STATUTA LAMA DAN BARU

c) Diangkat dalam jabatan lain;
d) Dibebaskan dari jabatan akademik dosen;
e) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
f) Meninggal dunia;
g) Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan

Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
dan/atau
h) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang
diancam pidana penjara

e. Mekanisme pemberhentian Wakil Direktur karena berhalangan tetap
1. Direktur mengusulkan pemberhentian wadir kepada Kepala Badan
PPSDMKes untuk mendapatkan persetujuan;
2. Kepala Badan PPSDMKes menerbitkan rekomendasi persetujuan
pemberhentian;
3. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan PPSDMKes,
direktur menetapkan pemberhentian wadir dengan surat keputusan
direktur.

f. Penunjukkan dan Penetapan Wadir antar waktu penggantian karena alasan
berhalangan tetap
1. Dalam hal wadir berhalangan tetap, maka direktur menunjuk salah satu
wadir untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut sebagai pejabat
pelaksana tugas;
2. Penetapan pelaksana tugas wadir ditetapkan oleh direktur.

g. Mekanisme Penunjukkan dan Penetapan Wadir Antar Waktu
1. Direktur mengusulkan calon wadir pengganti antar waktu yang telah lulus
asesmen kepada Kepala Badan PPSDMKes untuk mendapatkan
persetujuan;
2. Dalam hal tidak terdapat calon wadir yang memenuhi persyaratan seperti
dimaksud pada point 1, maka penyelesaiannya menjadi kebijakan
Kepala Badan PPSDMKes;
3. Kepala Badan PPSDMKes menerbitkan persetujuan penunjukkan wadir
pengganti antar waktu;

54

4. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan PPSDMKes,
direktur menetapkan wadir pengganti antar waktu dengan surat
keputusan direktur dan melantik;

5. Berakhirnya masa jabatan wadir pengganti antar waktu bersamaan
dengan berakhirnya masa jabatan direktur;

6. Dalam hal masa jabatan wadir pengganti antar waktu kurang dari 2 (dua)
tahun, maka tidak dihitung dalam 1 (satu) periode jabatan;

7. Apabila direktur belum menunjuk dan mengusulkan wadir antar waktu,
maka direktur menetapkan pelaksana tugas.

h. Ketentuan Lain-lain
Apabila dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan, maka
penyelesaiannya menjadi kebijakan Kepala Badan PPSDMKes

Pasal 78
Kepala Bagian
a. Jabatan Kepala Bagian dan Sub Bagian
1) Kepala Bagian adalah pejabat administrator di Poltekkes Kemenkes
Tasikmalaya, yang pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang -undangan di bidang kepegawaian.
2) Syarat-syarat calon Kepala Bagian:
a) Berlatar belakang pendidikan minimal DIV/S1.
b) Pangkat/golongan minimal Penata tk. I / IIId (dalam hal tidak ada
yang memenuhi syarat, dapat diturunkan 1 (satu) tingkat lebih
rendah menjadi Penata, III/c) ;
c) Sehat jasmani dan rohani.
d) Tidak dalam status tugas belajar.
e) Penilaian Kinerja Pegawai minimal bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir.
f) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat.
g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hukum tetap.
h) Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan

55

Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK);
i) Menyerahkan surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat
adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah yang berwenang.
j) Tidak merokok dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Merokok
3) Mekanisme pengangkatan Kepala Bagian:
a) Direktur melakukan seleksi terhadap calon Kepala Bagian sesuai
dengan persyaratan.
b) Calon Kepala Bagian yang memenuhi persyaratan diusulkan oleh
Direktur kepada Kepala BPPSDMK masing-masing sebanyak 3
(tiga) orang.
c) Kepala BPPSDMK melakukan verifikasi terhadap usulan melalui
proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat).
d) Kepala BPPSDMK mengusulkan calon Kepala Bagian kepada
Sekretaris Jenderal Kemenkes untuk ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Jenderal Kemenkes atas nama Menteri Kesehatan.
4) Berakhirnya masa jabatan Kepala Bagian:
a) Dalam hal Kepala Bagian berhalangan tetap, maka Direktur
mengajukan usulan pemberhentian kepada Kepala BPPSDMK
b) Berhalangan tetap sebagimana dimaksud pada angka 1 adalah:
(1) Meninggal dunia;
(2) Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan

Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri
Sipil;
(3) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum tetap;
(4) Dipindahkan ke jabatan lain; dan
(5) Mengundurkan diri
a) Kepala BPPSDMK mengajukan usulan pemberhentian

Kepala Bagian kepada Sekretaris Jenderal Kemenkes.
b) Sekretaris Jenderal Kemenkes memberhentikan Kepala

Bagian dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama
Menteri Kesehatan.

56

c) Dalam hal belum ditetapkan Kepala Bagian secara definitif,
Direktur menunjuk dan menetapkan
pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pasal 79
Sub Bagian
Kepala Sub Bagian adalah pejabat pengawas di Poltekkes Kemenkes
Tasikmalaya, yang pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
1) Syarat-syarat calon Kepala Sub Bagian:
a) Berlatar belakang pendidikan minimal DIV/S1.
b) Pangkat/golongan minimal Penata, III/c (dalam hal tidak ada yang
memenuhi syarat, dapat diturunkan 1 (satu) tingkat lebih rendah
menjadi Penata Muda Tk. I, III/b).
c) Sehat jasmani dan rohani
d) Tidak dalam status tugas belajar.
e) Penilaian Kinerja Pegawai minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir.
f) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat.
g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap
h) Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK);
i) Menyerahkan surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat
adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah yang berwenang.
j) Tidak merokok dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Merokok.
2) Mekanisme pengangkatan Kepala Sub Bagian
a) Direktur melakukan seleksi terhadap calon Kepala Sub Bagian sesuai
dengan persyaratan.

57

b) Calon Kepala Sub Bagian yang memenuhi persyaratan diusulkan oleh
Direktur kepada Kepala BPPSDMK masing-masing sebanyak 3 (tiga)
orang.

c) Kepala BPPSDMK melakukan verifikasi terhadap usulan melalui
proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

d) Kepala BPPSDMK mengusulkan calon Kepala Sub Bagian kepada
Sekretaris Jenderal Kemenkes untuk ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Jenderal Kemenkes atas nama Menteri Kesehatan.

3) Berakhirnya masa jabatan Kepala Sub Bagian
a) Dalam hal Kepala Sub Bagian berhalangan tetap, maka Direktur
mengajukan usulan pemberhentian kepada Kepala BPPSDMK
b) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah:
a) Meninggal dunia;
b) Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Berita
Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
c) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap;
d) Dipindahkan ke jabatan lain; dan
e) Mengundurkan diri
c) Kepala BPPSDMK mengajukan usulan pemberhentian Kepala Sub
Bagian kepada Sekretaris Jenderal Kemenkes.
d) Sekretaris Jenderal Kemenkes memberhentikan Kepala Sub Bagian
dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan.
e) Dalam hal belum ditetapkan Kepala Sub Bagian secara definitif,
Direktur menunjuk dan menetapkan pejabat sebagai Pelaksana Tugas
(Plt).

