418061911-Kajian-Akademik-KPBU

99

tepat untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur dalam menghadapi beberapa perubahan
peraturan bidang penanaman modal di tingkat pusat.
Adapun langkah dan strategi yang dapat dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai alternatif
dari reformasi peraturan perundang-undangan bidang
penanaman modal di tingkat pusat adalah, 1) harmonisasi
peraturan daerah Jawa Timur bidang penanaman modal ; 2)
melakukan fasilitasi terhadap kebijakan daerah
kabupaten/kota bidang penanaman modal di wilayah
Provinsi Jawa Timur; dan 3) membentuk satuan tugas
percepatan pelaksanaan penanaman modal di Provinsi
Jawa Timur.
4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil diskusi, pembahasan dan analisis di
atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut:
1) Harmonisasi Peraturan Daerah Jawa Timur Bidang

penanaman modal
Dengan ditetapkannya PP 24/2018, Perpres 91/2017

dan peraturan lain yang lebih tinggi, maka Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur harus melakukan harmonisasi
Peraturan Daerah bidang penanaman modal dan perizinan
agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi sebagaimana disebutkan di atas
guna memberikan kepastian hukum dan validitas yuridis
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Salah satu
yang perlu dilakukan harmonisasi adalah Peraturan

100

Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau
Pulau kecil khususnya yang berkaitan dengan izin lokasi
perairan bahwa, menurut PP 28/2017 izin lokasi perairan
dapat dikeluarkan terlebih dahulu dengan memberikan
komitmen dan wajib dipenuhi dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari, sedangkan dalam Peraturan Daerah izin
bari dikeluarkan setelah pemohon melengkapi persyaratan-
persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan permohonan
izin lokasi perairan.
2) Melakukan Fasilitasi Terhadap Penyusunan Kebijakan
Daerah Kabupaten/Kota Bidang penanaman modal di
Wilayah Provinsi Jawa Timur

Gubernur selain berkedudukan sebagai kepala
daerah provinsi, juga berkedudukan sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, Gubernur
memiliki fungsi dan wewenang untuk mewakili pemerintah
pusat di daerah. Pasal 91 ayat (1) UU Pemda ditentukan
bahwa “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas
Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden
dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”
Lebih lanjut, Pasal 91 ayat (2) huruf c UU Pemda
menentukan bahwa salah satu tugas Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat di Daerah adalah memberdayakan
dan menfasilitasi Daerah kabupaten/kota. Dengan
demikian, Gubernur Jawa Timur mempunyai kewenangan

101

untuk memberikan fasilitasi terhadap Pemerintah Daerah
kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 375 ayat (4)
huruf f dan huruf h Juncto Pasal 375 ayat (6) UU Pemda
menentukan bahwa Gubernur melakukan fasilitasi
terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota salah
satunya di bidang pelayanan publik di Daerah dan
kebijakan Daerah. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 375 ayat
(6) UU Pemda menengaskan bahwa “Yang dimaksud
dengan “fasilitasi” dalam ketentuan ini meliputi kegiatan
pemberdayaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
penguatan kapasitas Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Merujuk pada ketentuan tersebut, Gubernur Jawa
Timur perlu melakukan fasilitasi kepada Pemerintah
Daerah kabupaten/kota melalui bimbingan teknis dalam
bidang pelayanan publik di daerah dan kebijakan daerah
yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan
berusaha agar selaras dan tidak menyimpang dari
kebijakan kemudahan dan percepatan berusaha yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa
instrumen peraturan perundang-undangan berupa
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden khususnya
mengenai jangka waktu proses perizinan, penggabungan
dan penghapusan beberapa persyaratan perizinan yang di
tingkat Daerah kabupaten/kota masih terpisah dan tetap
berlaku dalam Peraturan Daerahnya.

102

3) Membentuk Satuan Tugas Percepatan penanaman modal

di Provinsi Jawa Timur

Pasal 3 ayat (1) Perpres 91/2017 menentukan,

“Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan,

penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan

pengembangan sistem online dalam rangka percepatan

penyelesaian Perizinan Berusaha dibentuk Satuan Tugas.”

Atas dasar itu, Pasal 11 ayat (1) Perpres 91/2017

mewajibkan setiap provinsi termasuk Provinsi Jawa Timur

untuk membentuk Satuan Tugas Provinsi. Adapun

keanggotaan Satuan Tugas Provinsi berdasarkan Pasal 12

ayat (1) dan ayat (2) Perpres 91/2017 terdiri atas seorang

ketua yang dijabat oleh sekretaris Gubernur, sekretaris,

dan anggota yang ditetapkan oleh Gubernur. Merujuk pada

ketentuan tersebut, maka Gubernur Jawa Timur

membentuk Satuan Tugas percepatan pelasaksanaan

berusaha di Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan

pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan,

penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam

rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha

termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah setelah

mendapatkan persetujuan penanaman modal di Provinsi

Jawa Timur.

103

DAFTAR PUSTAKA

Agus Salim Andi Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan
Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Andreas Halim, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Surabaya: Sulita
Jaya, 2003.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa
Timur, Data Dinamis Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2018.

Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka
Otonomi Daerah, Makalah Seminar Nasional UNPAD Bandung
13 Mei 2000.

Buku Laporan Doing Business 2017: Measuring Regulatory Quality
and Efficiency, Washington DC: World Bank Group, 2016.

Charles L. Cochran and Eloise F. Malone, Public Policy: Perspective
and Choices, Edisi Ke 3, Lynne Rienner, 2005.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ringkasan Eksekutif: Data dan
Informasi Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

Ermanto Fahamsyah, Hukum penanaman modal , Yogyakarta,
Laksbang Pressindo, 2015.

H. Salim HS., Hukum Investasi, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State; Teori Umum Tentang
Negara dan Hukum, Bandung: Nusamedia, 2006.

Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan
Investasi Langsung di Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.

Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam
Sejarah; Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara,
Jakarta: UI Press, 1996).

JJ.H.Bruggink (terj. B. Arief Sidharta), Refleksi Tentang Hukum,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

104

John Wiley, et.al., The Management of Human Resources, New York:
Son’s Inc., 1995.

Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Cet. 2, Malang:
Bayumedia Publishing, 2004.

Maria Farida Indrati Suprapto, Ilmu Perundang-Undangan I,
Yogyakarta: Kanisius, 2007.

N. Rosyidah Rakhmawati, Hukum penanaman modal di Indonesia,
Malang, Bayumedia Publishing, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6,Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010.

Philipus M. Hadjon, “tentang Wewenang”, YURIDIKA, No.5&6 Tahun
XII, September – Desember , 1997.

Philipus M. Hadjon, et.al, Hukum Administrasi dan Good Governancet,
Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato diucapkan pada
peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 10
Oktober 1994.

--------------------------, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran
Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Surabaya, 1998.

Rahmi Jened, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung,
JakartaFajar Interpratama Mandiri, 2016.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers,
2006.

Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Makro, Jakarta,
RajaGrafindo Persada, 1994.

Slamet Muljana, Kesadaran Nasional Jilid II: Dari Kolonialisme
Sampai Kemerdekaan, Yogyakarta: Lkis, 2008.

105

Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Edisi Ke 12,
Pearson/Prentice Hall, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke 4, Jakarta, Balai
Pustaka, 1993.