Pedoman perencanaan dan penganggaran - rev4 - 220622 upload

3. Peran dan Keterlibatan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Koperasid
dan UKM dalam Penyusunan RKA-KL

Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur :
1) Mengoodrinasikan Penyusunan Sasaran Strategis Kementerian

Koperasi dan UKM beserta Indikatornya;
2) Mengoordinasikan perumusan hubungan logis antara sasaran

strategis Kementerian Koperasi dan UKM beserta Indikatornya
dengan sasarn program beserta indikatornya dan sasaran kegiatan
beserta indikatronya;
3) Menyusun RKA tingkat K/L
4) memastikan hubungan logis antara Sasaran Program beserta
indikatornya dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
beserta indikatornya;
5) menyusun informasi Kinerja tingkat kegiatan yang akan digunakan
oleh satker. lnformasi Kinerja tersebut adalah Sasaran Kegiatan serta
indikatornya, Keluaran (Output) berupa KRO dan RO serta
indikatomya, dan komponen (optional);
6) melakukan penandaan anggaran (budget tagging) pada level RO.
7) meneliti dan memastikan Pagu Anggaran K/L/ Alokasi Anggaran
K/L per program dan per jenis belanja berdasarkan Pagu Anggaran
K/L/ Alokasi Anggaran K/L;
8) menetapkan sasaran Kinerja untuk masing-masing satker mengacu
pada dokumen RKP dan Renja K/L tahun berkenaan untuk volume
Keluaran (Output) berupa KRO dan RO, baik dalam kerangka Angka
Dasar maupun untuk usulan baru;
Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran, dalam menetapkan sasaran kinerja, Eselon I harus
memperhatikan target-target Kementerian/Lembaga dengan target
target Program lainnya yang berkaitan dengan Program K/ L yang
dialokasikan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
seperti subsidi dan DAK.
9) menetapkan Alokasi Anggaran K/L masing-masing satker untuk:
a) Alokasi Anggaran K/ L dalam kerangka Angka Dasar;
b) Alokasi Anggaran K/L untuk memenuhi usulan baru; dan
c) Alokasi keluaran (output) prioritas sesuai dengan kesepakatan tiga

pihak (trilateral meeting);
10) menyiapkan daftar pagu rincian per satker yang berfungsi sebagai

batas tertinggi pagu satker, termasuk rincian pagu per satker untuk

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 51

penggunaan PNBP lintas Satker dalam satu unit Eselon I;
11) menyusun dokumen pendukung, antara lain Kerangka Acuan Kerja/

Term Of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Gender
Budget Statement (GBS), dan Format Penandaan Anggaran RO.

Satuan Kerja (Satker) UKE-1 :
Dalam proses penyusunan RKA-K/L, satker bertugas:
1) menyiapkan dokumen sebagai acuan maupun sebagai dasar

pencantuman sasaran Kinerja Kegiatan dan alokasi anggaran Keluaran
(Output) yang berupa KRO dan RO dalam RKA satker, meliputi :
a. mengenai sasaran Kinerja (sampai dengan tingkat Keluaran

(Output) dan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga untuk
masing-masing Kegiatan (termasuk sumber dana) sesuai
kebijakan K/L. Informasi Kinerja tersebut terbagi dalam Alokasi
Anggaran Kementerian/Lembaga jenis Angka Dasar dan/atau
usulan baru;
b. dokumen Renja K/L dan RKP tahun berkenaan;
c. petunjuk penyusunan RKA-K/L;
d. standar biaya untuk tahun yang direncanakan (meliputi standar
biaya masukan, standar biaya keluaran, standar struktur biaya);
standar akuntasi pemerintah;
2) meneliti dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan K/L dalam hal:
a. besaran Alokasi Anggaran pada satker; dan
b. besaran Angka Dasar dan/ atau usulan baru.
3) menyiapkan dokumen pendukung, seperti KAK/TOR, RAB, GBS
Penandaan Anggaran (budget tagging)