Pasal 80
Ketua Jurusan
1) Ketua Jurusan ditunjuk oleh Direktur dan diusulkan untuk mendapatkan
persetujuan dari Kepala Badan PPSDMK paling lama 2 (dua) minggu
setelah Direktur dilantik.
2) Penunjukan dan penetapan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada
angka 1), dapat berupa:

58

a) Penunjukan dan penetapan Ketua Jurusan dalam 1 (satu) masa periode;
b) Penunjukan dan penetapan Ketua Jurusan antar waktu.
3) Ketua Jurusan dilantik oleh Direktur.
4) Direktur menunjuk pelaksana tugas sebagai Ketua Jurusan sampai dengan
ditetapkannya Ketua Jurusan definitif, paling lama dalam waktu 1 (satu)
bulan.
5) Masa jabatan Ketua Jurusan bersamaan dengan periode jabatan Direktur,
dan bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sampai dengan ditetapkan
pejabat definitif.
6) Kinerja Ketua Jurusan akan dievaluasi oleh Direktur secara berkala sesuai
dengan mekanisme dan ketentuan.
a. Syarat-syarat calon

Calon Ketua Jurusan paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
1) Dosen tetap di jurusan yang bersangkutan dengan jabatan paling

rendah Lektor dengan pangkat minimal III/c.
2) Berpendidikan paling rendah S2 bidang kesehatan.
3) Dosen tetap Aparatur Sipil Negara yang sudah memiliki sertifikasi

dosen;
4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan

dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah (pusat atau daerah).
5) Tidak sedang Tugas Belajar;
6) Berusia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diusulkan

kepada Kepala Badan PPSDMK untuk mendapatkan persetujuan;
7) Penilaian Kinerja Pegawai minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir;
8) Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau

berat.
9) Tidak merokok yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak

Merokok
b. Mekanisme penunjukan dan penetapan Ketua Jurusan

1) Direktur mengusulkan calon Ketua Jurusan yang memenuhi
persyaratan kepada Kepala Badan PPSDMK untuk mendapatkan
persetujuan;

2) Kepala BPPSDMK melakukan verifikasi terhadap usulan calon Ketua

59

Jurusan;
3) Kepala Badan PPSDMK memberikan persetujuan terhadap calon

yang memenuhi persyaratan;
4) Direktur menetapkan Ketua Jurusan dengan keputusan Direktur.
d. Berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan
Masa jabatan Ketua Jurusan berakhir, apabila:
1) Masa jabatannya berakhir; atau
2) Berhalangan tetap

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah :
a) Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
b) Pensiun;
c) Mengundurkan diri dari jabatan Ketua Jurusan;
d) Diangkat dalam jabatan lain;
e) Dibebaskan dari jabatan akademik;
f) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
g) Meninggal dunia;
h) Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan

Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
dan/atau
i) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum tetap
e. Mekanisme pemberhentian Ketua Jurusan karena berhalangan tetap
1) Direktur mengusulkan pemberhentian Ketua Jurusan kepada Kepala
Badan PPSDMK untuk mendapatkan persetujuan.
2) Kepala Badan PPSDMK menerbitkan persetujuan pemberhentian.
3) Direktur menetapkan pemberhentian Ketua Jurusan dengan surat
keputusan Direktur.
f. Penunjukan dan penetapan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Ketua
Jurusan:
1) Penunjukan dan penetapan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian
Ketua Jurusan dilakukan apabila Ketua Jurusan definitif berhalangan
sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2).
2) Dalam hal Ketua Jurusan berhalangan, maka Direktur menunjuk salah
satu Dosen yang memenuhi persyaratan untuk mengisi kekosongan

60

jabatan tersebut sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Ketua
Jurusan.
3) Penetapan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Ketua Jurusan
ditetapkan oleh Direktur.
g. Mekanisme penunjukan dan penetapan Pelaksana Tugas/Pelaksana
Harian Ketua Jurusan
1) Berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Ketua
Jurusan setlah penetapan pejabat definitif maksimal 6 (enam) bulan.
2) Dalam hal masa jabatan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Ketua
Jurusan kurang dari 2 (dua) tahun maka tidak dihitung dalam 1 (satu)
periode jabatan.

Pasal 81
Sekretaris Jurusan
a. Jabatan Sekretaris Jurusan
1) Sekretaris Jurusan ditunjuk oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan.
2) Sekretaris Jurusan ditetapkan dan dilantik oleh Direktur.
3) Masa jabatan Sekretaris Jurusan akan dievaluasi kinerjanya oleh
Direktur secara berkala sesuai dengan mekanisme dan ketentuan.
b. Syarat-syarat calon Sekretaris Jurusan
Calon Sekretaris Jurusan paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
1) Dosen tetap di jurusan yang bersangkutan dengan jabatan minimal
Asisten Ahli, dengan pangkat/golongan minimal Penata Muda/IIIa.
2) Berpendidikan paling rendah S2 bidang kesehatan.
3) Dosen tetap Aparatur Sipil Negara yang sudah memiliki sertifikasi dosen
4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
dokter Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah (pusat atau daerah).
5) Tidak berstatus tugas belajar.
6) Berusia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat ditetapkan.
7) Penilaian Kinerja Pegawai minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir.
8) Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
9) Tidak merokok yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Merokok
c. Mekanisme penunjukan dan penetapan Sekretaris Jurusan

61

1) Ketua Jurusan mengusulkan calon Sekretaris Jurusan kepada Direktur.
2) Direktur melakukan verifikasi usulan calon Sekretaris Jurusan.
3) Calon Sekretaris Jurusan yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai

Sekretaris Jurusan dengan Keputusan Direktur.
4) Direktur melantik Sekretaris Jurusan sebagai pejabat definitif.
d. Berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan;
1) Ketua Jurusan mengusulkan pemberhentian Sekretaris Jurusan kepada

Direktur.
2) Direktur melakukan kajian dan pertimbangan atas usulan Ketua Jurusan
3) Dalam hal usulan pemberhentian Sekretaris Jurusan memenuhi

ketentuan, Direktur menetapkan pemberhentian Sekretaris Jurusan
dengan Keputusan Direktur

