Draft Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Wonosobo

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK & KEKERASAN BERBASIS GENDER DRAFT RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 2023 LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KLATEN

BAB I 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkawinan Anak, early marriage atau child marriage adalah isu global, yaitu fenomena sosial dimana perkawinan terjadi ketika salah satu pihak masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Setidaknya terdapat 115 juta anak laki-laki dan perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2019). Indonesia dicatat sebagai negara dengan perkawinan anak tertinggi urutan ketujuh di dunia dan di ASEAN urutan kedua tertinggi setelah Kamboja (TCFR, 2018). Data menunjukan anak perempuan menjadi korban paling rentan dari Perkawinan Anak, dengan prevalensi: 1) Dibandingkan dengan daerah perkotaan, anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah, 2) Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin, 3) Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan drop-out dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah (Candraningrum, 2016). BPS (SUSENAS, 2018) mencatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak, artinya sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki dimana 1 dari 100 lakilaki berumur 20 – 24 tahun . Menikah saat usia anak berdampak negatif secara masif : bayi premature, stunting, resiko kematian ibu dan anak, putus sekolah, ketidaksiapan mental membangun rumah tangga yang memicu kekerasan, pendapatan rendah, pola asuh tidak benar hingga perceraian. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Data dari DP3AP2KB Jawa Tengah menyebutkan, angka perkawinandini mencapai 2.049 pada tahun 2019. Namun, melonjak drastis ketika masa pandemi hingga mencapai 12.972 kasus. Jumlah itu, terus meningkat pada tahun 2021 yang mencapai 13.595 kasus. Semester pertama Tahun 2022, angka perkawinananaki di Jawa Tengah bahkan menembus 5.085 Kasus. perkawinananak juga terjadi di Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2020 jumlah kasus perkawinan anak sebanyak 968 kasus, sedangkan pada tahun 2021 479, dan pada tahun 2022 semester 1 tercatat 101 kasus perkawinan anak, dengan jumlah kasus tertinggi adalah anak perempuan.

BAB I 2 Menurut Menteri PPPA (2020) praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran atas hakhak anak yang berdampak buruk terhadap tumbuh kembang dan kehidupan anak di masa yang akan datang sehingga dengan demikian, perkawinan anak juga merupakan pelanggaran HAM karena hak anak adalah bagian dari HAM. Dan salah satu tantangan terbesar adalah karena perkawinan anak sangat lekat dengan aspek tradisi, budaya dan masalah ekonomi. Oleh karenanya tidak heran jika kemudian isu perrnikahan usia anak menjadi target Sustainable Development Goals (SDG’s) dan dibahas dalam sejumlah konvensi dan perjanjian internasional. Dan pada periode 2019–2024, Target dan tujuan pembangunan ini mengukuhkan pentingnya strategi pencegahan perkawinan anak yang terukur dan sistematis. Target ini dijabarkan dalam bentuk lebih konkret, yaitu penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Perumusan strategi nasional dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas fenomena perkawinan anak dan juga keberagaman konteks Indonesia. Oleh karena itu, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) memiliki 7 prinsip: 1) Prinsip Perlindungan Anak; 2) Prinsip Kesetaraan Gender; 3) Prioritas pada Strategi Debottlenecking (penguraian masalah yang menghambat); 4) Multisektor; 5) Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS); 6) Partisipatoris; 7) Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan. Mengingat kompleksitas fenomena perkawinan anak STRANAS PPA menggunakan pendekatan holistik dan sistematik. Pendekatan tersebut dikembangkan melalui 5 (lima) strategi, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan winan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. Kementerian PPPA memasukan isu pencegahan Perkawinan Anak menjadi salah satu dari lima isu prioritas pembangunan. Serta memasukan indikator penurunan pernikahanan usia anak dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 13 Tahun 2011 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Di Kabupaten Wonosobo strategi pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak telah di tetapkan dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam upaya memedomani beberapa kebijakan tersebut akan menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (RAD PPPA) sebagai kerangka dan arah dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan perkawinan anak. RAD PPPA akan memberikan arahan bagi seluruh stakeholders dalam melaksanakan strategi pencegahan dan penanganan perkawinan anak agar lebih fokus, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan.

BAB I 3 B. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan RAD PPPA ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tarfrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31a3); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Konvention Nomor 138 Concerning Minimum Age For admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Tambahan Lembaran Negara Republik Imdonesia Nomor 3277 Nomor 3835); 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

BAB I 4 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2049 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

BAB I 5 Nomor 5887); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020, tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; 26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal; 27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak; 28. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

BAB I 6 29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Wonosobo (Lembaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23); 30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23); 31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Wonosobo. C. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (PPPA) Kabupaten Wonosobo 2023 – 2028 adalah memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dan stakeholder dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo . Sedangkan Tujuan disusunnya RAD PPPA ini adalah: 1. Menggambarkan analisis situasi perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo 2. Menyusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif sebagai upaya pelaksanaan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo secara lebih konkrit dan terarah guna menjamin agar terwujud Kabupaten Wonosobo sebagai Kota/Kabupaten layak anak yang bebas dari perkawinan anak 3. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan akademisi, lembaga-lembaga dan ikatan-ikatan profesional serta pihak-pihak lain yang terkait dalam ppencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo 4. Mengintegrasikan seluruh potensi dan sumberdaya daerah yang ada, mulai dari sumberdaya manusia (SDM), anggaran dan dana daerah, sarana dan prasarana, ekonomi, sosial dan kekayaan budaya lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Wonosobo dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo; D. Sasaran RAD PPPA 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 2. Masyarakat;

BAB I 7 3. Dunia Usaha; 4. Akademisi; 5. Anak. 6. Media E. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berfikir 1. Tinjauan Pustaka Perkawinan Anak adalah bentuk pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang, yang berpotensi merugikan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Menurut Rabi, dkk, (2015), ada beberapa dampak dari Perkawinan Anak : Pertama, putus sekolah. Anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki peluang empat kali lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari SMA. Kedua, berpotensi meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga dan angka perceraian. 24% masyarakat yang menikah di bawah usia 18 tahun mengalami perceraian Sumner (2019). Ketiga, berpotensi meningkatkan angka kematian ibu anak. Penyebab utama perempuan usia 15-19 tahun mengalami kematian adalah komplikasi saat kehamilan dan melahirkan serta rentan mengalami kerusakan organ reproduksi. Sebelum usia 28 hari, bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal atau 1,5 kali lebih besar dibanding jika dilahirkan oleh ibu berusia 20-30 tahun. Keempat, berpotensi mengalami kerugian secara ekonomi. Perkawinan anak diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan domestik bruto (PDB). Analisis Bronfenbrenner (1994) dan teori model ekologis tentang perkawinan anak menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan proses yang kompleks dan saling memengaruhi. Dengan pendekatan aktor, dapat diketahui bahwa ada lima aktor yang berkontribusi pada terjadinya perkawinan anak: negara, masyarakat, komunitas, hubungan dalam keluarag dan individu (anak itu sendiri). Dalam konteks negara, kebijakan pencegahan perkawinan anak kerap kali tidak konsisten dengan perspektif gender dan perlindungan hak anak (Putri 2019). Kebijakan di beberapa wilayah, baik disisi substansi tapi belum optimal di sisi implementasi , tergantung salah satunya pada faktor komitmen dan kemauan politik pemimpin daerah. Pergantian kepemimpinan, tidak menjamin kesinambungan. Di aras masyarakat, masih maraknya tradisi menikah siri, dualisme hukum ditingkat komunitas, budaya patriarkhi dan maginalisasi perempuan, interpretasi agama terkait peraturan yang dilegitimasi negara, stigma yang terkait remaja yang mengkases layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Pada tataran komunitas, adanya tekanan daru teman sebaya ketika tidak menikah di usia muda, kondisi

