- 11
PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGAR
ALAT PENANGKAPAN IKAN KAPAL
√√
NO Pengelompokan Kode- Sifat Ukuran ABPI TM
Singkatan Selektifitas dan - sd. 5 GT
kapasitas
A JARING TARIK
1 Jaring tarik 02.1.2 Aktif ukuran mata jaring
sempadan SB-JTS kantong ≥1,5 inci dengan
panjang Tali Ris Atas ≤300
m
B JARING ANGKAT
14 -
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT
BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA PENATAAN
ANDON PENANGKAPAN IKAN
N DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN
RA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT
JALUR WPPNRI di PERAIRAN DARAT KETERANGAN
Sungai
Danau
Rawa
Waduk
GAL
411
412
413
421
422
431
432
433
434
435
436
437
438
439
-
√√√√√ √√√√√√√√√√√√√ √
- 11
ALAT PENANGKAPAN IKAN KAPAL
NO Pengelompokan Kode- Sifat Ukuran ABPI TM
Singkatan Selektifitas dan sd. 5 GT
kapasitas
05.1 ukuran mata jaring ≥5 mm
1 Anco LNP Pasif panjang ≤3 m dan lebar ≤3 - DL DL
m
2 Bagan Apung 05.2.1 Pasif ukuran mata jaring ≥¾ lampu dengan
LNB-BP inci, panjang ≤10 m dan total daya ≤300 DL DL D
lebar ≤10 m
watt
3 Bagan Tancap 05.3 ukuran mata jaring ≥5 lampu dengan
LNS
Statis mm, panjang ≤ 5 m dan total daya ≤500 DL DL D
lebar ≤5 m watt
C ALAT YANG DIJATUHKAN ATAU DITEBARKAN
1 Jala Tebar 06.9 Pasif - - √√
FG
D JARING INSANG
1 Jaring Insang 07.1 Pasif ukuran mata jaring ≥2 inci - √√
Tetap GNS dengan panjang Tali Ris
Atas ≤150 m
2 Jaring insang 07.2 Pasif ukuran mata jaring ≥2 inci - √ √D
hanyut GND dengan panjang Tali Ris
Atas ≤300 m
3 Jaring insang 07.3 Aktif ukuran mata jaring ≥2 inci - √ √D
lingkar GNC dengan panjang Tali Ris
Atas ≤200 m
ukuran mata jaring bagian
4 Jaring insang 07.5 Pasif dalam ≥2 inci dengan - √√
berlapis GTR panjang Tali Ris Atas ≤150
m
E PERANGKAP
1 Bubu 08.2 Pasif Bubu ikan jumlah per trip - √√
FPO ≤30 buah, Bubu udang
dan sejenisnya jumlah per
trip ≤150 buah
2 Togo 08.4.2 Jaring berbentuk kerucut, - DL DL
FSN-TG Statis ukuran mata jaring bagian
kantong ≥1 inci dengan
15 - WPPNRI di PERAIRAN DARAT KETERANGAN
JALUR
Sungai
Danau
Rawa
Waduk
GAL
411
412
413
421
422
431
432
433
434
435
436
437
438
439
Dioperasikan tanpa
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ menggunakan kapal
Dapat menggunakan
DL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ kapal berukuran s.d 5
gross tonnage sebagai
sarana transportasi
Dapat menggunakan
DL √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ kapal berukuran s.d 5
gross tonnage sebagai
sarana transportasi
-
√√√√√ √√√√√√√√√√√√√ √
-
√√ √ √√ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
-
DL √ DL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
-
DL √ DL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
-
√ √ DL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Setiap bubu
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ dilengkapi dengan
jendela pelolosan
Dapat menggunakan
√ DL √ DL DL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ kapal berukuran s.d 5
- 11
ALAT PENANGKAPAN IKAN KAPAL
NO Pengelompokan Kode- Sifat Ukuran ABPI TM
Singkatan Selektifitas dan sd. 5 GT
kapasitas
panjang Tali Ris Atas ≤10
m
3 Sero 08.5.1 Statis Panjang penaju ≤50 m - √√
FWR-SR
F PANCING
1 Pancing Ulur 09.1.1 Pasif - - √√
LHP-PU
2 Pancing Berjoran 09.1.3 Pasif - - √√
LHP-PJ
3 Rawai dasar 09.31 Pasif jumlah mata pancing ≤300 - √√
LLS buah
G ALAT PENANGKAPAN IKAN LAINNYA
1 Tombak 10.1 Aktif - - √√
2 Panah HAR Aktif -
- √√
10.2.2
MHI-PN Lampu dengan
total daya ≤10 DL DL
3 Pukat Dorong 10.5 Aktif ukuran mata jaring
MPN kantong ≥1 mm watt
4 Seser 10.6 Aktif ukuran mata jaring - DL DL
MSP kantong ≥3 mm
√ : API yang diperbolehkan
DL : API yang dilarang dioperasikan
GAL : Genangan Air Lainnya
TM : Tanpa Menggunakan (kapal)
16 - WPPNRI di PERAIRAN DARAT KETERANGAN
JALUR
Sungai
Danau
Rawa
Waduk
GAL
411
412
413
421
422
431
432
433
434
435
436
437
438
439
gross tonnage sebagai
sarana transportasi
-
√ DL √ DL DL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
-
√√ √√√ √√ √√√√ √ √ √√ √√ √ √
-
√√ √√√ √ √√√√√ √ √ √√ √√ √ √
-
√√ √√√ √ √√√√√ √ √ √√ √√ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √-
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √-
Dioperasikan tanpa
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ menggunakan kapal
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Dioperasikan tanpa
menggunakan kapal
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
- 11
BENTUK DAN FORMAT LAPORA
Semester : I/II)*
Tanggal Pelaporan : dd/mm/yyyy
JENIS IZIN JUMLAH IZIN JUMLAH AWAK KAPAL/NE
STPI Andon
TDPI Andon
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI …
ttd.
(NAMA LENGKAP)
17 -
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN, ALAT BANTU
PENANGKAPAN IKAN DAN PENATAAN ANDON PENANGKAPAN
IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN LAUT LEPAS
AN ANDON PENANGKAPAN IKAN
ELAYAN JENIS IKAN TARGET UTAMA JUMLAH HASIL TANGKAPAN (TON)
1. … 1. …
2. … 2. …
3. … 3. …
4. dst dst
1. … 1. …
2. … 2. …
3. … 3. …
dst dst
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2019
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN
PETAMBAK GARAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
2. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi
Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
-2-
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 317);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Partisipasi Masyarakat adalah kepedulian dan
keterlibatan Masyarakat secara fisik atau nonfisik,
langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran
sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam
penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
-3-
2. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan
Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
3. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam adalah segala upaya untuk
meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha
Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya
melakukan Penangkapan Ikan.
5. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh
Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan dengan alat dan cara yang
mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian,
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata
pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air
tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk
memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan
serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal
untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau
mengawetkannya.
8. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan
kegiatan Usaha Pergaraman.
9. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi,
pengolahan, dan pemasaran garam.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam
lingkungan perairan.
-4-
11. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya
berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur
lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium
dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan
iodium.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan
dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi
praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan
pemasaran.
13. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan
dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi
praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan
pemasaran.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara
Indonesia, kelompok masyarakat termasuk masyarakat
hukum adat, organisasi masyarakat, dan korporasi yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar
pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam
penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
(2) Tujuan pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam
penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
adalah:
a. menjamin terlaksananya Partisipasi Masyarakat
dalam penyelenggaraan Pelindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam;
b. menciptakan Masyarakat yang ikut bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan Pelindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam;
-5-
c. mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam yang transparan, efektif,
akuntabel, dan berkualitas; dan
d. meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan
dalam penyelenggaraan Pelindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam.
BAB II
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 3
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan
Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam.
(2) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara
perseorangan dan/atau berkelompok.
(3) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan:
a. secara langsung kepada Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
b. secara langsung dan/atau tertulis kepada instansi
berwenang.
(4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus memperhatikan:
a. rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
b. potensi sumber daya perikanan dan Pergaraman;
c. peluang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
d. kebutuhan Usaha Perikanan dan Usaha
Pergaraman;
e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
f. kearifan lokal.
-6-
Pasal 4
Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
a. penyusunan perencanaan;
b. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam;
c. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam;
d. pendanaan dan pembiayaan; dan
e. pengawasan.
Pasal 5
Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:
a. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan
rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
b. turut serta dalam musyawarah penyusunan rencana
Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam.
Pasal 6
Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:
a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha
Pergaraman;
b. penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha
Pergaraman;
c. pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha
Pergaraman;
d. mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan,
dan Pergaraman;
e. pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
f. fasilitasi dan bantuan hukum.
