KPKU-PKU

Tingkat kepentingan dari masing-masing produk dan mekanisme penyampaian produk ke pelanggan
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Bisnis Segmen Produk Produk Utama Segmen Pelanggan Mekanisme Tingkat Pengelola
Delivery Kepentingan
Aeronautika Airside Services Landing Corporate Customer Prioritas 1 AP II
Porsi Revenue Parking Corporate Customer Langsung Prioritas 1 AP II
System & RON Corporate Customer Langsung Prioritas 1 AP II
Facility GSE Corporate Customer Langsung Prioritas 1 Mitra Usaha
Counter Check-In Corporate Customer Langsung Prioritas 1 AP II
Passenger & Aviobridge Corporate Customer Langsung Prioritas 1 AP II
Public Services Baggage Handling Corporate Customer Langsung Prioritas 1 AP II
Langsung Prioritas 1
System & Passenger Service AP II
Facility Personal Customer Langsung Prioritas 2
Utility Prioritas 3 AP II
Passenger & Corporate & Langsung dan Prioritas 2
Public Services Premium Services Business Customer Tidak Langsung Prioritas 2 Mitra Usaha
Vehicle Park Personal Customer Tidak Langsung Prioritas 2 Mitra Usaha
Public Transportation Personal Customer Tidak Langsung Mitra Usaha
Prioritas 2
Tenant Personal Customer Tidak Langsung AP II
Prioritas 2 AP II, Anak
Business Customer Langsung Perusahaan,
Prioritas 2 Mitra Usaha
Non Advertising Business Customer Langsung dan
Aeronautika Office Tidak Langsung Prioritas 3 AP II
Airport
Porsi Revenue Marketplace Business Customer Langsung dan Prioritas 3 AP II
Business Customer Tidak Langsung
Land Langsung dan Prioritas 2 AP II, Anak
Tidak Langsung Perusahaan,
Prioritas 2 Mitra Usaha
Digital Service Business & Personal Langsung dan
ePayment Anak
Entertainment Customer Tidak Langsung Perusahaan &
& Digital Mitra Usaha
Business & Personal
Customer Tidak Langsung Anak
Perusahaan
Cargo Cargo Cargo Warehouse Business Customer Langsung dan
Porsi Revenue Cargo Services Business Customer Tidak Langsung Anak
Langsung dan Perusahaan
Tidak Langsung













Tenaga Kerja
Jumlah karyawan tetap hingga
November tahun 2019 mencapai
208 orang, jumlah tersebut turun
-1,42% dari tahun 2018 yang
mencapai 211 orang. Jumlah
karyawan PKWT hingga November
tahun 2019 sebanyak 6 orang,
naik sebesar 50% dibandingkan
tahun 2018 sebanyak 3 orang.
Sedangkan jumlah karyawan
outsourcing pada November
tahun 2019 mencapai 96 orang,
jumlah tersebut turun sebesar
-13,51% dari tahun 2018 yang
mencapai 111 orang.

Realisasi November 2019

NO Unit Kerja Pegawai KMPG/ Sub OS Total SDM
Perusahaan PKWT Jumlah
6
1 BANDARA SULTAN SYARIF KASIM II 5 051 3
4
2 SAFETY & RISK MANAGEMENT 2 021 4
3
3 AIRPORT QUALITY & DATA MANAGEMENT 3 031 11
32
4 PROCUREMENT & LEGAL 3 140 145
32
5 AIRPORT OPERATION & SERVICE 2 021 1
12
6 AIRSIDE OPERATION 11 0 11 0 15
7
7 AIRPORT RESCUE & FIRE FIGHTING 32 0 32 0 5
3
8 AIRPORT SECURITY 80 0 80 65 5
3
9 TERMINAL & LANDSIDE SERVICE 13 0 13 19 13
3
10 AIRPORT MAINTENANCE 1 010 307

11 ELECTRONIC FACILITY & IT 10 2 12 0

12 ELECTRICAL & MECHANICAL FACILITY 15 0 15 0

13 ATEIRRSMIDINEAINL F&RGASETNREURCATLUBTRUaEIbL&eDl IA2NCGKCeEloSmSIpBoIkLITTeYnaga Ker75ja Sesuai Nom00enklatur 7 0
14 5 0

15 FINANCE & HUMAN RESOURCES 3 030

16 FINANCIAL MANAGEMENT 3 032

17 FINANCIAL CONTROL 3 030

18 HUMAN RESOURCES & GENERAL AFFAIRS 7 076

19 COMMUNITY DEVELOPMENT 3 030

TOTAL 208 3 211 96

Komposisi kelompok tenaga kerja berdasarkan gender didominasi oleh karyawan laki-
laki sebanyak 166 orang atau 79,81% dari total karyawan yang ada dan karyawan
perempuan sebanyak 42 orang atau 20,19% dari total karyawan yang ada. Dalam
mengoperasikan organisasi Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru mengelompokan formatur karyawan dalam tiga bagian besar, yaitu:
Kelompok Managerial (dari mulai pejabat satu tingkat di bawah direksi sampai
dengan Kepala Dinas), Kelompok Operasional / Fungsional (Petugas Pelayanan
Operasi Bandara) dan kelompok Administrasi (Keuangan, Komersial, Kepegawaian,
dan Umum). Berdasarkan kelompok jabatan didominasi oleh pekerja operasional
atau sebesar 79,33% dari total tenaga kerja. Komposisi karyawan berdasarkan
kelompok usia tenaga kerja, karyawan Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru didominasi oleh karyawan dengan usia ≤30 sebanyak 119 orang atau
57,21% dari total karyawan yang ada, karyawan 31-40 sebanyak 56 orang atau 26,92%
dari total karyawan yang ada dan karyawan 41-56 sebanyak 33 orang atau 15,87%
dari total karyawan yang ada. Sedangkan Komposisi karyawan berpendidikan D4/S1
sebanyak 35 orang atau 16,83%, karyawan berpendidikan D3 sebanyak 43 orang atau
20,67%, karyawan berpendidikan D2 sebanyak 2 orang atau 0,96% dan karyawan
berpendidikan SLTA sebanyak 127 orang atau 61,06%.







