Pedoman perencanaan dan penganggaran - rev4 - 220622 upload

PEDOMAN
PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

2 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 3-4 Lantai 6, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12940

Diterbitkan oleh Deputi Bidang Kewirausahaan
Kementerian Koperasi dan UKM
untuk kalangan terbatas

Tim Penyusun
Tim Penyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2022

yang ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Kewirausahaan
Nomor 21 Tahun 2021
Editor

Tenaga Pendukung Penyusunan Bahan dan Infografik
Proofreader

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja,
Deputi Bidang Kewirausahaan
Penata Isi

Tim Pada Sub Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja,
Deputi Bidang Kewirausahaan

DOKUMEN NEGARA
TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

KATA PENGANTAR

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran merupakan petunjuk tertulis
digital yang memuat arah kebijakan, siklus, dan proses perencanaan dan
penganggaran. Pedoman Perencanaan dan Penganggaran dimaksudkan untuk
memudahkan aparatur perencana pada unit kerja Deputi Bidang Kewirausahaan
sehingga terwujud kinerja program dan anggaran yang efisien dan meminimalkan
terjadinya penyimpangan administrasi dan duplikasi pekerjaan.

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran disusun untuk: (a) menjadi acuan
bagi unit kerja Deputi Bidang Kewirausahaan dalam menyusun rencana program
dan anggaran secara terpadu; (b) meningkatkan keselarasan dalam perencanaan
dan penganggaran; (c) mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran
yang realistis dan akuntabel; dan (d) memperjelas pembagian peran tanggung
jawab satuan kerja.

Sebagai bahan pengetahuan, pedoman ini memuat bahasan tentang prinsip-
prinsip perencanaan dan penganggaran sesuai Redesain Sistem Perencanaan dan
Penganggaran (RSPP), Siklus Perencanaan Dan Penganggaran, panduan teknis
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Serta dilengkapi dengan direktori yang
diperlukan dalam penyusunan renja dan RKA.

Demikian panduan ini disusun sebagai bahan rujukan bagi unit kerja Eselon
II untuk menyusun perencanaan program dan anggaran yang sesuai dengan
kebutuhan dan kaidah-kaidah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Saran dan masukan tentunya kami harapkan dalam rangka penyempurnaan ini.



Jakarta, Juni 2022

Deputi Bidang Kewirausahaan

Siti Azizah

4 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

DAFTAR ISI

06. A. Latar Belakang 07
PENDAHULUAN B. Dasar Hukum 08
C. Maksud danTujuan 09
D. Manfaat 09
E. Ruang Lingkup 09
11
10. 1. Prinsip Perencanaan 17
DASAR-DASAR dan Penganggaran 19
PERENCANAAN DAN 28
PENGANGGARAN 2. Inisiatif Baru
3. Redesain Sistem 33
29. 34
SIKLUS Perencanaan dan 35
PERENCANAAN DAN Penganggaran
PENGANGGARAN 4. Pengendalian Perencanaan 38
dan Penganggaran 64
75
1. Pagu Indikatif 90
2. Pagu Anggaran 96
3. Pagu Alokasi
5
37. 1. Panduan Penyusunan
PENYUSUNAN Perencanaan dan
RENCANA KERJA Penganggaran
DAN ANGGARAN
99. 2. Pedoman Swakelola
DAFTAR PUSTAKA 3. Direktori Klasifikasi

Realisasi Output (KRO)
4. Direktori Kodefikasi

Segmen Akun pada
Bagan Akun Standar
5. Direktori SBK dan SBM

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PENDAHULUAN

6 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran merupakan siklus tahunan dalam melakukan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana
disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap
tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi pemerintah pusat mendapatkan
amanat untuk melakukan proses perencanaan dan penganggaran sebagai bagian untuk
mengelola keuangan negara. Yang berpedoman pada Surat Edaran Bersama (SEB)
Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan tanggal 24
Juni 2020 terkait Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Redesain
Sistem Perencanaan dan Penganggaran ini memberikan implikasi yang cukup besar
pada penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA-K/L), serta penyesuaian dokumen perencanaan yang terkait. Meski demikian, RSPP
ini diyakini akan menjawab isu krusial dalam hal rumusan kegiatan dan keluaran, serta
yang berkaitan dengan pengukuran kinerja penganggaran.

Lebih lanjut, berkaitan dengan reformasi birokrasi di bidang perencanaan dan
penganggaran, para perencana pada tingkat satuan kerja perlu menetapkan kebijakan,
program, kegiatan, sasaran, dan anggaran yang merupakan siklus tahunan dalam upaya
agar pelaksanaan tepat sasaran, tepat waktu, efisien, efektif, dan akuntabel.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja merupakan unit kerja yang
memiliki tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program, dan anggaran, serta penyiapan bahan pengelolaan data kinerja di lingkungan
Deputi Bidang Kewirausahaan. Untuk itu, pada pelaksanaannya diperlukan Pedoman
penyusunan perencanaan dan penganggaran yang memuat sistem perencanaan dan
penganggaran yang komprehensif dan akuntabel.

Pedoman ini dilatarbelakangi dari belum adanya pedoman yang menjadi acuan unit
maupun instansi dalam rangka penyusunan perencanaan program dan penagnggaran.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 7

Dalam jangka Panjang, pedoman ini akan terus dilakukan pemutakhiran secara
berkelanjutan sebagai upaya perbaharuan seiring dinamika kebijakan perencanaan dang
penganggaran pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018.

4. PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional;

5. PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L;
6. PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional

7. Permen PPN/Ka. Bappenas No. 1/2021 tentang Tata Cara Penyusunan,

Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;

8. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara

Penyusunan RKP;

9. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pengelolaan Proyek Prioritas (mencabut Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas
No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021

Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;

11. PMK 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
12. Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian

Keuangan yang ditetapkan tanggal 24 Juni 2020 terkait Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran (RSPP);

13. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-6/Ag/2021 Tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Dan Penelmhan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/
Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanmn Anggaran;

14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- I /PB/2022 Tentang

Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

8 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan disusunnya Digibook Pedoman Perencanaan dan Penganggaran antara lain :

a. Terwujudnya tata kelola perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan

akuntabel

b. Tersedianya pedoman perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dan

berkelanjutan

D.c. Terselenggaranya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait perencanaan dan
pengelolaan kinerja

D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari Adanya Digibook Pedoman Perencanaan dan Penganggaran
antara lain :

a. Menjadi acuan bagi aparatur perencana pada unit teknis/keasdepan dalam menyusun

rencana program dan anggaran secara terpadu;

b. Meningkatkan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran satuan kerja;
c. Mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang realistis dan akuntabel.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pedoman perencanaan dan penganggaran ini meliputi:

a. Dasar-dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran;
b. Siklus perencanan dan penganggaran;
c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 9

A

DASAR-DASAR PERENCANAAN

DAN PENGANGGARAN

10 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Prinsip Perencanaan dan Penganggaran

Prinsip Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Nasional telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional merupakan suatu proses
memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan
nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan.

Prinsip atau kaidah perencanaan dan penganggaran
pembangunan nasional meliputi :

a. b.

Penyusunan Sinkroninsasi Perencanaan dan Penganggaran
Perencanaan dan Pembangunan Nasional dilakukan untuk

Penganggaran meningkatkan keterpaduan perencanaan dan
pembangunan penganggaran yang lebih berkualitas dan
Nasional dilakukan efektif dalam rangka pencapaian sasaran
dengan pendekatan pembangunan nasional sesuai visi dan misi
penganggaran berbasis Presiden yang dituangkan dalam Rencana
program (money follow
program) melalui Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan
penganggaran bebasis RKP dengan menggunakan pendekatan tematik,

kinerja. holistik, integratif dan spasial.

c.

Pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui
penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan melalui:

1. Kerangka Pendanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian sumber

pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah,
yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan
nasional.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 11

2. Kerangka Regulasi yang dilakukan melalui sinergi proses perencanaan

pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan
mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional.

3. Kerangka pelayanan umum dan investasi yang dilakukan melalui

pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan/ atau swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik
yang diperlukan oleh masyarakat.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
dilakukan berdasarkan tahapan :

1. Penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas
Pembangunan;

Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana
yang telah disetujui oleh Presiden dan disampaikan melalui Kementerian
PPN/Bapppenas digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengusulan
Program dan Kegiatan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan pembangunan.

2. Tinjau ulang (review) angka dasar Kementerian/Lembaga
dilakukan dengan mengacu pada :

1 realisasi pelaksanaan program dan anggaran tahun sebelumnya;
2 program dan alokasi anggaran tahun berjalan;
3 program dan angka prakiraan maju tahun pertama; dan
4 hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan kinerja anggaran

tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan,

12 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok

3. kebijakan fiskal serta ketersediaan anggaran;

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal
serta ketersediaan anggaran nantinya menjadi acuan dalam penyusunan
dokumen RKP. Selain itu, ketersediaan anggaran yang dimaksud meliputi :

1. belanja kementerian/lembaga; 4. dana transfer khusus

2. subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih; 5. dana desa

3. hibah daerah 6. sumber pendanaan lainnya

4. Penyiapan rancangan awal RKP;

Rancangan awal RKP memuat :

1) Tema 2) Sasaran 3) Arah kebijakan
4) Prioritas pembangunan
5) kerangka ekonomi makro
dan arah Kebijakan fiskal

6) program kementerian/lembaga, lintas kementerian/ lembaga,
dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif dengan memperhatikan kinerja
pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya.

5. Penyusunan pagu indikatif

Rancangan pagu indikatif kementerian dan lembaga dirancang oleh
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas didasarkan pada program yang dialokasikan dari
ketersediaan anggaran.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 13

6. Koordinasi penyusunan rancangan awal RKP;

Dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP sampai dengan
ditetapkannya RKP, dilakukan koordinasi yang meliputi pertemuan antar
instansi pusat, antara pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan
lainnya.

7. Penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif
Kementerian dan Lembaga;

Pagu Indikatif disampaikan kepada kementerian/lembaga melalui Surat
BersamaMenteriKeuangandanMenteriPerencanaanPembangunanNasional
tentang pagu indikatif kementerian/lembaga. Berdasarkan rancangan awal
RKP dan pagu indikatif kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional melaksanakan rapat koordinasi pembangunan pusat
bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait
lainnya dalam rangka mensinergikan program pembangunan. Rancangan
awal RKP dan pagu indikatif kementerian/ lembaga kemudian menjadi dasar
penyusunan rancangan Renja-K/L.

8. Penyusunan Renja K/L;

Tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga meliputi :

Kementerian/lembaga Rancangan Renja- Rancangan Renja-
menyusun rancangan K/L paling sedikit K/L disampaikan
Renja-K/L dengan memuat kebijakan, kepada Kementerian
mengacu pada Rencana program, kegiatan, Perencanaan
Strategis kementerian/ Keluaran (Output), Pembangunan
lembaga, rancangan dan lokasi Nasional dan Menteri
awal RKP dan pagu sampai dengan Keuangan paling
indikatif kementerian/ kabupaten/kota. lambat minggu
lembaga. kedua bulan April.
B
A C

14 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Tahapan Pembahasan Renja-K/L meliputi :

Hasil penelaahan rancangan Renja-K/L
bersifat mengikat

Penelaahan paling sedikit dilakukan terhadap
program, kegiatan, Keluaran (Output), dan lokasi
sampai dengan kabupaten/kota.

Penelaahan rancangan Renja-K/L dilaksanakan oleh
Kemeneterian Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap
ketepatan Sasaran rancangan Renja-K/L dengan RKP; dan
dilakukan juga oleh Kementerian Keuangan terhadap kesesuaian
rancangan Renja-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas
belanja negara;

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan,
dan menteri/pimpinan lembaga melakukan pertemuan tiga pihak (Trilateral
Meeting) dalam rangka penelaahan rancangan Renja-K/L.

Pembahasan rancangan RKP, kerangka ekonomi makro, dan

9. pokok-pokok kebijakan fiskal dalam pembicaraan pendahuluan;

Rancangan RKP digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Mei.

10. Penetapan RKP dan pagu anggaran kementerian/ lembaga;

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional melakuan pemutakhiran ketersediaan anggaran berdasarkan hasil
kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan
pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lebih
lanjut, pemutakhiran dilakukan meliputi :

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 15

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran
rancangan RKP. Pemutakhiran rancangan RKP dilakukan terhadap rencana
Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas,
dan penetapan lokasi dan Keluaran (Output) beserta indikasi pendanaannya
berdasarkan besaran ketersediaan anggaran hasil pemutakhiran.

Kementerian Keuangan dan kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional bersama-sama kembali mengalokasikan anggaran menurut
program dalam rangka penyusunan rancangan Pagu Anggaran Kementerian/
Lembaga

Rancangan akhir RKP diatur dengan Peraturan Presiden paling lambat bulan
Juni.

Rancangan pagu anggaran kementerian/lembaga yang disetujui oleh
Presiden disampaikan kepada kementerian/lembaga melalui Surat Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional paling
lambat pada akhir bulan Juni.

RKP digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan,
serta sebagai dasar dalam pemutakhiran rancangan Renja-K/L menjadi
Renja-K/L.

Berdasarkan RKP, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
menetapkan Daftar Proyek Prioritas beserta Keluaran (Output), dan lokasi
sampai dengan kabupaten/kota.

16 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

11. Penyusunan dan penelaahan RK A-K/L

Kementerian/Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan RKP serta Renja-
K/L. Dalam menjaga konsistensi antara RKP, Renja-K/L dan RKA-K/L,
dilakukan penelaahan RKA-K/L. Penelaahan RKA-K/L dilaksanakan oleh:

1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap
kesesuaian pencapaian Sasaran RKA-K/L dengan Renja-K/L dan
RKP; dan

2 Kementerian Keuangan terhadap kesesuaian RKA-K/L dengan
kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja kementerian/lembaga.

Hasil penelaahan bersifat mengikat dan menjadi bahan penyusunan Nota
Keuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

2. Inisiatif Baru

Dalam kerangka KPJM, diberikan peluang kepada Kementerian/Lembaga untuk
membuat kebijakan baru atau melakukan perubahan kebijakan yang berdampak pada
anggaran t+1 maupun prakiraan maju. Inisiatif baru juga dimaksudkan untuk memberikan
fleksibilitas dalam perencanaan penganggaran guna menjaga konsistensi pencapaian
tujuan pembangunan nasional serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta
melakukan efisiensi.

Kategori dalam inisiatif baru adalah :

1. Penambahan Program/Outcome/Kegiatan/RO baru
(Perubahan/penambahan komponen tidak termasuk inisiatif
baru)

Inisiatif baru berupa penambahan program baru atau prioritas baru, penambahan
outcome baru, penambahan kegiatan baru, atau penambahan rincian output (RO) baru.
Penambahan tersebut membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran
atau perubahan baseline.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 17

2. Penambahan volume target

Inisiatif baru terjadi karena penambahan volume target pada rincian output (RO).
Sebagai contoh pada tahun t+1 direncanakan penambahan target pembangunan jalan
dari semula 100 km dengan biaya Rp 100 milyar menjadi 120 km dengan biaya Rp 120
milyar. Dalam hal ini terjadi perubahan anggaran baseline pada t+1.

3. Percepatan pencapaian target

Percepatan pencapaian target terjadi pada tahun t+1 tanpa merubah target jangka
menengah awal yang telah direncanakan. Sebagai contoh rencana pembangunan jalan
pada t+1, tahun t+2, dan t+3 adalah 450 km (100 km, 140 km, dan 200 km berturut-turut,
dengan biaya Rp. 450 milyar (Rp 100 milyar, Rp 150 milyar, dan 200 milyar berturut-turut).
Pada tahun t+1 kebutuhan anggaran akan bertambah, akan tetapi total target baseline
jangka menengah sebesar 450 km dan biaya Rp 450 milyar tidak boleh berubah, dengan
kata lain tidak ada penambahan biaya.

Inisiatif baru sebagaimana dijabarkan diatas harus sesuai dengan arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan), selain
itu juga mengikuti ketentuan pengusulan sebagai berikut :

1. Usulan inisiatif baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus perencanaan/

penganggaran, yaitu :

ABC

Sebelum Sebelum Sebelum
Pagu Indikatif Pagu Anggaran Alokasi Anggaran
(Pengusulan I) (Pengusulan II)
(Pengusulan III)

Januari/Februari Mei/Juni Agustus/September

Diusulkan setelah Diusulkan untuk Diusulkan untuk
dikeluarkannya SEB mengakomodasi arahan mengakomodasi arahan
Menteri PPN/Bappenas Presiden dan hal- hal yang
dan Menteri Keuangan. Presiden dan usulan belum tertampung dalam 2x
yang muncul pengusulan sebelumnya.

dalam Musrembangnas.

18 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

2. Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal

dimana setiap proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam 3 kesempatan dalam siklus
perencanaan/penganggaran tersebut.

3. Setiap K/L bisa mengusulkan inisiatif baru yang terkait dengan arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai inisiatif
baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan
anggaran.

Dari sisi pendanaan, sumber pendanaan inisiatif baru dapat berasal dari :

1. Tambahan anggaran (on top)

Tambahan alokasi anggaran yang dapat berupa rupiah murni, pinjaman atau hibah.
Penambahan anggaran ini akan menyebabkan bertambahnya anggaran baseline.

2. Realokasi anggaran

a. Realokasi tahun direncanakan

Realokasi dengan mengambil anggaran dari program/kegiatan lain pada tahun
yang direncanakan, tanpa merubah total anggaran tahun berjalan. Syaratnya
target program/kegiatan yang direalokasi tidak boleh berubah.

b. Realokasi antar tahun

Realokasi dengan mengambil anggaran program yang sama di tahun
selanjutnya. Syarat target jangka menengah tidak berubah. Pendanaan ini
digunakan untuk mendanai usulan inisiatif baru jenis percepatan pencapaian
target.

c. Kombinasi on top dan realokasi anggaran

3. Redesign Sistem Perencanaan dan
Penganggaran

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) merupakan proses
reformasi sistem perencanaan dan penganggaran dalam rangka perbaikan kualitas
perencanaan dan penganggaran secara berkelanjutan.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 19

Latar belakang disusunnya RSPP ini sebagai bentuk tindaklanjut
perbaikan dari evaluasi atas kendala- kendala sebagai berikut :

1. Ketidaksinkronan program pada belanja pusat dan belanja daerah saat ini,

sehingga menyebabkan pencapaian kinerja yang tidak optimal;

2. Perbedaan antara program yang digunakan di dalam dokumen perencanaan

dan penganggaran, sehingga sulit untuk dikonsolidasikan;

3. Rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program tidak

terlihat dan bersifat normatif;

4. Publik sulit untuk memahami Informasi kinerja pembangunan yang tertuang

dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan

5. Banyaknya output-output kecil yang tidak riil dan sebagian bukan merupakan

produk final yang diterima oleh masyarakat di luar Kementerian/Lembaga.
terkait.

Tujuan dari penerapan RSPP bagi Kementerian/Lembaga
diantaranya :

1. Mewujudkan implementasi kebijakan money follow program
2. Memperkuat penerapan anggaran berbagai kinerja
3. Meningkatkan kovergensi program dan kegiatan antar Kementerian/

Lembaga (K/L)

4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan

dokumen penganggaran

5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan

penganggaran serta pelaksanaannya

7. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga dan dengan

belanja daerah

8. Mewujudkan keterkaitan visi misi presiden, fokus pembangunan (arahan

Presiden), serta 7 Agenda Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah

9. Mewujudkan keselarasan Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran

(Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)

20 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Manfaat RSPP adalah :

1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output, dan outcome
2. Meningkatkan sinergi antar unit kerja eselon I atau antar K/L dalam mencapai

sasaran pembangunan

3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi sistem IT perencanaan dan penganggaran
5. Efisiensi organisasi

Berdasarkan prinsip redesain program K/L dapat dikelompokkan menjadi :

1. Program Generik (bersifat pendukung)

Program generik merupakan program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan (birokrasi). Rumusan nomenklatur
yang ditetapkan dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran adalah Program
Dukungan Manajemen.

Program Dukungan Manajemen merupakan penggabungan dari beberapa program
pendukung eksisting, yaitu :

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 21

a. Program Dukungan Manajemen Teknis Kementerian/Lembaga

b. Program Pengawasan Aparatur Kementerian/Lembaga

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian/Lembaga

Program Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat), sepanjang Program Pendidikan
dan Pelatihan sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi SDM aparatur internal

d. Kementerian/Lembaga dan/atau bagi peserta umum yang setelah kelulusannya

dari pendidikan tersebut diangkat menjadi aparatur internal Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud;

Program Pelatihan dan Pengembangan yang tidak menghasilkan produk berupa

d. prototype atau produk yang akan diimplementasikan/diproduksi secara massal

yang berasal dari masyarakat umum.

2. Program Teknis

Program teknis merupakan program yang didesain untuk melaksanakan prioritas
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP.

Program teknis K/L dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1 a. Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 25

Program Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Teknis Nasional, Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
bersifat Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa
Lintas Kementerian/Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat
Kementerian/ Daerah. Program Lintas Kementerian/Lembaga merupakan
Lembaga program-program unggulan Pemerintah yang dilaksanakan
oleh lebih dari 1 (satu) Kementerian/Lembaga, serta bersifat
tematik dan berkelanjutan.

b. Berikut merupakan contoh dari Program Lintas Kementerian/Lembaga sebagaimana

diatur dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan perihal
Nomenklatur Program Kementerian/Lembaga :

22 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Program “Pendidikan dan Pelatihan Vokasi” memuat Kegiatan dan Keluaran (Output)
Kementerian/Lembaga yang memenuhi kriteria :

i. Pendidikan Menengah yang memiliki Program studi ilmu terapan atau kejuruan;
ii. Pendidikan Tinggi yang memiliki studi ilmu terapan atau kejuruan;
iii. Pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan;
iv. Pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi angkatan kerja pada bidang

industri tertentu; dan/atau

v. Sepanjang peserta atau penerima manfaatnya non ASN/Umum yang lulusannya akan

mengisi pasar kerja.

2 memuat Kegiatan dan Keluaran (Output) Kementerian/Lembaga
yang memenuhi kriteria :
Program
Riset dan i. Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang dikelola oleh unit
Inovasi Ilmu
Pengetahuan khusus (Badan Litbang); dan/atau
dan Teknologi
ii. Sepanjang menghasilkan produk berupa prototype atau produk

yang akan diimplementasikan /diproduksi secara massal

v. Program ini dilakukan oleh Kementerian/Lembaga - Kementerian/

Lembaga yang memiliki kontribusi pada pencapaian outcome/
impact Nasional yang sama.

Selain Program Teknis yang bersifat lintas K/L sebagaimana tersebut di atas juga terdapat
Program Teknis yang bersifat lintas K/L yaitu Program “Pendidikan dan Pelatihan Vokasi”.

Adapun ruang lingkup redesain ini mencakup 3 (tiga) hal yaitu: (1) Redesain Program K/L;
(2) Redesain Kegiatan K/L; dan (3) Redesain Keluaran (Output) K/L :

1) Koridor Redesain Program Kementerian/Lembaga

Prinsip Redesaian Program Kementerian/Lembaga :
Program mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dapat
digunakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja Eselon (UKE) 1
Sasaran Program mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara
Nasional
Jenis Program: Program generik dan program teknis (spesifik K/L dan lintas K/L)
Untuk Program teknis lintas K/L, rumusan sasaran program dan indikator kinerja
program dapat dirumuskan berbeda sesuai tugas dan fungsi unit serta kontribusinya
terhadap program.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 23

Unsur Redesain Program Kementerian/Lembaga :
a. 1 (satu) program memiliki Sasaran Program, Output Program, Indikator Kinerja

Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IndikatoR Kinerja Kegiatan spesifik yang
berbeda dengan Program Lainnya.

b. Unit Kerja eselon 1 yang melaksanakan Program Teknis dan Program Dukungan

Manajemen menjabarkan Output Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja
Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk masing-
masing Program Teknis dan Program Generik.

c. Unit Kerja Eselon I yang melaksanakan Program Teknis dan Program Dukungan

Manajemen secara bersamaan tidak dapat menggunakan Kegiatan yang sama
untuk kedua Program tersebut.

24 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

d. Dalam hal satu Program dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon I,

Sasaran Program untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I dapat disusun sama
maupun berbeda namun Indikator Sasaran Program untuk masing-masing Unit
Kerja Eselon I dibedakan sebagai bentuk pengukuran akuntabilitas kinerja masing-
masing Unit Kerja Eselon I.

e. Dalam hal Program teknis Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh lebih dari 1

(satu) Unit Kerja Eselon I pada Kementerian/Lembaga yang sama, Kementerian/
Lembaga menunjuk Koordinator/ Pengampu/Penanggung Jawab Program.

f. Koordinator/Pengampu/Penanggung Jawab Program Teknis yang dilaksanakan

oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon I pada Kementerian/Lembaga yang sama
adalah Unit Kerja Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui
Surat Tugas dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Unit Kerja tersebut.

2) Koridor Redesain Kegiatan

Prinsip Redesaian Kegiatan Kementerian/Lembaga :

Kegiatan mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan
keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran
Jenis kegiatan : kegiatan generik dan kegiatan teknis (spesifik dan lintas)
Pada kegiatan lintas, akuntabilitas kinerja dirumuskan dengan rumusan sasaran
kegiatan dan/atau indikator kinerja kegiatan yang berbeda untuk Unit Kerja Pelaksana
masing-masing.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 25

Unsur Redesain Kegiatan Kementerian/Lembaga :

a. Rumusan Nomenklatur Kegiatan mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan untuk

menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran kegiatan.

b. Nomenklatur Kegiatan Kementerian/Lembaga merujuk pada aktivitas yang

dilakukan untuk menunjang Program yang telah ditentukan, seperti “Pembinaan;
Penyelenggaraan; Pelaksanaan; Pelayanan”.

c. 1 (satu) Kegiatan hanya dapat menginduk pada 1 (satu) Program saja.

d. Kegiatan Kementerian/Lembaga dapat bersifat lintas Eselon I atau lintas Eselon II

dalam Eselon I yang sama.

e. Kegiatan Kementerian/Lembaga yang bersifat lintas dilaksanakan oleh 2 (dua)

atau lebih Unit Kerja Eselon II/ Satuan Kerja dalam 1 (satu) Unit Kerja Eselon I yang
sama guna menunjang pelaksanaan suatu Program tertentu.

f. Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga oleh 2 (dua) atau lebih Unit Kerja

Eselon II/Satuan Kerja dalam 1 (satu) Unit Kerja Eselon I yang sama bertujuan untuk
meningkatkan koordinasi dan sinergi antar Unit Kerja Eselon II/Satuan Kerja dalam
mencapai suatu sasaran tertentu.

g. Kementerian/Lembaga yang melakukan Kegiatan lintas (dalam satu Unit Kerja

Eselon I yang sama) menunjuk Koordinator/Pengampu/Penanggung Jawab
Kegiatan.

h. Koordinator/Pengampu/Penganggung Jawab Kegiatan Lintas sebagaimana

dimaksud adalah Eselon I yang membawahi Unit Kerja Eselon II Pelaksana Kegiatan
Lintas, atau salah satu Unit Eselon II Pelaksana Kegiatan yang penugasannya
disahkan melalui Surat Tugas.

i. Dalam hal terdapat beberapa Unit Kerja Eselon I yang melaksanakan Kegiatan

serupa atau sejenis, nomenklatur Kegiatan untuk masing-masing Unit Kerja Eselon
I dibedakan dengan menambahkan karakteristik khusus terkait fungsi dan tugas
dari masing-masing Unit Kerja Eselon I tersebut.

26 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

3) Koridor Redesain Output

Prinsip Redesaian Output Kementerian/Lembaga :

Rumusan nomenklatur output dibedakan menjadi 2 (dua): Klasifikasi Rincian Output
(KRO) dan Rincian Output (RO)
KRO merupakan kumpulan RO yang disusun secara sistematis berdasarkan muatan
keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu
RO adalah output riil yang bersifat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang
berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu, dan terkait secara langsung dengan
tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan.

KRO dan RO Kementerian/Lembaga disusun dengan memperhatikan koridor-koridor
berikut :

a. KRO dan satuannya merupakan referensi standar yang telah ditentukan dan

ditetapkan sehingga Kementerian/Lembaga tidak dapat mengubah nomenklatur
KRO.

b. RO merupakan Keluaran (Output) Riil atau produk akhir yang dihasilkan oleh

Kementerian/Lembaga yang bersifat unik dan spesifik sehingga Nomenklatur RO
dapat berbeda antar Kementerian/Lembaga.

c. Dalam hal Kementerian/Lembaga pada kondisi existing memiliki Output yang

rumusannya merupakan produk akhir, Output tersebut dapat disetarakan dengan
RO, sedangkan KRO-nya diambilkan dari KRO yang sudah termasuk dalam referensi
standar. Dalam hal KRO yang sesuai tidak tersedia, Kementerian/Lembaga dapat
mengusulkan KRO tersebut untuk dibahas dengan mitra di Kementerian PPN/
Bappenas dan Kementerian Keuangan.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 27

d. Dalam hal Kementerian/Lembaga pada kondisi existing memiliki Output yang dapat

disetarakan dengan KRO yang sudah menjadi referensi standar, Kementerian/
Lembaga dapat mengusulkan RO yang merupakan produk akhir.

Ket : *Daftar KRO – RO dapat dilihat dalam halaman Direktori Klasifikasi Realisasi Output (KRO)

4. PPeennggeanndgaglaiarnanPerencanaan dan

Proses pengendalian perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan tujuan
menjamin: a) meningkatnya kualitas pembelanjaan (quality spending) anggaran
kementerian; b) kepatutan (compliance) terhadap standar akuntansi keuangan negara;
dan c) kepatutan terhadap aturan administrasi perencanaan dan penganggaran. Untuk
mencapai tujuan tersebut digunakan parameter.