Pasal 82
Ketua Program Studi
1) Ketua Program Studi yang selanjutnya disebut Ketua Program studi
ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur.
2) Penunjukan dan penetapan Direktur sebagaimana dimaksud pada angka
1), dapat berupa:
a) Penunjukan dan penetapan Ketua Program studi dalam 1 (satu) masa
periode; dan
b) Penunjukan dan penetapan Ketua Program studi antar waktu.
3) Ketua Program studi dilantik oleh Direktur.
4) Dalam hal belum ditetapkannya Ketua Program studi, Direktur menunjuk
pelaksana tugas sebagai Ketua Program studi sampai dengan
ditetapkannya Ketua Program studi definitif, paling lama dalam waktu 2
(dua) minggu.
5) Masa jabatan Ketua Program studi bersamaan dengan periode jabatan
Direktur dan akan dievaluasi kinerjanya oleh Direktur secara berkala sesuai
dengan mekanisme dan ketentuan.
(a) Syarat-syarat calon
Calon Ketua Program studi paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

62

1) Dosen tetap di jurusan yang bersangkutan dengan jabatan paling
rendah Lektor dengan pangkat minimal III/c, yang dibuktikan
dengan SK Jabatan Fungsional Dosen

2) Berpendidikan minimal S2 yang sesuai dengan bidang keilmuan
program studinya

3) Dosen tetap Aparatur Sipil Negara yang sudah memiliki sertifikasi
dosen;

4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan
dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah (pusat atau
daerah).

5) Memiliki publikasi minimal di jurnal nasional.
6) Tidak sedang Tugas Belajar;
7) Berusia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat

ditetapkan;
8) Penilaian Kinerja Pegawai minimal bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir;
9) Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau

berat.
10) Tidak merokok yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak

Merokok
(b) Mekanisme penunjukan dan penetapan Ketua Program studi

1) Ketua Jurusan mengusulkan calon Ketua Program studi kepada
Direktur berdasarkan masukan dosen dan tenaga kependidikan.

2) Direktur melakukan verifikasi usulan calon Ketua Program studi
3) Calon Ketua Program studi yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai

Ketua Program studi dengan Keputusan Direktur.
4) Direktur melantik Ketua Program studi sebagai pejabat definitif.
(c) Berakhirnya masa jabatan Ketua Program studi
Masa jabatan Ketua Program studi berakhir, apabila:
1) Masa jabatannya berakhir; atau
2) Berhalangan tetap.

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2) antara
lain :
1) Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;

63

2) Pensiun;
3) Mengundurkan diri dari jabatan Ketua Jurusan;
4) Diangkat dalam jabatan lain;
5) Dibebaskan dari jabatan akademik;
6) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7) Meninggal dunia;
8) Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan

Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri
Sipil; dan/atau
9) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang
diancam pidana penjara.
(d) Mekanisme pemberhentian Ketua Program studi karena berhalangan
tetap
1) Ketua Jurusan mengusulkan pemberhentian Ketua Program studi
kepada Direktur.
2) Direktur melakukan kajian dan pertimbangan atas usulan Ketua
Jurusan
3) Dalam hal usulan pemberhentian Ketua Program studi memenuhi
ketentuan, Direktur menetapkan pemberhentian Ketua Program
studi dengan Keputusan Direktur.
(e) Penunjukan dan penetapan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Ketua
Program studi
1) Penunjukan dan penetapan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian
Ketua Program studi dilakukan apabila Ketua Program studi definitif
berhenti karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada huruf d
angka 2).
2) Dalam hal Ketua Program studi berhalangan, maka Direktur
menunjuk salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan untuk
mengisi kekosongan jabatan tersebut sebagai Pelaksana
Tugas/Pelaksana Harian Ketua Program studi.
3) Penetapan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Ketua Program
studi ditetapkan oleh Direktur.

64

(f) Mekanisme penunjukan dan penetapan Pelaksana tugas/Pelaksana
Harian Ketua Program studi
1) Berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian
Ketua Program studi setelah penetapan pejabat definitif maksimal 6
(enam) bulan.
2) Dalam hal masa jabatan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Ketua
Program studi kurang dari 2 (dua) tahun, maka tidak dihitung dalam
1 (satu) periode jabatan.

Pasal 83
Pusat

Pusat merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di
bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan,
dan penjaminan mutu.
a. Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.
b. Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
c. Pusat yang dimaksud terdiri atas :

1) Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
a) Jabatan

(1) Penunjukan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat dilaksanakan setelah penetapan Wadir ;

(2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
ditunjuk, ditetapkan dan diberhentikan oleh Direktur ;

(3) Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan
dan akan dievaluasi kinerjanya kembali secara berkala sesuai
dengan mekanisme dan ketentuan.

b) Syarat-syarat calon
(1) Dosen tetap dengan jabatan Lektor, pangkat/golongan minimal
Penata Muda/IIIc;
(2) Jenjang pendidikan minimal S2 Kesehatan atau S2 lain yang
relevan dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang dilegalisasi;

65

(3) Aktif melakukan penelitian dan publikasi, diutamakan yang pernah
melakukan publikasi internasional bereputasi;

(4) Tidak dalam status tugas belajar;
(5) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 58 (lima puluh

delapan) tahun;
(6) Memiliki penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir baik;
(7) Tidak terlibat dalam kasus hukum;
(8) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

yang pada saat ini telah menduduki jabatan, masih tetap
menduduki jabatan tersebut sampai berakhir masa jabatannya.
(9) Tidak merokok yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak
Merokok.
c) Mekanisme Penunjukan dan Pengangkatan
Direktur mengangkat Kepala Pusat penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
d) Pemberhentian

Direktur menetapkan pemberhentian Kepala Pusat penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

2) Pusat Pengembangan Pendidikan;
a) Jabatan

(1) Penunjukan Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan

dilaksanakan setelah penetapan Wadir ;

(2) Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan ditunjuk, ditetapkan
dan diberhentikan oleh Direktur ;

(3) Masa jabatan Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan adalah 4
(empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak
boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan dan akan dievaluasi
kinerjanya kembali secara berkala sesuai dengan mekanisme dan
ketentuan.

b) Syarat-syarat calon

(1) Dosen tetap dengan jabatan Lektor, pangkat/golongan minimal
Penata Muda/IIIc;

66

(2) Jenjang pendidikan minimal S2 Kesehatan atau S2 lain yang
relevan dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang dilegalisasi;

(3) Aktif melakukan penelitian dan publikasi, diutamakan yang pernah
melakukan publikasi internasional bereputasi;

(4) Tidak dalam status tugas belajar;
(5) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 58 (lima puluh

delapan) tahun;
(6) Memiliki penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir baik;
(7) Tidak terlibat dalam kasus hukum;
(8) Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan yang pada saat ini

telah menduduki jabatan, masih tetap menduduki jabatan tersebut
sampai berakhir masa jabatannya.
(9) Tidak merokok yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak
Merokok
c) Mekanisme Penunjukan dan Pengangkatan

Direktur mengangkat Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan.
d) Pemberhentian

Direktur menetapkan pemberhentian Kepala Pusat Pengembangan
Pendidikan

3) Pusat Penjaminan Mutu.
a) Jabatan

(1) Penunjukan Kepala Pusat Penjaminan Mutu dilaksanakan setelah
penetapan Wadir ;

