Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama
kali diungkapkan oleh Mpu Tantular dalam
kitabnya, kakawin Sutasoma. Dalam bahasa
Jawa Kuno kakawin artinya syair. Kakawin
Sutasoma ditulis pada tahun 1851 dengan
menggunakan aksara Bali, namun
berbahasa Jawa Kuno. Kutipan frasa
'Bhinneka Tunggal Ika' terdapat pada pupuh
139 bait 5. Berikut bunyi petikan pupuh
tersebut.
Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa Bhinneki
rakwa ring apan kena parwanosen, Mangkang
Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka
tunggal ika tan hana dharma mangrwa.
Kalimat di atas artinya "Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang
berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal.
Terpecahbelahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam
51 kebenaran.
Pentingnya Membangun Rasa Nasionalisme
dan Persatuan Kebangsaan
• Kepulauan nusantara pernah berdiri kerajaan besar
seperti Sriwijaya dan Majapahit.
• Negara menjajah Indonesia: Portugis dan Inggris yang
meliputi antara lain wilayah Malaka, Demak, Maluku,
Mataram, dan Sunda Kelapa. VOC/Belanda
menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini
hingga abadke-20.
• Masa perang dunia II Indonesia jatuh ke Jepang yang
menguasai wilayah Asia. 8 52
• Pertama kali menyebut frasa Bhinneka Tunggal Ika
adalah Moh Yamin di sela-sela sidang BPUPKI.
Kemudian I Gusti Bagus Sugriwa, tokoh yang
berasal dari Bali, menyahut dengan ucapan "tan
hana dharma mangrwa".
• UU No. 24 Tahun 2009 ttg Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
• Nampak jelas bahwa para pendiri bangsa sangat
peduli dan penuh 01 kesadaran bahwa bangsa
Indonesia merupakan perkumpulan bangsa yang
berbeda dan hanya rasa persatuan, toleransi, dan
rasa saling menghargai yang dapat membuat
tegaknya NKRI.
53
FASE PERTUMBUHAN NASIONALISME
DI INDONESIA
PRIODE NUSANTARA PERIODE PJAJAH BELANDA 28-10-28, M.NEGARA
MASUK AGAMA HINDU, P’JUANG PLAWANAN LOKAL, SUMPAH PEMUDA, PROKLAMASI
S.WIJAYA , BUDHA, PRANG BANTEN, S.AGUNG, KEMERDEKAAN,
M.PAHIT, PDAGANG ISLAM DIPONEGORO, MAKASAR, PADRI, -BERTUMPAH DARAH YG 1 TANAH PERIODE NKRI.
(ABAD 2- 15) TERNATE, DLL INDONESIA, SEMANGAT KE-
-BERBANGSA YG 1 BANGSA INDONESIA BANGSAAN
KATHOLIK, PDAGANG PORTU KEBANGKITAN NAS -MENJUNJUNG BHS PERSATUAN BHS
1506–1552, LAWAN PORTU ACEH, INDONESIA
TERNATE. 1596-1602 KRIST BUDI UTOMO
PROTESTAN PERIODE VOC RASA KBANGSA PAHAM K BANGSA, M’BANGSA
SI (11), MUH (12)
PERIODE JEPANG
NU (26)
(ABAD 2- 15) 1799 1908 1928 MARET 1942 17-08-45
54 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN YG BERSUMBER DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
55
Nasionalisme Menurut para Ahli
Nasionalisme adalah sekelompok individu yang Nasionalisme adalah hasil dari faktor-faktor politis,
ekonomi, sosial dan intelektual pada suatu taraf
ingin bersatu dengan individu-individu lain
Louis Snydertertentu dalam sejarah. Sebagai contoh adalah
dengan dorongan kemauan dan kebutuhan
timbulnya nasionalisne di Jepang.
psikis. SJeboasgaei pcohntoEhrandaelashtbRanegnsaaSwniss yang
(Louis Snyer)
terdiri dari berbagai bangsa dan budaya dapat
menjadi satu bangsa dan
(Joseph Ernest Renan )
Mengatakan bahwa nasionalisme adalah Nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi
kesatuan perasaan dan perangai yang timbul ybaannggsdaiberikanHinadnivsiduKkoehpanda negara dan
karena persamaOantntaosibB, caonutoehnrya Hans Kohn)
nasionalisme negaranegara Asia
(Otto Bauer )
Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel
56
Bagi saya .....
Nasionalisme adalah .....
KETIKA SAYA BERMIMPI.....
