Ringkasan Eksekutif RDTR WP Perkotaan Rantauprapat

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

1 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

2RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

KATA PENGANTAR

Untuk mempercepat pelaksanaan kemudahan berusaha di Indonesia, Pemerintah pada
tanggal 21 Juni 2018 telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui
penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi perizinan dengan menyatukan
pengajuan, proses, dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan
perizinan terpadu secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Setelah
investor/pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan dasar,
perizinan berusaha/investasi kemudian harus memenuhi perizinan lingkungan dan
standar bangunan, yaitu izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha yang
sesuai dengan ketentuan tata ruang dan lingkungan hidup; dan kesesuaian dengan
standar bangunan yang ditentukan serta kelayakan fungsi bangunan.

RDTR kabupaten/kota menjadi acuan untuk: a) Penyusunan rencana pembangunan
jangka panjang daerah kabupaten/kota; b) Penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah kabupaten/kota; c) Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang; d) Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
antarsektor; dan e) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Oleh karena itu, penyelesaian RDTR menjadi sangat signifikan dalam membantu
realisasi investasi karena dapat mempersingkat waktu izin pemanfaatan lahan. Namun
demikian, dari 508 kabupaten/kota seluruh Indonesia, baru sebagian kecil
kabupaten/kota yang saat ini telah memiliki Peraturan Daerah tentang RRTR/RDTR.
Percepatan pelaksanaan pembangunan terancam stagnan karena investor memerlukan
tambahan waktu untuk mendapatkan Izin Lokasi sebelum dapat memanfaatkan
lahannya.

Dalam PP No. 24 tahun 2018, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota
yang belum memiliki RDTR, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan wajib menetapkan RDTR. Dalam rangka
penetapan RDTR tersebut, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang penataan ruang dapat memberikan bantuan teknis. Untuk itu, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN akan mempercepat penyusunan RDTR sebagai dasar
perizinan pemanfaatan ruang dengan mengutamakan kabupaten dan kota tujuan
investasi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha melalui pelaksanaan

3 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU
perizinan investasi terpadu secara daring atau OSS. Salah satu kabupaten/kota yang
akan disusun rencana detail tata ruangnya adalah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi
Sumatera Utara.
Atas kerjasamanya kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Analisis Dan
Penyusunan Konsep RDTR Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Labuhanbatu diucapkan
terima kasih.
Jakarta, Desember 2021
Tim Penyusun

4RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

DAFTAR ISI

Chapter 1 Apa Itu RDTR ?..........................................................6
Chapter 2 Tujuan Penataan Ruang............................................19
Chapter 3 Rencana Struktur Ruang...........................................21
Chapter 4 Rencana Pola Ruang .................................................41
Chapter 5 Ketentuan Pemanfaatan Ruang................................47
Chapter 6 Peraturan Zonasi.......................................................91

5 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

CHAPTER 1

APA ITU RDTR ?

DTR WP RANTAUPRAPAT
UPATEN LABUHANBATU

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci
tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupaten/kota. Penyusunan RDTR mencakup
kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan,
dan kawasan lintas kabupaten/kota.

Proses penyusunan RDTR kabupaten/kota meliputi tahapan:
 Persiapan;
 Pengumpulan data dan informasi;
 Pengolahan data dan analisis;
 Perumusan konsepsi; dan
 Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota.

Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan
bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah
yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan
strategis kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTR
apabila merupakan:
 Kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi

kawasan perkotaan; dan
 Memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR yang ditetapkan

dalam pedoman ini.
RDTR juga berfungsi untuk menentukan kesesuaian dokumen perencanaan dengan
implementasi pembangunan di lapangan. RDTR merupakan dasar acuan dari
diterbitkannya dokumen perizinan terkait bangunan. Tanpa adanya dokumen RDTR
maka dokumen tersebut tidak dapat dikeluarkan. Jika sebelumnya untuk mendirikan
bangunan diperlukan IMB, maka kini telah berganti menjadi PBG (Persetujuan
Bangunan Gedung). Meskipun telah berganti istilah, namun tetap memiliki fungsi yang
sama.

6RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

KEDUDUKAN RDTR fungsional agar tercipta lingkungan
yang harmonis antara kegiatan utama
Kedudukan RDTR dalam sistem dan kegiatan penunjang dalam
perencanaan tata ruang dan sistem kawasan fungsional tersebut.
perencanaan pembangunan nasional
dapat dilihat pada Gambar RDTR Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
disusun apabila sesuai kebutuhan, yang disusun lengkap dengan
RTRW kabupaten/kota perlu dilengkapi peraturan zonasi merupakan satu
dengan acuan lebih detil pengendalian kesatuan yang tidak terpisahkan untuk
pemanfaatan ruang kabupaten/kota. suatu WP tertentu. Dalam hal RDTR
Dalam hal RTRW kabupaten/kota tidak disusun atau RDTR telah
memerlukan RDTR, maka disusun ditetapkan sebagai perda namun
RDTR yang muatan materinya lengkap, belum ada peraturan zonasinya
termasuk peraturan zonasi, sebagai sebelum keluarnya pedoman ini, maka
salah satu dasar dalam pengendalian peraturan zonasi dapat disusun
pemanfaatan ruang dan sekaligus terpisah dan berisikan zoning map dan
menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zoning text untuk seluruh kawasan
zona-zona yang pada RDTR perkotaan baik yang sudah ada
ditentukan. Dalam hal RTRW maupun yang direncanakan pada
kabupaten/kota tidak memerlukan wilayah kabupaten/kota.
RDTR, peraturan zonasi dapat disusun
untuk kawasan perkotaan baik yang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
sudah ada maupun yang direncanakan ditetapkan dengan perda
pada wilayah kabupaten/kota. kabupaten/kota. Dalam hal RDTR telah
ditetapkan sebagai perda terpisah dari
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) peraturan zonasi sebelum keluarnya
merupakan rencana yang menetapkan pedoman ini, maka peraturan zonasi
blok pada kawasan fungsional sebagai ditetapkan dengan perda
penjabaran kegiatan ke dalam wujud kabupaten/kota tersendiri.
ruang yang memperhatikan keterkaitan
antarkegiatan dalam kawasan

7 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Gambar Kedudukan RDTR
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Penataan Ruang dan Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional

Hubungan antara RTRW Kabupaten/Kota, RDTR, dan RTBL serta Wilayah
Perencanaannya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar Hubungan antara
RTRW Kabupaten/Kota, RDTR,

dan RTBL serta Wilayah
Perencanaannya

MASA BERLAKU RDTR

RDTR WP Rantauprapat berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau
kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RDTR WP Rantauprapat dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan
lingkungan strategis berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan;
b. perubahan batas territorial negara yang ditetapkan undang-undang;
c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

18RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

19 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

CHAPTER 2

TUJUAN PENATAAN RUANG

DTR WP RANTAUPRAPAT
BUPATEN LABUHANBATU

Tujuan penataan WP berfungsi:
a. Sebagai acuan untuk penyusunan rencana struktur ruang, penyusunan rencana

pola ruang, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang, serta penyusunan
peraturan zonasi; dan
b. Menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan kawasan perkotaan
Rantauprapat dengan RTRW Kabupaten Labuhanbatu.
Perumusan tujuan penataan WP didasarkan pada:
a. Arahan pencapaian kawasan perkotaan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW;
b. Isu strategis WP, meliputi potensi, masalah, dan urgensi penanganan; dan
c. Karakteristik WP.

Tujuan penataan WP dirumuskan dengan mempertimbangkan:
a. Keseimbangan dan keserasian antarbagian dari wilayah kabupaten/kota;
b. Fungsi dan peran WP;
c. Potensi investasi;
d. Kondisi sosial dan lingkungan WP;
e. Keran masyarakat dalam pembangunan; dan
f. Prinsip-prinsip yang merupakan penjabaran dari tujuan tersebut.

“ Berdasarkan arahan RTRW Kabupaten
Labuhanbatu, kawasan perkotaan
Rantauprapat mempunyai fungsi utama
sebagai pusat pemerintahan, pusat
perdagangan, pusat jasa keuangan,
pendidikan dan kesehatan

20RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Selain itu adapun isu strategis yang terdapat di WP Rantauprapat berdasarkan hasil
kajian secara garis besar adalah sebagai berikut:
a. Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan

perkebunan;
b. Adanya lahan cadangan ex lahan perkebunan (HGU) yang dapat dimanfaatkan

dimasa yang akan datang antara lain menjadi lahan pengembangan kawasan
perkotaan Rantauprapat.
c. Merupakan pusat perdagangan dan jasa bagi wilayah sekitar Kabupaten
Labuhanbatu dan Provinsi Riau.
d. Adanya beberapa rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur skala
regional dan nasional di Kabupaten Labuhanbatu yaitu pengembangan jaringan rel
kereta api dari Rantauprapat - Kota Pinang - Padangsidimpuan, rencana
pembangunan jalan tol sumatera, rencana pembangunan jalan susur pantai timur
pulau sumatera dan rencana pembangunan bandar udara di Aek Nabara Kecamatan
Bilah Hulu.
Berdasarkan arahan dan isu strategis di atas, maka tujuan penataan ruang WP
Kawasan Perkotaan Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

MEWUJUDKAN KAWASAN PERKOTAAN
RANTAUPRAPAT SEBAGAI PUSAT

KEGIATAN PERDAGANGAN, JASA,
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