-7-
Pasal 7
(1) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk:
a. Penangkapan Ikan antara lain:
1) stasiun pengisian bahan bakar minyak dan
sumber energi lainnya untuk Nelayan;
2) pelabuhan perikanan;
3) jalan akses ke pelabuhan;
4) sumber tenaga listrik, alat telekomunikasi, dan
air bersih; dan/atau
5) tempat penyimpanan berpendingin dan/atau
pembekuan.
b. Pembudidayaan Ikan antara lain:
1) lahan dan air;
2) stasiun pengisian bahan bakar minyak dan
sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya
Ikan;
3) saluran pengairan;
4) bangunan untuk pembenihan, pembesaran,
dan laboratorium;
5) jalan produksi;
6) sumber tenaga listrik dan alat telekomunikasi;
7) instalasi penanganan limbah; dan/atau
8) tempat penyimpanan dan penyimpanan
berpendingin hasil produksi.
(2) Penyediaan prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk Pergaraman
antara lain:
a. lahan;
b. saluran pengairan;
c. jalan produksi;
d. tempat penyimpanan Garam;
e. kolam penampung air;
f. kolam pengolahan (treatment) yang dilengkapi
dengan alat vakum dan pipa;
g. kolam pencucian Garam; dan/atau
h. jembatan penghubung tambak.
-8-
Pasal 8
(1) Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk:
a. Penangkapan Ikan antara lain:
1) kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik
tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
2) alat penangkapan Ikan dan alat bantu
penangkapan Ikan;
3) bahan bakar minyak dan sumber energi
lainnya; dan/atau
4) air bersih dan es.
b. Pembudidayaan Ikan antara lain:
1) induk;
2) benih dan bibit;
3) bahan baku pakan Ikan;
4) pakan Ikan;
5) obat Ikan;
6) geoisolator;
7) air bersih;
8) peralatan laboratorium kesehatan Ikan;
9) pupuk;
10) alat pemanen;
11) kapal pengangkut Ikan hidup;
12) bahan bakar minyak dan sumber energi
lainnya;
13) pompa air;
14) kincir;
15) mesin pembuat pakan;
16) keramba jaring apung; dan/atau
17) generator.
(2) Penyediaan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk Pergaraman
antara lain:
a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
b. pompa air;
c. kincir angin;
d. geoisolator;
-9-
e. alat ukur salinitas;
f. mesin pemurnian atau pencucian garam;
g. alat angkut sederhana;
h. alat iodisasi;
i. alat pengemas;
j. alat perata tanah;
k. alat ukur suhu atau termometer;
l. alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter);
dan/atau
m. bahan tambahan (additive) untuk pemisahan
natrium klorida (NaCl).
Pasal 9
Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keberlanjutan
Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain:
a. penyampaian informasi harga Ikan dan harga Garam;
b. pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan
pesisir, laut, dan lingkungan pengolahan; dan/atau
c. pemenuhan perjanjian kerja antara pemberi kerja
dengan pekerja.
Pasal 10
Partisipasi Masyarakat dalam mitigasi risiko Penangkapan
Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain:
a. Nelayan:
1) keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
2) keikutsertaan dalam asuransi jiwa; dan/atau
3) menyebarluaskan informasi cuaca.
b. Pembudi Daya Ikan:
1) keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
2) menerapkan cara pembenihan Ikan yang baik dan
cara pembesaran Ikan yang baik;
3) melestarikan jalur hijau;
4) menjaga kualitas air; dan/atau
5) menyebarluaskan informasi cuaca.
- 10 -
c. Petambak Garam:
1) keikutsertaan dalam asuransi pergaraman;
2) menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir;
dan/atau
3) menyebarluaskan informasi cuaca.
Pasal 11
Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keamanan dan
keselamatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, antara
lain:
a. Nelayan:
1) menyediakan perlengkapan keselamatan bagi
Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan;
dan/atau
2) menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan
bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
b. Pembudi Daya Ikan:
1) menyediakan perlengkapan keselamatan bagi
Pembudi Daya Ikan dalam melakukan
Pembudidayaan Ikan;
2) menyediakan wadah budidaya yang memenuhi
standar keamanan dan keselamatan kerja;
dan/atau
3) menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan
bagi Pembudi Daya Ikan yang mengalami
kecelakaan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan.
c. Petambak Garam, menyediakan perlengkapan
keselamatan bagi Petambak Garam dalam melakukan
Usaha Pergaraman.
