PROFESI KEPENDIDIKAN

C. Pendidikan profesi guru dalam jabatan
Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai

negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan
pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan
yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Pertimbangan diadakannya pendidikan profesi guru dalam jabatan adalah
adanya peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang
Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Pada Pasal
66 dalam permen tersebut diaktakan bahwa bagi guru dalam jabatan (telah menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau guru yayasan) yang diangkat sampai dengan akhir
tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-l/D-IV tetapi belum
memperoleh Sertifikat Pendidik dapat memperoleh Sertifikat Pendidik melalui
pendidikan profesi Guru. Pendidikan profesi Guru sebagaimana dimaksud dibiayai
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Masyarakat. Ketentuan mengenai tata cara memperoleh
Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik
kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan
dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan
pendidikan. Sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang
menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan sertifikasi oleh
perguruan tinggi dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru yang ditetapkan
oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kuota peserta sertifikasi bagi guru
dalam jabatan setiap tahun. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan
oleh Menteri Pendidikan Nasional. Penentuan peserta sertifikasi sebagaimana
berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui:
1) uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik;
2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Uji kompetensi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang:
1) memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
2) belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, apabila sudah: mencapai

usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau
mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara
dengan golongan IV/a.

94

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk penilaian
portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional
guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
a) kualifikasi akademik;
b) pendidikan dan pelatihan;
c) pengalaman mengajar;
d) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
e) penilaian dari atasan dan pengawas;
f) prestasi akademik;
g) karya pengembangan profesi;
h) keikutsertaan dalam forum ilmiah;
i) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
j) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Dokumen portofolio bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor dan
guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan disesuaikan dengan
bidang tugasnya.

Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio mendapat sertifikat
pendidik. Sedangkan Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:
1) melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus; atau
2) mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian.

sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara
sertifikasi.Ujian mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan
profesional.

Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru mendapat
sertifikat pendidik. Sedangkan guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan
pelatihan profesi guru diberi kesempatan untuk mengulang ujian.

Pemberian sertifikat pendidik secara langsung diberikan kepada: guru yang
sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atauS-3 dari perguruan tinggi terakreditasi
dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau
rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b
atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau guru
kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi
terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas
yang diampunya dengan golongan sekurangkurangnya IV/b atau yang memenuhi
angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau guru bimbingan dan
konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari
perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang
relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan sekurang-kurangnya
IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah

95

memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam
bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan
dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit
kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau guru yang sudah mempunyai golongan
serendahrendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan
golongan IV/c; dengan cara memverifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen.

Tahun 2019 ditetapkan kuota peserta PPG Daljab yang mendapat bantuan biaya
pendidikan dari biaya APBN melalui Kemdikbud sebanyak 40.000 orang guru yang
telah dinyatakan lulus seleksi oleh Kemristekdikti. Diharapkan setelah memiliki
sertifikat pendidik akan menjadi salah satu unsur yang berperan penting dalam
menyiapkan generasi emas dan menuju Indonesia unggul di masa society on the move.

Penyelenggara PPG dalam Jabatan 2019, yang telah ditetapkan oleh
Kemristekdikti sebayak 62 LPTK dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Guru
(Standar DikGu) yang mencakup standar pendidikan, standar penelitian, dan standar
pengabdian kepada masyarakat. Dasar Pelaksanaan PPG Daljab diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru, dimana di pasal 66 ayat 1
menyatakan “Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun
2015 dan sudah memiliki kualilikasi akademik S-l/D-IV tetapi belum memiliki
Sertifikat Pendidik dapat memperoleh Sertifikat Pendidik melalui Pendidikan Profesi
Guru” dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017
Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat Sampai Dengan Akhir
Tahun 2015, dimana di pasal 3 ayat 1 berbunyi Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
dilaksanakan melalui Program PPG yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang
memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Menurut Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 Pasal 20 ayat (11) Beban
belajar Program PPG Daljab paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks. Mengikuti
Permenristekdikti ini pada Pasal 20 ayat (6), kurikulum PPG Daljab dengan total 24
sks ini diurai ke dalam tiga bentuk pembelajaran, yaitu kuliah-teori (pendalaman
materi akademik), lokakarya, dan praktik pengalaman lapangan (PPL). Materi
akademik mencakup dua (2), yaitu akademik pedagogik dan akademik bidang
studi/profesional. Materi akademik pedagogik dengan materi pokok Pendidikan dan
Profesi Pendidik, diarahkan untuk memberikan penguatan tentang dasar-dasar ilmu
pendidikan dan prinsip-prinsip guru sebagai profesi. Sedangkan materi pokok untuk
akademik bidang studi/profesional tidak hanya mencakup materi-materi keilmuan,
melainkan dikaitkan dengan cara pembelajarannya, atau dikaitkan dengan penerapan
prinsip TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge). Lokakarya
berupa kegiatan pengembangan/penyusunan perangkat pembelajaran, peerteaching
dan proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Lokakarya berupa kegiatan
pengembangan/penyusunan perangkat pembelajaran, peerteaching dan proposal

96

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Desain pelaksanaan PPG Dalam Jabatan 2019
digambarkan dalam bagan berikut :

Gambar 6.3 Desain PPG Dalam Jabatan 2019

Rangkuman

• Kolaborasi yang sinergis antara LPTK, pemerintah, dan sekolah merupakan kunci
keberhasilan program yang harus diwujudkan secara terencana, harmoni dan
berkelanjutan, yang diarahkan pada dwitunggal tujuan, yaitu: (a) perkembangan
dan pertumbuhan peserta didik secara optimal, (b) perkembangan profesionalisme
guru dan calon guru. Diyakini bahwa guru yang baik hanya dapat dihasilkan
melalui perbaikan pada kedua lembaga tersebut. Sekolah laborartorium dan
sekolah mitra sebagai teaching school sangat penting perannya dalam proses
induksi guru dalam rangkaian pendidikan profesi guru terpadu. Program induksi
berupa pemantapan dan pengembagan kompetensi guru profesional melalui
kegiatan collaborative teaching atau lesson study merupakan tahapan yang harus
ditempuh sebelum calon guru ditetapkan dan diangkat penuh oleh Pemerintah
sebagai guru profesional. Hanya yang lulus dari program induksi ini dapat diangkat
dan ditetapkan sebagi guru profesional.

• Standarisasi sumber daya manusia (aspek pendidikan dosen dan tenaga
kependidikan), serta sarana-prasarana pendukung lainnya, bukan saja diperlukan
untuk menjamin mutu proses pembelajaraan dan mutu lulusan, tetapi sekaligus
juga berfungsi sebagai seleksi alamiah LPTK abal-abal yang ikut masuk dan
mencoba mengacaukan upaya mulia melahirkan calon guru profesional masa
depan.

97

Eksplorasi
Setelah mempelajari BAB ini, bukalah link
https://www.kompasiana.com/hilsinta/54f9163ca33311ba028b4692/ppg-
prokontra-bagi-mahasiswa-jurusan-pendidikan

Bagaimana pendapatmu mengenai isi dari artikel di atas, hubungkan pendapatmu
dengan bahasan pada BAB yang telah dipelajari!
Evaluasi
Setelah memahami isi BAB VI dengan baik, jawablah pertanyaan berikut ini!
1. Siapakah yang berperan dalam pengadaan guru di Indonesia? Mengapa?
2. Uraikan hasil analisismu tentang perbedaan PPG prajabatan dengan dalam

jabatan!
3. Menurut anda apakah PPG dapat meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan

nasional? Mengapa?