BAB I 8 kemiskinan yang akut, kurangnya akses layanan pendidikan, norma tentag pacaran sebagai bentuk perlindungan. Dari faktor anak, masih minimnya informasi tentang kesehatan reproduksi dan bahaya perkawinan anak. Faktor lainnya yaitu hubungan dengan keluarga: kekhawatiran orang tua akan masa depan anaknya, keterbatasan informasi orang tua tentang layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas, kelekatan orang tua dan anak yang masih menjadi tantangan. Intinya meningkatnya prevalensi Perkawinan Anak ditengarai karena faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, budaya, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda). Meskipun norma agama dan budaya pada sebagian masyarakat menolak perkawinan anak, namun pada daerah-daerah tertentu, masyarakat masih menggunakan tafsir agama dan budaya sebagai pembenar. Berangkat dari kondisi ini, perihal norma, budaya, dan nilai di masyarakat yang mendukung praktik perkawinan anak harus mendapatkan strategi dan pendekatan khusus. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa tantangan dan potensi pencegahan perkawinan anak cukup kompleks. Pada aspek mikro, tantangannya pada penguatan anak untuk menjadi tangguh dan sebagai agen perubahan. Pada aspek meso, tantangannya pada layanan terkait masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi yang belum ramah anak, baik di Puskesmas, sekolah, dan di masyarakat. Sedangkan pada aspek makro, meskipun sudah terdapat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum menjamin anak-anak terlindungi dari praktik perkawinan anak. Bagian ini memberikan gambaran bahwa meskipun norma agama dan budaya pada sebagian masyarakat menolak perkawinan anak, masyarakat di daerah-daerah tertentu masih menggunakan tafsir agama dan budaya sebagai pembenar praktik ini. Karena itulah norma, budaya, dan nilai di masyarakat yang mendukung praktik perkawinan anak harus mendapatkan intervensi khusus. Misalnya, dengan pengenalan narasi dan budaya baru bahwa perkawinan ideal adalah pada usia dewasa serta fungsi keluarga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (PPPA) Kabupaten Wonosobo berawal dari identifikasi potensi dan permasalahan mencakup sembilan bidang yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan,

BAB I 9 Ekonomi, Sosial, Politik dan Pengambian Keputusan , Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang infrastruktur Dasar, dan Kependudukan , kemudian berlanjut dengan analisis situasi dan penyebab perkawinan Anak di Kabupaten Wonosobo. Berangkat dari permasalahan tersebut selanjutnya dirumuskan strategi, arah kebijakan dan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kerangka Pikir penyusunan RAD PPPA Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut (lihat gambar 1.1): Gambar 1.1. Gambar Kerangka Pikir Penyusunan RAD PPPA Kabupaten Wonosobo F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Data yang digunakan untuk Penyusunan RAD PPPA Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2028 dalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari informan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen, data statistik dan buku-buku laporan

BAB I 10 baik yang diterbitkan (published) maupun tidak (unpublished). Teknik pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara mendalam (indepth interview) dan Focused Group Discussion (FGD), sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara mengirim daftar isian kebutuhan data kepada instansi atau lembaga terkait, atau mencari dari sumber lain selanjutnya dicopy baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Setelah data dikumpulkan selanjutnya data tersebut diolah dan analisis dengan menggunakan teknik analisis Problem Based Apporach (PROBA), untuk menemukan permasalahan dan isu perkawinan anak di Kabuapten Wonosobo yang digunakan untuk menyusun Tujuan, sasaran, srtategi, arah kebijakan, dan rencana aksi yang tertuang dalam RAD PPPA Kabupaten Wonosobo Tahun 2023– 2028. G. Sistematika Laporan Akhir a. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RAD PPPA, maksud dan tujuan penyusunan RAD PPPA, sasaran, tinjauan pustaka dan kerangka pikir, metode pengumpulan data dana analisis data serta sistematika RAD. b. Bab II Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo, pada bab ini berisi gambaran kondisi, gerografis, kondisi demografis, kondisi perekonomian, kondisi pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. c. Bab III Kedudukan Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Siklus Pembangunan Daerah pada bab ini berisi kedudukan RAD PPPA dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. d. Bab IV Analisis Situasi Perkawinan Anak di Kabupaten Wonosobo, pada bab ini berisi identifikasi dan penyebab perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo e. Bab V Penyelenggaraan BAB V Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak di Kabupaten Wonosobo pada bab ini berisi deskripsi tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, di Kabupaten Wonosobo yang mencakup komitmen, kebijakan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Data, Sistem Informasi Dan Bahan Informasi, metode dan tool serta partisipasi masyarakat. f. Bab VI Strategi, Kebijakan, Rencana Aksi Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak di Kabupaten Wonosobo pada bab ini berisi deskripsi tentang strategi, arah kebijakan dan rencana aksi PPPA kabupaten Wonosobo

BAB I 11 g. Bab VII Rencana Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak di Kabupaten Wonosobo pada bab ini berisi deskripsi tentang rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PPPA di Kabupaten Wonosobo h. Bab VIII Penutup, pada bab ini berisi arahan kaidah pelaksanaan RAD PPPA di

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 1 BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO A. Kondisi Geografis Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan Ibu Kota Wonosobo dan memiliki jarak 120 km dari ibu kota Semarang dan 520 km dari Ibu kota Negara (Jakarta). Sehingga Kabupate Wonosobo secara geografis berada pada 70.11'.20" sampai 70.36'.24" garis Lintang Selatan (LS), serta 1090.44'.08" sampai 1100.04'.32" garis Bujur Timur (BT). Tersusun dari 15 kecamatan dan 265 kelurahan/desa, Kabupaten Wonosobo memiliki luas 98.486 hektar atau 984,68 km2, dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Wadaslintang (127,16 km2) dan Kecamatan Wonosobo sebagai kecamatan yang terkecil (32,28 km2). Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, 2021 No Kecamatan Luas (km2) Persentase terhadap Luas Kota 1 Wadaslintang 127,16 12,91 2 Kepil 93,87 9,53 3 Sapuran 77,72 7,89 4 Kalibawang 47,82 4,86 5 Kaliwiro 100,08 10,16 6 Leksono 44,07 4,48 7 Sukoharjo 54,29 5,51 8 Selomerto 39,71 4,03 9 Kalikajar 83,30 8,46 10 Kertek 62,14 6,31 11 Wonosobo 32,38 3,29 12 Watumalang 68,23 6,93 13 Mojotengah 45,07 4,58 14 Garung 51,22 5,20 15 Kejajar 57,60 5,85 Kabupaten Wonosobo 984,68 100,00 Sumber: Kabupaten Wonosobo dalam Angka, 2022 Batas wilayah Kabupaten Wonosobo dapat dirinci sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang; Sebelah Timur : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang; Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen; Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 2 Keadaan topografi wilayah Kabupaten Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan dengan sebagian besar (56.37%) kemiringan lereng antara 15 - 40%. Ditinjau dari ketinggiannya, Kabupaten Wonosobo terletak pada ketinggian 250 - 2.250 mdpal, dan ditinjau dari struktur geologi maka termasuk dalam jenis pegunungan muda dan terletak di bebatuan prakwater yang sering mengalami bencana alam terutama pada musim penghujan seperti tanah longsor, gerakan tanah runtuh dan gerakan tanah merayap. Kondisi klimatologi Kabupaten Wonosobo secara umum menunjukkan kondisi iklim tropis dengan dua musim (penghujan dan kemarau), dimana intensita curah hujan tertinggi terjadi di tahun di Bulan Desember 2020, namun intensitas curah hujan di tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan yang tajam dari tahun sebelumnya. Gambar 2.1 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Wonosobo, 2021-2022 Sumber: Kabupaten Wonosobo dalam Angka, 2021-2022 Segmentasi tanah di Kabupaten Wonosobo terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu tanah Andosol (25%), terdapat di Kecamatan Kejajar, sebagian Garung, Mojotengah, Watumalang, Kertek dan Kalikajar; tanah Regosol (40%), tedapat di Kecamatan Kertek, Sapuran, Kalikajar, Selomerto, watumalang dan Garung; dan tanah Podsolik (35%), terdapat di Kecamatan Selomerto, Leksono dan Sapuran. Secara umum, dalam rentang tahun 2019-2021 bentuk penggunaan lahan di Kabupaten 196.50 136.90 458.40 331.20 234.70 41.50 31.40 12.30 37.20 448.10 269.70 623.50 26.94 19.77 16.97 10.18 8.82 15.60 3.32 6.19 13.55 9.73 24.40 20.68 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 2020 2021

