BUKU JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

JEJAK PENGAWASAN
PILKADA 2020

Catatan Hasil Pengawasan Pilkada
2020 Di Kota Surakarta

Penerbit

TIM PENYUSUN

Pengarah Asisten Peneliti
Budi Wahyono Alviandini Nanda
Muh Muttaqin Hendra Setyadi
Agus Sulistyo
Arif Nuryanto Desain dan Tata Letak
Poppy Kusuma N W Hendra Setyadi

Pembina
Jarot Wuryanto

Penanggung Jawab
Muh Muttaqin
(Koordinator Divisi
Pengawasan)

ii

TIM PENULIS

JEJAK PENGAWASAN
PILKADA 2020

Editor
Muh Muttaqin

Penulis
Muh Muttaqin
Hendra Setyadi Kurnia Putra

iii

SAMBUTAN KETUA

Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan
yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan izin-Nya
sehingga Buku jejak pengawasan Pilkada 2020 Bawaslu
Kota Surakarta dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu.
Tujuan penyusunan Buku ini adalah memberikan informasi
terkait pencegahan dan pengawasan di setiap tahapan
pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kota Surakarta
dimasa bencana non alam pandemi covid-19.

Pencegahan dan pengawasan Pilkada 2020 di Kota
Surakarta menemukan momentum dan dinamisasinya
disebabkan oleh hadirnya peserta pemilihan yang diusung
dari jalur perseorangan. Buku ini juga menghimpun dan
menyajikan berbagai aktivitas pencegahan sebagai ikhtiar
meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran yang
dapat terjadi dan sekaligus menjaga marwah demokrasi
menuju pilkada yang bersih, bermartabat dan sesuai
protokol kesehatan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh
jajaran staff secretariat, khususnya kepada staff
pengawasan yang telah bekerja keras membantu proses
penyusunan buku ini.

Surakarta, Februari 2021
Ketua Bawaslu Kota Surakarta

Drs. Budi Wahyono

iv

KATA PENGANTAR

Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pilkada atau
Pilwakot merupakan indikasi kehidupan demokrasi suatu
daerah dalam Negara yang berdemokrasi. Selain itu
Pilkada juga menggambarkan peta kehidupan sosial
budaya, dan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Sebagai
salah satu sarana demokrasi, Pilkada menunjukkan kualitas
kehidupan demokrasi dalam memilih wakil rakyat dan
pemimpin yang bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan rakyat. Parameter kehidupan demokrasi
suatu Negara bukan hanya dilihat dari bagaimana Pemilu
maupun Pilkada diselenggarakan, tetapi juga dilihat dari
bagaimana masyarakat ambil bagian dalam proses Pilkada
tersebut.

Pilkada merupakan mekanisme penting yang harus
dilaksanakan, karena salah satu fungsinya adalah sebagai
fasilitator pada ajang Kompetisi Politik agar tercipta politik
yang damai dan tertib. Selain itu agar tercipta pula
Pemerintahan yang memiliki legitimasi terhadap hukum
dan atau agar terciptanya Good Goverment. Pelaksanaan
Pilkada yang demokratis beserta tahapan-tahapan,
prosedur – prosedur yang dilaksanakan akan menjadi
instrumen penting yang harapannya nanti dapat menjadi
budaya Politik yang baik.

Sebuah daerah memiliki karakteristik pemilih yang
berbeda-beda, sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih
jauh. Demikian juga halnya dengan karakteristik pemilih di
Kota Surakarta, terdapat beberapa faktor pendorong dan
faktor penghambat yang akan membuat penyelenggaraan
Pilkada/Pilwakot di wilayah ini menjadi berkualitas. Dalam
hal ini masyarakat akan menjadi sasaran dari mobilisasi
kepentingan-kepentingan tertentu. Menguatnya faktor
pendorong ini akan menghasilkan partisipasi politik yang
tinggi, sementara faktor penghambat akan menyebabkan
rendahnya partisipasi politik karena Kota Surakarta
merupakan daerah dengan iklim politik yang cukup tinggi,
hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan kegiatan
politik yang dimobilisasi oleh peserta pemilu.

v

Pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada serentak)
petama kali diselenggarakan di inonesia pada tahun 2015.
Pada Tahun 2020 ini Pilkada serentak dilaksanakan di
tengah Pandemi Covid 19 yang sedang melanda hampir
diseluruh penjuru Nusantara dan menimbulkan kontroversi
di masyarakat Indonesia dan berdmpak signifikan namun
tidak menyurutkan partisipasi Pesta Demokrasi tahun 2020
dan hal ini dapat dimaknai baik sebagai upaya
meningkatkan iklim berpolitik di Kota Surakarta, walaupun
prosentasi masyarakat sebenarnya tidak mengalami
peningkatan atau penurunan partisipasinya dalam pesta
demokrasi tahun ini.

Kordiv Pengawasan dan Hubungan
antar Lembaga
Bawaslu Kota Surakarta

Muh Muttaqin, S.P.d

vi

DAFTAR ISI

Tim Penyusun …………………………………………………… ii
Tim Penulis ………………………………………………………. iii
Sambutan Ketua Bawaslu Kota Surakarta ……………… iv
Pengantar Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar
Lembaga Bawaslu Kota Surakarta ………………………… v
2
Bab I PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA SURAKARTA ….
21
Bab II PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN ………….
83
Bab III PENGAWASAN PARTISIPATIF …………………..
91
Bab IV REKOMENDASI ……………………………………….

vii

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Bab 1

1

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

BAB I
PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA SURAKARTA

A. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu Kota Surakarta
1. Tugas
Pasal 30 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
bahwa Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten/Kota
bertugas untuk:
1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang
meliputi:
a. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan
KPPS;
b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan
c. penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar
Pemilih Tetap;
d. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan
tata cara pencalonan;
e. proses dan penetapan calon;
f. pelaksanaan Kampanye;
g. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
h. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara hasil Pemilihan;
i. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
j. mengendalikan pengawasan seluruh proses
penghitungan suara;
k. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke
PPK;

2

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

l. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU
Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh
Kecamatan;

2. Wewenang
Pasal 30 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu)
Kabupaten/Kota berwenang untuk :
1. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai
Pemilihan;
2. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran
Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak
mengandung unsur tindak pidana;
3. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
4. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
5. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar
untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang
berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan
Kota;
6. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan
pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

3

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilihan yang sedang berlangsung;
7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilihan; dan
8. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban
Pasal 32 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu)
Kabupaten/Kota wajib untuk:
1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan

dengan dugaan Adanya pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai
pemilihan;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada
bawaslu sesuai dengan Tahapan pemilihan secara periodik
dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu
berkaitan dengan Adanya dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh kpu provinsi atau kpu
6. Kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya
penyelenggaraan Tahapan pemilihan; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh
peraturan perundangundangan.