52 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Dokumen Pendukung :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Tenn Of Reference (TOR) TOR dalam kerangka
Angka Dasar yang berubah volume dan RABnya disusun dan diajukan sebagai
dasar alokasi anggaran Keluaran (Output) Angka Dasar. TOR ini adalah yang sudah
disesuaikan dengan akun dan detil belanjanya sesuai dengan kebutuhannya pada
tiap tahapan untuk menghasilkan Keluaran (Output) berupa KRO dan RO pada tahun
yang direncanakan.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 53

Dokumen Pendukung :

2. Rincian Anggaran Biaya (RAB) RAB mengacu pada format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini. Ada beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian dalam penyusunan RAB, yaitu:
a. dokumen RAB merupakan dokumen pendukung TOR; dan
b. dokumen ini menjelaskan biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian Keluaran
(Output)

Format Rincian Anggaran Belanja (RAB)

54 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Unit kerja mereviu kembali kesesuaian penggunaan KRO RO dengan standar yang
telah ditentukan.

2. Dalam penyusunan dan penelaahan RKA-K/L agar memperhatikan pembatasan
belanja tertentu yang ditetapkan melalui regulasi/PMK tersendiri, misalnya PMK
mengenai SSB/PMK mengenai SBK.

3. Penelaahan RKA-K/L
4. Untuk memastikan bahwa RKA-K/L yang dihasilkan sudah berkualitas, dilakukan

penelaahan RKA-K/L oleh mitra K/L di Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 55

3. Revisi Anggaran

Tata cara revisi anggaran telah dimutakhirkan dalam PMK 199/PMK.02/2021. Revisi
Anggaran terdiri atas:
a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;
b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; dan
c. Revisi administrasi.

A. Mekanisme Revisi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

Tahapan dan ketentuan mekanisme Revisi DJA antara lain sebagai berikut:
a. Penyampaian surat usulan revisi dari KPA kepada Sekretaris Kementerian
dengan melampirkan dokumen pendukung berupa data yang telah divalidasi
oleh sistem aplikasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
b. Selanjutnya Sekretaris Kementerian akan melakukan penelitian atas usulan
revisi dan kesesuaian dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA
c. Revisi anggaran dapat dilakukan jika terdapat perubahan dalam hal pagu
anggaran, pergeseran anggaran antar program kecuali dalam rangka
pemenuhan belanja operasional, perubahan reorganisasi lembaga, ataupun
perubahan program/ kegiatan/KRO/RO.
d. Hasil asil reviu yang dilakukan oleh APIP K/L dituangkan dalam Laporan Hasil
Reviu APIP K/L (final).
e. Berdasarkan hasil penelitian atas usulan Revisi Anggaran, Sekretaris
kementerian akan menandatangani dan menyampaikan surat usulan Revisi
Anggaran kepada Dirjen Anggaran melalui sistem aplikasi dengan
mengunggah salinan digital atau hasil pindaian dokumen pendukung, antara
lain:

56 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Data yang divalidasi oleh Sistem Aplikasi;
2. Surat pernyataan Pejabat Eselon I yang menyatakan bahwa usulan Revisi

Anggaran yang disampaikan oleh KPA telah disetujui oleh Pejabat
Eselon I, dan telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumennya oleh
Sekretaris Kementerian, serta telah disetujui oleh Menteri;

3. Perubahan hasil penelaahan rencana kebutuhan barang milik negara

dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan pengadaan barang
milik negara yang menjadi objek perencanaan kebutuhan barang milik
negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan
kebutuhan barang milik negara berupa: 1) penambahan barang milik
negara baru yang belum tercantum di dalam rencana kebutuhan barang
milik negara; dan/atau, 2) perubahan objek dan/atau spesifikasi barang
milik negara yang tercantum dalam rencana kebutuhan barang milik
negara;

4. Rekomendasi (clearance) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika

dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam hal Kementerian/Lembaga bersangkutan mengajukan
usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan belanja teknologi informasi
komunikasi;

