BUKU JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

untuk meminimalisir adanya pelanggaran pada masa tahapan
kampanye adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan serangkaian kegiatan koordinasi dengan

KPU dan Peserta Pemilu mengenai regulasi terkait dengan
kampanye;
b. Melaksanakan serangkaian Sosialisasi dan Rapat
Koordinasi terkait dengan pihak terkait;

2. Kegiatan Pengawasan dan Supervisi Dalam Tahapan
Kampanye.
Tahapan kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Surakarta pada tahun ini tergolong cukup
menantang, hal ini dikarenakan pandemi virus Covid-19 di Kota
Surakarta yang cukup mengkhawatirkan, peraturan sebisa
mungkin mengakomodir kebutuhan pasangan calon namun
tetap mematuhi protokol kesehatan.
Tren kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon juga
cenderung berubah dari Pemilu tahun 2019, dimana pada
Pemilu tahun 2019 kampanye dilakukan dengan pengumpulan
masa yang cukup banyak, namun pada Pilkada tahun 2020 ini
lebih dilakukan pada kegiatan door to door, penyebaran bahan
kampanye berupa masker dan hand sanitize. Hal ini
dikarenakan kegiatan yang bersifat tatap muka maupun
terbatas dibatasi hanya dapat diikuti oleh 50 orang saja.
Berdasarkan pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kota
Surakarta, data pengawasan kampanye pada Pilkada tahun
2020 adalah sebagai berikut:

43

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

a. Gibran Rakabuming Raka – Teguh Prakosa

Tabel 2.8

NO JENIS JUMLAH
34
1. Pertemuan Terbatas 50

2. Pertemuan Tatap Muka 1

3. Penyebaran Bahan Kampanye/ 30
Door to Door 115

4. Bentuk Lainnya/Daring

TOTAL

Bawaslu Kota Surakarta juga telah mengirimkan
Saran Perbaikan kepada Pasangan Calon Gibran
Rakabuming Raka – Teguh Prakosa melalui surat nomor
199/BawasluProv.JT-34/PM.00.02/X/ 2020 tertanggal 16
Oktober 2020 berkaitan dengan bahan kampanye yang
boleh diberikan oleh Pasangan Calon pada tahapan
kampanye tersebut.

b. Bagyo Wahyono – FX. Suparjo

Tabel 2.9

NO JENIS JUMLAH

1. Pertemuan Terbatas 3

2. Pertemuan Tatap Muka 68

3. Penyebaran Bahan Kampanye/ 22
Door to Door

4. Bentuk Lainnya/Daring 4

TOTAL 97

Kegiatan Kampanye tentunya juga melibatkan Alat
Peraga Kampanye (APK). APK merupakan salah satu media
kampanye yang cukup efektif di masa pandemi seperti ini,
tidak jarang Pasangan Calon memaksimalkan potensi dari

44

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Alat Peraga Kampanye ini. Namun, tidak jarang pula bahwa
dalam menggunakan Alat Peraga Kampanye tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Selama tahapan kampanye dalam Pilkada Tahun 2020,
Bawaslu Kota Surakarta bersama dengan Satpol PP Kota
Surakarta telah melaksanakan penuruan Alat Peraga
Kampanye sebanyak:

Tabel 2.10

NO. KABUPATEN/KOTA PERIODE TOTAL

26 Sept- 10 125
Okt
11-24 Okt 274
1 KOTA SURAKARTA 25 Okt-7 Nov 1648
8 - 21 Nov 2047
22 Nov - 5 Des

jumlah

Secara keseluruhan pada tahapan kampanye, Bawaslu
Kota Surakarta tidak menemukan temuan kampanye yang
melanggar protokol kesehatan dan juga melanggar
ketentuan kampanye. Walaupun Bawaslu Kota Surakarta
tidak menemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan
dan pelanggaran kampanye pada masa kampanye, namun
Bawaslu Kota Surakarta telah mengirimkan saran perbaikan
kepada pasangan calon terkait pengawasan terhadap
kampanye melalui surat Bawaslu Kota Surakarta Nomor
161/BawasluProv.JT-34/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 8
September 2020 terkait himbauan dan saran perbaikan
kepada pasangan calon agar dalam melaksanakan kampanye
tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

45

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Berikut ini infografis rincian kegiatan kampanye yang
dilakukan oleh masing-masing pasangan calon:

Gambar. 3

80 Pertemuan
70 68 Terbatas

60 Pertemuan
50 Tatap Muka

50 Penyebaran
BK/Door to
40 34 30 Door
30 Daring
20 22

10 1 3 4
0

GIBRAN BAGYO

RAKABUMING WAHYONO -

RAKA - TEGUH FX SUPARJO

PRAKOSA

Dari infografis di atas tampak paslon 01 yaitu Gibran
Rakabuming Raka – Teguh Prakosa mencatat sebanyak 30
kali kampanye daring sedangkan paslon 02 yaitu Bagyo
Wahyono – FX Suparjo mencatat sebanyak 4 kali kampanye
daring. Artinya paslon 01 lebih banyak menggunakan media
daring dalam berkampanye dibandingkan dengan paslon 02.

Sedangkan untuk jenis kampanye pertemuan tatap
muka, paslon 02 tercatat sebanyak 68 kali sedangkan paslon
01 tercatat sebanyak 50 kali melakukan kampanye
pertemuan tatap muka. Hal ini dapat di simpulkan bahwa ke-
dua pasangan calon sangat dinamis dalam melakukan
kegiatan kampanye dalam rangka mensosialisasikan visi dan
misi masing-masing kepada masyarakat.

46

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Dinamika dalam tahapan kampanye dalam Pilkada
Tahun 2020 diantaranya adalah selalu adanya perubahan
peraturan yang sangat mendadak, sehingga hal ini menjadi
kendala bagi penyelenggara maupun semua unsur yang
terlibat dalam proses pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Oleh
karenanya kedepan, hendaknya Pemerintah menetapkan
Undang-undang beserta perubahannya tentang pemilu jauh
sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan.
Sehingga pada saat tahapan sudah berjalan, diharapkan
sudah tidak ada lagi perubahan Undang-undang.

Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu kedepan
perlu adanya MoU / kesepakatan bersama antara
penyelenggara dengan peserta pemilu. Hal ini berkaitan
dengan kepatuhan peserta pemilu berkaitan dengan
prosedur dan hal-hal lainnya yang diatur dalam regulasi
pemilu, baik dalam Undang-undang tentang pemilu, PKPU,
Perbawaslu, maupun peraturan lainnya yang berkaitan
dengan pemilu. Banyak peserta pemilu yang sering tidak
mengindahkan/tidak mematuhi peraturan/regulasi pemilu
mencari celah atau kelonggaran yang ada pada
peraturan/regulasi pemilu, sehingga MoU/kesepakatan
bersama dimaksudkan untuk mengatur celah atau
kelonggaran yang ada pada peraturan/regulasi pemilu.

D. TAHAPAN DANA KAMPANYE
1. Strategi Pencegahan Dalam Tahapan Dana Kampanye
Bahwa dalam rangka menjamin transparansi kepada
publik mengenai integritas harta kekayaan bagi setiap calon
kepala daerah, maka setiap calon kepala daerah diwajibkan
untuk menyampaikan daftar isian LHKPN. Selain itu, yang juga
perlu menjadi perhatian dalam transparansi adalah dalam
pengelolaan dana dan pelaporan dana kampanye calon kepala
daerah yang dilaporkan secara periodik kepada Komisi

47

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Pemilihan Umum (KPU).
Bawaslu Kota Surakarta dalam melakukan pengawasan

tahapan dana kampanye dalam pemilihan kepala daerah Kota
Surakarta. Mengacu pada peraturan KPU yaitu PKPU No. 12
tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota. Pengawasan pada tahapan ini dibagi menjadi 3 (tiga)
sub tahapan yaitu diantaranya: Laporan awal dana Kampanye
(LADK), Laporan sementara dana kampanye (LPSDK) dan
Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
(LPPDK).

Pada pengawasan dana kampanye Pemilihan Kepala
Daerah Tahun 2020 Kota Surakarta, Bawaslu Kota Surakarta
melakukan pengawasan dengan memperhatikan adanya
potensi kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi. Potensi
kerawanan pada tahap ini yaitu:
a. Penyerahan LADK pasangan calon kepada KPU;
b. Penyerahan LPSDK pasangan calon kepada KPU;
c. Penyerahan LPPDK pasangan calon kepada KPU;
d. Upload SIDAKAM bermasalah jaringan/sistem;
e. Kepatuhan pelaporan tepat waktu (batas akhir

pelaporan);
f. Transparansi Pasangan Calon dalam melaporkan dana

kampanye;
g. Penyelarasan Alat Kerja Pengawasan dengan instrument

Laporan Dana Kampanye.
Setelah mengetahui kerawanan-kerawanan di atas.
Bawaslu Kota Surakarta berkoordinasi dengan KPU Kota
Surakarta dalam mengakses data salinan laporan dana
kampanye pasangan calon. Adapun fokus pengawasan pada
tahapan ini yaitu :

48

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

a. Pengawasan penyerahan rekening khusus dana
kampanye;

b. Pengawasan dokumen laporan dana kampanye;
c. Pengawasan upload laporan dana kampanye ke sistem

informasi dana kampanye (SIDAKAM);
d. Pengawasan waktu terkait batas akhir penyerahan

laporan dana kampanye khususnya untuk LPPDK.
Sedangkan strategi pengawasan dana kampanye yang
dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta baik kepada KPU
Kota Surakarta maupun Pasangan Calon dan/atau Tim
Kampanye sebagai berikut:
a. menjalin komunikasi terkait regulasi dan prosedur
pelaporan kepada KPU Kota Surakarta. Komunikasi ini
dijalin lewat pertemuan secara langsung diforum KPU-
Bawaslu;
b. Strategi preventif baik secara lesan maupun tertulis
kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk
melaporkan dana kampanye sesuai dengan ketentuan
tahapan yang telah ditentukan;
c. Memberikan himbauan atau penjelasan regulasi dari
perspektif pengawasan;
d. Melakukan pengawasan melekat pada saat penyerahan
LADK, LPSDK dan LPPDK, dengan membuat tim
pengawasan yang terdiri dari komisioner dan staff;
e. Melakukan pengawasan penyerahan hasil audit dana
kampanye dari kantor akuntan publik (KAP) kepada KPU
Kota Surakarta hingga penyerahan ke Pasangan calon.
Tentunya sebelum kegiatan pada tahapan ini dilakukan
Bawaslu Kota Surakarta memberikan surat himbauan kepada
pasangan calon dan/atau tim kampanye untuk melaporkan
dana kampanye sesuai peraturan yang berlaku kepada KPU
Kota Surakarta diantaranya dilakukan dalam bentuk Bimtek
Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye, KPU Kota Surakarta

49

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

melaksanakan Bimtek Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye
(SiDakam) pemilihan kepala daerah tahun 2020. Kegiatan
Bimtek diikuti oleh Bendahara dan operator Sidkam dari
pasangan calon juga Bawaslu Kota Surakarta.