4

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

B. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Surakarta

1. Unsur Pimpinan
Bawaslu Kota Surakarta terdiri dari lima orang pimpinan
(Kolektif Kolegial) berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor
001/BA/Bawaslu Prov.JT-34/HK.00/VIII/2018 tentang
pembagian divisi sebagai berikut:
Tabel 1.1

NAMA JABATAN DIVISI KOORDINATOR
WILAYAH
Drs. Budi
Wahyono Ketua SDM dan Kecamatan
Organisasi Pasarkliwon
Muh. Muttaqin,
S.Pd Pengawasan dan

Poppy Kusuma Anggota Hubungan Kecamatan Jebres
N.W., S.H
antar Lembaga

Anggota Penindakan Kecamatan
Pelanggaran Serengan

Agus Sulistyo, Anggota Hukum, Data Kecamatan
S.E, M.M dan Informasi Banjarsari

Arif Nuryanto, Penyelesaian Kecamatan
S.T Anggota Sengketa Laweyan

Proses

Sumber: Berita Acara Pleno Nomor 001/BA/Bawaslu Prov.JT-

34/HK.00/VIII/2018

2. Jajaran Sekretariat

Dalam menjalankan tugasnya, Kelima Anggota Bawaslu Kota

Surakarta tersebut di dukung oleh Kesekretariatan yang

dipimpin oleh Jarot Wuryanto, S.H Sebagai Kepala Sekretariat

dan staff non-PNS sebaai berikut:

1. Jarot Wuryanto, S.H (Kepala Sek/PNS)

2. Andy Nur Husain, S.Sos, M.M (Bendahara/PNS)

3. Azis Budi Santiko, S.T (Staf)

4. Nunki Susiana Putri, S.P (Staf)

5

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

5. M.R.F. Izzata Laxamana, S.H (Staf)
6. Alviandini Nanda Fajri’ah, S.H (Staf)
7. Fatimah Pratiwi, S.Pd (Staf)
8. Muhamad Solichin, S.H, M.H (Staf)
9. Juanda Karta W., S.H, M.H (Staf)
10. Hendra Setyadi K. P., S.H, M.H (Staf)
11. Istining Dyah Pertiwi, S.H (Staf)
12. Dwiki Chrisrahardiansyah, S.E (Staf)
13. Bayu Kartika Aji (Pendukung)
14. Petrus Suwanto (Pendukung)
15. Agus Mursidi (Pendukung)

C. Regulasi Terkait Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020

Pemilihan kepala daerah adalah salah satu sarana dari
pemilihan umum yang pada hakikatnya merupakan wujud nyata
demokrasi yang dilaksanakan oleh Negara sebagai wujud penuh
kedaulatan rakyat, dalam mengawal pemilihan kepala daerah agar
terlaksana secara demokratis diharuskan adanya lembaga
pengawasan yang independent dan otonom. Lembaga ini dibentuk
megawal proses demokrasi dan untuk meminimalkan pelanggaran
dalam Pilkada.

Oleh sebab itu diperlukan pula regulasi sebagai rujukan/ aturan
main dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud. Berikut ini
merupakan regulasi yang terkait dalam pelaksanaan Pilkada Tahun
2020, diantaranya:

6

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

1. Undang Undang Republik Indonesia

NOMOR TENTANG

24 Mahkamah Konstitusi
Tahun
2003

8 Tahun Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

1 Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
2015 Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang

8 Tahun Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang

10 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
2016 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang

6 Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
2020 Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang

7 Tahun Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
2020 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

7

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)

NOMOR TENTANG

Himpunan PMK Tentang Penanganan Perkara Perselisihan
Nomor 6, 7, dan 8 Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota
Tahun 2020

PMK Nomor 8 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Tahun 2020 Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

PMK Nomor 7 Tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal
Tahun 2020 Penanganan Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

PMK Nomor 6 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Tahun 2020 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota

Himpunan PMK Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Nomor 5 dan 4 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota
Tahun 2020

4 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

2 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

8

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Dalam
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

NOMOR TENTANG

3 Tahun Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
2017 Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota

15 Tahun Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017
2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota

15 Tahun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
2019 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020

1 Tahun Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
2020 Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

2 Tahun Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
2020 umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota Tahun
2020

3 Tahun Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
2020 Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

9

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

5 Tahun Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
2020 Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020

6 Tahun Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
2020 Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali
Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana
NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

7 Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
2020 Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan
Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil WaliKota

8 Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
2020 Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan
Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
kota dan Wakil WaliKota

9 Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
2020 Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan WaliKota

10 Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
2020 Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubrenur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

10

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020
dan/atau WaliKota dan wakil Walikota

11 Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
2020 Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

12 Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
2020 Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

13 Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
2020 Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

17 Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
2020 Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

18 Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
2020 Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

11

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Walikota

19 Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
2020 Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

20 Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
2020 Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU)

NOMOR TENTANG

66/PP 06 4 Pedoman Teknis Pembentukan
Kpt/03/KPU/II/2020
Panitia Pemilihan Kecamatan,
82/PL 02 2
Kpt/06/KPU/II/2020 Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih, Dan

Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau

Wali Kota Dan Wakil Walikota

Pedoman Teknis Penyerahan
Dukungan Dan Verifikasi Dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Dalam Pemilihan Gubernur Dan

12

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020

Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 66/Pp 06 4

Kpt/03/KPU/Ii/2020 Tentang

Pedoman Teknis Pembentukkan

Panitia Pemilihan Kecamatan,

169/PP 04 2 Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Kpt/03/KPU/III/2020
Pemutakhiran Data Pemilih, Dan
174/PL 02 2
Kpt/06/KPU/III/2020 Kelompok Penyelenggara

179/PL 02 Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Kpt/01/KPU/III/2020
Gubernur Dan Wakil Gubernur,
258/PL 02
Kpt/01/KPU/VI/2020 Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau

Walikota Dan Wakil Walikota

Perubahan Atas Sk KPU Nomor 82/Pl
02 2 Kpt/06/KPU/Ii/2020 Tentang
Pedoman Teknis Penyerahan
Dukungan Dan Verifikasi Dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Dalam Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan Atau Wali Kota Dan
Wakil Walikota

Penundaan Tahapan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid 19

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Tahun 2020

13

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

296/PP 06 Pedoman Teknis Pendaftaran
Kpt/06/KPU/VI/2020 Pemantau Pemilihan Dan Lembaga
Survei Atau Jajak Pendapat Dan
335/HK 03 1 Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
Kpt/06/KPU/VII/2020 Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau
335/HK 03 1 Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun
Kpt/06/KPU/VII/2020 2020