5. Dalam hal usulan Revisi Anggaran terkait dengan akun 526 berupa

barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah
dan pengalokasiannya didasarkan pada usulan proposal, maka usulan
Revisi Anggaran dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pejabat Eselon I
yang menyatakan bahwa pengalokasian didukung proposal dari
masyarakat/Pemerintah Daerah penerima barang yang isinya memuat
kesanggupan menerima barang yang akan diserahkan oleh Kementerian/
Lembaga, serta dokumen pendukung lainnya jika ada.

f. Dokumen asli atas salinan digital atau hasil pindaian dokumen pendukung
diarsipkan oleh Kementerian/ Lembaga.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 57

Catatan :

1. Usulan Revisi Anggaran yang memerlukan Penelaahan, Pejabat Eselon III di unit
terkait atas nama Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman -
DJA menetapkan dan menyampaikan undangan kepada Kepala Biro Perencanaan
dan pimpinan unit-unit terkait dalam hal diperlukan, untuk melakukan Penelaahan
atas usulan Revisi Anggaran melalui komunikasi dalam jaringan (online) dan/atau
luar jaringan (offline).

2. Revisi Anggaran terkait dengan Belanja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Kementerian/Lembaga dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga lainnya
yang berbasis spasial/kewilayahan, maka proses Penelaahannya dapat melibatkan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal usulan Revisi Anggaran
terkait dengan RO Prioritas Nasional, maka proses Penelaahannya melibatkan
Kementerian PPN/Bappenas.

3. Apabila hasil Penelaahan dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan seluruhnya
atau sebagian, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman-DJA
melakukan penetapan melalui surat pengesahan Revisi Anggaran, namun apabila
tidak dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan seluruhnya, Direktur Anggaran
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman-DJA menyampaikan surat penolakan usulan
Revisi Anggaran.

4. Surat usulan Revisi Anggaran, Laporan Hasil Reviu APIP K/L, dan surat pengesahan
Revisi Anggaran disusun sesuai format pada PMK NOMOR 199 /PMK.02/2021.

58 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Catatan :
5. Proses penetapan atau penolakan usulan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal

Anggaran diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Penelaahan
selesai dilakukan, dokumen pendukung diterima dengan lengkap, dan data diterima
valid oleh Sistem Aplikasi SAKTI. Pengesahan revisi DJA diselesaikan paling lama
1 (satu) hari kerja terhitung setelah usulan Revisi Anggaran diterima di Sistem
Aplikasi SAKTI, dokumen diterima dengan lengkap, dan data diterima valid oleh
Sistem Aplikasi SAKTI.

B. Mekanisme Revisi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Dit.Pelaksanaan Anggaran – DJPb

Mekanisme revisi anggaran pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb
dilakukan dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut:
a. Penyampaian surat usulan revisi oleh KPA/KPA BUN kepada Sekretaris

kementerian dengan melampirkan dokumen berupa :
1. Data yang divalidasi oleh sistem aplikasi SAKTI;
2. Surat persetujuan pejabat Eselon I terkait pergeseran anggaran antar

satker dan/atau antar kegiatan;
3. Rekomendasi (clearance) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika

dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi untuk revisi terkait belanja teknologi informasi komunikasi;
4. Untuk revisi terkait akun 526 berupa barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dan pengalokasiannya
didasarkan pada usulan proposal, maka usulan Revisi Anggaran
dilengkapi dengan surat pemyataan dari Pejabat Eselon I yang
menyatakan bahwa pengalokasian didukung proposal dari masyarakat/
Pemerintah Daerah penerima barang yang isinya memuat kesanggupan
menerima barang yang akan diserahkan oleh Kementerian/Lembaga;
5. Perubahan hasil penelaahan rencana kebutuhan barang milik negara
dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan penambahan
volume barang milik negara yang menjadi objek perencanaan
kebutuhan barang milik negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan
mengenai perencanaan kebutuhan barang milik negara dalam hal
penambahan volume barang milik negara melebihi jumlah volume
barang milik negara yang tercantum dalam rencana kebutuhan barang
milik negara.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 59

b. Sekretaris Kementerian selanjurnya meneliti usulan revisi anggaran dan
kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA/KPA BUN,
untuk selanjutnya ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen
Perbendaharaan, c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran melalui sistem
aplikasi dengan mengunggah salinan digital atau hasil pindaian dokumen.