2. Kegiatan Pengawasan dan Supervisi Dalam Tahapan Dana
Kampanye
Pengawasan terhadap dana kampanye merupakan
amanat dari undang-undang untuk mengetahui jumlah,
sumber dan peruntukan dana kampanye pemilu yang
digunakan oleh peserta pemilu untuk membiayai metode
kampanye yang dilaksanakan.
Kegiatan pengawasan dalam tahapan ini dapat dibagi
dalam sub tahapan. Diantaranya terkait RKDK, LADK, LPSDK
dan LPPDK. Dalam hal melakukan pengawasan rekening
khusus dana kampanye, Bawaslu Kota Surakarta melakukan
pencermatan atas akun rekening khusus dana kampanye. Hal
yang harus diperhatikan adalah akun rekening atas nama
pasangan calon, kebenaran rekening dan rekening koran
sebagai bukti adanya setoran awal dan jumlah penerimaan
sumbangan dana kampanye dari pasangan calon atau pihak
lain.
Bawaslu Kota Surakarta juga melaksanakan pengawasan
langsung sebagai berikut:

a. LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)
Pada tanggal 25 September 2020, Bawaslu Kota

Surakarta melaksanakan pengawasan penyerahan
Laporan Awal Dana Kampanye di Kota Surakarta.
Pengawasan dilaksanakan hingga pukul 19.00 WIB,
diantaranya Pasangan calon: Gibran Rakabuming Raka –
Teguh Prakosa telah menyampaikan LADK pada pukul
14:00 WIB, sedangkan Pasangan calon: Bagyo Wahyono
– FX Suparjo menyampaikan LADK pada pukul 18:03

50

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

WIB.

Berikut ini adalah rincian Laporan Awal Dana

Kampanye yang disampaikan oleh Pasangan Calon:

Tabel 2.11

NO PASANG NOMOR NOMOR JUMLAH JUMLAH
AN REKENING NPWP SALDO PENERIMAA
AWAL
CALON DALAM N
PEMBUKA SUMBANGA

AN N (RP)

REKENIN PARPOL
G

1 Gibran Rek. 34119973 25.000.00 25.000.000
Rakabu 20022558 5526000 0

ming 232 Dan
Raka – 2601941
Bank
Teguh Jateng 3952600
Prakosa 0

Rek. 0705896
Bagyo 20022560 3552600
Wahyo
2 no – FX. 56 0 dan
Bank 93751502
Suparjo Jateng 1526000

b. LPSDK
Pada tanggal 20 Oktober 2020, Bawaslu Kota

Surakarta melaksanakan pengawasan penyerahan
laporan penerimaan sumbangan dana kampanye
bertempat di KPU Kota Surakarta dari pasangan calon di
Kota Surakarta yaitu 2 (dua) pasangan calon, dengan
rincian 1 (satu) pasangan calon dari Partai Politik (PDIP)
dan 1 (satu) pasangan calon perseorangan. Semuanya
telah patuh menyampaikan/melaporkan LPSDK hingga
batas waktu yang ditentukan.

Hasil Pengawasan terhadap LPSDK adalah sebagai
51

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

berikut:

Tabel 2.12

URAIAN BENTUK DANA KAMPANYE
PENERIMAA
N PASANGAN UANG (RP) BARAN JAS
0 CALON N G (RP) A
SUMBANGA (RP)
GIBRAN
RAKABUMIN N
01 G RAKA –
TEGUH Pasangan 650.000.00 - -
PRAKOSA calon 0

Tabel 2.13

URAIAN BENTUK DANA KAMPANYE

PASAN PENERIMAA

N0 GAN N UANG BARANG JASA (RP)
(RP) (RP)
CALON SUMBANGA

N

Pasangan 30.250.00 6.350.000
0
calon
54.000.00
BAGYO Pihak lain 0 41.875.00
WAHY perseoranga 0
ONO – 84.250.00 21.000.000
FX. 0
02 n
JUMLAH
SUPARJ PENERIMAA
ON 48.225.00
0 21.000.000

SUMBANGA

N

c. LPPDK
Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan pengawasan

terhadap pelaporan LPPDK pada tanggal 05 dan tanggal
06 Desember 2020 bertempat di Aula KPU Kota
Surakarta, yaitu tanggal 05 desember 2020 adalah
penyerahan LPPDK pasangan calon Gibran Rakabuming
Raka – Teguh Prakosa sedangkan tanggal 06 Desember
adalah penyerahan LPPDK pasangan calon Bagyo
Wahyono – FX Suparjo.

Pembukuan LPPDK sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon oleh KPU Kota Surakarta sampai dengan

52

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

berakhirnya masa kampanye, semua pasangan calon
telah patuh menyampaikan LPPDK sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil pengawasan yang
dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta pada tahapan ini
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Meskipun terdapat 1 (satu) pasangan calon yang melaporkan
LADK sebesar Rp 0,- dalam aplikasi SIDAKAM online, yaitu
pasangan calon nomor urut 02 (Bagyo Wahyono - FX.
Suparjo).

Selanjutnya Bawaslu Kota Surakarta melalui kordiv PHL
meminta keterangan atas temuan Laporan Awal Dana
Kampanye sebanyak Rp 0,- kepada pasangan calon nomor
urut 02 (Bagyo Wahyono - FX. Suparjo). Setelah menerima
keterangan dari pasangan calon nomor urut 02 (Bagyo
Wahyono - FX. Suparjo) dan dari KPU Kota Surakarta. Bahwa
terkait yang dana kampanye nya Rp 0,- didapatkan informasi
bahwa terjadi kendala teknis yang mengakibatkan
pembukaan rekening khusus dana kampanye dari pasangan
calon nomor urut 02 (Bagyo Wahyono - FX. Suparjo) sedikit
terlambat dari jadwal yang ditentukan, sehingga
mengakibatkan informasi dalam SIDAKAM online KPU Saldo
awal pembukaan rekening pasangan calon nomor urut 02
(Bagyo Wahyono - FX. Suparjo) tertera Rp 0,-.

Beberapa permasalahan/dinamika yang terjadi di
lapangan pada tahapan dana kampanye berdasarkan hasil
pengawasan Bawaslu Kota Surakarta sebagai berikut :
a. Tim Kampanye kurang maksimal dalam menggunakan

waktu pelaporan yang disediakan oleh KPU Kota
Surakarta, sehingga tim kampanye mengumpulkan
disaat jam jam penutupan pelaporan;

53

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

b. Tim Kampanye (operator SIDKAM) dari pasangan calon
kurang memahami aplikasi pelaporan dana kampanye,
sehingga sering dijumpai terjadi salah input ketika
melaporkan Laporan Dana Kampanye.
Untuk itu dalam memastikan transparansi dan

akuntabilitas laporan dana kampanye pasangan calon, maka
terdapat ketentuan adanya audit kepatuhan yaitu berupa
patuh atau tidak patuh. Tujuan audit kepatuhan adalah
untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
Dana Kampanye. Oleh karenanya, diperlukan kesungguhan
dari pasangan calon/tim kampanye untuk dapat
melaksanakan laporan dana kampanye sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

E. TAHAPAN PENGADAAN LOGISTIK: PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Strategi Pencegahan Dalam Tahapan Pengadaan Logistik:
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan
Suara
Dalam pengawasan tahapan pengadaan,
pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan
suara Pilkada Tahun 2020, Bawaslu Kota Surakarta juga
melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi kerawanan
dalam tahapan pengaadaan, pendistribusian perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Tahun
2020, diantaranya:
a. Tahap Pengadaan
1) Tidak menempatkan petugas KPU di lokasi
pencetakan surat suara

54

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

2) yang melakukan pengawasan dan menjadi saksi
dalam pembuatan berita acara dan verifikasi dan
penyerahan surat dari perusahaan;

3) Tidak adanya koordinasi yang berarti antara KPU dan
Bawaslu Kota Surakarta tentang distribusi logistik;

4) Tidak melakukan verifikasi terhadap proses
pencetakan surat suara, dan surat suara yang telah
selesai dicetak;

5) Tidak membuat berita acara yang ditandangani pihak
percetakan dan petugas KPU terhadap surat suara
yang sudah dikirim dan /atau yang masih tersimpan;