337/HK.06.2- Penetapan Informasi Daftar Pemilih
Kpt/01/KPU/VII/2020 Pada Formulir Model A Kwk Dalam
Pemutakhiran Data Dan Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

Penetapan Informasi Daftar Pemilih
Pada Formulir Model A Kwk Dalam
Pemutakhiran Data Dan Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor
337/Hk.06.2-Kpt/01/KPU/Vii/2020
Tentang Pedoman Teknis
Penanganan Pelanggaran Kode Etik,
Kode Perilaku, Sumpah/Janji,
Dan/Atau Pakta Integritas Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota

14

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

394/PL.02.2- Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kpt/06/KPU/VIII/2020 Republik Indonesia Nomor
394/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/Viii/2020
Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian Dan
Perbaikan Dokumen Persyaratan,
Penetapan, Serta Pengundian
Nomor Urut Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota

399/PP.09.2- Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kpt/01/KPU/VIII/2020 Republik Indonesia Nomor
399/Pp.09.2-Kpt/01/KPU/Viii/2020
Tentang Desain Surat Suara Dan
Desain Alat Bantu Coblos (Template)
Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil
Walikota

452/HK.03- Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kpt/03/KPU/IX/2020 Republik Indonesia Nomor
452/Hk.03-Kpt/03/KPU/Ix/2020
Tentang Pedoman Teknis
Pembukaan Dan Penutupan
Rekening Khusus Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan
Wakil Walikota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor

453/HK.03- 453/Hk.03-Kpt/03/KPU/Ix/2020
Kpt/03/KPU/IX/2020
Tentang Pedoman Teknis

Penyerahan Sumbangan Dana

Kampanye Yang Tidak Sesuai

15

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

454/HK.03- Ketentuan Ke Kas Negara Oleh
Kpt/03/KPU/IX/2020 Peserta Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
465/PL.02.4- Bupati, Dan/Atau Walikota Dan
Kpt/06/KPU/IX/2020 Wakil Walikota

487/PL.02.4- Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kpt/06/KPU/X/2020 Republik Indonesia Nomor
454/Hk.03-Kpt/03/KPU/Ix/2020
Tentang Pedoman Teknis Pelaporan
Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor
465/Pl.02.4-Kpt/06/KPU/Ix/2020
Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pada
Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor
487/Pl.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020
Tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor
465/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/Ix/2020
Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pada
Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota

16

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor

511/Pp.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020

Tentang Pedoman Teknis

511/PP.09.4- Pendistribusian Perlengkapan
Kpt/07/KPU/X/2020
Pemungutan Suara Dan
515/PP.09.1-
Kpt/07/KPU/X/2020 Perlengkapan Lainnya Dalam

553/PP.09.1- Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Kpt/07/KPU/XI/2020
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Walikota Dan Wakil

Walikota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor
515/Pp.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020
Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi
Teknis Perlengkapan Protokol
Kesehatan Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease
(Covid-19) Dalam Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor
553/Pp.09.1-Kpt/07/Kpu/Xi/2020
Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi
Teknis Perlengkapan Pemungutan
Suara Dan Perlengkapan Lainnya
Dalam Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Walikota Dan
Walikota

17

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

594/PP.09.1- Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kpt/07/KPU/XII/2020 Republik Indonesia Nomor
594/Pp.09.1-Kpt/07/Kpu/Xii/2020
597/PL.02.2- Tentang Perubahan Atas Keputusan
Kpt/06/KPU/XI/2020 Komisi Pemilihan Umum Nomor
515/Pp.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020
611/PL.02.6- Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi
Kpt/06/KPU/XII/2020 Teknis Perlengkapan Protokol
Kesehatan Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Dalam Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor
597/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Xi/2020
Tentang Petunjuk Penggunaan
Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali
Kota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor
611/Pl.02.6-Kpt/06/Kpu/Xii/2020
Tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor
597/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Xi/2020
Tentang Petunjuk Penggunaan
Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota

18

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

5. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)

NOMOR TENTANG

Perbawaslu Nomor 8 Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Tahun 2020 Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil
WaliKota

Perbawaslu Nomor 9 Tata Cara Penanganan Pelanggaran
Tahun 2020 Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta WaliKota dan Wakil WaliKota yang
Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan
Masif

Pengawasan Pemungutan dan

Perbawaslu Nomor 16 Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur

Tahun 2020 dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota

Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan

Perbawaslu Nomor 17 Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Tahun 2020 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

WaliKota dan Wakil WaliKota

19

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Bab 2

20

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

BAB II
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka memaksimalkan kegiatan pengawasan Pilkada
Tahun 2020 di Kota Surakarta, Pencegahan merupakan kegiatan utama
yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta dalam mengawasi seluruh
tahapan Pilkada Tahun 2020. Sehingga peserta pemilu maupun tim
sukses mengetahui hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang
dalam melaksanakan kegiatan di setiap tahapan Pilkada 2020.

Pencegahan yang dilakukan oleh jajaran bawaslu Kota Surakarta
mulai dari PTPS, Waskel, Panwascam dan Bawaslu Kota Surakarta
menggunakan 3 metode diantaranya:
a. Melalui Bimbingan teknis dan koordinasi pengawasan partisipatif

(stakeholder dan perseorangan);
b. Melalui koordinasi secara lisan;
c. Mengirimkan surat himbauan (sebelum kegiatan dimulai).

Berikut Infografis data Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kota Surakarta pada seluruh tahapan selama pelaksanaan Pilkada
Tahun 2020 di Kota Surakarta:

Gambar. 1

DATA PENCEGAHAN 65 172
9
32 737
7

0 200 400 600 800

Forum Sosialisasi Cegah Di Lapangan Jumlah ILM
Saran Perbaikan Himbauan (Poster,Video,
Talk Show Live Form A
dll)
4.842

21

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

A. TAHAPAN PEMUTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
1. Strategi Pencegahan Dalam Tahapan Pemutahiran Data Dan
Daftar Pemilih
Kualitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan
Pemilu maupun Pilkada. Dalam hal ini KPU sebagai
penyelenggara bertanggung jawab atas keakuratan daftar
pemilih dan Panitia Pengawas Pemilihan juga bertanggung
jawab mengenai hal tersebut. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang
baik memastikan setiap warga negara mempunyai hak pilih
tercatat sebagai pemilih dan tidak terdapat banyak pemilih
yang memenuhi syarat tidak masuk daftar pemilih atau
sebaliknya tidak memenuhi syarat masuk daftar pemilih. Oleh
karenanya, pengawasan terhadap Pemutakhiran Data dan
Daftar Pemilih harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.
Mengingat penyusunan daftar pemilih memiliki banyak
kerawanan, maka Bawaslu Kota Surakarta memandang perlu
menyusun daftar inventaris masalah yang mungkin terjadi
pada saat pelaksanaan tahapan ini, kerawanan tersebut
diantaranya:
a) Petugas PPDP tidak memenuhi syarat;
b) PPDP diwakilkan oleh orang lain;
c) Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tidak
dilakukan secara door to door;
d) PPDP kurang memahami SOP pelaksanaan coklit;
e) Terdapat data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun
masih terdapat di formulir A.KWK;
f) Terdapat warga yang Memenuhi Syarat (MS) namun
belum terdata;
g) Rumah tidak dilakukan coklit;
h) Pemilih Pemula belum terdaftar dalam formulir A.KWK;
i) Jumlah pemilih dalam satu TPS lebih dari 500 pemilih;