Terkait revisi anggaran mengenai pemenuhan belanja operasional dan/atau
penanganan bencana non-alam termasuk penanganan pandemi Covid-19 dan/
atau program Pemulihan Ekonomi Nasional, Satker atas persetujuan Pejabat Eselon
I Kementerian/Lembaga dapat menyampaikan usulan Revisi Anggaran ke Direktur
Pelaksanaan Anggaran - Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang kemudian akan
dilakukan penelaahan. Jika usulan revisi belum dilengkapi dokumen pendukung, maka
Direktorat Pelaksanaan Anggaran akan mengembalikan surat usulan revisi melalui
sistem aplikasi. Namun jika usulan revisi telah sesuai, maka akan ditetapkan surat
pengesahan revisi anggaran. Jika usulan revisi tidak sesuai dengan ketentuan, DJPb
akan menetapkan surat penolakan revisi, dengan durasi proses revisi paling lama 1
(satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap serta notifikasi dari
sistem aplikasi telah tercetak.

2. Kantor Wilayah – DJPb

Mekanisme revisi anggaran pada Kantor Wilayah DJPb dilakukan dengan
tahapan dan ketentuan sebagai berikut:
a. KPA/KPA BUN menandatangani dan menyampaikan surat usulan Revisi

Anggaran kepada Kepala Kantor Wilayah - Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dengan mengunggah salinan digital atau hasil pindaian
dokumen pendukung berupa data yang divalidasi oleh sistem aplikasi dan
surat persetujuan pejabat Eselon I dalam hal usulan revisi anggaran
berkaitan dengan:
1. Pergeseran anggaran antar satker;
2. Pergeseran anggaran antar kegiatan;
3. Pergeseran antar program dalam rangka belanja operasional;
4. Penyelesaian tunggakan TA sebelumnya, kecuali yang bersumber dari

PNBP BLU;
5. Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola dari RO yang

termasuk RO prioritas Nasional, kecuali yang bersumber dari PNBP
BLU.

60 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

b. Rekomendasi (clearance) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi untuk revisi terkait belanja teknologi informasi komunikasi, dan
dokumen pendukung lainnya.

c. Kantor Wilayah DJPb melakukan penelitian usulan revisi anggaran beserta
dokumen pendukungnya. Jika dokumen pendukung belum lengkap maka
surat usulan akan dikembalikan. Jika usulan tidak sesuai maka DJPb akan
menetapkan surat penolakan. Namun jika dokumen usulan telah sesuai
maka akan ditetapkan surat pengesahan. Proses revisi tersebut
diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen
diterima dengan lengkap serta notifikasi dari Sistem Aplikasi telah tercetak.

C. Mekanisme Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kaidah Revisi Anggaran pada :
1. KPA dapat melakukan revisi anggaran dalam 1 (satu) Satker berupa :

a. pergeseran anggaran dalam 1 KRO dalam 1 kegiatan, dan/atau
b. penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggarannya dalam 1 RO.
2. KPA BUN dapat melakukan Revisi Anggaran dalam 1 (satu) RO dalam 1 (satu)
Satker sepanjang tidak mengubah rincian alokasi anggaran BUN yang
ditetapkan Menteri Keuangan.
3. Revisi KPA dimaksud dapat dilakukan sepanjang :
a. tidak mengubah sumber dana, Pagu Anggaran Satker, satuan dan volume

RO, dan jenis belanja
b. dan dilakukan dengan memperhatikan hasil reviu APIP K/L atas RKA-K/L

