Tabel 3.16
Realisasi Perkara Prodeo
NO Lokasi Tempat Sidang Biaya Junilah Ket
905.000,- Perkara Itsbat Nikah
1. Desa Nekamese, Kecamatan Itsbat Nikah
Kie 5 Cerai Talak
2. Desa Billa Kecamatan 181.000,- 1 Perkara
Amanuban Timur
3. Kantor Pengadilan agama Soe 1.231.000,- 1
JUMLAH 2.317.000,- 7
Tabel 3.17
Realisasi Sidang Keliling
NO Lokasi Tempat Tanggal Biaya Jumlah Ket
Sidang Sidang 6.435.000,- Perkara Itsbat Nikah
1. Desa Nekamese, 09 Juli 2020 5
Kecamatan Kie
Desa Oe’kam,
2. Kecamatan 11 November 2020 4.715.000,- 1 ItsbatNikah
Amanuban Timur 11.150.000
—
JUMLAH
6
L........ ................— .....
Pengadilan Agama Soe mengelola Biaya Proses sesuai Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pengadilan Agama Soe
mem ungut kepada para pihak yang berperkara sebesar Rp. 50.000,00 per
perkara. Biaya proses tersebut telah pula dibentuk Tim Pengelola Biaya
Proses dan telah dilaksanakan pembukuan untuk mencatat seluruh
penerimaan dan pengeluaran setiap bulan. Data keuangan biaya proses per
31 Desem ber 2020 dirincikan pada tabel berikut ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 102
Tabel 3.18
Rekapitulasi Biaya Proses Berperkara
Tahun 2020
No Buian 1 Saldo Awai Penerim aan P e n g e lu a ra n Saldo Akhir
1 Januari 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0
3 M aret 0 0
4 April 0 5 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 0
5 Mei 0 0 0 0
6 Juni 0 0 0 0
7 Juli 0 0
8 Agustus 0 2 5 0 .0 0 0 2 5 0 .0 0 0 0
9 Septem ber 0 1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 0
10 O ktober 0 1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 0
11 N opem ber 0 0
12 D esem ber 0 5 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 0
1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0
No Bulan Tabel 3.19 P en gem b alian Saldo Akhir
REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA Sisa Panjar
1 Januari
2 Februari TAHUN 2020
3 Maret
4 April Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran
5 Mei
6 Juni 437.000 0 437.000 225.000 0
7 Juli
8 Agustus 00 0 00
9 September
10 Oktober 0 416.000 416.000 160.000 0
11 Nopember
12 Desember 00 0 00
00 0 00
0 905.000 250.000 . . . 0 655.000
655.000 1.322.000 1.175.000 0 802.000
802.000 702.000 1.093.000 110.000 411.000
411.000 586.000 997.000 535.000 0
0 1.152.000 360.000 0 792.000
792.000 586.000 1.212.000 0 166.000
166.000 1.016.000 762.000 420.000 0
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 103
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Soe Tahun
2020 menyajikan pencapaian 4 (empat) Sasaran Startegis yang
menggunakan alat ukur 14 (empat belas) Indikator Kinerja. Secara umum
Sasaran Strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan
Agama Soe. Hal ini terlihat dari 14 (empat belas) Indikator kinerja yang
diperjanjikan 9 (Sembilan) Indikator sesuai dengan target, dengan
capaian >90% dengan rata-rata capaian Sasaran Strategis 1-4 adalah
75.16%. Sedangkan 5 (lima) Indikator lainnya tidak mengalami
perubahan (stagnan). Hal ini disebabkan beberapa indikator tidak
didukung dengan jumlah perkaranya, seperti; tidak ada upaya hukum
(banding, kasasi, maupun PK), tidak ada perkara yang berhasil di mediasi
selama tahun 2020 bahkan sejak tahun 2015, tidak ada perkara yang
menarik bagi masyarakat sehingga tidak ada amar putusan yang diupload
di dalam media informasi baik website maupun SIPP/Direktori Putusan,
tidak tersedianya anggaran untuk pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
Dengan capaian kinerja pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Target
Sasaran Startegis Pengadilan Agama Soe sudah terlaksanan dengan baik,
walaupun realisasi kinerja untuk beberapa indikator masih tidak
mengalami perubahan. Target tahun 2020 dengan target jangka menengah
yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama
Soe, 3 (tiga) Sasaran Strategis telah mendekati target sedangkan 1 (satu)
Sasaran Startegis nilai capaian kinerja masih 50%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 104
B. REKOMENDASI
Kendala dan permasalah yang menyebabkan tidak tercapaianya
sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.
Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Agama Soe
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:
1. Untuk perkara-perkara yang diterima diakhir tahun agar menjadi
perhatian dalam penyelesaianya.
2. Untuk perkara-perkara yang diterima akhir tahun dan memiliki
spesifikasi kesulitan perkara yang cukup tinggi, maka disesuaikan
kualitas SDM majelis hakimnya, sehingga apa yang menjadi
performance gap dapat teratasi atau performance result dapat tercapai.
3. Dalam penentuan performance agreement harus mempertimbangkan
analisa capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir dan spesifikasi
manajemen pengelolaan administrasi perkara, agar tidak terjadi
performance gap yang tinggi.
4. Terhadap capaian kinerja (performance result) yang sudah mencapai
target sesuai perjanjian kinerja (performance agreement), agar
dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.
5. Menyusun rencana kerja dan anggaran belanja modal demi melengkapi
sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik yang memadai
sehingga memberi kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan.
6. Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan
manajemen pelayanan berbasis Teknologi Informasi.
7. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) dan aplikasi e-Court bagi Pengguna terdaftar untuk
Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar
Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan
Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
8. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan sebaiknya secara periodik baik
secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan
dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 105
9. Untuk menjaga mutu pelayanan, disarankan Sistem Manajemen
Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Soe dan Pembangunan
Zona Integritas terus diterapkan secara efektif dan konsisten serta
melakukan perbaikan secara berkesinambungan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 106
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 107
NO PERNYATAAN CHECK LIST
I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan Y
y
II Mekanisme penyusunan data penting IP s
2. LKj telah menyajikan informasi target
III Substansi Y
kinerja y
3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP
yang memadai
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang
mendukung informasi pada badan laporan
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke
depan
6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan
1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang Y
memiliki tugas fungsi untuk itu Y
2. Informasi yang disampaikan dalam LKj s
telah didukung dengan data yang memadai
s
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian
data dan informasi dari unit kerja ke unit Y
penyusun LKj Y
s
4. Telah ditetapkan penanggung jawab
pengumpulan data/informasi di setiap unit y
kerja
'\
5. Data/informasi kinerja yang disampaikan
dalam LKj telah diyakini keandalannya s
s
6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah
diketahui oleh unit kerja terkait s
y
7. LKjIP bulanan merupakan gabungan
partisipasi dari di bawahnya. Y
1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai
dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian
kinerja
2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras
dengan rencana strategis
3. jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang memadai
4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai
dengan tujuan/sasaran dalam Indikator
Kinerja
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai
dengan tujuan/sasaran dalam Indikator
Kinerja Utama
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang memadai
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja
dengan tahun lalu, standar nasional dan
sebagainya yang bermanfaat
8. IKU dan IK telah cukup mengukur
tujuan/sasaran
108Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020
NO PERNYATAAN CHECK LIST
9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang v'
memadai
10. IKU dan IK telah SMART
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 109
MATRIKS KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SOE
TAHUN 2020
Sisa Perkara
Tahun Perkara Yang