LINGKUP PERATURAN

PENGELOLA BADAN/ Undang-Undang
USAHA 1. UU No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di

Perusahaan;
2. UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. UU No 1 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha;
4. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
7. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Pemerintah
1. PP No 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada
Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
3. PP No 70 Tahun 2001 tentang Kebandaraan.

Peraturan Menteri BUMN
1. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan

Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara beserta
peraturan perubahannya
2. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
beserta peraturan perubahannya
3. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris /Dewan
Pengawasan BUMN
4. PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan
Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan
perubahannya
5. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,
Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN beserta peraturan
perubahannya
6. PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara
Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan
Dewan Pengawas BUMN
7. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan,
Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

LINGKUP PERATURAN

PENGELOLA BADAN/ 8. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha
USAHA Milik Negara;

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
555/2443/SJ tanggal 29 Mei 2017 tentang Pengelolaan Kawasan di
Sekitar Bandar Udara Dalam Rangka Menjamin Keselamatan
Penerbangan;

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
555/2442/SJ tanggal 29 Mei 2017 tentang Pengelolaan Kawasan di
Sekitar Bandar Udara Dalam Rangka Menjamin Keselamatan
Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 25

Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PM 38
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan
perubahannya;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 39
Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP 3
Tahun 2016 tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 20
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PM 64 Tahun 2018
tentang tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar
Udara;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 87
Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Prosedur Mendirikan Bangunan
Bandar Udara dan Persetujuan Pengembangan Bandar Udara;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 56
Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 110
Tahun 2019 tentang PT Angkasa Pura (II) sebagai Badan Usaha Bandar
Udara;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 152
Tahun 2019 tentang Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara Tahun
2019-2022;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 166
Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 53
Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok
(Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara;

LINGKUP PERATURAN

PENGELOLA BADAN/ 22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 66
USAHA Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan
Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat
PENGELOLAAN Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik
OPERASIONAL Indonesia;

23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 76
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik
di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 89
Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay
Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di
Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 12 Tahun

2015 sebagaimana telah diubah dengan KP 59 Thaun 2015 tentang
Pembayaran Passenger Service Charge (PSC) Disatukan dengan Tiket
Pesawat Udara;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 13 Tahun
2019 tentang Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Tahun 2019-2022;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 205
Tahun 2016 tentang Penataan Area Komersil pada Terminal
Penumpang Bandar Udara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 217
Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Angkutan Udara;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 239
Tahun 2014 tentang Jam Operasi Bandar Udara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 240
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pengesahan
Program Keamanan Penerbangan.
Peraturan Pemerintah
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2001
tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
Peraturan Menteri Perhubungan
1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 83
Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
139 (Civil Aviation Safety Regulation/CASR Part-139) tentang Bandar
Udara (Aerodrome);
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 80
Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 44
Tahun 2017 tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian
Serius Pesawat Udara Sipil;

LINGKUP PERATURAN

PENGELOLA 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 78
OPERASIONAL Tahun 2017 tentang Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP 247
Tahun 2015 tentang Komite Nasional Keamanan Penerbangan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 33
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PM 167 tahun 2015
tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah
Keamanan Terbatas di Bandar Udara;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 57
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu
Terbang (Slot Time) Bandar Udara;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 92
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PM 57 tahun 2018
tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 82
Tahun 2015 tentang Pengecualian (Excemptions) dari Kewajiban
Pemenuhan Standar Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan
Penerbangan Sipil;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 174
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PM 91 Tahun 2016
tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat
Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE) dan Kendaraan
Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 93
Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 111
Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical
Information Services);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 128
Tahun 2015 tentang Pemindahan Pesawat Udara yang Rusak di
Bandar Udara;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 129
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat
Layanan (Service Level Agreement) dalam Pemberian Layanan
kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 140
Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat
Keamanan Penerbangan Nasional;

16. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: IM 9 Tahun
2016 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Tunggal (Single
Accountable) Operasional di Bandar Udara.

LINGKUP PERATURAN

PENGELOLA Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
OPERASIONAL 1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 041

Tahun 2017 tentang Lisensi dan/atau Rating Personel Bandar Udara;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 22 Tahun

2015 tentang Standar Kompetensi Personel Bandar Udara;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 262

Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
139 (Civil Aviation Safety Regulation/CASR Part-139) tentang Bandar
Udara (Aerodrome;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 83 Tahun
2018 tentang Tata Cara dan Prosedur Perubahan/Amandemen Buku
Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual) dan Buku
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan (SMS Manual);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 90 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana
Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 93 Tahun
2015 tentang Pedoman Perhitungan PCN (Pavement Classivication
Number) Perkerasan Prasarana Bandar Udara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 94 Tahun
2015 tentang Pedoman Program Pemeliharaan Konstruksi Perkerasan
Bandar Udara (Pavement Management System);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 96 Tahun
2019 tentang Buku Pedoman Bandar Udara Siaga Bencana;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112
Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan KP 112 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang
(Slot Time) Bandar Udara;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 181
Tahun 2016 tentang Petugas Pelaksana Pengelola Slot Time
(Indonesia Airport Slot Management/IASM);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 197
Tahun 2017 tentang Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 238
Tahun 2014 tentang Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 247
Tahun 2015 tentang Komite Keamanan Penerbangan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 479
Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat
Bandar Udara;

LINGKUP PERATURAN

PENGELOLA 16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 038
OPERASIONAL Tahun 2017 tentang Apron Management Service;

PENGELOLAAN 17. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:
FINANCIAL SKEP/81/VI/2005 tentang Petunjuk Teknis Pengoperasian Peralatan
Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan;

18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:
SKEP/157/IX/2003 tentang Pedoman Pemeliharaan Fasilitas
Elektronika dan Listrik Penerbangan.

19. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:
SKEP/100/XI/1985 tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara.

Regulasi Internasional - International Civil Aviation Organization
(ICAO)
1. Manual on the Regulation of International Air Transport (Doc 9626);
2. Policy Guidance on the Economic Regulation of International Air

Transport (Doc 9587);
3. ICAO's Policies on Taxation in the Field of International Air

Transport (Doc 8632).
Regulasi Internasional – Indonesia Air Transport Assocation (IATA)
1. Airport Handling Manual (AHM);
2. IATA Ground Operations Manual (IGOM;
3. Airport Development Reference Manual (ADRM);
4. Quick Reference Guide on Marshalling Signals (new);
5. Load Control XML Messaging Toolkit.
Peraturan Pemerintah
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2016

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
Peraturan Menteri Perhubungan
1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 81
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 173
Tahun 2017 Petunjuk Teknis Penatausahaan Penerimaan Bukan Pajak
yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Peraturan Bappepam & OJK
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor: KEP 346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.04/2015 Tahun
2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten.
Peraturan Profesi
1. Pedoman Standar Akutansi Keuangan (PSAK).

LINGKUP PERATURAN

PENGELOLAAN SMK3 Undang-Undang
& LINGKUNGAN 1. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah
1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan

dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
Peraturan Menteri BUMN
3. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Perhubungan
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2017 tentang

Sistem Manajemen Keselamatan
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang

Program Keselamatan Penerbangan Nasional
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2010 tentang

Batas-Batas Kebisingan di Bandar Udara Soekarno-Hatta
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 tanggal

30 Desember 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi
Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: SK.651/Menlhk/ Setjen/PLA.4/11/2017 tentang
Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II, di Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau oleh PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang
Pekanbaru;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: SK.652/Menlhk/ Setjen/PLA.4/11/2017 tentang
Kegiatan Pengembangan Operasional Bandar Udara Internasional
Sultan Syarif Kasim II, di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau kepada PT
Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 222
Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Keselamatan (Safety
Performance Indicator (SPI)) Untuk Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Tata Cara
Perhitungan Tingkat Kinerja Keselamatan yang Dapat Diterima
(Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP)) untuk Penyedia
Jasa Penerbangan;

LINGKUP PERATURAN

STANDARISASI & Peraturan Menteri Perhubungan
SERTIFIKASI 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015

tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP

572 Tahun 2015 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi
Personel Penerbangan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP
575 Tahun 2015 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar
Udara;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP
601 Tahun 2015 tentang Standar Pagar untuk Daerah
Keamanan Terbatas;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP
635 Tahun 2015 tentang Standar Peralatan Penunjang
Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support
Equipment/GSE) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi
di Sisi Udara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP
693 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Sertifikasi
Prasarana Bandar Udara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP
608 Tahun 2015 tentang Prosedur Pemeliharaan Alat Bantu
Pendaratan Visual.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP
14 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Pelayanan
Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam
Kebakaran (PKP-PK);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP
458 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pelayanan Pertolongan
Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
Bandar Udara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP
547 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan KP 381
tahun 2018 tentang Pedoman Teknis dan Operasional
Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan
Pemadam Kebakaran (PKP-PK).
Sertifikasi ISO
2. ISO 9001:2015 (Unit Manitenance, Customer Service &
Terminal Inspection Service
Standard Internasional
3. Standar World Class Airport (Skytrax dan ACI)

Dalam menjalankan usahanya, Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru menyediakan lingkungan operasi yang aman dengan menerapkan sistem kerja
yang berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian
Tenaga Kerja RI, Peraturan Internasional (ICAO/IATA) yang diimplementasikan dalam:

1. Kebijakan K3 Perusahaan;
2. Safety Policy;
3. Manual SMK3;
4. SMS Manual;
5. Job Desk dan SOP unit kerja;
6. Aerodrome Manual;
7. Airport Security Programe;
8. Airport Contingency Plan;
9. Airport Emergency Plan;
10. Emergency Respon Plan.

Sebagai langkah kesiapan:

1. Untuk menghadapi keadaan darurat, Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru melaksanakan Program Penanganan Keadaan Darurat (PKD) yang
dilaksanakan secara berkala (setiap 2 tahun sekali). Pelaksanaan Penanganan
Keadaan Darurat (PKD) diikuti oleh semua instansi (TNI, POLISI, Rumah Sakit), dan
mitra usaha yang ada di bandara. Tugas dan tanggung jawab dari peserta PKD
tertuang dalam dokumen Airport Emergency Plan (AEP).

2. Untuk menghadapi keadaan darurat keamanan penerbangan, Bandar Udara
Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru melaksanakan Program
Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan (Airport Security
Exercise/ASE) yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun sekali. Pelaksanaan
Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan (ASE) diikuti oleh semua
instansi TNI, POLRI, Airline Operator dan mitra usaha yang ada di bandara. Tugas dan
tanggung jawab dari peserta ASE tertuang dalam dokumen Airport Contingency Plan
(ACP).