98

BAB VII
SERTIFIKASI GURU

Pendahuluan
Dalam pembahasan BAB pengadaan guru di Indonesia telah disebutkan bahwa

PPG baik dalam jabatan maupun prajabatan merupakan konsep terbaru dari
pemerintah yang bertugas memberikan pendidikan guru. Apabila seorang guru telah
dinyatakan lulus dari PPG maka ia berhak mendapatkan sertifikat. Maka masyarakat
lebih mengenal PPG sebagai proses sertifikasi. Sertifikasi lebih dikenal dikalangan
guru yang sudah menjadi PNS atau guru tetap yayasan atau pada saat ini dikenal
dengan PPG dalam jabatan.

Pada BAB ini akan dibahas secara rincimengenai sertifikasi guru dalam jabatan
terdiri dari: Pengertian sertifikasi guru, latar belakang sertifikasi guru, Pedoman
penetapan peserta sertifikasi guru, dan rosedur dan Mekanisme Sertifiikasi Guru.
Setelah memahami BAB ini dihapkan mahasiswa mampu:
1. Menjelaskan hakikat sertifikasi guru,
2. Menguraikan latar belakang sertifikasi guru,
3. Mengidentifikasi pedoman penetapan peserta sertifikasi guru
4. Mengidentifikasi prosedur dan Mekanisme Sertifiikasi Guru.

A. Hakikat Sertifikasi Guru
Sertifikasi guru adalah sebuah upaya pemerintah dalam rangka

peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang
telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat,
yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri
dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi
standar profesional. Sehingga guru yang sudah mendapat Sertifikat Pendidik berarti
Guru tersebut sudah di anggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik
pendidikan yang berkualitas. Sehingga Guru yang sudah mendapat
Sertifikat Pendidik diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi
pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun outputnya.

Tujuan Sertifikasi Guru adalah menentukan kelayakan guru dalam
melaksanakan tugas sebagai Pemegang peranan Penting dalam pembelajaran dan
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan Guru yang bersetifikat Pendidik
melalui program Sertifikasi guru merupakan salah satu langkah pemerintah dalam
membangun pendidikan yang berkulitas dan berkompeten baik di saat sekarang atau
di masa yang akan datang.

Sementara itu, manfaat sertifikasi guru adalah melindungi profesi guru
dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru serta
melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan

99

tidak profesional. Dengan adanya sertifikasi guru diharapkan pendidika akan semakin
berkualitas.

Dasar utama dari sertifikasi guru adalah UU Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disyahkan tanggal 30 Desember 2005. Yakni
dalam Pasal 8 berbunyi : “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,
sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Maka UU ini menjadi dasar kuat untuk
diadakannya sertifikasi guru.

Pasal lainnya adalah Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat
pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi
persyaratan. Landasan Hukum lainnya adalah UU Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 18
tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal
4 Mei 2007. Jadi untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik sehingga guru tersebut
di berikan tunjangan sertifikasi guru harus bisa memenuhi persyaratan yang sudah di
tetapkan Pemerintah.

Dalam media pernah diberitakan bahwa tunjangan Sertifikasi Guru di
hapus namun pemberitaan tersebut hanya sekedar berita yang sampai kini belum ada
kebenarannya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14/2005, sertifikasi guru akan
terus dilaksanakan sampai Undang-Undang tidak mengamanatkan pelaksanaan
sertifikasi guru.

B. Latar Belakang Sertifikasi Guru
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik
minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi
(pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan
sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang

100

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau
norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Diharapkan agar guru sebagai tenaga profesional dapat berfungsi untuk
meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan terlaksananya sertifikasi
guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu
pendidikan secara berkelanjutan.

C. Prosedur dan Mekanisme Sertifiikasi Guru
Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui:

1) uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik berupa fortofolio
2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang telah lulus S2 atau S3

Uji kompetensi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang:
1) memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
2) belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, apabila sudah: mencapai usia

50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau mempunyai
golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan
IV/a.

Portofolio merupakan bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan
pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai
guru dalam interval waktu tertentu. Jadi portofolio merupakan pengakuan atas
pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen
yang mencerminkan rekam jejak profesionalitas guru selama mengajar

Portofolio adalah kumpulan dokumen sebagai bukti fisik yang menunjukkan
prestasi/karya serta pengalaman profesionalnya selama menjadi guru. Sebagai syarat
utama untuk mengikuti sertifikasi guru melalui penilaian portofolio, maka guru harus
menyusun dokumen-dokumen portofolio dengan benar sesuai panduan yang sudah
ditetapkan.

Semua bentuk prestasi dan hasil karya, baik hasil lomba, seminar, maupun
penelitian hendaknya dibuktikan dengan dokumen tertulis bahwa guru yang
bersangkutan memiliki kompetensi seperti itu. Hal ini akan mempertegas perannya
sebagai agen pembelajaran yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian,
profesional, dan sosial.

Adapun fungsi portofolio adalah sebagai berikut:
a) Cerminan prestasi dan kualitas dalam karya-karya guru.
b) Deskripsi tingkat kompetensi guru.
c) Basis penentuan layak tidaknya guru menerima sertifikat pendidik.
d) Dasar penentuan pembinaan tingkat lanjut apa yang perlu diambil bagi peserta yang

tidak lolos sertifikasi.

101

Agar guru bisa terdaftar sebagai peserta sertifikasi, maka ia harus menyiapkan
dokumen-dokumen yang lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan. Komponen yang
harus ada dalam portofolio adalah sebagai berikut:
a. Kualifikasi akademik

Kulaifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai
sampai dengan guru yang bersangkutan mengikuti sertifikasi, baik pendidikan bergelar
(S1, S2, dan S3) maupun pendidikan nongelar (D4 atau Post Graduate diploma ) baik
dalam maupun luar negeri. Bukti fisik yang terkait dalam komponen ini dapat berupa
ijasah atau sertifikat diploma.
b. Pendidikan dan pelatihan

Pada point ini yang dimaksud dengan portofolio dalam pendidikan dan
pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam
rangka pengembangan dan atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas
sebagai pendidik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun
internasional. Bukti fisik kompetensi ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat
keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.
c. Pengalaman mengajar

Pengalaman mengakar guru yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas
sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari
lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, dan atau kelompok masyarakat
penyelenggara pendidikan). Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat
keputusan/surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang.
d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yaitu persiapan pembelajaran yang
akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran
paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian
materi, pemilihan sumber dan media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan
penilaian hasil belajar. Bukti fisik dari komponen ini berupa dokumen perencanaan
pembelajaran ( RP/ RPP/ SP ) yang diketahui / disahkan oleh atasan.
e. Penilaian dari atasan dan pengawas

Penilaian dari atasan dan pengawas yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi
kepribadian dan sosial yang meliputi aspek- aspek ketaatan menjalankan ajaran agama,
tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan
kreatifitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi,
kemampuan bekerjasama.
f. Prestasi akademik

Prestasi akademik yaitu prestasi yang dicapai guru terutma yang terkait dengan
bidang keahlian yang mendapat pengakuan dari lembaga/ paniti penyelenggara, baik
tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik ( juara lomba atau penemuan karya

102

monumental di bidang pendidikan atau non pendidikan ). Bukti fisik yang dilampirkan
berupa surat penghargaan, surat keterangan, atau sertifikat yang dikeluarkan oleh
lembaga/panitia penyelenggara.
g. Karya pengembangan profesi