KETIKA SAYA BELAJAR.....
KETIKA SAYA BERAKSI.....
KETIKA SAYA PERCAYA.....
KETIKA SAYA BUKTIKAN.....
KETIKA SAYA CINTA.....
UNTUK INDONESIA
Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel
57
Masih Adakah Nasionalisme di Negeri Ini ?
Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel
58
Don’t dalam Nasionalisme • Sikap yang hanya
mengunggulkan bangsa
• Sikap menganggap sendiri dan menganggap
suku bangsa rendah bangsa lain
sendiri yang baik
baik
Sukuisme Chauvinisme
Esktrimisme Provinsialisme
• Sikap keras Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel • Sikap yang selalu
mempertahankan berkutat dengan
pendirian dengan kepentingan
beragam cara, walaupun provinsi/daerat tanpa
melanggar ketentuan mempedulikan
dasar negara kepentingan bangsa
yang lebih besar
59
7
60
61
DAMPAK KONFLIK
01 Suasana Bekerja dan
Lingkungan Tidak Nyaman
02 Pekerjaan terbengkalai
03 Kinerja Buruk
04 Layanan Kepada Masyarakat Tidak
optimal
62
• Dalam konteks kebangsaan, perspektif
etnosimbolis lebih mendekati kenyataan di
Indonesia.
• Sejarah telah menunjukkan bahwa para pendiri
bangsa yang tergabung dalam BPUPKI, berupaya
mencari titik temu diantara berbagai kutub yang
saling berseberangan.
14 • Persatuan menghadirkan loyalitas baru dan
kebaruan dalam bayangan komunitas politik, kode
kode solidaritas, dan institusi sosial politik.
63
• Negara persatuan dengan segala simbolnya- untuk
mengatasi faham golongan dan perseorangan,
konstitusi dan perundang undangan, ideology
pancasila, kesamaan warga di depan hukum, dan
bahasa persatuan.
• Perbedaan dimungkinkan dengan menghormati masa
lalu, ke14berlanjutan etnisitas, warisan kerajaan, kearifan
lokal tradisional, budaya dan bahasa daerah,
penghormatan terhadap hak hak adat, golongan
minoritas, serta kebebasan untuk memeluk dan
mengembangan agama dan keyakinan masing masing.
64
Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel 65
Pancasila 1 Juni 45 Kronologi
1. Kebangsaan Indonesia Rumusan Pancasila
2. Internasionalisme/
Pancasila 22 Juni 45
Perikemanusiaan 1. Ketuhanan dengan Kewajiban
3. Mufakat / Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial menjalankan Syariat Islam bagi
5. Ketuhanan
Pemeluk-Pemeluknya (5)
Pancasila 18 Agustus 45
1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan
2. Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab (2)
Beradab 3. Persatuan Indonesia (1)
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam
Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan Permusyawaratan Perwakilan (3)
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh
66 Rakyat Indonesia (4)
Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel
Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara,
pandangan hidup, ideologi negara, ligatur
(pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan
kenegaraan, dan sumber dari segala sumber hukum.
67 Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel
PANCASILA
Secara garis besar Pancasila
mempunyai 4 (empat) kedudukan dan
fungsi yaitu :
1. Dasar negara republik Indonesia
2. Ideologi nasional
3.Pandangan hidup bangsa Indonesia
4. Pemersatu bangsa.
68 Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel
PANCASILA
a. Pancasila sebagai dasar NKRI
Pancasila sebagai dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia bermakna :
Pancasila menjadi penyaring bangsa
Indonesia dari paham-paham yang
bertentangan dengan nilai dasarnya.
69 Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel
Pancasila sebagai DASAR UUD NRI 1945
Negara Kesatuan Republik TAP MPR
Indonesia UU/PERPU
Menempatkan Pancasila sebagai PERATURAN PEMERINTAH
sumber dari segala sumber PERATURAN PRESIDEN
hukum di Indonesia PERDA PROVINSI
PERDA KAB./KOTA
70 Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel
b. Pancasila sebagai Ideologi Negara
Pancasila sebagai ideologi
negara bermakna :
Pancasila merupakan hasil
kristalisasi dari
✓nilai budaya,
✓adat-istiadat, serta
✓agama dan keyakinan
yang dimiliki bangsa
Indonesia.