22

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

j) Pemilih dalam satu Kartu Keluarga berada dalam TPS
yang berbeda;

k) Petugas tidak menggunakan APD yang memadai.
Pengunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada setiap kegiatan

selalu ditekankan sebagai upaya pencegahan penularan
Covid-19 dilingkungan penyelengara dan kepada masyarakat
Surakarta.

Sesuai pemetaan kerawanan di atas, Bawaslu Kota
Surakarta beserta jajarannya selalu menghimbau kepada KPU
Kota Surakarta beserta jajarannya untuk selalu berpedoman
pada Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan
tugas. Tidak lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan
sebagai upaya pencegahan Covid-19. Himbauan yang dibuat
oleh Bawaslu Kota Surakarta antara lain melalui Surat Nomor
101/Bawaslu Prov.JT-34/PM.00.02/VI/2020 tertanggal 29 Juni
2020 yang berisi tentang himbauan pembentukan PPDP.

2. Kegiatan Pengawasan dan Supervisi Dalam Tahapan
Pemutahiran Data Dan Daftar Pemilih
Pada tahapan pemutahiran data dan daftar pemilih,
Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan pengawasan secara
langsung. Dimana kegiatan pengawasan yang dilakukan
secara terus menerus secara efektif dan efisien meliputi
pembentukan PPDP hingga pelaksanaan pencocokan dan
penelitian daftar pemilih hasil pemutakhiran.
Selain dengan pengawasan melekat dengan pertugas
PPDP, Bawaslu Kota Suarakarta juga tetap berkoordinasi
dengan tingkatan kelurahan untuk mendapatkan
pembaharuan tentang data demografi setempat, hal ini
dilakukan karena Bawaslu Kota Surakarta tidak memiliki daftar
pemilih.

23

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

a. Pembentukan PPDP

Pembentukan PPDP merupakan salah satu objek

pengawasan dari Bawaslu Kota Surakarta. Titik

Pengawasan dari pembentukan PPDP ini adalah bahwa

calon PPDP merupakan calon yang telah memenuhi

syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Poin lainnya adalah sebagai upaya pencegahan

penyebaran virus Covid-19, maka calon PPDP haruslah

melewati tes kesehatan berupa rapid testI, rapid test

dilaksanakan di RSUD Ngipang dan Balaikota Surakarta.

Apabila terdapat calon PPDP yang dinyatakan reaktif

maka harus diganti. Berikut hasil pengawasan

pembentukan PPDP:

Tabel 2.1

JUMLAH RAPID REAKTIF NON
PPDP TEST REAKTIF

1231 1255 24 1231

Untuk Calon PPDP yang dinyatakan Reaktif telah
digantikan dengan calon PPDP lain, sehingga prosedur
kesehatan yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta telah
sesuai dengan prosedur pencegahan Covid-19.

b. Pencocokan dan Penelitian
Pelaksanaan kegiatan pengawasan bawaslu pada

tahapan pencocokan data dan penyusunan daftar pemilih
pilkada 2020 dimulai dari pengawasan penyusunan TPS
oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan
masing – masing, dan di dapatkan data sebaran TPS
sebanyak 1231 TPS yang terbagi dalam 5 Kecamatan dan
54 Kelurahan se-Kota Surakarta, Penyusunan TPS di
Pilkada tahun 2020 didasarkan pada jumlah maksimal
pemilih dalam 1 TPS adalah 500 pemilih dengan

24

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

memperhatikan jumlah dalam satu Rukun Tetangga (RT),

dilarang untuk memecah pemilih dalam satu RT untuk
digabungkan dengan pemilih RT lain menjadi satu TPS.

Berikut data sebaran TPS di Kota Surakarta:

Tabel 2.2

NO KECAMATAN JUMLAH TPS

1 Laweyan 230

2 Serengan 106

3 Pasar Kliwon 176

4 Jebres 319

5 Banjarsari 400

Jumlah 1231

Pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar
pemilih dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Juli
2020 oleh KPU Kota Surakarta yang melalui petugas
pemutakhiran data pemilih. Pelaksanaan coklit
dilaksanakan secara door to door dengan tetap
menerapkan protokol.

Berdasarkan Hasil pengawasan, Bawaslu Kota
Surakarta dalam proses pencocokan dan penelitian,
Bawaslu Kota Surakarta tidak mendapatkan salinan
Daftar Pemilih Sementara (hasil sinkronisasi DP4 dan DPT
Pemilu terakhir) seperti yang diamanatkan oleh Pasal 12
ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pemutakhiran Data dan Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Saran perbaikan telah dikeluarkan oleh pengawas
kelurahan kepada PPS agar PPS memberikan Salinan data
pemilih yang digunakan PPDP untuk melakukan coklit di

25

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

lapangan, namun tidak ditindsk lsnjuti oleh PPS. Sehingga
Bawaslu Kota Surakarta memanggil PPS sekota Surakarta
untuk klarifikasi di kantor Bawaslu Kota Surakarta.

Data pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih
tetap (DPT) baru diberikan dengan model NIK dan NKK
ditutup 8 (delapan) digit di nomor awal. Dalam melakukan
coklit DPS maupun DPT jajaran bawaslu Kota Surakarta
menemukan beberapa ketidak cocokan/potensi ketidak
benaran data mulai dari tingkat kelurahan ,kecamatan
maupun Kota, yang selanjutnya PKD, Panwascam dan
Bawaslu Kota Surakarta memberikan saran perbaikan
kepada jajaran KPU Kota Surakarta.

c. Rekapitulasi penyusunan daftar pemilih
Hasil pengawasan terhadap rekapitulasi penyusunan

daftar pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Surakarta adalah sebagai berikut:
1) Daftar Pemilih Sementara
Daftar Pemilih Sementara Pilkada Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020 ditetapkan tanggal 12
September 2020. Daftar Pemilih ini ditetapkan di
Hotel Dana Kota Surakarta, dan dihadiri oleh yang di
hadiri Ketua PPK se-Kota Surakarta, Bawaslu Kota
Surakarta, Disdukcapil Kota Surakarta, dan tamu
undangan.

