MODUL TUGAS UTS PKN

MODUL TUGAS UTS PKN

UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
DOSEN MATA KULIAH:

Drs, Arief Syah Safrianto, SE., MM.
DISUSUN OLEH:
Vira Aureillia
2034031009

Alamat: Kampus UNKRIS – Jatiwaringin, Pondok Gede 13077. Telepone:
( 021 ) 8462230/8462231 E-mail: [email protected]

1

KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan. Atas
karunia-Nya berupa nikmat iman dan kesehatan ini akhirnya penulis bisa
menyelesaikan makalah bertema Tugas Uts. Tidak lupa shawalat serta salam
tercurahkan bagi Baginda Agung Rasulullah SAW yang syafaatnya akan kita
nantikan kelak.
Dalam pembahasan kali ini mengenai ‘Modul Tugas Uts Pkn’. Yang berisi tentang
pembahasan dan soal – soal yang telah diberikan oleh mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan. Adapun penulisan makalah ini dibuat untuk memenuhi Tugas
Uts mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Dengan kerendahan hati, saya memohon maaf apabila ada ketidaksesuaian atas
kalimat dan kesalahan lainnya. Meskipun demikian, saya sebagai penulis terbuka
atas kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan makalah yang telah
dibuat.
Wassalamualaikum wr.wb

Bekasi, 05 November 2020
Penulis

2

DAFTAR ISI
COVER TUGAS ....................................................................................................... 1
KATA PENGANTAR ..................................................................................................2
DAFTAR ISI ..............................................................................................................3
PEMBAHASAN:
BAB 1 PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN .................................... 4-6
BAB 2 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUBUNGAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PPBN............................................ 7-9
BAB 3 PENGERTIAN, SIFAT, DAN FUNGSI NEGARA .......................................... 10-17
BAB 4 PROSES PERUMUSAN PANCASILA......................................................... 18-23
BAB 5 PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DAN IDEOLOGI......................... 24-32
BAB 6 HAK ASASI MANUSIA ............................................................................ 33-42
KISI – KISI UTS ................................................................................................. 43-71
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 72-75

3

BAB 1

PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

SUB, BAB:

A. KAJIAN TEORITIS PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Menurut Uundang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PKn
merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar
berkenan dengan hubungan warga Negara serta pendidikan pendahulu bela Negara agar menjadi
warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara. Hakikatnya pendidikan
kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
bagi warga Negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksaan
hak dan kewajiban dalam bela Negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan
Negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga Negara sadar bela
Negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangan jati diri dan
moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.

Dari pengertian Pendidikan Kewarganegaraan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan mencakup pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan
hukum, dan pendidikan moral/ karakter dalam upaya membentuk warga negara yang cerdas,
kritis, dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannnya serta bertanggung jawab. Hal ini
dimaksudkan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik (good citizen) sesuai dengan
ketentuan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting
sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan, watak, dan karakter warga negara yang
demokratis. Untuk itu PKn dituntut dapat mengembangkan kelas sebagai laboratorium
demokrasi yang menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik.
Dengan demikian mata pelajaran PKn merupakan proses yang meliputi semua pengaruh positif
yang dimaksudkan untuk membentuk pandangan seorang warga negara dalam peranannya di
dalam masyarakat (Cholisin, 2000: 17).

B. KAJIAN HISTORIS PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di dunia diperkenalkan untuk pertama kalinya pada
tahun 1790 di Amerika Serikat. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (civics education) agar
penduduk Amerika Serikat yang memiliki keragaman suku bangsa yang berasal dari banyak
negara di dunia yang datang ke Amerika. Diharapkan dengan “Civics” akan memiliki satu
indentitas sebagai bangsa Amerika. Pengertian Civics menurut Henry Randall Waite adalah “The
science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collection, the

4

individual in his relation to the state”. Pengertian terjemahan umum pendidikan
kewarganegaraan tersebut adalah ilmu yang membicarakan hubungan antara manusia dengan
manusia dalam perkumpulan perkumpulan yang terorganisasi (organisasi social ekonomi, politik)
dengan individu-individu dan dengan negara.

Sedangkan, Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat
pemerintahan Sukarno atau yang lebih dikenal dengan istilah civics. Penerapan Civics sebagai
pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi
pendidikan Kewargaan negara pada tahun 1968.

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan resmi masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia
pada tahun 1968. Saat terjadi pergantian tahun ajaran yang awalnya Januari – Desember dan
diubah menjadi Juli – Juni pada tahun 1975, nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
Nama mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn). Pada masa Reformasi PPKn diubah menjadi PKn dengan
menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mulai
diperkenalkan pada dunia pada tahun 1790 di Amerika Serikat. Sedangkan Pendidikan
Kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Sukarno atau yang
lebih dikenal dengan istilah civics.

Pada tahun 1975 nama pendidikan Kewarganegaraan diubah oleh Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). PMP diubah lagi pada tahun
1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Ppkn). Pada masa Reformasi Ppkn
diubah lagi dengan menghilangkan kata Pancasila.

C. KAJIAN YURIDIS PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Landasan yuridis penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal
31 ayat 1, 3, dan 5. Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat
1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 3
menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 31 ayat 5
menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

5

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia.
b. Keputusan Mendikbud dan Menhankam No: 061U/1985 dan KEP/002/II/1985 tanggal 1 Februari
yang berisi tentang mata kuliah Kewiraan (Kewarganegaraan) sebagai salah satu Mata Kuliah
Dasar Umum (MKDU) pada semua Perguruan Tinggi di Indonesia.
c. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan UndangUndang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa Pendidikan Bela Negara dan
Pendidikan Kewiraan termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib
memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
d. Keputusan Dirjen Dikti No: 267/DIKTI/Kep/2000 tentang Penyempurnaan GBPP Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan, Keputusan Dirjen Dikti No.
38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
di Perguruan Tinggi, Keputusan Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu
Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
Landasan yuridis terdiri dar Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya
terutama yang berisi tentang pertahanan dan keamanan Negara maupun pendidikan kepribadian
dan pendidikan karakter di Perguruan Tinggi.

6

BAB 2

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUBUNGAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DENGAN PPBN

SUB, BAB:

A. SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dalam perkembangannya, Pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan-perubahan
yang bertjuan untuk memperbaiki isi dan tujan dari Pendidikan Kewarganegraan itu sendiri. Pada
awalnya Pendidikan Kewarganegraan muncul dengan istilah Pendidikan Kewiraan yang mulai
berlaku pada tahun ajaran 1973/1974. Kemudian terus mengalami perubahan hingga berubah
menjadi pendidikan Kewarganegraan. Pendidikan kewarganegraan juga memiliki kerterkaitan
kurikulum dengan Pendidikan Pacasila, Pendidikan Moral Bangsa dan cabang Pendidikan lainnya.

Pendidikan kewarganegaraan sudah diajarkan pada tingkat sekolah dasar sampai sekolah
menengah keatas sejak tahun 1969 dengan seubutan kewargaan Negara. Kemudian pada tahun
1975 sampai 1984 mengalami perubahan dengan nama Pendidikan Moral Pancasila. Pada tingkat
Perguruan Tinggi berganti nama dengan Istilah Pendidikan Kewiraan. Pada nama PPKN, hingga
pada tahun 2003. Semua tingkat pendidikan menggunakan nama dan kurikulum yan baru dengan
sebutan Pendidikan Kewarganegaraan hingga saat in. ( UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
).

Dalam perkembangan kurikulumnya, Pendidikan Kewarganegaraan beberapa kalo diperbarui.
Tahun 2001, materi disusun oleh Lemhannas dengan materi pengantar dengan tambahan materi
demokrasi, HAM, lingkunga hidup, bela Negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik,
dan strategi nasional. Kemudian, tahun 2002, Kep. Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2002 materi
berisi pengantar sebagai kaitan dengan MPK, demokrasi, HAM, wawasan nusantara, ketahanan
nasional, politik dan staregi nasional. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah
Pengembangan Kepribadian (MPK) dalam dunia perguruan tinggi. Hal ini ditetapkan pada Kep.
Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000 tanggal 10 Agustus, menentukan antara lain:

1. Mata kuliah Pkn serta PPBN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari
MPK.

2. MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia.
3. Kuliah Pkn adalah Mk wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa pada PT untuk program

Diploma/Politeknik, dan Program Sarjana.

Walaupun mata kuliah Pendidikan telah banyak mengalami perubahan baik secara istilah
maupun secara sisi yang diajarkan namun hal itu bertujuan agar mampu membentuk suatu
Pendidikan yang nantinya berguna untuk mengembangkan pribadi generasi muda dalam

7

membangun bangsa sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut
terus disesuaikan dengan keadaan dank kemajuan dunia agar jati diri bangsa Indonesia tidak
tergoyahkan dan mampu berinteraksi dengan dunia Internasional.

B. PENTINGNYA PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA ( PPBN )

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1), bela negara adalah sikap dan perilaku
warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan
bernegara.

Kemudian, berdasarkan UUD 1945 pasal 30 tertulis bahwa, ‘Tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara’. Dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur
oleh UU. Jadi sudah jelas, mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala
macam ancaman, gangguan, dan hambatan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Pendidikan bela negara ini menjadi penting, karena pertama, kebutuhan legal. Secara hukum,
khususnya merujuk pasal 30 UUD 1945, setiap warga negara memiliki kewajiban bela negara.
Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan bela negara menjadi sesuatu hal yang legal dan
dipayungi konstitusi negara yang sangat kuat. Kedua, kepentingan masa depan, khususnya
dikaitkan dengan potensi ancaman di masa yang akan datang.

Adapun tujuan dari bela Negara yaitu, mempertahankan kelangsungan hidup dan bangsa,
melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945, berbuat yang terbaik bagi
bangsa dan Negara, menjaga identitas dan integritas bangsa atau Negara.

Bela Negara memiliki dasar hokum dalam pelaksanaanya di Indonesia. Dasar hokum tersebut
dalam berbagai aturan, yaitu Batang tumbuh UUD 1945, Undang-undang Republik Indonesia, dan
Ketetapan MPR.