(2) Kepala Pusat Penjaminan Mutu ditetapkan dan diberhentikan
oleh Direktur ;

(3) Masa jabatan Kepala Pusat Penjaminan Mutu adalah 4 (empat)
tahun dan dapat ditunjuk kembali dengan ketentuan tidak boleh
lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan dan akan dievaluasi
kinerjanya kembali sesuai dengan mekanisme dan ketentuan;

(4) Memiliki sertifikat pelatihan Auditor Mutu Internal
b) Syarat-syarat calon

(1) Dosen tetap dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional;

67

(2) Jenjang Pendidikan minimal S2 Kesehatan/S2 lain yang relevan;
(3) Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan penjaminan mutu atau

sejenisnya;
(4) Tidak dalam status tugas belajar;
(5) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 58 (lima puluh

delapan) tahun;
(6) Memiliki penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir baik
(7) Tidak terlibat dalam kasus hukum;
(8) Kepala Pusat Penjaminan Mutu yang pada saat ini telah

menduduki jabatan, masih tetap menduduki jabatan tersebut
sampai berakhir masa jabatannya.
(9) Tidak merokok yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak
Merokok
(10)Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan Auditor Mutu Internal .
c) Mekanisme Penunjukan dan Pengangkatan

Direktur menunjuk Auditor Mutu Internal setelah melakukan kajian dan
pertimbangan dari persyaratan yang ditentukan.

d) Pemberhentian masa jabatan Auditor Mutu Internal

Masa jabatan Auditor Mutu Internal berakhir sesuai dengan masa
jabatan Direktur.

Pasal 84
Unit

a. Unit Teknologi Informasi;
a) Jabatan

1) Penunjukan Kepala Unit Teknologi Informasi dilaksanakan setelah
penetapan Wadir;

2) Kepala Unit Teknologi Informasi ditetapkan dan diberhentikan oleh
Direktur ;

3) Masa jabatan Kepala Unit Teknologi Informasi sama dengan
periode jabatan direktur yaitu 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa

68

jabatan dan akan dievaluasi kinerjanya kembali sesuai dengan
mekanisme dan ketentuan;
b) Syarat-syarat calon

1) Tidak dalam status tugas belajar;
2) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 53 (lima puluh tiga)

tahun;
3) Memiliki penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir baik
4) Tidak terlibat dalam kasus hukum;
5) Tidak sedang/pernah dikenai hukuman disiplin sedang/berat;
6) Tidak merokok yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak

Merokok
7) Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan minimal S1

Komputer / Informatika
c) Mekanisme Penunjukan dan Pengangkatan

Direktur menunjuk Kepala Unit Teknologi Informasi setelah melakukan
kajian dan pertimbangan dari persyaratan yang ditentukan.

d) Berakhirnya masa jabatan Kepala Unit Teknologi Informasi

Masa jabatan Kepala Unit Teknologi Informasi berakhir sesuai dengan
masa jabatan Direktur.

b. Unit Laboratorium Terpadu;
a) Jabatan

1) Penunjukan Kepala Unit Laboratorium Terpadu dilaksanakan
setelah penetapan Wadir;

2) Kepala Unit Laboratorium Terpadu ditetapkan dan diberhentikan
oleh Direktur ;

3) Masa jabatan Kepala Unit Laboratorium Terpadu sama dengan
periode jabatan direktur yaitu 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa
jabatan dan akan dievaluasi kinerjanya kembali sesuai dengan
mekanisme dan ketentuan;

b) Syarat-syarat calon

1) Tidak dalam status tugas belajar;

69

2) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 53 (lima puluh tiga)
tahun;

3) Memiliki penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir baik
4) Tidak terlibat dalam kasus hukum;
5) Tidak sedang/pernah dikenai hukuman disiplin sedang/berat;
6) Tidak merokok yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak

Merokok;
7) Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan minimal S1

Kesehatan.
c) Mekanisme Penunjukan dan Pengangkatan

Direktur menunjuk Kepala Unit Laboratorium Terpadu setelah
melakukan kajian dan pertimbangan dari persyaratan yang ditentukan.

d) Berakhirnya masa jabatan Kepala Unit Laboratorium Terpadu;

Masa jabatan Kepala Unit Laboratorium Terpadu berakhir sesuai
dengan masa jabatan Direktur.

c. Unit Perpustakaan Terpadu;
a) Jabatan

1) Penunjukan Kepala Unit Perpustakaan Terpadu dilaksanakan
setelah penetapan Wadir;

2) Kepala Unit Perpustakaan Terpadu ditetapkan dan diberhentikan
oleh Direktur ;

3) Masa jabatan Kepala Unit Perpustakaan Terpadu sama dengan
periode jabatan direktur yaitu 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa
jabatan dan akan dievaluasi kinerjanya kembali sesuai dengan
mekanisme dan ketentuan;

b) Syarat-syarat calon

1) Tidak dalam status tugas belajar;
2) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 53 (lima puluh tiga)

tahun;
3) Memiliki penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir baik
4) Tidak terlibat dalam kasus hukum;

70

5) Tidak sedang/pernah dikenai hukuman disiplin sedang/berat;
6) Tidak merokok yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak

Merokok;
7) Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan minimal S1.
c) Mekanisme Penunjukan dan Pengangkatan

Direktur menunjuk Kepala Unit Perpustakaan Terpadu setelah
melakukan kajian dan pertimbangan dari persyaratan yang ditentukan.

d) Berakhirnya masa jabatan Kepala Unit Perpustakaan Terpadu

Masa jabatan Kepala Unit Perpustakaan Terpadu berakhir sesuai
dengan masa jabatan Direktur.

d. Unit Pengembangan Bahasa;
a) Jabatan

1) Penunjukan Kepala Unit Pengembangan Bahasa dilaksanakan
setelah penetapan Wadir;

2) Kepala Unit Pengembangan Bahasa ditetapkan dan diberhentikan
oleh Direktur ;

3) Masa jabatan Kepala Unit Pengembangan Bahasa sama dengan
periode jabatan direktur yaitu 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa
jabatan dan akan dievaluasi kinerjanya kembali sesuai dengan
mekanisme dan ketentuan;

b) Syarat-syarat calon

1) Tidak dalam status tugas belajar;
2) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 53 (lima puluh tiga)

tahun;
3) Memiliki penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir baik
4) Tidak terlibat dalam kasus hukum;
5) Tidak sedang/pernah dikenai hukuman disiplin sedang/berat;
6) Tidak merokok yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak

Merokok;
7) Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan minimal S2

Kesehatan / Non Kesehatan.