Tabel 2.3

JML JML JML JUMLAH PEMILIH TOTAL
KEC DESA TPS Laki-Laki Perempuan

5 54 1.231 203.465 215.822 419.287

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota
Surakarta, telah menunjukkan beberapa temuan

26

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

terkait Daftar Pemilih di Kota Surakarta, seperti

masih adanya data Ganda dalam Daftar Pemilih

Tetap, Pemilih yang belum memiliki KTP-Elektronik

dan TMS lain. Selain data TMS tersebut, Bawaslu

Kota Surakarta juga menemukan data pemilih yang

rusak yang harus segera dibenarkan. Data yang akan

dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

NO JENIS TMS JUMLAH

1 Meninggal Dunia 783

2 Pindah Domisili (keluar) 894

3 Ganda 52

4 Belum rekam e-KTP 215

5 MS yang belum 189
tercantum

Sumber: Data Bawaslu Kota Surakarta

Sepanjang tahapan Daftar Pemilih, Bawaslu

Kota Surakarta telah mengirimkan 4 (empat) saran

perbaikan terhadap Daftar Pemilih, diantaranya:

1) Bawaslu Kota Surakarta telah memberikan saran

perbaikan kepada KPU Kota Surakarta untuk

perbaikan DPS melalui surat No. 193/Bawaslu

Prov.JT-34/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 06

Oktober 2020.

2) Bawaslu Kota Surakarta telah menyampaikan

saran perbaikan terhadap Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan kepada KPU Kota

Surakarta melalui surat No. 220/Bawaslu

Prov.JT-34/PM.00.02/X/2020 tertanggal

Oktober 2020.

3) Bawaslu Kota Surakarta telah menyampaikan

saran perbaikan untuk pemeliharaan Daftar

27

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Pemilih Tetap kepada KPU Kota Surakarta
melalui surat No. 227/Bawaslu Prov.JT-
34/PM.00.02/X/2020 tertanggal 23 November
2020.
4) Bawaslu Kota Surakarta telah menyampaikan
saran perbaikan untuk pemeliharaan Daftar
Pemilih Tetap kepada KPU Kota Surakarta
melalui surat No. 231/Bawaslu Prov.JT-
34/PM.00.02/X/2020 tertanggal 03 Desember
2020
Berdasarkan saran perbaikan dari Bawaslu Kota
Surakarta di atas, KPU Kota Surakarta telah
menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Bawaslu Kota
Surakarta.

2) Daftar Pemilih Tetap
Daftar Pemilih Tetap Pilkada Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2020 ditetapkan tanggal 14
Oktober 2020. Daftar Pemilih ini ditetapkan di Hotel
Harris Kota Surakarta, dan dihadiri oleh yang di hadiri
Ketua PPK se-Kota Surakarta, Bawaslu Kota
Surakarta, Disdukcapil Kota Surakarta, dan tamu
undangan. KPU Kota Surakarta menetapkan sebagai
berikut:

Tabel 2.4

JML JML JML JUMLAH PEMILIH TOTAL
KEC DESA TPS Laki-Laki Perempuan

5 54 1.231 202.933 215.350 418.283

BBerikut Infografis rincian jumlah Daftar
Pemilih Tetap (DPT) per-Kecamatan di Kota
Surakarta:

28

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Gambar. 2

Bahwa terdapat dinamika maupun permasalahan yang
terjadi dalam tahapan ini diantaranya pada setelah tahapan
pencocokan data dan pemutakhiran daftar pemilih ini PPDP
akan menyampaikan hasil pekerjaannya kepada Panitia
Pemungutan Suara ditingkat Kelurahan masing – masing
untuk dilakukan pleno penentapan bahan DPS yang
sekiranmya akan diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) dan terakhir ke KPU untuk ditetapkan sebagai Daftar
Pemilis Sementara (DPS).

Dari hasil pengawasan bawaslu dan jajaranya ditingkat
kecamatan dan desa/kelurahan dapat disimpulkan bahwa:
a. Masih kurangnya koordinasi antar lembaga;
b. Protokol Kesehatan untuk selalu diperhatikan, mengingat

Kota Surakarta masih memiliki kasus aktif penyebaran
covid-19 yang perlu diwaspadai;
c. Peningkatan kapasitas SDM di jajaran Bawaslu Kota
Surakarta untuk menghadapi tahapan tahapan
selanjutnya dalam pemilihan kepala daerah di masa
pandemi;
d. Pengaturan yang tidak sinkron dengan peraturan
sebelumnya, sehingga menyebabkan perbedaan

29

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

penafsiran aturan hukum yang kemudian mengakibatkan
multitafsir antara jajaran KPU dan Bawaslu.
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas. Bawaslu
Kota Surakarta sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan ketentuan Perundang-Undangan, baik ditingkatan
kota, kecamatan hingga kelurahan. Namun, melihat dinamika
yang ditemui di lapangan, akan lebih baik apabila terdapat
upaya – upaya perbaikan yang dapat mengatasi dinamika dan
permasalah penyusunan Daftar Pemilih tersebut, diantaranya
berkaitan dengan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi
antar lembaga yang berkaitan dengan Daftar Pemilih.
Utamanya berkaitan dengan instruksi masing masing lembaga
dan juga lebih meminimalisir perubahan instruksi secara
mendadak.

B. TAHAPAN PENCALONAN
1. Strategi Pencegahan Dalam Tahapan Pencalonan
Untuk pertama kali Kota Surakarta memiliki calon dari
perseorangan untuk Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.
Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota apabila memenuhi jumlah syarat dukungan
minimal yang telah diterapkan oleh Undang-Undang
berdasarkan pada jumlah penduduk yang ada dalam
Kabupaten/Kota yang dimaksud. Kota Surakarta memiliki
jumlah penduduk dalam DPT sebanyak 421.999 jiwa, dengan
demikian menurut ketentuan yang ada, apabila terdapat
pasangan calon perseorangan yang ingin mendaftar sebagai
pasangan calon independen maka perlu mendapat dukungan
sebanyak 8,5 % dari total penduduk dalam DPT di Kota
Surakarta (Pasal 41 Ayat (2) b Undang-Undang nomor 10
Tahun 2016) sehingga dibutuhkan 8,5 % x 421.999 = 35.870
syarat dukungan untuk calon perseorangan di Kota Surakarta.