3. Pengelolaan K3 yang dilakukan Angkasa Pura II didasarkan pada peraturan
ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat serta dievaluasi dan
dinilai setiap tahun. Sedangkan untuk meminimalisir risiko dan mencegah terjadinya
insiden kecelakaan kerja, Angkasa Pura II mengupayakan lingkungan kerja yang
nyaman dan aman bagi karyawan dengan memastikan seluruh unit operasi memiliki
sarana dan prasarana terkait aspek keamanan dan keselamatan kerja. Angkasa Pura II
juga terus melakukan sosialisasi dan tindakan tegas dalam rangka membudayakan
sikap patuh karyawan terhadap peraturan perundangan tentang keselamatan kerja.



Organisasi Angkasa Pura II disusun berdasarkan prinsip Customer Centric Organization
dimana perusahaan berfokus kepada pelanggan baik internal maupun eksternal. Secara
internal, AP II meningkatkan pelayanan terhadap karyawan dengan lebih fokus pada nilai &
budaya perusahaan, peningkatan kesejahteraan dan kepuasan karyawan melalui pembentukan
unit fungsi kerja dengan tugas dan fungsi yang lebih konkrit dan jelas terhadap hal-hal
tersebut di atas. Secara eksternal, AP II meningkatkan pelayanan kepada pelanggan baik itu
penumpang, mitra usaha, airlines dan stakeholder lainnya. Fokus terhadap kebutuhan
pelanggan antara lain dengan memperkuat petugas frontliner sebagai garda terdepan
perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga akan berdampak terhadap
peningkatan nilai tambah bagi perusahaan.

Sistem Tata Kelola Perusahaan

Struktur tata kelola AP II mengacu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Terbatas, Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 5 ayat 3) dan
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan
beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-
09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.

Sesuai dengan peraturan perundangan tersebut, struktur tata kelola Angkasa Pura II
melibatkan interaksi organ Perusahaan utama yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi serta organ pendukung yang meliputi Komite-Komite
dibawah Komisaris.

Struktur tata kelola Angkasa Pura II terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan organ tertinggi dalam Perusahaan,
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris, atau Direksi dalam
batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Dewan Komisaris, bertindak sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab secara
kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta
memastikan bahwa Angkasa Pura II mematuhi seluruh peraturan, menjalankan keputusan
RUPS sesuai kaidah GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif
untuk melakukan pengelolaan Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku, menjalankan
keputusan RUPS serta melaksanakan praktek terbaik GCG pada seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi.



Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi.
Manajemen (Dewan Direksi) melaporkan perkembangan program kerja per triwulan dan
memberikan pertanggungjawaban satu tahun sekali kepada pemegang saham, Dewan Direksi
melaporkan program kerja kepada komisaris setiap bulan, Vice President/setingkat
melaporkan kegiatannya kepada Dewan Direksi, Manajer/setingkat bertanggungjawab dan
melaporkan kegiatannya kepada Vice President/ setingkat dan Dewan Direksi setiap bulan.

PELANGGAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Segmen Pasar Utama dibagi berdasarkan letak geografis, yaitu:

1. Pasar Domestik
2. Pasar Internasional

Kelompok pemangku kepentingan utama serta persyaratan dan harapan atas layanan jasa AP II
berikut:

NO PEMANGKU KEPENTINGAN PERSYARATAN DAN HARAPAN

I STAKEHOLDERS INTERNAL Pertumbuhan perusahaan yang sehat, sesuai tujuan
1 Pemegang Saham (Kementerian didirikannya perusahaan dengan pemenuhan
terhadap regulasi yang ada
BUMN)
Jajaran manajemen dan budaya perusahaan yang
2 Dewan Komisaris dan Dewan baik sehingga dapat bekerja sesuai arahan direksi
Direksi
Kecukupan dan kesesuaian SDM untuk menjalankan
3 Jajaran Managemen organisasi, kejelasan target dan arahan jangka
panjang, birokrasi yang fleksible dan mudah
4 Karyawan beradaptasi

Kejelasan jenjang karir, pengembangan dan optimasi
potensi

NO PEMANGKU KEPENTINGAN PERSYARATAN DAN HARAPAN

II STAKEHOLDERS EKSTERNAL

1 Pelanggan/Pengguna Jasa (Personal Customer)

a) Penumpang Kenyamanan sebelum, selama, dan saat meninggalkan

bandara; Kecepatan waktu proses penumpang;

Kebersihan terjaga

b) Penjemput/ pengantar/ Kenyamanan sebelum, selama, dan saat meninggalkan

pengunjung bandara

2 Pelanggan - Mitra Bisnis (Corporate Customer & Business Customer)

c) Airlines Kesesuaian kapasitas runway dan apron dengan jumlah

dan jenis pesawat; Harga bahan bakar dan biaya

operasional lain lebih stabil dan kompetitif;

Ketersediaan slot penerbangan

d) Konsesioner/tenant Kesesuaian flow penumpang dengan layout retail;

harga sewa dan konsesi yang wajar; kemudahan alur

logistik

e) Kargo Operator Akses darat yang baik; Alur airside yang baik;

Kesesuaian layout dan fasilitas area dan terminal

kargo; Sewa dan konsesi yang wajar; Dukungan sistem

IT, infrastruktur, dan regulasi

f) Ground Supporting Provider Kejelasan dan kemudahan alur operasi; Kedekatan

(ground handling, catering, dengan fasilitas lain terkait; Harga sewa wajar;
aircraft maintenance)
Infrastruktur dasar dan pengaturan terpusat

g) Penyedia Jasa Transportasi Kejelasan dan kemudahan alur kendaraan; Tersedia

area pool kendaraan, kompetisi yang sehat

h) Supplier dan penyedia jasa lain Kerjasama saling menguntungkan berdasarkan Good
Corporate Governance