Dan akhirnya, Bela Negara dapat terwujud hanya dengan partisipasi seluruh komponen bangsa.
Hal ini, sesuai dengan amanat UUD 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara
dilaksanakan melalui Sishankamrata, dimana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat
sebagai kekuatan pendukung. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang
dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Maka, bela
negara penting artinya bagi seluruh komponen bangsa dari berbagai elemen, yang di dalamnya
adalah ASN, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan cinta terhadap bangsa sendiri yakni
NKRI.

C. HUBUNGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PPBN

8

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan

bahwa “ Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan

pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan

negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat

diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara

untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta

tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan

kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan

bangsa, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan Nasional dalam diri para peserta didik warga

negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai iptek dan

seni. Kualitas warga negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dipelajarinya.

Ada empat isi pokok Pendidikan Kewarganegaraan, yakni:

1. Kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagai sasaran pembentukan.

2. Standar materi kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran.

3. Indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan.

4. Rambu-rambu umum pembelajaran sebagai rujukan alternatif bagi para guru.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh

rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah

bangsa.

2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

4. Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara.

5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan

kemanusiaan, bangsa, dan negara.

Dapat di simpulkan Pendidikan Kewarganegaraan membekali mahasiswanya pengetahuan dan
wawasan dengan pengetahuan dan menumbuhkan sikap serta wawasan kebangsaan, cinta tanah
air yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara. Agar mempunyai rasa tanggung
jawab untuk melindungi bangsa dan tanah air nya. Karena Pelaksanaan Pendidikan
Kewarganegaraan di sekolah dan di Perguruan Tinggi merupakan salah satu cara penanaman
nilai-nilai fundamental bangsa. Karena Mahasiswa kelak merupakan penerus bangsa.

9

BAB 3

PENGERTIAN,SIFAT, DAN FUNGSI NEGARA

SUB,BAB:

A. PENGERTIAN MENGENAI NEGARA
Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang

melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu
wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah
tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat,
memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya
adalah mendapat pengakuan dari negara lain.
Bentuk, Ada dua bentuk negara yang dikenal di dunia saat ini, yakni kesatuan (unitaris) dan
serikat (federasi).

 Negara kesatuan (unitaris), merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di
pemerintahan pusat. Secara hierarkinya, negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan
tunggal yang berarti tidak ada negara didalam negara. Negara kesatuan dibedakan kembali
menjadi dua yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua
persoalan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah bertugas menjalankan perintah dari pusat tanpa
diberikan kewenangan. Sedangkan dalam desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk
mengatur urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga
diatur oleh pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan:

1. Hanya terdiri satu undang-undang dasar, kepala negara, dewan menteri dan dewan perwakilan
rakyat.

2. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang telah
ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat.

3. Menganut dua sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau dari daerah.

4. Hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial,
politik, budaya, keamanan dan pertahanan.

 Negara serikat (federasi), merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa
negara yang disebut negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan
diri atau hasil pemekaran bagian. Dalam negara serikat, dikenal dua macam pemerintahan di
dalamnya yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal
biasanya mengatur urusan bersama dari semua anggota negara bagian seperti hubungan
internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi. Ciri-ciri negara federasi:

1. Kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

10

2. Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen.
3. Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan.
4. Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri..
5. Pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun

luar.

Dari uraian yang diatas maka dapat disimpulkan negara yaitu tata pemerintahan yang
melaksanakan tata tertib orang-orang didaerah tertentu, dan apabila disebut sebagai negara
harus memenuhi syarat primer dan sekundernya.

B. PENGERTIAN BANGSA

Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap Nasional memiliki identitas bersama, dan
mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan yang sama. Mereka
umumnya dianggap memiliki asal usul keturunan yang sama.

Factor- factor pembentukan bangsa menurut dasar identitas:

 Primordial yang termasuk dalam faktor ini yaitu ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa,
daerah, bahasa dan adat istiadat.

 Sakral dalam faktor ini yaitu adanya kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat dan dalam
hal ini agama dapat membentuk suatu ideologi doktrin yang kuat dalam masyarakat, sehingga
keterkaitannya dapat menimbulkan bangsa.

 Tokoh menjadi salah satu faktor pembentuk bangsa karena bagi masyarakat, tokoh dijadikan
sebagai panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa.

 Sejarah merupakan salah satu faktor pembentukan bangsa karena sejarah dan pengalaman masa
lalu seperti penderitaan akan melahirkan solidaritas sehingga memungkinkan untuk membentuk
satu tekad dan satu tujuan antar kelompok masyarakat.

 Perkembangan Ekonomi dikatakan sebagai faktor pembentukan bangsa karena semakin
meningkatnya perkembangan ekonomi semakin beragam pula kebutuhan masyarakat sehingga
membuat masyarakat semakin ketergantungan satu sama lain dan secara tidak langsung akan
membuat masyarakat ingin membentuk satu kesatuan yaitu bangsa sebagai jalan untuk
memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Sejarah Indonesia sebagai bangsa

Bangsa Indonesia tumbuh sebagai hasil interaksi masyarakat yang terjadi secara alamiah. Di sini
ada kehendak yang tumbuh karena sejarah yang sama untuk jadi satu kesatuan bangsa yang
merdeka Akan tetapi Ernest Renan berpendapat bahwa tidak ada satu hal yang mutlak sama. Di
dalam masyarakat selalu ada perbedaan-perbedaan, maka dalam masyarakat selalu ada

11

toleransi dalam setiap interaksi yang tujuannya agar tidak ada konflik. Kapan
bangsa Indonesia tumbuh? secara alamiah bangsa Indonesia tumbuh atau muncul sebagai hasil
intaraksi antara masyarakat Indonesia yang majemuk dan hal ini menjadi roh bangsa, seperti
halnya bangsa Jerman yang sering menyebutnya dengan roh rakyat. Para
filsuf Jerman mengaitkan roh bangsa dengan menyatukan masyarakat dengan alam yang
satu. Namun, berbeda dengan Indonesia, Jerman bersatu karena perang penyatuan wilayah
alamnya, sedangkan Indonesia bersatu karena adanya nasib yang sama. Tepatnya pada
tanggal 28 Oktober 1928, secara sadar pemimpin kita merumuskan sumpah pemuda, yang pada
dasarnya adalah sumpah bangsa. Jadi secara politis dinyatakan dasar bangsa Indonesia berdiri
pada saat sumpah pemuda tersebut. Bangsa Indonesia yang tampil kemudian menegara pada
tanggal 17 agustus 1945.] Bangsa dan negara itu kemudian menjadi satu kesatuan, Ernest
Renan berpendapat bahwa ada bangsa dan negara yang tidak menjadi satu.] Contohnya yang
sering kita dengar adalah sebutan negara Australia tidak ada bangsa Australia.

Factor-faktor pembentukan bangsa Indonesia yaitu:

 Persamaan asal keturunan etnis.
 Persamaan pola kebudayaan.
 Persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air.
 Persamaan sejarah.
 Persamaan cita-cita.

Factor-faktor pemersatu bangsa Indonesia yaitu:

 Pancasila.
 UUD 1945.
 Bendera kebangsaan merah putih.
 Lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 Bahasa Indonesia.
 Satu wilayah Indonesia.
 Satu pemerintahan Negara.

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bangsa merupakan sekolompok manusia
yang mempunyai sejarah, konflik, budaya, yang sama. Dan ada beberapa factor pembentukan
sebuah bangsa dan factor pemersatu sebuah bangsa.

C. SIFAT NEGARA

Menurut seorang pakar yang bernama Budiarjo, Negara memiliki sifat-sifat inti yang merupakan
hasil dari kedaulatan yang dimiliki oleh Negara dan hanya ada pada sebuah Negara saja. Sifat-

12

sifat itu ialah sifat yang mengharuskan, monopoli dan sifat yang menyatakan keseluruhan
diantara nya ialah:

 Sifat mengharuskan, Negara memiliki sifat mengharuskan yakni memiliki kekuasaan untuk
menggunakan kekerasan fisik secara legal. Dalam hal ini hanyalah polisi dan tentara yang
memang di bidang pertahanan dan keamanan. Unsur paksa bisa dilihat, misalnya, pada aturan
sistem pembayaran pajak. Tiap-setiap warga negara wajib membayarkan pajak dan orang yang
tidak membayar pajak atas keharusan ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Demikian juga
bagi orang yang terjerat kasus kejahatan kemudian tidak menjalani pemanggilan polisi dan pihak
penyelidik maka orang tersebut bisa dijemput paksa oleh pihak berwajib.

 Sifat monopoli, Negara mempunyai sifat monopoli dalam menyatakan tujuan bersama warga
masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat memutuskan bahwasannya suatu keberpihakan atau
aliran politik tertentu tidak dapat ada dan dipublikasikan dikarenakan berlawanan dengan apa
yang sudah menjadi tujuan dari masyarakat.

 Sifat mencakup semua, keseluruhan tata tertib dan perundang-undangan di sebuah negara
berlaku atas semua orang tanpa pandang ras ataupun agama, hal ini berguna demi menuju ke
tercapainya warga yang diharapkan semuanya.

Sifat-sifat negara yang diuraikan diatas seperti sifat mengharuskan, sifat monopoli, dan sifat
mencakup semua telah ditetapkan oleh pemerintah dan kita sebagai warna negara yang baik,
wajib mengikuti dari sifat-sifat negara tersebut.