NO Nama Sisa Ket
Lalu Masuk Diputus Perkara
PENGADILAN AGAMA SOE
110
A. PERKAWINAN
1. Izin Poligami 220
2. Pencegahann Perkawinan 2 4 6' 0
3. Penolakan Perkawinan oleh PPN
4. Pembatalan Perkawinan 880
5. Kelalaian atas kewajiban Sm/ls
6. Cerai Talak 2 15 17 0
7. Cerai Gugat
8. Harta Bersama
9. Penguasaan Anak/Hadhanah
10. Nafkah Anak oleh Ibu
11. Hak-hak bekas istri
12. Pengesahan Anak
13. Pencabutan Kek. Orang Tua
14. Perwalian
15. Pencabutan Kekuasaan Wali
16. Penunjukan Orang lain Sebagai
Wali
17. Ganti Rugi terhadap Wali
18. Asal Usul Anak/Pengangkatan
Anak
19. Penolakan Kawin Campur
20. Itsbat Nikah
21. Izin Kawin
22. Dispensasi Kawin
23. Wali Adhol
B. EKONOMI SYARIAH
C. WARIS
D. WASIAT
E. WAKAF
F. ZAKAT/INFAQ/SODAKOH
G. PENETAPAN AHLI WARIS
H. P3HP
I. DERDEN VERSET
y Lain-lain
JUMLAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 110
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOE
NOMOR: W23-A6/126/OT.00/SK/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA SOE TAHUN 2020
Menimbang KETUA PENGADILAN AGAMA SOE
:
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan
membentuk Tim Penyusun dan Pengelola Laporan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Istansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020;
2. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi anggota Tim
Penyusun dan Pengelola Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi
Mengingat Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020;
:
1. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;
3. Undang - undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men.PAN)
Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja
Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor20A/SEK/SK/IV/2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan
Kinerja Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di 4
Lingkungan Peradilan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOE TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA SOE TAHUN 2020;
Kesatu : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : W23-
Kedua A6/78/OT.00/SK/I/2020 tanggal 08 lanuari 2020;
Ketiga
Keempat : Mengangkat dan menunjuk kembali pejabat - pejabat yang namanya
tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di
laksanakan dengan penuh tangggung jawab.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan d i: S O E
Tembusan:
1. Yth.Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
2. Yth Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
3. Arsip;
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOE
NOMOR: W23-A6/126/OT.00/SK/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP
PENGADILAN AGAMA SOE TAHUN 2020
NO NAMA/NIP JABATAN DITUNJUKKAN/DIANGKAT
SEBAGAI
PANGKAT/GOLONGAN 3
Ketua 4
12 Pembina
1. Moh. Rivai, S.HL, MH
Wakil Ketua Penanggung Jawab
NIP. 197805072006041003
2. Hizbuddin Maddatuang S.HI, MH Hakim Penanggung Jawab
NIP. 198106282007041001 Panitera Ketua Tim
3. Ahmad Hamdi, S.HI
Sekretaris Wakil Ketua Tim
NIP. 199101052017121003
4. Abubakar Alboneh, SH Kasubbag Sekretaris
Perencanaan, IT
N IP.197003241999031006 dan Pelaporan Anggota
5. Dahlia Oramahi, SE Panitera Muda Anggota
Permohonan Anggota
NIP. 198407312009122007 Anggota
6. Indra Timora Murdani P., S.Kom., Panitera Muda
Gugatan
MH Panitera Muda
N IP.198405272011011009 Hukum
7. Nur Amalia Mandasari, S.EI
N IP.198501232009042008 Kasubbag
8. Erni Sumarni, S.HI., MH Kepegawaian dan
N IP.198103102009122002 Ortala
9. Siti Ruslina, S.HI
N IP.198204032009122002
10. Anikun Saraswati, S.Sy
N IP.198605022011012015
ipkan d i: S O E
gal : 04 Januari 2021
ii/ KETl
U -J \
\
MOH. RIVAL S.HL, M.H
NIP. 1^780507.200604.1.003
Lampiran I: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe
Nomor: W23-A6/126/OT.00/SK/I/2021
Tanggal : 08 Januari 2020
TUGAS TIM PENYUSUN SAKIP
PENGADILAN AGAMA SOE TAHUN 2020
A. PENGARAH :
1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan
kegiatan penyusunan Laporan SAKIP Pengadilan Agama Soe Tahun 2020;
2. Menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun SAKIP
Pengadilan Agama Soe Tahun 2020;
3. Memberikan arahan kepada seluruh anggota tim dalam hal pelaksanaan
pengumpulan data serta pengolahan data SAKIP Pengadilan Agama Soe Tahun
2020;