Karya pengembangan profesi yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya
upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini
meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional,
artikel yang dimuat dalam media jurnal/ majalah/ surat kabar, menjadi reviwer buku,
penulis soal ebtanas/ UN, modul/buku cetak lokal ( kabupaten atau kota) yang minimal
mencakup materi pembelajaran satu semester, media/ alat pembelajaran, laporan
penelitian dan karya seni. Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari
pejabat yang berwenang.
h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

Keikutsertaan dalam forum iliah yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang
relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,
nasional, internasional baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta, bukti fisik
yang dilampirkan dalam komponen ini berupa makalah dan sertifikat/ piagam bagi nara
sumber dan sertifikat/ piagam bagi peserta.
i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial

Yang dimaksud yaitu pengalaman guru menjadi pengurus dan bukan hanya
sebagai anggota di suatu organisasi pendidikan dan sosial. Pengurus organisasi
dibidang pendidikan antara lain pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua
jurusan, kepala LAB, kepala bengkel ketua studio, ketua asosiasi guru bidang studi
asosiasi profesi dan Pembina kegiatan ekstra kurikuler ( pramuka, KIR, PMR, Mading,
dll ). Sedangkan pengurus dibidang social antara lain ketua RW/RT, ketua LMD, dan
Pembina kegiatan keagamaan. Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau
surat keterangan dari pihak yang berwenang.
j. Penghargaan Yang Relevan Dengan Bidang Pendidikan

Penghargaan yang dimaksud yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru
menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas danmemenuhi criteria
kuantitatif ( lama waktu, hasil, lokasi/geografi ), kualitatif (komitmen, etos kerja ) dan
relevansi ( dalam bidang/ rumpun bidang )baik pada tingkat kepribadian/ kota, provinsi,
nasional maupun internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa foto kopi sertifikat,
piagam atau surat keterangan.

Guru yang memiliki nilai portofolio di atas batas minimal dinyatakan lulus
penilaian portofolio dan berhak menerima sertifikat pendidik. Namun, guru yang hasil
penilaian portofolionya memperoleh nilai kurang sedikit dari batas minimal diberi
kesempatan untuk melengkapi portofolio. Setelah lengkap guru dinyatakan lulus dan
berhak menerima sertifikat pendidik. Bagi guru yang memperoleh nilai jauh di bawah
batas minimal lulus wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi guru

103

yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan
Nasional. Pada akhir diklat profesi guru, dilakukan ujian dengan materi uji mencakup
4 kompetensi guru. Bagi guru yang lulus ujian berhak menerima sertifikat pendidik,
dan guru yang belum lulus diberi kesempatan untuk mengulang materi diklat yang
belum lulus sebanyak 2 kali kesempatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk mendapatkan
sertifikat pendidik, seorang pendidik tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah
ditetapkan. Dari berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik tersebut
dapat kita ketahui bahwa untuk menjadi pendidik yang professional seseorang pendidik
harus memiliki berbagai kompetensi yang menunjang tugas seorang guru. Meski begitu
dengan diperolehnya sertifikat pendidik maka seorang guru yang berstatus PNS berhak
atas tunjangan profesi sebesar gaji pokoknya. Gaji pokok akan berbeda setiap guru,
tergantung pangkat dan golongannya. Sedangkan untuk yang bukan PNS/ guru tetap
yayasan maka akan diberi tunjangan Rp. 1.500.000/ bulan. Penyaluran dilakukan setiap
tiga bulan. Tiga bulan pertama paling cepat bulan Maret. Tiga bulan kedua paling cepat
bulan Juni. Tiga bulan ketiga paling cepat bulan September. Sedangkan Tiga bulan
terakhir paling cepat cair pada bulan November.

104

Rangkuman
✓ Sertifikasi guru adalah sebuah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu

dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh
pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang
bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri
dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan
memenuhi standar profesional.
✓ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan
bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
✓ Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan
sertifikat pendidik.
✓ Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui: uji kompetensi untuk
memperoleh sertifikat pendidik berupa fortofolio dan pemberian sertifikat
pendidik secara langsung bagi guru yang telah lulus S2 atau S3
✓ Uji kompetensi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang: memiliki kualifikasi
akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV); belum memenuhi kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV, apabila sudah: mencapai usia 50 tahun dan mempunyai
pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau mempunyai golongan IV/a, atau
yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

105

Eksplorasi
Bacalah kisah isnpiratif di bawah ini, di https://seruni.id/demi-menjadi-guru-
kugadaikan-ijazahku-kepada-allah/

Bagaimana pendapat anda tentang isi dari kisah tersebut? Kaitkan jawaban anda
dengan sertifikasi guru!

Evaluasi
Setelah mempelajari BAB tentang sertifikasi guru, jawablah pertanyaan berikut
dengan tepat.
1. Jelaskan hakikat sertifikasi guru!
2. Uraikan secara singkat latar belakang sertifikasi guru!
3. Bagaimanakah pedoman penetapan peserta sertifikasi guru?
4. Jelaskan prosedur dan Mekanisme Sertifiikasi Guru!

106

BAB VIII
KODE ETIK GURU

Pendahuluan
Seperti halnya profesi-profesi yang lain, profesi guru juga memiliki kode etik

yang harus ditaati. Lahirnya undang-undang RI no.14 tahun 2005 tentang guru dan
dosen, merupakan tonggak yang bersejarah dalam proses perkembangan guru di
Indonesia, sebab undang-undang telah memberikan pengakuan formal kepada guru
Indonesia sebagai jabatan profesional.

Sebagai guru profesional, guru dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya
berdasarkan kode etik yang disusun dan dikembangkan oleh organisasi profesinya,
dalam hal ini PGRI. Hal ini sejalan dengan bab IV pasal 43 ayat 1 undang-undang RI
no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa untuk menjaga dan
meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas
keprofesiaannya, organisasi profesi guru membentuk kode etik.

Dalam rangka menegakan kode etik guru Indonesia, pembentukan dewan
kehormatan guru Indonesia oleh PGRI adalah merupakan suatu keharusan. Sehingga
dengan demikian dalam pelaksanaannya kode etik guru Indonesia dapat berfungsi
sebagai pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai
profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindung undang-undang.

Dalam BAB VIII ini akan dibahas beberapa fakta tentang kode etik guru, yang
terdiri atas:
1. Hakikat Kode Etik
2. Tujuan Kode etik guru
3. Isi Kode Etik Guru
4. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Guru
5. Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional Kode Etik Guru

Setelah mempelajari BAB ini diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman
yang komfrehensip tentang kode etik guru, tujuan kode etik guru, isi kode etik guru,
sanksi pelanggaran kode etik guru, serta nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional
kode etik guru.

A. Pengertian Kode Etik Guru
Secara etimologis, “kode etik” berarti pola aturan,tata cara, tanda, pedoman

etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain kode etik
merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berprilaku. Etis berarti
sesuai dengan nilai-nilai, dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau
masyarakat tertentu.

Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau
aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi.

107

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Pasal 28 menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai
pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan “.

Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai Ketua Umum
PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan
pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan
pengabdiannya bekerja sebagai guru (PGRI,1973). Dari pendapat Ketua Umum PGRI
ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua
unsur pokok yakni : sebagai landasan moral dan sebagai pedoman tingkah laku.

Soetjipto dan Raflis Kosasi menegaskan bahwa kode etik suatu profesi adalah
norma norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam
melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma norma
tersebut berisi petunjuk petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka
melaksanakan profesinya dan larangan larangan yaitu ketentuan ketentuan tentang apa
yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam
menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota
profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari dalam masyarakat.