YANG RAMAH LINGKUNGAN

21 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

CHAPTER 3

RENCANA STRUKTUR RUANG

DTR WP RANTAUPRAPAT
BUPATEN LABUHANBATU

Pembagian SWP dan Blok

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya yang ditetapkan dengan
disingkat WP adalah bagian dari mempertimbangkan:
kabupaten yang akan atau perlu
disusun rencana rincinya, dalam hal ini a. rencana struktur dan pola ruang
RDTR, sesuai arahan dan/atau yang revisi RTRW Kabupaten
penetapan dalam RTRW kabupaten. Labuhanbatu;
Sub Wilayah Perencanaan yang
selanjutnya disebut SWP adalah b. batas fisik di Kecamatan Rantau
bagian dari WP yang dibatasi dengan Utara dan Kecamatan Rantau
batasan fisik dan terdiri dari beberapa Selatan;
blok, dan memiliki pengertian yang
sama dengan subzona peruntukan. c. citra satelit dan penggunaan
lahan Kecamatan Rantau Utara
Sebagian wilayah Kecamatan Rantau dan Kecamatan Rantau Selatan;
Utara dan sebagian wilayah dan
Kecamatan Rantau Selatan ditetapkan
sebagai WP Kawasan Perkotaan d. rencana pengembangan
Rantauprapat yang terdiri atas SWP infrastruktur tingkat nasional,
provinsi, dan kabupaten yang ada
di wilayah Kecamatan Rantau
Utara dan Kecamatan Rantau
Selatan

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pembagian SWP dari
masing – masing SWP di WP Rantauprapat adalah sebagai berikut:

a. SWP A dengan luas 902,32 Ha;
b. SWP B dengan luas 849,13 Ha;
c. SWP C dengan luas 916,75 Ha;
d. SWP D dengan luas 1.027,63 Ha;
e. SWP E dengan luas 1.206,34 Ha.

22RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Dalam WP Rantauprapat setiap SWP dibagia kedalam beberapa blok
yang disesuaikan dengan delineasi SWP, Rencana Struktur Ruang Revisi
RTRW Kabupaten Labuhan batu meliputi rencana jaringan jalan, SUTET,
dll serta Batasan fisik alamiah berupa sungai, jalan dll.
a. SWP A dibagi kedalam 11 Blok
b. SWP B dibagi kedalam 11 Blok
c. SWP C dibagi kedalam 8 Blok
d. SWP D dibagi kedalam 12 Blok; dan
e. SWP E dibagi kedalam 10 Blok.

18RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Rencana pengembangan pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Rantauprapat ini
merupakan distribusi pusat-pusat pelayanan di dalam WP yang akan melayani SWP,
meliputi:
1. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK Utara) dengan fungsi sebagai pusat

kota/ central business district berada di SWP B, yaitu :
a. Kelurahan Kartini
b. Kelurahan Rantau Prapat
c. Kelurahan Cendana
d. Kelurahan Siringo-ringo
e. Kelurahan Binaraga
2. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK Selatan) berada di Kelurahan Ujung
Bandar dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten yang terdapat
di SWP D.
3. Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan, yaitu:
a. SPPK di SWP A berada di Kelurahan Padang Matinggi;
b. SPPK di SWP B berada di Kelurahan Sirandorung;
c. SPPK di SWP C berada di Kelurahan Sioldengan;
d. SPPK di SWP D berada di Kelurahan Sigambal; dan
e. SPPK di SWP E berada di Kelurahan Danau Bale.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan, yaitu :
a. Pusat Lingkungan di SWP A berada di Kelurahan Aek Paing dan Kelurahan Padang

Matinggi;
b. Pusat Lingkungan di SWP B berada di Kelurahan Padang Bulan;
c. Pusat Lingkungan di SWP C berada di Kelurahan Bakaran Batu;
d. Pusat Lingkungan di SWP D berada di Kelurahan Ujung Bandar, Kelurahan

Pardamean dan Kelurahan Sidorejo; dan
e. Pusat Lingkungan di SWP E berada di Kelurahan Urung Kompas;

19 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

20RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan jaringan jalan di kawasan perkotaan Rantauprapat dilakukan
melalui upaya sebagai berikut:

1. Menghindari terjadinya pencampuran pergerakan regional dan lokal dikawasan
pusat perkotaan;

2. Pengembangan kawasan sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan;
3. Pertimbangan untuk penentuan jalur/trayek angkutan umum.

1. Jaringan Jalan Sistem Primer

Pengaturan jaringan jalan sistem primer adalah sebagai berikut:
1) Jalan Arteri Primer menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak

berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang
kedua;
2) Jalan Kolektor Primer menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang
kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga;
dan
3) Jalan Lokal Primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau
menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota
jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga atau kota jenjang ketiga dengan
kota dibawahnya atau kota jenjang ketiga dengan persil atau kota dibawah
jenjang ketiga dengan persil

2. Jaringan Jalan Sistem Sekunder
Pengaturan jaringan jalan sistem sekunder adalah sebagai berikut:
1) Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan
sekunder satu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan
kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu
dengan kawasan sekunder kedua dalam suatu kota;
2) Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan
kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua
dengan kawasan sekunder ketiga dalam suatu kota; dan
3) Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan
perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan,
kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan suatu kota.
Definisi masing-masing tingkatan kawasan adalah sebagai berikut:

21 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

a. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup
pengamatan fungsi tertentu;

b. Kawasan primer adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi primer.
Fungsi primer adalah fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan
kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan pelayanan kota dan
wilayah pengembangannya;

c. Kawasan sekuder adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi sekunder.
Fungsi sekunder sebuah kota dihubungkan dengan pelayanan terhadap
warga kota itu sendiri yang lebih berorientasi ke dalam dan jangkauan lokal.
Fungsi ini dapat mengandung fungsi yang terkait pada pelayanan jasa yang
bersifat pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut fungsi sekunder
yang bersifat khusus;

d. Fungsi primer dan fungsi sekunder harus tersusun teratur dan tidak
terbarukan. Fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua
dan seterusnya terlihat dalam satu hubungan hirarki;

e. Fungsi sekunder adalah fungsi kota dalam hubungan dengan kedudukan
kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan penduduk kota itu
sendiri; dan

f. Wilayah dimaksudkan sebagai kesatuan geografi berserta segenap unsur
yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
pengamatan administratif dan atau fungsional.

Ruas Jalan Primer
di WP Rantauprapat

22RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Terminal
Rencana pengembangan terminal di kawasan perkotaan Rantauprapat akan
dikembangkan berupa mengoptimalkan fungsi terminal Terpadu Tipe B Padangbulan
yang berada di SWP B Blok B.11. Peningkatan fungsi terminal ini yaitu berupa terminal
yang berfungsi untuk melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar
kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan pedesaan (ADES).

Rencana Stasiun
Kawasan perkotaan Rantauprapat memilik dua stasiun kereta api, yaitu stasiun lama
dan stasiun baru yang berlokasi di Kelurahan Padang Matinggi (berada di SWP A Blok
A.2 dan A.6). Pengembangan stasiun baru di Kelurahan Padang Matinggi merupakan
amanat dari proyek strategis nasional sektor kereta api, meliputi trase kereta api Rantau
Prapat – Duri – Pekanbaru.

Stasiun Baru
Rantauprapat

a. .

23 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Halte

Kawasan perkotaan Rantauprapat saat ini belum memiliki halte sebagai sarana
penunjang transportasi. Diperkirakan untuk tahun-tahun yang akan datang dengan
memperhatikan pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas kota, maka
keberadaan halte sangat diperlukan. Pada kawasan pusat kota, khususnya untuk
kawasan-kawasan yang menimbulkan bangkitan maupun tarikan pergerakan, maka
perlu disediakan halte.

Lokasi halte yang direncanakan di kawasan perkotaan Rantauprapat direncanakan pada
lokasi:

1. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.7, Blok A.8 dan Blok A.9
2. SWP B meliputi Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9. Blok B.11
3. SWP C meliputi Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6
4. SWP D meliputi Blok D.2, Blok D.6, Blok D.8
5. SWP E meliputi Blok E.4, Blok E.6, dan Blok E7.

Rencana Sistem Perparkiran

Pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan:
1. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
2. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa.
3. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu.
5. Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir
kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.

Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf yang
memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
Selain off street parking untuk setiap kegiatan yang ada, direkomendasikan pula
penggunaan ruang parkir bersama (shared parking). Ruang parkir bersama
mengandung arti adanya dua atau lebih tipe penggunaan lahan yang berbeda
mempunyai area parkir bersama. Dengan adanya area parkir bersama, keseluruhan
permintaan parkir akan lebih kecil dibandingkan jika sediaan parkir terpisah untuk setiap
penggunaan lahan (setiap kegiatan mempunyai lahan parkir sendiri) dan dapat terjadi
jika bentuk permintaan parkir mempunyai waktu puncak yang berbeda untuk satu hari
atau setiap hari dalam satu minggu

24RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

25 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

26RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Jaringan Energi

Sumber listrik di kawasan perkotaan Rantauprapat berasal dari Gardu Induk
Rantauprapat eksisting sebesar 150 kV di Kelurahan Padang Matinggi. Rencana jaringan
energi di kawasan perkotaan Rantauprapat diantaranya:

1. Rencana Pengembangan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah terutama pada
kawasan perdagangan dan jasa, dan perkantoran

2. Rencana peningkatan GI Rantau Prapat eksisting menjadi 275 kV
3. Rencana pembangunan GI Rantau Prapat tegangan 500 kV dan 275 kV (berada

di luar wilayah perencanaan)
4. Rencana pengembangan SUTET, meliputi:

a. SWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.11;
b. SWP B meliputi Blok B.11;
c. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8;
d. SWP D meliputi Blok D.1, Blok D.4, Blok D.6, Blok D.8;
e. SWP E meliputi Blok E.1, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6, Blok E.7, dan Blok E.9
5. Rencana pembangunan SUTM yang berada di :
a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok

A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11;
b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok

B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11;
c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok

C.7, Blok C.8;
d. SWP D meliputi Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6,

Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12; dan
e. SWP E meliputi Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6, Blok

E.7, Blok E.8, Blok E.9, Blok E.10.
6. Rencana pembangunan SUTR yang berada di :

a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok
A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10;

b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok
B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11;

c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok
C.7, Blok C.8;

d. SWP D meliputi Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6,
Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12; dan

e. SWP E meliputi Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6, Blok
E.7, Blok E.8, Blok E.9, Blok E.10.