Tahun Anggaran berkenaan
4. Revisi dilakukan dengan mengubah Petunjuk Operasional Kegiatan yang

ditetapkan KPA dan mengubah data RKAKL dengan sistem aplikasi.
5. Untuk melakukan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan, KPA

melakukan pengunggahan dan persetujuan atas usulan revisi Petunjuk
Operasional Kegiatan melalui Sistem Aplikasi.
6. Dalam hal Sistem Aplikasi belum terdapat kewenangan Kementerian/Lembaga
untuk melakukan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan, KPA
mengajukan permohonan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan
kepada Kantor Wilayah - Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk
pemrosesan penyamaan data DIPA Petikan

Ketentuan revisi KPA dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap revisi
anggaran pada KPA BUN.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 61

Pergeseran Antar KRO
Revisi Anggaran terkat RO Prioritas Nasional

Pergeseran Anggaran terkait SBSN dalam 1 (satu) Satker

62 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pemutakhiran Data Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan

4. Penelaahan Terhadap Usulan Revisi Anggaran

Penelaahan dilakukan terhadap :
a. Penerapan kebijakan efisiensi belanja negara, berupa penilaian atas relevansi

antara Kegiatan, KRO, RO, termasuk volumenya, dan akun dengan alokasi
anggarannya termasuk volumenya, dan akun dengan alokasi anggarannya
b. Penerapan kebijakan efektivitas belanja negara yang meliputi:
1. relevansi akun/ detail dengan RO berdasarkan pendekatan kerangka berpikir

logis;
2. relevansi antara KRO/RO dengan sasaran Kegiatan dan sasaran Program; dan
3. kesesuaian pencapaian sasaran RKA-K/L dengan rencana kerja Kementerian/

Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 63

Pedoman Swakelola

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
77);

a. Pengertian Swakelola

Swakelola adalah cara memperoleh
barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Kementerian/ Lembaga, Perangkat
Daerah, Kementerian/LembagafPerangkat
Daerah lain, organisasi kemasyarakatan,
atau kelompok masyarakat.

64 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Sebelum membahas lebih lanjut terkait swakelola, perlu dipahami terkait dengan
cara pengadaan barang dan jasa secara umum. Untuk mudah memahami berikut adalah
flow chart pengadaan barang dan jasa secara umum.

b. Tujuan Swakelola

1. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha;
2. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena

nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;
3. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber

daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga/

Perangkat Daerah;
5. Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;
6. Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola;

dan/atau
7. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan

oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

c. Tipe-Tipe Swakelola

Swakelola Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh
K/L/PD PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN.
Tipe I
Dapat dilaksanakan oleh:
a. Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari

Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran
sebagai instansi induk;
b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan
bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
sebagai instansi induk;
c. Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari
Kementerian/ Lembaga penanggung jawab anggaran.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 65

Swakelola Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD
Tanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD
Tipe II PELAKSANA SWAKELOLA

Dapat dilaksanakan oleh:
a. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas dan fungsi yang sesuai dengan pekerjaan Swakelola
yang akan dilaksanakan;
b. UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
ditunjuk sebagai Agen Pengadaan untuk pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
c. Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain; atau
d. Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga lain Lembaga
penanggung jawab anggaran.

Swakelola Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD
Penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh
Tipe III ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dapat dilaksanakan oleh:
a. Perguruan Tinggi Swasta; atau
b. Organisasi profesi;

Adapun persyaratan detail terkait penyelengga Swakelola Tipe
III dapat di lihat pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pedoman Swakelola.

66 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Swakelola Direncanakan oleh K/L/PD. Penanggungjawab anggaran
dan/atau berdasarkan usulan KELOMPOK MASYARAKAT
Tipe IV dan dilaksanakan serta diawasi oleh KELOMPOK
MASYARAKAT

Persyaratan Penyelenggara Swakelola tipe IV yaitu :
Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang yang memuat:
a. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di

lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan
b. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan

barang/jasa sejenis yang diswakelolakan

d. Perencanaan Pengadaan Swakelola

Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi:
a. Penetapan Tipe Swakeola;
b. Penyusunan spesifikasi teknis/ KAK
c. Penyusunan perkiraan biara/ rencana anggaran biaya (RAB)

Catatan: Jika sumber dana pengadaan berasal dari APBN, maka perencanaan
pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja
Kementerian/ Lembaga setelah penetapan pagu indikatif.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 67

Secara umum, alur perencanaan pengadaan melalui swakelola dapat
dilihat pada flowchat berikut :

68 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PENYELENGGARAN SWAKELOLA

Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan,
Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang memiliki tugas meliputi:

1. Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
2. Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara

berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

3. Tim Pengawas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi

Swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan.