4. Memantau batas waktu penyusunan Laporan SAKIP.
B. PENANGGUNG JAWAB :
1. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan SAKIP bersama seluruh anggota Tim;
2. Bertanggung jawab agar penyusunan Laporan SAKIP dapat selesai tepat waktu;
3. Memantau perkembangan / kemajuan dari pekerjaan Tim melalui Ketua Tim;
4. Menyampaikan Laporan kepada Pengarah mengenai perkembangan / kemajuan
pelaksanaan penyusunan Laporan SAKIP;
5. Mengevaluasi hasil pekerjaan Tim Penyusun Laporan SAKIP Pengadilan Agama
Soe Tahun 2020.
C. KETUA TIM :
1. Mengkoordinasikan pekerjaan antara Pengumpul Data dan Pengolah Data;
2. Menetapkan batas waktu untuk pengumpulan data yang selanjutnya diserahkan
kepada Pengolah Data untuk dilakukan penyusunan dokumen;
3. Melaporkan kepada Penanggung Jawab mengenai perkembangan / kemajuan dari
pekerjaan Tim.
D. SEKRETARIS TIM :
1. Melaksanakan proses surat menyurat yang berkaitan dengan penyusunan
Laporan SAKIP Pengadilan Agama Soe Tahun 2020;
2. Menyimpan semua arsip pelaksanaan kerja tim, berupa : surat menyurat,
undangan rapat, notulen, daftar hadir dan bukti pengiriman selama proses
penyusunan Laporan SAKIP;
3. Menyerahkan semua arsip pelaksanaan kerja tim kepada Kasubbag Perencanaan,
IT dan Pelaporan setelah Laporan SAKIP disusun dan dikirimkan.
E. KOORDINATOR PENGUMPUL DATA:
1. Berkoordinasi dengan semua anggota tim untuk pengumpulan data yang
dibutuhkan dalam penyusunan Laporan SAKIP;
2. Berkoordinasi dengan Pengolah Data jika ada data yang tidak lengkap dalam
penyusunan Laporan SAKIP;
3. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Ketua Tim.
F. KOORDINATOR PENGOLAH DATA: data yang
1. Berkoordinasi dengan koordinator pengumpul data mengenai
dibutuhkan dalam penyusunan Laporan SAKIP;
2. Melakukan pengolahan data dalam penyusunan Laporan SAKIP;
3. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Ketua Tim.
G. ANGGOTA :
1. Menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan Laporan SAKIP;
2. Menyerahkan data yang diminta kepada Koordinator Tim Pengumpul Data;
3. Melaporkan kepada Ketua Tim, jika terdapat data yang kurang.
: Soe
: 08 Januari 2020
ifl&KfRIVAl, S.HI., M.H
NIP. 19780507 200604 1 003
LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOE
NOMOR: W23-A6/126/OT.00/SK/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP
PENGADILAN AGAMA SOE TAHUN 2020
PFNANGGUNGIAWAR I
1. Hizbuddin Maddatuang, S.HI., MH KETUA TIM
2. Ahmad Hamdi, S.HI Abubakar Alboneh, SH
WAKIL KETUA TIM
Dahlia Oramahi, SE
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
Anikun Saraswati., S.Sy
Nur Amalia Mandasari, SE Erni Sumarni, S.HI., MH Siti Ruslina, S.HI
f £7 ® CE)</
copyright@pengadilanagarnasoe
0821-4652-1300 www.pa-soe.go.id