6) Warna tidak tidak sesuai yang ditetapkan;
7) Jadwal produksi yang tidak tepat waktu.
b. Potensi kerawanan sub tahapan pendistribusian
perlengkapan penyelenggaraan
1) Pengepakan dari pabrik tidak sesuai standar

keamanan dari kerusakan akibat kondisi cuaca dan
lain sebagainya;
2) Distribusi perlengkapan pemungutan suara sampai
ke TPS tidak mendapatkan pengawalan dari aparat
keamanan;
3) Alat tranportasi pendistribusian perlengkapan
pemilihan tidak memenuhi standar sehingga
berpotensi menyebabkan kerusakan/cacat;
4) Wilayah rawan yang sulit terjangkau secara geografis
yang berpotesi terjadinya keterlambatan/dan atau
gagalnya pendistribusian tidak menjadi prioritas;
5) Tidak adanya koordinasi antara petugas pengirim
logistik dengan petugas penerima logistik;
6) Jadwal waktu pengiriman dari pabrik terlambat dari
waktu yang ditentukan KPU;
7) Perlengkapan pemungutan suara disimpan dirumah
penyelenggara;

55

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

8) Gudang penyimpanan perlengkapan

penyelenggaraan pemilihan tidak layak; dan

9) Sortir perlengkapan pemungutan suara, dan

pelipatan surat suara tidak dilakukan secara benar.

c. Potensi kerawanan sub tahapan sortir lipat perlengkapan
penyelenggaraan
1) Distribusi yang terlambat mengakibatkan sortir lipat
yang tidak maksimal;
2) Surat suara rusak atau tidak tersortir walaupun surat
tidak dapat digunakan;
3) Surat suara kurang.
Dari pemetaan potensi kerawanan pada tahapan

pengadaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara Pilkada 2020 tentunya dibuat
perencanaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang akan
dilakukan. Maka Bawaslu Kota Surakarta melakukan
perencanaan pengawasan tahapan pengadaan,
pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan
suara Pilkada 2020, yaitu :
a. Koordinasi dengan KPU Kota Surakarta mengenai

pendistribusian dan sortir lipat Logistik Pilkada 2020;
b. Berkoordinasi dengan pihak pihak terkait yang terlibat

dalam produksi, distribusi dan sortir lipat Logistik Pilkada
2020;
c. Melaksanakan pengawasan langsung terhadap proses
produksi, distribusi dan sortir lipat;
Selanjutnya dalam tahapan pengadaan, pendistribusian
perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada
2020 telah dipetakan kerawanan yang kemungkinan dapat
terjadi serta telah direncanakan pola pengawasan yang akan
dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta dan jajarannya. Maka
langkah preventif sebagai pencegahan yang dilakukan oleh

56

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Bawaslu Kota Surakarta dan jajarannya diantaranya:
a. Koordinasi dengan KPU atau pihak lain untuk

memperoleh informasi terkait jadwal distribusi
perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tiba tepat
waktu dan memastikan mendapatkan pengawalan yang
cukup dari aparat keamanan;
b. Koordinasi dengan KPU dalam rangka memberikan
masukkan atas wilayah-wilayah rawan distribusi ditingkat
Kecamatan dan kelurahan yang harus menjadi prioritas
pengiriman;
c. Koordinasi dengan KPU dan memastikan agar dalam
rangka proses sortir perlengkapan pemungutan suara dan
pelipatan suara sesuai dengan ketentuan;
d. Koordinasi dengan KPU dan memastikan agar dalam
rangka proses sortir bahan sosialisasi dan kampanye
sesuai dengan ketentuan;
e. Menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan
keabsahan data pendistribusian perlengkapan
penyelenggaraan pemilihan melalui pengawasan
langsung ke lapangan;

2. Kegiatan Pengawasan dan Supervisi Dalam Tahapan
Pengadaan Logistik: Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawasan tahapan
logistik terdiri atas:

a. Pengadaan/Produksi Logistik
Pengawasan Produksi Surat Suara oleh Bawaslu Kota

Surakarta dilaksanakan di PT. Pura Barutama TSS di
Kabupaten Kudus. Perusahaan ini merupakan perusahaan
konsorsium dari PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Terletak di Jl. AKBP Agil Kusumadya No.KM. 4,
Jatimakmur, Jati Wetan, Kec. Jati, Kabupaten Kudus,

57

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

perusahaan produksi surat suara ini memiliki luas 5.000
m2.

Karyawan yang bertugas dalam mencetak surat suara
berjumlah tujuh orang, dengan perpindahan shift selama
tiga kali. Hal ini karena PT Pura Barutama akan
memproduksi surat suara selama 24 jam. PT Pura
Barutama didukung dengan alat mesin pencetak
sebanyak satu buah, alat pemotong satu buah. Dengan
alat kelengkapan yang dimiliki, PT Pura Barutama dapat
memproduksi surat suara Kota Surakarta dalam waktu
satu hari saja.

Untuk keamanan dan kerahasiaan pabrik cukup
terjamin, dengan keamanan berlapis. Hanya karyawan
pabrik yang dapat memasuki pabrik tersebut. Bawaslu
Kota Surakarta memastikan bahwa plat suat suara telah
sesuai dengan desain yang dibuat oleh Bawaslu Kota
Surakarta. Setelah sesuai, maka masuk kepada tahap
produksi, dimana PT Baruna Barutama mencetak surat
suara Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sebanyak
432.321, hal ini termasuk juga 2,5% lebih surat suara
berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Kota Surakarta yang
sejumlah 418.183 orang.

Setelah proses pencetakan adalah proses
pengepakan dan penyimpanan. Sebelum didistribusikan
ke Kabupaten Kota masing masing, surat suara akan
disimpan setidaknya lima hari di gudang penyimpanan PT.
Pura Barutama. Gedung penyimpanan sendiri terpisah
dengan gedung produksi dan dijaga dengan ketat.
Bawaslu Kota Surakarta tidak dapat mengecek kondisi
dari gudang penyimpanan tersebut.

Setelah didistribusikan ke Kota Surakarta, surat suara
akan disimpan di Aula KPU Kota Surakarta yang
beralamat Jl. Kahuripan Utara No.23, Sumber, Kec.

58

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah untuk
meminimalisir ada sabotase dalam peyimpanan Surat
Suara. Surat Suara juga tidak dimungkinakan untuk
disimpan di gudang KPU karena Gudang hanya
dimungkinkan untuk menyimpan logistik selain surat
suara. Keadaan Gudang di KPU Kota Surakarta luas
dengan sirkulasi udara yang baik. Setiap logistik yang
disimpan di Gudang KPU akan dibungkus menggunakan
plastik, untuk menghindari kelembapan udara yang ada di
ruangan.

Selanjutnya yaitu proses Sortir Lipat (Sorlip). Sorlip
kertas suara dilakukan di Kantor KPU Kota Surakarta
dengan menggunakan tenaga tambahan dari masyarakat
diluar jajaran KPU Kota Surakarta. Berikut ini hasil
pengawasan Bawaslu kota Surakarta:

Tabel 2.14

Dari hasil sortir pertama yang keadaannya laik, maka
masih ada kekurangan sebanyak 7.629 dari 429.321 yang
langsung dipesankan lagi oleh KPU ke PT. Pura Barutama,
Kudus. Sehingga kebutuhan surat suara terpenuhi sesuai
dengan jumlah kebutuhan surat suara pada jadwal yang
telah ditetapkan.

59

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

b. Distribusi Logistik

Logistik surat suara Walikota dan Wakil Walikota
telah datang di KPU Kota Surakarta, Surat suara diantar
oleh PT POS Logistik Indonesia selaku pihak pertama jasa
ekspedisi. Datang menggunakan satu mobil Box dengan
dikawal oleh Bawaslu Kota Surakarta dan Kepolisian Kota
Surakarta.. Untuk jumlah keseluruhan surat suara yang
diterima menurut Berita Acara Serah Terima berjumlah
432.321 buah. Surat suara diterima oleh KPU Kota
Surakarta atas nama MARTINI INDRI HAPSARI selaku
pelaksana logistik KPU Kota Surakarta, dan disaksikan
oleh Ketua KPU Kota Surakarta, NURUL SUTARTI dan
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Surakarta.

Untuk Logistik surat suara dan kelengkapan lain
didistribusikan kepada lima kecamatan di Kota Surakarta
pada saat masa tenang. Termasuk kedalamnya alat
proteksi diri. Kebutuhan logistik yang didistribusikan
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 TOTAL
KEBUTUHAN
NO. JENIS LOGISTIK 2.522 buah
1. Kotak Suara 1.231 buah
1.231 buah
a. Kotak Suara
b. Kotak Suara Keliling (Monbile) 30 buah
c. Kotak Suara RS/Puskesmas/Polsek
29 buah
d. Kotak Suara PPK
1 buah
e. Kotak Suara KPU 429.321 lembar
2. Surat Suara

60

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

3. Bilik 2.424 buah

4. Tinta 2.462 botol
5. Segel 29.788 keping
17.234 keping
a. Segel TPS
b. Segel KSK 3.693 keping
c. Segel KS RS/Puskesmas/Polsek 90 keping
d. Segel PPK
e. Segel KPU 1.352 keping
6 Sampul 7.419 keping
a. Sampul Di TPS
12.310 buah
1) Formulir Model C-KWK 4.924 buah
2) Surat Suara Sah 2.462 buah
1.231 buah
3) Surat Suara Rusak atau Keliru Coblos 1.231 buah
1.231 buah
4) Surat Suara Tidak Sah 1.231 buah