30

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

KPU Kota Surakarta melalui Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Surakarta Nomor 63/PL/02.2-Kpt/3372/KPU-
Kota/VII/2020 tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan
Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai
Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai
Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil
Walikota Surakarta Tahun 2020 menetapkan jumlah minimal
kursi partai politik atau gabungan partai politik dalam
Pemilihan Umum Tahun 2O19 paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi Dewan Perwakilan
Ra}yat Daerah Kota Surakarta, yaitu sejumlah paling sedikit 9
(sembilan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta, serta Menetapkan jumlah minimal akumulasi
perolehan suara sah partai potitik atau gabungan partai politik
dalam Pemilihan Umum Tahun 2O19 paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari 343.495 (tiga ratus empat puluh tiga
ribu empat ratus sembilan puluh tima) jumlah suara sah hasil
Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Surakarta, yaitu
sejumlah paling sedikit 85.874 (delapan puluh lima ribu delapan
ratus tujuh puluh empat) suara sah.

Dalam rangka menentukan strategi pencegahan.
Setidaknya terdapat poin poin penting kerawanan dalam
pengawasan tahapan pencalonan, untuk calon perseorangan
kerawanan yang mungkin muncul antara lain:
a. Ketidaksesuaian dokumen antara B.1.1 KWK dan B.1 KWK
b. Ketidaksesuaian data antara B.1 KWK, B.1.1 KWK dan data

dari SILON
c. Penyerahan dokumen syarat dukungan pada saat saat

terakhir (last minute).
d. Pengecekan jumlah dukungan tidak selesai sebagai akibat

penyerahan dokumen pada saat saat terakhir;
e. Hasil pengecekan jumlah dukungan kurang

31

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

f. Pelaksanaan verifikasi faktual yang dilaksanakan pada
masa pandemi

g. Pendukung tidak dapat ditemui
h. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual tidak sesuai dengan

Berita Acara
i. Terdapat peserta yang tidak mendukung namun tidak

menandatangani BA.5 KWK
Selain dari calon perseorangan, fokus pengawasan proses
pencalonan peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
juga terfokus pada calon dari partai politik. Poin penting
dalam pengawasan ini adalah ketaatan pada peraturan
perundang-undangan yang meliputi ketaatan terhadap
prosedur, kelengkapan dan kebenaran data, serta keabsahan
dokumen persyaratan, transparansi proses pencalonan dan
perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon.
Kerawanan yang dimungkinkan muncul pada saat
pendaftaran Calon difokuskan pada:
a. Pengajuan Bakal Calon/ Perbaikan
b. Kelengkapan dan Kesesuaian Syarat Bakal
Calon/Perbaikan
c. Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon/Bakal
Calon
d. Pengawasan Kesalahan Prosedur
e. Dugaan Pelanggaran oleh Peserta Pilkada
Berdasarkan kerawanan-kerawanan di atas maka sebagai
upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota
Surakarta diantaranya dalam pelaksanaan pemenuhan syarat
dukungan calon pasangan perseorangan, yaitu:
a. Surat Himbauan Nomor 077/BawasluProv.JT-
34/PM.00.02/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020 yang berisi
penundaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota sebagai upaya pencegahan dan penyebaran
virus Covid-19;

32

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

b. Surat Himbauan Nomor 099/BawasluProv.JT-
34/PM.00.02/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020 yang berisi
himbauan kepada Bakal Calon Perseorangan untuk dapat
mengikuti tahapan verifikasi faktual dengan tetap
berpedoman pada protokol kesehatan;

c. Surat Himbauan Nomor 109/BawasluProv.JT-
34/PM.00.02/I/2020 tertanggal 9 Juli 2020 berisi tentang
himbauan pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukungan
calon perseorangan selama 14 hari;

d. Surat Himbauan Nomor 127/BawasluProv.JT-
34/PM.00.02/VIII/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 berisi
tentang himbauan pelaksanaan verifikasi faktual
perbaikan syarat dukungan calon perseorangan;

e. Surat Himbauan Nomor 136/bawasluProv.JT-
34/PM.00.02/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 berisi
tentang himbauan pelaksanaan pendaftaran calon.

2. Kegiatan Pengawasan dan Supervisi Dalam Tahapan
Pencalonan
Persiapan pengawasan Tahapan Pencalonan dimulai
dengan rapat koordinasi dengan jajaran pengawas di tingkat
kecamatan, hal ini bertujuan untuk menyampaikan teknis dan
tatacara pengawasan tahapan Pencalonan. Melalui Surat
Instruksi Pengawasan No 070/BawasluProv.JT-
34/PM.00.02/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020 pula, Bawaslu
Kota Surakarta menerbitkan instruksi pengawasan verifikasi
faktual syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
Selain berkoordinasi dengan jajaran pengawas, Bawaslu
Kota Surakarta juga aktif berkoordinasi dengan KPU Kota
Surakarta dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Langkah
langkah ini perlu dilakukan mengingat teknis lapangan yang
cukup dinamis. Untuk pertama kalinya, Kota Surakarta
terdapat calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah,

33

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

sehingga Bawaslu Kota Surakarta juga perlu untuk menyusun
daftar inventaris masalah yang mungkin ada pada saat
pelaksanaan pemenuhan syarat dukungan ini.
a. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan

Pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh
Bawaslu Kota Surakarta beserta jajarannya dimulai dari
saat penyerahan syarat dukungan bakal calon pasangan
perseorangan di KPU Kota Surakarta, titik fokus
pengawasan pada kegiatan ini adalah ketepatan waktu
penyerahan dan jumlah syarat dukungan yang memenuhi
syarat diserahkan memenuhi batas minimum syarat
dukungan.

Setelah penyerahan syarat dukungan, kegiatan
selanjutnya adalah verifikasi administrasi dan verifikasi
faktual, titik fokus dari pengawasan ini adalah tentang
kebenaran informasi dari syarat dukungan yang
diserahkan oleh bakal pasangan calon dan ketaatan
terhadap protokol kesehatan. Untuk Rekapitulasi titik
fokus pengawasan terdapat pada kesesuaian data
berjenjang sebagai hasil dari verifikasi faktual.

Setidaknya dalam pelaksanaan pengawasan
terhadap pemenuhan syarat dukungan pasangan calon
perseorangan di KPU Kota Surakarta, terdapat dua calon
perseorangan yang mengirimkan pemenuhan syarat
dukungan, yaitu:

1) Muhammad Ali - Achmad Abu Jazid
Berdasarkan hasil pengawasan calon Pasangan

Muhammad Ali dan Abu Jazid menyerahkan syarat
dukungan sebanyak 38.743 syarat dukungan, namun
dalam melaksanakan pengecekan terhadap jumlah
syarat dukungan tersebut, ditemukan dokumen yang
ganda maupun tidak lengkap. Setelah dilakukan

34

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

pengecekan dan penghitungan syarat dukungan
diketahui bahwa sebanyak 14.557 syarat dukungan
lolos pengecekan, sedangkan yang tidak lolos
sebanyak 24.186 syarat dukungan.