71

c) Mekanisme Penunjukan dan Pengangkatan

Direktur menunjuk Kepala Unit Pengembangan bahasa setelah
melakukan kajian dan pertimbangan dari persyaratan yang ditentukan.

d) Berakhirnya masa jabatan Kepala Unit Pengembangan Bahasa

Masa jabatan Kepala Unit Pengembangan Bahasa berakhir sesuai
dengan masa jabatan Direktur.

e. Unit Bisnis.
a) Jabatan

1) Penunjukan Kepala Unit bisnis dilaksanakan setelah penetapan
Wadir;

2) Kepala Unit bisnis ditetapkan dan diberhentikan oleh Direktur ;
3) Masa jabatan Kepala Unit bisnis sama dengan periode jabatan

direktur yaitu 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk kembali dengan
ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan dan akan
dievaluasi kinerjanya kembali sesuai dengan mekanisme dan
ketentuan;
b) Syarat-syarat calon

1) Tidak dalam status tugas belajar;
2) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 53 (lima puluh tiga)

tahun;
3) Memiliki penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir baik
4) Tidak terlibat dalam kasus hukum;
5) Tidak sedang/pernah dikenai hukuman disiplin sedang/berat;
6) Tidak merokok yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak

Merokok;
7) Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan minimal S1

Kesehatan /Non Kesehatan.
c) Mekanisme Penunjukan dan Pengangkatan

Direktur menunjuk Kepala Unit bisnis setelah melakukan kajian dan
pertimbangan dari persyaratan yang ditentukan.

d) Berakhirnya masa jabatan Kepala Unit bisnis

72

Direktur menetapkan pemberhentian Kepala Unit bisnis.

Pasal 85
Satuan Pengawas Internal
(1) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian satuan
pengawas internal; dan
Anggota SPI diberhentikan dari jabatan karena,
a. Permohonan sendiri
b. Masa jabatan berakhir
c. Mutasi ke unit kerja lain
d. Diangkat dalam jabatan yang terkait dengan perbendaharaan dan
pejabat structural
e. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang
f. Diberhentikan sementara dari PNS
g. Berhalangan tetap
h. Sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam)
bulan
i. Cuti di luar tanggungan Negara
j. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab dan
kewenanganya
(2) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada poin 1), 2), 3), dan 4) merujuk kepada peraturan,
Perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pengajuan Usul, Penetapan Organisasi serta Pembentukan Unit
Organisasi dibawah Direktur diusulkan oleh Direktur disertai dengan
analisis kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM
Kesehatan

Bagian Keempat
Persetujuan organisasi

73

Pengajuan usul, penetapan organisasi serta pembentukan unit organisasi
dibawah Direktur diusulkan oleh Direktur disertai dengan analisis kebutuhan
dan disetujui oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan RI.

Bagian Kelima
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Organisasi

1. Kegiatan pengendalian internal di Poltekkes Tasikmalaya dilaksanakan oleh
SPI.

2. SPI dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan instruksi Direktur
Poltekkes Tasikmalaya.

3. Pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal
dilaporkan Direktur.

Bagian Keenam
Dosen dan Tenaga Kependidikan

(1) Pegawai poltekkes Tasikmalaya terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan
(2) Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) terdiri dari:

a. PNS
b. Pegawai tidak tetap
(3) Pegawai tetap PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b
ditetapkan oleh direktur

Pasal 86
Dosen
1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik
3) Status dosen adalah dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu
4) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus
sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

74

5) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
6) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga

tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
7) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan

tinggi yang bersangkutan.
8) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi

dosen pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu.
9) Dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan Poltekkes

Kemenkes Tasikmalaya dan selanjutnya dapat menjadi dosen tetap atau
PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dosen tidak tetap
sebagaimana dimaksud dan tenaga kependidikan tidak tetap sebagaimana
dimaksud ditetapkan oleh direktur.
11) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor
kepala, dan profesor
12) Wewenang dan tatacara pengangkatan serta pemberhentian dosen
disesuiakn dengan ketentuan yang berlaku.
13) Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari
penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi dalam
bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
14) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen
oleh Departemen;

b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling
sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16
(enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi
akademiknya dengan ketentuan:

15) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9
(sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang
bersangkutan; dan

16) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui

75

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh
perguruan inggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
a) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan

pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
b) terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan
c) berusia paling tinggi:

(1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau
(2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang

mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Menteri dapat menetapkan ketentuan batas usia lebih tinggi dari 65
(enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e angka 1) untuk dosen yang:
(a) bertugas pada satuan pendidikan tinggi di daerah khusus;
(b) berkeahlian khusus; atau
(c) dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.
17) Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan
tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap
memperolah tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan
melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga)
SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.
18) Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi
yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3), untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas:
(a) pada program pendidikan di daerah khusus; atau
(b) sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
(c) Tunjangan profesi bagi dosen dialokasikan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

19) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak
mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja, meliputi kenaikan

76

pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan akademik.

20) Kewajiban dosen diatur sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.

21) Rekrutmen dosen berstatus PNS dilaksanakan oleh Pemerintah
berdasarkan usulan direktur Poltekkes kemnekes tasikmalaya yang
dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana
pengembangan sumberdaya manusia

22) Pengangkatan dan pembinaan karir dosen yang berstatus PNS
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang
mengatur mengenai kepegawaian.

Pasal 87
Tenaga Kependidikan

(1) Tenaga kependidikan di perguruan tinggi terdiri atas tenaga penunjang
akademik.

(2) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

(3) Pengangkatan tenaga kependidikan tidak tetap Poltekkes Kemenkes
Tasikmalaya khusus untuk tenaga penunjuang dilakukan sesuai kebutuhan.

(4) Rekrutmen tenaga kependidian berstatus PNS dilaksanakan oleh
Pemerintah berdasarkan usulan direktur Poltekkes kemnekes tasikmalaya
yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana
pengembangan sumberdaya manusia

(5) Pengangkatan dan pembinaan karir tenaga kependidian yang berstatus
PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
yang mengatur mengenai kepegawaian.

(6) Posisi jabatan yang bersifat karir diutamakan untuk jabatan tenaga
kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi ditetapkan oleh peraturan
pemerintah yang berlaku.

(8) Persyaratan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian tenaga
kependidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.