Dalam kode etik guru Indonesia bagian satu pasal 1 diperjelas lagi, bahwa
kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh
guru-guru Indonesia sebagai pedoman pedoman sikap dan perilaku dalam
melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
Pedoman sikap dan perilaku ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku
guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama
menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan
sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.

Dari uraian tersebut, kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus
diindahkan oleh setiap anggota profesi didalam melaksanakan tugas profesinya dan
dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk- petunjuk bagi
para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesi dan larangan-
larangannya.

B. Tujuan Kode Etik Guru
Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk

kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum
tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:
1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari masyarakat, agar mereka
jangan sampai memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh
karenanya, setiap kode etik akan melarang berbagai bentuk kelakuan profesi yang

108

dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini kode
etiksring di sebut kode kehormatan.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.

Kesejateraan yang dimaksud meliputi kesejahteraan lahir (material) yang
pada umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan
perbuatan-perbuatan yang merugikan pada kesejahteraan para anggotanya. Dan
kesejahteraan batin (spiritual atau mental) yang umumnya memberi petunjuk-
petunjuk para anggotanya untuk melaksanak profesinya. Kode etik juga mengandung
peraturan-peraturan yang bertujuan mengatasi tingkah laku yang tidak pantas atau
tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota
profesi.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Bagi anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tangung
jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik
merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu di lakukan para anggota profesi dalam
menjalankan tugasnya.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi

Kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi
selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam
membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Sedangkan kode etik guru Indonesia secara khusus memiliki tujuan sebagai
pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat,
mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.

C. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia
Fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik

guru dalam menyandang status pendidik. Dengan demikian, adanya kode etik tersebut
diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap
kewajibannya. Jadi substansi diberlakukannya kode etik kepada guru sebenarnya
untuk menambah kewibawaan dan memelihara image profesi guru tetap baik.

Sutan Zanti dan Syahmiar Syahrun (1992) secara spesifik mengemukakan
empat fungsi kode etik guru bagi guru itu sendiri. Keempat fungsi kode etik tersebut
sebagai berikut.
1. Agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi

tanggung jawabnya, karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan.
2. Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan

pemerintah.

109

3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung
jawab pada profesinya.

4. Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan
profesinya dalam melaksanakan tugas.
Secara umum dapat dirinci bahwa fungsi kode etik guru yaitu: (a) agar guru

memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga
terhindar dari penyimpangan profesi, (b) agar guru bertanggung jawab atas
profesinya, (c) agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal,
(d) agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, sehingga jasa
profesi guru diakui dan digunakan oleh masyarakat, (e) agar profesi ini membantu
dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri, dan (f) agar profesi guru
terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.

Lebih singkat dari pendapat-pendapat di atas kode etik guru pasal 1
menyebutkan bahwa Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip
dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru
dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan
seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama,
pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.

Dengan demikian Ketaatan guru pada Kode Etik akan mendorong mereka
berperilaku sesuai dengan norma- norma yang dibolehkan dan menghindari norma-
norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi
profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga
negara dan anggota masyarakat.

D. Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional Kode Etik Guru
Kode etik guru Indonesia tidak disusun begitu saja. Tidak pula disusun

berdasarkan kepentingan tertentu dan maksud tertentu. Kode etik guru disusun
berdasarkan nilai-nilaia dasar dan nilai-nilai opersional. Adapun nilai-nilai yang
mendasari kode etik guru Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Nilai-nilai agama dan Pancasila.
2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,

dan kompetensi profesional.
3) Nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan

kesehatan jasmaniah. emosional, intelektual, sosial, dan spiritual,
Selain nilai-nilai dasar, kode etik guru Indonesia juga memiliki nilai-nilai

operasional sebagai nilai-nilai yang harus dilakukan yang juga berpedoman pada
nilai-nilai dasar di atas. Nilai-nilai operasional adalah teknis di lapangan tentang apa
yang harus dilakukan oleh guru terhadap peserta didik, orang tua wali murid,
Masyarakat, Sekolah dan Rekan Sejawat, dengan Profesi , dengan Organisasi
Profesinya, serta dengan Pemerintah. Berikut adalah nilai-nilai operasional tersebut.

110

1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik
Seorang guru harus memperhatikan apa saja yang boleh dilakukan terhadap

peserta didik serta apa saja yang harus dihindari untuk dilakukan. Berikut adalah
perbuatan yang harus dilakukan oleh guru terhadap peserta didik.
a. Guru berprilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
proses dan hasil pembelajaran.
b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan
mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan
anggota masyarakat.
c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara
individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk
kepentingan proses kependidikan.
e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha
menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang
menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta
didik.
f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang
dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah
pendidikan.
g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat
mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk
membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya,
termasuk kemampuannya untuk berkarya.
i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali
merendahkan martabat peserta didiknya.
j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan
hak-hak peserta didiknya.
l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh
perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya
dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan
kesehatan, dan keamanan.
n. Guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang
tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan
kemanusiaan.

111

o. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada
peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan,
moral, dan agama.

p. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta
didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

2. Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Murid
Seorang guru tidak dapat terlepas dari orang tua/wali murid karena mereka

sejatinya adalah orang yang diharapkan mampu membantu orang tua/ wali dalam
mendidik putera puterinya. Oleh karena itu, seorang guru harus mengetahui
bagaimana sebaiknya seorang guru bersikap terhadap orang tua/ wali. Dalam kode
etik disebutkan bahwa yang harus dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut.
a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan

orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif

mengenai perkembangan peserta didik.
c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang

bukan orangtua/walinya.
d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi

dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
e. Guru bekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi

dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi denganya

berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak
akan pendidikan.
g. Guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan
orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
3. Hubungan Guru dengan Masyarakat

Seorang guru adalah personal yang hidup di dalam sebuah masyarakat.
Sebagai bagian dari masyarakat ia harus mengetahui bagaimana sebaiknya ia
bersikap. Kode etik guru Indonesia mengatur sikap yang sebaiknya dilakukan oleh
guru dimasyarakat, yaitu sperti di bawah ini:
a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien

dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan

meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise

dan martabat profesinya.

112

e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat
berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta
didiknya.

f. Guru mememberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai
agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan
masyarakat.

g. Guru tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada
masyarakat.

h. Guru tidak menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat
Hal yang tidak kalah penting dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru

juga perlu memperhatikan bagaimana ia harus bersikap pada sekolah tempat ia
bekerja serta rekan sejawat baik itu yang ada di lingkungan sekolah tempat ia
bekerja ataupun di lingkungan sekolah lain. Kode etik guru Indonesia mengatur
seorang guru agar memiliki sikap sebagai berikut.
a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam

melaksanakan proses pendidikan.
c. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar sekolah.
e. Guru menghormati rekan sejawat.
f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan

dengan standar dan kearifan profesional.
h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk

tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan
tuntutan profesionalitasnya.
i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-
pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan
pembelajaran.
j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam
setiap tindakan profesional dengan sejawat.
k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan
keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional
pendidikan dan pembelajaran.
l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-
kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
m. Guru tidak mengeluarkan pernyataan-keliru berkaitan dengan kualifikasi dan
kompetensi sejawat atau calon sejawat.