PERSIAPAN SWAKELOLA

Swakeola Tipe I

Dalam Swakelola Tipe I, PPK mengkoordinasikan persiapan Swakelola tipe I setelah
penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan
oleh PA/KPA. Kegiatan persiapan Swakelola tipe I sebagaimana dijelaskan pada Tabel
berikut ini :

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 69

No. KEGIATAN PARA PIHAK
1. PENYUSUN PENETAPAN
2. Penetapan Penyelenggaran
3. Swakelola PPK PPK
4. Rencana kegiatan
5. Tim Persiapan PPK
Jadwal pelaksanaan
Tim Persiapan PPK
Reviu Spesifikasi teknis/KAK
Tim Persiapan PPK
Reviu RAB
Tim Persiapan PPK

Swakeola Tipe II

Dalam Swakelola Tipe II, PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe II setelah
penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan
oleh PA/KPA. Kegiatan persiapan Swakelola tipe II sebagaimana dijelaskan pada Tabel
berikut ini:

70 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Swakeola Tipe III

Dalam Swakelola Tipe III, PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe III
setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang
ditetapkan oleh PA/KPA. Kegiatan persiapan Swakelola tipe III sebagaimana dijelaskan
pada tabel berikut ini:

No. KEGIATAN PARA PIHAK
1. Penetapan sasaran PENYUSUN PENETAPAN

Tim Persiapan PA/KPA

Penyelenggara swakelola: PA/KPA

2. • Tim Persiapan dan Tim PPK penanggung penanggung
jawab anggaran jawab anggaran
Pengawas

• Tim Pelaksana Ormas Pimpinan Ormas

3. Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
4. Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK

5. Reviu Spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK

6. Reviu RAB Tim Persiapan PPK

Finalisasi dan PPK dan Pimpinan Ormas

7. Penandatanganan Kontrak

Swakelola

Catatan

• Tim Persiapan terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dapat
merangkap sebagai Tim Pengawas.

• Tim Pelaksana terdiri dari anggota Ormas pelaksana Swakelola. Untuk kegiatan
tertentu yang membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti kegiatan
pengumpulan data oleh enumerator, selain anggota Ormas pelaksana swakelola,
maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Tenaga
pendukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola.

• Tim Pengawas terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 71

Swakeola Tipe IV

Dalam Swakelola Tipe IV, PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV
setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang
ditetapkan oleh PA/KPA. Kegiatan persiapan Swakelola tipe IV sebagaimana dijelaskan
pada tabel berikut ini :

No. KEGIATAN PARA PIHAK
1. PENYUSUN PENETAPAN
Penetapan sasaran
2. PPK PA/KPA
Penyelenggara swakelola:
Tim Persiapan, Tim Kelompok Pimpinan
Pelaksana dan Tim Masyarakat Kelompok
Pengawas Masyarakat

3. Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK

4. Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK

5. Reviu Spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK

6. Reviu RAB Tim Persiapan PPK

7. Finalisasi dan PPK dan Pimpinan Kelompok
Penandatanganan Kontrak Masyarakat Pelaksana Swakelola

Swakelola

Catatan

• Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri
dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola.

• Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok
Masyarakat pelaksana swakelola.

• PPK dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran
atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi
Penyelenggara Swakelola.