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 3 Wonosobo dapat dibedakan dalam 13 kategori, yakni lahan sawah pengairan teknis, sawah pengairan setengah teknis, sawah pengairan sederhana, sawah tadah hujan, bangunan pekarangan, tegalan/kebun, padang rumput, kolam, waduk, hutan negara, hutan rakyat, perkebunan, dan penggunaan lain. B. Kondisi Demografis Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 2019-2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, komposisi penduduk paling banyak berada pada rentang usia 25- 29 tahun dan paling sedikit berada pada rentang usia 75 tahun keatas. Angka tersebut menunjukkan bahwa komposisi penduduk Kabupaten Wonosobo memiliki potensi produktivitas yang tinggi dengan beban yang cenderung rendah. Berdasarkan distribusi penduduk Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa selama tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan dengan Kecamatan Wonosobo memiliki distribusi penduduk tertinggi, sedangkan distribusi penduduk terendah dimiliki oleh Kecamatan Kalibawang. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonosono berfluktuasi dengan kecenderungan menunjukkan penurunan. Meskipun terjadi peningkatan laju pertumbuhan di tahun 2020, namun turun kembali di tahun 2021 sebanyak 57,04% dari tahun sebelumnya. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,64% . Rasio jenis kelamin di Kabupaten Wonosobo dalam kurun 2017-2021 menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di setiap tahunnya. Rasio jenis kelamin tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2019. Sepanjang tahun 2017-2021 kepadatan penduduk Kabupaten Wonosobo terus menunjukkan kenaikan, dengan rata-rata 834,4 per km2. 35 33 34 35 36 37 35 33 32 31 29 25 20 16 10 10 32.729 32 33 33 34 35 33 32 33 31 29 24 20 15 10 9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Ribu LAKI-LAKI PEREMPUAN

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 4 Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2021 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 Gambar 2.3 Distribusi Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Kecamatan, 2019-2021 Sumber: Kabupaten Wonosobo dalam Angka, 2021-2022 52 57 57 23 45 41 33 47.549 59 80 90 50 62 50 43 61 64 61 27 52 46 35 54 70 90 92 56 67 57 46 61 65 62 27 52 47 36 54 71 91 92 56 68 58 46 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ribu 2019 2020 2021

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 5 Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wonosobo 2017-2021 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 Gambar 2.5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Wonosobo 2017-2021 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 0.44 0.42 0.4 1.49 0.64 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2017 2018 2019 2020 2021 102.78 102.76 102.75 103.99 103.94 102 102.2 102.4 102.6 102.8 103 103.2 103.4 103.6 103.8 104 104.2 2017 2018 2019 2020 2021

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 6 Gambar 2.6 Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonosobo 2017-2021 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 C. Kondisi Perekonomian Rata-rata pengeluaran perkapitan penduduk Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 2019-2021 berfluktuatif dengan kecenderungan mengalami penurunan baik untuk pengeluaran maupun non makanan. Rata-rata pengeluaran perkapita kelompok makanan mencapai angka tertinggi pada tahun 2021, setelah jatuh di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19. Dinamika serupa dapat terlihat pada rata-rata pengeluran perkapita kelompok non makanan yang mencapai titik terendah pada tahun 2020, kemudian naik kembali di tahun 2021 meskipun tidak setinggi tahun 2019. Menurut jenis sarana perdagangan di Kabupaten Wonosobo yang menunjukkan tingginya jumlah toko/warung kelontong, maka dapat dipahami bahwa dalam kegiatan perekonomian masyarakat cenderung bergantung pada usaha toko/warung kelontong mengingat usaha tersebut tidak harus memerlukan tempat baru melainkan dapat dibuka tepat didepan rumah sehingga mempermudah masyarakat untuk membuka usaha tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan sepanjang tahun 2017-2021, dengan rata-rata 18.250,308 miliar rupiah. Angka tersebut menujukkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Wonosobo menuju ke arah yang lebih baik. 796 800 803 893 900 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 2017 2018 2019 2020 2021

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 7 Gambar 2.7 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Wonosobo, 2017- 2021 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 Gambar 2.8 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Wonosobo Menurut Jenisnya, 2017-2021 407,542 462,225 446,922 430,896 472,934 477,774 468,474 445,632 403,098 450,906 360,000 380,000 400,000 420,000 440,000 460,000 480,000 500,000 2017 2018 2019 2020 2021 Makanan Non Makanan 120 72 153 73 2032 10992 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Kelompok Pertokoan Pasar Minimarket/Swalayan Restoran/Rumah Makan Warung Toko

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 8 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 Gambar 2.9 Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo (Miliar Rupiah), 2017-2021 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 D. Gambaran Kemiskinan Peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dalam kurun tahun 2017-2021 dengan rata-rata 373.474 rupiah/kapita/bulan menunjukkan bahwa standar pengeluran penduduk untuk dapat dikategorikan miskin di Kabupaten Wonosobo semakin bertambah dan mencapai titik tertinggi ditahun 2021. Dilain sisi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo dalam rentang waktu yang sama berfluktuatif dengan kecenderungan mengalami kenaikan, dengan rata-rata jumlah penduduk miskin tiap tahun yaitu 141.222 orang dan mencapai jumlah paling sedikit di tahun 2017 . Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Di Kabupaten Wonosobo, dalam rentang tahun 2017-2021 indeks kedalaman kemiskinan berfluktuatif dengan kecenderungan mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2017, meskipun terus menurun hingga tahun 2020, namun angka tersebut kembali naik ditahun 2021 dengan selisih 0,32 dari tahun sebelumnya meskipun tidak setinggi angka indeks tahun 2017. Seiring dengan dinamika fluktuatif indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan 16,255.10 17,493.24 18,807.66 18,838.68 19,856.86 15,000.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00 19,000.00 20,000.00 21,000.00 2017 2018 2019 2020 2021

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 9 kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dalam rentang waktu yang sama menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan mengalami penurunan. Penurunan terjadi sepanjang tahun 2017-2020, namun mengalami kenaikan sebanyak 0,22 di tahun 2021. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin sempat membaik sepanjang tahun 2017-2020, namun ketimpangan kembali meningkat di tahun 2021. Gambar 2.10 Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Wonosobo, 2017-2021 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 308,553 323,490 340,827 362,683 373,474 300,000 310,000 320,000 330,000 340,000 350,000 360,000 370,000 380,000 2017 2018 2019 2020 2021