113

n. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan
merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya.

o. Guru tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar
pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.

p. Guru tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-
pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.

q. Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak
langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

5. Hubungan Guru dengan Profesi
Sebagai insan yang ada di dalam sebuah profesi, maka seorang guru juga

perlu melakukan sikap terbaik terhadap profesinya. Sebuah profesi akan menuntut
seseorang yang menekuninya untuk bisa memelihara serta meingkatkan profesi itu
sendiri. Oleh karena itu, kode etik guru Indonesia mengatur bagaimana sebaiknya
seorang guru bersikap terhadap profesinya. Sikap-sikap tersebut antara lain:
a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan

mata pelajaran yang diajarkan.
c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan

tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif

individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan

merendahkan martabat profesionalnya.
g. Guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi

keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
h. Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas

dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan
dan pembelajaran.
6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya :

Sebuah profesi biasanya memiliki organisasi yang berfungsi mewadahi dan
memperjuangkan aspirasi anggotanya. Ibarat sebuah sapu lidi jika hanya sebatang
lidi ia tidak akan mampu membersihkan sampah dan kotoran. Akan berbeda
hasilnya jika batang-batang lidi tersebut disatukan dan diikat dengan sebuah tali,
maka kotoran apapun akan mampu dibersihkan. Itulah fungsi sebuah organisasi
profesi. Sehingga seorang guru harsulah memiliki sikap terbaik yang harus ia
lakukan terhadap organisasi profesinya. Kode etik guru Indonesia mengatur
bagaimana guru harus bersikap, yaitu sebagai berikut:

114

a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif
dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan
kependidikan.

b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan
manfaat bagi kepentingan kependidikan.

c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat
informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.

d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan
tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.

e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk
tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan
profesional lainnya.

f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat
merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.

g. Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh
keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.

h. Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Hubungan Guru dengan Pemerintah
Sebagai sebuah profesi, guru tidak dapat terlepas dari pemerintah. Setiap

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mau tidak mau akan berefek terhadap
guru. Karena guru itu sendiri adalah kebijakan pemerintah. Maka ada sikap sikap
yang harus dilakukan oleh guru terhadap pemerintah yaitu sebagai berikut:
a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan

bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan
ketentuan perundang-undangan lainnya.
b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang
berbudaya.
c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
d. Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau
satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
e. Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada
kerugian negara

E. Pelanggaran dan Sanksi Kode etik guru Indonesia
Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakana kode

Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan

115

profesi guru. Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran
ringan, sedang, dan berat. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang
melakukan pelanggaran terhdap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang
Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan
tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan
perundang-undangan. Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia wajib
dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk
menjaga harkat dan martabat profesi guru. Siapapun yang mengetahui telah terjadi
pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan
Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.

Sering juga kita jumpai, bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan
profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi
tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila
halnya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman
tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang
sifatnya memaksa,baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Sebagai contoh dalam hal ini jika seseorang anggota profesi bersaing secara
tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap
kecurangan itu serius ia dapat dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya, karena
kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan
perbuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barang
siapa melanggar kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan
sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi-profesi.

F. Kode Etik Profesi Guru
Kode etik merupakan suatu kesepakatan bersama dari para anggota suatu

profesi, sehingga kode etik profesi guru juga ditetapkan berdasarkan persetujuan dari
anggotanya (surya, 2013: 371). Adapun rumusan kode etik guru Indonesia yang
merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya itu sesuai dengan hasil kongres PGRI XIII, tanggal 21-25 Nopember yang
terdiri dari sembilan item berikut:

116

KODE ETIK GURU INDONESIA

Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah
bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan
Negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang
berjiwa Pancasila dan setia pada UUD 1945 turut
bertanggungjawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi 17
Agustus 1945. Oleh karena itu, guru Indonesia terpanggil untuk
menunaikan karyanya dengan mempedomanimdasar-dasar sebagai
berikut:

1. Guru berbakti membimbing peserta didikuntuk membentuk
manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila.

2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik

sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang

menunjang berhasilnya proses pembelajaran.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orangtua murid dan

masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa
tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan
meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat
kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan
mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan
pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam
bidang pendidikan.

117

Seiring berjalannya waktu, kode etik guru Indonesia mengalami berbagai
penyempurnaan disesuaikan dengan berbagai tuntutan yang berkembang yang masih
berlaku sampai tahun 2020 saat ini. Sampai saat ini PGRI telah mensosialisasikan
perubahan tersebut. Berikut adalah rumusan lengkap dari kode etik Indonesia:

118

119

120

121

122

123

124

125

G. Sumpah Guru Indonesia
Seperti telah disebutkan pada kode etik guru pasal 9 bahwa naskah sumpah/

janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kode etik
guru Indonesia. Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud
pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai
moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap
dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi
profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Setiap
pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan
pendidikan. Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara
perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugas.

Berikut teks naskah Janji / Sumpah Guru :

Demi Allah

Sebagai Guru Indonesia saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan :

1. membaktikan diri saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran
peserta didik guna kepentingan kemanusian dan masa depannya;

2. melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan
mulia;

3. melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru;
4. melaksanakan tugas saya serta bertanggungjawab yang tinggi dengan

mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara serta
kemanusiaan;
5. menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai
agama dan Pancasila;
6. menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna
mencapai kedewasaannya sebagai warga Negara dan bangsa Indonesia yang
bermoral dan berakhlak mulia;
7. berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional;
8. berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa
dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar kependidikan;
9. memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih pada guru yang telah
mengantarkan saya menjadi guru Indonesia;
10. menjalin kerjasama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk
menumbuh kembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia;

126

11. berusaha untuk menjadi teladan dalam berperilaku bagi peserta didik dan
masyarakat;

12. menghormati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Guru Indonesia.

Saya ikrarkan sumpah/janji ini secara sungguh sungguh dengan mempertaruhkan
kehormatan saya sebagai guru profesional.

Rangkuman
✓ Dalam kode etik guru Indonesia bagian satu pasal 1 diperjelas lagi, bahwa
kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan
diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman pedoman sikap dan
perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota
masyarakat, dan warga negara.
✓ Pedoman sikap dan perilaku ini adalah nilai-nilai moral yang
membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak
boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di
luar sekolah.

Ek✓sploKraosdie Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan
Aksesnlaohrmliankmohrtatpl sy:/a/nsgultmraellinane.dida/sainpaelilsaiks-shaunkauamn-ttuegrkaasitd-paennlearyaapnaann-spanrokfsei-sgiuornua-l
terhadgaup-rmu udriadl/am. hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa,

sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai
dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.

127

Eksplorasi

Apakah anda sependapat dengan isi artikel tersebut? Uraikan alasan anda!
Evaluasi!
Setelah mempelajari BAB tentang kode etik guru Indonesia, jawablah pertanyaan
berikut!
1. Apakah yang dimaksud dengan kode etik guru Indonesia?
2. Mengapa perlu ada kode etik dalam profesi guru?
3. Apa saja yang menjadi isi kode etik guru Indonesia?
4. Tuliskan isi naskah sumpah/ ikrar guru Indonesia!

128

BAB IX
ORGANISASI PROFESI GURU

Pendahuluan
Dalam etika guru Indonesia disebutkan bahwa salah satu hubungan yang harus

dijaga seorang guru dalam menjalankan tugasnya adalah hubungannya terhadap
organisasi profesi. Hal ini tidak mengherankan karena sebagai sebuah profesi, guru
bukanlah tanpa hambatan dan resiko. Dengan menggabungkan diri serta aktif di dalam
sebuah organisasi profesi maka sebenarnya ia telah memelihara keutuhan profesi itu
sendiri.