5) Surat Suara Tidak Digunakan 54 buah

6) Sampul Besar Formulir A3, ATb, A4, Daftar 5 buah
Hadir 54 buah

b. Sampul Di PPS 1 jenis
2.462 jenis
Sampul Besar Formulir Model D-KWK 7.416 set
c. Sampul di PPK 6.155 set
1.231 set
1) Formulir Model DA-KWK (DA,DA1,DA2,DA7)
2) Formulir Model DAA-KWK (DAA, DAA Plano) 30 set
d. Sampul di KPU
1) Model DB 8.617 buah
2) Surat Suara yang akan digunakan 2.462 buah
7. Alat Coblos (Paku, Bantalan, Tali) 2.462 buah
a. Alat Coblos 73.860 buah
b. Alat Coblos KSK 49.240 buah
c. Alat Coblos KS RS/Puskesmas/Polsek 24.620 buah
8. Tanda Pengenal
61
a. KPPS
b. Petugas Ketertiban
c. Saksi
9. Karet Pengikat
a. Karet Pengikat Surat Suara TPS
b. Karet Pengikat Surat Suara KPU

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

10. Lem/Perekat 1.236 botol
a. Lem Perekat di TPS 1.231 botol
b. Lem Perekat di PPK
5 botol
11. Ballpoint 6.195 buah
a. Ballpoint di TPS 6.155 buah
b. Ballpoint di PPK
40 buah
12. Kabel Ties Pengaman 6.216 buah
a. Kabel Ties Kotak TPS di KPU 1.231 buah
b. Kabel Ties Kotak TPS di TPS 3.693 buah
c. Kabel Ties Kotak TPS di PPK 1.231 buah
d. Kabel Ties Kotak RS/Pusk/Polsek
e. Kabel Ties Kotak Rekap PPK 30 buah
f. Kabel Ties Kotak Rekap di KPU 29 buah

15. Spidol Besar 2 buah
a. Spidol Besar PPK 1.236 buah
b. Spidol Besar TPS
5 buah
16. Spidol Kecil 1.231 buah
a. Spidol Kecil PPK 3.718 buah
b. Spidol Kecil TPS
25 buah
17. Formulir 3.693 buah
a. Formulir TPS
1) Salinan Formulir Model C-KWK 17.234 lembar
2) Salinan Formulir Model C1-KWK 8.617 lembar
3) Formulir Hologram Model C-KWK 2.462 lembar
4) Formulir Hologram Model C1-KWK 1.231 lembar
5) Formulir Model C1 Plano-KWK 3.693 lembar
6) Formulir Model C2-KWK 4.924 lembar
7) Formulir Model C3-KWK
8) Formulir Model C4-KWK 12.310 lembar
9) Formulir Model C5-KWK 2.462 lembar
10) Formulir Model C6-KWK 3.693 lembar
11) Formulir Model C7-KWK
12) Formulir Model A.3-KWK 418.283 lembar
13) Formulir Model A.4-KWK 49.240 lembar
14) Formulir Model A.Tb-KWK 6.155 set
b. Formulir PPS 1.231 lembar
1) Model D-KWK 2.462 lembar
2) Model D1-KWK
3) Model D2-KWK 108 lembar
c. Formulir PPK 2.462 lembar
1) Formulir Model DAA-KWK Hal 1 (15 TPS)
2) Formulir Model DAA-KWK Hal 1…(14 TPS) 105 lembar
3) Formulir Model DAA-KWK Hal 2 (15 TPS)
4) Formulir Model DAA-KWK Hal 2.... (14 TPS) 54 lembar 62
5) Formulir Model DAA-Plano KWK Hal 1
108 lembar
54 lembar

108 lembar
54 lembar

b. Formulir PPS

1) Model D-KWK 108 lembar
2) Model D1-KWK
JEJAK PENGAWASA2N.4P6I2LKleAmDbAar2020

3) Model D2-KWK 105 lembar

c. Formulir PPK

1) Formulir Model DAA-KWK Hal 1 (15 TPS) 54 lembar
2) Formulir Model DAA-KWK Hal 1…(14 TPS) 108 lembar

3) Formulir Model DAA-KWK Hal 2 (15 TPS) 54 lembar

4) Formulir Model DAA-KWK Hal 2.... (14 TPS) 108 lembar

5) Formulir Model DAA-Plano KWK Hal 1 54 lembar
6) Formulir Model DAA-Plano KWK Hal 1… 54 lembar

7) Formulir Model DA-KWK 25 lembar

8) Formulir Model DA1-KWK Hal 1 (15 Kel) 5 lembar

9) Formulir Model DA1-Plano KWK Hal 1 (15 Kel) 5 lembar

10) Formulir Model DA2-KWK 15 lembar

11) Formulir Model DA3-KWK 108 lembar

12) Formulir Model DA4-KWK 10 lembar

13) Formulir Model DA5-KWK 5 lembar

14) Formulir Model DA6-KWK 74 lembar

15) Formulir Model DA7-KWK 10 lembar

d. Formulir di KPU

1) Model DB-KWK 5 lembar

2) Model DB1-KWK 5 lembar

3) Model DB2-KWK 3 lembar

4) Model DB3-KWK 10 lembar

5) Model DB4-KWK 2 lembar

6) Model DB5-KWK 1 lembar

7) Model DB6-KWK 9 lembar

8) Model DB7-KWK 50 lembar

9) Model DB8-KWK Hal 1 1 lembar
10) Model DB8-KWK Hal … 3 lembar

63

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

18 Stiker Kotak Suara 2.521 buah 64
1) Stiker Kotak Suara TPS 1.231 buah
2) Stiker Kotak Suara Keliling 1.231 buah
3) Stiker Kotak Suara RS/Puskesmas/Polsek
4) Stiker Kotak Suara PPK 30 buah
29 buah
19 Alat Bantu Tuna Netra 1.231 lembar
20 Daftar Pasangan Calon 1.231 lembar

21 Hologram 7.386 Keping

22 Buku Panduan KPPS 4.924 buah
Buku Panduan KPPS bagi PPK 25 buah
Buku Panduan KPPS bagi PPS 40 buah

23 Kantong Plastik Kotak Suara 2.522 buah
a. Plastik Pembungkus Kotak Suara TPS 1.231 buah
b. Plastik Pembungkus Kotak Suara Keliling 1.231 buah
c. Plastik Pembungkus Kotak Suara PPK
d. Plastik Pembungkus RS/Puskesmas/Polsek 29 buah
e. Plastik Pembungkus Kotak Suara KPU 30 buah

24 Kantong Plastik 1 buah
a. Kantong Plastik Besar (TPS) 8.617 buah
b. Kantong Plastik Besar (KPU) 2.462 buah
c. Kantong Plastik Sedang (KPU) 2.462 buah
d. Kantong Plastik Kecil (KPU) 1.231 buah
1.231 buah
25 Checklist Kelengkapan TPS 1.231 buah
26 Alat Pelindung Diri
3.721 Box
a. Alat Kesehatan 1.247 Box
1. Masker sekali pakai 1.231 Unit
2. Sarung Tangan Karet 1.231 Paket
3. Termometer Infrared
4. Baju Hazmat 1.330 Botol
2.561 Botol
Perbekabla. n Rumah Tangga 1.393 Liter
1. Handsinitizer
2 Sabun Pencuci Tangah 461.250 Pasang
3. Disinfektan 2.595 Buah

c. Kategori Umum 11.476 Buah
1. Sarung Tangan Plastik 4.764 Buah
2. Kantong Plastik Tempat Sampah 1.301 Unit
3. Face Shield
4. Masker Kain 12.498 Pak
5. Semprotan 2.462 Pak
6. Tisu Towel Sheet
7 Fasilitas Cuci Tangan

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Bawaslu Kota Surakarta telah memberikan saran
perbaikan agar setiap pendistribusian surat suara dijadwalkan
dan dikawal oleh pihak keamanan dan Bawaslu Kota Surakarta
juga memberikan saran perbaikan terkait surat suara yang
tersortir lipat, dikarenakan terdapat noda putih yang berada di
gambar, dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan
nantinya. Selanjutnya KPU Kota Surakarta telah
menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kota Surakarta
terkait pelaksaan sortir surat suara yaitu Surat suara yang
tersortir tidak digunakan kembali.

Pada saat sortir lipat, Bawaslu Kota Surakarta menemukan
masih ditemukannya surat suara yang bernoda. Meskipun
bernoda bercak kecil namun dikhawatirkan hal ini dapat
menjadi permasalahan jika tidak disortir.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh
Bawaslu Kota Surakarta, dalam tahapan ini tidak ditemukan
unsur dugaan pelanggaran administrasi, pidana, maupun kode
etik penyelenggara pemilu. Meskipun terdapat beberapa saran
perbaikan dari Bawaslu Kota Surakarta kepada KPU Kota
Surakarta.

Dinamika dan permasalahan dalam Tahapan dan
SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan diantaranya Penyelenggara Pemilu kurang
transparan dalam memberikan data mengenai kebutuhan
surat suara yang rusak selama sortir lipat. Khususnya pada saat
pelaksanaan sortir-lipat tahap 2 (dua). Yaitu kekurangan surat
suara hasil sortir pertama, surat suara tersebut langsung
dipesankan oleh KPU Kota Surakarta di PT. Baruna Kudus dan
di antar langsung oleh pihak percetakan lalu langsung di sortir
dan dilipat oleh KPU Kota Surakarta pada saat itu.