Pasal 12
Partisipasi Masyarakat dalam fasilitasi dan bantuan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, antara lain
pendampingan penyelesaian permasalahan hukum bagi
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam
menjalankan usahanya.
- 11 -
Pasal 13
Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan dan pendampingan;
c. kemitraan usaha;
d. kemudahaan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan
informasi; dan
e. penguatan kelembagaan.
Pasal 14
Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan
pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a,
antara lain:
a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan
pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang
perikanan atau Pergaraman;
c. penyelenggaraan pemagangan di bidang perikanan atau
Pergaraman;
d. penyediaan tenaga pendidikan dan pelatihan di bidang
perikanan atau Pergaraman;
e. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan
untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan
atau Pergaraman;
f. pemberian bantuan biaya pelatihan di bidang perikanan
atau Pergaraman; dan/atau
g. pembentukan dan pengembangan wirausaha di bidang
perikanan atau Pergaraman.
- 12 -
Pasal 15
Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan
pendampingan sebagaimana dalam Pasal 13 huruf b, antara
lain:
a. penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan dan
pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman;
b. penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan di
bidang perikanan atau Pergaraman; dan/atau
c. penyediaan tenaga penyuluhan dan pendampingan di
bidang perikanan atau Pergaraman.
Pasal 16
(1) Partisipasi Masyarakat dalam kemitraan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, antara
lain:
a. Penangkapan Ikan:
1) penyediaan bahan bakar minyak, air bersih, es,
dan perbekalan operasi Penangkapan Ikan;
2) penyediaan anak buah kapal;
3) pengolahan hasil Penangkapan Ikan;
4) pemasaran hasil Penangkapan Ikan; dan/atau
5) pengembangan usaha Penangkapan Ikan.
b. Pembudidayaan Ikan:
1) penyediaan sarana dan prasarana
Pembudidayaan Ikan;
2) penyediaan penggarap lahan budidaya;
3) pengolahan hasil Pembudidayaan Ikan;
4) pemasaran hasil Pembudidayaan Ikan;
dan/atau
5) pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan.
c. Pergaraman:
1) penyediaan sarana dan prasarana Pergaraman;
2) penyediaan penggarap tambak Garam;
3) pengolahan Garam;
4) pemasaran Garam; dan/atau
5) pengembangan Usaha Pergaraman.
- 13 -
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam perjanjian tertulis.
Pasal 17
Partisipasi Masyarakat dalam kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, antara lain:
a. penyediaan buku petunjuk teknis, majalah, tabloid,
leaflet, piringan padat (Compact Disk), dan poster;
b. penyediaan informasi tentang potensi sumber daya
kelautan dan perikanan, informasi pasar, penyakit Ikan,
ketersediaan bahan baku;
c. penerapan teknologi anjuran; dan/atau
d. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu
pengetahuan, teknologi, dan informasi antara lain ruang
pertemuan, peralatan komunikasi, peralatan pengolah
data, dan peralatan audio visual.
Pasal 18
Partisipasi Masyarakat dalam penguatan kelembagaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, antara lain:
a. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya
kelembagaan;
b. meningkatkan kapasitas kelembagaan;
c. membentuk jejaring kelembagaan; dan/atau
d. mendorong dan memfasilitasi legalitas Usaha Perikanan
dan Usaha Pergaraman.
Pasal 19
Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain:
a. penyediaan dana awal usaha dan jaringan bisnis untuk
membantu penumbuhan usaha bagi para pelaku Usaha
Perikanan atau Usaha Pergaraman;
b. penyediaan penguatan modal usaha; dan/atau
- 14 -
c. pemberian sumbangan yang berwujud uang, barang,
atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap
sesama.
Pasal 20
Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain:
a. pemantauan terhadap kesesuaian perencanaan
pelindungan dan pemberdayaan;
b. pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan
pelindungan dan pemberdayaan;
c. pelaporan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan
pelaksanaan pelindungan dan pemberdayaan; dan/atau
d. pengusulan upaya perbaikan atas ketidaksesuaian
antara perencanaan dengan pelaksanaan pelindungan
dan pemberdayaan.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri Pasal 21 pada tanggal
diundangkan. ini mulai berlaku
- 15 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019 5 Maret
2018
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2019Maret 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 13
Lembar Pengesahan
JABATAN PARAF
Kabag PUU I
PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
KELURAHAN MBAY
JLN.