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 10 Gambar 2.11 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo, 2017-2021 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 Gambar 2.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, 2017-2021 159,200 138,300 131,300 137,640 139,670 125,000 130,000 135,000 140,000 145,000 150,000 155,000 160,000 165,000 2017 2018 2019 2020 2021 3.85 3.25 2.44 2.43 2.75 1.10 0.78 0.46 0.47 0.65 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 11 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 E. Gambaran Ketenagakerjaan Secara umum distribusi penduduk usia kerja, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Wonosobo dalam kurun tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu tersebut memiliki rata-rata 599.523 ribu orang per tahun dan mencapai jumlah tertinggi di tahun 2021 dengan selisih 0,66% dari tahun sebelumnya. Serupa, jumlah angkatan kerja juga mengalai kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata 313.713 ribu orang per tahun dan mencapai jumlah tertinggi di tahuan 2021 dengan kenaikan sebesar 67,22% dari tahun sebelumnya. Pada jumlah penduduk bukan anggatan kerja, peningkatan juga terjadi setiap tahunnya, dengan rata-rata 89.381 ribu orang per tahun dan menyentuh jumlah tertinggi pada tahun 2021 dengan jumlah 2,6 kali lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata 301.102 ribu orang per tahun dan mencapai jumlah terbanyak pada tahun 2021 dengan selisih 68,46% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada kurun waktu yang sama, jumlah penduduk yang menganggur juga bertambah setiap tahunnya dengan rata-rata 15.587 ribu orang per tahun dan memiliki selisih 34,78% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Apabila melihat berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh, jumlah angka kerja yang bekerja paling banyak dari tingkat SD, begitupun jumlah angkatan kerja yang pengangguran paling banyak juga dari tingkat SD. Tingginya angka tersebut mengingat jumlah penduduk dengan pendidikan terakhir SD juga banyak sehingga wajar. Sedangkan jumlah angkatan kerja yang bekerja paling sedikit dari tingkat perguruan tinggi, begitupun jumlah pengangguran paling sedikit dari tingkat perguruan tinggi. Hal tersebut terjadi mengingat jumlah penduduk dengan pendidikan terakhir Perguruan Tinggi juga sedikit sehingga wajar. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata 71,70 dan mencapai angka terendah pada tahun 2021 dengan selisih 0,49 dari tahun sebelumnya. Penurunan angka ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah angkatan kerja meningkat namun jumlah yang bekerja tidak mengalami peningkatan yang signifikan, ditambah dengan jumlah pengangguran yang meningkat. Fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan terjadi pada tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Wonosoba pada kurun waktu yang sama, dengan rata-rata 4,34 setiap tahunnya. Meskipun turun sepanjang tahun 2017-2019, namun tingkat pengangguran terbuka naik kembali dengan jumlah lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2020. Hal tersebut dapat dijelaskan mengingat dampak dari terjadinya pandemi covid-19. Meskipun kembali turun sebanyak 0,11 dari tahun sebelumnya, namun tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 masih lebih tinggi dari pada tahun 2019.

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 12 Gambar 2.13 Distribusi Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Wonosobo, 2019-2021 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 Gambar 2.14 Status Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Terakhir di Kabupaten Wonosobo, 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 593 601 605 257 241 406 9 15 23 257 256 428 42 49 177 0 100 200 300 400 500 600 700 2019 2020 2021 Ribu Penduduk Usia Kerja Usia Produktif yang Bekerja Usia Produktif yang Belum/Sedang Mencari Pekerjaan Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Bukan Angkatan Kerja 253,740 71,939 55,213 24,295 12,050 3,376 7,147 418 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 SD SMP SMA Perguruan Tinggi Bekerja Pengangguran

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 13 Gambar 2.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wonosobo, 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 F. Gambaran Kualitas Sumber Daya Manusia Berdasarkan kecenderungan peningkatan jumlah fasilitas pendidikan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 2019-2021, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Wonosobo telah mendukung upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan. SD menjadi fasilitas pendidikan terbanyak yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo dengan Perguruan tinggi menjadi fasilitas pendidikan paling sedikit. Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Wonosobo juga dapat ditunjukan melalui Angka Partisipasi Murni (APM) pada rentang tahun 2017-2021 yang berfluktuatif dengan kecenderungan mengalami kenaikan pada setiap tingkat pendidikan. APM tertinggi dimiliki oleh tingkat SD/Sederajat dengan rata-rata APM 97,69 per tahun, sedangkan APM terendah dimiliki oleh SMA/Sederajat dengan rata-rata APM 44,39 per tahun. Meskipun cenderung mengalami kenaiakn, namun angka yang belum menyentuh 100 tersebut menujukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam pendidikan sesuai dengan usianya. Selain pendidikan, kualitas sumberdaya manusia juga dipengengaruhi oleh tingkat kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan yang cenderung meningkat sepanjang tahun 2019-2021 menandakan bahwa pendukungan atas upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 72.37 72.19 71.91 71.26 70.77 4.18 3.44 3.47 5.37 5.26 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 2017 2018 2019 2020 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 14 Kabupaten Wonosobo telah berjalan. Dengan jumlah fasilitas kesehatan paling banyak apotek dan paling sedikit adalah rumah sakit. Kepesertaan KB juga mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia. Dalam kurun tahun 2019-2021, di Kabupaten Wonosobo terjadi penurun pada jumlah pasangan usia subur, jumlah peserta KB aktif, dan persertase kepesertaan KB. Pesertanse kepesertaan KB paling tinggi di tahun 2019 yaitu 78,51%. Namun angka tersebut belum menyentuh 100% yang menandakan bahwa masih terdapat PUS yang tidak menjalankan KB. Kualitas Sumberdaya Manusia juga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan IPG (Indeks Pembangunan Gender). IPM Kabupaten Wonosobo dalam kurun tahun 2017-2021 berfluktuatif dengan kecenderungan mengalami kenaikan dan rata-rata IPM 67,92 per tahun. IPM tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mana mengalami kenaikan 0,21 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia. Sedangkan nilai IPG Kabupaten Wonosobo pada kurun waktu yang sama menunjukkan dinamika yang serupa, fluktuatif dengan kecenderungan naik dan memiliki ratarata IPG 92,75 per tahun. Nilai IPG tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan kenaikan 0,03 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai IPG menunjukkan ketimpangan pembangunan antara lakilaki dan perempuan. Sehingga nilai IPG Kabupaten Wonosobo tersebut menunjukkan bahwa meskipun kecil pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo masih timpag antara laki-laki dan perempuan. Gambar 2.16 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Wonosobo Menurut Tingkat Pendidikan, 2019-2021 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 264 265 265 124 126 127 29 32 34 30 30 30 1 2 3 0 50 100 150 200 250 300 2019 2020 2021 SD SMP SMA SMK PERGURUAN TINGGI

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 15 Gambar 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Wonosobo Menurut Tingkat Pendidikan, 2017-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2018-2022 Gambar 2.18 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Wonosobo, 2019-2021 96.43 97.65 98.20 97.98 98.19 73.99 72.18 76.50 78.06 77.61 42.18 44.71 44.66 45.19 45.19 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 2017 2018 2019 2020 2021 SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat 3 4 4 14 15 17 24 24 24 29 34 36 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2019 2020 2021 Rumah Sakit Poliklinik Puskesmas Apotek

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 16 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022 Gambar 2.19 Jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Peserta KB Aktif, dan Persentasenya di Kabupaten Wonosobo, 2019-2021 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2020-2022 Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, 2017-2021 155,287 154,206 148,065 121,916 111,897 103,236 78.51% 72.56% 69.72% 64.00% 66.00% 68.00% 70.00% 72.00% 74.00% 76.00% 78.00% 80.00% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 2019 2020 2021 Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif Persentase 66.89 67.81 68.27 68.22 68.43 92.61 92.91 92.72 92.75 92.78 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB II 17 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2022

BAB III 1 BAB III KEDUDUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH A. Kedudukan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengamanatkan upaya perlindungan atas hak anak menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Dimana dalam undang-undang tersebut, upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang dilakukan oleh daerah menjadi kesatuan dalam upaya perlindungan hak anak. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak melalui upaya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Terutama dalam upaya pencegahan perkawinan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut menyebutkan bahwa peran orang tua menjadi kewajiban yang tidak terhindarkan seperti yang diuraian dalam pasal 26 ayat 1 bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dalam upaya menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya melalui pemberian memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Berpedoman pada peraturan diatasnya, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak turut mengamanatkan upaya pencegahan perkawinan usia anak pada pasal 11 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban merumuskan dan mengembangkan kebijakan di Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, termasuk didalamnya pencegahan perkawinan anak. Pada pasal 84 perda tersebut dijelaskan bahwa tujuan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yaitu untuk mewujudkan perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap Anak; mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga; meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan Anak; menurunkan angka perceraian; menurunkan angka kematian ibu; menurunkan angka kematian bayi dan balita; menurunkan angka putus sekolah; dan menurunkan angka kemiskinan. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak menjadi salah satu indikator dalam capaian perlindungan anak yang didalamnya juga memuat 5 arahan presiden untuk PPPA dimana salah satunya terkait pencegahan perkawinan anak. Selain