27 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

28RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Jaringan Telekomunikasi
Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di kawasan perkotaan Rantauprapat
terdiri atas:

1. Jaringan Nirkabel dengan pengembangan Base Transciver Station (BTS).
2. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara

bersama-sama oleh para penyelenggara telekomunikasi. Hal ini untuk
mengantisipasi agar tidak lagi banyak menara BTS di kemudian hari. Idealnya
penempatan menara telekomunikasi perlu diatur dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) yang di detailkan dalam Cell Plan. Hal ini dimaksudkan agar:
a. Terjaga Estetika Tata Kota (Menghindari terjadinya hutan menara

telekomunikasi)
b. Menghindari terjadinya konflik masyarakat
c. Efisiensi Waktu implementasi yang lebih singkat
3. Rencana pengembangan jaringan tetap berupa jaringan serat optic, terdapat di :
a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok

A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11;
b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, B Blok.5, Blok B.6, Blok

B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11;
c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok

C.7, Blok C.8;
d. SWP D meliputi Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6,

Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12; dan
e. SWP E meliputi Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6, Blok

E.7, Blok E.8, Blok E.9, Blok E.10.
4. Jaringan bergerak seluler berupa menara base transceiver station (BTS) yang

terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.

29 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

30RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Sumber Daya Air
Secara eksisting sumber daya air di kawasan perkotaan Rantauprapat ini berupa
jaringan irigasi tersier, karena kawasan perkotaan ini masih memiliki LP2B yang berada
di Kelurahan Ujung Bandar, Pardamean, dan Aek Paing. Rencana Pengembangan
sumber daya air di kawasan perkotaan Rantauprapat meliputi:
1. Sistem jaringan irigasi berupa jaringan irigasi tersier yang terdapat di:

a. SWP A Blok A.1; dan
b. SWP D meliputi Blok D.6 dan Blok D.8.
2. Sistem pengendalian banjir berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di:
a. SWP A Blok A.5;
b. SWP B Blok B.6 dan
c. SWP C Blok C.6.

31 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

32RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Jaringan Air Minum

Rencana pengembangan jaringan air minum di kawasan perkotaan Rantauprapat terdiri
atas:

1. Rencana Jaringan Air Baku, yaitu penambahan bangunan pengambil air baku dari
Sungai Bilah dengan debit sungai 97.000 lt/det (Dok Rispam).

2. Meningkatkan jangkauan pelayanan melalui pengembangan SPAM (Sistem
Penyediaan Air Minum)

3. Mengembangkan jaringan perpipaan untuk mendistribusikan air bersih dari sumber
air ke penduduk

4. Menempatkan kran umum pada tempat publik dan pusat kegiatan
5. Rencana jaringan transmisi air baku terdapat di:

a. SWP A Blok A.7, Blok A.8;
b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11;
c. SWP C Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8; dan
d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.6, Blok D.8 dan Blok D.11.
6. Peningkatan instalasi produksi terdapat di:
a. SWP A Blok A.8;
b. SWP B Blok B.1; dan
c. SWP C Blok C.2
7. Rencana jaringan transmisi air minum terdapat di:
a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok

A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11;
b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok

B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok

C.8
d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok

D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11
e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.6, Blok E.7, Blok E.8, Blok

E.9, Blok E.10
8. Rencana jaringan Distribusi Pembagi terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok
A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11

b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok
B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok
C.8

33 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU
d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok
D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12
e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.6, Blok E.7, Blok E.8, Blok
E.9, Blok E.10
9. Rencana terminal air terdapat di SWP B Blok B.1;
10.Rencana sumur pompa terdapat di
a. SWP B Blok B.8; dan
b. SWP C Blok C.4.

34RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Jaringan Air Limbah

Rencana jaringan air limbah di kawasan perkotaan Rantauprapat berupa system
pengolahan air limbah domestic terpusat, sub system pengolahan terpusat, meliputi
IPAL kota dan IPAL Skala Kawasan `tertentu/ permukiman.

Rencana pengembangan lokasi system pengolahan air limbah domestic terpusat berada
di:

1. IPAL skala kota, terdapat di:
a. SWP A berada di Blok A.2, Blok A.7, Blok A.9;
b. SWP B berada di Blok B.4, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11;
c. SWP C berada di Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6;
d. SWP D berada di Blok D.2, Blok D.3, Blok D.6 dan
e. SWP E berada di Blok E.3, Blok E.6.

2. IPAL skala kawasan tertentu, terdapat di:
a. SWP A berada di Blok A.2;
b. SWP B berada di Blok B.6, Blok B.8;
c. SWP C berada di Blok C.3, Blok C.7;
d. SWP D berada di Blok D.3, Blok D.8, Blok D.10; dan
e. SWP E berada di Blok E.8.

Rencana pengembangan jaringan air limbah di Kawasan Perkotaan Rantauprapat
adalah sebagai berikut:
1. Sistem tangki septik individu, dimana penanganan air limbah ini dengan membuat

tangki septik pada tiap-tiap rumah, yang hanya melayani satu rumah. Penerapan
bentuk ini terutama ditujukan bagi kawasan perumahan yang kepadatan
penduduknya rendah.