71 Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel
c. Pancasila sebagai Pandangan
Hidup Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa Indonesia bermakna :
Pancasila merupakan jiwa dan
kepribadian bangsa yang menjadi
petunjuk arah kinerja dan aktivitas
warga negara dalam segala bidang
kehidupan, sehingga bangsa
Indonesia akan tetap tegak berdiri
dalam menghadapi berbagai
hambatan dan tantangan perubahan
zaman. Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel 72
d. Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa
Pancasila sebagai pemersatu
bangsa bermakna :
Pancasila dalam pengertian ini
dipandang sebagai hasil
konsensus/kesepakatan yang
telah mempersatukan ragam
pandangan mengenai cita-cita
dan tujuan bernegara
73 Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel
74 Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel
DISKUSI KELOMPOK
Potensi dan Tantangan dalam Keragaman
(lanjutan)
Wujud tantangan kebhinekaan berupa keuntungan dan
manfaat yang antara lain berupa:
1. Dapat mempererat tali persaudaraan
2. Menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan
pendapatan negara
3. Memperkaya kebudayaan nasional sebagai identitas
negara indonesia di mata seluruh negara di dunia
4. Memperkaya kebudayaan nasional sebagai identitas
negara indonesia di mata seluruh negara di dunia
41 5. Sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia
6. Sebagai media hiburan yang mendidik
7. Timbul rasa nasionalisme warga negara Indonesia
8. Indonesia terkenal dimata dunia
76
1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok,
seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu,
dsb.
2. Norma sosial tdk berfungsi baik sbg alat mencapai
tujuan.
3. Adanya pertentangan norma dalam masyarakat
sehingga menimbulkan kebingungan bagi
masyarakat.
4. Pemberlakuan sanksi pelanggar atas norma yg tidak
tegas.
5. Tindakan anggota m15 asy. tidak sesuai norma yang
berlaku.
6. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah
pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial,
dan pertentangan (disharmonis).
77
7. Menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat
yaitu berupa perasaan kelompok dimana
kelompok merasa dirinya paling baik, paling
benar, dan paling hebat sehingga mengukur
kelompok lain dengan norma kelompoknya
sendiri. Sikap etnosentrisme tidak hanya dalam
kolompok suku, namun juga kelompok lain
seperti kelompok pelajar, partai politik,
pendukung tim sepakbola dan sebagainya.
8. Stereotip terhadap suatu kelompok,yaitu
15 anggapan yang dimiliki terhadap suatu
kelompok yang bersifat tidak baik. Seperti
anggapan suatu kelompok identik dengan
kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan
sebagainya
78
1. Disharmonis antar suku yaitu pertentangan antara suku. 79
Perbedaan suku seringkali juga memiliki perbedaan
adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma sosial
dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap
perbedaan ini dapat menimbulkan disharmonis dalam
masyarakat.
2. Disharmonis antar agama yaitu pertentangan memiliki
keyakinan atau agama berbeda.
3. Disharmonis antar ras yaitu pertentangan disebabkan
sikap rasialis yaitu me16mperlakukan orang berbeda-beda
berdasarkan ras.
4. Disharmonis antar golongan yaitu pertentangan antar
golongan dalam masyarakat dapat dibedakan atas
dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dsb.
• Berdasarkan pengetahuan mengenai
kenekaragaman bangsa dan budaya, sejarah
pergerakan bangsa dan negara, konsep dan
teori nasionalisme berbangsa, serta potensi dan
tantangannya maka sebagai ASN harus
memiliki sikap dalam menjalankan peran dan
fungsi pelayanan masyarakat.
17 • Keberadaan Bangsa Indonesia terjadi karena
memiliki satu nyawa, satu asal akal, satu
kesatuan Riwayat yang membangkitkan
persatuan karakter dan kehendak untuk hidup
bersama dalam suatu wilayah geopolitik nyata.
80
• Keberadaan bangsa Indonesia didukung semangat
Gotong Royong yang melindungi segenap bangsa
dan tumpah darah Indonesia.
• Dua tujuan nasionalisme yg disasar dari semangat
gotong royong, yaitu :
1. Kedalam, kemajemukan dan keanekaragaman
budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai
kebangsaan Indonesia, tidak boleh dipandang
sebagai hal negative dan menjadi ancaman.
2. Keluar, nasionalisme Indonesia adalah
nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan
universal dengan menjunjung tinggi
18 persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar
umat manusia.
• Penanganan masalah akibat keberagaman budaya
membutuhkan pendekatan yang bijak karena
masalah keberagaman berhubungan isu-isu sensitif,
81 seperti suku, agama, ras, dan antar golongan (sara).
• Menangani masalah yang ditimbulkan 82
keberagaman budaya diperlukan langkah
berkesinambungan.