D. FUNGSI NEGARA

Fungsi negara secara umum ada empat, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan,
fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi
menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum.
1. Melaksanakan Penertiban (Law And Order)
Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting,
terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian dan penyebab tawuran
yang mungkin timbul dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang proses
tercapainya tujuan-tujuan negara.
2. Fungsi Kemakmuran dan Kesejahteraan
Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut
paham negara kesejahteraan (welfare staat). Maknanya negara berupaya agar masyarakat dapat
hidup dan sejahtera, terutama dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.
Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta
berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil.
3. Fungsi Pertahanan dan Keamanan

13

Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi negara
yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut.
Negara wajib nampu melindungi rakyatnya, wilayah dan pemerintahannya dari berbagai
ancaman, tantangan, serangan dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Maka dari itu, penting bahwa negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan serta personil
keamanan yang terlatih dan tangguh.
4. Fungsi Keadilan
Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan.
Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan
tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah di kontribusikan kepada bangsa dan negara.
Maka dapat disimpulkan dengan adanya fungsi negara, pemerintah mengharapkan rakyatnya
untuk sadar diri dan mematuhi peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku serta
turut berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan guna mewujudkan fungsi–fungsi negara.

E. ARTI WARGANEGARAAN

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu
(secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam
kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang
warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.
Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: citizenship). Di
dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga
kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan
ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial)
yang berbeda-beda bagi warganya.
Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris: nationality). Yang
membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki
kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek
suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga
dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.
Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban.
Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk
menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi,
layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan
masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (bahasa
Inggris: Civics) yang diberikan di sekolah-sekolah.

Kesimpulannya yaitu, arti dari kewarganegaraan adalah seseorang yang menempati sebuah
negara,kota,maupun daerah yang ada disebuah negara.

14

F. PROSES BERBANGSA DAN BERNEGARA
Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentaang bagaimana terbentuknya bangsa
dimana sekelompok manusia yang berada didalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa.
Negara merupakan organisasi yang mewadai bagsa bangsa tersebut merasakan pentingnya
keberadaan Negara sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan untuk tetap
tegaknya dan utuhnya Negara melalui upaya bela Negara.
Pada zaman modern adanya Negara lazimnya dibenarkan oleh anggapan atau pandangan
kemanusiaan. Adabanyak perbedaan konsep tentang kenegaraan yang dilandasi oleh pemikiran
ideologis. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia. Yang memiliki beberapa konsep
tentang terbentuknya bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat lewat alinea pertama pembukaan UUd
1945 merumuskan bahwa adanya NKRI ialah karena adanya kemerdekaan adalah hak segala
bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
harus dihapuskan. Dan alinea kedua pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia beranggapan
bahwa terjadinya Negara merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang
berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut adalah sebagai berikut:

a) Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
b) Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.
c) Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur.
Bangsa Indonesia menerjemahkan secara terperinci perkembangan teori kenegaraan tentang
terjadinya Negara kesatuan republic Indonesia sebagai berikut:

1) Terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi. Perjuangan
kemerdekaanpun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-
citakan.

2) Proklamasi baru “menghantarkan bangsa Indonesia” sampai ke pintu gerbang kemerdekaan.
Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah selesai bernegara.

3) Keadaan bernegara yang dicita-citakan belum tercapai halnya adanya pemerintahan, wilayah,
dan bangsa melainkan harus kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan
makmur.

4) Terjadinya Negara adalah kehendak seluruh bangsa bukanlah sekedar keinginan golongan yang
kaya daan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat
seperti dalam teori kelas.

5) Religiositas yang tampak pada terjadinya neegara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia
terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Proses Berbangsa dan Bernegara
⦁ Masa sebelum kemerdekaan
Proses berbangsa dan bernegara pada zaman sebelum kemerdekaan lebih berorientasi pada
perjuangan dalam melawan penjajah. Dari tinjauan sejarah zaman Sriwijaya pada abad VII dan

15

Kerajaan Majapahit abad XIII telah ada upaya untuk menyatukan nusantara. Namun para
penguasa belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan kejayaan yang telah
dicapai yang menyebabkan kehancuran. Di samping itu kehancuran juga disebabkan karena
kerajaan tradisional tersebut belum memahami konsep kebangsaan dalam arti luas.
Proses kehidupan berbangsa dan bernegara mulai berkembang sejak Sumpah Pemuda
dikumandangkan ke seluruh nusantara. Dalam periode selanjutnya secara nyata mulai
dipersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang, yaitu dengan dibentuknya
Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan puncaknya adalah ketika
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
⦁ Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang
Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang erat kaitannya dengan hakikat pendidikan
kewarganegaraan, yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi
warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan
hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan
negara. Sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata
negara,menumbuhkan kepercayaan dan jati diri bangsa serta moral bangsa,maka takkan sulit
untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia dalam proses berbangsa dan
bernegara.
Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dan negara yang akan melangkah maju
membutuhkan daya dukung besar dari masyarakat, membutuhkan tenaga kerja yang lebih
berkualitas, dengan semangat loyalitas yang tinggi. Negara didorong untuk menggugah
masyarakat agar dapat tercipta rasa persatuan dan kesatuan serta rasa turut memiliki.
Masyarakat
harus disadarkan untuk segera mengabdikan dirinya pada negaranya, bersatu padu dalam rasa
yang sama untuk menghadapi krisis budaya, kepercayaaan, moral dan lain-lain. Negara harus
menggambarkan image pada masyarakat agar timbul rasa bangga dan keinginan untuk
melindungi serta mempertahankan negara itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan adalah
sebuah sarana yang tepat untuk memberikan gambaran secara langsung tentang hal-hal yang
bersangkutan tentang kewarganegaraan pada masyarakat sehingga proses berbangsa dan
bernegara dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.
Dalam upaya untuk memahami proses berbangsa dan bernegara, merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahakan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kesadaran terhadap sejarah
menjadi penting ketika suatu masyarakat mulai menyadari bagaimana posisinya sekarang dan
seperti apa jatidiri atau identitasnya serta apa yang dilakukan ke depan. Penciptaan suatu
identitas bersama berkisar pada perkembangan keyakinan dan nilai – nilai yang dianut bersama
yang dapat memberi suatu perasaan solidaritas sosial pada suatu masyarakat suatu wilayah
tertentu. Suatu identitas bersama menunjukkan bahwa individu – individu tersebut setuju atas

16

pendefinisian diri mereka yang saling diakui, yakni suatu kesadaran mengenai perbedaan dengan
orang lain, dan suatu perasaan akan harga diri.

Dalam proses berbangsa dan bernegara itu juga diperlukan penciptaan identitas bersama.
Identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat dilihat pada:

⦁ Bendera Negara yaitu Sang Merah Putih.

⦁ Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila
⦁ Lambang negara yaitu Garuda Pancasila
⦁ Slogan / semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika
⦁ Sarana komunikasi / bahasa negara yaitu Bahasa Indonesia
⦁ Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya
⦁ Pahlawan – pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Pattimura, Hasanudin,
Pangeran Antasari dan lain – lain.
Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat
eksistensinya serta memberikan daya hidup. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka,
berdaulat dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara
lain. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jatidiri serta kepribadiannya. Rasa solidaritas
sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan
identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan
negara di masa depan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan di atas adalah:

1.Proses berbangsa dan bernegara pada masa sebelum kemerdekaan lebih mengacu pada

perjuangan melawan penjajah,sedangkan pada masa sekarang mengacu pada upaya bela Negara

melalui pendidikan,penciptaan identitas bersama,dan memiliki hubungan internasional dengan

Negara lain.

2.Dalam upaya untuk memahami proses berbangsa dan bernegara,merupakan bagian yang tidak

dapat dipisahkan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.kesadaran terhadap sejarah

menjadi penting ketika suatu masyarakat mulai menyadari bagaimana posisnya sekarang dan

seperti apa jati dirinya atau identitasnya.

3.Kerangka dasar proses berbangsa dan bernegara meliputi pancasila, UUD 1945 wawasan

nusantara dan ketahanan nasional.

17

BAB 4 PROSES PERUMUSAN PANCASILA
SUB,BAB:

A. ZAMAN PRASEJARAH

Ahli geologi menyatakan bahwa kepulauan Indonesia terjadi dalam pertengahan
jamantersier kira-kira 60 juta tahun yang silam. Baru pada jaman quarter yang dimulai
sekitar600.000 tahun yang silam Indonesia didiami oleh manusia, dan berdasarkan
hasilpenemuan fosil Meganthropus Paleo Javanicus, Pithecanthropus Erectus, HomoSoloensis,
Homo Wajakensis, serta Homo Mojokertensis.Berdasarkan artefak yang ditinggalkan, mereka
mengalami hidup tiga jaman yaitu :

1. Paleolitikum
2. Mesolitikum
3. Neolithicum

Inti dari kehidupan bangsa Indonesia pada masaPra Sejarah hakekatnya adalah nilai-nilai
Pancasila itu sendiri, yaitu :

a) Nilai Religi, Adanya kerangka mayat pada Paleolitikum menggambarkan adanya
penguburan,terutama Wajakensis dan mungkin Pithecanthropus Erectus, serta dalam
menghadapitantangan alam tenaga gaib sangat tampak. Selain itu ditemukan alat-alat baik dari
batumaupun perunggu yang digunakan untuk aktifitas religi seprti upacara mendatangkanhujan,
dll. Adanya keyakinan terhadap pemujaan roh leluhur juga dan penempatanmenhir di tempat-
tempat yang tinggi yang dianggap sebagai tempat roh leluhur, tempatyang penuh keajaiban dan
sebagai batas antara dunia manusia dan roh leluhur.
Jelas bahwa masa Pra Sejarah sudah mengenal nilai-nilai kehidupan religi dalam makna animism
dan dinamisme sebagai wujud dari religious behavior.

b) Nilai Peri Kemanusiaan, Nilai ini tampak dalam perilaku kehidupan saaat itu misalnya
penghargaan terhadaphakekat kemanusiaan yang ditandai dengan penghargaan yang
tinggi terhadap manusia meskipun sudah meninggal. Hal ini menggambarkan perilaku berbuat
baik terhadapsesama manusia, yang pada hakekatnya merupakan wujud kesadaran akan nilai
kemanusiaan. Mereka tidak hidup terbatasdi wilayahnya, sudah mengenal sistem barterantara
kelompok pedalaman dengan pantai dan persebaran kapak. Selain itu mereka juga menjalin
hubungan dengan bangsa-bangsa lain

c) Nilai Kesatuan, Adanya kesamaan bahasa Indonesia sebagai rumpun bahasa Austronesia,
sehingga muncul kesamaan dalam kosa kata dan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan teori
perbandingan bahasa menurut H.Kern dan benda- benda kebudayaan Pra Sejarah VonHeine
Gildern. Kecakapan berlayar karena menguasai pengetahuan tentang laut, musim,perahu, dan
astronomi, menyebabkan adanya kesamaan karakteristik kebudayaanIndonesia. Oleh karena itu

18

tidak mengherankan jika lautan juga merupakan tempattinggal selain daratan. Itulah sebabnya
mereka menyebut negerinya dengan istilahTanah Air.
d) Nilai Musyawarah, Kehidupan bercocok tanam dilakukan secara bersama-sama. Mereka sudah
memilikiaturan untuk kepentingan bercocok tanam, sehingga memungkinkan
tumbuhkembangnya adat sosial.Kehidupan mereka berkelompok dalam desa-desa, klan, marga
atau suku yang dipimpinoleh seorang kepala suku yang dipilih secara musyawarah berdasarkan
Primus InterPares (yang pertama diantara yang sama).
e) Nilai Keadilan Sosial, Dikenalnya pola kehidupan bercocok tanam secara gotong-royong berarti
masyarakat pada saat itu telah berhasil meninggalkan pola hidup food gathering menuju ke pola
hidup food producing. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu upaya kearah perwujudan
kesejahteraan dan kemakmuran bersama sudah ada.
Penyebaran nenek moyang di Indonesia adalah secara merantau hingga ke pulau-pulau yang
terbatas oleh laut. Sehingga terbentuk kebudayaan secara turun-menurut sebagai bangsa
Indonesia adalah pelaut dan sebagian adalah pengrajin, pendagang, dan petani. Selain itu, bangsa
Indonesia pada zaman prasejarah telah menganut sistem kepercayaan. Dengan demikian zaman
prasejarah di Indonesia dapat dikatakan memberikan andil dalam pengembangan nilai-nilai
Pancasila.

B. ZAMAN HINDU/BUDHA

Zaman Kerajaan Hindu-Budha Istilah Pancasila pertama di temukan dalam buku “ Sutasoma
” karya Mpu Tantular pada zaman kerajaan Majapahit. Pancasila diartikan sebagai perintah
kesusilaan yang berjumlah lima dan berisi larangan.
1. Melakukan kekerasan
2. Mencuri
3. Berjiwa dengki
4. Berbohong
5. Mabuk karena miras
Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga telah ada pada zaman Kerajaan terbukti dengan adanya nilai
persatuan dan kesatuan antar umat beragama, nilai sosial politik, nilai persatuan yang terjadi,
nilai keadilan sosial, dan nilai lainnya yang terjadi pada zaman kerajaan kerajaan dahulu.

1. Masa Kerajaan Kutai

Nilai Pancasila yang terkandung:

a) Sila Pertama : Memeluk agama Hindu.

b) Sila Ketiga : Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan

Kalimantan Timur.

c) Sila Keempat : Rakyat pada masa kerajaan Kutai hidup sejahtera dan makmur.

2. Masa Kerajaan Sriwijaya

Nilai Pancasila yang terkandung:

19

a) Sila pertama : Agama Budha dan Hindu hidup berdampingan secara damai

pada masa Kerajaan Sriwijaya.

b) Sila kedua : Terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India (Dinasti Marsha).

Pengiriman para pemuda untuk belajar ke India menunjukan telah tumbuh nilai-nilai politik luar

negeri yang bebas aktif.

c) Sila ketiga : Sebagai Negara Maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep

Negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan nusantara.

d) Sila keempat : Tercermin dalam cita-cita Kesejahteraan bersama Kerajaan Sriwijaya

sebagaimana tersebut dalam perkataan “Marvuai Vannua Criwijaya Siddhayatra Subhika” (suatu

cita-cita negara yang adil dan makmur).

e) Sila kelima : Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga

kehidupan rakyatnya sangat makmur.

3. Masa Kerajaan Majapahit
Nilai Pancasila yang terkandung:

a) Sila pertama : Terbukti, agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara

damai. Istilah Pancasila terdapat dalam bukuNegarakertagama karangan Empu Prapanca dan

Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang terdapat Sloka persatuan nasional yang berbunyi

”Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua” yang artinya, walaupun berbeda-beda namun

tetap satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda.

b) Sila kedua : Terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan Kerajaan

Tiongkok, Ayoda, Champa, dan Kamboja. Disamping itu juga menjalin persahabatan dengan

Negara-negara tetangga.

c) Sila ketiga : Terwujud dengan keutuhan kerajaan. Khususnya dalam Sumpah Palapa

yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri pada tahun

1331.

d) Sila keempat : Terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang

menunjukan nilai-nilai musyawarah mufakat. Menurut Prasasti Kerajaan Brambang (1329),

dalam tata Pemerintahan Kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat kerajaan. Seperti,

Rakryan I Hino, I Sirikan dan I Halu yang berarti memberikan nasehat kepada Raja. Kerukunan

dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah

untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama.

e) Sila kelima : Terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang

dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

C. ZAMAN KEDATANGAN ISLAM

20

Untuk melihat nilai-nilai Pancasila yang memiliki keterkaitan dengan Islam perlulah
difahami dengan mendalam makna dari setiap kata dan kalimat pada setiap silanya. Untuk
melihat nilai dan makna ini lebih mendalam, maka akan dijabarkan pada penjelasan dibawah ini:
a) Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana sila ini memiliki dua kata kunci, yang apabila
dua kata tersebut dihilangkan, maka hilanglah makna dari sila tersebut. Kedua kata itu ialah
―Ketuhanan‖ dan ―Esa‖, sifat Tuhan dan Tunggal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yang berarti sesuatu yang diyakini dan dipercaya sebagai
sesuatu yang Maha Kuasa, Maha Perkasa dan lain sebagainya. Di Indonesia, istilah Allah sebagai
nama Tuhan sangat identik dengan konsep ketuhanan Islam, karna hanya umat Islam yang selalu
dengan tegas menyebutkan nama Tuhannya dengan lafal Allah. Sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila yang lainnya dan memiliki
nilai yang tertinggi, maka tidaklah Pancasilais seseorang sebelum menerapkan prinsip ketuhanan
yang benar dalam kehidupan bernegaranya.
b) Kedua, Adil dan Adab, kedua kata ini merupakan dua kata yang tidak dipisahkan pada sila
kemanusiaan. Berdeda dengan sila pertama, kesepakatan mengenai sila kedua ini tidak berubah
sejak Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Sila kemanusiaan yang diusulkan oleh Soekarno,
dilengkapi oleh para anggota sidang yang didalamnya terdapat empat orang golongan nasionalis
Islam dengan kata Adab dan Adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemanusiaan berarti
sifat-sifat manusia atau sebagai manusia, sedangkan adil berarti berpihak kepada yang benar
atau berpegang pada kebenaran, kemudian beradab memiliki arti berbudi pekerti yang baik.
Dengan kata lain, sila kemanusiaan tidak akan dapat terlaksana dengan sempurna, tanpa
mengimplementasikan nilai ketuhanan terlebih dahulu. Karena sila kedua dijiwai oleh sila
pertama, maka kemanusiaan tanpa dasar ketuhanan tidaklah Pancasilais, dan kalaupun sila ini
tetap dipaksakan berjalan tanpa diiringi nilai ketuhanan maka tidak akan berjalan sebagaimana
mestinya.
c) Ketiga, Persatuan Indonesia, pada prinsipnya sila ini merupakan penegasan bahwa negara
Indonesia yang terdiri atas 34 provinsi dan 84.190 wilayah yang tersebar di 511 kabupaten-kota
dengan 16.056 Pulau91 yang terbentang dari sabang hingga merauke merupakan suatu
kesatuan. Dari ribuan pulau dan willayah tersebut, terdapat berbagai macam etnis, suku bangsa,
adat-istiadat, Bahasa dan lain sebagainya. Dengan kemajemukan bangsa Indonesia ini, maka
diperlukan suatu pengikat, dibawah ikatan Pancasila dan konstiutsi UUD 1945, diharapkan rakyat
Indonesia akan benar-benar berBhineka Tunggal Ika.
d) Keempat, Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan. Pada prinsipnya, sila keempat ini merupakan nilai daripada
prinsip demokrasi, yaitu demokrasi yang memiliki ciri khas bangsa Indonesia, demokrasi dalam
Musyawarah. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk
merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat untuk mencapai
mufakat. 97 Seperti pepatah Minangkabau mengatakan; “Bulek aei dek pembuluah, bulek kato

21

dek mufakat” (Bulat air karena pembuluh/bamboo, bulat kata karena mufakat).98 Maka dengan
bermusyawarah, akan mengatasi arogansi perorangan, dan dengan kerakyatan, maka semua
warga memiliki kedudukan yang sama dalam pandangan Tuhan sebagai makhluk dan dimata
hukum dalam pemerintahan.
e) Kelima, Keadilan Sosial, ketika sila kelima ini diajukan oleh Soekarno, besar harapannya untuk
menyejahterakan rakyat dalam kehidupan kenegaraan, dan dalam mewujudkan hal ini, kapitalis
adalah tantangan terbesar dalam mewujudkannya.102 Berbeda dengan sila-sila sebelumnya
yang merupakan dasar berprilaku dalam negara, sila kelima merupakan tujuan dari negara
Indonesia.

D. ZAMAN PENJAJAHAN BANGSA EROPA

Zaman penjajahan dimulai bangsa Eropa yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai
memasuki Indonesia, yaitu Portugis, spanyol, Inggris dan belanda. Masuknya bangsaEropa seiring
dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit sebagai akibat dari perselisihan danperang soudara,
yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah di tinggalkan. Pada zaman ini tidak ada rasa persatuan
dan kesatuan sehingga perjuangan melawan penjajah secara fisik dilakukan secara sendiri-sendiri
disetiap daerah. Rakyat mudah diadu domba sehingga mudah dipecah belah, hal ini juga yang
menimbulkan rakyat Indonesia semakin miskin dan bodoh akibat penjajahan tersebut. Oleh
karena itu untuk semboyan yang berbunyi "Bersatukita teguh, bercerai kita runtuh" merupakan
semangat agar rakyat Indonesia bisa menciptakan persatuan dan kesatuan karena tanpa
persatuan kita tidak akan bisa mengusir penjajah.

E. PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar dan dapat mati atau lenyap, maka

pengertian dasar Negara meliputi arti: basis atau fundament, tujuan yang menentukan arah
Negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan Negara. Dalam kedudukannya sebagai
dasar Negara, pancasila menetukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang menjadi
pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat serta adil yang merupakan penguat dasar
Negara.
Pancasila sebagai dasar Negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Negara Republik
Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai pancasila. Artinya, pancasila harus senantiasa
menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk Negara. Konsep pancasila
sebagai dasar Negara dianjurkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang
pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan pancasila sebagai dasar
Negara falsafah Negara atau filosophische gromdslag bagi Negara Indonesia merdeka. Usulan

22

tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu pancasila sebagai
dasar Negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut:
1) Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
2) Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945.
3) Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
4) Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, dan
5) Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan perintah maupun
penyelenggara Negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.
Pancasila sebagai ideology juga mengandung system nilai yang bersifat menyuruh. Pancasila
merupakan dasar kehidupan dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat.
Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar
falsafah dan ideologi negara itu, yang selanjutnyaakan mendorong perilaku warga negara, rakyat
maupun penyelenggara negara dalam suasana realitas. Pancasila juga merupakan ideology
terbuka. Artinya, yang dikandung oleh sila-sila pancasila hanyalah terbatas pada nilai-nilai dasar
dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

23

BAB 5

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DAN IDEOLOGI

SUB,BAB:

A. PENGERTIAN FILSAFAT
Secara fonetik Filsafat merupakan bidang ilmu yang rumit, kompleks dan sulit. Secara

etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani “Pihilein” yang artinya “cinta” dan “sophos”
yang artinya “hikmah” atau “kebijaksanaan” atau “wisdom”. Jadi, secara Harfiah istilah
“filsafat”mengandung makna kebijaksanaan. keseluruhan Arti Filsafat yang meliputi berbagai
masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

1. Filsafat sebagai produk yang menyakup pengertian:.Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu,
konsep, pemikiran dari suatu filsus pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan aliran atau
sistem filsafat tertentu, misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain
sebagainyaFilsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari
aktifitas berfilsafat.

2. Filsafat Sebagai suatu proses yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam sebuah bentuk aktifitas
berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan
metode tertentu yang sesuai dengan objeknya.

B. PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT
Meskipun nama Pancasila itu sendiri sebenarnya tidak terdapat baik dalam pembukaan UUD

1945 maupun di dalam Batang Tubuh UUD 1945 (kecuali setelah amandemen, di mana Pancasila
disebut dalam Pasal 36A yang menyatakan “ Lambang negara ialah garuda Pancasila dengan
semboyan Bhineka Tunggal Ika”), namun telah cukup jelas bahwa Pancasila yang kita maksud
adalah lima dasar negara sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
keempat, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang maha ESA.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam prmusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui pernyataan alinea IV pembukaan UUD 1945 itulah tersimpul adanya penegasan Pancasila
sebagai dasar falsafah negara. Dengan diterimanya Pancasila secara formal, ekspliist dalam
Mukadimah UUD 1945 berarti bangsa Indonesia mengharapkan konsep Pancasila akan mampu
memberikan motivasi arah, dan gairah untuk memperbaiki nasib bangsanya serta mengejar
ketinggalan dari negara-negara maju. Dalam Bahasa politik kerap dikatakan, Pancasila adalah
dasar falsafah negara. Makna filosofis dari pernyataan ini adalah bahwa dalam setiap aspek

24

penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh terjadi dalam
negara Indonesia yang dasar falsafahnya Pancasila, praktek penyelenggaraan negara yang
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar falsafah negara mempunyain
dua pengertian yang keduanya merupakah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pertama,
Pancasila merupakan satu-satunya Ideologi negara yang menjadi dasar utama pelaksanaan cita-
cita pokok negara. Titik sentral cita-cita pokok tersebut adalah masyarakat adil dan makmur
materil dan sprituil dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilantadasi nilai ke-
Tuhanan, kemanusiaan, persatuaan dan kerakyatan. Cita pokok inilah yang menjadi dasar, jiwa,
sumber semangat penyelenggaraan negara. Kedua, Pancasila merupakan dasar moral negara.
Titik sentral moral negara adalah nilai ke-Tuhanan, yang didalamnya tercantum ajaran Tuhan dan
nilai Kemanusiaan yang melahirkan kodrat dan hokum etik, yang menjadi dasar pemikiran untuk
mengatur tata masyarakat dan sekaligus merupakan dasar filsafat hokum Indonesia. Dalam
pengertian yang demikian, Pancasila hakikatnya merupakan ide hkum atau cita hokum tertinggi
yang akan menjadi sumber dari segala sumber hokum di Indonesia.

C. PENGERTIAN SISTEM
Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu

kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk
memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering
digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model
matematika sering kali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling
berhubungan yang beradadalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh
umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen
kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di
mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut. Kata
"sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun
dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga
maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah
sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

D. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran
Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada
umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan
aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu,
berikut ini akan dibahas landasan Ontologis Pancasila, Epistemologis Pancasila dan Aksiologis
Pancasila.

1. Landasan Ontologis Pancasila

25

Ontologi, menurut Aristoteles adalah ilmu yang meyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada,
keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika.

Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia,
benda, alam semesta (kosmologi), metafisika.

Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk
mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila.

Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-
sendiri, malainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis.

Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak
yaitu monopluralis, atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subyek
pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia.

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang Berketuhan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan
yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada
hakikatnya adalah manusia.

Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-
hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat
manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan
makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-
sila Pancasila lainnya. (lihat Notonagoro, 1975: 53).

Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan
sebab-akibat:

Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai
pokok pangkal hubungan.

Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab, dan
negara adalah sebagai akibat.

2. Landasan Epistemologis Pancasila
Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas
ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya
pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan.

Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science.

Menurut Titus (1984:20) terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu:

26

 Tentang sumber pengetahuan manusia;
 Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia;
 Tentang watak pengetahuan manusia.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari
hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.

Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti
Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena
itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem
pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar
ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep
dasarnya tentang hakikat manusia.

Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber
pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila.

Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai
yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis
Pancasila.

Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan
yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila
Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk
piramidal.

Sifat hirarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila pertama
Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainny, sila kedua didasari sila pertama dan
mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai sila
pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat
didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelma, sila
kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat

Dengan demikian susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun
kuantitasnya.

Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu:

Isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti sari
Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan
tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkrit.

27

Isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan
bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia.

Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis
dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khhusus konkrit serta dinamis (lihat
Notonagoro, 1975: 36-40)

Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis, yaitu hakikat manusia yang memiliki
unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat raga manusia memiliki
unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Hakikat jiwa memiliki unsur akal, rasa,
kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan
pengetahuan yang benar, berdasarkan pemikiran memoris, reseptif, kritis dan kreatif. Selain itu,
potensi atau daya tersebut mampu meresapkan pengetahuan dan menstranformasikan
pengetahuan dalam demontrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham.

Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, juga menyangkut
isi arti Pancasila tersebut.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang
bersumber pada intuisi.

Manusia pada hakikatnya kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui
kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi.

Dengan demikian kebenaran dan pengetahuan manusia merupapakan suatu sintesa yang
harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk
mendapatkankebenaran yang tinggi.

Selanjutnya dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui
kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai
makhluk individu dan makhluk sosial.

Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa
ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka
moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalamupaya untuk mendapatkan suatu
tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

3. Landasan Aksiologis Pancasila
Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan.
Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah

28

aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya
pikiran, ilmu atau teori.

Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang
diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai.

Nilai (value dalam Inggris) berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam
kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai
“keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness). Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga
mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan.

Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan
manusia (dictionary of sosiology an related science). Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang
melekat pada suatu obyek.

Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental,
dan nilai praktis.

 Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu
yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai
ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

 Nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya
akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.

 Nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini
merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam
masyarakat.

 Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang
mendasari nilai intrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat,
berbansa, dan bernegara.
Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of
value Pancasila), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan,
yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan dan pernghargaan atas nilai-
nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga
mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia.

E. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita
dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar,
ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat
dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham.

29

Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham
mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi
suatu pegangan hidup.

Beberapa pengertian ideologi:

 A.S. Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan
teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang.

 Soerjono Soekanto menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide,
keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial,
kebudayaan, dan agama.

 Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan
seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

 Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat
dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka.
Ideologi tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya: merupakan cita-cita
suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat; atas nama ideologi
dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat; isinya bukan
hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan
operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak.

Ideologi terbuka, merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya: bahwa nilai-nilai dan
cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya
masyarakat itu sendiri; dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil
musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut; nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar
saja sehingga tidak langsung operasional.

Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti (1999) ada dua, yaitu: sebagai
tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat, dan sebagai
pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam
masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa
dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka.

Sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terdapat dalam
penjelasan UUD 1945: “terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar
yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang
menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah
caranya membuat, mengubah dan mencabutnya

Sifat Ideologi

30

Ada tiga dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas.

Dimensi Realitas: nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul
merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila
mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya.

Dimensi idealisme: ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin diicapai dalam berbagai bidang
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi
idealisme ini tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas.

Dimensi fleksibilitas: ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat
relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bebrsifat dinamis, demokrastis. Pancasila memiliki
dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke masa.

Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

 Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang
secara cepat.

 Kenyataan menujukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup danbeku cendnerung
meredupkan perkembangan dirinya.

 Pengalaman sejarah politik masa lampau.
 Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan

hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.
Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batas-batas keterbukaan yang
tidak boleh dilanggar, yaitu:

 Stabilitas nasional yang dinamis
 Larangan terhadap ideologi marxisme, leninnisme dan komunisme
 Mencegah berkembangnya paham liberalisme
 Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat
 Penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus.

Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung
dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan
kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia
adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-
Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.

Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan
bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama,

31

karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat memparsatukan
berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

32

BAB 6

HAK ASASI MANUSIA

SUB,BAB:

A. HAK ASASI MANUSIA
(a) KONSEPSI HAM

Konsep dasar Hak Asasi Manusia adalah ketentuan yang pada mulanya hanya berada dalam
perdebatan sebagai bagian hukum alam. Kemudian dipositifkan dalam suatu ketentuan normatif
sebagai Ilmu Hukum Murni (Kelsen). Atau sebagai ilmu hukum positif/ normatif (Mewissen).
Telah mempengaruhi sistem peradilan pidana mulai dari tingkat peyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengadilan yang mengadili terdakwa harus
bersikap fair dan tidak memihak (imparsialitas), beban pembuktian dibebankan bukan kepada
terdakwa (defendant), melainkan kepada penyidk dan penuntun. Semua prinsip KUHAP tersebut
adalah, bahagian dari implementasi konsep dasar HAM.

(b) PERKEMBANGAN HAM
Sejarah hak asasi manusia berawal dari Magna Charta di Inggris pada tahun 1215. Magna Charta

merupakan cikal bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa kompromi pembagian
kekuasaan antara Raja John dan bangsawannya (Davidson, 1994). Langkah penting selanjutnya
adalah keputusan Raja Charles I Inggris dalam “Petition of Rights” pada tahun 1628 sebagai
garansi terhadap hak habeas corpus, yaitu hak seseorang untuk dibawa sebelum pengadilan
untuk menentukan apakah dia bisa dibebaskan.

Teori tentang hak-hak alami manusia muncul seiring dengan terjadinya revolusi di berbagai
negara dalam waktu yang berbeda, yaitu Revolusi Inggris (1688) yang memunculkan “Bill of
Rights”, Revolusi Amerika (1776) dengan “Rights of Man” sebagai awal deklarasi kemerdekaan
Amerika, dan Revolusi Prancis (1789) dengan Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara. Revolusi-
revolusi tersebut menekankan bahwa kebebasan individu adalah natural dan pemerintah tidak
bisa membatasinya.

Hak asasi manusia mengalami perkembangan dalam bidang hukum internasional berawal ketika
abad ke-18 dan 19 di Eropa, terutama dari Traktat Perdamaian Paris (1814) antara Inggris dan
Prancis. Kemudian pembentukan International Committee of the Red Cross atau ICRC (1863)
diikuti dengan Konvensi Genewa I (1864) untuk melindungi tawanan perang, mengatur cara-cara
perang dan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam perang
(noncombatan). Pada abad ke-20, melalui Traktat Versailles (1919) dibentuklah International
Labor Organization atau ILO yang fokus kepada upaya keadilan sosial dan kepedulian atas standar

33

perlakuan terhadap kaum buruh. Lebih lanjut, Liga Bangsa-Bangsa menggencarkan upaya untuk
menghapuskan perbudakan melalui Konvensi untuk Melenyapkan Perbudakan dan Perdagangan
Budak (1926). Globalisasi isu hak asasi manusia ditandai dengan adanya Universal Declaration on
Human Rights (UDHR) pada tahun 1948, kemudian International Covenant on Civil and Political
Rights (hak-hak sipil dan politik) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights (hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) pada tahun 1966, serta beberapa konvensi seperti
CEDAW, CAT, CRC, CERD, dan CMW.

(c) ACHIEVEMENT RIGHT
Karya itu berupa Universal Declaration Of Human Rights (Pernyataan sedunia tentang hak asasi
manusia) yang terdiri dari 30 pasal dan 58 negara yang terwakil dalam siding umum
memproklamirkan pernyataan sedunia tentang HAM sebagai:
A common standart pf achievement for all pople and nitions
Suatu tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota
bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak hak dan kebebasan
kebebasan yang termaksud dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan convention
atau perjanjian namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya. Karena
pada alinea pertama Mukadimah pernyatan sedunia itu dengan tandas menyatakan “ Bahwa
sesungguhnya hak hak kodrati yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru
sekalian alam tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dank arena itu setiap manusia berhak akan
kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagian pribadinya “.
Setelah 21 tahun berdirinya PBB yang dicetuskan pada tanggal 24 Oktober 1945, HAM telh
memperoleh jaminan perlindungan dalam dua konvenan atau perjanjian HAM, yang diterima
Majelis Umum PBB tanggal 16 desember 1966. Pada saatnya konvenan tersebut secara yuridis
mengkiat negara negara anggota yang telah meratifisirnya perjanjian HAM dimaksud ialah
konvenan internasional tntang hak hak sipil dan poloitik. Selain itu ditetapkan juga protocol
manasuka pada konvenan internasional hak hak sipil dan politik.

B. HAK DAN KEWAJIBAN PERBEDAAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA INDONESIA
(a) PANDANGAN INDONESIA TENTANG HAM

Dalam Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 dijelaskan mengenai pandangan Bangsa Indonesia
terhadap HAM, sebagai berikut :
1. Manusia sebagai makhluk Tuhan YME dianugerahi hak asasi tanpa perbedaan
2. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan HAM sesuai dengan Pancasila
3. Hak tidak terlepas dari kewajiban
4. Bangsa Indonesia menghormati deklarasi HAM PBB 1948
5. HAM adalah hak anugerah Tuhan YME, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati,
universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia
Pengakuan bangsa Indonesia terhadap HAM nampak pada UUD 1945 yaitu pada :

34

1. Pembukaan UUD 1945 alinea I yang berbunyi : “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah
hak segala bangsa..” artinya adanya hak untuk merdeka atau kebebasan
2. Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu sila II Pancasila : Kemanusiaan yang adil dan beradab,
merupakan landasan idiil HAM di Indonesia
3. Pasal 27 s.d. 34 pada hakikatnya adalah HAM
4. Pasal 28A s.d. 28J mencantumkan rumusan HAM

(b) PERKEMBANGAN HAM DIINDONESIA
1. Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1908 – 1945 )

 RA. Kartini adalah orang pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM,
diungkapkan dalam surat-surat yang ditulis 40 tahun sebelum proklamasi.

 Boedi Oetomo. Konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya
kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada
pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk
pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan
pendapat.

 Perhimpunan Indonesia Lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
 Sarekat Islam menekankan pada usaha – usaha unutk memperoleh penghidupan yang layak dan

bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.
 Partai Komunis Indonesia Sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong

pada hak – hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu – isu yang berkenan dengan alat produksi.
 Indische Partij. Pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan

kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.
 Partai Nasional Indonesia Mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.
 Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia Menekankan pada hak politik yaitu hak untuk

mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul,
hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara. Pemikiran
HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan
Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain.
Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak
persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak
untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk
mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.

2. Periode Setelah Kemerdekaan ( 1945-sekarang)

 Periode 1945 – 1950
Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan
untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk

35

menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi
secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara (
konstitusi ) yaItu, UUD 45. komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan
dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.Langkah selanjutnya memberikan
keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.

 Periode 1950 – 1959
Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode
Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini menapatkan momentum yang sangat
membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau
demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh
Prof. Bagir Manan pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “ pasang” dan
menikmati “ bulan madu “ kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima
aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai – partai politik dengan beragam ideologinya
masing – masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul – betul menikmati
kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam
suasana kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan
rakyat resprentasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat
dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan
pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan
yang memberikan ruang kebebasan.

 Periode 1959 – 1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai
reaksi penolakan Soekarno terhaap sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem demokrasi
terpimpin kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi
terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik
maupun dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan
hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.

 Periode 1966 – 1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk
menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM.
Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan
gagasan tentang perlunya pembentukan Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan
HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada pada tahun 1968 diadakan seminar Nasional Hukum
II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil ( judical review ) untuk dilakukan guna
melindungi HAM. Begitu pula dalam rangka pelaksanan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966 MPRS
melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam

36

tentang Hak – hakAsasiManusiadanHak – hak serta KewajibanWarga negara. Sementara itu, pada
sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami
kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada
periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya
restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM
adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai –nilai luhur budaya bangsa yang
tercermin dalam Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM
sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih dahulu dibandingkan dengan
deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan
bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh Negara – Negara Barat untuk memojokkan.

Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.Meskipun dari pihak pemerintah mengalami
kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini
terutama dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) dan
masyarakat akademisi yang concern terhadap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh
masyarakat melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran
HAM yang terjadi seprtikasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di
Irian Jaya, dan sebagainya.Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an
Nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah
dari represif dan defensive menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan
dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan
HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM ) berdasarkan
KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan
menyelidiki pelaksanaan HAM, serta member pendapat, pertimbangan, dan saran kepada
pemerintah perihal pelaksanaan HAM.

 Periode 1998 – sekarang
Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada
pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian
terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan
perlindungan HAM.Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang – undangan yang
berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di
Indonesia. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum
nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hokum dan instrument
Internasional dalam bidang HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status
penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan
beberapa penentuan perundang–undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara

37

( Undang–undangDasar 1945 ), ketetapan MPR ( TAP MPR ), Undang – undang (UU), peraturan
pemerintah dan ketentuan perundang–undangan lainnya.

Pada masa menjelang peralihan pemerintahan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi banyak
sekali kejadian menyangkut pelanggaran HAM ini. Peristiwa 1998 yang berujung penguduran diri
Presiden Soeharto pada waktu itu sebetulnya adalah puncak dari segala peristiwa yang terjadi
sebelumnya. Pada masa pemerintahan yang sangat represif, banyak aktifis yang tiba-tiba hilang
tak tahu di mana rimbanya. Disinyalir kuat mereka telah diculik dan dibunuh oleh tangan-tangan
penguasa pada waktu itu. Aksi demo besar-besaran mahasiswa dari seluruh Indonesia juga
menyimpan sejumlah kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil.
Semuanya berlangsung secara sporadic dan sangat massif pada waktu itu. Karena institusi hukum
telah dikuasai oleh penguasa, maka HAM adalah alat yang digunakan untuk menjerat para pelaku
pelanggaran tersebut. Bahkan ketika masa reformasi, cara-cara pelenyapan aktifis masih juga
terjadi. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana almarhum Munir yang tewas secara
mendadak dalam perjalanannya ke Belanda. Di dalam darahnya ditemukan racun jenis arsen yang
melewati ambang batas normal. Diduga kuat dia telah dengan sengaja diracun.

(c) PERUMUSAN DAN SUBTANSI
Pendekatan dan Substansi Perumusan substansi hak asasi manusia menggunakan pendekatan
normatif, empirik, deskriptif, dan analitik sebagai berikut:
a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan
universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan
hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan,
dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.
b. Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada
dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengenal
pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang terdiri atas pranata
religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak
dan kewajibannya; pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk
mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya; pranata ekonomi
yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan; pranata pendidikan dan
pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian manusia; pranata informasi dan
komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan; pranata hukum dan keadilan untuk
menjamin ketertiban dan kerukunan hidup; pranata keamanan untuk menjamin keselamatan
setiap manusia. Dengan demikian substansi hak asasi manusia meliputi: hak untuk hidup; hak
berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak keadilan; hak
kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak keamanan; dan hak kesejahteraan.
c. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari
masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi

38

serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena
itu tiap individu di samping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung
jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi,
perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup.

(d) PENGADILAN HAM
Pengadilan Hak Asasi Manusia (disingkat Pengadilan HAM) adalah Pengadilan Khusus terhadap
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu
Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan HAM berkedudukan
di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum
Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000,
pelanggaran HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok
etnis, kelompok agama, dengan cara:
 membunuh anggota kelompok.
 mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
 menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik
baik seluruh atau sebagiannya.
 memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
 memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian
dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
 pembunuhan.
 pemusnahan.
 perbudakan.
 penyiksaan.
 perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan
atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
 Dll.

Tugas pengadilan Ham:
1. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat.
2. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat oleh WNI di luar batas teriorial

wilayah indonesia.

39

(e) PELANGGARAN HAM BERAT
 Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II 1998 di DKI Jakarta.
 Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 terjadi di lintas provinsi.
 Peristiwa Wasior 2001-2001 dan Wamena 2003 di Papua-Papua Barat .
 Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997/1998 terjadi di lintas provins.i
 Peristiwa Talangsari 1989 di Lampung.
 Peristiwa 1965-1966 terjadi di lintas provinsi.
 Peristiwa penembakan misterius 1982-1985 terjadi di lintas provinsi .
 Peristiwa Simpang KKA di Aceh .
 Peristiwa Jambu Keupok di Aceh.
 Peristiwa pembunuhan dukun santet 1998 di Jawa Barat/Jawa Timur.
 Peristiwa Rumoh Geudong 1989 di Aceh
 Peristiwa Paniai 2014 di Papua

C. KEWAJIBAN WARGANEGARA INDONESIA
Berikut kewajiban warga negara Indonesia:

 Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

 Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi,
"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

 Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Di mana tertuang dalam Pasal 28J ayat 1 yang
berbunyi," Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain".

 Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tertuang dalam
Pasal 28J ayat 2 yang berbunyi menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

 Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tertuan dalam Pasal 30 ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan, “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara”.

D. PERBEDAAN PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA LAIN

40

 HAK ASASI MANUSIA DI YUNANI
Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi
perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan
masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai
– nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus
mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

 HAK ASASI MANUSIA DI AMERIKA SERIKAT
Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup,
kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi
rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran
John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika
Serikat yang dikenal dengan Declaration of Independence of the United States.

 HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi
Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila
dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garisgaris
yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan
hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus
memperhatikan ketentuanketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa
Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat
dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh
hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang
terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari
manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat
kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen
hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:

 Undang – Undang Dasar 1945
 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan
menjadi sebagai berikut :

 Hak-hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat,
kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.

 Hak-hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk
membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

41

 Hak-hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih
(dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.

 Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of
legal equality).

 Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih
pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.

 Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural
rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.
Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi
Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVII/MPR/1998.

42

KISI – KISI UTS
BAB 1

PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1. Sebutkan dan jelaskan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan di perguruan

tinggi?
Jawab:
UUD 1945
Pembukaan UUD 1945
Alinea kedua tentang suatu cita-cita mengisi kemerdekaan.
Alinea keempat khusus tentng tujuan dari Negara, yaitu keamanan dan kesejahteraan.
Batang tumbuh UUD 45
Pasal 27 ayat 1 : tentang kesamaan keudukan dari warga Negara dalam hokum dan
pemerintahan.
Pasal 27 ayat 3 : tentang hak dan kewajiban warga Negara dalam upaya untuk bela Negara.
Pasal 30 ayat 1 : tentang hak dan kewajiban warga Negara dalam usaha untuk pertahanan dan
keamanan Negara.
Pasal 31 ayat 1 : tentang hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan.
UU No. 20 tahun 1982
UU No. 20/1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan NKRI (Negara
Kesatuan Republik Indonesia). Pasal 18 : wujud hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah
dengan ikut serta dalam usaha bela Negara yang diselenggarakan dengan PPBN ( Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Sikdiknas ( Sistem
Pendidikan Nasional).
Pasal 19 ayat 2 : pendidikan pendahuluan bela Negara harus diikuti oleh warga Negara dan
dilaksanakan dengan bertahap, yaitu, 1. Tahap awal : terdapat pada pendidikan tingkat dasar
sampai pendidikan menengah dan dalam gerakan pramuka. Dua . Tahap lanjutan :
terdapat didalam tingkat Pendidikan Tinggi atau Perguruan Tinggi dalam bentuk Pendidikan
Kewiraan.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003

43

UU No. 20/2003 (tentang Sistem Pendidikan Nasional ).
Kepmendiknas ( keputusan menteri pendidikan nasional ) No. 232/ U tahun 200 ( mengenai
pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan PHBM ( penilaian hasil belajar
mahasiswa) ).
Kepmendikdas No. 45/U tahun 2002 ( tentang Kurikulum Inti Pendidikan tinggi ).
Surat keputusan Dirjen Dikti ( Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional ) Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2006, mengenai rambu-rambu pelaksanaan
kelompo studi pengembangan kepribadian yang tercantum pendidikan kewarganegaraan
diperguruan tinggi.

2. Apa tujuan Pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa?
Jawab:
Berikut merupakan tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa menurut Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Landasan pendidikan kewarganegaraan ini diambil dari
Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000 yang mencakup tiga poin tujuan utama sebagai
berikut :
Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur,
dan demokratis serta ikhlas sebagawai WNI terdidik dan bertanggung jawab.
Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan
bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah
air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

3. Mengapa pendidikan kewarganegaraan ini penting untuk mahasiswa?
Jawab:
1. Mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis, mahasiswa bisa berpikir kritis mengenai isu
nasional dan internasional. Diharapkan, mahasiswa menjadi agent of change atau agen
pembaharusan yang mendorong perubahan social dan ekonomi secara terencana.

44

2. Mahasiswa menjadi pribadi yang cinta damai, mahasiswa diharapkan menjadi sosok penerus
bangsa yang demoraktis dan cinta damai, sehingga tujuan demokrasi pancasila di Indonesia bisa
tercapai.

3.Mahasiswa menjadi pribadi yang bertolenrasi yang tinggi, mahasiswa diharpkan paham akan
budaya dan adat dari segala suku bangsa di Indonesia. Dengan begitu, mahasiswa bisa menjadi
generasi penerus bangsa yang memiliki toleransi tinggi terhadap adat dan budaya yang berbeda.

4. Mahasiswa menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga Negara
Indonesia, mahasiswa diharapkan bisa menjadi pelopor kehidupan berbangsa dan bernegara
yang berkeadilan, berkeadilan, berkemanusiaan, dan demokratis.
5. Mahasiswa menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi alam kehidupan politik local,
nasioanal, dan internasional, mahasiswa diharapkan bisa memahami dengan baik dan
berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik local, nasional, dan internasional.

4. Jelaskan sejarah pergantian nama Pendidikan Kewarganegaraan hingga masa Orde baru!
Jawab:
Saat terjadi pergantian tahun ajaran yang awalnya Januari – Desember dan diubah menjadi Juli –
Juni pada tahun 1975, nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Nama mata pelajaran
PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Pada masa Reformasi PPKn diubah menjadi PKn dengan menghilangkan kata Pancasila yang
dianggap sebagai produk Orde Baru.