2. Sistem tangki septik komunal, dimana satu tangki septik digunakan bersama olen
beberapa keluarga/ rumah (15-20 rumah) secara kolektif yang disalurkan melalui
saluran tertutup dari setiap rumah ke tangki septik, hal ini untuk menghindarl
terjadi pencernaran oleh limbah tersebut terhadap lingkungan sekitar. Penggunaan
sistem ini terutama ditujukan bagi kawasan-kawasan yang memilikl intensitas
kegiatan tinggi seperti di kawasan pusat Kecamatan dan kawasan lain yang cukup
padat, serta kawasan-kawasan permukiman terencana (real estate) Cara ini
merupakan sistem yang sangat baik untuk dikembangkan pada daerah
berkepadatan tinggi karena dapat menghemat kebutuhan lahan dan pengontrolan
dapat dilakukan secara kolektif.

35 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

36RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Jaringan Drainase

rencana pengembangan jaringan drainase di kawasan perkotaan Rantauprapat adalah
sebagai berikut:

1. Pengembangan saluran drainase primer, yaitu berada di :
a. SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9;
b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.11;
c. SWP C Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7;
d. SWP D Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.9, Blok D.12; dan
e. SWP E Blok E.6, Blok E.7.

2. Pengembangan saluran drainase sekunder yaitu berada di :
a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok
A.9, Blok A.10, Blok A.11;
b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok
B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11;
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok
C.8;
d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok
D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12; dan
e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6, Blok E.7, Blok
E.8, Blok E.9, Blok E.10

3. Pengembangan saluran drainase tersier yaitu berada di :
a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok
A.8, Blok A.9, Blok A.10;
b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok
B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11;
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok
C.8;
d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok
D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12; dan
e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6, Blok E.7, Blok
E.8, Blok E.9, Blok E.10.

4. Bangunan peresapan atau kolam retensi terdapat di :
a. SWP C Blok C.5;
b. SWP D Blok D.6; dan
c. SWP E Blok E.6.

37 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

38RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Jaringan Persampahan
Berdasarkan rencana yang sudah dianalisis sebelumnya, bahwa timbulan sampah tahun
2041 adalah 5.680.934 lt/hari, maka dari itu dibutuhkan 2 unit TPS3R, Stasiun Peralihan
Sementara (SPA) atau TPS pada pusat-pusat kegiatan atau tersebar di semua blok dan
kelurahan di WP Rantauprapat, Pengembangan jaringan persampahan di WP
Rantauprapat adalah sebagai berikut.
1. Rencana pengembangan TPS kawasan perkotaan Rantauprapat ini berada di:

a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.8, Blok A.9
b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.11
c. SWP C meliputi Blok C.7
d. SWP D meliputi Blok D.6, Blok D.7, Blok D.11;dan
e. SWP E meliputi Blok E.1, Blok E.3, Blok E.8
2. Rencana pengembangan TPS3R kawasan perkotaan Rantauprapat ini berada di:
a. SWP D meliputi Blok D.7
b. SWP E meliputi Blok E.3
3. Menempatkan bak sampah kecil pada setiap RW dengan kapasitas bak 6 m²
4. Mensosialisasikan dan menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah
5. Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah melalui perluasan cakupan
pelayanan, penambahan armada pengangkut sampah, serta pengaturan jadwal
pengangkutan sampah
6. Memanfaatkan TPA Eksisting yang berada di luar kawasan perkotaan Rantauprapat,
yaitu TPA Parlayuan dan rencana TPA baru yang berada di Kecamatan Bilah Barat.

39 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana jalur evakuasi bencana di kawasan perkotaan Rantauprapat dengan
memanfaatkan jaringan jalan utama dan jaringan jalan lingkungan dengan penataan
sebagai berikut:

1. Jejaring sirkulasi dikembangkan dengan memanfaatkan jalur sirkulasi yang sudah
ada dengan pengoptimalan jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana.

2. Mewujudkan jalur-jalur evakuasi atau escape roads/escape way, diperlukan detail
engineering survey.

3. Jalur evakuasi memiliki lebar 12 meter hingga 18 meter, yang dibangun persatu
kilometer antara jalan satu dengan jalan lain.

4. Papan/Petunjuk arah menuju ruang evakuasi.
5. Jalur evakuasi bencana, memanfaatkan jaringan jalan dengan fungsi jaringan jalan

arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan lokal, dan jaringan jalan lingkungan
yang menyebar di setiap SWP, terdiri dari:
a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok

A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11;
b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok

B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11;
c. SWP C Blok Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7,

Blok C.8;
d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok

D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12; dan
e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.6, Blok E.7, Blok E.8, Blok

E.9, Blok E.10.
Adapun rencana pengembangan tempat evakuasi bencana skala kota pada ruas jalan:

1. Titik lokasi ruang evakuasi yang merupakan titik kumpul di setiap kelurahan untuk
mempermudah proses evakuasi yang merupakan tempat yang dianggap sebagai
tempat yang masih aman dan tempat pengungsian akhir dengan memanfaatkan
bangunan publik sebagai posko-posko evakuasi bencana.