BAB III 2 itu, dalam dokumen renstra tersebut tercantum arah kebijakan dan strategi terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang salah satunya dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. B. Kedudukan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dalam Siklus Perencanaan Pembangunan di Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia menguraikan bahwa Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya perlindungan dan pemenuhan akan hak kebesasan dasar manusia, salah satunya Hak Anak. Komitemen tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak, yang mana didalamnya menjabarkan bahwa dalam upaya mencegah praktik perkawinan anak maka partisipasi semua pihak mulai dari pemerintah daerah hingga desa, masyarakat (lembaga/organisasi), orang tua dan anak mutlak diperlukan dalam satu kesatuan yang sinergis. Sebagai langkah penjabaran hingga ke unit terkecil, maka diterbitkanlah Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 472.2/143/2020 kepada Camat dan Kades/Lurah tentang Penyebaran Informasi Batas Usia Perkawinan, yang didalamnya menginstruksikan agar Camat, Kades/Lurah wajib melaksanakan sosialisasi batas usia perkawinan dan strategi pencegahan perkawinana anak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak. Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Wonosobo yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah khususnya terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak. C. Kedudukan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 memuat upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak dalam strategi pembangunan daerah dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan

BAB III 3 teknologi modern. Dimana strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu pendewasaan usia perkawinan dan penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan strategi tersebut pada tahun 2023 yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi untuk Penumbuhan Daya Saing Daerah yang kemudian dituangkan ke dalam prioritas pembangunan daerah tentang Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Dalam RPJMD kajian permasalahan pernikahan anak dirumuskan berdasarkan kondisi kependudukan, potensi, dan permasalahan Kabupaten Wonosobo sehingga dapat tersusun rancangan rencana pembangunan yang tepat sesuai dan solutif komprehensif. D. Kedudukan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dalam RAD Kota layak Anak Pembangunan kabupaten/kota layak anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan terhadap hak anak, dimana pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu indikator yang termasuk dalam kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dalam perwujudan pembangunan kabupaten/kota layak anak RAD (Rencana Aksi Daerah) merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman SKPD dalam melakukan kinerja sesuai tupoksinya dalam rangka perwuju dan hak anak. RAD Kabupaten Layak Anak Kabupaten Wonosobo menjabarkan kerangka acuan kerja SKPD yang tersusun berdasarkan 5 kluster dan 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang ditetapkan oleh Kemenpppa yaitu antara lain Kelembagaan (3 indikator), Klaster hak sipil dan kebebasan (3 indikator), Klaster lingkungan dan pengasuhan alternatif (5 indikator), Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (6 indikator), Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (3 indikator) dan Klaster perlindungan khusus 4 indikator). Secara umum RAD Kabupaten Layak Anak Kabupaten Wonosobo mempedomani pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo melalui beberapa strategi antara lain Kemitraan, pemerintah kab/kota memerlukan kemitraan untuk menjamin terwujudnya kota layak anak. Kemitraan yang dijalin melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil; Kebijakan dan Anggaran menjadi hal selanjutnya yang diperlukan dalam mewujudkan Kota Layak Anak, karena kendala utama dalam mewujudkan konsep KLA adalah kurangnya kebijakan dan terbatasnya anggaran pembangunan untuk anak; Peran, setiap pihak memiliki perannya masing-masing untuk mewujudkan Kota Layak Anak, mulai dari pemerintah eksekutif, legislatif, swasta, lembaga non-pemerintah, hingga masyarakat sipil; Sosialisasi, menjadi penting agar para pihak yang terlibat untuk mewujudkan Kota Layak Anak memahami dan menerapkan konsep ini; Terakhir ada komitmen, sangat diperlukan agar konsep kota layak anak ini bukan hanya diterapkan saja, namun juga dapat mencapai target sasaran yang ingin dicapai.

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB III 1 BAB IV ANALISIS SITUASI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN WONOSOBO A. .Jumlah Kasus Perkawinan Anak 2020-2022 Tren jumlah kasus perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo cenderung menurun, dengan penurunan di tahun 2021 sebesar 50,52 persen atau sebanyak 489 kasus dari tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah kasus perkawinan anak menurun sebesar 78,91 persen atau sebanyak 378 kasus dari tahun 2021. Meskipun masih banyak anak perempuan yang menjadi korban perkawinan anak. Namun, Fenomena penurunan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa pemahaman akan perlindungan hak anak semakin melekat dalam pola pikir masyarakat. Gambar 4.1 Jumlah Kasus Perkawinan Anak Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2022 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Wonosobo Pada tahun 2021, 3 kecamatan di Kabupaten Wonosobo dengan jumlah kasus perkawinan anak tertinggi yaitu di Kecamatan Garung sebanyak 52 kasus, Kecamatan Kalikajar sebanyak 50 kasus, dan Kecamatan Sapuran sebanyak 50 kasus. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah kasus perkawinan anak terendah di tahun 2021 yaitu Kecamatan Selomerto sebanyak 10 kasus. Meskipun demikian, belum ada kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang pada tahun 2021 memiliki jumlah kasus perkawinan anak nol. Ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten 46 44 1 922 435 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2020 2021 2022 Laki-Laki Perempuan

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB III 2 Wonosobo masih rentan menjadi korban perkawinan anak, dengan jumlah korban anak perempuan lebih banyak 800,64 persen dari pada anak laki-laki. Gambar 4.2 Jumlah Kasus Perkawinan Anak Berdasarkan Sebaran Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Wonosobo Pada tahun 2022, perkawinan anak paling banyak terjadi pada anak dengan tingkat pendidikan SMP. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak anak yang hanya dapat bersekolah sampai jenjang SMP karena telah menikah. Padahal usia wajib belajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah hingga jenjang SMA. Sehingga pernikahan anak sama saja dengan merenggut kesempatan anak untuk memperoleh hak terkait pendidikan mereka. 5 2 3 1 3 6 7 1 1 2 1 3 2 2 5 47 18 47 14 28 41 40 14 33 48 9 17 22 45 12 0 10 20 30 40 50 60 Laki-Laki Perempuan

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB III 3 Gambar 4.3 Jumlah Kasus Perkawinan Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Wonosobo Surat rekomendasi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan dispensasi pernikahan usia anak. Di Kabupaten Wonosobo, berdasarkan data Puspaga sampai dengan Desember 2021 terdapat 441 permohonan rekomendasi dispensasi pernikahan, dimana dari jumlah total tersebut 9,98% atau sebanyak 44 orang merupakan anak laki-laki, dan 90,02% atau sebanyak 397 orang merupakan anak perempuan. Persentase tersebut menunjukan bahwa anak perempuan di Kabupaten Wonosobo jauh lebih rentan menjadi korban pernikahan anak. Selain itu, dari data yang sama didapatkan bahwa dari total 441 permohonan rekomendasi dispensasi tersebut, hanya 0,45% atau sebanyak 2 orang saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi dispensasi. 4 32 58 7 0 10 20 30 40 50 60 70 Tidak Lulus SD SD SMP SMA/SMK