77

Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 88
Mahasiswa
(1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus: memiliki Surat Tanda Tamat
Belajar Pendidikan Menengah; memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2) Poltekkes Tasikmalaya memberi kesempatan kepada seluruh Warga
Negara Indonesia untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.
(3) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa Poltekkes Tasikmalaya
setelah memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dengan Surat
Keputusan Direktur Poltekkes Tasikmalaya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi mahasiswa
Poltekkes Tasikmalaya diatur oleh Surat Keputusan Direktur.
(5) Mahasiswa mempunyai hak:
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab
untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan
susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
b. Memperoleh pengajaran sebaik‐baiknya dan layanan bidang
akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan
kemampuan;
c. Memanfaatkan fasilitas Poltekkes Tasikmalaya dalam rangka
kelancaran proses belajar;
d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas
program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program
studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan
perundang‐undangan yang berlaku;
g. Memanfaatkan sumberdaya Poltekkes Tasikmalaya melalui
perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan

78

mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan
bermasyarakat;
h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan
tinggi yang bersangkutan;
i. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
(6) Mahasiswa berkewajiban:
a. Menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses
dan keberhasilan pendidikan
b. Menjaga etika dan memenuhi tata tertib yang ditetapkan Poltekkes
Kemenkes Tasikmalaya
c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidiakan, kecuali yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Poltekkes
Tasikmalaya
d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk
mendukung kegiatan kemahasiswaan
(7) Pelanggaran terhadap kewajiban dapat dikenakan sanksi akademik.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan sanksi
akademik diatur oleh Peraturan Direktur
(9) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat
dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat
akademik Poltekkes Tasikmalaya
(10) Organisasi kemahasiswaan wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh
peraturan yang berlaku di Poltekkes Tasikmalaya.
(11) Poltekkes Tasikmalaya melaksanakan upaya pendampingan dan
pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan
kepribadian dan daya nalar, wawasan dan kreativitas, kemandirian dan
kepekaan sosial, melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler atau ekstra-
kurikuler.
(12) Kegiatan ekstrakurikuler dan ko-kurikluer dapat diikuti oleh mahasiswa
sebagai penunjang kompetensi lulusan Poltekkes Tasikmalaya
(13) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana yang dimaksud
dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Poltekkes
Tasikmalaya

79

(14) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana yang dimaksud
dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Poltekkes
Tasikmalaya

(15) Poltekkes Tasikmalaya menyediakan sarana dan prasarana serta dana
untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan

(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan
diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 89
Alumni
(1) Alumni Poltekkes Tasikmalaya adalah orang yang pernah mengikuti
dan/atau telah menyelesaikan pendidikan di Poltekkes Tasikmalaya
(2) Alumni merupakan bagian dari warga Poltekkes Tasikmalaya yang ikut
bertanggungjawab menjaga nama baik Poltekkes Tasikmalaya dan aktif
berperan serta dalam memajukan Poltekkes Tasikmalaya.
(3) Hubungan antara Poltekkes Tasikmalaya dan alumni diselenggarakan
berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
(4) Alumni Poltekkes Tasikmalaya dapat membentuk organisasi alumni.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kealumnian diatur dengan Surat
Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh
Sarana dan Prasarana

(1) Sarana dan prasarana yang diadakan di Poltekes Tasikmalaya bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi

(2) Sarana dan prasaran bagi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi
dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat dan pihak lain.

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
barang milik Negara

(4) Poltekkes Tasikmalaya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain
untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya
bagi kepentingan tridarma perguruan tinggi.

80

(5) Tatacara mengenai pengelolaan, prosedur pendayagunaan, system
akuntansi dan pelaporan mengenai sarana prasarana sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Anggaran/ Pembiayaan

(1) Pengelolaan keuangan Poltekkes Tasikmalaya dikelola secara otonom,
tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

(2) Pengelolaan keuangan Poltekkes Tasikmalaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian
internal yang baik.

(3) Pengelolaan keuangan Poltekkes Tasikmalaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan
tridarma perguruan tinggi.

(4) Sumber anggaran / pembiayaan Poltekkes Tasikmalaya terdiri dari Rupiah
Murni dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan pajak) atau BLU (Badan
Layanan Umum)

(5) Hal lain yang dianggap perlu diatur ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Kerjasama

(1) Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi bidang
kesehatan, maka diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di
dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kerjasama tidak terbatas bidang akademik, namun juga termasuk non
akademik.

(3) Kerjsama adalah kesepakata kerjasama antar Poltekkes Kemenkes,
antara Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan Tinggi lain, dunia
usaha atau pihak lain.

(4) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi,

81

politeknik dan akademi, yang telah diregistrasi dan/atau diakreditasi
oleh lembaga akreditasi yang diakui.
(5) Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang
melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk
mencapai tujuan mencari laba.
(6) Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan,
dan/atau institusi/pemerintah daerah (Pemda), TNI/Polri, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang
melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk
mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat
nirlaba.
(7) Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan diantara pihak-pihak
yang berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman,
yang dituangkan menjadi ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dan
mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian serta bersifat mengikat.
(8) Kegiatan kerjasama harus mengacu pada prinsip:
a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan

kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa
b. Mengutamakan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

Poltekkes Tasikmalaya.
c. Legalitas, institusi diregistrasi dan/atau diakreditasi oleh lembaga

yang diakui, penyelenggaraan kerja sama tidak bertentangan
dengan hukum.
d. Kesetaraan dan saling menghormati hak dan kewajiban para
pihak.
e. Saling menguntungkan, manfaat dari kerja sama dapat diperoleh
kedua belah pihak.
f. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerja
sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan
saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk
peningkatan mutu pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes.

82

g. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya dilaksanakan secara
berkelanjutan. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat
diperluas ke pihak-pihak lainnya.

h. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan
keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah secara
nasional.

i. Mengedepankan nilai-nilai etika dan kebebasan akademik
sehingga Poltekkes Kemenkes tidak dipengaruhi oleh unsur
komersialitas dari pihak mitra.

(9) Kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 98 harus
memiliki tujuan:
a. Mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran dan program
kerja Poltekkes Kemenkes.
b. Meningkatkan efektivitas, efesiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi,
mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
untuk meningkatkan daya saing bangsa.
c. Mendukung pengembangan Poltekkes Tasikmalaya dan
meningkatkan kesejahteraan.
d. Meningkatkan pencapaian kompetensi sumber daya manusia
(SDM) Poltekkes Tasikmalaya.
e. Meningkatkan mutu lulusan Poltekkes Tasikmalaya sehingga bisa
bekerja sesuai tuntutan kebutuhan.

(10) Poltekkes Tasikmalaya dapat melakukan kerja sama dengan
perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain di dalam negeri baik
dalam bidang akademik maupun non akademik

(11) Kerja sama dapat dilaksanakan melalui penawaran dan/atau
permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing
atau pola kolaborasi.

(12) Bentuk kerja sama bidang akademik meliputi kerja sama dengan
perguruan tinggi lain dan dengan dunia usaha atau pihak lain.