72 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PELAKSANAAN SWAKELOLA

Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan
pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Adapun
secara umum Pelaksanaan Swakelola dapat dilihat pada alur sebagai berikut:

Tim Pelaksana Tim Pelaksana menyusun Tim Pelaksana menyusun
melaksanakan swakelola laporan penerimaan dan laporan swakelola dan
sesuai dengan jadwal dan penggunaan tenaga kerja dokumentasi

tahapan pelaksanaan sarana
kegiatan/sub prasarana/peralatan dan

kegiatan/output material/bahan

PPK melakukan Tim Pelaksana melakukan
pembayaran pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan
Swakelola kepada PPK
Swakelola dilakukan
sesuai dengan ketentuan

dalam peraturan
perundang-undangan

Dalam implementasi kegiatan, tim pelaksana juga wajib membuat laporan. Adapun isi
dari laporan peyelenggaraan swakelola sebagai berikut:

a. Laporan Pendahuluan, Memuat rencana pelaksanaan, metodologi,

pengorganisasian, uraian tugas, dan jadwal pelaksanaan

b. Laporan Antara, Memuat hasil survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/

inventarisasi masalah dan hasil olah data

c. Laporan Draf Akhir, Memuat draf hasil kegiatan

d. Laporan Akhir, Memuat hasil kegiatan

e. Laporan Bulanan, Memuat capaian realaisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi

kegiatan dan dokumentasi kegiatan

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 73

Hasil Pekerjaan swakelola kemudian dilakukan serah terima dengan alur sebagai
berkut:

Tim Pelaksana menyerahkan Penyerahan hasil pekerjaan dan
hasil pekerjaan dan laporan laporan pelaksanaan kepada
pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan
PPK melalui Berita Acara Serah pemeriksaan oleh Tim
Pengawas
Terima Hasil Pekerjaan

PPK menyerahkan hasil PA/KPA meminta PjPHP/PPHP
pekerjaan (termasuk untuk melakukan pemeriksaan

barang/jasa yang berbentuk administratif terhadap
aset) kepada PA/KPA barang/jasa yang akan

diserahterimakan

PENGAWASAN SWAKELOLA

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan
sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi

fisik meliputi:
1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau

tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan
material/bahan;
3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
d. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola.
Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan
dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk
segera mengambil tindakan korektif.

Catatan

Contoh formay Nota Kesepahama dan Kontrak Swakelola terdapat dalam Lampiran
Peraturan Lembaga LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.

74 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Direktori Klasifikasi Realisasi Output (KRO)

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 75

76 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 77

78 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 79

80 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 81

82 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 83

84 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 85

86 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 87

88 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 89

Direktori Kodefikasi Segmen Akun
pada Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait
transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman
dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan
pemerintah. Kodefikasi ini digunakan dalam sistem yang terintegrasi.

Dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan,
penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan Akun Standar merupakan suatu
pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah dan menjadi
pedoman dalam melakukan pelaksanaan program khususnya saat pencairan dana.
Berikut beberapa akun yang sering digunakan di lingkungan Deputi Kewirausahaan
beserta uraian dan deskripsi akun tersebut :

90 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 91

92 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 93

Untuk lebih jelasnya Bagan Akun Standar ini bisa juga diakses pada Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-331/PB/2021.

94 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Standar Biaya Masukan (SBM)

Kuncian penting yang digunakan Negara dalam perhitungan kebutuhan anggaran
tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga (RKA-KL) adalah Standar Biaya. Standar yang berisi ketentuan satuan-satuan
biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial
officer) ini merupakan instrumen penting dalam penganggaran berbasis kinerja yang
mendukung pembangunan nasional dan mengakomodasi penyempurnaan sistem
perencanaan dan penganggaran. Standar Biaya juga disusun dalam rangka penguatan
penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam proses penganggaran.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2022 telah diundangkan tanggal 8 Juni 2021. Peraturan
tersebut adalah salah satu instrumen pendukung dalam penyusunan anggaran tiap
Kementerian/Lembaga di Tahub Anggaran 2022.
PMK SBM Tahun Anggaran 2022 disusun untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga. Selain itu, PMK terkait SBM Tahun Anggaran 2022 juga berpedoman
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,
Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga.
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (SBM TA 2022) berlaku untuk
seluruh Kementerian Negara/Lembaga dalam hal perencanaan program dan penyusunan
RKAKL serta berfungsi sebagai batas atas dalam menentukan biaya komponen output
dan alat reviu angka dasar (baseline).
PMK SBM terdiri dari beberapa penenentuan biaya komponen, seperti Honorarium,
Biaya Uang Harian atau Penginapan Perjalanan Dinas, Biaya Rapat Di Luar Kantor, Biaya
Sewa Kendaraan, Biaya Konsumsi atau Kudapan dan lain sebagainya. Dalam PMK SBM ini
juga terdapat aturan atau penjelasan penggunaan Standar Biaya Masukan yang berfungsi
sebagai batas tertinggi. PMK SBM ini dikeluarkan setiap tahun dengan menyesuaikan
kondisi dan juga menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasi di
tahun sebelumnya.