2. Tempat evakuasi akhir berada di SWP B Blok B.6 dan SWP D Blok D.2
3. Tempat evakuasi sementara berada di:

a. SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.9;
b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.11;
c. SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8;
d. SWP D Blok D.4, Blok D.8; dan
e. SWP E Blok E.1, Blok E.4, Blok E.6, Blok E.7, Blok E.8, Blok E.9.
f. SWP E meliputi Blok E.1, Blok E.4, Blok E.6, Blok E.7, Blok E.8, Blok E.9

40RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

CHAPTER 4

RENCANA POLA RUANG

RDTR WP RANTAUPRAPAT
KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana pola ruang merupakan rencana distribusi zona pada kawasan perencanaan
yang akan diatur sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagai:
1. Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial budaya, ekonomi, serta kegiatan

pelestarian fungsi lingkungan dalam kawasan perkotaan;
2. Dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang;
3. Dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis lainnya; dan
4. Dasar penyusunan rencana jaringan prasarana.

Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Rantauprapat dirumuskan dengan kriteria:
1. Mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten

Labuhanbatu;
2. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Memperkirakan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi

dan pelestarian fungsi lingkungan, khususnya untuk kawasan perkotaan yang
memiliki kegiatan yang berpotensi menimbulkan bangkitan pergerakan yang cukup
besar;
4. Mempertimbangkan ketersediaan ruang yang ada;
5. Memperhatikan rencana pola ruang bagian wilayah yang berbatasan;
6. Memperhatikan mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan perkotaan, termasuk
dampak perubahan iklim; dan
7. Menyediakan RTH dan RTNH untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan
ekonomi masyarakat.

Dengan memperhatikan aspek-aspek diatas serta mengacu pada hasil analisis, maka
rencana pola ruang pada Kawasan Perkotaan Rantauprapat direncanakan
sebagaimana pada penjabaran di bawah ini.

41 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

Klasifikasi Penentuan Zona dan Sub Zona di
WP Rantauprapat

No Zona Kode Sub Zona Kode
A KAWASAN LINDUNG
1 Zona Perlindungan Setempat PS RTH-1
RTH-2
RTH Rimba Kota RTH-3
RTH-4
RTH Taman Kota RTH-7
RTH-8
2 Zona Ruang Terbuka Hijau RTH RTH Taman Kecamatan
RTH Taman Kelurahan R-2
R-3
Pemakaman R-4
K-1
Jalur Hijau K-2
K-3
B KAWASAN BUDIDAYA Rumah Kepadatan Tinggi
1 Zona Perumahan SPU-1
R Rumah Kepadatan Sedang SPU-2
SPU-3
Rumah Kepadatan Rendah
P-1
Perdagangan dan Jasa Skala Kota P-3
W
2 Zona Perdagangan Dan Jasa K Perdagangan dan Jasa Skala WP
HK
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
TR
3 Zona Perkantoran KT PL-6

Zona Sarana Pelayanan Skala Kota
Umum
4 SPU Skala Kecamatan

Skala Kelurahan

5 Zona Pertanian P Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan

6 Zona Pariwisata W Pariwisata

7 Zona Pertahanan Dan HK Pertahanan dan Keamanan
Keamanan

8 Zona Transportasi TR Transportasi
PL Pergudangan
9 Zona Peruntukan Lainnya

Sumber : Hasil Rencana, 2021

42RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

43 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

83,80 % 16,20 %

Kawasan Terbangun Kawasan Non Terbangun

No Rencana Pola Ruang %
Luas (Ha) Terhadap

Luasan

Zona Lindung 458,93 9,36

1 Badan Air 47,62 0,97
2 Jalur Hijau 35,99 0,73
3 Pemakaman 17,15 0,35
4 Perlindungan Setempat
5 Rimba Kota 48,89 1,00
6 Taman Kecamatan 138,72 2,83
7 Taman Kelurahan 0,76
8 Taman Kota 37,34
0,34
16,54 2,38
116,68

Zona Budidaya 4.443,23 90,64

1 Badan Jalan 183,40 3,74
2 Pariwisata 33,10 0,68
3 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
4 Perdagangan dan Jasa Skala SWP 219,02 4,47
5 Perdagangan dan Jasa Skala WP 248,77 5,07
6 Pergudangan 283,32 5,78
7 Perkantoran
8 Perkebunan 263,04 5,37
9 Pertahanan dan Keamanan 26,77 0,55
10 Perumahan Kepadatan Rendah 2,59
11 Perumahan Kepadatan Sedang 126,93
12 Perumahan Kepadatan Tinggi 0,45
13 SPU Skala Kecamatan 22,00 8,76
14 SPU Skala Kelurahan 429,53 43,68
15 SPU Skala Kota 2.141,45
16 Tanaman Pangan 6,37
17 Transportasi 312,42 1,58
77,62 0,35
Luas WP Rantauprapat 17,14
0,58
28,64 0,51
24,77 0,11