(13) Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerja samakan antara Poltekkes
Tasikmalaya dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah:
a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat

83

b. Penjaminan mutu internal
c. Program kembaran
d. Gelar bersama
e. Gelar ganda
f. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit
g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi

yang membutuhkan pembinaan
h. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa
i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya
j. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya local
k. Penerbitan berkala ilmiah
l. Pemagangan
m.Penyelenggaraan seminar bersama
n. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu
(14) Kerja sama di bidang akademik antara Poltekkes Tasikmalaya dengan
dunia usaha dan/atau pihak lain di bidang akademik dapat dilakukan
melalui kegiatan:
a. Pengembangan sumber daya manusia
b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
c. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis
d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya
e. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah
f. Penyelenggaraan seminar bersama
g. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia

usaha
h. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan
i. Bentuk lain yang dianggap perlu
(15) Kerja sama bidang non-akademik antara Poltekkes Tasikmalaya dengan
perguruan tinggi dapat dilakukan melalui: pendayagunaan aset;
penggalangan dana; jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
bentuk lain yang dianggap perlu.
(16) Kerja sama bidang non-akademik antara Poltekkes Tasikmalaya dengan
dunia usahadan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui: pendayagunaan
aset; penggalangan dana; jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan

84

intelektual; pengembangan sumberdaya manusia; pengurangan tarif;
koordinator kegiatan; pemberdayaan masyarakat; dan/ atau bentuk lain
yang dianggap perlu.
(17) Kerja sama Poltekkes Tasikmalaya harus mengacu kepada rencana
induk pengembangan kerja sama dan rencana operasional yang telah
disusun oleh Poltekkes Kemenkes, sebagai dasar untuk merencanakan
program dan anggaran.
(18) Penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan oleh unit yang mempunyai
tugas mengelola kerja sama dan mengembangkan jejaring kerja sama
dengan mitra untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
dan pengembangan Poltekkes Tasikmalaya.
(19) Unit tersebut bertanggung jawab kepada Direktur melalui pembinaan
salah satu Wakil Direktur (Wadir). Dalam melaksanakan tugas, unit kerja
dapat dibantu oleh tim teknis.
(20) Tahapan pembuatan kerja sama terdiri dari penjajakan, perundingan,
perumusan naskah, penerimaan dan pengesahan kerja sama.
(21) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan
setelah penandatanganan naskah nota kesepahaman dan perjanjian
kerja sama, sehingga kegiatan kerja sama dapat terlaksana dan
mencapai tujuan sesuai dengan kesepakatan. Para pihak bertanggung
jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja
sama.
(22) Waktu pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan sesuai
kesepakatan kedua belah pihak
(23) Monitoring dan evaluasi (monev) kerja sama dalam negeri antara
Poltekkes Tasikmalaya dengan pihak mitra di dalam negeri bertujuan
agar pelaksanaan kegiatan kerja sama dapat mencapai mutu dan
volume hasil serta ketepatan waktu penyelesaian sesuai perjanjian.
(24) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali
atau sesuai kesepakatan para pihak.
(25) Hasil evaluasi kerja sama dapat dijadikan bahan untuk menentukan
tindak lanjut apakah kegiatan kerja sama yang dilakukan tersebut dapat
dilanjutkan atau dikembangkan

85

(26) Pelaporan kegiatan kerja sama dalam negeri merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai bagian
proses utuh yang dilaksanakan oleh Poltekkes Tasikmalaya.
Pelaksanaan kerja sama dalam negeri oleh Poltekkes Tasikmalaya
dengan Perguruan Tinggi, dunia usaha atau mitra harus dilaporkan
kepada BPPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

(27) Kerjasama Luar Negeri dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada
Kepala BPPSDM Kesehatan; dan

(28) Hal lain yang dianggap perlu diatur oleh peraturan yang berlaku.

86

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU

(1) Poltekkes Tasikmalaya melaksanakan penjaminan mutu pendidikan
sebagai pertanggungjawaban kepada pemangu kepentingan.

(2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi
atau bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu
mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

(3) Organ Poltekkes Tasikmalaya secara bersama-sama menyusun standar
nasional pendidikan tinggi Poltekkes Tasikmalaya yang ditetapkan oleh
direktur.

(4) Poltekkes Tasikmalaya menyampaikan data dan informasi
penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang
berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

(5) Penjamian mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud dilakukan
secara internal oleh Poltekkes Tasikmalaya dan eksternal secara berkala
oleh BAN PT dan atau LAM PT Kesehatan atau lembaga akreditasi lain
yang diberi kewenangan secara independen pada tingkat regional
maupun internasional.

(6) Hasil evaluasi penjaminan mutu eksternal program studi dilakukan
secara berkala sebagaimana yang dimaksud digunakan sebagai bahan
pembinaan program studi oleh direktur dan kementerian

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu
secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
pendidikan.

(8) Tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal, diatur lebih
lanjut ditetapkan dengan keputusan direktur.

(9) Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal, disampaikan
kepada direktur

87

BAB VI
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 90
(1) Segala bentuk kebijakan atau ketentuan yang bersifat mengatur

dilingkungan Poltekkes Tasikmalaya harus dituangkan sebagai peraturan
yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(2) Peraturan dibuat berdasarkan kebutuhan organisasi.
(3) Inisiasi pembentukan peraturan berasal dari kebijakan Direktur dan/ atau
Unsur unsur Organisasi dilingkungan Poltekkes Tasikmalaya yang diusulkan
kepada Direktur.
(4) Inisiasi pembentukan peraturan selain yang berasal dari kebijakan direktur,
disampaikan dengan surat usulan yang ditandatangani oleh pimpinan unsur
organisasi pengusul dengan melampirkan rancangan atau draft.
(5) Usulan pembentukan peraturan harus dibahas ditingkat Direktorat, yang
dihadiri oleh pejabat terkait atau staf yang ditunjuk untuk mewakili.
(6) Usulan pembentukan peraturan yang telah disepakati/disetujui dalam
pembahasan ditetapkan dengan keputusan direktur.
(7) Segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh Direktur harus mengacu dan
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
(8) Dikecualikan dalam hal peraturan bukan berbentuk keputusan direktur atau
informasi yang hanya berlaku internal, maka dapat ditanda tangani oleh
pejabat selain Direktur.
(9) Pejabat selain Direktur adalah:
a. Wakil Direktur untuk menandatangani peraturan di internal Poltekkes
b. Kepala Bagian untuk menandatangani peraturan di intertnal Poltekkes
c. Ketua Jurusan untuk menandatangani peraturan diinternal Jurusan.
d. Peraturan bukan berbentuk Keputusan direktur atau informasi yang

hanya berlaku internal antara lain berupa:
a. Pengumuman
b. Himbauan
c. Informasi
d. Atau hal lain yang tidak menyangkut kebijakan