Selain itu, dengan bergabung dalam sebuah organisasi profesi akan
memberikan pengalaman tersendiri serta dapat meningkatkan rasa percaya diri
seorang guru. Meski begitu tidak mudah bagi seorang guru untuk bisa aktif karena
tugas pokok seorang guru tidaklah sedikit. maka perlu ada cara sendiri bagi guru untuk
dapat mengatur waktu sehingga seorang guru bisa tetap aktif di organisasi profesi
tanpa meninggalkan tugas utamanya. Salah satu caranya adalah dengan memahami
secara baik apa yang dimaksud dengan organisasi profesi, sejarah pendiriannya,
tujuan serta fungsi pembentukan organisasi profesi serta jenis-jenis profesi.

Setelah memahami BAB ini, diharapkan mahasiswa dapat
1. Menjelaskan pengertian organisasi profesi
2. Menganalisis sejarah organisasi profesi keguruan di Indonesia
3. Mengidentifikasi struktur dan kedudukan organisasi profesi keguruan
4. Mengidentisfikasi tujuan organisasi profesi keguruan
5. Membedakan jenis-jenis organisasi keguruan
6. Memerinci fungsi organisasi profesi keguruan

A. Pengertian Organisasi Profesi Guru
PP no 19 tahun 2017, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun

2008 tentang guru, mengatakan bahwa Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan
yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan
profesionalitas Guru. Definisi ini menunjukkan bahwa organisasi profesi guru
didirikan oleh, dari dan untuk guru itu sendiri.

Organisasi profesi keguruan berasal dari tiga kata, yaitu organisasi, profesi
dan keguruan (guru). Organisasi sering didefinisikan sebagai sekelompok manusia
(group of people) yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama
(common goals). Meski definisi ini cukup populer karena mudah dipahami, banyak
ahli mengatakan bahwa definisi ini terlalu sederhana. Masih ada beberapa unsur
penting yang seharusnya menjadi bagian dari esensi dasar organisasi, tetapi belum
terungkap dalam definisi tersebut. (Irawan, 2018:196)

129

Stephen F. Robbins (2000) (dalam irawan, 2018: 196) mendefinisikan
organisasi sebagai unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif
lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan
terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, serta didirikan untuk
mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Sehingga bisa dikatakan bahwa organisasi itu didirikan untuk kepentingan bersama.

Ada kesamaan antara defisi dari Sthepen dengan David Cherrington (1989)
(dalam Irawan, 2018:196) yang memberikan definisi organisasi sebagai sistem sosial
yang mempunyai pola kerja yang teratur dan yang didirikan oleh manusia serta
beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka mencapai satu set tujuan tertentu.
Sehingga pokok pentingnya adalah adanya tujuan.

Sementara itu, Richard Daft (1992) (dalam irawan, 2018:196) tidak jauh
berbeda. Ia mendefinisikan organisasi dengan memberi tekanan pada karakter
organisasi, dimana Daft mendefinisikan organisasi sebagai sebuah entitas sosial yang
berorientasi pada tujuan dengan suatu sistem kegiatan yang terstruktur dan
mempunyai batas-batas yang bisa teridentifikasi.

Organisasi juga terbagi menjadi dua bagian yaitu organisasi formal dan
organisasi non-formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih
yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan
hubungan kerja yang rasional. Contoh : Perseroan terbatas, Sekolah, Negara, dan lain
sebagainya. Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang
telibat pada suatu aktifitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh : Arisan
ibu-ibu, belajar bersama anak-anak SD.

Sedangkan Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian
seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Suatu profesi erat kaitanya
dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut
keahlian,pengetahuan, dan ketrampilan tertentu pula. Dan Guru adalah pendidik
dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih dan
mengevaluasi. Jabatan guru dikenal sebagai pekerjaan professional, artinya jabatan
ini memerlukan suatu keahlian khusus

Dari kata Organisasi profesi dapat diartikan sebagai organisasi yang
anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan
bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka
laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Organisasi profesi merupakan
suatu wadah tempat para anggota professional tersebut menggabungkan diri dan
mendapatkan perlindungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru
adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus
dalam mendidik.

130

B. Sejarah Singkat Organisasi Profesi Keguruan di Indonesia

Di Indonesia, istilah organisasi sebagai suatu wadah profesi sering digunakan
istilah lain seperti ikatan, persatuan, serikat. Hal ini dapat kita lihat berbagai
penggabungan dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, kita mengenal seperti
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia
(ISPI), Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan (ISAPI), Kelompok Kerja Guru
(KKG).

Organisasi Profesi Keguruan di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dibentuk pada tanggal 25 November
1945 dalam kongres guru Indonesia di Surakarta.

Saat itu Indonesia masih mengalami penjajahan Belanda dan Jepang.
Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa
Indonesia. Organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri
pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Organisasi
ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa,
Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda
mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua.

Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang
memiliki pangkat, status sosial dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan
dengan keadaan itu maka di samping PGHB berkembang pula organisasi guru baru
antara lain Persatuan Guru Bantu (PGB), Perserikatan Guru Desa (PGD), Persatuan
Guru Ambachtsschool (PGAS), Perserikatan Normaalschool (PNS), Hogere
Kweekschool Bond (HKSB), disamping organisasi guru yang bercorak keagamaan,
kebangsaan atau lainnya seperti Christelijke Onderwijs Vereneging (COV),
Katolieke Onderwijsbond (KOB), Vereneging Van Muloleerkrachten (VVM), dan
Nederlands Indische Onderwijs Genootschap (NIOG) yang beranggotakan semua
guru tanpa membedakan golongan agama.

Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh,
mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan
pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah Kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh
orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan
ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan.
Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan
kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan
nasional dengan teriak “merdeka”.

Pada tahun 1932 nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah
menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan nama ini mengejutkan
pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat
kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya kata “Indonesia” ini
sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.

131

Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup,
Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas.

Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres
Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini
segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan,
lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama dan suku, sepakat
dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif
berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka
bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada
tanggal 25 November 1945.

Dengan semangat pekik “merdeka” yang bertalu-talu, di tengah bau mesiu
pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu
untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan :
1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar

kerakyatan.
3. Membela hak dan nasib buruh umumnya,guru pada khususnya.

Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya
bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Jiwa pengabdian,
tekad perjuangan, dan semangat persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara
historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis,
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tetap setia dalam pengabdiannya sebagai
organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan, yang
bersifat unitaristik, dan independen.

Untuk itulah , sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik
Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan hari lahir
PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional , dan diperingati setiap tahun.
(sumber: pengurus besar PGRI (2004) di http://pgri.or.id/sejarah-pgri)

Saat ini, PGRI sebagai organisasi professional keguruan memiliki peranan
dan tanggung jawab menjaga, memelihara, dan mengembangkan profesi keguruan.
Menjaga berarti, upaya agar layanan pendidikan mutunya dapat
dipertanggungjawabkan secara professional. Memelihara artinya mengupayakan
profesi guru dari pencemaran nama baik. Mengembangkan artinya upaya
meningkatkan kualifikasi dan kualitas kemampuan profesional tenaga guru.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan terbitnya surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0854/0/1989 tentang D.II PGSD, yakni
wujud nyata pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi profesional tenaga guru,
terutama guru SD. Dan sekarang ini pemerintah sudah memberi ancangan, bahwa

132

mulai tahun 2015 semua guru sekolah menengah sudah harus setaraf S-1, dan untuk
mengajar di Perguruan Tinggi minilmal harus lulusan S-2 atau Megister.