5,33 100,00

4.902,17

44RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

zmoenma illiinkdi ulunags 411,32 Ha atau

8,39 %

WdaPriRtoatnatlakuapwraapsaatn
zamoteanmua illiinkdi ulunags 411,32 Ha

10,01 %

dari total kawasan terbangun

+di WP Rantauprapat
RTH berupa Taman RT dan RW
seluas 48,59 Ha,
menjadi 459,91 Ha
atau

11,20% dari total kawasan
terbangun di
WP Rantauprapat
45 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

46RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

CHAPTER 5
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

RDTR WP RANTAUPRAPAT
KABUPATEN LABUHANBATU

Proses pembangunan secara bertahap (tahapan pembangunan) dilakukan dengan
mengimplementasikan program-program utama lima tahunan yang didasarkan pada
rencana struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan ruang, dalam jangka waktu 20
tahun sesuai dengan masa berlaku perencanaan. Pelaksanaan pembangunan
dilaksanakan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dibagi menjadi 4 (empat)
tahapan pembangunan, yaitu:

1. Tahap I : Tahun 2022 - 2026;
2. Tahap II : Tahun 2027 - 2031;
3. Tahap III : Tahun 2032 - 2036; dan
4. Tahap IV : Tahun 2037 - 2041.

Bagian yang memuat rincian tahapan dan program-program pembangunan yang akan
diterapkan di wilayah perencanaan berkenaan dengan penyusunan RDTR Perkotaan
Rantauprapat adalah indikasi program. Indikasi program pembangunan tersebut
merupakan penjabaran kebijakan dan rencana pengembangan tata ruang yang telah
ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Dalam kurun waktu tersebut
diharapkan seluruh rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan, sehingga tujuan
pengembangan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan.
Pelaksanaan program pembangunan ditentukan sesuai dengan prioritasnya, mengingat
adanya keterbatasan sumber dana pembangunan. Kriteria yang digunakan dalam
menentukan prioritas pembangunan adalah :

a. Berdasarkan tingkat kepentingan/kebutuhan yang mendesak.
b. Memperhatikan sektor-sektor yang dianggap dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi wilayah dan kesejahteraan penduduk.
c. Mempertimbangkan masalah yang perlu segera ditangani dan antisipasi terhadap

permasalahan yang mungkin timbul.
d. Mempertimbangkan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta keterkaitan

pengusaha swasta/investor untuk pengembangan suatu kegiatan tanpa bantuan
atau dengan bantuan.

47 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

e. Mempertimbangkan sektor-sektor kegiatan wilayah yang mempunyai tingkat
perkembangan tinggi.

f. Mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Untuk masing-masing tahapan pembangunan disusun indikasi programnya dengan
komponen program sebagai berikut :

1. Perencanaan dan legalisasi rencana tata ruang
2. Realisasi rencana pembangunan kawasan lindung
3. Pembangunan fasilitas yang mendukung terbentuknya sistem kota-kota
4. Pembangunan dan peningkatan jalan dan transportasi
5. Pembangunan dan peningkatan jaringan prasarana/infrastruktur
6. Pembangunan sarana produksi yang mendukung aktivitas ekonomi perkotaan.
Pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan program yang akan dilaksanakan pada
setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Bahwa besarnya kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan yang harus

disediakan dalam setiap tahapan adalah proporsional dengan peningkatan jumlah
penduduk pada setiap tahapan pembangunan.
b. Program yang diprioritaskan adalah yang mendukung tercapai keteraturan tata
ruang sebagaimana yang diharapkan.
c. Ada beberapa unsur dalam wilayah yang perlu didahulukan pembangunannya
dalam upaya untuk merangsang arah pertumbuhan wilayah ataupun memberikan
pelayanan pelayanan bagi daerah yang mutlak memerlukan dalam waktu yang
relatif lebih dekat (lebih mendesak).
Dengan berdasarkan tiga prinsip tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi
rencana tata ruang yang telah disusun perlu dibuat suatu sistem prioritas, baik prioritas
yang menyangkut lokasi maupun prioritas sektoral. Setelah tahap penyusunan elemen-
elemen pembangunan diselesaikan, maka dapat dilakukan penyusunan tahapan
pelaksanaan rencana pembangunan. Pentahapan pelaksanaan merupakan penjabaran
jenis kegiatan pembangunan yang harus dilakukan setiap lima tahun. Hal ini antara lain
dapat ditunjang oleh adanya kerjasama antara semua pihak, baik swasta/ perorangan
maupun instansi pemerintahan.

48RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

TABEL INDIKASI PROGRAM
WP RANTAUPRAPAT 2022 - 2041

49 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

50RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

51 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

52RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

53 । RDTR WP RANTAUPRAPAT

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

54RDTR WP RANTAUPRAPAT |

EXECUTIVE SUMMARY
RDTR WP RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

55 । RDTR WP RANTAUPRAPAT