3 Lembaga Pemerintahan (Regulator-Kolaborator)

a) Kementerian Perhubungan & Pelaksanaan jasa kebandarudaraan yang memenuhi
Otoritas Bandar Udara (Otban) regulasi dan standarisasi industri penerbangan

b) Custom, Immigration & Fasilitas tempat bekerja dan dukungan
Quarantine (CIQ) jaringan/utilitas yang memadai; proses pengamanan
dan screening yang handal; kerjasama antar petugas
c) Badan Lingkungan Hidup yang kondusif
Pemenuhan aturan atas kegiatan yang terkait dengan
lingkungan hidup di bandar udara

d) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kerjasama antara petugas bandara dengan petugas
Udara kesehatan pelabuhan udara untuk melaksanakan
pencegahan masuk dan keluarnya penyakit potensial
wabah, pengamanan terhadap penyakit baru dan
penyakit yang muncul kembali di wilayah bandara

NO PEMANGKU KEPENTINGAN Persyaratan dan Harapan

e) Kepolisian Negara dan Tentara Pemenuhan fasilitas pengamanan yang memadai;

Nasional Indonesia penyediaan petugas keamanan yang handal;

kerjasama dalam menciptakan keamanan dan

ketertiban masyarakat terhadap ancaman dan

gangguan keselamatan penerbangan sipil.

f) BASARNAS Kerjasama antara petugas bandara udara dengan

petugas BASARNAS dalam melaksanakan pertolongan

dan pencarian saat terjadinya accident pesawat

udara

g) BMKG Kerjasama antara petugas bandara udara dengan

petugas dalam memberi informasi terkait

cuaca/iklim

h) Perum LPPNPI Kerjasama antara petugas bandara udara dengan

petugas dalam menyelenggarakan pelayanan navigasi

penerbangan di Indonesia

4 Mitra Regional

a) Pemerintah Daerah Pemenuhan terhadap peraturan daerah, termasuk

pembayaran pajak/retribusi daerah; bantuan CSR

untuk masyarakat sekitar; koordinasi terkait

pengembangan infrastruktur di sekitar bandara,

seperti jalan dan angkutan umum; mengadakan

event (bidang pariwisata maupun ekonomi) dengan

melibatkan bandara sebagai pendukung transportasi

antar wilayah

b) Kelompok Usaha dan Keberadaan bandara menjadi multiplier effect bagi

Pengembangan Ekonomi pengembangan ekonomi di sekitar bandara;

Kemudahan (persyaratan dan kepastian) untuk

melakukan kerjasama bisnis dengan pihak serta

membuka lebih banyak peluang bisnis

c) Media/Pers Area untuk meliput berita di bandara lebih fleksibel;

Terdapat ruangan khusus bagi pers untuk melakukan

wawancara terutama pada narasumber penting;

Akses untuk meliput narasumber lebih dipermudah

PEMASOK DAN MITRA

Jenis-jenis Pemasok, Mitra, Kolaborator Utama serta peran, mekanisme komunikasi, peran
dalam inovasi dan persyaratan utama masing-masing dijelaskan pada tabel P.1.b.(3) di bawah
ini.

PEMASOK DAN MITRA MITRA KOLABORATOR

PEMASOK Mitra Kerja UTAMA
Mitra Usaha
Jenis  Pemasok konstruksi   Komunitas
Bandar
 Pemasok Non  Udara

Konstruksi  Kolaborasi
Bina
Peran Penyedia barang dan/atau Bekerja sama dalam Lingkungan
jasa untuk menunjang memberikan pelayanan CSR
kebutuhan operasional kepada pengguna jasa
perusahaan dalam rangka bandara, memberikan value Bekerjasama dalam
memberikan pelayanan added pada produk/jasa yang
jasa kebandarudaraan sudah ada mensukseskan

kepentingan

bersama

Mekanisme Aplikasi e-procurement Kontrak kerja, MoU, SLA, Workshop,
Komunikasi dan korespondensi korespondensi penyuluhan,
korespondensi
Peran dalam Penawaran teknologi/ Produk/layanan baru
Inovasi barang/jasa baru Memberdayakan
Diatur dalam masyarakat,
PD.15.02/06/2018/0055 tenta menggali ide-ide
ng Juklak Kegiatan inovasi dari
Komersialisasi Bisnis di AP II, komunitas
beserta peraturan
Persyaratan Diatur dalam perubahannya
Mitra PD.06.02/12/2015/0055
tentang Pedoman
Pengadaan Barang & Jasa
beserta peraturan
perubahannya

SITUASI ORGANISASI

Suasana Persaingan

Kondisi bisnis bandar udara di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dari
tahun 2015 s.d. 2018 terus tumbuh 7% s.d 27% atau rata-rata sekitar 16% per tahun.

KEDATANGAN DALAM NEGERI KEDATANGAN LUAR NEGERI

Tahun Pesawat Penumpang Kargo Pesawat Penumpang Kargo

2015 8.629 1.242.567 7.325.661 985 83.322 2.557
2016 11.759 1.567.527 8.256.311 1.122 102.901 3.966
2017 14.178 1.761.679 12.649.093 1.719 136.895 5.138
2018 14.816 1.903.399 16.870.886 1.653 142.235 16.689

Tabel 11 Data Statistik Kedatangan Dalam & Luar Negeri di Indonesia (sumber: )

KEBERANGKATAN DALAM NEGERI KEBERANGKATAN LUAR NEGERI

Tahun Pesawat Penumpang Kargo Pesawat Penumpang Kargo

2015 8.612 1.260.344 1.982.811 982 82.058 8.386
2016 11.768 1.606.063 2.153.209 1.116 106.113 17.695
2017 14.177 1.814.156 4.456.287 1.714 140.822 15.276
2018 14.825 1.899.363 5.844.896 1.647 147.529 28.022

Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai pengelola bandara
memiliki kebutuhan untuk menjadi dinamis, proaktif, inovatif, dan fleksibel untuk
menghadapi tantangan yang dihadapi dalam industri bandar udara. Tren besar dalam industri
bandar udara saat ini, yaitu:

1. Fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan di seluruh bandara dari kedatangan hingga
keberangkatan

2. Semakin pentingnya pendapatan non-aeronautika dan pengembangan konsep Airport City
3. Muncul dan berdampaknya teknologi baru seperti RFID, telepon pintar, biometrik dan

sebagainya



PERUBAHAN SITUASI PERSAINGAN
Saat ini terdapat 5 (lima) situasi yang yang dapat mengubah industri kebandarudaraan yaitu
(1) Airport Positioning; (2) Retail Trend; (3) Logistic & e-commerce; (4) Airport City
Concept dan (5) Connected Airport Concept

Gambar 15 Industry Trend: Five Game Changers Transforming The Airport Industry

Untuk Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kelima hal tersebut dapat
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Airport Positioning atau kejelasan posisi suatu bandara. Kedepannya masing-masing
bandara harus memiliki pembeda baik dengan sesama bandara di Angkasa Pura II ataupun
bandara bandara lain di dunia. Faktor pembeda suatu bandara dapat dikaji dari: posisi
strategis dalam konteks geografi, keunikan pelayanan maupun kekuatan lingkungan atau
daerah yang dapat memberikan nilai jual bagi bandara tersebut.

2. Retail Trend menunjukkan bahwa keberadaan area perbelanjaan di bandara semakin
penting. Hal ini didorong oleh tiga faktor, yaitu:

a. Bertambahnya dwell time. Meningkatnya waktu tunggu dapat dimanfaatkan oleh
bandara untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan dan diinginankan
penumpang, yang dapat menjadi pengalihan perhatian penumpang dalam
menghadapi dwell time di bandara yang semakin lama.

b. Low Cost Carrier. Adanya peningkatan maskapai penerbangan berbiaya rendah
(Low Cost Carriers) dari Malaysia dan Singapura, dimana dalam maskapai berbiaya
rendah tidak disediakan makanan gratis dalam penerbangan. Kondisi ini dapat
menyebabkan meningkatnya pembelian makanan dan minuman di bandara.

c. Komposisi pelanggan. Tarif penerbangan yang semakin terjangkau berdampak
pada komposisi pelanggan yang semakin bervariasi.

3. Logistik Strategi. Pengembangan logistik dapat dilakukan dengan cara :
a. Terus melakukan pembaharuan infrastruktur.
b. Memastikan kapasitas memadai, terutama kapasitas stan kargo.
c. Melakukan proyeksi kargo yang akurat sebagai dasar pelaksanaan investasi.
d. Membangun potensi pertumbuhan kargo internasional di Indonesia.

4. Airport City adalah sebuah visi untuk bandara di masa depan, dimana bandar udara
menjadi pusat kota terdiri dari bisnis-bisnis yang berhubungan dengan industri
penerbangan. Diikuti juga oleh pembangunan area serbaguna yang berkaitan dengan
bandara. Infrastruktur modern menjadi tulang punggung sebuah airport city. Bandar
Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru secara agresif mengembangkan area
yang idle menjadi sebuah tempat bisnis baru yang akan mengkolaborasikan tempat olah
raga, wisata dan pelaksanaan event.

5. Connected airports adalah konsep bandara yang terhubung di masa depan. Pada tahun
2020 hingga seterusnya, era Internet of Things akan memungkinkan para pemangku
kepentingan untuk saling terhubung. Hal-hal yang dapat mendorong era internet of things
atau era digitalisasi yaitu penawaran digital & model bisnis, kapabilitas digital, dan
infrastruktur digital.

Dalam menghadapi perubahan situasi persaingan, AP II melakukan proses transformasi dengan
membentuk Unit Corporate Transformation Group (CTG) dimana Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II juga sebagai salah satu Cabang yang aktif berkoordinasi terhadap program-program

CTG dan Mengimplementasikannya. CTG yang akan fokus pada penyusunan konsep
implementasi program transformasi, melakukan kajian manajemen, mengawal proses
implementasi transformasi, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan transformasi pada
aspek Business & Portfolio, Infrastructure & Operation System dan Human Capital &
Corporate Cuture.

Gambar 16 Transformasi PT AP II
Alasan mengapa Angkasa Pura II wajib melakukan transformasi adalah karena dunia
transportasi udara khususnya kebandarudaraan sudah mulai berubah. Karena pelanggan AP2
bukan lagi berada di Jakarta, Pulau Jawa, Sumatera ataupun Indonesia saja. Pelanggan AP2
saat ini adalah dunia. Pasar telah menjadi begitu luas, kesempatan telah menjadi sedemikian
mendunia. The world is your market.

Aliran informasi melimpah melintas batas negara, bahkan dengan gadget terkini informasi
dunia ada dalam genggaman tangan. Untuk mendeliver pelayanan tidak hanya melalui faslitas
dan infrastruktur di bandara namun dapat juga dilakukan melalui internet dan aplikasi di
gadget. The world is in your hand.

Seluruh dunia terhubung melalui media jejaring sosial. Bilamana beberapa dekade lalu, orang
gemar berkomunikasi melalui radio amatir dengan pola komunikasi bergantian, maka sekarang
antar penduduk dunia bisa saling berkomunikasi melalui chatting, suara bahkan gambar. We
are connected.

Komparasi produk dan jasa menjadi seketika transparan sehingga pelanggan dapat melakukan
pilihan cerdas untuk menentukan produk dan jasa yang hendak ia beli atau gunakan. Maka
bagi perusahaan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik dari pesaing menjadi
syarat mutlak untuk terus eksis berbisnis. Customer becomes smarter.