Oleh karena jumlah dukungan yang dibutuhkan
adalah 35.870 syarat dukungan, dengan demikian
Calon Pasangan Muhammad Ali dan Achmad Abu
Jazid dinyatakan tidak memenuhi syarat.

2) Bagyo Wahyono - FX Suparjo
Calon Pasangan Bagyo Wahyono dan FX.

Suparjo menyerahkan lima kontainer berkas sesuai
dengan jumlah kecamatan di Kota Surakarta, dengan
jumlah berkas sebanyak 41.425 dokumen B.1 KWK
sebagai syarat dukungan dari Calon Pasangan Bagyo
Wahyono dan FX. Suparjo.

KPU Kota Surakarta menemukan dokumen yang
ganda maupun tidak lengkap. Hal ini mengakibatkan
dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai
syarat dukungan pasangan calon. Jumlah dokumen
yang tidak lolos pengecekan dan penghitungan
adalah 5.419 syarat dukungan, adapun jumlah syarat
dukungan yang lolos pengecekan dan penghitungan
syarat dukungan adalah 36.006.

Oleh karena jumlah dukungan yang dibutuhkan
adalah 35.870 syarat dukungan, dengan demikian
bakal Calon Pasangan Bagyo Wahyono dan FX.
Suparjo dinyatakan telah memenuhi syarat.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat karena
telah memenuhi batas minimal penyerahan syarat
dukungan, maka syarat dukungan dari Bagyo
Wahyono dan FX Suparjo berhak untuk melanjutkan
ke tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi

35

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

faktual. Untuk verifikasi administrasi KPU Kota

Surakarta berkoordinasi dengan dinas pendudukan

dan catatan sipil terkait, hal ini dimaksudkan untuk

mengkonfirmasi data syarat dukungan dari bakal

calon perseorangan merupakan data yang valid.

Selain itu dalam tahapan verifikasi administrasi ini

juga menindaklanjuti data kegandaan dalam syarat

dukungan, maupun TMS lain (anggota TNI, POLRI,

PNS), dengan memberi tanda sehingga data tersebut

tidak digunakan dalam proses verifikasi faktual.

Sementara untuk proses verifikasi faktual,

dilaksanakan dalam kurun waktu dua minggu. Syarat

dukungan yang dilaksanakan proses verifikasi faktual

adalah hasil dari verifikasi administrasi.

Hasil pengawasan syarat dukungan calon

pasangan Bagyo Wahyono-FX Suparjo adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.6

NO TAHAPAN JUMLAH JUMLAH
MS TMS
1 Penyerahan Syarat 41.425
Dukungan
36.006 5.419
2 Pengecekan Syarat
Dukungan

3 Verifikasi Administasi 35.142 594

4 Verifikasi Faktual 28.629 6.513

5 Rekapitulasi dukungan 28.629
awal

6 Rekapitulasi dukungan 10.202
perbaikan

7 Total dukungan MS 38.831
Awal dan Perbaikan

Sumber: data pengawasan Bawaslu Kota Surakarta

Oleh karena batas minimal syarat dukungan

adalah 35.870, pasangan calon pasangan Bagyo
36

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Wahyono dan FX Suparjo kekurangan 7.241 syarat
dukungan sehingga harus memperbaiki kekurangan
syarat dukungannya, dengan menyerahkan dua kali
jumlah kekurangan syarat dukungan minimal sebesar
14.482 syarat dukungan.

Untuk memenuhi jumlah syarat dukungan
perbaikan bakal pasangan calon, timses
mengirimkan 21.063 dukungan dan setelah
diverifikasi menghasilkan 10.202 dan sudah melebihi
syarat dukungan minimal calon perseorangan untuk
paslon bagyo wahyono-FX suparjo dengan jumlah
total akumulasi syarat dukungan sejumlah 38.831
dukungan.

b. Pendaftaran Calon
Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan pengawasan

terhadap pendaftaran calon Walikota dan Wakil
Walikota Surakarta 2020 dengan hasil pengawasan
sebagai berikut:

1) Bakal Pasangan Calon Bagyo Wahyono – FX.
Suparjo
Bakal Pasangan Calon Bagyo Wahyono – FX.
Suparjo mendaftar pada tangal 6 September 2020,
setelah sebelumnya dinyatakan telah memenuhi
jumlah syarat dukungan oleh KPU Kota Surakarta.
Hasil dari penelitian dokumen persyaratan tersebut
dinyatakan lengkap dan telah memenuhi syarat
keabsahan, hasil tersebut dituangkan formulir
model TT.1-KWK dan lampiran formulir Model TT.1-
KWK.

2) Bakal Pasangan Calon Gibran Rakabuming Raka –
Teguh Prakosa

37

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Bakal Pasangan Calon Gibran Rakabuming
Raka – Teguh Prakosa mendaftar pada tangal 8
September 2020, setelah sebelumnya dinyatakan
telah memenuhi jumlah syarat dukungan oleh KPU
Kota Surakarta. Hasil dari penelitian dokumen
persyaratan tersebut dinyatakan lengkap dan telah
memenuhi syarat keabsahan, hasil tersebut
dituangkan formulir model TT.1-KWK dan lampiran
formulir Model TT.1-KWK.
Setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU
Kota Surakarta. Bakal Pasangan Calon Bagyo Wahyono
– FX. Suparjo dan Bakal Pasangan Calon Gibran
Rakabuming Raka – Teguh Prakosa dinyatakan sebagai
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta
tahun 2020.
Selama pengawasan pemenuhan syarat dukungan
bakal pasangan calon perseorangan Bawaslu telah
melayangkan tiga saran perbaikan, yaitu:
1) Saran Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual,
bahwa di Kecamatan Banjarsari dalam hasil
pengawasannya ditemukan yang tidak mendukung
dan tidak menandatangani BA.5 KWK. Saran
perbaikan ini dilayangkan dari Pengawas
Kecamatan Banjarsari kepada PPK Banjarsari.
2) Saran Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual,
bahwa di Kecamatan Jebres dalam hasil
pengawasannya ditemukan yang tidak mendukung
dan tidak menandatangani BA.5 KWK. Saran
perbaikan ini dilayangkan dari Pengawas
Kecamatan Jebres kepada PPK Jebres.
3) Saran Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual,
bahwa di Kecamatan Pasar Kliwon dalam hasil
pengawasannya ditemukan yang tidak mendukung

38

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

dan tidak menandatangani BA.5 KWK. Saran
perbaikan ini dilayangkan dari Pengawas
Kecamatan Pasar Kliwon kepada PPK Pasar Kliwon.
4) Saran Perbaikan Pengawas Kecamatan Banjarsari
terhadap kesalahan penulisan jumlah di Berita
Acara Kelurahan Keprabon.
Bahwa terhadap 4 (empat) saran perbaikan di atas.
KPU Kota Surakarta tidak menindaklanjuti saran
perbaikan dari Bawaslu Kota Surakarta tersebut.