C. Struktur dan Kedudukan Organisasi Profesi Keguruan
Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi keguruan terbagi

atas tiga kelompok, yaitu:
1. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat lokal (kedaerahan dan

kewilayahan), misalnya Serawak Teachers’ Union di Malaysia.
2. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional seperti Persatuan Guru

Republik Indonesia (PGRI).
3. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional seperti UNESCO

(United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization).
Sedangkan bentuk organisaasi profesi keguruan begitu berfariasi dipandang

dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antar anggotanya. Ada empat bentuk
organisaasi profesi keguruan, yaitu:
1. Berbentuk persatuan (union), misalnya: Persatuan Guru Republik Indonesia

(PGRI), Ausrtalian Education Union (AUE), Singapore Teachers’ Union (STU),
Sabah Teachers Union (STU).
2. Berbentuk federasi (federation) misalnya: All India Primary Teachers
Federation (AIPTF), dan Bangladesh Teachers’ Federation (BTF).
3. Berbentuk aliansi (alliance), antara lain di Pilipina, seperti National Alliance of
Teachers and Office Workers (NATOW).
4. Berbentuk asosiasi (association) misalnya, All Pakistan Government School
Teachar Association (APGSTA), dan Brunei Malay Teachers’ Association
(BMTA).

Sedangkan ditinjau dari kategori keanggotaannya, corak organisasi profesi ini
dapat dibedakan berdasarkan (1) Jenjang pendidikan di mana mereka bertugas (SD,
SMP, dll); (2) Status penyelenggara kelembagaan pendidikannya (negeri, swasta); (3)
Bidang studi keahliannya (bahasa, kesenian, matematika, dll); (4) Jender (Pria,
Wanita); (5) berdasarkan latar belakang etnis (cina, tamil, dll) seperti China education
Society di Malaysia.

D. Tujuan Organisasi Profesi Keguruan
Salah satu tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan

kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun menurut UU
RI pasal 40 ayat 1, organisasi profesi keguruan mempunyai tujuan untuk memajukan
profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi,
kesejahteran, dan pengabdian dalam masyarakat.

Dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61, ada lima misi dan tujuan organisasi
kependidikan, yaitu: meningkatkan dan/atau mengembangkan: (1) karier, (2)

133

kemampuan, (3) kewenangan profesional, (4) martabat, dan (5) kesejahteraan seluruh
tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga
kependidikan yang profesional.

Selain itu organisasi profesi guru juga mempunyai kewenangan:
1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.
2. Memberikan bantuan hukum kepada guru.
3. Memberikan perlindungn profesi guru.
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
5. Memajukan pendidikan nasional.

E. Jenis-Jenis Organisasi Keguruan
Di samping PGRI sebagai satu-satunya organisasi guru-guru sekolah yang

diakui pemerintah sampai saat ini, ada organisasi guru yang disebut Musyawarah
Guru Mata Pelajaran (MGMP) sejenis yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, ada lagi organisasi profesional
resmi di bidang pendidikan yang harus kita ketahui juga yaitu Ikatan Sarjana
Pendidikan Indonesia (ISPI) dan lain-lain.
1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi
kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama
Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama
menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932.

Secara Umum PGRI bertujuan untuk :
1) Mewujudkan cita-cita Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945.
2) Berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan
membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
3) Berperan serta mengembangkan system dan pelaksanaan pendidikan nasional.
4) Mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan
profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
5) Menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru
melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan organisasi.

Sesuai dengan Anggaran dasar PGRI bertujuan
1) Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
2) Berperan serta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan

membentuk manusia Indonesia seutuhnya,
3) Berperanserta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional,

134

4) Mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan
profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya,

5) Menjaga, memelihara, membela serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan
tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan serta kesetiakawanan
anggota.
PGRI memiliki Visi yaitu terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang

dicintai anggotanya, disegani mitra, dan diakui perannya oleh masyarakat“. PGRI
didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan
program utamadi bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru. Adapun Misinya yaitu sebagai
berikut:
a. Mewujudkan Cita-cita Proklamasi

PGRI bersama komponen bangsa yang lain berjuang, yaitu berusaha secara
konsisten mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai amanat Undang-
undang Dasar 1945.
b. Mensukseskan Pembangunan Nasional

PGRI bersamakomponen bangsa malaksnakan pembangunan bangsa
khususnya dibidang pendidikan.
c. Memajukan Pendidikan Nasional

PGRI selalu berusaha untuk terlaksananya system pendidikan nasional,
berusaha selalu memberikan masukan-masukan tentang pembangunan pendidikan
kepada Departemen Pendidikan Nasional
d. Meningkatkan Profesionalitas Guru

PGRI berusaha dengan sungguh-sungguh agar guru menjadi profesional
sehinggapembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat
direalisasikan
e. Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Agar guru dapat profesional maka guru harus mendapatkan imbal jasa yang
baik,ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sehingga ada rasa aman,
Ada pembinaan karir yang jelas. Guru harus sejahtera, Porfesional, dan
terlindungi.

2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata

pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten/kota yang berfungsi sebagai
sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman
dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan
reorientasi pembelajaran di kelas. Menurut Mangkoesapoetra MGMP merupakan
forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah
kebupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah.

135

a. Tujuan MGMP menurut pedoman MGMP (Depdiknas)
1) Tujuan umum.

Tujuan MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam
meningkatkan profesionalisme guru.
2) Tujuan khusus.

a) Memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya
mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien.

b) Mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses
pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan, mencerdaskan siswa.

c) Membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran.

b. Peranan MGMP menurut pedoman MGMP (Depdiknas) yaitu:
1) Mengakomodir aspirasi dari,oleh dan untuk anggota.
2) Mengakomodasi aspirasi masyarakat atau stokeholder dan siswa
3) Melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses

pembelajaran.
4) Mitra kerja Dinas Pendidikan dalam menyebarkan informasi kebijakan

pendidikan.
c. Fungsi MGMP

Adapun fungsi MGMP menurut Mangkoesapoetra adalah
1) Menyusun pogram jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta

mengatur jadwal dan tempat kegiatan secara rutin.
2) Memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP secara rutin, baik di

tingkat sekolah, wilayah, maupun kota.
3) Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme guru dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengujian/evaluasi pembelajaran di kelas sehingga mampu
mengupayakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di sekolah.

3. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)
ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi

kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi
antaranggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya
yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984.

Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan ISPI, yaitu:
a. Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh

Indonesia;
b. Meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para angotanya;
c. Membina serta mengembangkan ilmu, seni dan teknologi pendidikan dalam

rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara;

136

d. Mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang
ilmu, seni, dan teknologi pndidikan;

e. Melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota;
f. Meningkatkan komunikasi antaranggota dari berbagai spesialisasi pendidikan;

dan
g. Menyelenggarakan komunikasi antarorganisasi yang relevan.

Pada perjalanannya ISPI tergabung dalam Forum Organisasi Profesi Ilmiah
(FOPI) yang terlealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan. Yang telah ada
himpunannya seperti Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam, dan lain sebagainya.
4. Kelompok Kerja Guru (KKG)

KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Pada tahap
pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu
kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran.
a. Tujuan organisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) yaitu :
1) Memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan

masalah dan kesulitan yang dihadapi guru.
2) Memberikan bantuan profesional kepada para guru kelas dan mata pelajaran.
3) Meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan serta pengembangan sikap

profesional berdasarkan kekeluargaan dan saling mengisi (sharing).
4) Meningkatkan pengelolaan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan

menyenangkan (Pakem).
Melalui KKG dapat dikembangkan beberapa kemampuan dan keterampilan

mengajar, seperti yang di ungkapkan Turney, bahwa keterampilan mengajar guru
sangat memengaruhi terhadap kualitas pembelajaran di antaranya; keterampilan
bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan
menutup pelajaran, memimpin diskusi kelompok kecil dan perorangan.