Satu-satunya jalan bagi Angkasa Pura II untuk mempertahankan eksistensi, menambah
Customer value added, meningkatkan pertumbuhan bisnis, dan menjaga dominasi
keunggulannya adalah dengan melakukan transformasi.

Data Pembanding

Sumber data yang digunakan untuk menjadi pembanding dari dalam industri adalah data
pergerakan pesawat, pergerakan penumpang, pergerakan kargo, produksi pelayanan jasa
PJP4U, Produksi Pelayanan Jasa Penumpang PJP2U, Produksi Pemakaian Counter, Produksi
Pemakaian Garbarata, Produksi Konsesi, Sewa Ruangan, Listrik dan Air, Throughput Fee,
Produksi Parkir Kendaraan (Bus, Mobil dan Sepeda Motor), Reklame, Promosi, GSE (Ground
Support Equipment), Customer Satisfaction Index (CSI), 4 Star Airport versi Skytrax, Airport
Service Quality (ASQ), 4 Star Bronze Asosiasi Toilet Indonesia, Airlines, Penumpang, Pengguna
Jasa Kargo, Konsesioner, Penanganan Keluhan Pelanggan, data-data riset lembaga independen
seperti Airport Council International (ACI), Asosiasi Penerbangan Indonesia (INACA), Media
Massa dan Internet

Sedangkan data yang digunakan untuk menjadi pembanding adalah data Jumlah SDM,
Produktivitas Pendapatan, Beban Pegawai, Tingkat Kesehatan Perusahaan, Implementasi GCG,
Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal, Program Kemitraan dan Program Bina
Lingkungan, Total Beban Operasional, Beban Pegawai.

Keterbatasan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh data yaitu
belum adanya sistem yang mengintegrasikan masing-masing data dari Stakeholder Bandara di
luar industri dengan contoh sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan asing mancanegara yang masuk melalui Bandara Internasional Sultan

Syarif Kasim II masih diperoleh secara manual dari Kantor Imigrasi;

2. Jenis wabah penyakit yang masuk masih diperoleh secara manual dari Kantor Kesehatan

Pelabuhan;

3. Sulitnya mencari data pembanding terkait kinerja operasional dari bandara-bandara lain,

karena report-report resmi yang dirilis oleh bandara-bandara tersebut tidak menyajikan

secara lengkap capaian kinerja operasional mengingat data-data dimaksud hanya untuk

kebutuhan internal masing-masing perusahaan dan tidak ada kewajiban untuk

dipublikasikan kepada umum.

4. Atas dasar itu, penentuan perusahaan pembanding adalah sebagai berikut:

KATEGORI PROSES KATEGORI HASIL PERUSAHAAN KETERANGAN
PEMBANDING

Kategori 1 : 7.4 Hasil/Kinerja Bandara lain di dalam Industri Sejenis
Kepemimpinan Kepemimpinan dan negeri (Bandara AP2)
Tata Kelola

Kategori 2 : Strategi 7.5 Hasil/Kinerja Bandara lain di dalam Industri Sejenis
Kategori 3 : Pelanggan Finansial dan Pasar negeri (Bandara AP2) Industri Sejenis
7.2 Hasil/Kinerja
Pelanggan

Kategori 4 : 7.1 s.d 7.5 Bandara lain di dalam Industri Sejenis
Pengukuran, Analisis negeri (Bandara AP2)
dan Manajemen
Pengetahuan

KATEGORI PROSES KATEGORI HASIL PERUSAHAAN KETERANGAN
PEMBANDING Industri Sejenis
Kategori 5 : Tenaga 7.3 Hasil/Kinerja
Kerja Tenaga Kerja Bandara lain di dalam
negeri (Bandara AP2)

Kategori 6 : 7.1 Hasil/Kinerja Bandara lain di dalam Industri Sejenis
Operasional
Produk & Proses negeri (Bandara AP2)

Tabel 17 Daftar Perusahaan Pembanding

Konteks Strategis

Tantangan strategis yang dihadapi Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
saat ini serta keunggulan Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk
aspek bisnis, operasional, tanggung jawab sosial dan sumber daya manusia meliputi:

1. Tantangan & keunggulan Bisnis
Tantangan bisnis yang dihadapi Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
meliputi:

a) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru merupakan pintu
gerbang masuknya penumpang dari Malaysia dan Singapura yang akan transit ke
area-area didalam provinsi Riau

b) Belum adanya bandar udara lain selain Bandar Udara Internasional Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru yang melayani penerbanngan internasional

c) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berdampingan dengan
Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin sehingga sulit untuk pengembangan lahan dan
penambahan slot penerbangan;

d) Perkembangan moda transportasi lain dapat menyebabkan turunnya traffic
penumpang bandar udara.

e) Perkembangan konsep Aero city di area komersial melalui Investasi;
f) Pekanbaru sebagai sebuah provinsi di sumatera yang memiliki kekayaan alam

(minyak bumi, tambang lainnya) dan sebagai tempat bagi perusahan Nasional dan
Internasional dalam melakukan bisnis tambang dan eksplorasi sumber daya alam.