Tujuan Parameter Acuan

1. Kualitas Program 1. Kesesuaian Program Kegiatan 1. Renstra
dengan Tema Arah Kebijakan dan 2. Pagu K/L
2. Kepatuhan terhadap Program Prioritas 3. BA Trilateral Meeting
Standar Akuntansi
2. Relevansi penetapan target output 1. PMK tentang BAS
3. Relevansi dengan indikator kinerja 2. PMK tentang Standar Biaya
4. Relevansi dengan sistem 3. PMK Juksunlah RKAKL
4. PMK Tatacara Revisi
perencanaan penganggaran

1. Kesesuaian BAS
2. Kesesuaian dengan standar biaya

3. Kepatuhan terhadap 1. Kelengkapan dokumen pendukung 1. PMK Juksunlah RKAKL
Administrasi Perencanaan (KAK dan RAB) 2. Berita Acara Reviu oleh
& Penganggaran
2. Ketepatan dan efektifiktas APIP
proses administasi perencanaan
dan penganggaran

28 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

B

SIKLUS PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN

Proses penyusunan APBN pada tiap tahun akan selalu berulang dengan diawali
arah kebijakan Presiden hingga ditetapkannya APBN menjadi suatu Undang-Undang
APBN. Dalam pelaksanaannya, penyusunan APBN bukanlah suatu proses yang mudah
sebab juga terdapat berbagai macam dinamika teknis yang turut dalam proses
penyusunan APBN ini. Mengingat kompleksitas proses penyusunan yang cukup tinggi
rasanya sangat perlu bagi perencana untuk memahami secara baik siklus perencanaan
dan penganggaran agar kemudian proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satker/Kementerian dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Gambar 3.1 Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Sebagai suatu siklus, proses Perencanaan dan Penganggaran akan selalu melewati
beberapa tahapan sebagaimana pada gambar 3.1 diatas dengan rincian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan

Pada tahapan ini diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) oleh
Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, kemudian selanjutnya
Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja K/L berdasarkan rancangan awal RKP.

2. Pagu Indikatif

Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/
Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Lembaga. Penyusunan

30 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

dan penetapan Pagu Indikatif oleh Kementerian/Lembaga melakukan
Kementerian Keuangan dan Kementerian
PPN/Bappenas berdasarkan RKP dan hasil penyusunan dan penyesuaian RKA-K/L.
reviu Baseline. Kemudian ditindaklanjuti
dengan penyusunan RAPBN dan Surat Setelah itu di tingkat K/L dilakukan reviu
bersama tentang Pagu Indikatif.
dan Penelitian oleh APIP dan kemudian

penlaahan oleh Kementerian Keuangan dan

Bappenas.

3. Renja KL dan Trilateral Meeting 6. Nota Keuangan

Renja K/L adalah dokumen perencanaan Secara harfiah, Nota keuangan adalah nota
tahunan yang merupakan penjabaran yang menjelaskan rancangan anggaran
dari Rencana Strategis Kementerian/ pendapatan dan belanja negara. Nota
Lembaga (Renstra K/L) serta disusun Keuangan disusun berdasarkan himpunan
mengacu pada RKP. Setelah penetapan RKA -K/L Pagu anggaran.
Pagu Indikatif ditindaklanjuti dengan
menyusun Renja K/L dan Trilateral 7. UU APBN
Meeting antara Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dengan Kementerian Setelah penyampaian Nota Keuangan
Keuangan dan Bappenas untuk membahas dilakukan pembahasan RAPBN di DPR
dan menyepakati rancangan program, yaitu antara Kementerian/Lembaga dengan
kegiatan, sasaran dan perkiraan alokasi Banggar dan Komisi terkait. Kemudian
anggaran per program tahun t+1. dilakukan penetapan RUU APBN di DPR.

4. Pagu Anggaran 8. Alokasi Anggaran

Pagu anggaran adalah alokasi anggaran Alokasi Anggaran Kementerian yang
yang ditetapkan untuk mendanai belanja selanjutnyadisebutAlokasiAnggaranadalah
pemerintah pusat dana tau pembiayaan batas tertinggi anggaran pengeluaran
anggaran dalam APBN. Penyusunan yang dialokasikan kepada Kementerian
dan penetapan Pagu Anggaran oleh berdasarkan hasil pembahasan. Rancangan
Kementerian Keuangan dan Kementerian APBN yang dituangkan dalam berita acara
PPN/Bappenas. hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan
APBN antara Pemerintah dan DPR.

5. RKA-K/L Pagu Anggaran 9. RKAKL Alokasi Anggaran

Setelah ditetapkannya Pagu Anggaran Setelah penetapan Alokasi Anggaran
melalui surat Bersama Kementerian melalui surat Bersama Kementerian
Keuangan dan Bappenas, kemudian Keuangan dan Bappenas, setelah itu

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 31

Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian dan penyusunan RKA-K/L. Setelah itu
di tingkat K/L dilakukan reviu dan Penelitian oleh APIP dan kemudian penlaahan oleh
Kementerian Keuangan dan Bappenas.

10. Perpres Rincian Anggaran

Merupakan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun t+1 yang dituang
dalam peraturan presiden.

11. DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen anggaran yang disusun oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan keputusan
presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai
dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

Berdasarkan siklus perencanaan anggaran, dapat dibagi lagi linimasa
menjadi 3 bagian yaitu :

Gambar 3.2 Tahap Perencanaan, Penganggaran, dan Tahap Penetapan RKA-K/L

32 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Pagu Indikatif

Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada
Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Lembaga.
Penyusunan dan penetapan Pagu Indikatif oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian
PPN/Bappenas berdasarkan RKP dan hasil reviu Baseline. Kemudian ditindaklanjuti
dengan penyusunan RAPBN dan Surat bersama tentang Pagu Indikatif. Dengan kata
lain, Pagu indikatif yaitu angka yang tercantum dalam Prakiraan Maju untuk satu lahun
anggaran berikutnya (Prakiraan Maju tahun pertama (PMl)=anggaran tahun t+2) yang
dicantumkan pada saat penyusunan RKA-K/L tahun anggaran yang direncanakan (tahun
t+l) dijadikan sebagai Angka Dasar, yang merupakan salah satu variabel yang menentukan
besamya Pagu Indikatif untuk satu tahun anggaran berikutnya (tahun t+2). Dalam rangka
menyusun Pagu Indikalif untuk tahun yang direncanakan (tahun t+ 1), ditempuh proses
sebagai berikut :

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 33

Dasar Hukum Terkait Penyusunan Pagu Indikatif Terdapat Dalam Peraturan Direktur
Jenderal Anggaran Nomor Per- 6 /Ag/2021Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan
Penelmhan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga Dan Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanan Anggaran.

2. Pagu Anggaran

Proses penyusunan APBN pada tiap tahun akan selalu berulang dengan diawali
arah kebijakan Presiden hingga ditetapkannya APBN menjadi suatu Undang-Undang
APBN.Penyusunan tersebut tidaklah mudah, penyusunan APBN berlangsung secara
kompleks dan banyak pertimbangan yang harus dilakukan sesuai dengan dinamika yang
ada. Mengingat kompleksitas proses penyusunan yang cukup tinggi rasanya sangat perlu
bagi perencana untuk memahami secara baik siklus perencanaan dan penganggaran
agar kemudian proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satker/Kementerian
dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Salah satu dari tahapan penyusunan tersebut adalah Pagu Anggaran. Pagu
Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA untuk mendanai belanja
Pemerintah Pusat dan/atau pembiayaan anggaran pada tahun berjalan. Penyusunan dan
penetapan Pagu Anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/
Bappenas.