1. memperbaiki kebijakan pemerintah di bidang
pemerataan hasil pembangunan di segala
bidang.
2. penanaman sikap toleransi dan saling
menghormati adanya perbedaan budaya
melalui pendidikan pluralitas dan multikultural
di dalam jenjang pendidikan formal.
• Sejak dini, warga negara termasuk ASN
menanamkan nilai-nila91i kebersamaan, saling
menghormati, toleransi, dan solidaritas sosial
sehingga mampu menghargai perbedaan secara
tulus, komunikatif, dan terbuka tanpa adanya
rasa saling curiga.
“Perjuanganku lebih
mudah karena
mengusir penjajah,
tapi perjuanganmu
akan lebih sulit karena
melawan bangsamu
sendiri.” (Soekarno).
Andi Dani, BPSDM Prov. Sulsel
83
• ASN sebagai pelayan publik, setiap ASN senantiasa
bersikap adil dan tidak diskriminasi memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
• ASN bersikap profesional dan berintegritas
memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar
keuntungan pribadi atau instansinya, tetapi
pelayanan diberikan dengan maksud
memperdayakan masyarakat, menciptakan
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
• Integritas ASN senantiasa bernilai kejujuran, keadilan,
tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan
memuaskan publik. 19
• Tugas ASN sbg pelayanan kepada masyarakat,
dituntut dapat mengatasi permasalahan
keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat
bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI. 84
Mengapa Harus
Harmonis?
85
Arti pentingnya
Suasana
Harmonis
dalam
Pelayanan ASN
86
PENTINGNYA SUASANA HARMONIS
• Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari
suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja
bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang
akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas,
hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan.
• Kaidah-kaidah yang dikemukakan oleh seorang komponis
dan ahli teori musik bernama Jean Philippe Rameau (1683—
1764) menjadi landasan dasar dalam seni musik sampai
akhir abad ke-19.Pada abad ke-20 tercipta efek- efek
harmoni baru karena adanya penggun23aan penadaan baru.
87
PENTINGNYA SUASANA HARMONIS
• Orkes Harmoni adalah seperangkat orkes yang
secara khusus meliputi alat-alat musik tiup dari kayu,
logam, dan alat musik pukul yang dapat dilengkapi
dengan bas-kontra.
• Analogi yang sama dapat diterapkan dalam
kehidupan bermasyarakat, Pola Harmoni merupakan
sebuah usaha untuk mempertemukan berbagai
pertentangan dalam masyarakat.
• Hal ini diterapkan pada hubungan-hubungan sosial
ekonomi untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan
sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat
tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan
antara anggota masyarakat. Pola ini juga disebut
sebagai pola integrasi. 23
88
• Menurut Brian Scudamore :
membangun budaya tempat kerja
berenergi positif adalah:
a) Membuat tempat kerja yang
berenergi
Tata ruang yang baik, desain
ruang mengurangi terjadinya
disharmonis.
b) Memberikan keleluasaan
belajar dan memberikan
kontribusi. Ketika Anda sudah
"mentok", ada b42aiknya Anda
mencari ide dari orang-orang
yang berada dalam tim.
c) Berbagi kebahagiaan bersama
seluruh anggota organisasi
89
Etika Publik ASN dalam Mewujudkan Suasana
Harmonis
• Etika lebih difahami sebagai refleksi atas
baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan
atau bagaimana melakukan yang baik atau
benar
• Moral mengacu pada kewajiban untuk
melakukan yang baik atau apa yang
seharusnya dilakukan.
• tKinogdkeahEtilkakaudaladhalaamtura25snu-aattuurkaenloymanpgokmkehnugsautusr,
sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-
hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis.
90
• Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur
tingkah laku/etika suatu kelompok khusus.
• Etika Publik merupakan refleksi tentang
standar/norma yang menentukan baik/buruk,
benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan
untuk mengarahkan kebijakan publik.
• Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik,
yakni:
a) Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.
b) Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi
sebagai bantuan dalam menimbang pilihan
c) sarana kebijakan 26pmuebnlijkemdabnataalnait evaluasi.
Modalitas Etika, antara norma
moral dan tindakan faktual.