Sedangkan Keunggulan bisnis yang dimiliki Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru:
a) Reputasi dan image Angkasa Pura II menjadi modal yang cukup untuk melakukan
pengembangan usaha;
b) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terletak di ibukota
propinsi Riau sehingga berpotensi besar untuk terus berkembang;
c) Di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru masih terdapat
lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis;
d) Mengembangkan konsep Aero city di area komersial melalui strategic partnership

2. Tantangan & Keunggulan Operasional
Tantangan operasional yang dihadapi Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi:

a) Industri bandara sangat highly regulated, bandara dituntut untuk mematuhi
berbagai regulasi nasional maupun internasional;

b) Meningkatnya tuntutan atas persyaratan keamanan pada bandara yang dikelola
perusahaan dikarenakan kondisi keamanan di Indonesia dianggap kurang kondusif
(salah satunya dikarenakan adanya isu terorisme);

c) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru over capacity
d) Kurangnya disiplin pengguna jasa bandar udara mengakibatkan ketidakteraturan

bandar udara (lalu lintas, sistem antri penumpang, kebersihan, keamanan ,
ketertiban, dan lain-lain);
e) Banyaknya instansi terkait yang terlibat dalam pengoperasian bandar udara
(misal: otoritas bandar udara, imigrasi, bea cukai, karantina, kepolisian bandar
udara, dan lain-lain) meningkatkan kompleksitas dalam kegiatan operasional
bandar udara
f) Tuntutan atas pelayanan yang seamless.

Keunggulan Operasional yang dimiliki Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi:

a) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memenuhi standar
keselamatan dan keamanan pengoperasian yang ditetapkan oleh regulator;

b) Kegiatan operasional didukung infrastruktur yang memadai
c) Teknologi untuk mendukung operasional bandara telah banyak berkembang,

seperti: self check-in kiosk, instant feedback system, realtime Flight Information
Data System, indoor wayfinding, Sistem pemantaun kebutuhan operasional
terpadu di Terminal Operation Center
d) Kapasitas Runway Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2600 x 45 m
e) Pelayanan PKP – PK Kategori 7
f) Telah menerapkan Hold Baggage Screening System untuk pemeriksaan bagasi
penumpang;
g) Kesiapan menghadapi kondisi darurat dengan latihan Penanganan Keadaan Darurat
(PKD) secara rutin yang melibatkan berbagai unsur dan instansi terkait;
h) Kesiapan menghadapi kondisi darurat keamanan penerbangan dengan latihan
Penanganan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan (Airport Security Exercise)
secara rutin yang melibatkan berbagai unsur dan instansi terkait;

3. Tantangan & Keunggulan Tanggung Jawab Sosial

Tantangan tanggung jawab sosial yang dihadapi Bandar Udara Internasional Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru meliputi:

a) Belum memiliki program tanggung jawab kemasyarakatan yang tetap dan
berkesinambungan yang berkaitan dengan kompetensi inti perusahaan;

b) Belum memiliki informasi yang memadai mengenai harapan masyarakat disekitar
bandara terkait produk dan operasional bandara saat ini dan yang akan datang;

c) Tuntutan yang tinggi oleh masyarakat sekitar wilayah operasi bandara Angkasa
Pura II dalam kesejahteraan;

d) Penyaluran program tanggung jawab masyarakat agar dijalankan dengan prinsip
GCG.

e) Luasnya area tanggung jawab CSR Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru;

Sedangkan keunggulan tanggung jawab sosial yang dimiliki Bandar Udara Internasional Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi:

a) Memiliki unit khusus dalam menjalankan program tanggung jawab kemasyarakatan
yaitu unit Corporate Social Responsibility yang dipimpin oleh setingkat Vice
President dengan penanggung jawab langsung yaitu Direktur Keuangan;

b) Realisasi program PKBL yaitu efektifitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas
pinjaman memiliki kinerja yang baik (diatas target yang ditetapkan);

c) Pengembangan bandara dengan konsep ramah lingkungan (konsep airport garden
dan eco airport);

d) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dilengkapi dengan
dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL);

e) Jumlah mitra binaan di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru pada tahun 2019 adalah sebanyak 358 mitra binaan

4. Tantangan & Keunggulan Sumber Daya Manusia
Tantangan sumber daya manusia yang dihadapi Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru meliputi:

a) Pemenuhan kompetensi sumber daya manusia mengikuti perubahan teknologi dan
informasi;

b) Penerapan budaya perusahaan untuk menciptakan kinerja unggul dan komitmen
yang tinggi;

c) Struktur organisasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi proses serta sistem
manajemen;

d) Optimalisasi Sistem Knowledge Management
e) Harmonisasi antar unit kerja belum berjalan optimal dalam melaksanakan

program kerja perusahaan;

Sedangkan keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki Bandar Udara Internasional Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi:

a) Memiliki SDM yang berpengalaman dalam pengoperasian bandara;
b) Seluruh karyawan operasional memiliki sertifikat keahlian;
c) Hubungan industrial yang harmonis antara Angkasa Pura II dengan karyawan

dengan serikat pekerja (SEKARPURA II) melalui kesepakatan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) yang direvisi secara periodik;
d) SDM Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
merepresentasikan keberagaman gagasan budaya, serta pemikiran masyarakat
Indonesia;
e) Diklat manajerial dan diklat teknis substanstif secara periodik untuk mendapatkan
STKP, Lisensi, dan Rating.
f) Unit service dan teknik memiliki sertifikat ISO 9001:2015;

SISTEM PENINGKATAN KINERJA

Sistem peningkatan kinerja di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penerapan ISO 9001:2015, pengukuran Kriteria
Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN, , Management Audit (meliputi safety audit,
operational audit, financial audit, risk assessment, security risk assessment) dan Management
Review.

Elemen utama dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja meliputi: Kontrak Manajemen, Nilai
Kinerja Unit (NKU), Nilai Prestasi Individu (NPI), tindak lanjut OFI hasil audit/asesmen,
realisasi program investasi dan exploitasi.

Untuk pembelajaran organisasi dan individu, AP II telah membentuk Airport Learning Academy
(ALA) yang merupakan cikal bakal dari pembentukan Corporate University. ALA berfungsi
sebagai center of excellence yang meliputi (1) Center of Chiefship (creating great leader), (2)
Center of Competence (creating great people) dan (3) Center of Certification (creating global
standard).