34 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

3. Pagu Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Alokasi
Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada
Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan
dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat. (PMK No 208/PMK.02/2019)

Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran adalah sebagai
berikut : (Perdirjen Nomor 6 Tahun 2021)

a. Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan RKA-K/L Pagu
Anggaran dengan DPR

Dalam rangka pembahasan RUU APBN, Kementerian/Lembaga melakukan
pembahasan RKA-K/L Pagu Anggaran dengan DPR. Pembahasan tersebut selain
membahas keluaran (output) dan outcome program pada level eselon I yang
sudah tercantum dalam dokumen Nota Keuangan yang menyerlai RUU APBN,
juga membahas usulan kebijakan baru yang muncul dalam pembahasan dengan
DPR Uika ada), dan rencana kontrak tahun jamak (Jika ada).

b. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Alokasi Anggaran
dan KPJM

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM
berdasarkan:
1) Alokasi Anggaran K/L;
2) RKP dan Renja-K/L;
3) Hasil kesepakatan Kemcntcrian/Lembaga dan DPR dalam pembahasan

RUU APBN;
4) Standar biaya; dan
5) Kebijakan pemcrintah pusat.

RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM juga menampung kebijakan baru yang
terjadi dalam pembahasan RUU APBN dengan DPR.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 35

c. Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM

Penclaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM diselesaikan paling lambat
akhir bulan November. Penelaahan RKA-KL Alokasi Anggaran dilakukan secara
sinergi dengan Eselon I terkait di lingkup Kementerian Keuangan sesuai substansi
penelaahan. Jika diperlukan, penelaahan dapat mengikutsertakan unit Eselon I
Lingkup Kementerian Keuangan dan/atau menggunakan dokumen/data dari
masing-masing Eselon I. Selanjutnya Kementerian Keuangan menghimpun RKA-
K/L Alokasi Anggaran dan KPJM hasil penelaahan untuk digunakan sebagai bahan
penyusunan Lampiran Perpres tentung Rincian APBN dan bahan penyusunan
DIPA.

d. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun

oleh Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat akhir bulan Desember.

36 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

C

PENYUSUNAN RENCANA KERJA

DAN ANGGARAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 37

1. Penyusunan Rancangan Renja K/L

Renja K/L memuat Kebijakan, Visi, Misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan,
Keluaran (Output) Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber
pendanaannya.

• Program yang disusun oleh Unit Kerja dapat memuat :
a. Program Spesifik; b. Program Lintas UKE I; dan c. Program Lintas K/L.

• Kegiatan terdiri atas :
a. Kegiatan Spesifik; dan/atau b. Kegiatan Lintas.
Dalam menyusun Kegiatan Lintas, K/L menentukan koordinator Kegiatan Lintas.
Koordinator Kegiatan Lintas dapat merupakan :
a. unit kerja eselon I yang membawahi unit kerja eselon II pelaksana Kegiatan Lintas;
atau
b. salah satu unit kerja eselon II pelaksana Kegiatan Lintas.

• Keluaran (Output) Kegiatan terdiri atas KRO dan RO.
- Unit kerja menyusun KRO berdasarkan daftar referensi KRO sebagaimana ditetapkan
dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional.
- Unit kerja menyusun RO berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja pelaksana Kegiatan
yang menghasilkan barang atau jasa sebagai keluaran akhir

• Lokasi terdiri atas Lokasi wilayah administrative dan Lokasi khusus lainnya.

• Komponen memuat informasi terkait tahapan, proses, dan/atau bagian pembentuk
RO termasuk indikasi alokasi pendanaannya.

Tahapan penyusunan Renja K/L meliputi:

a. Penyusunan rancangan awal Renja K/L;

1. Unit Kerja menyusun rancangan awal Renja sebagai bagian rangkaian

penyusunan rancangan awal RKP dan Surat Bersama Menteri Perencanaan
dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.

38 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

2. Rancangan awal Renja K/L dapat disusun mulai bulan November satu tahun

sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.
Rancangan awal Renja K/L disusun dengan mempertimbangkan:

a. Peraturan Presiden tentang RPJMN
b. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang Renstra K/L;
c. Tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
d. Hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja K/L tahun pelaksanaan;
e. Rencana capaian kinerja berdasarkan Renja K/L tahun perencanaan.

Muatan rancangan awal Renja K/L terdiri atas:
a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan/atau Komponen yang telah

tercantum pada Renja K/L tahun sebelumnya; dan
b. RO, KRO, Lokasi yang belum tercantum pada Renja K/L tahun sebelumnya

Muatan rancangan awal Renja menggunakan program dan kegiatan pada
Renja K/L tahun sebelumnya.

3. K/L menuangkan/memasukkan (input)/mengunggah (upload) muatan

rancangan awal Renja dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA K/L.

4. Unit Kerja Mitra pada Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan

pertemuan dua pihak (Bilateral Meeting) dengan Kementerian Koperasi dan
UKM dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan
Komponen sekaligus memastikan kesesuaian Program, Kegiatan, KRO, RO,
Lokasi, dan Komponen dengan:
a. tugas dan fungsi kementerian/lembaga;
b. arah Prioritas Pembangunan;
c. kebijakan dan/atau instruksi Presiden;
d. kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan wilayah yang terkait

dengan kementerian/lembaga; dan/atau
e. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.

Bilateral Meeting dilaksanakan secara tatap muka dan/atau secara daring yang
dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan.
Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil pertemuan
dua pihak.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 39

5. Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan pembahasan Program Lintas

K/L sebagai bagian rangkaian pertemuan penyusunan rancangan awal RKP.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan :
a. Kesesuaian dan keselarasan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

antar K/L dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional;
b. Kesesuaian dan ketepatan RO dalam mendukung Sasaran Program dan

Indikator Kinerja Program; dan
c. Kejelasan tata cara koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian.

Koordinasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan mulai bulan
November satu tahun sebelum tahun perencanaan. Hasil koordinasi dituangkan
dalam berita acara hasil koordinasi.

6. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan,

dan Prioritas Pembangunan yang telah disetujui Presiden kepada K/L sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Kementerian/
lembaga melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja K/L sesuai
dengan berita acara serta tema, sasaran, arah kebijakan, dan Prioritas
Pembangunan. K/L menuangkan/memasukkan (input)/mengunggah (upload)
penyesuaian atas rancangan awal Renja K/L dalam Sistem Informasi KRISNA
RENJAKL.

b. Penyusunan rancangan Renja K/L;

1. K/L dan unit kerja melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja K/L menjadi

rancangan Renja K/L setelah rancangan awal RKP dan Surat Bersama Menteri
Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif disampaikan
kepada K/L.

2. Rancangan Renja K/L disusun mengacu pada: a. Peraturan Menteri/Pimpinan

Lembaga tentang Renstra K/L; b. Rancangan awal RKP; c. Surat Bersama
Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan d.
Peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.

3. K/L menginput/mengunggah (upload) rancangan Renja K/L dalam Sistem

Informasi KRISNA-RENJAKL.

40 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

4. Rancangan Renja K/L disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan

Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJA K/L sekaligus
penyampaian melaui surat pemberitahuan telah menyampaikan Rancangan
Renja K/L melalui Sistem Informasi KRISNA kepada Kementerian PPN/
Bappenas dan Kementerian Keuangan paling lambat Minggu kedua bulan April
tahun perencanaan.

5. Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian/

lembaga melakukan Pertemuan Tiga pihak ke-1 setelah terbitnya Surat
Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif
sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun perencanaan. Pertemuan
Tiga Pihak ke-1 dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Peraturan Menteri/
Pimpinan Lembaga tentang Renstra K/L; b. Kebijakan Presiden; c. dokumen
kelayakan dan kesiapan kegiatan;
K/L melakukan perbaikan rancangan Renja K/L berdasarkan catatan hasil
Pertemuan Tiga Pihak I. Selanjutnya Kementerian PPN/Bappenas dan
Kementerian Keuangan memberikan persetujuan atas rancangan Renja K/L
yang telah diperbaiki dan dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.

Fokus utama tiga pihak dalam penelaahan Rancangan Renja K/L
diuraikan dalam tabel berikut :

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 41

Selanjutnya, K/L bersama-sama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian
Keuangan melaksanakan TM sampai dengan minggu pertama bulan Juni dalam
rangka :
1. Memastikan penuangan proyek Prioritas Nasional/Major Project (Lampiran

B) dalam Renja K/L
2. Memastikan pelaksanaan proyek Prioritas Nasional/Major Project (kesiapan,

keluaran, alokasi, maupun rincian lokus)
3. Memastikan sinkronisasi dan integrasi antar Belanja KL (RM, PHLN, SBSN,

PNBP) dan Non KL (DAK, Subsidi, BUMN/Swasta)
4. Memastikan ketepatan kaidah perumusan dan struktur Renja K/L (ketepatan

penuangan RO-KRO, lokasi ro, komponen dan sasaran indikator disetiap
level)

c. Pemutakhiran rancangan Renja K/L;

Pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L dilakukan melalui
Pertemuan Tiga Pihak II paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya Surat
Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran
dengan berpedoman pada: a. Peraturan Presiden tentang RKP; dan b. Surat Bersama
Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.
K/L melakukan perbaikan/pemutakhiran rancangan Renja K/L berdasarkan
catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian
Keuangan memberikan persetujuan terhadap rancangan Renja K/L yang telah
diperbaiki melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL paling lambat bulan Juli
tahun perencanaan. Muatan Renja K/L yang telah disetujui menjadi dasar dalam
penyusunan RKA K/L.

42 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Catatan :
1. Apabila masih terdapat muatan rancangan Renja K/L yang belum dapat disepakati pada

TM, muatan tersebut akan ditentukan dengan merujuk pada SBPI dan Permen PPN tentang
Rancangan RKP
2. Apabila terdapat usulan untuk mengubah indikasi RO Prioritas yang sudah ditetapkan
dalam Rancangan RKP dan SBPI, Dit. Mitra Kerja K/L di Bappenas berkoordinasi dengan PJ
PN sebelum kesepakatan dilakukan.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 43

CONTOH FORMAT ISIAN RENJA UKE-I :

Kode Rancangan Pagu Indikatif Lokasi
Kegiatan (Provinsi dan Kab/Kota)
Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen Target Anggaran (Rp.) Keterangan
3 4 5 6
1 2
I Program Dukungan Manajemen
4945 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Kinerja Bidang Kewirausahaan
EBA Layanan Manajemen Dukungan Internal

994 Layanan Perkantoran Bidang Kewirausahaan
002 Operasional dan pemeliharaan kantor

001 Layanan Umum dan Keuangan
051 Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Bidang Kewirausahaan
052 Peningkatan Kinerja Aparatur SDM
053 Pengembangan Jabatan Fungsional Bidang Kewirausahaan

EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
001 Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Bidang Kewirausahaan
051 Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan
052 Koordinasi Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi

EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

001 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Bidang Kewirausahaan
051 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Internal Bidang Kewirausahaan

PEA Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional

001 Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi Komite Kewirausahaan Nasional
051 Koordinasi Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional
052 Dukungan Pengembangan Kewirausahaan Nasional

II Program Penguatan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi

4454 Pengembangan Ekosistem Bisnis
UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

001 Peningkatan Pemerintah daerah di Bidang Kewirausahaan
051 Penguatan Pusat Layanan Usaha Terpadu
052 Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kewirausahaan Nasional

QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

001 Masyarakat yang ditingkatkan kewirausahaannya melalui Dunia Pendidikan, Dunia
Usaha dan Industri

051 Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan Melalui Dunia Pendidikan, Dunia
Usaha dan Industri

052 Koordinasi dan Pemantauan Kewirausahaan pada Dunia Pendidikan,
Dunia Usaha dan Indsutri

2757 Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

001 Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis
051 Penyelenggaraan Konsultasi Bisnis bagi Wirausaha
052 Koordinasi Penyelenggaraan Konsultasi Bisnis

002 Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha
051 Penyelenggaraan Pendampingan Usaha Bagi Wirausaha
052 Koordinasi Penyelenggaraan Pendampingan Usaha
053 Sinergi Pengembangan Pendampingan Usaha Lintas Sektor

003 Penumbuhan Kewirausahaan

051 Pemasyarakatan Kewirausahaan

44 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL)

Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme
penganggarannya, dimulai dari Pagu lndikatif sampai dengan penetapan Alokasi
Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran harus dipahami secara baik
dan benar oleh pemangku kepentingan agar dapat dihasilkan RKA-K/L yang berkualitas
sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas anggaran (value for money)
sebagaimana diamanatkan dalam peraluran perundang-undangan dan sesuai dengan
kaidah penganggaran dan sistem akuntasi pemerintah.
Dalam rangka penyusunan APBN, tcrdapat 3 (tiga) kali penetapan pagu untuk
Kementerian/Lembaga, yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran.
Angka yang tercantum dalam ketiga pagu tersebut merupakan angka tertinggi yang
tidak boleh dilampaui oleh K/L sebagai acuan dalam menyusun RKA-K/L-nya.

Proses Penyusunan ketiga pagu tersebut dijelaskan sebagai berikut :
1. Pagu Indikatif
2. Pagu Anggaran
3. Pagu Alokasi/Alokasi Anggaran

Ket : Penjelasan Mengenai Ketiga Pagu Telah tertuang pada Bab … : Siklus Perencanaan dan Penganggaran)

Dasar Penyusunan RKA-KL

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 45

a. Pendekatan Penyusunan Penganggaran

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (UU 17 /2003), penyusunan anggaran oleh Kementerian/
Lcmbaga berpedoman pada 3 (tiga) pilar sistem penganggaran, yaitu (1)
Penganggaran Terpadu, (2) PBK, dan (3) KPJM

b. Alur Dokumen Perencanaan - Penganggaran

Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan,
dan Prioritas Pembangunan yang telah disetujui Presiden kepada K/L sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Kementerian/
lembaga melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja K/L sesuai

c. Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

1. Kaidah Penyusunan RKA-KL
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)
merupakan dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga
yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian / Lembaga.
Penyusunan RKA-K/L dilakukan setelah penyusunan Renja K/L selesai
dilakukan. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
pembangunan nasional, referensi/ informasi Kinerja penganggaran yang
dibutuhkan untuk penyusunan RKA-K/L merupakan referensi/informasi
Kinerja yang terdapat dalam Renja K/L.

46 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Penyusunan RKA-K/L mengacu pada :
a. Pagu anggaran atau alokasi anggaran;
b. Rencana Kerja K/L;
c. Pedoman umum penyusunan RKA-K/L; dan
d. Format dan tatacara penyusunan RKA-K/L.

Dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, komponen dan
detil belanja yang digunakan untuk menghasilkan Output merupakan bagian
dari internal manajemen masing-masing Kementerian/Lembaga dalam
mencapai kinerja Output yang tertuang dalam RKA-K/L dan DIPA.
Komponen untuk menghasilkan RO bersifat optional, kecuali RO-RO yang
sudah distandarkan. Penyusunan komponen menggunakan 3 (tiga) tahapan
sebagai berikut:
1) Perencanaan dan persiapan;
2) Pelaksanaan; dan
3) Sosialisasi/ evaluasi/ pelaporan.

Dalam rangka mendukung pencapaian keluaran (output) kegialan, masing-
masing tahapan mempunyai kode tertentu dan dirinci sampai dengan level
akun dan detil belanja sesuai dengan standar biaya yang berlaku. Komponen/
tahapan dan detil diuraikan sebagai berikut yaitu :
1. Komponen utama adalah semua aktifitas yang nilai biayanya
berpengaruh langsung terhadap volume keluaran.
2. Komponen Penunjang adalah semua aktifilas yang nilai biayanya tidak
berpengaruh langsung terhadap volume keluaran.
3. Detil belanja merupakan rincian kebutuhan belanja dalam komponen
yang berisikan item-item belanja. Sebuah detil belanja sekurang-kurangnya
terdiri atas : akun, uraian peruntukan, tarif, dan frekuensi. Jika dalam sebuah
detil belanja terdapat satuan yang berupa kegiatan/paket, maka hal tersebul
harus dijelaskan dengan rinci, baik dalam tambahan catatan/penjelasan dalam
RAB atau dalam dokumen lain. Di setiap tahapan dapat menggunakan akun
yang sama, misalnya belanja bahan untuk rapat koordinasi tahap perencanaan
dan persiapan, pelaksanaan, dan sosialisasi/evaluasi/pelaporan sesuai dengan
peruntukannya.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 47

Disamping itu, penyusunan RKA-KL perlu memperhatikan pembatasan
ketentuan belanja diantaranya :

2. Tata cara Penyusunan RKA-KL

1. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satker
Dalam penyusunan RKA Satker dilakukan menggunakan aplikasi
SAKTI - Kementerian Keuangan dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
a. satker melakukan login di aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.
b. Melakukan pengisian sesuai dengan buku manual aplikasi .
c. Setelah pengisian selesai, satker melakukan cetak RKA Satker dan
kemudian ditandatangani oleh KPA.
d. Menyampaikan RKA Satker dan KK Satker yang telah
ditandatangani oleh KPA kepada unit eselon I.

48 2. Mekanisme Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan
Rencana Anggaran Kegiatan merupakan dokumen untuk merinci
informasi Kinerja penganggaran dan kebutuhan anggaran untuk
setiap Kegiatan. Informasi yang harus ada pada RKA-K/L tingkat
Kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Alokasi Kegiatan harus sama dengan pagu yang ada pada Pagu
Anggaran K/ L.
b. Informasi Sasaran Kegiatan dan target Indikatornya.
c. Informasi Keluaran (Output) berupa KRO dan RO di bawahnya dan
alokasinya.
d. Indikator Keluaran (Output) berupa KRO dan RO di bawahnya
beserta target volume dan satuannya.
e. Penandaan Anggaran (Budget Tagging) pada level RO.
f. Informasi rincian biaya berupa: kelompok biaya, jenis belanja
sesuai dengan tahapan (komponen), dan sumber dana.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L
a. Unit eselon I menghimpun/mengkompilasi KK satker, RKA Satker
dan rencana anggaran Kegiatan per lingkup unit eselon I
berkenaan;
b. Unit eselon I meneliti kelengkapan informasi.
c. Unit eselon I memvalidasi Kinerja dan anggaran program yang
berkenaan dengan total Pagu Anggaran K/ L, sumber dana,
Sasaran Kinerja dan satuan Keluaran.
d. Unit eselon I meneliti dan menyaring relevansi komponen, dengan
Keluaran (output) pada masing-masing KK satker. Apabila
terdapat ketidaksesuaian, unit eselon I akan melakukan koordinasi
dengan satker untuk perbaikan.
e. Unit eselon I melakukan perencanaan tentang operasionalisasi
kegiatan.
f. Unit eselon I meneliti kembali ketepatan penandaan anggaran
atau budget tagging.
g. Unit eselon I menyampaikan RKA Satker beserta data dukung
terkait kepada Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/
Sekretariat c.q Biro Perencanaan untuk selanjutnya diteruskan
kepada APIP K/L untuk direviu;
h. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan tingkat K/L menyusun
RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/L;
i. Memvalidasi Alokasi Anggaran K/L yang meliputi Total Pagu
Anggaran K/L, sumber dana, Sasaran Kegiatan dan Keluaran
beserta indikator-indikatornya. Apabila terdapat ketidaksesuaian
akan dikoordinasikan dengan unit eselon I untuk perbaikan.
j. RKA-K/L kemudian diteliti/reviu kembali kesesuaiannya dengan
Pagu Anggaran K/L.
k. Melakukan perbaikan/penyesuaian RKA-K/L, dalam hal hasil
penelitian dan/ atau reviu RKA-K/L terdapat hal-hal yang
memerlukan perbaikan/penyesuaian;
l. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L menyusun Prakiraan
Maju 3 (tiga) tahun berikutnya dalam Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (KPJM) menggunakan aplikasi SAKTI -
Kementerian Keuangan. Menyampaikan RKA-K/L dan KPJM kepada
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai
bahan penelaahan.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 49

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pelaksana Mutu Baku
Biro MOS
No Kegiatan Tim Penyusun Bagian Sekretaris Deputi Keterangan
Program Unit Perencanaan, Bidang 7
Eselon II Pemantauan dan Deputi Bidang Inspektorat Sekretaris BAPPENAS Kementerian Kelengkapan Dokumen Waktu Output
Evaluasi Deputi Kewirausahaan Kewirausahaan Kementerian Keuangan (DJA)

12 3 Bidang 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
Kewirausahaan
Pengiriman Permohonan Penyusunan
1 Rencana Program dan Penganggaran TA N- 4

1 kepada Deputi 1. Surat Permohonan - -
Rencana Program
2. Rancangan Rencana
Program

2 Menyerahkan Permohonan Penyusunan - - 1. Surat Permohonan Usulan
Rencana Program untuk dibahas 2. Rancangan Rencana Kerja

Pembahasan dan Penyusunan Matriks Dokumen Rencana Kerja/RKP
3 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
1. Dokumen RKP sd. Level
Kedeputian Komonen
2. TOR dan RAB
4 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dokumen Rencana -
oleh Tim Penyusun Program Kerja/RKP 1. Nota Dinas Deputi kepada
Sekretaris Kementerian
5 Pemeriksaan Kelengkapan dan Penelaahan 1. Dokumen RKP sd. - 2. Dokumen RKP sd. Level
Data Rencana Kerja Level Komonen Komponen
Tidak Lengkap 2. TOR dan RAB 3. TOR dan RAB

Lengkap Disposisi kepada Biro MOS

6 Memeriksa dan Menyerahkan Rencana
Kerja kepada Sekretaris Kementerian

7 Pengecekan Kelengkapan dan Penelaahan 1. Dokumen RKP sd. - -
Data Rencana Kerja Level Komponen
2. TOR dan RAB
Tidak Lengkap

Lengkap

8 Pembahasan Rencana Kerja melalui
Trilateral Meeting

9 Penetapan Rencana Kerja oleh Sekretaris Dokumen Rencana Kerja
Deputi RAB
- --
10 Memasukkan Data Anggaran ke dalam
Aplikasi SAKTI

11 Lanjutan ke Halaman 2 (dua)

50