88

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 91
Pendanaan
(1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi
oleh Poltekkes Tasikmalaya yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Selain dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
pendanaan Poltekkes Tasikmalaya dapat berasal dari:
a. masyarakat;
b. kerja sama Tridharma;
c. sumber lain yang sah.
(3) Besaran biaya pendidikan ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
(4) Penerimaan Poltekkes Tasikmalaya merupakan penerimaan negara
bukan pajak. Selain pendanaan dimaksud Poltekkes Tasikmalaya dapat
menerima pendanaan melalui anggaran pendapatan lainnya.
(5) Pengelolaan keuangan Poltekkes Tasikmalaya sebagaimana yang
dimaksud tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan
tridharma perguruan tinggi.
(6) Pengelolaan keuangan Poltekkes Tasikmalaya sebagaimana yang
dimaksud meliputi:
a. Perencanaan
b. Penggunaan
c. Pelaporan
(7) Pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dapat diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat
dan/atau dunia usaha dari dalam dan luar negeri kepada Poltekkes
Tasikmalaya melalui penugasan dan/atau kompetisi.
(8) Hubungan kerja antara pemerintah dan Poltekkes Tasikmalaya untuk
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dilakukan dengan kontrak pelaksanaan berbasis kinerja.
(9) Poltekkes Tasikmalaya mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian

89

dan pengabdian masyarakat.
(10) Ketentuan lebih lanjut tentang pendanaan kegiatan penelitian dan

pengabdian masyarakat diatur dengan Surat Keputuan Direktur.
(11) Poltekkes Tasikmalaya memberikan dan mengelola bantuan biaya

pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
dan/atau beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi.
(12) Sumber dana untuk bantuan dan beasiswa dapat berasal dari Pemerintah,
pemerintah daerah, industri, alumni, masyarakat, dan/atau dari Poltekkes
Tasikmalaya.
(13) Ketentuan mengenai bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta
persyaratan bagi Mahasiswa yang dapat menerimanya diatur dalam Surat
Keputusan Direktur.

Pasal 92
Perencanaan Program
(1) Sistem perencanaan Poltekkes Tasikmalaya merupakan satu kesatuan
tata cara perencanaan pengembangan Poltekkes Tasikmalaya yang
bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
(2) Sistem perencanaan Poltekkes Tasikmalaya menjadi dasar bagi setiap
organ Poltekkes Tasikmalaya dalam pembuatan program jangka panjang,
jangka menengah, dan jangka pendek.
(3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang;
b. Selama masa jabatan Direktur untuk jangka menengah; dan
c. Tahunan untuk jangka pendek.
(4) Sistem perencanaan Poltekkes Tasikmalaya dituangkan dalam bentuk
dokumen perencanaan Poltekkes Tasikmalaya.
(5) Dokumen perencanaan Poltekkes Tasikmalaya mencakup:
a. Rencana Induk Pengembangan (RIP), merupakan dokumen
perencanaan jangka panjang;
b. Rencana Strategis (Renstra), merupakan dokumen rencana jangka
menengah; dan
c. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), merupakan dokumen rencana
jangka pendek.

90

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan
perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Direktur
dalam menjalankan tugasnya.

(7) RIP Poltekkes Tasikmalaya merupakan rencana dengan jangka waktu 25
(dua puluh lima) tahun yang disusun oleh Senat bersama Direktur untuk
disahkan oleh Badan PPSDM Kesehatan, bersifat arahan serta menjadi
acuan bagi organ Poltekkes Tasikmalaya dalam pencapaian tujuan jangka
panjang Poltekkes Tasikmalaya.

(8) Renstra Poltekkes Tasikmalaya merupakan penjabaran RIP Poltekkes
Tasikmalaya berupa rencana jangka menengah yang disusun oleh
Direktur, menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan
jangka menengah Poltekkes Tasikmalaya.

(9) RKA Poltekkes Tasikmalaya disusun oleh Rektor, merupakan rencana
kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan
Poltekkes Tasikmalaya yang merupakan penjabaran dari Renstra
Poltekkes Tasikmalaya.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan
Peraturan Badan PPSDM Kesehatan.

Pasal 93
Kekayaan
(1) Kekayaan Poltekkes Tasikmalaya terdiri atas:
a. benda tetap, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. benda bergerak; dan
c. kekayaan intelektual;
yang terbukti sah sebagai milik Poltekkes Tasikmalaya.
(2) Kekayaan intelektual terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan
intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Poltekkes
Tasikmalaya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan dan penggunaan
kekayaan diatur dengan Peraturan Badan PPSDM Keseahatan.
(4) Kekayaan awal Poltekkes Tasikmalaya berasal dari kekayaan Negara.

91

(5) Nilai kekayaan awal ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang
dilakukan bersama dengan Menteri.

(6) Tanah merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan
kepada Poltekkes Tasikmalaya dan tidak dapat dipindahtangankan dan
dijaminkan kepada pihak lain.

(7) Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan Poltekkes
Tasikmalaya dapat dimanfaatkan oleh Poltekkes Tasikmalaya dan
hasilnya menjadi pendapatan Poltekkes Tasikmalaya untuk menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Tasikmalaya.

(8) Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah dapat dilaksanakan oleh
Poltekkes Tasikmalaya setelah mendapat persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan
dilaporkan kepada Menteri.

(9) Tanah dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca Poltekkes Tasikmalaya
dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan
keuangan.

(10) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai
kekayaan awal Poltekkes Tasikmalaya diselenggarakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(11) Kekayaan dan pendapatan Poltekkes Tasikmalaya dikelola secara mandiri
dan terintegrasi oleh Direktur dengan memperhatikan prinsip efektivitas,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu sistem, tata cara,
dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada sistem perencanaan
dan pengelolaan kekayaan Poltekkes Tasikmalaya.

(12) Sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan Poltekkes Tasikmalaya
wajib mendukung pencapaian dan peningkatan mutu akademik.

(13) Kekayaan dan pendapatan Poltekkes Tasikmalaya digunakan secara
langsung atau tidak langsung untuk:
a. penyelenggaraan kegiatan Tridharma Poltekkes Tasikmalaya; dan
b. penggunaan lain yang sah.

(14) Penggunaan lain tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi Poltekkes
Tasikmalaya sebagai lembaga pendidikan tinggi dan sisa hasil
kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan.

92

(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan dan pengelolaan
kekayaan Poltekkes Tasikmalaya diatur dengan Peraturan Badan PPSDM
Kesehatan.

93

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pada statuta ini mulai berlaku:
(1) Seluruh kegiatan tatalaksana akademik dan non akademik Poltekkes
Tasikmalaya yang saat ini telah dilakukan tetap berjalan, sampai dengan
adanya penyesuaian menurut statuta ini.
(2) Penyesuanan kegiatan tatalaksana akademik dan non akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu)
tahun sejak statuta ini mulai berlaku.
(3) Jika dikemudian hari statuta ini tidak sesuai dengan peratuan
perundangan yang berlaku atau karena statute ini tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan maka statute ini dapat disesuaikan
dengan melakukan pengurangan atau penambahan atas dasar
kesepakatan semua komponen Politeknik Kesehatan Tasikmalaya.
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam statute ini tetapi dipandang penting,
akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dengan berpedoman
pada ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan
atau Kementerian lain yang tekait dengan penyelenggaraan Pendidikan

94