91
• Sumber kode etik ASN antara lain meliputi:
a) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
b) PP No.11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan
PNS dan Anggota Angkatan Perang
c) PP No. 21 Th 1975 ttg Sumpah/Janji PNS
d) PP Nomor 30 Tahun 1980 ttg Peraturan Disiplin
PNS.
e) PP No 42 Tahun 2062 04 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik PNS.
f) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
g) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PNS
92
ASN sbg Profesi Berlandaskan Pada Prinsip sbb. :
Pasal 3 (UU 5/2014)
Nilai dasar
Kode Etik Dan Kode Perilaku
Komitmen, Integritas Moral, Dan Tanggung Jawab Pada Pelayanan Publik
Kompetensi Yang Diperlukan Sesuai Dengan Bidang Tugas
Kualifikasi Akademik
Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Melaksanakan Tugas
Profesionalitas Jabatan
93
Kode Etik ASN
Pasal 5 UU No. 5 Th 2014 tentang ASN, kode etik ASN yaitu:
1) Melaksanakan tugasnya dgn jujur, bertanggung jawab, & berintegritas
tinggi;
2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4) Melaksanakan tugasnya sesuai dgn ketentuan peraturan perundangan;
5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat
yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7) Menggunakan kekayaan & barang milik negara scr bertanggung jawab,
efektif, dan efisien;
8) Menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dlm melaksanakan
tugasnya;
9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
94
Etika ASN sebagai Individu, dalam
Organisasi, dan Masyarakat
• Perubahan Mindset
• Pertama, berubah dari penguasa menjadi
pelayan;
• Kedua, merubah dari ’wewenang’ menjadi
’peranan’;
• Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah
amanah, yang harus dipertanggung jawabkan
bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.
• Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan:
• Toleransi
• Empati
• Keterbukaan terhadap perbedaan.
95
Tata Kelola dan Etika dalam Organisasi
• Pejabat publik hrs memahami keinginan masyarakat yg hrs
dilayaninya.
• Meningkatnya pengetahuan masy. akan hak-haknya sbg
dampak globalisasi yg ditandai revolusi dibidang teknologi
informasi, transportasi tlh mendorong masy. kepada pejabat
publik untuk merealisasikan penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yg baik (good governance).
• Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah
tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah
berubah.
• Kata ’good’ dalam92 ’good governance’ mengandung
makna:
Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak
masyarakat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian,
pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
96
• Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang
efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk
mencapai tujuan tersebut.
• Adapun pengertian ’governance’ menurut UNDP yakni
”The exercise of political, economic, and administrative
authority to manage a country’s affairs at all levels of
society”.
• Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan
pelayanan publik, para pejabat publik dan seluruh ASN
30 harus
dapat merealisasikan prinsip-prinsip
akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, profesionalitas,
supremasi hukum, kesetaraan, dan lain-lain.
97
• Hambatan utama dalam merealisasikan prinsip-prinsip
tersebut adalah aspek ”moralitas”, antara lain lahirnya
kebudayaan indrawi yang materialistik dan sekularistik.
Sementara itu perkembangan moral dan spiritual
mengalami pelemahan, kalaupun masih tumbuh, ia
tidak seimbang atau bahkan tertinggal jauh dari
perkembangan yang bersifat fisik, materi dan rasio.
• Orientasi materialistik indikator keberhasilan para
pejabat publik dengan mengabaikan moralitas dalam
proses hanpyeanpcaepdauilai nn30teyrah.adIampplpikeamsibnaynag, unpaanra pejabat
publik fisik saja
dengan mengabaikan aspek- aspek moralitas dan
spiritualitas, sehingga semakin sulit mewujudkan
prinsip-prinsip ’good governance’.
98
Etika ASN sebagai pelayan publik
• Ketentuan dan kaidah moralitas memiliki perbedaan
dalam sistem sanksi jika dibandingkan dengan norma
hukum.
• Sistem sanksi norma hukum bersifat paksaan
(coercive) karena itu memerlukan aparat penegak
hukum yang dibentuk atau difasilitasi oleh negara.
• Sistem sanksi dalam norma etika tidak selalu bersifat
paksaan sehingg13a pembebanan sanksi kepada
pelanggar norma berasal dari kesadaran internal,
sanksi sosial atau kesepakatan bersama yang
terbentuk karena tujuan dan semangat yang sama di
dalam organisasi.
99
Etika ASN sebagai pelayan publik
• Kode etik adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-
kaidah atau norma yang harus ditaati secara
sukarela oleh para pegawai di dalam organisasi
publik.
• Kode etik merupakan hasil konsensus dari
kelompok sosial dimaksudkan untuk mencapai
tujuan organisasi.
• Aparat pemerintah, 13 para pejabat publik wajib
menaati prosedur, tata-kerja, dan peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi
pemerintah.
100