65

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

F. TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN
REKAPITULASI SUARA

1. Strategi Pencegahan Dalam Tahapan Pemungutan,
Penghitungan, Dan Rekapitulasi Suara
Pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi
rekapitulasi kita awali dengan kegiatan pengawasan pada
masa tenang. Maka potensi kerawanan yang dipetakan oleh
Bawaslu Kota Surakarta terdiri dari:

a. Masa Tenang
Kerawanan yang muncul pada tahapan ini adalah:
1) Kampanye yang dilakukan pada masa tenang.
2) Politik uang yang terjadi pada hari pemilihan.
3) Pendistribusian Logistik yang tidak sesuai
dengan kebutuhan TPS.

b. Hari Pemungutan
Kerawanan yang muncul pada saat tahapan proses ini
adalah:
1) Lokasi TPS yang mungkin tidak sesuai dengan
peraturan.
2) Terjadinya kerusuhan di tempat pemungutan suara.
3) Kekurangan Logistik.
4) Petugas KPPS tidak memahami alur pemungutan
suara.
5) Mobilisasi Pemilih Pemungutan Suara Ulang
6) Kesiapan TPS yang kurang;
7) Adanya TPS yang tidak ramah disabilitas;
8) Kesiapan logistik yang tidak maksimal;
9) Netralitas petugas KPPS;
10) Pelaksanaan pembukaan proses pemungutan yang
tidak sesuai jadwal;

66

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

11) Pelayanan pemungutan suara di rumah sakit ataupun
rumah tahanan yang sering terabaikan;

12) Manipulasi hasil pemungutan suara;
13) Kesalahan penulisan dalam formulir;
14) Adanya upaya menggagalkan pemilihan (sabotase).

c. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara
1) Pemungutan Suara Ulang
2) Pembacaan Rekapitulasi suara.
3) Perbedaan selisih hasil.
4) Proses penyerahan hasil rekapitulasi dari
kecamatan ke kota

Melihat potensi-potensi kerawanan yang mungkin terjadi
dalam pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi suara, maka
dilakukan perencanaan pengawasan oleh Bawaslu Kota
Surakarta, diantaranya :

a. Melakukan rapat koordinasi intern dengan Panwas
Kecamatan untuk mempersiapkan mekanisme
pengawasan melekat pada hari pemungutan suara
sampai dengan rekapitulasi suara;

b. Melakukan bimbingan teknis pengawasan terhadap
Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan dan Pengawas
TPS melalui Panwascam;

c. Mempersiapkan alat kerja pengawasan;
d. Memetakan TPS rawan;
e. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dalam hal

ini KPU Kota Surakarta, Dispendukcapil, dan
Kepolisian untuk memastikan bahwa pelaksanaan
pemungutan suara berjalan sesuai dengan ketentuan,
aman, dan lancar.
f. Melakukan patroli pengawasan.
Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan pencegahan
langsung di lapangan sebagai upaya preventif dalam

67

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

memastikan tahapan proses pemungutan suara,
penghitungan suara, dan rekapitulasi perolehan hasil suara
tidak keluar dari ketentuan hukum. Bawaslu Kota Surakarta
membekali jajaran pengawas, dari pengawas kecamatan,
pengawas kelurahan, dan pengawas TPS dengan alat kerja
pengawasan. Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan
bimbingan teknis dan rapat koordinasi rutin dengan seluruh
stake holder penyelenggara Pemilu dan juga seluruh jajaran
pengawas guna penyampaian materi-materi dan peraturan
hukum yang harus dijadikan acuan di dalam menjalankan
kegiatan pengawasan. Selain bimbingan teknis, Bawaslu
Kota Surakarta juga melakukan pencegahan sebagai
berikut:
a. Melakukan pengawasan lebih intens pada hari tenang;
b. Melakukan patroli pengawasan;
c. Mengaplikasikan aplikasi SIWASLU;
d. Mengaplikasikan Template Rekapitulasi Hasil;
e. Melakukan pengawasan melekat pada hari pemungutan

suara;
f. Memastikan bahwa TPS benar-benar representatif dan

memihak pada disabilitas;
g. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan dan

rekapitulasi suara sesuai dengan yang dibutuhkan;
h. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut aktif

dalam pengawasan partisipatif;
i. Sebelum dilakukan rekapitulasi suara dipastikan tempatnya

representatif, terang, terbuka dan aman ketika terjadi
rekapitulasi suara;
j. Melakukan pengawasan melekat pada saat proses
rekapitulasi penghitungan suara;
k. Menyampaikan saran perbaikan jika dalam rekapitulasi
suara terdapat proses yang tidak sesuai prosedur dan
tatacara.

68

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

2. Kegiatan Pengawasan dan Supervisi Dalam Tahapan Tahapan
Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Suara.

a. Masa Tenang
1) Patroli Pengawasan
Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan Patroli
Pengawasan bersama stake holder terkait. Hal ini
dilaksanakan mengingat beberapa TPS berada
ditempat/daerah rawan, dikategorikan rawan adalah
apabila TPS tersebut berada di dekat fasilitas
pendidikan, fasilitas ibadah dan berada dekat dengan
rumah Calon Legislatif.
2) Penertiban Alat Peraga Kampanye
Bahwa Bawaslu Kota Surakarta bersama dengan
Satpol PP melaksanakan penertiban Alat Peraga
Kampanye di seluruh Kota Surakarta pada tanggal 6-
8 Desember 2020, jumlah Alat Peraga Kampanye
yang ditertibkan adalah 1.648 buah alat peraga
kampanye.

b. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan pengawasan

terhadap Pemungutan suara terhadap 1.231 TPS di Kota
Surakarta, adapun kejadian khusus yang terjadi pada saat
hari pemungutan suara, diantaranya Terdapat penolakan
saksi dari pihak Bagyo Wahyono - FX. Suparjo di
Kelurahan Pucang sawit, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta.

Hal ini dikarenakan saksi tersebut bukan berasal dari
Kota Surakarta. Namun setelah dilakukan koordinasi
maka kejadian tersebut telah terantisipasi sehingga

69

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku.

c. Rekapitulasi Suara

Kota Surakarta telah melakukan pengawasan
terhadap penetapan perolehan suara pada tingkat Kota
Surakarta yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember
2020 di The Sunan Hotel Kota Surakarta yang beralamat l.
A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta,
Jawa Tengah 57143. Penetapan perolehan suara tingkat
Kota Surakarta dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Kota
Surakarta, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Surakarta,
saksi pasangan calon.

Terdapat tanggapan dari saksi Paslon Gibran
Rakabuming Raka - Teguh Prakosa, yang menyatakan
keberatan karena terdapat perubahan data yang terjadi di
tiga kecamatan. Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan
dan SubTahapan Pemungutan, Penghitungan, dan
Rekapitulasi Suara.

Hasil rekapitulasi suara tingkat Kota Surakarta
dengan rincian, Jumlah perolehan suara pasangan calon
nomor urut 01 (gibran rakabuming Raka – Teguh Prakosa)
yaitu sebanyak 225. 451 (86,54 %) suara sedangkan
pasangan calon nomor urut 02 (Bagyo Wahyono – Fx
Suparjo) memperoleh suara 35.055 (13,46 %) suara.
Dengan total keseluruhan suara sah sebanyak 260.506
suara sedangkan suara tidak sah sebanyak 35.476 suara.

70

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Gambar. 4

dengan tingkat partisipasi pemilih per-Kecamatan
sebagaimana infografis berikut:

Gambar. 5

Dari infografis di atas terlihat angka partisipasi
pemilih yang paling tinggi adalah di Kecamatan Jebres
dibandingkan dengan ke-empat kecamatan yang lainnya.
Tabel dibawah ini menunjukkan rincian angka partisipasi
pemilih:

71

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

KECNAOMATAN Tabel 2.16 PEENGGUNA %
HAK PILIH
1 Laweyan DAFTAR
2 Serengan PEMILIH 49.098 65,21
3 Pasar Kliwon 75.297
4 Jebres 40.476 27.078 66,90
5 Banjarsari 62.572
Total 108.597 43.282 69,17
Kota Surakarta 132.763
81.154 74,73
419.705
95.370 71,83

295.982 70,52

Sedangkan untuk partisipasi pemilih tingkat Kota
Surakarta dalam Pilkada 2020, tercatat sebesar 70,52 %
dengan detai seperti yang tergambar di bawah ini:

500.000 Gambar. 6
400.000 419.705
300.000 295.982
200.000
100.000 KOTA SURAKARTA
419.705
0 295.982

Daftar Pemilih
Pengguna Hak

Pilih

Daftar Pemilih Pengguna Hak Pilih

Bahwa Bawaslu Kota Surakarta telah memberikan saran
perbaikan kepada KPU Kota Surakarta, yaitu untuk dilakukan
pengecekan kembali terhadap Berita Acara maupun template
rekapitulasi hasil tingkat Kecamatan dan merevisi hasilnya

72

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

berdasarkan temuan Jajaran Bawaslu Kota Surakarta.
Selanjutnya berdasarkan saran perbaikan di atas, KPU

Kota Surakarta melakukan pengecekan dan merubah data
administrasi terkait penggunaan suara. Perubahan yang
dimaksud diantaranya sebagai berikut:
a. Kauman Tps 2, jumlah surat suara yang diterima,

termasuk surat suara cadangan salah input 178 seharusnya
278.
b. Semanggi Tps 12, jumlah surat suara dikembalikan oleh
pemilih karena rusak/keliru dicoblos salah input 18
(terinput dua kali) seharusnya 0.
c. Semanggi Tps 32, jumlah surat suara dikembalikan oleh
pemilih karena rusak/keliru dicoblos salah input 58
(terinput dua kali) seharusnya 0
d. Kampungbaru Tps 7, jumlah surat suara yang tidak
digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara
cadangan salah input 43 seharusnya 46.
e. Banjarsari Tps 16, surat suara yang tidak sah sejumlah 31
terinput di surat suara yang dikembalikan oleh pemilih
karena keliru coblos
f. Joglo Tps 5, surat suara yang tidak sah sejumlah 19
terinput disurat suara yang dikembalikan oleh pemilih
karena rusak atau keliru coblos
g. Sumber Tps 30, surat suara tidak sah sejumlah 24 terinput
di surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karen rusak
atau keliru coblos
h. Mangkubumen Tps 11, surat suara tidak sah sejumlah 23
terinput di surat suara yang dikembalikan oleh pemilih
karen rusak atau keliru coblos
i. Setabelan Tps 1, surat suara yang tidak terpakai tertulis 77
seharusnya 97

73

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

j. Kadipiro Tps 1, surat suara tidak sah sejumlah 46 terinput
di surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karen rusak
atau keliru coblos

k. Kadipiro Tps 10, surat suara tidak sah sejumlah 51 terinput
di surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karen rusak
atau keliru coblos

l. Kadipiro Tps 11, surat suara tidak sah sejumlah 30 terinput
di surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karen rusak
atau keliru coblos

m. Banyuanyar Tps 13, dptb laki-laki tertulis 1 seharusnya 0
n. Kepatihan Wetan Tps 2, salah input di dptb perempuan ,

tertulis 1 seharusnya 0.
Bawaslu Kota Surakarta menemukan perbedaan selisih
hasil penggunaan surat suara yang ada pada formulir
rekapitulasi di tingkat kecamatan. Terdapat tiga kecamatan
yang menurut pengawasan Bawaslu Kota Surakarta perlu
untuk ditinjau kembali yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan
Pasar Kliwon dan Kecamatan Jebres.
Temuan tersebut telah diselesaikan oleh KPU dan
jajarannya sebelum rekapitulasi tingkat Kota Surakarta.
Sehingga pada saat rekapitulasi tingkat Kota Surakarta tidak
ada temuan lagi. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang
dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta, dalam tahapan ini
tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran administrasi,
pidana, maupun kode etik penyelenggara pemilu. Meskipun
terdapat beberapa saran perbaikan dari Bawaslu Kota
Surakarta kepada KPU Kota Surakarta.
Dalam hal Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan pada masa
pandemi, sehingga pelaksanaanya menjadi cukup menantang.
Utamanya dalam menjaga hak pilih bagi warga yang
terdampak pada virus Covid-19. Secara umum pelaksanaan
Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara di Kota
Surakarta berjalan dengan lancar, meskipun terdapat

74

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

beberapa temuan dari Bawaslu kota Surakarta, Khususnya
pada saat proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan
juga terkait permasalahan penggunaan aplikasi sirekap yang
tidak dapat digunakan secara maksimal. Namun demikian
semua kendala dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

G. PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN

1. Strategi Pencegahan Non Tahapan Terkait Netralitas ASN
Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang

diselenggarakan secara pada masa pandemi seperti ini
menimbulkan beberapa kerawanan-kerawanan yang patut
untuk menjadi perhatian. Kerawanan yang mungkin muncul
mengacu pada Netralitas ASN adalah:

a. Memobilisasi Perangkat Desa ataupun ASN Lainnya.
b. Mengadakan kegiatan yang menguntungkan Peserta

Pemilihan.
c. Membuat Kebijakan yang akan menguntungkan salah

satu peserta pemilihan.
d. Menghadiri kampanye salah satu peserta pemilihan
e. Mengunggah dukungan kepada salah satu peserta

pemilihan di sosial media.
Kedewasaan berpikir dan bertindak dari para pejabat
pembina kepegawaian khususnya di kota Surakarta sangat
diperlukan. Agar tidak berupaya mengarahkan para pegawai
ASN terjebak dalam pola politik praktis dengan berupaya
mengarahkan para pegawai ASN untuk memilih kandidat
tertentu yang pada akhirnya akan mengganggu netralitas,
profesionalitas dan integritas para pegawai ASN.
Berdasarkan situasi di atas maka Bawaslu kota Surakarta
telah melakukan upaya-upaya preventif berupa kegiatan
sosialisasi yang melibatkan staek holder dan kegiatan lainnya

75

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

dalam rangka mengawal Pilkada 2020. Sehingga sinergitas
antara masyarakat, Bawaslu Kota Surakarta, dan pejabat
pembina kepegawaian dapat terjalin dalam upaya menjaga
“marwah” ASN agar selalu bersikap dan bertindak profesional,
berintegritas dan independen. Apabila hal tersebut bisa
dilaksanakan dengan baik maka pesta demokrasi yang
berkualitas jujur dan adil akan mudah diraih.

Pencegahan adalah merupakan tindakan preventif
Bawaslu Kota Surakarta dalam melakukan pengawasan
terhadap setiap tahapan Pilkada 2020 khususnya terhadap
potensi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan
ketidak netralan ASN. Dalam konteks mengawal netralitas
ASN, Bawaslu Kota Surakarta telah melaksanakan kegiatan-
kegiatan pencegahan diantaranya, melakukan beberapa
kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh sejumlah stakeholder
yang terdiri dari unsur, lurah, camat, serta unsur-unsur
pemerintahan tingkat Kota Surakarta. Serta beberapa
kegiatan dalam bentuk lainnya.

Kegiatan di atas guna nemberikan pemahaman kepada
stakeholder maupun unsur-unsur ASN di Kota Surakarta
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
netralitas ASN dalam kontestasi. Bawaslu Kota Surakarta
melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan tokoh
masyarakat, tokoh agama, pemilih berbagai agama,
penyelenggara, partai politik, ormas, Organisasi Kepemudaan,
Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI, sebagai upaya
pencegahan terhadap netralitas ASN, TNI, dan POLRI.
Kegiatan ini dilaksanakan insentif pada bulan Oktober-
November 2020 bertempat di Kusuma Sahid Prince Hotel, Kota
Surakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Jajaran Lurah,
Jajaran Camat, Jajaran Polsek, Jajaran Polresta, Jajaran
Koramil, Jajaran Kodim, Jajaran Korem, Kota Surakarta.

76

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

2. Pengawasan dan Supervisi Non Tahapan Terkait Netralitas
ASN
Selain tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kota Surakarta seperti tersebut di atas, dalam melaksanakan
aktivitas pengawasan terhadap netralitas ASN Bawaslu Kota
Surakarta telah melakukan pengawasan di lapangan pada
setiap tahapan Pilkada 2020. Kota Surakarta tidak menemukan
adanya pelanggaran Netralitas ASN di Kota Surakarta.
Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan tidak terdapat
temuan maupun laporan di Bawaslu Kota Surakarta yang
terkait dengan Netralitas ASN, sehingga tidak terdapat
rekomendasi sebagai produk tindak lanjut dari hasil temuan
maupun laporan masyarakat terkait dengan netralitas ASN.
Maka pada tahapan ini tidak ditemukan unsur dugaan
pelanggaran administrasi, pidana, maupun kode etik
penyelenggara pemilu.
Dinamika dilapangan diantaranya untuk dapat
mendeteksi ASN yang terlibat dalam Kampanye atau kegiatan
bermuatan politik lainnya cukup sulit, hal ini dimungkinkan
karena terkadang ASN dapat menanggalkan statusnya tanpa
diketahui oleh orang lain saat terlibat dalam kegiatan
berpolitik. Peningkatan dan pembaharuan regulasi terkait ASN
sangat dimungkinkan, mengingat aturan sekarang perlu
diperbarui untuk mengakomodir kebutuhan saat ini.

H. PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN POLITIK UANG

1. Strategi Pencegahan Non Tahapan Terkait Netralitas ASN
Kerawanan-kerawanan dan IKP menjadi titik dasar point

yang harus dirumuskan oleh Bawaslu dalam melaksanakan
pengawasan. Kerawanan yang mungkin muncul mengacu
pada Politik Uang diantaranya:

a. Serangan fajar.

77

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

b. Money Politik dengan modus uang saksi.
c. Money Politik dengan modus uang transport.
Selanjutnya berdasarkan kerawanan di atas maka dapat
dirumuskan terkait dengan perencanaan Pengawasan yang
dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta, diantaranya dengan:
a. Melaksanakan pengawasan langsung.
b. Melaksanakan sosialisasi partisipatif dengan lapisan

masyarakat.
Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan upaya pencegahan
dalam bentuk sosialisasi partisipatif dengan turun langsung ke
masyarakat dan mengedarkan surat himbauan yang ditujukan
pada peserta pemilihan. Selain itu, Bawaslu Kota Surakarta juga
melakukan serangkaian rapat koordinasi dengan stake holder
sebagai upaya pencegahan pelanggaran.
2. Pengawasan dan Supervisi Non Tahapan Terkait Netralitas ASN

Selain tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kota Surakarta seperti tersebut di atas, dalam melaksanakan
aktivitas pengawasan terhadap Politik Uang Bawaslu Kota
Surakarta telah melakukan pengawasan di lapangan pada
setiap tahapan Pilkada 2020. Kota Surakarta tidak
menemukan adanya pelanggaran Politik Uang di Kota
Surakarta.

Bahwa Bawaslu Kota Surakarta tidak menemukan
dugaan pelanggaran politik uang maupun laporan masyarakat
terkait politik uang selama pelaksanaan Pilkada 2020.
Selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Surakarta tidak
mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk apapun yang
berkaitan dengan pengawasan politik uang. Bahwa
berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kota Surakarta, dalam tahapan ini tidak ditemukan unsur
dugaan pelanggaran administrasi, pidana, maupun kode etik
penyelenggara pemilu.

Politik uang seolah menjadi budaya yang terbiasa

78

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

dilakukan oleh peserta pemilu ataupun menjadi hal yang
ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Disinilah mengapa jajaran
pengawas melakukan patroli anti politik uang mulai dari masa
tenang, dengan tujuan untuk menekan praktek politik uang.
Kemudian perubahan peraturan yang menyatakan bahwa
bagi yang diberi sanksi politik uang adalah bukan hanya
pemberi namun juga penerima membuat masyarakat menjadi
enggan untuk melaporkan adanya Politik Uang.

Perubahan Regulasi yang diharapkan melihat sisi lapagan
pengawasan mengenai ketentuan dari Politik Uang itu sendiri.
Dikarenakan banyak kasus Politik Uang tidak dapat
dilaksanakan hanya karena tidak memenuhi definisi Politik
Uang itu sendiri.

I. PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN POLITISASI SARA
1. Strategi Pencegahan Non Tahapan Terkait Politisasi Sara
Kerawanan-kerawanan dan IKP menjadi titik dasar point
yang harus dirumuskan oleh Bawaslu Kota Surakarta dalam
melaksanakan pengawasan. Kerawanan yang mungkin
muncul mengacu politisasi sara diantaranya:
a. Orasi yang menyebabkan Politisasi SARA.
b. Politisasi SARA yang dilaksanakan melalui media sosial
online.
Selanjutnya berdasarkan kerawanan di atas maka dapat
dirumuskan terkait dengan perencanaan Pengawasan yang
dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta, diantaranya dengan:
a. Sosialisasi dengan pihak terkait dalam mengawasai politisasi
SARA, utamanya pada saat kampanye.
b. Melaksanakan upaya pencegahan dengan rapat koordinasi
dengan pemangku kepentingan.
c. Menkonsolidasi alat kerja pengawasan dengan jajaran
pengawas tingkat kecamatan dan kelurahan.
Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan upaya pencegahan

79

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

dalam bentuk sosialisasi partisipatif dengan turun langsung ke
masyarakat dan mengedarkan surat himbauan yang ditujukan
pada peserta pemilihan. Selain itu, Bawaslu Kota Surakarta juga
melakukan serangkaian rapat koordinasi dengan stake holder
sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu.
2. Pengawasan dan Supervisi Non Tahapan Terkait Politisasi Sara

Bawasu Kota Surakarta selalu terjun ke lapangan dalam
rangka mengawasi kegiatan yang dimungkinkan terjadi Politik
SARA, tidak hanya dengan kampanye namun juga kegiatan
kegiatan kemasyarakatan yang berpotensi terjadi Politisasi
SARA.

Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan tidak terdapat
temuan maupun laporan di Bawaslu Kota Surakarta yang
terkait dengan Politisasi SARA, sehingga tidak terdapat
rekomendasi sebagai produk tindak lanjut dari hasil temuan
maupun laporan terkait dengan Politisasi SARA.

Dikarenakan tidak ada temuan mengenai isu SARA maka
Bawaslu Kota Surakarta tidak mengeluarkan rekomendasi.
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh
Bawaslu Kota Surakarta, dalam tahapan ini tidak ditemukan
unsur dugaan pelanggaran administrasi, pidana, maupun kode
etik penyelenggara pemilu.

Bahwa mengingat politisasi SARA dapat dilakukan dimana
saja, utamanya majelis keagamaan. Walaupun sebenarnya
majelis keagamaan haruslah terbebas dari Politisasi SARA.
Kendala yang muncul adalah banyaknya kegiatan keagamaan
yang dilaksanakan tidak memungkinkan untuk diawasi satu
per satu, berbeda dengan kampanye yang perlu di daftarkan,
majelis keagamaan tidak perlu.

Melihat isu yang diangkat oleh masyarakat, Politisasi SARA
teruslah menjadi isu yang cukup banyak diangkat dikalangan
masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan Politasi SARA harus
cukup menyeluruh. Potisisai SARA akan menjadi ancaman

80

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

tersendiri selama proses tahapan Pemilu berjalan. Bahkan bisa
saja isu sara dihembuskan sebelum dan sesudah proses pemilu
selesai. Maka sebagai jajaran pengawas perlu menjadi barisan
terdepan untuk melakukan kegiatan pencegahan secara
intens agar iklim politik tidak memanas akibat adanya
politisasi SARA.

81

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Bab 3

82

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

BAB III
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu turut bertanggung
jawab atas terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, langsung,
umum, bebas, dan rahasia. Dalam mengawal Pilkada Serentak 2020,
Bawaslu telah menyiapkan beberapa strategi pengawasan. Strategi
pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dimulai dari pengawasan
partisipatif hingga Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Salah satu program
yang terus digalakkan adalah program pengawasan partisipatif.
Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi
masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi
ke arah yang lebih baik.

Khususnya dalam jajaran Bawaslu Kota Surakarta, Keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan partisipatif mengawal Pilkada Tahun
2020 di Kota Surakarta menjadi langkah strategis untuk mengawal
proses demokrasi yang lebih baik. Diantaranya program kegiatan
sosialisasi kepada masyarakat telah diimplementasikan Bawaslu Kota
Surakarta untuk menekan potensi kecurangan. program kegiatan
sosialisasi tatap muka maupun daring kepada masyarakat terus
digencarkan guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Termasuk juga
Salah satu bentuk program pengawasan partisipatif yang dibuat
Bawaslu, yakni Sekolah Kader Pengawasan.

SKPP Daring adalah sarana pendidikan pemilu dan pilkada serta
pengawasannya bagi masyarakat. Melalui SKPP Daring, Bawaslu Kota
Surakarta berupaya menyediakan fasilitas yang baik dan optimal bagi
masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan
melakukan pengawasan partisipatif. Tujuan penyelenggaraan SKPP
Daring adalah untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu dan
pilkada oleh masyarakat. Pengawasan partisipatif tersebut merupakan
hasil dari semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan
fungsi pengawasan pemilu dan pilkada.

83

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Selain sebagai pengawas partisipatif, peserta SKPP Daring nantinya
akan menjadi kader yang merupakan perpanjangan tangan Bawaslu
Kota Surakarta dalam menggerakkan masyarakat untuk turut
melakukan pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada. Meski dilakukan
secara daring, komunikasi program ini tidak hanya satu arah yaitu dari
Bawaslu kepada peserta. SKPP Daring juga membuka ruang diskusi yang
memungkinkan masyarakat menggali lebih dalam pengetahuan
mengenai pemilu, pilkada dan pengawasannya.

1. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
Program SKPP untuk Tahun 2020 dilaksanakan secara daring

(dalam jaringan) karena Indonesia tengah menghadapi pandemic
covid-19 yang mewajibkan semua lini kehidupan masyarakat
menerapkan protokol kesehatan, salah satunya Social Distancing
dan Physical Distancing. Tahapan SKPP Daring 2020 dimulai pada 5
April 2020 dan berakhir nantinya pada 30 Juni 2020. Melalui tahapan
pendaftaran, tahapan audio visual, tahapan Web Diskusi, tahapan
evaluasi dan tahapan akhir adalah ujian daring.

Peserta SKPP Daring 2020 dari Kota Surakarta pada tahap
pendaftaran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang peserta kemudian
di seleksi secara administrasi menghasilkan 30 (tiga puluh) peserta
yang berhak mengikuti pembelajaran audio visual, serta pada
tahapan Web Diskusi berhak diikuti oleh 28 (dua puluh delapan)
peserta. Secara nasional tentunya jumlah peserta Web Diskusi
SKPP 2020 sangat banyak dan tidak mungkin untuk dilaksanakan
secara terpusat dari Bawaslu RI. Maka pelaksanaan Web Diskusi di
delegasikan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Podcast Bawaslu Surakarta
Kegiatan lain yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta

dalam meningkatkan pengawasan partisipatif adalah dengan
mengadakan podcast melalui youtube Bawaslu Kota Surakarta.
Melalui podcast ini, Bawaslu Kota Surakarta mengajak masyarakat

84

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

agar lebih terlibat aktif dan menambah informasi mengenai
kepemilihan.

Bawaslu Kota Surakarta telah mengadakan 5 (lima) kali podcast,
dengan mengundang tokoh dan praktisi masyarakat. Tujuan utama
dari Podcast ini adalah selain mengajak namun juga mengedukasi
masyarakat agar memahami pentingnya penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

3. Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat
Bawaslu Kota Surakarta juga membuat program layanan iklan
masyarakat yang disiarkan di Radio lokal Kota Surakarta seperti
Meta FM dan RRI, juga Statisun Televisi Lokal seperti TaTV dan
TVRI. seperti Pop FM, Café FM dan Radio Thomson. Iklan tersebut
berisi tentang ajakan masyarakat untuk mengawasi
penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 termasuk didalamnya
penerapan protokol kesehatan.

4. Forum-forum sosialisasi/koordinasi
Adapun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selain

menggandeng kader pengawasan melalui SKKP di atas yaitu
diantaranya meliputi sosialisasi kepemiluan, rapat koordinasi
pengawasan baik secara tatap muka maupun daring sebagai
berikut:
a. Rakor Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan Camat dan

lurah PILKADA Bawaslu Kota Surakarta di KSPH pada tanggal
21 November 2019;
b. Rakor Sosialisasi pengawasan partisipatif PILKADA Bawaslu
Kota Surakarta di KSPH pada tanggal 27 Januari 2019;
c. Bimbingan teknis manajemen kepemliuan dan organisasi
Bawaslu kota surakarta pada tanggal 28 - 29 Januari 2020 di
Pondok Asri Tawangmangu;
d. Rakor Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu kota
surakarta pada tanggal 12 Februari 2020 di KSPH Surakarta;

