi manajerial;
b) Kompetensi teknis.
c. Mekanisme Pemilihan Direktur
Pemilihan direktur pada poltekkes dilakukan melalui tahapan penjaringan,
penyaringan, uji kepatutan dan kelayakan, dan penetapan dengan rincian
sebagai berikut:
1) Penjaringan
a) Tahap Penjaringan, terdiri atas:

(1) Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan dalam bentuk informasi melalui
surat/web/media social atau pertemuan langsung yang
dilaksanakan di pusat maupun di poltekkes kepada direktur dan
civitas akademika

(2) Proses Pendaftaran
(a) Badan PPSDMK melaksanakan pengumuman dan
pendaftaran melalui seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh

45

seluruh dosen poltekkes yang memnuhi persyaratan sebagai
bakal calon direktur.
(b) Peserta mendaftar sebagai bakal calon direktur secara
individu
(c) Peserta mendaftar 2 (dua) pilihan sebagai bakal calon direktur
di 2 (dua) tempat
(d) Bagi peserta yang sudah pernah menjadi sebagai direktur
pada poltekkes yang sama, dapat mendaftar untuk menjadi
bakal calon direktur di poltekkes yang berbeda
(e) Pendaftaran dilakukan dengan cara dring melalui situs web
Badan PPSDMK
(3) Verifikasi Administrasi
(a) Verifikasi bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan
keabsahan data atau dokumen serta kesesuaian bakal calon
direktur dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan
(b) Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan instrument yang
sudah ditetapkan
(c) Peserta yang lulus verifikasi administrasi ditetapkan sebagai
bakal calon direktur
(4) Asesmen
(a) Peserta asesmen adalah peserta yang telah ditetapkan
sebagai bakal calon direktur
(b) Asesmen terdiri atas penilaian kompetensi manjerial,
kompetensi teknis, dan kemampuan sosio kultural
(c) Penyelenggaraan asesmen dibebankan pada DIPA Badan
PPSDMK, kecuali biaya transportasi dan akomodasi
ditanggung oleh peserta asesmen
(d) Pelaksanaan asesmen dilaksanakan oleh asesor SDM dan
teknis berdasarkan standar kompetensi yang ditentukan
menggunakan beberapa metode dan instrument asesmen
(e) Asesor SDM dan teknis sebagaimana dimaksud pada point
(4) ditugaskan oleh Ketua Panitia Pusat
(f) Asesor SDM dan teknis menyampaikan hasil asesmen
kepada penanggung jawab asesmen yaitu Kepala Pusat

46

Pelatihan SDM Kesehatan
(5) Penetapan Calon Direktur

(a) Bakal calon direktur yang telah lulus asesmen ditetapkan oleh
Kepala Badan PPSDMKes sebagai calon direktur untuk
mengikuti tahap penjaringan

(b) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) paling
sedikit terdiri atas 5 (lima) orang calon untuk 1 (satu)
poltekkes

(c) Dalam hal tdk diperoleh 5 (lima) orang calon direktur, maka
Kepala Badan PPSDMKes dapat menunjuk dosen yang
memenuhi syarat dan telah mengikuti asesmen sebagai calon
direktur (dari poltekkes lain)

(d) Pengumuman hasil asesmen dilakukan melalui daring
(e) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai penanggung

jawab menyampaikan hasil seleksi kepada Ketua Panitia
Pusat untuk ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDMKes.
2) Penyaringan
a) Persiapan
(1) Menyusun jadwal dan tata cara/tata tertib pemilihan calon direktur
(2) Menyiapkan tempat pelaksanaan
(3) Menyiapkan sarana dan prasarana administrasi
(4) Menyiapkan hal-hal lain sesuai kebutuhan
b) Sosialisasi Internal
Panitia menyampaikan sosialisasi terkait proses pemilihan calon
direktur di lingkungan Poltekkes Kemenkes masing-masing
c) Forum Pemaparan
(1) Panitia menyampaikan tata tertib pelaksanaan pemaparan
(2) Panitia menunjuk moderator yang cakap, kompeten, dan netral dari
unsur senat atau dosen
(3) Calon direktur memaparkan visi, misi dan program kerja dihadapan
senat, perwakilan BEM/BPM, perwakilan alumni dan lain-lain
(4) Sesi Tanya jawab
d) Proses Pemilihan
(1) Proses pemilihan dilaksanakan melalui siding senat secara tertutup

47

(2) Sebelum proses pemilihan dilaksanakan, panitia membacakan tata
tertib pemilihan

(3) Pemilihan dilaksanakan secara langsung melalui pemungutan
suara

(4) Hak suara hanya dimiliki oleh anggota senat yang berasal dari
poltekkes dan tidak dapat diwakilkan, serta dilaksanakan di tempat
pemungutan suara