SURAT KEPUTUSAN
LURAH MBAY II
NOMOR:03 TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)
TELUK BAYUR NGALUWATU
LURAH MBAYII
TAHUN 2022
Menimbang bahwa dalam rangka memberdayakan dan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat perlu adanya ker)ja sama dalam bentuk
kelompok yang bergerak dalam usaha yang sama;
b. bahwa dengan kelompok yang telah dibentuk diharapkan sesama anggota
kelompok dapat saling membantu dan saling mengisi kekurangan untuk
meningkatkan usaha yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi keluarga
dan masyarakat;
C. bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut perlu adanya pengesahan
dari pemerintah yang menyatakan bahwa kelompok yang di bentuk adalah
sah dengan keputusan Lurah Mbay
Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- Undang nomer 2 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten
Nagekeo di Propinsi Nusa tenggara timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4678);
5. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
Menetapkan 7. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
KESATU Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa;
KEDUA
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun
2008 Tentang pembentukan Organ isasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun
2009 nomor 8).
Mengukuhkan Kelompok Budidaya lIkan (Pokdakan) sesuai dengan kelas
kemampuan Kelompok Pemula Tingkat Desa/Kelurahan Tahun 2022
sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
Tugas dan tanggungjawab kelompok adalah:
a. Kelas Belajar Mengajar
Kegiatanyang harus dilakukan oleh kelompok adalah:
1. Melaksanakan pertemuan secara teratur dan berkelanjutan guna
mendiskusikan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam
pelaksanaan usaha budidaya serta aspek-aspek yang mempengaruhi
penerapan teknologi budidaya, administrasi kelompok dan analisa
usaha budidaya;
Pertemuan dan berdiskusi dengan para nara sumber baik petugas
Dinas Kelautan dan Perikanan, perusahaan swasta mapun LSM,
Perguruan Tinggi, Balai Peneliti dan lain-lain;
3. Mengikuti berbagai kursus-kursus/pelatihan yang diperlukan dalam
rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
4. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik yang dilaksanakan
sendiri, pemerintah maupun swasta seperti pameran, temu usaha,
temu teknis, mimbar sarasehan dan kaji terap atau studi lapang.
b. Unit Produksi
Kegiatan yang harus dilakukan oleh kelompok adalah
1. Merencanakan usaha pemasaran yang menguntungkan, berdasarkan
informasi yang tersedia dalam bidang teknologi pengolahan
pemasaran hasil perikanan;
2. Menyusun pedoman kebutuhan kelompok yang defenitif seperti
perencanaan, permodalan, sarana produksi, pemasaran dan sarana
penunjang lainnya;
3. Mengelola administrasi usaha kelompok, baik administrasi pembukuan
dan administrasi keuangan kelompok.
Sebagai Wahana Kerjasama
Sebagai wahana kerja sama, maka kegiatan yang harus dilakukan
adalah:
1. Menetapkan peraturan dan tata tertib yang dirumuskan berdasarkan
musyawarah bersama;
2. Menetapkan pembagian tugas yang jelas baik pengurus maupun
anggota, sehingga semuanya dapat berperan aktif sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;
3. Menghimpun dana anggota untuk kegiatan rutin maupun kegiatan lain
dalam berbagai kegiatan untuk peningkatan usaha;
4. Menjalin hubungan/kemitraan dengan pengusaha atau lembaga
pemerintah.
d. Sebagai Kelompok Usaha
Sebagai kelompok usaha agar dapat berfungsi, maka kegiatan yang
KETIGA harus dilakukan adalah
KEEMPAT 1. Menganallsa potensi pasar untuk pengembangan perikanan yang lebih
menguntungkan;
2. Memperkuat usaha/kegiatan bersama disektor hulu serta peningkatan
produksi pengolahan pemasaran hasil perikanan;
3. Mengelola usaha pengolahan pemasaran hasil perikanan secara
produktif dan berkelanjutan;
4. Melaksanakan kegiatan pemupukan modal termasuk membina
hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan/perbankan.
Dalam melaksanakan tugasnya kelompok tersebutbertanggung jawab
kepada Kepala Desa/Lurah melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan
Kabupaten Nagekeo.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau
kembali.