Selama melaksanakan pengawasan verifikasi
faktual pada pemenuhan syarat dukungan calon
perseorangan, Bawaslu Kota Surakarta menemukan 75
orang yang mana menyatakan tidak mendukung
pasangan calon yang dimaksud namun juga tidak
menandatangi form BA.5 KWK.

Tabel 2.7

NO KECAMATAN Jumlah Tidak
Mendukung dan Tidak

TTD BA.5 KWK

1 Pasar Kliwon 52
2 Jebres 5
3 Banjarsari 18

Temuan Bawaslu tersebut tersebar dalam tiga
kecamatan, dan menindaklanjuti Surat Badan
Pengawas Pemilu tentang saran perbaikan verifikasi
faktual, pengawas pemilihan tingkat kecamatan telah
melayangkan saran perbaikan kepada PPK untuk
mencoret 75 nama tersebut hasil temuan tersebut.
Selain temuan di atas terdapat beberapa permasalahan

39

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

khusus terkait dengan pemenuhan syarat dukungan,
diantaranya:

a. Proses pengecekan syarat dukungan bakal pasangan
calon cukup memakan waktu, terlebih terdapat dua
pasangan calon yang menyerahkan di saat saat terakhir
waktu penyerahan, terlebih berkas diserahkan tidak
tertata rapi, sehingga mengakibatkan proses
pengecekan cukup terhambat. Untuk permasalahan
tersebut, KPU Kota Surakarta bekerja secara maksimal
dengan melakukan pengecekan hingga pukul 03.00 WIB,
mengingat pengecekan hanya dapat dilakukan dalam
kurun waktu tiga hari;

b. Seperti diketahui bahwa sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2017 tentang
Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan
Kadipiro. Kelurahan Semanggi dimekarkan menjadi
Kelurahan Mojo dan Kelurahan Semanggi, sedangkan
Kelurahan Kadipiro dimekarkan menjadi Kelurahan
Banjarsari, Kelurahan Kadipiro dan Kelurahan Joglo.
Mengingat pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan
setelah pemekaran terjadi.
Bahwa selama pelaksanaan pengawasan pemenuhan

syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan,
terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan/evaluasi,
diantaranya:

a. Pelaksanaan penyerahan syarat dukungan ini masih
ditemui kendala yang cukup berarti, salah satunya
kegiatan verifikasi faktual yang membutuhkan tatap
muka dengan orang banyak. Hal ini perlu menjadi
perhatian karena dilakukan pada masa pandemi
sekarang ini;

40

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

b. Keterbatasan SDM dari jajaran Bawaslu juga cukup
memberikan hambatan dalam proses pengawasan,
dengan dua tahapan yang sedang berjalan yaitu
Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Serta
Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Calon
Perseorangan;

c. Tidak ditindaklanjutinya saran perbaikan dari Bawaslu
Kota Surakarta sebagai akibat dari perbedaan tafsir
peraturan-peraturan terkait, mengindikasikan bahwa
komunikasi dan koordinasi antar lembaga untuk dapat
lebih ditingkatkan.

C. TAHAPAN KAMPANYE

1. Strategi Pencegahan Dalam Tahapan Kampanye
Setelah penetapan calon, salah satu tahapan penting akan

dilalui, yakni masa kampanye. Berdasarkan Peraturan KPU
Nomor 5 Tahun 2020, masa kampanye akan berlangsung mulai
26 September hingga 5 Desember 2020. Setelah itu akan
diikuti masa tenang masa tenang (6- 8 Desember 2020).

Pada tahapan kampanye, potensi kerawanan yang
mungkin terjadi diantaranya:
a. penyusunan jadwal waktu dan lokasi Kampanye oleh KPU

tidak dikoordinasikan dengan pasangan calon dan
pemerintah daerah;
b. tim kampanye Pasangan Calon tidak terdaftar di KPU
serta terdapat pihak-pihak yang dilarang sebagai tim
kampanye dalam daftar tim kampanye
c. Alat peraga kampanye yang dipasang di tempat yang
tidak diperbolehkan (dilarang) dan desain berbeda
dengan yang telah disetujui oleh KPU.
d. Jumlah peserta undangan pertemuan terbatas dan tatap
muka melebihi ketentuan (50 orang).

41

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

e. Tidak ada pemberitahuan tertulis yang disampaikan
kepada Kepolisian setempat, dengan tembusan
disampaikan kepada KPU Kota Surakarta.

f. Pelaksanaan kampanye melibatkan pihak yang dilarang,
yaitu pejabat BUMN/BUMD, ASN, anggota Kepolisian,
dan anggota TNI, Kepala Desa/Lurah dan perangkat
desa/kelurahan; dan

g. Terdapat politik uang;
h. Pelaksanaan Kampanye tidak mematuhi protokol

kesehatan;
Berdasarkan kerawanan – kerawanan di atas maka
Bawaslu Kota Surakarta telah berkoordinasi dengan pihak
terkait diantaranya KPU, kepolisian, dan Satpol PP mengenai
kampanye yang dilakukan masing-masing peserta pemilu.
Adapun rencana pengawasan yang kami lakukan yaitu;
a. Berkoordinasi dengan kepolisian mengenai ijin
kampanye;
b. Berkoordinasi dengan KPU mengenai bahan kampanye
yang difasilitasi oleh KPU;
c. Berkoordinasi dengan Satpol PP mengenai penertiban
dan penurunan APK yang melanggar peraturan
perundang-undangan.
Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan yang
paling banyak dimaksimalkan oleh peserta pemilu untuk
menarik simpati dari masyarakat dengan berbagai cara. Oleh
karena itu, Bawaslu melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis
(Bimtek) pengawasan kampanye kepada jajaran di bawahnya
(Panwascam) dan (Waskel) untuk memberikan informasi
mengenai tahapan kampanye yang dilaksanakan peserta
pilkada, serta dengan berkoordinasi dengan tim, tim
pemenangan, dan atau tim sukses peserta pemilu mengenai
kampanye yang dilarang undang-undang.
Sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Surakarta

42