(5) Saksi 2 (dua) orang dari Badan PPSDMKes
e) Penetapan Pemilihan

(1) Hasil pemilihan menetapkan 5 (lima) orang calon direktur
(2) Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani

oleh ketua panitia dan saksi
(3) Ketua senat menyampaikan usulan calon direktur hasil pemilihan

yang dilaksanakan oleh senat kepada Badan PPSDMKes untuk
mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan
(4) Penyampaian hasil pemilihan sebagaiamana dimaksud pada angka
(2) dilaksanakan paling lambat 2 hari kerja setelah proses
pemilihan
3) Uji Kepatutan
a) Panitia pusat menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap
5 (lima) orang calon direktur
b) Panitia pusat menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan calon
direktur dengan metode presentasi dan/atau wawancara
c) Uji kepatutan dan kelayakan oleh pejabat eselon I dan para pejabat
eselon II di lingkungan Badan PPSDMKes
d) Hasil uji kepatutan dan kelayakan menteapkan 1 (satu) orang calon
direktur berdasarkan urutan peringkat
e) Penentuan peringkat dilakukan dengan menggunakan hak suara
dengan proporsi senat poltekkes sebesar 65% dan proporsi hak suara
senat ex officio sebesar 35% dari total pemilih
f) Kepala Badan PPSDMKes menyampaikan 1 (satu) orang calon kepada
Sekretaris Jenderal
4) Penetapan
Sekeretaris Jenderal Kemenkes atas nama Menteri Kesehatan menetapkan

48

direktur atas usulan Kepala Badan PPSDMKes berdasarkan hasil uji
kepatutan dan kelayakan
d. Pelantikan
1) Kepala Badan PPSDMKes melantik Direktur
2) Setelah direktur dilantik wajib segera melaksanakan serah terima jabatan

dengan direktur sebelumnya
e. Berakhirnya masa jabatan Direktur

Masa jabatan Direktur berakhir, apabila:
1) Masa jabatannya berakhir; atau
2) Berhalangan tetap.
Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2) antara lain :
a) Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
b) Mengundurkan diri dari jabatan;
c) Diangkat dalam jabatan lain;
d) Dibebaskan dari jabatan akademik;
e) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
f) Meninggal dunia;
g) Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Berita Acara
Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
h) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara
f. Mekanisme pemberhentian Direktur karena berhalangan tetap
1) Senat mengusulkan pemberhentian direktur yang berhalangan tetap

kepada Kepala Badan PPSDMKes. Pemberhentian dimaksud adalah
tidak termasuk yang berhalangan tetap oleh karena meninggal dunia,
dinyatakan hilang atau tewas;
2) Kepala Badan PPSDMKes mengusulkan pemberhentian direktur yang
berhalangan tetap kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3) Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menetapkan
pemberhentian direktur dengan surat keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan.
g. Penunjukkan Direktur Poltekkes Kemenkes Baru
1) Dalam hal pembentukan lembaga poltekkes Kementerian Kesehatan
Baru, maka untuk pertama kalinya direktur ditunjuk dan ditetapkan oleh

49

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan berdasarkan usulan
Kepala Badan PPSDMKes;
2) Masa jabatan direktur yang ditunjuk selama 4 (empat) tahun;
3) Jabatan direktur pada periode berikutnya dilakukan melalui mekanisme
pemilihan direktur.
h. Direktur Pengganti Antar Waktu
1) Dalam hal direktur yang sedang menjabat berhalangan tetap, maka
dapat ditetapkan direktur pengganti antar waktu;
2) Pada saat direktur pengganti antar waktu belum ditetapkan, Kepala
Badan PPSDMKes atas nama Menteri menunjuk dan menetapkan
salah satu pembantu direktur sebagai pelaksana tugas;
3) Untuk mengisi kekosongan jabatan direktur yang berhenti karena
berhalangan tetap, senat menyampaikan nama-nama calon direktur
pengganti antar waktu kepada Kepala Badan PPSDMKes paling lambat
1 (satu) bulan sejak direktur dinyatakan berhalangan tetap;
4) Calon direktur pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada
angka 3) yang diusulkan oleh senat adalah Wakil Direktur I< II dan III
dari poltekkes yang bersangkutan;
5) Kepala Badan PPSDMKes mengusulkan 3 (tiga) calon direktur
pengganti antar waktu kepada Sekretaris Jenderal;
6) Sekretaris Jenderal direktur atas nama Menteri menetapkan direktur
pengganti antar waktu;
7) Masa jabatan direktur pengganti antar waktu meneruskan sisa masa
jabatan direktur yang digantikan;
8) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7)
kurang dari 2 (dua) tahun tidak dihitung sebagai satu periode masa
jabatan;
9) Dalam keadaan tertentu Kepala Badan PPSDMKes dapat melakukan
penugasan direktur pengganti antar waktu yang bukan berasal dari
Wakil Direktur I, II atau III.
i. Ketentuan Lain-Lain
1) Dalam proses pemilihan belum dapat dilakukan sampai dengan
berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat, maka proses
pelaksanaan pemilihan direktur dapat ditunda untuk jangka waktu paling