F. Fungsi Organisasi Profesi Keguruan
1. Fungsi Pemersatu

Yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu
organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial,
politik ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Namun umunya
dilatarbelakangi oleh dua motif, yaitu Motif intrinsik dan ekstrinsik. Secara Intrinsik,
para profesional terdorong oleh keinginannya mendapat kehidupan yang layak, sesuai
dengan tugas profesi yang diembannya. Bahkan mereka terdorong untuk menjalankan
tugasnya sebaik mungkin. Secara Ekstrinsik mereka terdorong oleh tuntutan
masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks.

Kedua motif tersebut sekaligus tantangan bagi pengembangan profesi.
Namun kesadaran inilah yang menyebabkan para professional membentuk organisasi
profesi. Dengan demikian organisasi tersebut dapat dijadikan pemersatu antar profesi,

137

yang diharapkan organisasi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam
menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama yaitu upaya melindungi dan
memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan
kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi.
2. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional

Fungsi kedua dari organisasi kependidikan adalah meningkatkan
kemampuan profesional pengemban profesi kependidikan ini. Fungsi ini secara jelas
tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi:
“Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk
meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional,
martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan”.

Bahkan dalam UUSPN tahun 1989, pasal 31 ; ayat 4 dinyatakan bahwa :
“Tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan
profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta pembangunan bangsa”.

Kemampuan yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan istilah
kompetensi. Kompetensi merupakan kecakapan atau kemampuan mengerjakan
kependidikan. Peningkatan kemampuan professional juga terkait dengan Kurikulum
1994 dapat dilakukan melalui dua program, yaitu:
1) Program Terstruktur adalah program yang dibuat dan dilaksanakan sedemikian

rupa, mempunyai bahan dan produk kegiatan belajar yang dapat diakreditasikan
secara akademik dalam jumlah SKS tertentu.
2) Program Tidak Terstruktur adalah program pembinaan dan pengembangan
tenaga kependidikan yang dibuka berdasarkan kebutuhan tertentu sesuai dengan
tuntutan waktu dan lingkungan yang ada. Terlingkup dalam program tidak
terstruktur ini adalah : Penataran tingkat nasional dan wilayah, Supervisi yang
dilaksanakan oleh pejabat terkait, Pembinaan dan pengembangan sejawat,
Pembinaan dan pengembangan individual.

138

Rangkuman

✓ PP no 19 tahun 2017, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun
2008 tentang guru, mengatakan bahwa Organisasi Profesi Guru adalah
perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru
untuk mengembangkan profesionalitas Guru. Definisi ini menunjukkan
bahwa organisasi profesi guru didirikan oleh, dari dan untuk guru itu
sendiri.

✓ Organisasi Profesi Keguruan di Indonesia yang pertama kali dibentuk
adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dibentuk pada
tanggal 25 November 1945 dalam kongres guru Indonesia di Surakarta

‘
✓ Di samping PGRI sebagai satu-satunya organisasi guru-guru sekolah yang
diakui pemerintah sampai saat ini, ada organisasi guru yang disebut
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Sarjana Pendidikan
Indonesia (ISPI) dan Kelompok Kerja Guru (KKG)
✓ Organisasi Profesi memiliki fungsi Pemersatu. Organisasi profesi dapat
dijadikan pemersatu antar profesi, yang diharapkan organisasi
kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan
kebijakan dan melakukan tindakan bersama yaitu upaya melindungi dan
memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu
sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi.
✓ Organisasi profesi juga memiliki fungsi peningkatan kemampuan
professional, yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan dan
mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat,
dan kesejahteraan tenaga kependidikan”.

139

Eksplorasi
Baru-baru ini tengah ramai dibicarakan di berbagai media masa dan media sosial
terkait meninggalnya siswi pramuka akibat hanyut dalam sebuah kegiatan susursungai
kepramukaan.
https://regional.kompas.com/read/2020/02/26/23061671/keluarga-sebut-guru-
tersangka-tragedi-susur-sungai-sempor-ikut-selamatkan?page=all

Beberapa kasus lainnya yang sering terjadi yaitu penganiayaan orangtua atau siswa
terhadap guru, seperti pada kasus berikut.

140

Sumber:https://www.liputan6.com/regional/read/4092830/ditegur-karena-
merokok-di-lingkungan-sekolah-siswa-smk-aniaya-guru
Berikan analisismu terhadap kasus-kasus tersebut, kaitkan dengan tugas guru dan
tujuan serta fungsi organisasi profesi!
Evaluasi!
Setelah memahami BAB IX, Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Jelaskan pengertian organisasi profesi
2. Berikan analisis anda mengenai sejarah organisasi profesi keguruan di Indonesia

ditinjau dari waktu kemunculannya!
3. Identifikasilah struktur dan kedudukan organisasi profesi keguruan!
4. Identifikasilah apa saja yang menjadi tujuan organisasi profesi keguruan!
5. Apa saja jenis-jenis organisasi keguruan, jelaskan perbedaannya!
6. Rincilah apa saja fungsi organisasi profesi keguruan!

141

142

DAFTAR PUSTAKA

Alain Mitrani, et al. (1995). Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan

Kompetensi. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti,

Ardi Wiyani, Novan. (2019). Pengembangan Profesi Keguruan Pada Era Revolusi

Industri 4.0. Yogyakarta: Gava Media

Deni, PGRI dan Fenomena Maraknya Organisasi Guru, 2011, Tersedia,

http://penadeni.com/2011/07/10/saat-organisasi-guru-terpecah-belah/ ,

Diakses Pada 23 Novermber 2019

Departemen Agama RI. (2004). Membiasakan Tradisi Agama. Jakarta: Dirjen

Binbaga Islam

Departemen Agama RI. (2005). Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan.

Indonesia: Departemen Agama.

E. Mulyasa. (2008). Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja

Rosda Karya.

Hamalik, O. (2001). Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara

Hamalik, O. (2006). Pendidikan Guru. Jakarta: Bumi Aksara.

Irawan, Bambang. Organisasi formal dan informal: Tinjauan konsep, perbandingan,

dan studi kasus. Jurnal Administrative Reform, Vol 6, No 4, Desember 2018

P-ISSN: 2337-7542. E-ISSN: 2615-6709

Kosasih, Ahmad. Perjuangan Organisasi Guru Di Masa Revolusi Sejarah Pgri Di

Awal Pendiriannya. Jurnal SOSIO-E-KONS, Vol. 8 No. 2 Agustus 2016, hal.

91-103

Kunandar, Kunandar. (2009). Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta:

Rajawali Pers.

Mohamad Ali Saifudin, syarat dan ketentuan peserta sertifikasi 2010, Tersedia,

http://muhamadalisaifudin.blogspot.com/2010/02/syarat-dan-ketentuan-

peserta.html Diakses Pada 22 Februari 2020

Nasution, S. (2010). Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar &

Mengajar. Bandung: Bumi Aksara.

Nina Agustina, Organisasi-Profesi-Guru, Tersedia,

http://ninaagustina16.blogspot.com/2013/07/organisasi-profesi-guru.html,

diakses pada 23 November 2019

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun

2013 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan

PP RI No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Sipil

143