Ditetapkan di Nila
Pada tanggal 9 Februari 2022
Kepala KelurahanMbay
ALEXANDER SENE,S.IP
NIP. 197312032012121001
Lampiran :Keputusan Lurah Mbay Il
Nomor :03TAHUN 2022
Tanggal : 9 Februari 2022
NAMA NO NAMA ANGGOTA JABATAN Jenis Kelompok
KELOMPOK
Yulius Bhenar Ketua
2 Marianus Roberto Djo Muku Sekretaris
3 Theofilus Tonga Bendahara
4 Johanes Jeremias Tonga Anggota
"TELUK BAYUR Reynaldi Ere Anggota "BUDIDAYA IKAN"
Anggota
NGALUWATU"
6 Marselina Ripa Tonga
Klaudius Meze Anggota
Anggota
8 Eukerius Marto Bhenar
9 Renoldus Hamu Anggota
10 Karolina Yustina Ndu Tonga Anggota
11 Tonga DonBosko Anggota
12 DanielSy Anggota
13 Regina Dio Anggota
Ditetapkan di : Nila
Pada tanggal :9 Februari 2022
KepalaKelurahan Mbay
ALEXANOERSENE S.IP
NIP. 197312032012121001
BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)
TELUK BAYUR NGALUWATU
Pada Hari Ini Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat di
Kelurahan Mbay I1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah diadakan pembentukan Kelompok
Budidaya Ikan (POKDAKAN). Berdasarkan hasil pertemuan tersebut telah tersusun pengurus Kelompok
Budidaya lkan dengan nama kelompok "TELUK BAYUR NGALUWATU" dengan susunan
kepengurusan sebagai berikut:
1. Ketua : Yulius Bhenar
2. Sekretaris : Marianus Roberto Djo Muku
3. Bendahara
4. Anggota Theofilus Tonga
5. Anggota : Johanes Jeremias Tonga
6. Anggota : Reynaldi Ere
7. Anggota : Marselina Ripa Tonga
8. Anggota : Klaudius Meze
9. Anggota : Eukerius Marto Bhenar
10. Anggota : Renoldus Hamu
11. Anggota : Karolina Yustina Ndu Tonga
12. Anggota : Tonga Don Bosko
13. Anggota : Daniel Sy
: Regina Dio
Demikian berita acara pembentukan Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) ini dibuat dengan sebenar-
benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Nila, 19 Januari 2022
Pengurus Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) " TELUK BAYUR NGALUWATU"
BAYKenaKelompok Sekretaris
PoMDAKAR Mengetahui, Marianus Roberto Djo Muku
ESTELUK BAYUR Kepala Keurahan MbayI
NGALLNAT KELURAMAN
Yulius phena Alexanderene, S.IP
NAIPT.1A97N31A2031012121001
ABUPUAPTEA
Penyuluh Perikanan Bantu
Wahyudi Azhari Rabha, S.Pi
DAFTAR HADIR KELOMPOK
No NAMA JABATAN PARAF
Yulius Bhenar Ketua t
2 Marianus Roberto Djo Muku Sekretaris
3 Theofilus Tonga Bendahara
4 Johanes Jeremias Tonga Anggota
Reynaldi Ere Anggota
6 Marsclina Ripa Tonga Anggota
7 Arkadius Meze Anggota
Eukerius Marto Bhenar Anggota
9 Renoldus Hamu Anggota
10 Karolina Yustina Ndu Tonga Anggota
Anggota
11 Tonga Don Bosko
12 Daniel Sy Anggota
13 Regina Dio Anggota
N Ketua Kelompok Mengetahui, Sekretaris
POKDAhA1 Marianus Roberto Djo Muku
T E L U KB A Y KepalaKeburakan Mba I
KELURAHAN
KAS Yulius Bhenar
5UpATE MiEAY 1
Penyuluh Perikanan Bantu
AlexandeSene, S.P
Wabyudi Azhari Rabha, S.Pi R197312032012121001
MATAN
N
i
N
PASAL V
KEANGGOTAAN
1. Anggota kelompok terutama berasal dari masyarakat Kelurahan Mbay II dengan
syarat-syarat seperti dijelaskan dalam anggaran rumah tangga Kelompok Teluk
Bayur Ngaluwatu.
2. Sesuai dengan bidang gerak kelompok, anggota kelompok ini pada dasarnya adalah
terdiri dari masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Mbay I.
PASAL VI
RAPAT ANGGOTA
1. Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam sebulan untuk mengevaluasi
hasil-hasil yang telah dicapai dalam bulan terakhir dan untuk menetapkan program
kerja bulan-bulan berikutnya.
2. Rapat anggota dianggap sah bila memenuhi syarat jumlah anggota yang hadir.
PASAL VII
PERMODALAN
1. Dalam rangka pengembangan usaha, kelompok akan menghimpun modal.
2. Modal kelompok akan dihimpun dari:
a. anggota
b. dari pihak ketiga
3. Modal yang dihimpun dari pihak ketiga dapat berupa modal pinjaman maupun
sistem bagi hasil atau sistem bagi hasil atau sistem lainnya dengan persyaratan yang
tidak memberatkan kelompok.
4. Pemanfaatan modal dari pihak ketiga terutama yang berupa pinjaman, harus
mendapatkan persetujuan dari anggota kelompok melalui rapat anggota.
PASAL VII
KEUNTUNGAN ATAU SISA HASIL USAHA
1. Keuntungan usaha dihitung dan dibagikan pada akhir tahun anggaran.
2. Pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha didasarkan pada jumlah modal yang
disetor atau kontribusi lainnya sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok.
3. Penetapan jumlah keuntungan yang dibagikan dilakukan melalui Rapat Anggota.
PASAL IXx
PENUTUP
Segala sesuatu yang belum diatur atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini
ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar
Kelompok Teluk Bayur Ngaluwatu.
Ketua Nila, 20 Januari 2022 3. Bendahara
GLUNA Mengetahui,
Tim Perumus
KABUUPPATENYN xds Bhenar
2. Sekretaris
Marianus Roberto Djo Muku Theofilus Tonga
2. Masa keanggotaan
Pada dasarnya masa keanggotaan adalah tidak terbatas oleh waktu selama
organisasi masih berdiri dan memenuhi syarat keanggotaan.
3. Hilangnya hak dan keanggotaan
Atas permintaan sendiri
Melakukan pelanggaran yang sangat berat
Meninggal dunia
Tidak aktif dalam segala kegiatan
4. Hak dan kewajiban anggota
Berhak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis
Berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus kelompok
Wajib melaksanakan segala ketentuan yang ada dalam organisasi
Bersama-sama dengan anggota yang lain ikut mendukung seluruh program
kelompok
PASAL III
RAPAT ANGGOTA
1. Rapat anggota dianggap sah bila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah orang anggota yang ada dan 2 orang pengurus
2. Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam sebulan guna mengevaluasi
pencapaian hasil selama satu bulan dan menyusun rencana kerja untuk bulan-bulan
berikutnya.
3. Hasil rapat anggota disyahkan dengan tanda tangan seluruh anggota yang hadir
serta badan pengurus kelompok.
4. Anggota yang tidak dapat hadir dalam rapat anggota wajib tunduk dan terikat
dengan kesepakatan yang telah disahkan dalam rapat anggota.
PASAL IV
PENGELOLAAN MODAL USAHA
1. Modal usaha dihimpun dari anggota pihak ketiga
2. Modal yang dihimpun dari pihak ketiga dapat berupa pinjaman ataupun sistem
kerjasama
3. Penghimpunan modal dari pihak ketiga dengan pola pinjaman harus mendapatkan
persetujuan dari anggota
4. Pengelolaan permodalan dilakukan secara transparan, sehingga seluruh anggota
berhak menanyakan berbagai hal berkaitan dengan pengelolaan modal dimaksud
PASAL V
KEUNTUNGAN USAHA
1. Keuntungan usaha dihitung setiap siklus produksi
2. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha selama siklus produksi akan dikelola
sebagai berikut:
Disetorkan kepada lembaga keuangan sebagai modal usaha serta
pengembangan usaha selanjutnya
Disetorkan kepada desa/kelurahan untuk dana pengelolaan lingkungan
Dibagikan kepada anggota sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan atau
kontribusi dalam bentuk lain yang diberikan oleh anggota
3. Besarnya pembagian seperti tersebut diatas ditetapkan melalui rapat anggota.
PASAL VI
PENUTUP
Segala sesuatu yang belum diatur atau kurang cukup diatur dalam anggaran rumah
tangga ini akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Anggaran Rumah Tangga Kelompok.
BACKeiua Nila, 20 Januari 2022 3. Bendahara
TELLKEAYURm
Mengetahul,
Tim Perumus
2. Sekretaris
NGAI.U2 Bhenar Marianus/Roberto Djo Muku Theofilus Tonga
ulh
PATEN