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB III 4 Gambar 4.4 Persentase Surat Rekomendasi Perkawinan Usia Anak Sumber: PUSPAGA Kabupaten Wonosobo, 2021 B. Faktor Penyebab Perkawinan Anak Perkawinan anak merupakan isu kompleks yang tidak terjadi dalam ruang hampa. Banyak faktor ditengarai berkontribusi menjadi penyebabnya seperti faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal). Selain itu, perjodohan dan penerimaan masyarakat terhadap perkawinan anak kerap turut berperan sebagai faktor pendorong. 1. Kemiskinan Banyak keluarga di Kabupaten Wonosobo yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka memandang perkawinan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Beberapa orang tua percaya bahwa perkawinan anak akan membantu mengurangi biaya hidup keluarga, dan pada saat yang sama memberikan akses pada sumber daya dan jaringan sosial baru yang dapat membantu dalam mencari pekerjaan atau usaha. Ironisnya fenomena tersebut seakan menunjukkan domino siklus tak berujung. Ketika kemiskinan menjadi pemicu praktik perkawinan anak dengan dalih meringankan beban orang tua yang kekurangan secara ekonomi, namun sebagai dampaknya perkawinan anak justru malah menjadi katalis yang melanggengkan kemiskinan. Mengingat anak yang menikah sebelum waktunya cenderung putus sekolah atau tidak menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan mata 10.43% 74.15% 14.97% 0.45% Tidak Direkomendasikan Belum Memenuhi Syarat Cukup Memenuhi Syarat Sudah Memenuhi Syarat

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB III 5 pencaharian yang layak karena kurangnya kualifikasi. Kemiskinan rumah tangga orang tua menjadi faktor dominan pada kualitas usia perkawinan. Keterbatasan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan untuk makan, tempat tinggal, membeli pakaian dan kesehatan. Faktor kemiskinan ini bisa juga terjadi untuk memprioritaskan pendidikan lebih kepada anak laki-laki terutama ketika para orang tua mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga anak perempuan dinikahkan secepatnya untuk mengurangi beban ekonomi. Menurut beberapa informan faktor masyarakat, anak laki-laki bukan halnya mendapatkan prioritas pendidikan sampai SLTA tetapi juga dicarikan pekerjaan. Alasan orang tua menikahkan anaknya karena pendapatan dan kebutuhan ekonomi yang tidak tetap dan minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama karakteristik kelompok keluarga di wilayah desa. Menikahkan anak merupakan sebuah praktik mengurangi beban biaya terutama biaya pendidikan. Di samping itu, pemikiran menambah pendapatan keluarga dengan menikahkan anak masih menjadi sebuah alternatif, bahkan tidak jarang di temukan kasus orang tua menikahkan anaknya sebagai pembayar hutang keluarga. Pada akhirnya apabila mereka menikah dan putus sekolah anak-anak tersebut akan masuk ke dalam dunia pekerjaan informal. Hal ini dimungkinkan karena persyaratan bekerja jauh lebih mudah di terima karena anak sudah tidak lagi mengenyam pendidikan dan dianggap secara sosial sudah matang. Masalah kemiskinan lainnya adalah orang tua yang mencari pekerjaan diluar daerahnya dan meninggalkan anak-anaknya tanpa pengetahuan dan pendidikan yang cukup sehingga anak-anaknya mencari pengetahuan dan pemahaman di tempat lain. Wonosobo merupakan daerah pemasuk buruh migran keluar kota, bahkan keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Ketika orang tua bekerja, mereka absen dalam mengawasi anak-anak mereka, hal inilah yang menyebabkan seorang anak menerima informasi uang tidak berimbang. Pengabaian pengawasan dan kontral anak tidak ada dan anak cenderung bebas, sehingga mencari informasi lain yang tidak tepat. Hal ini sesuai dengan beberapa data Susenas yang menunjukkan adanya hubungan antara perkawinan anak dan status ekonomi yang dilihat berdasarkan kondisi perumahan dan distribusi pengeluaran rumah tangga, sehinga analisis yang didapatkan bahwa perkawinan usia anak yang tertinggi terjadi pada perempuan yang tinggal di pedesaan dengan kondisi perumahan yang tidak layak huni (miskin). 2. Seks pra nikah Seks pra nikah yang berujung pada kehamilan yang tidak diingin menjadi salah satu alasan utama perkawinan anak masih banyak terjadi di Kabupaten Wonosobo. Remaja yang mencoba melakukan aktivitas seksual dengan pacarnya terjebak dalam keadaan yang sulit di lepaskan. Selain pendidikan seksual yang masih tabu juga kurangnya pengetahuan tentang dampak domino dari aktivitas seksual pra nikah, kurangnya pemahamanan terhadap risiko pilihan dan pemahaman konsep diri mengakibatkan mereka melakukan tindakan impulsif

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB III 6 yang konsekuensinya mencederai masa depan mereka. Ketika terjadi hamil yang tidak di inginkan maka karena malu anak memilih untuk putus sekolah ataupun dipaksa mengundurkan diri oleh pihak sekolah karena dianggap melanggar aturan tata tertib. Dalam kondisi tersebut anak perempuan akan sangat dirugikan, mereka tidak memiliki pilihan atau bargaining positition yang lemah untuk memperjuangkan hak mereka, terutama dalam kasus hubungan seks pra nikah karena pemaksaan dari pihak lain. 3. Pola Asuh Pola asuh yang salah memiliki dampak yang signifikan terhadap meningkatnya perkawinan anak, di antaranya: a. Kurangnya pengawasan orang tua: Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang pengawasan orang tua cenderung memiliki perilaku yang kurang terkontrol. Mereka lebih cenderung melakukan hubungan seksual di usia yang lebih dini dan berisiko tinggi untuk menikah pada usia yang lebih muda. b. Kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi: Anak-anak yang tidak diberi pendidikan yang cukup tentang kesehatan reproduksi cenderung tidak memahami risiko terjadinya kehamilan pada usia yang lebih muda. Mereka juga mungkin tidak memahami pentingnya menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. c. Pola asuh yang otoriter: Orang tua yang memiliki pola asuh yang otoriter, seperti terlalu banyak membatasi kebebasan anak-anak mereka, dapat memicu rasa ingin memberontak pada anak mereka. Anak-anak yang merasa tidak terdengar dan tidak dihargai cenderung mencari pengakuan dari orang lain, termasuk dalam bentuk pernikahan dini. d. Tidak memberikan contoh yang baik: Orang tua yang tidak memberikan contoh yang baik dalam hubungan percintaan dan pernikahan mereka cenderung mengajarkan anak-anak mereka bahwa pernikahan adalah solusi untuk masalah hidup. Anak-anak ini cenderung tidak mempertimbangkan alternatif lain untuk memecahkan masalah dan mungkin melihat pernikahan sebagai satu-satunya jalan keluar. e. Kurangnya perhatian terhadap kebutuhan emosional anak: Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dan dukungan emosional yang cukup dari orang tua cenderung mencari dukungan dari orang lain. Pernikahan dapat menjadi cara bagi mereka untuk mencari keamanan emosional dan merasa dihargai. 4. Tradisi, Budaya dan Agama Beberapa kelompok masyarakat di Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan tradisi yang menghargai perkawinan anak sebagai suatu hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai suatu bentuk kehormatan bagi keluarga yang memiliki anak perempuan yang menikah muda. Selain itu, beberapa orang tua juga menganggap bahwa menikahkan anak perempuan pada usia muda dapat menghindari pergaulan bebas dan melindungi kehormatan keluarga.