85

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

e. Rakor Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu kota
surakarta pada tanggal 13 Februari 2020 di KSPH Surakarta;

f. Rapat Koordinasi dengan Stake holder Bawaslu kota surakarta
pada tanggal 25 Februari 2020 di KSPH Surakarta;

g. Rapat Koordinasi Tahapan Pemilu Bawaslu kota surakarta
pada tanggal 27 Februari 2020 di KSPH Surakarta;

h. Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota tahun 2020 Bawaslu kota surakarta pada tanggal 04
Maret 2020 di KSPH Surakarta;

i. Rakor Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu kota
surakarta pada tanggal 5 Maret 2020 di KSPH Surakarta;

j. Rakor Pengawasan tahapan Verifikasi faktual Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 Bawaslu kota
surakarta pada tanggal 23 Juni 2020 di KSPH Surakarta;

k. Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota tahun 2020 Bawaslu kota surakarta pada tanggal 14
Juli 2020 di KSPH Surakarta;

l. Rakor Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu kota
surakarta pada tanggal 13 Agustus 2020 di KSPH Surakarta;

m. Rapat Koordinasi dengan Stake holder Bawaslu kota surakarta
pada tanggal 27 Agustus2020 di KSPH Surakarta;

n. Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota tahun 2020 Bawaslu kota surakarta pada tanggal 16
September 2020 di KSPH Surakarta;

o. Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota tahun 2020 Bawaslu kota surakarta pada tanggal 28
September 2020 di KSPH Surakarta;

p. Bimbingan teknis manajemen kepemliuan dan organisasi
Bawaslu kota surakarta pada tanggal 16 - 17 Oktober 2020 di
Pondok Asri Tawangmangu;

q. Rakor Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu kota
surakarta pada tanggal 22 Oktober 2020 di KSPH Surakarta;

86

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

r. Rapat Koordinasi dengan Stake holder Bawaslu kota surakarta
pada tanggal 6 November 2020 di KSPH Surakarta;

s. Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota tahun 2020 Bawaslu kota surakarta pada tanggal 12
November 2020 di KSPH Surakarta;

t. Rakor Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan Camat dan
lurah PILKADA Bawaslu Kota Surakarta di KSPH pada tanggal
19 November 2020;

u. Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota tahun 2020 Bawaslu kota surakarta pada tanggal 2
Desember 2020 di KSPH Surakarta;

v. Rakor Pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota tahun 2020 Bawaslu kota surakarta pada tanggal 7
Desember 2020 di KSPH Surakarta;

w. Rapat Koordinasi dengan Stake holder Bawaslu kota surakarta
pada tanggal 1 Desember 2020 di KSPH Surakarta;

x. Bimbingan teknis manajemen kepemliuan dan organisasi
Bawaslu kota surakarta pada tanggal 23 - 24 Desember 2020
di Pondok Asri Tawangmangu;

y. Rapat Kerja Teknis Dengan Media Pada Pemilihan Kepala
Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Di Ksph Surakarta;

z. Sosialisai sistem pengawasan dan pencegahan setiap kegiatan
pada tahapan Pilkada Tahun 2020 dengan SKPP dan
masyarakat umum, dilakukan secara daring sebanyak 3 (tiga)
kali

aa. Sosialisasi pengawasan pemutahiran data pemilih (DPT) secara
daring terhadap beberapa stakeholder dan juga SKPP.
Melalui beberapa bentuk kegiatan di atas, Bawaslu Kota

Surakarta selalu menyampaikan kepada masyarakat “bahwa Kota
Surakarta membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam
melakukan pengawasan”, hal ini karena personil pengawas
sangatlah terbatas. Oleh karenanya, masyarakat dapat berperan
aktif dalam menentukan kesuksesan Pemilihan Walikota dan

87

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Wakil Walikota Surakarta tahun 2020. Masyarakat dapat
berpartisipasi dalam mewujudkna Ilkada 2020 yang jujur, adil
sehingga dapat melahirkan pemimpin yang bersih dan
berintegritas.

Bawaslu Kota Surakarta menjadi penggerak utama dalam
melahirkan pengawas partisipatif yang berasal dari masyarakat.
Peran penagwasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah
dengan memberikan informasi atau laporan mengenai adnya
dugaan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penyelenggara
ataupun peserta pemilihan termasuk didalamnya dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses.

Meskipun Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
berlangsung di tengah pandemi Covid-19, tetapi Bawaslu Kota
Surakarta dengan semua jajaran berharap, masyarakat tetap ikut
aktif melakukan pengawasan dengan tetap taat dan patuh
terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh
kementrian kesehatan dan ketua gugus tugas Covid-19. Hal ini
sangat penting, karena untuk mencegah dan memutus penyebaran
Covid-19.

Sinergi antara Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kota Surakarta
dengan pengawas partisipatif, akan semakin mempermudah
dalam mengawal Pilkada agar berjalan secara demokratis sesuai
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada
akhirnya, Pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat
akan benar-benar terwujud. Sebaliknya, jika masyarakat bersikap
tidak peduli, tentu Pilkada berkualitas, berintegritas, dan
bermartabat hanya menjadi cita-cita tanpa pernah menjadi nyata.

Terakhir dengan keterbatasan jumlah personil pengawas
dalam Pilkada Tahun 2020 Kota Surakarta. Bawaslu Kota Surakarta
mendorong kepada seluruh lapisan masyarakat
(Staekholder/personil) untuk turut serta berpartisipasi dalam
kegiatan pengawasan yang meliputi pendidikan politik di
masyarakat, sosialisasi peraturan dalam pelaksanaan Pilkada 2020

88

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

dan sistem pencegahan maupun pelaporan. Hal ini akan
berdampak terhadap kepedulian akan pentingnya pemilihan yang
jurdil dan bermartabat guna menghasilkan pemimpin yang
berintegritas dan berwibawa.

Upaya kami dalam melakukan kegiatan, mendorong dan
mengajak stakeholder maupun masyarakat secara umum dalam
pengawasan partisipatif secara nyata terbukti bahwa tidak adanya
pelanggaran dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Tahun
2020 walaupun tidak satupun laporan dari masyarakat masuk ke
Bawaslu Kota Surakarta dan jajarannya tentang pelanggaran
Pilkada Tahun 2020. Hal ini dimungkinkan keefektifan kegiatan
pencegahan berupa himbauan dan perbaikan baik secara lisan
maupun tertulis.

89

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

Bab 4

90

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

BAB IV
REKOMENDASI

Pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan
wakil Walikota Kota Tahun 2020 di Kota Surakarta telah berjalan dengan
baik, aman, dan lancar walaupun terdapat beberapa hal yang tidak dapat
dipungkiri menorehkan catatan yang sangat mendasar. Misalnya
berkaitan dengan tidak sempurnanya penyusunan daftar pemilih. Dalam
hal melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kota
Surakarta, Bawaslu Kota Surakarta telah menyusun berbagai langkah
strategi pengawasan baik dari sisi pencegahan serta dalam
melaksanakan tugas pengawasan secara menyeluruh pada setiap
tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pemutahiran data pemilih Bawaslu Kota Surakarta
telah melakukan pengawasan dan memastikan KPU Kota Surakarta
beserta jajarannya agar menghasilkan data yang valid dan transparan
sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara mudah yakni dengan
sistem online dan offline (penempelan DPS dan DPT disetiap RW).
Meskipun dalam pelaksanaannya berdasarkan dari hasil pengawasan
masih terdapat tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih masih
ditemukan Pemilih yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan
hak pilihnya namun belum masuk dalam daftar pemilih. Selain itu masih
banyak ditemukan masyarakat yang belum mengetahui syarat dan
jadwal terkait pindah memilih bagi masyarakat yang berada di luar
domisili. Selain itu masih terdapat pemilih ganda dan meninggal dunia
yang masih tercantum dalam DPT.

Selain permasalahan DPT di atas, Tahapan Kampanye juga
merupakan tahapan yang sangat vital pada pelaksanaaan pemilihan
kepala daerah tahun 2020 di Kota Surakarta. Pada umumnya beberapa
strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta telah
berjalan dengan baik. Tindakan pencegahan merupakan kegiatan
pengawasan yang efisien untuk menekan adanya potensi pelanggaran

91

JEJAK PENGAWASAN PILKADA 2020

pada tahapan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kota
Surakarta. Tindakan pencegahan tersebut di lakukan dalam bentuk
tertulis maupun lisan, secara tertulis diantaranya dalam bentuk
penyampaian surat himbauan kepada setiap tim Paslon atau kepada
Paslon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Untuk Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan
kewajiban. Bawaslu Kota Surakarta telah banyak dibantu oleh Panwas
Kecamatan, Panwas Kelurahan , PTPS dan juga masyarakat serta pihak-
pihak terkait yang lainnya yang telah berkomitmen dalam hal mengawal
demokrasi bangsa ini sehingga cita-cita bangsa dapat tercapai.

Seluruh tahapan Pilkada Tahun 2020 di Kota Surakarta telah
berjalan dengan lancar meskipun terdapat juga dinamika problematika
di lapangan terkait bagaimana Bawaslu Kota Surakarta mengawal
demokrasi. Hingga sampai akhirnya KPU Kota Surakarta menetapkan
pemenang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surakarta pada
tanggal 21 Januari 2021 atas nama Gibran Rakabuming Raka (Walikota)
dan Teguh Prakosa (Wakil Walikota) periode 2020-2024 (Pasal 201 Ayat
(7) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016).

Melihat beberapa hasil pelaksanaan pengawasan tahapan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta beserta dinamikanya
di lapangan, maka ada beberapa yang menjadi rekomendari perbaikan,
walaupun secara umum terkait dengan tata laksanan pengawasan
melalui alat kerja pengawasan sudah cukup sesuai. Berikut beberapa
rekomendasi yang diharapkan dapat mengurangi berbagai hambatan
tidak terjadi lagi dalam pemilihan-pemilihan yang akan datang antara
lain:
1. Minimnya jumlah pengawas Pemilihan yang ada, terutama untuk

Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di kelurahan-kelurahan besar
yang jumlah TPS nya melebihi 20 (dua puluh) TPS. Meskipun
masyarakat juga dapat berperan dalam hal pengawasan pemilihan
Kepala Daerah serentak 2020 yakni melalui pengawas partisipatif
namun tetap jumlah personil yang sedikit dapat berakibat kurang

92