50

lama 3 (tiga) bulan sejak masa jabatan direktur yang sedang menjabat
berakhir;
2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Badan PPSDMKes;
3) Dalam hal masa jabatan direktur telah berakhir dan belum ditetapkan
Direktur yang baru, maka direktur yang sedang menjabat tetap
melaksanakan tugasnya sebagai direktur sampai dengan ditetapkannya
direktur;
4) Tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir, Direktur menyampaikan
laporan kinerja direktur dalam satu periode masa jabatan di hadapan
senat;
5) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan, maka
penyelesaiannya menjadi menjadi kebijakan Kepala Badan PPSDMKes.

Pasal 77
Wakil Direktur
a. Masa Jabatan
1) Wakil Direktur yang selanjutnya disebut Wadir adalah pejabat
fungsional yang berasal dari dosen yang diberi tugas tambahan
sebagai Wadir;
2) Wadir diusulkan oleh direktur;
3) Wadir ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan
persetujuan dari Kepala Badan PPSDMKes dengan masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
secara berturut-turut;
4) Penunjukkan dan pentapan wadir, dapat berupa:
a) Penunjukkan dan penetapan wadir untuk 1 (satu) masa jabatan; dan
b) Penunjukkan dan penetapan wadir pengganti antar waktu
5) Masa jabatan wadir bersamaan dengan masa jabatan direktur dan akan
dievaluasi kinerjanya oleh direktur secara berkala setiap tahun sesuai
dengan mekanisme dan ketentuan;
6) Dalam hal wadir belum ditetapkan, direktur menunjuk pelaksana tugas
sebagai wadir sampai dengan wadir ditetapkan;

51

7) Penunjukkan dan penetapan wadir ditetapkan selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah pelantikan direktur.

b. Persyaratan Calon Wakil Direktur
1. Persyaratan Administrasi
a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP;
c) Dosen tetap pegawai negeri sipil berusia minimal 40 (empat puluh)
tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat
berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat;
d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan
dari dokter rumah sakit pemerintah pusat atau daerah;
e) Berpendidikan paling rendah strata dua (magister/master) atau yang
setara yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
f) Memiliki sertifikasi dosen yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikasi
dosen;
g) Menduduki jabatan akademik dosen paling rendah lektor dengan
pangkat Penata Tingkat I, Gol III/d;
h) Menyerahkan surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat dan
berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan
institusi;
i) Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) atau Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN)
j) Bebas narkotika, psikotropika, dan alcohol yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah pusat atau
pemerintah daerah;
k) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai wadir;
l) Penilaian prestasi kinerja pegawai minimal bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;
m) Wadir yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang
sama, dapat diusulkan untuk menduduki jabatan wadir yang sama
atau jabatan wadir yang berbeda di poltekkes yang berbeda;

52

n) Wadir yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang
sama, dapat diusulkan untuk menduduki jabatan wadir yang berbeda
di poltekkes yang sama;

o) Diutamakan memiliki pengalaman manajerial sebagai wakil
direktur/ketua jurusan/ketua program studi/sekretaris jurusan/kepala
unit/sekretaris program studi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
dilingkungan poltekkes;

p) Tidak sedang tugas belajar
q) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat

sedang atau berat;
r) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan
yang diancam pidana penjara yang dibuktikan dengan SKCK;
s) Melampirkan surat pernyataan tidak merokok dilingkungan kampus;
t) Menyerahkan daftar riwayat hidup
u) Telah lulus asesmen.
2. Persyaratan Subtantif
a) Kompetensi manajerial;
b) Kompetensi teknis.
c. Mekanisme penunjukkan dan penetapan wadir
1. Direktur menunjuk dan mengusulkan calon wadir yang memenuhi
persyaratan kepada Kepala Badan PPSDMKes untuk mendapat
persetujuan;
2. Kepala Badan PPSDMKes menerbitkan surat persetujuan;
3. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan PPSDMKes,
direktur menetapkan wadir dengan surat keputusan direktur dan melantik
wadir.
d. Berakhirnya masa jabatan Wakil Direktur
Masa jabatan wakil direktur berakhir, apabila:
1. Masa jabatannya berakhir; atau
2. Berhalangan tetap.
Berhalangan tetap antara lain :
a) Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
b) Mengundurkan diri dari jabatan;

53