5. Jelaskan pengertian Civics menurut Henry Randall Waite?
Jawab: Waite adalah “The science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in
organized collection, the individual in his relation to the state”. Pengertian terjemahan umum
pendidikan kewarganegaraan tersebut adalah ilmu yang membicarakan hubungan antara
manusia dengan manusia dalam perkumpulan perkumpulan yang terorganisasi (organisasi social
ekonomi, politik) dengan individu-individu dan dengan negara

45

BAB 2

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUBUNGAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DENGAN PPBN

1. Jelaskan perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan pada Indoesia setelah kemerdekaan!
Jawab:
Pada tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajaran Kewarganegaraan. Mata pelajaran
Kewarganegaraan memuat isi pokok cara memperoleh kewarganegaraan, hak dan kewajiban
warga negara.
Pada tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di Negara Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli
1959 menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku, dan UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali.
Kejadian ini membuat perubahan arah di bidang pendidikan. Perubahan arah ini ditandai
dengan diperkenalkannya mata pelajaran Civics di SMP dan SMA, yang isinya meliputi Sejarah
Nasional, Sejarah Proklamasi, UUD 1945, Pancasila, Pidato-pidato Kenegaraan Presiden,
pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Buku sumber yang dipergunakan adalah “Civics
Manusia Indonesia Baru” dan “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” yang lebih dikenal dengan
singkatan “TUBAPI”. Metode pengajarannya lebih bersifat indoktrinasi. Buku pegangan siswa
untuk mata pelajaran ini belum ada.
Pada tahun 1962, istilah Civics diganti dengan istilah Kewargaan Negara atas anjuran Dr.
Sahardjo, S.H.yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahan ini
didasarkan atas tujuan yang ingin dicapainya, yaitu ‘membentuk warga negara yang baik”.
Pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G 30 S/PKI yang kemudian diikuti oleh pembaharuan
tatanan dalam pemerintahan. Pembaharuan tatanan inilah yang kemudian dibatasi oleh
tonggak yang resmi dengan diserahkannya surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden
Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Tanggal itulah yang kemudian dijadikan tonggak
pemerintahan Orde Baru, yang mengandung tekad untuk memurnikan pelaksanaan UUD
1945 secara konsekuen.
Pada tahun 1968, kebijaksanaan dalam bidang pendidikan ini disusul dengan keluarnya
Kurikulum 1968. Dalam kurikulum ini istilah Civics, yang secara tidak resmi diganti dengan
istilah Kewargaan Negara, diganti lagi dengan Pendidikan Kewargaan Negara, yang lebih
dikenal dengan singkatan PKN. Pendidikan Kewargaan Negara padamasa ini sudah tidak lagi
menggunakan metode indoktrinasi dalam pengajarannya.
Pada tahun 2006, perubahan kurikulum dari KBK menjadi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP). Dalam kurikulum ini PKn di sekolah dasar tidak lagi terintegrasi dengan
mata pelajaran IPS, melainkan berdiri sendiri menjadi mata pelajaran PKn. Demikian pula
pada tingkat SMP dan SMA PKn menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.

2. Apa tujuan dari Pendidikan Pendahuluan Bela Negara?

46

Jawab:
Tujuan PPBN adalah mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap dan
tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut guna meniadakan setiap ancaman
baik dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan
negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai-
nilai Pancasila dan UUD 1945.

3. Jelaskan pusat pendidikan dan bela Negara di Indonesia?
Jawab:
Di atas lahan seluas tujuh hektar Itu Kemhan tengah membangun infrastruktur dan
fasilitas Pusdiklat Bela Negara. Beberapa infrastruktur tersebut antara lain, pembangunan
Mako Pusdiklat Bela Negara, rumah susun, barak untuk putra dan putri, lapangan sepak bola,
tribun, ruang kelas lapangan, lapangan outbond. mesjid dan rumah khusus sebanyak sepuluh
unit, alat penjemih air. dan kolam renang. Kompleks Pusdiklat Bela Negara digunakan untuk
melatih Kader Bela Negara bagi masyarakat luas. Para Peserta Diklat Bela Negara dari berbagai
elemen masyarakat akan dididik dari segi fisik mental dan wawasan kebangsaanya. Keberadaan
dari Pusdiklat Beta Negara di daerah Rumpin Bogor, selain menjadi pusat pendidikan dan
pelatihan bela negara, juga akan dapat memberikan manfaat kepada nasyarakat setempat.
Salah satunya dengan di bangunnya penjernih air, masarakat diharapkan dapat
menggunakannya sewaktu kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba. Kedepan Kemhan
dengan berkoordinasi bersama beberapa pihak seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan
pemda setempat akan membangun infrastruktur dan melengkapi semua fasilitas yang
dibutuhkan untuk program diklat tersebut. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryakudu mengakui
pusdiklat bela negara, masih dirasakan kurang infrastrukturnya Kendati demikian kedepannya
Kemhan dengan berkoordinasi bersama beberapa pihak seperti Kementerian PU dan Pemda
setempat akan membangun dan melengkapi semua fasilitas yang dibutuhkan untuk program
diklat, adanya Pusdiklat Bela Negara ini di harapkan akan mampu memberikan kontribusi positif
terhadap peningkatan kesadaran warga negara.

Keberhasilan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri serta
komponen bangsa lainya, di dalam melaksanakan pendidikan kesadaran bela negara ini
memerlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan Sistem pembinaan
kesadaran bela negara akan berlangsung tergantung dari konsistensi, keterpaduan dan
kesinambungan dari para pemangku kepentingan melalui koordinasi dan sinergi. yang
dilakukan secara sistematis, efisien dan efektif. Warga negara Indonesia yang memiliki
kesadaran bela negara yang tinggi akan memberi dampak pada terbangunnya sistem
pertahanan negara yang bersifat semesta, dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan
wilayah dan keselamatan bangsa dan tetap tegaknya NKRI.

47

4. Bagaimana menumbuhkan kesadaran pentingnya bela Negara terhadap masyarakat
Indonesia?

Jawab:

Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik
atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara
non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan
bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan
kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

Landasan konsep bela negara adalah wajib militer. Beberapa negara (misalnya israel, iran)
dan singapura memberlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat (kecuali
dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental atau keyakinan
keagamaan).

Penerapan bela negara di Indonesia pada umumnya dalam bentuk non-fisik berupa sikap dan
perilaku warga negara yang di jiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, sedangkan secara fisik
pada umumnya hanya dilaksanakan oleh TNI dan POLRI. Setiap warga Negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara, yang tercantum dalam pasal 27 ayat (3) UUD
1945. Setiap warga Negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan Negara, yang tercantum dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Meskipun begitu masih
banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran bela Negara, hal itu bisa menyebabkan
terhambatnya langkah mencapai tujuan Negara yang bisa dicapai dari pelaksaaan bela
Negara.

Selain itu, pelaksanaan bela negara juga dapat membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas,
pengaturan kegiatan lain, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa
kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan kemampuan diri dan membentuk iman
dan taqwa pada agama masing-masing.

5. Apa factor kurangnya kesadaran bela Negara bagi masyarakat Indonesia?
Jawab: Faktor yang membuat kurangnya kesadaran bela Negara bagi masyarakat Indonesia
diantaranya tidak adanya suatu keharmonisan lembaga tinggi negara yang memicu konflik
walaupun tidak bertindak anarkis, adanya konflik aparatur pertahanan dan keamanan
negara, adanya konflik antara masyarakat dengan pemerintah, dan yang menjadi faktor
utama adalah adanya globalisasi dan perkembangan iptek, seperti yang kita tahu globalisasi
dapat menyebabkan menurunnya rasa kecintaan terhadap tanah air,budaya,dan adat
istiadat, sekaligus menurunya nilai moral dan sosial masyarakat, selain itu menimbulkan
berkembangnya kebiasaan buruk seperti mengonsumsi narkoba, pergaulan bebas, dan judi.

48

BAB 3

PENGERTIAN, SIFAT, DAN FUNGSI NEGARA

1. Sebutkan beberapa pengertian negara menurut para ahli?
Jawab:
adapun definisi negara menurut para ahli antara lain:
 Roger H Soltau Dalam An Introduction to Politics (1951), Soltau menyebutkan
negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan
persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
 Harold J Laski Sementara menurut Laski dalam The State in Theory and Practice
(1947), negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai
wewenang yang bersifat memaksa.
 Max Weber Sosiolog Max Weber mengartikan negara adalah suatu masyarakat
yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah.
 Robert M MacIver Sementara MacIver menyebut negara adalah asosiasi yang
menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah
dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah.
 Miriam Budiardjo Ahli ilmu politik Miriam Budiardjo dalam Dasar-dasar Ilmu
Politik (2007) merangkum definisi- definisi negara menjadi: " Negara adalah suatu
daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang
berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-
undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis terhadap kekuasaan
yang sah."

2. Bentuk negara dibagi menjadi dua yaitu negara serikat dan negara kesatuan. Jelaskan
pengertian dari dua negara tersebut beserta contoh negaranya!
Jawab:
Negara kesatuan (unitaris) merupakan merupakan bentuk negara yang kekuasaan
tertingginya berada di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya, negara kesatuan
merupakan negara yang bersusunan tunggal yang berarti tidak ada negara didalam
negara. Negara kesatuan dibedakan kembali menjadi dua yaitu
sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua persoalan diatur
oleh pemerintah pusat. Daerah bertugas menjalankan perintah dari pusat tanpa diberikan
kewenangan. Sedangkan dalam desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk
mengatur urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai kebutuhan dan peraturan
yang juga diatur oleh pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan:
1) Hanya terdiri satu undang-undang dasar, kepala negara, dewan menteri dan
dewan perwakilan rakyat.

49

2) Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang
telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat.

3) Menganut dua sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau
dari daerah.

4) Hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti
ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan dan pertahanan.

Contoh negara kesatuan yaitu Inggris Raya, Prancis, Indonesia, dan Maladewa.

Sedangkan, Negara serikat (federasi) merupakan bentuk negara yang di dalamnya
terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang
merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Dalam negara serikat,
dikenal dua macam pemerintahan di dalamnya yaitu pemerintahan federal dan
pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama
dari semua anggota negara bagian seperti hubungan internasional, pertahanan, mata
uang, dan komunikasi. Ciri-ciri negara federasi:

a) Kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap
rakyatnya.

b) Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen.
c) Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki

kedaulatan.
d) Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar

sendiri.
e) Pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan

dalam maupun luar.

Contoh negara federasi yaitu Amerika Serikat, Rusia, Brasil, dan Jerman.

3. Ceritakan proses pembentukan proses berbangsa dan benegara pada masa sebelum

kemerdekaan dan pada masa sekarang pada Indonesia!

Jawab:

Masa sebelum kemerdekaan

Proses berbangsa dan bernegara pada zaman sebelum kemerdekaan lebih berorientasi

pada perjuangan dalam melawan penjajah. Dari tinjauan sejarah zaman Sriwijaya pada

abad VII dan Kerajaan Majapahit abad XIII telah ada upaya untuk menyatukan nusantara.

Namun para penguasa belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan

kejayaan yang telah dicapai yang menyebabkan kehancuran. Di samping itu kehancuran

juga disebabkan karena kerajaan tradisional tersebut belum memahami konsep

kebangsaan dalam arti luas.

50