Untuk SBM PMK Tahun Anggaran 2022 dapat diakses pada laman
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a73998d2-c308-4451-a907-
35438a028e80/60~PMK.02~2021Per.pdf.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 95

Standar Biaya Keluaran (SBK)

Kuncian penting yang digunakan Negara dalam perhitungan kebutuhan anggaran
tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga (RKA-KL) adalah Standar Biaya. Standar yang berisi ketentuan satuan-satuan
biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial
officer) ini merupakan instrumen penting dalam penganggaran berbasis kinerja yang
mendukung pembangunan nasional dan mengakomodasi penyempurnaan sistem
perencanaan dan penganggaran. Standar Biaya juga disusun dalam rangka penguatan
penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam proses penganggaran.
Penyusunan SBK berlandaskan pada dasar hukum UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan, PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, dan PMK No. 71/
PMK.02/2013 ttg Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam
Penyusunan RKA-KL, jo. PMK 232/PMK.02/2020. Penyusunan tersebut dilakukan pada
level keluaran (output) yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.
Keluaran (output) yang dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran mempunyai
kriteria yaitu; bersifat berulang, mempunyai jenis dan satuan yang jelas serta terukur
dan mempunyai komponen/tahapan yang jelas. Jenis SBK sendiri dibagi menjadi
dua, yaitu indeks biaya keluaran untuk menghasilkan satu volume keluaran (output)
dan Total Biaya Keluaran untuk menghasilkan total volume keluaran (output). Dalam
peruntukannya SBK dibedakan menjadi Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU), yaitu
SBK yang diperuntukkan/berlaku bagi semua K/L dan Standar Biaya Keluaran Khusus
(SBKK), yaitu SBK yang diperuntukkan/ berlaku bagi KL tertentu.

96 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Sedangkan Standar Biaya Keluaran berfungsi untuk beberapa hal, antara lain:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dan

pelaksanaan anggaran;
b. referensi penyusunan prakiraan maju;
c. bahan penghitungan pagu indikatif K/L TA 2023;
d. referensi penyusunan SBK untuk output sejenis pada K/L yang berbeda.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 97

DAFTAR
PUSTAKA

98 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

DAFTAR PUSTAKA

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional;
4. PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran K/L;
5. PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional
6. Permen PPN/Ka. Bappenas No. 1/2021 tentang Tata Cara Penyusunan,

Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/

PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
8. PMK 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
9. Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian PPN/Bappenas dan

Kementerian Keuangan yang ditetapkan tanggal 24 Juni 2020 terkait
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP);
10. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-6/Ag/2021 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penelmhan Rencana Kerja Dan
Anggaran Kementerian/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanmn Anggaran; dan
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- I /PB/202
Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
12. Direktorat Sistem Penganggaran. Bahan Tayang : Pokok-Pokok Peraturan
Dirjen Anggaran Nomor 6/Ag/2021 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan
Penelaahan Rka-K/L Dan Pengesahan Dipa – Oktober 2021
13. Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran. Bahan
Tayang : Sosialisasi Tata cara Revisi Anggaran – 2022,
14. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Bahan tayang : Bagan Akun Standar
2022
15. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas. Bahan
Tayang : Penyusunan Rancangan Renja Kementerian Koperasi dan UKM - 2022
16. Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas. Bahan
Tayang : Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 99

100 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN