REVIEW RENSTRA 2019

Pengadilan Agama Soe

Pengadilan Agama Soe KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Soe tahun 2015-2019.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Pada undang- undang tersebut Bab V Pasal 15
disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan
Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tahun 2018, Pengadilan
Agama Soe melakukan reviu RENSTRA, karena adanya capaian target yang
tidak sesuai.

Perumusan reviu Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan
arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Soe agar
terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam
perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau
perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan
perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra
Pengadilan Agama Soe tahun 2015-2019 perlu direviu untuk menyesuaikan
dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung.

1

Pengadilan Agama SoeAkhir kata, Reviu Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di
lingkungan Pengadilan Agama Soe melalui perencanaan yang efektif dan
terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented)
dan proses penyusunan laporan,pengendalian serta evaluasi kegiatan guna
meningkatakan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan
sehingga reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi
Pengadilan Agama Soe yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Soe yang
Agung”

Soe, 18 Desember 2019
Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe

MOH. RIVAI, S.H.I.,M.H
NIP. 19780507.200604.1.003

2

Pengadilan Agama Soe DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................................................... 1
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 4

1.1 KONDISI UMUM........................................................................................................... 4
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN ........................................................................ 8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.........................................................................24
2.1 VISI dan MISI ..............................................................................................................24
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis .............................................................................26
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.......................................................................32
3.1 Arah Kebijakan Strategi Mahkamah Agung .................................................32
3.2 Arah Kebijakan Strategi Pengadilan Agama Soe .......................................36
3.3 Kerangka Regulasi....................................................................................................42
3.4 Kerangka Kelembagaan.........................................................................................47
BAB IV TARGET DAN KINERJA KERANGKA .....................................................................51
BAB V PENUTUP.............................................................................................................................57
LAMPIRAN

1. SK PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN
AGAMA SOE TAHUN 2019

3

Pengadilan Agama Soe BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM
Pengadilan Agama Soe sebagai salah satu Pengadilan Tingkat

Pertama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur (NTT) akan berupaya dalam lima tahun mendatang
membuktikan dirinya benar-benar dapat berkiprah sebagai aparatur
Mahkamah Agung di daerah dalam memberikan pelayan keadilan dan
menjembatani sengketa di tengah-tengah masyarakat atau berupaya
sebagai fasilitator kesepakatan antara pihak yang memerlukan mediasi
pengadilan.

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika
hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung
keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi
Pengadilan Agama Soe untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran
dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-
perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Sebagai bagian dari Peradilan Agama, Pengadilan Agama Soe secara
hirarki organisatoris dan administratif berada dibawah Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai
salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Soe
mengemban tugas pokok penegakan hukum dan keadilan dalam hal
mengadili perkara ditingkat pertama. Pengadilan Agama Soe selaku salah
satu kekuasaan kehakiman dilingkungan Pengadilan Agama Soe
mempunyai tugas pokok yaitu : menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2 ayat (1)

4

Pengadilan Agama SoeUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004.

Pengadilan Agama Soe mempunyai tugas pokok dan fungsi
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang :

a. perkawinan,
b. waris,
c. wasiat,
d. hibah,
e. wakaf,
f. zakat,
g. Infaq,
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Soe
mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide :
Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan,
dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi
peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan

5

Pengadilan Agama Soe 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor
KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat
atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,
Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti
di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5)
Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap
pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta
pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat
tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah
hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-
undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi
peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum
(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA
Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan
rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI,
Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian
dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

6

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan.

Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk
memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat. Di
samping itu, Pengadilan Agama Soe dengan kekuatan yang dimiliki
tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang
bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (rechtstaats).
Pengadilan Agama Soe
Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya
Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya
(blue print) pada Rakernas di Balikpapan, dan tindak lanjut. Hasil
Rakernas Mahkamah Agung di di Jakarta, diperlukan pandangan visioner,
didukung kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis,
dimana langkah tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh
semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian
visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035.

Reviu Renstra 2015-2019 ini merupakan kelanjutan Rencana
Strategis sebelumnya dan merupakan upaya perbaikan secara
berkelanjutan sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi seperti
perubahan pada reviu Indikator Kinerja Utama yang mana perubahan ini
merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang
terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara
pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan
dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan bidang aparatur
peradilan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur
serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas,
efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan fungsi yudikatif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Soe dijiwai

oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor
yang sangat berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka

7

Pengadilan Agama Soemewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan. Reformasi birokrasi dan
Keterbukaan Informasi serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam
menjalankan fungsi yudikatif pada hakekatnya merupakan tindakan atau
kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.
`1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama
Soe masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus
diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Organisasi. Berikut ini adalah
identifikasi potensi dan permasalahan dengan menggunakan metode
analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threats) dan BSC
(Balance Score Card). Analisa SWOT yaitu metode perencanaan strategis
untuk menilai suatu kegiatan, sehingga Pengadilan Agama Soe dapat
menganalisa kekuatan organisasi, kelemahan organisasi, peluang yang
ada di sebuah organisasi dan ancaman yang akan di hadapi oleh organisasi
sehingga akan menyelesaikan masalah yang terjadi.

8

Hasil analisis SWOT dihubungkan dan menghasilkan strategi-strategi sebagai berikut :

IFAS STRENGTHS (S) WEAKNESSES (W)

Pengadilan Agama Soe 1. Adanya Standard Operational Procedure (SOP) dan Job 1. Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
2. Kurangnya Kepedulian Aparatur dalam pelaksanaan
Description yang jelas.
TUPOKSI
2. Memiliki Kewenangan Kelembagaan yang jelas terhadap 3. Terbatasnyan SDM yang sesuai dengan Kompetensi

tugas, tanggungjawab dan fungsinya.

3. Bersertifikat Akreditasi "A" Excellent

OPPORTUNITIES (O) STRATEGI SO STRATEGI WO

1. Optimalisasi Pelaksanaan TUPOKSI berbasis 1. Adanya SOP, Jobdes yang jelas dan ditunjang dengan 1. Dengan Optimalisasi Pelaksanaan TUPOKSI berbasis

Teknologi Informasi basis Tekhnologi Informasi yang optimal maka proses Teknologi Informasi serta sistem yang terintegrasi

2. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan peradilan akan lebih berjalan secara transparan dan serta dapat meningkatkan kecepatan manajemen

berbasis Teknologi Informasi akuntabel. dalam merespon sesuatu sehingga kebutuhan SDM

3. Anggaran POSBAKUM, SIDKEL dan PRODEO 2. Kewenangan Kelembagaan yang jelas akan tanggung bisa diatasi dengan penerapan Teknologi Informasi.

yang Proporsional dengan Letak Geografis jawab dan fungsinya berimplikasi pada penggunaan 2. Meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk

Wilayah Yuridiksi anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat dan mengatasi kekurangan Fasilitas Pelayanan serta

solusi terbaik bagi pencari keadilan memperpendek rantai birokrasi sehingga Pengadilan

Agama Soe lebih kompetitif dalam memberikan

pelayanan publik khususnya kepada para pencari

keadilan

TREATHS (T) STRATEGI ST STRATEGI WT

1. Sarana Prasarana Lokal Area Network Dengan Predikat SAPM "A Excellent" yang diperoleh Dengan penerapan sistem Teknologi Informasi serta
pelayanan berbasis web/internet maka tranparansi
(LAN) dan Koneksi Internet yang belum Pengadilan Agama Soe dapat memberikan kekuatan untuk pengelolaan SDM, Pengawasan, pola mutasi Pegawai dan
Hakim yang tidak merata, Peraturan Perunda-undangan
memadai men-support perbaikan Sarana Prasarana Teknologi yang sering berubah dapat diminimalisir kelemahannya

2. Sering berubahnya Peraturan Perundang- Informasi khususnya Local Area Network dalam

Undangan pemanfaatannya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan

3. Pola mutasi hakim dan pegawai tidak publik

merata

9

PETA STARTEGIS ORGANISASI

Masyarakat/ Pengadilan Agama SoeSOP, Jobdesc dan pelaksanaan TUPOKSIMeningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis Teknologi Informasi untuk
Pencari Keadilan berbasis Teknologi Informasi dengan mengatasi kekurangan Fasilitas Sarana Prasarana dan minimnya SDM
sistem terintegrasi dalam merespon
Proses Bisnis kebutuhan masyarakat Perbaikan Sarana prasarana IT khususnya Local Area Network (LAN) dalam
Internal pemanfaatannya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik

Pembelajaran dan Kewenangan Kelembagaan yang Mengoptimalkan SDM yang
Pertumbuhan jelas akan tanggungjawab dan tersedia untuk
fungsinya berimplikasi pada
penggunaan anggaran tepat mengimplementasikan
sasaran dan memberikan manfaat Teknologi Informasi dalam
bagi masyarakat pencari keadilan
melayani publi/pencari
keadilan

Menggunakan sistem informasi
aplikasi SIPP,SIWAS. e-court,
aplikasi keuangan dan
pengelolaan aset negara

Predikat Akreditasi “A Penerapan Teknologi Informasi/pelayanan
Excellent” memberikan berbasis web/internet berimplikasi pada
kekuatan untuk mendorong pengelolaan SDM, Pengawasan dan Pola mutas
perbaikan Sarana Prasarana pegawai yang tidak merata dapat diminimalisir
Teknologi Informasi untuk
mengoptimalkan kualitas

pelayanan publik

10

Pengadilan Agama SoeBerdasarkan hasil penelitian Analisis SWOT dan (Balance Score Card), maka
potensi permasalahan di Pengadilan Agama Soe ditinjau dari beberapa aspek
adalah sebagai berikut ;

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara
Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para
pencari keadilan, salah satunya Kebijakan Mahkamah Agung
mengeluarkan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun
2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di
Pengadilan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk mendaftarkan
perkara, membayar perkara, melakukan panggilan secara elektronik
sampai kepad sidang secara elektronik.. Dalam pelaksanaannya
penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Soe secara elektronik telah
berjalan dengan baik, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya
berjalan efektif karena masih terdapat keluhan masyarakat tentang
jaringan yang tidak stabil dan lambat.

Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk,
diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan
adanya jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan
dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.
Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi
aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem
informasi. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung untuk meningkatkan
penanganan perkara di pengadilan adalah :

1. Memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem
Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar
pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai

11

Pengadilan Agama Soe monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini
didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar
Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem
Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi
penanganan perkara dan tertib administrasi.

2. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2019 yaitu
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
dengan memanfaatkan aplikasi e-court dengan pengembangan menuju
E-Litigasi merupakan sebuah sistem yang terpusat, aplikasi tersebut
berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat
Pertama. e-court dikembangkan dengan tujuan transformasi berkas
perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital
sampai kepada tahap persidangan secara elektronik.
Perma nomor 1 tahun 2019 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bulan
Agustus 2019. Aplikasi ini semakin lengkap karena berisi modul-
modul, seperti :
1. Pembuatan akun (account/user) perorangan maupun advokat
secara online dan juga telah merambah sampai pada pengguna
lain. Pengguna Terdaftar, Pengguna Lainnya (Perorangan,
KL/BUMN, Kejaksaan)
2. Perkara yang diterima Gugatan Online,Gugatan Sederhana,
Permohonan.
3. (E-Filling, E-Payment, E-Summon, E-Litigasi)

3. Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama dengan
mempersiapkan Sarana dan Prasarana pendukung di Pengadilan
Agama Soe. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Pelayanan

12

administrasi pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan

proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan,

pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya

perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui

satu pintu.

4. Implementasi Surat Ketua Mahkamah Agung No.

Pengadilan Agama Soe194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembangunan Zona Integritas

Mahkamah Agung Republik Indonesia menuju WBK dan WBBM secara

bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat

meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dilingkungan

Pengadilan Agama Soe.

5. Implementasi SEMA No. 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan

panggilan/pemberitahuan. Salah satu hambatan percepatan

penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu tersebut karena

salah satu pihak berada di luar yurisdiksi pengadilan yang menangani

perkara sehingga proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan

melalui prosedur delegasi.

6. Implementasi Surat Dirjen Badilag Nomor

3396/DJA/OT.02.1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang uji coba 9

Aplikasi inovasi Badilag dengan tujuan diantaranya:

-Meningkatkan profesionalitas aparatur Peradilan Agama

-Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern

-Meningkatkan akses masyarakat terhadap Peradilan Agama

-Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan

1.

13

Pengadilan Agama Soe Inovasi 9 Aplikasi tersebut adalah :
1. Aplikasi Notifikasi Perkara

Fungsi Aplikasi.
a. Memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang

meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara;
b. Bersifat aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu)
2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan
Fungsi Aplikasi
a. Sebagai dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya

perkara kepada masyarakat miskin;
b. Sebagai salah satu bukti bahwa seseorang masuk dalam daftar

penduduk miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah;
3. Aplikasi Antrian Sidang

Fungsi Aplikasi
a. Menyediakan pendaftaran antrean secara online
b. Memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat,

sesuai dengan kebutuhannya
4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.

Fungsi Aplikasi
a. Sebagai dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya

perkara kepada masyarakat miskin;
b. Sebagai salah satu bukti bahwa seseorang masuk dalam daftar

penduduk miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah;
5. Aplikasi Command Center

Fungsi Aplikasi

14

Pengadilan Agama Soe a. Pusat kontrol data manajemen peradilan agama seluruh Indonesia,
b. mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi

berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai
peralatan khusus.
c. Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan
real time.
d. Pusat pengembangan E Learning.
e. Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai
aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama.
f. Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul
dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis
pengadilan agama diseluruh Indonesia

6. Aplikasi PNBP Fungsional
Fungsi Aplikasi
a. Pencatatan PNBP Fungsional secara lengkap, mencakup jumlah,
nomor dan transaksi perkara;

b. Sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan
PNBP Fungsional ke Kas Negara pada tahun berjalan;

c. Pengukuran kinerja kasir dan bendahara penerimaan;

7. Aplikasi E-Eksaminasi

Fungsi Aplikasi :

a. Untuk meningkatkan profesionalisme hakim, baik segi teknis
yuridis maupun administrasi perkara;

b. Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan
hukum materiil dan formil oleh Hakim dalam memutuskan suatu
perkara;

15

Pengadilan Agama Soe c. Mendorong Hakim untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, dan
profesionalisme dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar
memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

d. Mendapatkan bahan pemetaan kompetensi dan pemerataan
komposisi Hakim di peradilan agama;

e. Mendapatkan bahan pembinaan yang lebih tepat sasaran guna
penyusunan perencanaan peningkatan kompetensi Hakim dalam
bentuk bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan.

8. Aplikasi E-Register

Fungsi Aplikasi :

a. Sebagai salah satu sarana validasi data SIPP satuan kerja;

b. Sarana pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin;

9. Aplikasi E-Keuangan

Fungsi Aplikasi :

a. Sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara;

b. Sebagai sarana pencetakan buku-buku keuangan perkara;

c. Sebagai sarana melakukan pelaporan keuangan perkara.

Dengan semakin meluasnya inovasi pada bidang Teknologi Informasi
baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun Badan Peradilan
Agama, semakin kecil keluhan publik terkait informasi perkara. Namun
pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara
masih belum maksimal karena masih terbatasnya Sumber Daya Manusia
dalam memanfaatkan teknologi informasi ini. Gagap Teknologi pada
golongan menengah kebawah dan susahnya mengakses internet pada
sebagian wilayah di kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi pemicu
tidak maksimalnya penggunaan teknologi informasi.

16

Pengadilan Agama Soe Anggaran yang terbatas, kurangnya sarana prasarana yang
berimplikasi menghambat pengembangan infrastrukur Teknologi
Informasi baik itu mencakup Hardware, Software dan Jaringan (Local
Area Network) sehingga sistem tidak dapat terintegrasi dengan baik.

Sedangkan untuk Pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan
Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBK) bersama dengan FORKOMPINDA dan Intansi terkait di
Kabupaten Timur Tengah Selatan. Namun masih diperlukan pedoman
pelaksanaan pembangunan zona integritas agar target-target prioritas
yang relevan dengan pembangunan zona integritas dapat terpenuhi.

2. Akses Terhadap Pengadilan
Masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan serta

kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan
merupakan salah satu masalah yang harus terus dipecahkan oleh
Mahkamamah Agung dan lembaga Peradilan dibawahnya. Penguatan
akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin
diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan ;

a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan

b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin
sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat
bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan
termarjinalkan, yaitu:

1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan,

2) Pemberian bantuan jasa advokat,

17

Pengadilan Agama Soe 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan

4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar
kantor pengadilan (zitting plaats).

Pengadilan Agama Soe masih memiliki kendala dalam hal penyediaan
fasilitas Pos Bantuan Hukum, karena tidak adanya Ruang Posbakum dan
anggaran yang tidak tersedia. Dalam hal memberikan akses informasi
kepada pencari keadilan, Pengadilan Agama Soe telah menggunakan
sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun teknologi informasi untuk
mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan
pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman
pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.

3. Sumber Daya Manusia
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik
yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan.
Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan
maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan
teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru
sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait
dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu
dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit
and propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai
permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya
pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola
karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum
merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi
tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain
itu juga belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang tersedia untuk

18

mengimplementasikan Teknologi Informasi dalam melayani
publik/pencari keadilan.

Pengadilan Agama Soe4. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk

mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan
Agama Soe mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan
Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1,
2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap
pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006. Hal ini menjadi tantangan yang
harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan.
Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan
Agama Soe mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/PB/P.KY/09/2012 tentang
Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan
Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk
pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat
permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum
memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan
mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor
pengaduan.

19

NO POTENSI PERMASALAHAN

1. Penyelesaian 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2  Masih ada perkara
yang penyelesaiannya
Perkara Tahun 2014 Tentang Penyelesaian lebih dari 5 (lima)
bulan
Perkara di Pengadilan Tingkat
 Pemanfaatan
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Teknologi Informasi
belum sepenuhnya
(Empat) Lingkungan Peradilan dilaksanakan

2. SEMA No. 6 Tahun 2014 Tentang  Belum semua SOP
Penanganan Bantuan dilakukan Reviu
panggilan/pemberitahuan terkait Penyelesaian
Pengadilan Agama Soe perkara
3. Standar Operasional Penyelesaian
Perkara Pengadilan Agama Soe

2. Manajemen 1. Memanfaatkan teknologi informasi  Pemanfaatan teknologi
Penanganan
Perkara 2. Menggunakan aplikasi Sistem informasi dalam
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) manajemen
Mahkamah Agung penanganan perkara
masih belum maksimal

3. Menggunakan aplikasi e-court  Masih ada keluhan
Mahkamah Agung Republik Indoneisa publik tentang

4. Menggunakan Sarana Pelayanan minimnya sosialiasi
Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta akurasi
informasi pada SIPP
5. Regulasi Mahkamah Agung yang dan belum ada
mendukung pelaksanaan SIPP kemampuan untuk

6. Surat Ketua Mahkamah Agung No. mengontrol secara
194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang efektif

Pembangunan Zona Integritas  masih terdapat

Mahkamah Agung Republik Indonesia kelemahan dalam

7. Implementasi Surat Dirjen Badilag kinerja dan etos kerja
Nomor 3396/DJA/OT.02.1/VII/2019 serta sumber daya
tanggal 15 Juli 2019 tentang 9 Aplikasi manusia dalam
inovasi Badilag memanfaatkan
teknologi informasi.

 Anggaran yang
terbatas, kurangnya
sarana prasarana yang
berimplikasi

20

Pengadilan Agama Soe menghambat
pengembangan
infrastrukur Teknologi
Informasi baik itu
mencakup Hardware,
Software dan Jaringan
(Local Area Network)
sehingga sistem tidak
dapat terintegrasi
dengan baik.

 Diperlukan pedoman
pelaksanaan
pembangunan zona
integritas agar target-
target prioritas yang
relevan dengan
pembangunan zona
integritas dapat
terpenuhi.

 Belum berjalan secara
maksimal karena
terkendala masyarakat
yang belum familiar
dengan aplikasi serta
jaringan yang tidak
dapat dijangkau
sampai ke pelosok
daerah.

3. Akses 1. Akses pengadilan terhadap masyarakat  Tidak tersedianya
terhadap
Pengadilan miskin dan termarjinalkan : Posbakum, anggaran Pos Bantuan

Prodeo, Zitting Plat Hukum (POSBAKUM)

2. Surat Edaran Mahkamah Agung  Pemberian akses

(SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang informasi masih belum

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum maksimal karena

3. Akses informasi menggunakan sarana sarana informasi
meja informasi dan teknologi informasi tersebut belum
menjamin sepenuhnya

4. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1- transparansi di

144/KMA/SK/I/2011 tentang pengadilan

pedoman pelayanan informasi  Tidak teraturnya
pengadilan jadwal update

21

informasi yang wajib
dipublikasikan pada
publik secara berkala.

4. Sumber Daya 1. Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non  Masih lemahnya

Manusia teknis di Pengadilan pemahaman terhadap

2. Fit and proper test dalam rangka kebijakan teknis dan
promosi jabatan non teknis peradilan
Pengadilan Agama Soe
 Pola karir yang belum

sesuai dengan

kompetensi.

 Beban kerja belum
merata yaitu ada
beberapa posisi yang
beban kerjanya sangat
tinggi tetapi beberapa
posisi lainnya beban
kerjanya cenderung
rendah.

 Belum optimalnya
Sumber Daya Manusia
yang tersedia untuk
mengimplementasikan
Teknologi Informasi
dalam melayani
publik/pencari
keadilan.

5. Fungsi 1. Pengawasan melekat atas pelaksanaan  Keterbatasan

Pengawasan tugas dan tingkah laku Hakim, kuantitas sumber daya

Panitera, Sekretaris, Panitera manusia untuk

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengawasan

Pengganti di bawah jajarannya agar  Masih banyak
peradilan diselenggarakan dengan masyarakat yang
seksama dan sewajarnya belum memahami

2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung mekanisme pengaduan

dan Komisi Yudisial Nomor  Kurang jumlah SDM
02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2 yang menangani
012 tentang Panduan Penegakan Kode

22

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Aplikasi Pengaduan
(SIWAS)
3. Keputusan KMA RI Nomor
076/KMA/SK/VI/2009 tentang
petunjuk pelaksanaan penanganan
pengaduan di lingkungan lembaga
Peradilan

Pengadilan Agama Soe

23

Pengadilan Agama Soe BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI dan MISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Agama Soe

Visi Pengadilan Agama Soe adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Soe
yang Agung” (Visi Pengadilan Agama Soe Tahun 2015 – 2019)

Visi Pengadilan Agama Soe tersebut merupakan kondisi yang
diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan
Agama Soe dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan visi Pengadilan
Agama Soe tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut :

Pengadilan Agama Soe yang bersih, mengandung makna bahwa
bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan
nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan
hukum.Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu
dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses
penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi
persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Soe ke depan
dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan
pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma
sandaran keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam
proses penegakan hukum, profesionalisme dalam menguasaan ilmu
pengetahuan hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga
peradilan, sehingga hukum dan keadilan telah terwujud maka penegakan

24

Pengadilan Agama Soehukum dan keadilan menuju supremasi hukum dapat dilaksanakan
dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud
dengan baik.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Soe yang telah ditetapkan
tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Soe untuk
mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Soe tersebut adalah :

1. Mewujudkan pelayanan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Meningkatkan kinerja aparatur Peradilan Agama Soe
3. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan Agama Soe
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana.

Penjelasan Makna Misi :

Misi pertama, “Mewujudkan Pelayanan Cepat, Sederhana dan
Biaya Ringan”mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga
peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan
proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan
langkah antisipatif terhadap era reformasi hukum yang selalu
didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang
selalu menganggap bahwa proses pengadilan terlalu lama, berbelit-belit
dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi
tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan
perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Misi kedua, “Meningkatkan kinerja aparatur Peradilan Pengadilan
Agama Soe”. Yang dimaksud dengan kinerja atau disebut juga prestasi

25

Pengadilan Agama Soekerja yang diperlihatkan.Untuk mengetahui meningkat atau tidaknya
kinerja tolak ukurnya masyarakat pencari keadilan.

Misi ketiga, “Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengadilan
Agama Soe’ yang dimaksud dengan sumber daya aparatur pengadilan
Agama Soe meliputi pejabat hakim, kepaniteraan, kejurusitaan serta
kesekretariatan.

Ujung tombak hukum dan keadilan lembaga peradilan berada pada
tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim
adalah urgen. Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya, seperti
kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat
perhatian peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut
merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas
penegakan hukum dan keadilan.Tingkat profesionalisme aparat sangat
ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum aparat.

Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakuakan melalui:
(1) pendidikan formal; (2) pendidikan dan pelatihan terstruktur; (3)
pengalaman kerja melalui mutasi terencana (4 ) Diskusi Hukum secara
bertahap dan terjadwal (5) DDTK.

Misi keempat, “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengadilan
Agama Soe’’ yang mengandung pengertian bahwa tanpa adanya sarana
atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan
berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup
sarana gedung dan sarana organisasi yang baik sarana peralatan yang
memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain lain.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan

26

Pengadilan Agama Soe2019. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
Pengadilan Agama Soe.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Soe adalah
sebagai berikut :

a. Meningkat-nya kepastian hukum yang transparan dan akuntabel. Tujuan
ini diukur dengan menggunakan indikator : Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Soe.

b. Memenuhi Kebutuhan dan Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan.
Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Persentase isi
putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu di Pengadilan
Agama Soe.

c. Tersedia-nya akses yang mudah bagi Masyarakat golongan tertentu.
Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Persentase perkara
prodeo yang diselesaikan di Pengadilan Agama Soe.

d. Terselesaikannya Proses Administrasi Perkara. Tujuan ini diukur dengan
menggunakan indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti.
Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai

secara nyata, Pengadilan Agama Soe menggunakan 4 (dua) sasaran
strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

 Persentase sisa perkara perdata Agama yang diselesaikan
 Persentase perkara perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu
 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

27

Pengadilan Agama Soe  Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali

 Index kepuasan pencari keadilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada

para pihak tepat waktu
 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan

PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
 Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
 Persantase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

28

Pengadilan Agama Soe Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Agama Soe
menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan
Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

- Program :
1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung

- Kegiatan :

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan
Administrasi

2. Pengadaaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung

- Indikator Kegiatan :

1. Layanan Perkantoran/Operasional pemeliharaan kantor
2. Pengadaan peralatan fasilitas Kantor/ Perangkat Pengolah data dan

komunikasi pendukung SIPP
Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator
kinerja :

 Persentase sisa perkara perdata Agama yang diselesaikan
 Persentase perkara perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu
 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Peninjauan Kembali
 Index kepuasa pencari keadilan
 Persentase Ketepatan Pelayanan Kesejahteraan Pegawai

29

Pengadilan Agama Soe2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- Program :
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung

- Kegiatan :

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan
Administrasi

- Indikator Kegiatan :

Layanan Perkantoran/Operasional pemeliharaan kantor
Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator

kinerja :

 Persentase isi putusan perkara perdata yang dikirim kepada para
pihak tepat waktu

 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan

PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secaraonline dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan.
- Program :
Program Peningkatan Manajemen peradilan Agama

- Kegiatan :

Peningkatan Manajemen peradilan Agama

- Indikator Kegiatan :

1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui
Pembebasan Biaya Perkara

30

Pengadilan Agama Soe 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui
sidang diluar gedung /Sidang terpadu

3. Peningkatan Pelayanan Publik di Peradilan Agama
4. Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum di Peradilan Agama

Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator
kinerja :
 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
 Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
 Persantase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
- Program :
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung

- Kegiatan :

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan
Administrasi Indikator Kegiatan :

- Indikator Kegiatan :

Layanan Perkantoran/Operasional pemeliharaan kantor
Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator

kinerja :
 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

31

Pengadilan Agama Soe BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Strategi Mahkamah Agung
Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam

mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum yang tertuang dalam
RPJMN tahun 2015 – 2019 telah menetapkan arah kebijakan dan strategi
lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis
yang terdiri dari:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel.

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis

dilingkungan Peradilan.
6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan

secara optimal.
7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan

Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan
sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang
pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai
berikut :

32

Pengadilan Agama Soe 1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
4. Penguatan akses peradilan.

b. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara.
Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung
sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara
pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara
yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam
jangka waktu 1 {satu) tahun setelah perkara diregister, sementara
penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding
diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3
tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa
perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata
usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya
terpaksa lebih dari 6 {enam) bulan dengan ketentuan Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan
alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

c. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi
masyarakat terpinggirkan. Untuk mewujudkan sasaran strategis
peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga ) arah kebijakan sebagai
berikut :
1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
2. Sidang keliling/zitting plaats dan
3. Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014.

33

Pengadilan Agama Soed. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA
Nomor :119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari
Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah
dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak
berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap
perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat
oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus
atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).
Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun
2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat
Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang
penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling
lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk
penyelesaian minutasi.

e. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pelaksanaan pembinaan
bagi aparat tenaga teknis dilingkungan Peradilan.
Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya
Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam
pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber
Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat
Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan
Sistem Manajemen
SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR
Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai

34

Pengadilan Agama Soe berdasarkan hasil assessment,pelaksanaan program pendidikan
dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity
building),menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan
aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun
regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk
pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.
f. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan
kinerja aparat peradilan secara optimal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan
aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1)
Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan
parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3)
Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi
masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan.
g. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian,
pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan
Mahkamah Agung.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan
Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan
memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas
profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan
peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan
demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan
kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah
dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang
komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan
Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu,
sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan
dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola

35

Pengadilan Agama Soekualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang
komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya
manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta
personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya
manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan
profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia
yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan
untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang
terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.
h. Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya tranparansi pengelolaan
SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi
dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1)
Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2)
Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia
Peradilan.

3.2 Arah Kebijakan Strategi Pengadilan Agama Soe
Delapan sasaran strategis yang telah disebutkan diatas merupakan

arahan bagi Pengadilan Agama Soe untuk mewujudkan visi dan misi yang
telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi, maka berdasarkan
Aplikasi SIKEP tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Tingkat Pertama maka Pengadilan Agama Soe menetapkan 4 (empat)
sasaran strategis sebagai berikut :

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan;
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

36

Pengadilan Agama Soe Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki arah kebijakan
sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti,

Transparan dan Akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya Proses Peradilan
yang pasti, Transparan dan Akuntabel Pengadilan Agama Soe
menetapkan 2 (dua) arah kebijakan sebagai berikut :
a) Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi

perkara melalui :
- Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- Otimalisasi pelayanan melalui Pojok e-court, dengan Adanya

pembentukan Pojok E-Court membuktikan PA. Soe sangat
bersungguh sungguh dalam pelayanan perkara Elektronik.
- Peningkatan pengelolaan website,
- Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
berpedoman pada surat Dirjen Badilag nomor :
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
- Pembuatan Akun Media Sosial, Facebook, Instagram, Twitter.
- Aplikasi hitung panjar biaya perkara secara mandiri, sebagai
bukti transparansi dalam pembayaran biaya perkara.
- Implementasi Aplikasi Antrian Sidang, untuk memudahkan
masyarakat menentukan sendiri jadwal sidang di Pengadilan
Agama Soe.
- Implementasi Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi ini akan
memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait
perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang
berjalan, baik itu pihak prinsipal dalam suatu perkara maupun
Kuasa Hukumnya.

37

Pengadilan Agama Soe - Implementasi Aplikasi Informasi Produk Pengadilan
memberikan informasi kepada pihak berperkara atau
masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan
dan produk pengadilan.

- Implementasi Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan,
dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin,
pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan,
sistem akan secara otomatis memverikasi melalui nomor induk
kependudukannya.

- Pembuatan Audio Anti Gratifikasi sebagai wujud transparansi
dalam memerangi korupsi.

- TV media yang digunakan sebagai media informasi pada ruang
PTSP.

- Banner dan spanduk untuk memudahkan pihak mengetahui
seluruh proses beracara di Pengadilan Agama Soe.

b) Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu
Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berkala terkait
penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Soe mengacu pada
Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur
Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling
lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling
lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

c) Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan
materiil, dengan mengadakan diskusi hukum yang sudah terjadwal
dan juga adanya aplikasi E-eksaminasi untuk meningkatkan
profesionalisme hakim, baik segi teknis yuridis maupun administrasi
perkara, mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data

38

Pengadilan Agama Soe pelaksanaan hukum materiil dan formil oleh Hakim dalam
memutuskan suatu perkara untuk meningkatkan kualitas putusan
yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan
masyarakat pencari keadilan.
d) Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk
mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu
pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang
Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan
Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang
petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan
lembaga Peradilan.
e) Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen
BADILAG ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan
tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan
Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian
Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang
digunakan meliputi tujuh area yaitu:

1) Kepemimpinan (leadership);
2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
3) Fokus Pelanggan (customer focus);
4) Sistem Dokumentasi (document system);
5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
6) Manajemen Proses (process management); dan
7) Hasil Kinerja (performance results).
f) Proses Pembangunan Zona Integritas yang merupakan tindak
lanjut Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang
difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan,

39

Pengadilan Agama Soe Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
yang bersifat konkrit.
2. Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara.
Dalam mewujudkan sasaran strategis efektifitas pengelolaan
penyelesaian pekara, Pengadilan Agama Soe menerapkan arah
kebijakan yaitu :
a) Penguatan sumber daya manusia.

Kekuatan sumber daya manusia sangat menentukan dalam
meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan
transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat
memperoleh kepastian hukum. Sumber daya manusia yang prima
sangat mempengaruhi kinerja dalam proses penyelesaian perkara.
Pada arah kebijakan penguatan sumber daya manusia ini
Pengadilan Agama Soe melaksanakan:
 Penerapan penilaian kerja pada setiap pegawai,
 Pembagian beban kerja yang seimbang dan sesuai,
 Pemberdayaan pegawai-pegawai yang berpotensi dalam proses

penataan manajemen perkara,
 Pengembangan kapasitas dan transformasi mindset pegawai

dalam rangka percepatan proses manajemen perkara,
 Penyusunan dan implementasi jenjang karir bagi seluruh

pegawai sejalan dengan tanggung jawab dan beban kerja.
b) One day publish, menayangkan putusan secara cepat, dengan

mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai
maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang one day publish,
sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.

40

Pengadilan Agama Soe3. Sasaran Strategis Meningkatnya akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Pengadilan Agama Soe
menerapkan 4 (empat) arah kebijakan sebagai berikut :
a) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.
Pengadilan Agama Soe memberikan kesempatan kepada setiap
orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi
dapat berperkara secara cuma-cuma di pengadilan. Pelayanan
pembebasan biaya perkara ini dilaksanakan melalui bantuan biaya
penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran (DIPA)
Pengadilan Agama Soe,
b) Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan (sidang keliling
dan terpadu).
Untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari
keadilan Pengadilan Agama Soe melaksanakan layanan sidang di
luar gedung pengadilan untuk menjangkau dan mempermudah
masyarakan pencari keadilan yang tidak mampu atau sulit
menjangkau lokasi Kantor Pengadilan karena hambatan biaya,
hambatan fisik atau hambatan geografis.
c) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.
Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk
membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan
membayaran advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan
pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non
litigasi). Pengadilan Agama Soe bermaksud menyediakan pos
layanan bantuan hukum ini bagi masyarakat pencari keadilan yang
berperkara di Pengadilan Agama Soe namun sampai dengan saai
ini Pengadilan Agama Soe belum memperoleh anggaran dalam

41

Pengadilan Agama Soepelaksaan kegiatan dimaksud.
4. Sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan terhadap

Putusan Pengadilan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis Pengadilan Agama Soe

selalu menjalankan proses peradilan yang pasti, transparan, adil
dan akuntabel dalam penyelesaian setiap perkara tanpa campur
tangan dari pihak manapun. Hal ini merupakan faktor penting
dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan
kepada badan peradilan sehingga pencari keadilan akan merasa
puas dan patuh terhadap setiap putusan pengadilan.

3.3 Kerangka Regulasi
Regulasi di Pengadilan Agama Soe merupakan kebijakan yang dibuat

oleh Pengadilan Agama Soe atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah
Agung. Pada Tahun 2019, Pengadilan Agama Soe telah mengeluarkan
beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan reformasi
birokrasi. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan
Agama Soe pada beberapa area reformasi birokrasi pada tahun 2019.
1. Manajemen Perubahan

Regulasi pada area Manajemen Perubahan;

- Ketua Pengadilan Agama Soe telah menerbitkan Surat Keputusan
Nomor W23-A6/92/OT.00/SK/I/2019 tanggal 4 Januari 2019
tentang Komitmen Bersama untuk melaksanakan pelayanan
berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu dalam meningkatkan
pelayanan..

- Ketua Pengadilan Agama Soe pada tanggal 16 Oktober 2018 telah
menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah

42

Pengadilan Agama Soe Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) di Lingkungan Pengadilan
Agama Soe.

- Ketua Pengadilan Agama Soe mengeluarkan petunjuk tentang
Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Kantor
Pengadilan Soe dengan Surat Keputusan Nomor : W23-
A6/93/HM.01/SK/I/2019 tanggal 4 Januari 2019.

- Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe mengeluarkan petunjuk Surat
Keputusan W23-A6/437/KP.01.3/VI/SK/2019 tanggal 25 Juni
2019 Tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Pengadilan Agama Soe yang dibuat dengan mengacu Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, tanggal 2 Agustus 2018 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan
Agama. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dilaksanakan dengan mengacu prinsip-prinsip sebagai berikut;
- Pada Pengadilan Agama Soe tersedia Petugas Informasi/Pengaduan
yang bertugas melayani permohonan informasi dan Pengaduan,
Petugas Pendaftaran, Petugas Pembayaran, Petugas Layanan
penyerahan Produk Pengadilan..
- Petugas yang berada pada tiap layanan terdiri dari Panmud
Permohonan, Panmud Hukum, Panmud Gugatan serta
Jurusita, PTSP dilaksanakan dengan cara sederhana dan mudah
diakses.

- Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe mengeluarkan Surat keputusan
Petugas Pojok E-Court nomor SK W23-
A6/449.a/KP.04.6/IX/SK/2019 tanggal 16 September 2019 yang
bertugas :
1. Menjelasan persyaratan, prosedur, biaya layanan
2. Membantu mendaftaran akun

43

Pengadilan Agama Soe 3. Memandu cara pendaftaran perkara
4. Memberikan Penjelasan pesidangan Elektronik.

2. Perundang-Undangan
Regulasi pada area Perundang-undangan ;
Pengadilan Agama Soe tidak memiliki wewenang dalam membuat
atau mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga
Pengadilan Agama Soe hanya mengimplementasikan peraturan yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga
Legislatif dan Eksekutif.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Regulasi pada area Penataan dan Penguatan Organisasi :
1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe mengeluarkan petunjuk
Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor
Pengadilan Agama Soe dengan Surat Keputusan Nomor : W23-
A6/94/SK/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 Tentang Penunjukan
Tim Penanganan Benturan Kepentingan.

2. Penunjukan/Pengangkatan Tim Review Rencana Strategis
(RENSTRA) Pengadilan Pengadilan Agama Soe Tahun 2015-2019,
melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor:
W23-A6/106/OT.00/SK/I/2019 Tanggal 4 Januari 2019.

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor: W23-
A6/105/KP.0T.01.3/SK/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang
Review Indiator Kinerja Utama Pengadilan Agama Soe.

1. Penataan Tata Laksana
Regulasi pada area Penataan Tata Laksana ;

44

Pengadilan Agama Soe 1. Ketua Pengadilan Agama Soe membentuk Tim Reformasi Birokrasi
pada Kantor Pengadilan Agama Soe dengan Surat Keputusan
Nomor : W23-A6/97/OT.00/SK/I/2019

2. Ketua Pengadilan Agama Soe membentuk Tim Biaya Proses
Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Kantor Pengadilan
Agama Soe dengan Surat Keputusan Nomor : W23-
A6/77/HK.05/SK/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 Tentang Biaya
Proses dan Pengelola Biaya Proses.

3. Ketua Pengadilan Agama Soe membentuk Format laporan Hasil
Pengawasan (LHP) bagi Hakim Pengawas Bidang pada Kantor
Pengadilan Agama Soe dengan Surat Keputusan Nomor: W23-
A6/46/PS.01/SK/IV/2019 tanggal 04 April 2019 Tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

1. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Regulasi pada area Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi ;

- Penunjukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
pada Pengadilan Agama Soe melalui Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Soe Nomor : W23-A6/257/KP.04/SK/I/2019
tanggal 4 Januari 2019 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Soe.

- Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe,
melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor :
W23-A6/72/HK.05/SK/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe.

- Penunjukan Role Model Pimpinan Pengadilan Agama Soe, melalui
Surat Keputusan Nomor : W23-A6/ 82 /OT.00/SK/I/2020 tanggal
08 Januari 2020.

45

Pengadilan Agama Soe2. Penguatan Akuntabilitas

Regulasi pada area Penguatan Akuntabilitas :

- Pembentukan Tim Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Soe melalui Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : W23-
A6/105/SK/OT.00/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 dengan tugas
utamanya menyusun Review IKU, Review RENSTRA, Perjanjian
Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJiP).

3. Penguatan Pengawasan
Regulasi pada area Penguatan Pengawasan ;
- Penunjukan Hakim Pengawas Bidang melalui Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor: W23-
A6/256/PS.01/SK/IV/2019 tanggal 04 April 2019 Tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Regulasi pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :
- Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada
Pengadilan Agama Soe melalui Surat Keputusan Wakil Ketua
Pengadilan Agama Soe Nomor : W23-A6/349/HK.05/SK/V/2019
tanggal 16 Mei 2019.
- Penunjukan Petugas Juru Bicara dan Humas pada Pengadilan
Agama Soe melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe
Nomor : W23-A6/49/HM.00/SK/I/2019 tanggal 04 Januari 2019
Tentang Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat.

46

Pengadilan Agama Soe- Penunjukan Petugas dalam rangka mengelola dan memberikan
Pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Soe, melalui Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : W23-
A6/83/HK.05/SK/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 Tentang
Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Dokumentasi dan
Informasi Petugas informasi pada Pengadilan Agama Soe.

- Penunjukan Petugas dalam rangka pengaduan di Pengadilan
Agama Soe, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe
Nomor : W23-A6/89/HK.05/SK/I/2019 tanggal 04 Januari 2019
Tentang Pembentukan Petugas Pengelola Meja Pengaduan.

- Penunjukan Tim Pencanaganan Pembangunan Zona Integritas
melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor :
W23-A6/95/OT.00/SK/IX/2018 tanggal 4 Januari 2019 Tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas.

- Penunjukan Tim Survey Kepuasan Masyarakat melalui Surat
Keputusan Nomor : W23-A6/75/HK.05/SK/I/2019 tanggal 4
Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Indeks
Kepuasan Masyarakat

3.4 Kerangka Kelembagaan
Pengadilan Agama Soe mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai

dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam
di bidang :

a. perkawinan,
b. waris,
c. wasiat,
d. hibah,

47

Pengadilan Agama Soe e. wakaf,
f. zakat,
g. Infaq,
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari'ah.
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Soe
mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal
49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,
maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian,
dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang
Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor
No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor
KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat
tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah
hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang
Nomor No. 50 Tahun 2009).

48

Pengadilan Agama Soe5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi
peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum
(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA
Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6. Fungsi Lainnya :
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat
dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas
Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang
diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan.

Stuktur organisasi Pengadilan Agama Soe terdiri dari Wakil Ketua, 2
(dua) orang Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Hukum, Panitera
Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, 1 (satu) orang Jurusita,
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian
Kepegawaian, Organisanisai, dan Tata Laksana, serta Kepala Sub Bagian
Perencanaan, IT, dan Pelaporan. Struktur Organisasi dan nomenklatur
jabatan Pengadilan Agama Soe mengacu pada Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut :

49