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB III 7 Informasi kesehatan reproduksi di anggap sebagai sesuatu yang tabu, porno, dan dosa. Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan anak. Dalam hal ini ketabuan membicarakan hal terkait pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada anak tidak mengerti mengenai kesehatan reproduksi dan seksual sehingga ingin coba-coba dan mencari tahu sendiri dari media lainnya seperti internet (video porno), selain sekolah, guru dan orang tua. Hal ini dikemukakan karena mereka tidak mendapat informasi yang lengkap dan kadangkala mendapatkan stigma dan disaat bersamaan mengalami penolakan untuk membicarakan. Ditemukan bahwa anggapan perkawinan anak menjadi salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan tidak diinginkan dan menghindari dosa, serta “omongan” masyarakat akan status anak yang dilahirkan nantinya. Pernikahan anak juga dianggap menghindari zina, dan takut dosa. Bahkan ada pula anak yang sudah di atur perjodohan untuk mendapatkan keturunan yang baik, walau usian anak tersebut masih jauh di bawah umur. Beberapa kelompok masyarakat di Kabupaten Wonosobo menganggap bahwa agama memperbolehkan perkawinan pada usia yang sangat muda. Hal ini bisa menjadi alasan bagi beberapa orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia yang masih sangat muda. Menurut mereka pernikahan dini tidak bertentangan dengan Maqāṣid Al-Syarī‟ah, pasangan suami-isteri pernikahan dini bisa mencapai Maqāṣid Al-Syarī‟ah, diantaranya dalam menjaga agama dan keturunan. Mereka menikah di usia dini untuk terhindar dari perzinaan. Selain menjaga dari perzinaan, mereka juga menjaga keturunan yang memiliki peluang besar untuk generasi lebih baik sesuai agama. Meskipun bersinggungan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal (7) sebelum adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Meskipun di sisi perekonomian memang mereka belum mapan namun untuk di Pedesaan mereka sudah terlihat layak karena mereka mampu bekerja bahkan ada beberapa yang memiliki buruh yang membantu di ladang. pernikahan dini itu ada meskipun bertentangan dengan hukum negara (memiliki bias negative secara umum) namun dalam konteks Maqāṣid al-Syarī‟ah, mereka sesuai dalam konteks hifd al-din wa hifd al-nasl. 5. Pendidikan Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat Kabupaten Wonosobo juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Beberapa orang tua menganggap bahwa menikahkan anak perempuan pada usia muda merupakan suatu hal yang wajar, karena mereka belum memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. 6. Pernikahan paksa Pernikahan paksa atau dipaksa menikah adalah bentuk kekerasan terhadap anak dan melanggar hak asasi manusia. Di Kabupaten Wonosobo, pernikahan paksa masih terjadi dan menjadi penyebab perkawinan anak.

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB III 8 7. “Calo” Dispensasi Nikah Berdasrkan hasil FGD, diketahui fenomena calo dipemsasi nikah menambah mudah pelaksanaan perkawinan anak. C. DAMPAK PERKAWINAN ANAK Dampak perkawinan anak dirasakan secara multiaspek dan lintas generasi, menjadikan isu perkawinan anak sebagai salah satu tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Anak yang terjebak dalam perkawinan dini menerima kerugian fisik, psikis, dan sosial ekonomi yang menghambat perkembangan diri mereka. Ketika seharusnya usia mereka memberikan mereka keleluasaan untuk mengeksplor minat dan potensi dalam mewujudkan mimpi mereka, namun karena terikat dalam perkawinan yang premature mengakibatkan mereka harus mengemban tanggung jawab yang melanggar privilege hak anak mereka. Beberapa dampak tersebut antara lain: 1. Pendidikan Berdasarkan data Susenas 2018, anak yang menjadi korban perkawinan anak memiliki kemungkinan 4x lebih kecil untuk menyelesaikan SMA dibandingkan dengan yang menikah di atas 18 tahun. Fenomena yang sama juga terlihat pada data jumlah kasus perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021, dimana anak yang telah menikah paling banyak hanya menamatkan pendidikan hingga SMP. Padahal tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh mempersulit dalam memperoleh penghasilan yang layak karena tidak memiliki kompetensi atau keahlian khusus yang dicari oleh pasar tenaga kerja. Kondisi tersebut akan memicu menjamurnya kemiskinan struktural, juga dapat dikatakan sebagai melanggengakan kemiskinan. 2. Kesehatan Perkawinan anak meningkatkan risiko kematian pada ibu dan bayi yang dilahirkan. Dampak pada anak laki-laki yaitu ketika perkawinan anak terjadi hormon testosteron mereka belum matang sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas sperma dan fungsi kemampuan berpikir serta pengendalian emosional. Sedangkan, pada perempuan yang hamil di bawah 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim, keracunan kehamilan karena tekanan darah tinggi, dan kejang. Selain itu, mereka cenderung akan mengalami kesulitan dalam proses persalinan, rentan terkena anemia dan pendarahan pasca persalinan yang dapat berujung kematian, serta rawan mengalami depresi post partum. Sedangkan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan yang cenderung ditutup-tutupi maka keselamatan ibu dan bayi akan lebih beresiko karena tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai. Dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman sehingga dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan organ reproduksi ibu sampai pada kematian. Tidak berhenti sampai disitu, perkawinan usia anak juga memiliki dampak antar generasi.

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB III 9 Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki resiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi. 3. Ekonomi Dampak ekonomi seringkali muncul ketika anak usia 14 - 16 tahun menikah, hal tersebut dikarenakan mereka belum mapan secara finansial dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka secara mandiri. Mayoritas kasus pada perkawinan anak, pembiayaan ekonomi terkait kebutuhan rumah tangga mereka masih ditanggung oleh keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Selain itu, perkawinan usia anak menjadikan anak lebih rentan terhadap tindak kejahatan eksploitasi dan human trafficking. Ini dikarenakan mereka memiliki tanggungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka padahal mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mendapat pekerjaan yang layak karena harus putus sekolah. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kualitas hidup anak dikemudian hari. 4. Sosial Perkawinan anak juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menghambat anak dalam mendapatkan hak-haknya secara optimal. Anak yang sudah menikah akan dianggap sudah dewasa, terutama dalam lingkungan sosial. Sehingga apabila mereka tidak mampu beradaptasi dengan baik maka tak jarang akan mendapatkan diskriminasi dari masyarakat dan keluarga mereka sendiri. Padaha meskipun telah menikah, usia anak tetap anak. Mereka masih membutuhkan waktu dan ruang untuk berkembang dan menjadi dewasa secara penuh. Anak perempuan yang menjadi korban perkawinan anak akan berisiko mengalami kekerasan dan perlakuan salah, kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak berkualitas, rentan mengalami diskriminasi serta memiliki status sosial yang rendah. Pengantin anak memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri di karenakan adanya relasi

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023- 2028 BAB III 10 hubungan yang tidak seimbang.

BAB III 1 BAB V PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK Berpijak pada kompleksnya perkawinan anak, kesadaran akan fenomena maupun solusi untuk perkawinan anak harus dirancang secara komprehensif, holistik, dan sistematis. Pengaruh keluarga sebagai institusi terkecil serta berbagai faktor di dalamnya, termasuk kemiskinan, kerap ditengarai berkontribusi dalam praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahannya juga harus menargetkan keluarga melalui program peningkatan ketahanan keluarga, selain pengentasan kemiskinan dan faktor terkait A. Asas dan Ruang Lingkup Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo diperlukan pedoman yang menjadi dasar acuan pelasanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam upaya pengentasan perkawinan anak. Asas yang diterapkan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo antara lain: a. Non diskriminasi Upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo harus dilaksanakan secara non diskriminasi, dimana setiap anak tanpa memandang agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan keterbatasan tertentu berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah daerah sehingga dapat terhindari dari perkawinan anak atau setidaknya dapat meloloskan diri dari dampak terburuk perkawinan anak. b. Kepentingan yang terbaik bagi anak Dalam upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo pelaksanaanya harus berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak. Setiap keputusan yang diambil dalam menentukan implementasi kebijakan terkait harus menimbang kebutuhan, kondisi, dan potensi anak di Kabupaten Wonosobo sehingga anak mendapatkan pemenuhan yang semestinya dan tidak merugikan mereka. c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo harus dilaksanakan guna pemenuhan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak sehingga dalam pelaksanaanya tidak dibenarkan untuk melanggar hak-hak tersebut. Mengingat perlindungan terhadap hak anak adalah inti dari pelaksanaan tujuan ini. d. Partisipasi Dalam upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di

BAB III 2 Kabupaten Wonosobo, partisipasi stakeholders lintas sektor terkait adalah suatu keharusan mengingat isu perkawinan anak bermula dan berdampak secara multi dimensi dan lintas sektoral, sehingga sinergi dari aktor terkait merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo. Namun yang tak kalah penting adalah partisipasi anak sebagai pelaporan dan pelopor dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo. Partisipasi anak dapat memberikan makna lebih dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo, karena dengan begitu mereka akan dapat menyalurkan pendapat akan kebutuhan dan aspirasi mereka. e. Pemberdayaan Upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo harus menyediakan pemberdayaan bagi anak yang berpotensi terjebak dalam perkawinan anak maupun yang telah terikat didalamnya. Hal tersebut diperlukan mengingat dampak yang dihadapi oleh anak, mengisyaratkan diperlukan tindakan pemberdayaan bagi mereka agar mereka memiliki resiliensi sehingga mampu secara mandiri menjalani kehidupan berumah tangga. Ruang lingkup penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo meliputi: a. Strategi penanggulangan perkawinan pada usia anak b. Kewajiban para pihak c. Upaya pendampingan dan pemberdayaan d. Penguatan kelembagaan e. Pengaduan f. Pemantauan dan evaluasi g. Pembiayaan B. PERAN PARA PIHAK Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonsosobo merupakan sebuah upaya bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Mengingat perkawinan anak merupakan proses yang kompleks dimana faktor-faktor penyebabnya saling memengaruhi. Sehingga, penanganannya harus mengedepankan pendekatan yang holistik, komprehensif, dan terpadu berikut dengan sinergi dan koordinasi para pemangku kepentingan. Guna mengatasi permasalahan lintas sektoral seperti dalam halnya praktik pernikahan anak, maka partisipasi pemangku kepentingan lintas sektoralpun dibutuhkan sesuai dengan kewenangannya. a. Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa

BAB III 3 Peran dari Pemerintah Daerah yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak secara sinergi melalui perwujudan Kabupaten Layak Anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kebijakan dan program yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah antara lain : 1. Sosialisasi tentang pencegahan perkawinan usia anak 2. Penguatan tenaga konselor 3. Pengintegrasian muatan kesehatan reproduksi, penguatan keimanan dan ketaqwaan untuk mencegah pergaulan bebas dan perkawinan anak pada proses pembelajaran pendidikan formal dan non formal 4. Memastikan penguatan pelajaran dan layanan bimbingan konseling 5. Kampanye pendidikan 6. Sosialisasi kesehatan reproduksi 7. Penguatan wadah kegiatan kreatif dan positif bagi remaja 8. Pendampingan terhadap pengantin usia anak dari segi psikologi, kesehatan, ekonomi dan keagamaan 9. Penyediaan media informasi komunikasi 10. Penguatan kemandirian ekonomi. b. Orang tua/wali Peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat ditekankan dalam RPJMN 2020– 2024, bahwa ketahanan keluarga adalah hal yang memungkinkan terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Orang dewasa khususnya orang tua dan keluarga memiliki kewajiban melindungi kepentingan anak, termasuk mencegah perkawinan anak. Dengan demikian, pendekatan yang menguatkan ketahanan keluarga dan keterlibatan remaja untuk mencegah praktik perkawinan anak adalah vital. Peran dari orang tua/ wali dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak antara lain: 1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak 4. Memberikan pengasuhan yang baik kepada anak 5. Dalam hal terjadi pernikahan usia anak, orang tua/wali melakukan pendampingan terhadap keluarga anak dari segi psikologi, kesehatan, ekonomi dan keagamaan. c. Anak Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah perkawinan anak pada dirinya maupun teman sebaya. Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak pada dirinya dengan cara antara lain:

BAB III 4 1. Mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 2. Mengembangkan minat, bakat dan kreativitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; 3. Memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Survei U-Report tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak menyebutkan bahwa sebanyak 41% remaja berpendapat ingin terlibat dalam kampanye pencegahan perkawinan anak, 38% ingin terlibat sebagai konselor teman sebaya, dan 4% ingin terlibat melaporkan terjadinya perkawinan anak. Data U-Report tersebut menunjukkan bahwa remaja memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan, terutama dalam kegiatan kampanye. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Anak dalam berperan untuk mencegah perkawinan usia anak pada teman sebaya mereka, antara lain melalui : 1. Menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam menanggulangi perkawinan pada usia anak; 2. Menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan pada usia anak; 3. Membentuk kelompok pendukung sebanya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak di sekolah maupun di masyarakat. d. Masyarakat Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan penanggulangan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Peran masyarakat sebagaimana tersebut dapat dilakukan dengan cara : 1. Melaksanakan senja keluarga 2. Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi sebagai upaya penanggulangan perkawinan usia anak dalam kegiatan sosial, keagamaan dan berbagai pendidikan non formal 3. Memberikan masukan dalam perumusan kegiatan pemerintah yang terkait dengan upaya penanggulangan perkawinan pada usia anak 4. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang melangsungkan perkawinan pada usia anak 5. Mendukung pelaksanaan program wajib belajar 6. Pendampingan terhadap keluarga usia anak dari segi psikologi, kesehatan, ekonomi dan keagamaan. Dalam mengupayakan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo mengedepankan strategi “kolaborasi” berbagai pihak

BAB III 5 untuk mengendalikan perkawinan usia anak. Kolaborasi yang terbentuk antara PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), TP PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa/ kelurahan, MUI Universitas Sains Al Qu’ran (UNSIQ), Organisasi Masyarakat (KITA Institute, Fatayat, Aisyiah), Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan FORKOS, PIK REMAJA, Genre. C. Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, bagi orang tua keluarga serta masyarakat dengan cara antara lain : a.Orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya harus mendapatkan rekomendasi dari psikolog atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak. Bertolak dari asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo yang mengharuskan pelaksanaanya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka pelibatan psikolog atau konselor untuk menilai kondisi dan kemampuan anak sebelum terjadi perkawinan anak adalah sesuatu yang mutlak perlunya. Anak yang terpaksa harus menikah sebelum usia dewasa harus dipastikan memiliki kondisi mental dan kesehatan yang baik mengingat dampak perkawinan anak menyerang secara multidimensional dalam kesehatan, psikologis, ekonomi dan sosial. Setidaknya mereka harus memahami dampak yang akan mereka hadapi dan menyiapkan diri untuk menghadapinya. Terkait hal tersebut, maka upaya pendampingan dan pemberdayaan untuk anak yang telah menikah sangat vital untuk dilakukan. b.Pemerintah Daerah, masyarakat atau lembaga layanan lainnya yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak dapat menyediakan psikolog atau konselor yang digunakan untuk menganalisis kondisi anak sebelum dilakukan perkawinan. Telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo untuk memfasilitasi dan menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo. Penyediaan psikolog dan konselor merupakan kunci agar kesehatan psikologis anak yang terpaksa menikah dini dapat dikembangkan. Hakikat mental anak yang belum dewasa perlu untuk mendapatkan pembingan terkait konsep diri, pengelolaan emosi, dan pengambilan keputusan rasional sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, melalui penyediaan psikolog dan konselor Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dapat melakukan pengadaan konseling berkala bagi keluarga hasil dari perkawinan anak. Pendampingan dan pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar mereka mampu membangun keluarga yang mandiri, berkualitas, dan berketahanan. D. Penguatan Kelembagaan Penguatan kelembagaan dalam upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi,

BAB III 6 fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program melalui kerja sama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih pihak pihak sebagai berikut : a. Perangkat daerah b. Gugus tugas kabupaten layak anak c. Satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan d. Karang taruna e. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga f. Organsiasi kemasyarakatan g. Organsasi perempuan h. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui upaya diantaranya: a. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perangkat daerah terutama pemangku kepentingan yang berkaitan dengan isu perkawinan anak. SDM yang berkualitas dan kompeten akan lebih sigap dan responsif dalam memberikan pelayanan menyangkut penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo. Sehingga anak/orangtua/wali yang memerlukan bantuan akan merasa terpenuhi dan terakomodasi, bukan malah merasa terabaikan atau justru merasa dipersulit. b. Pengoptimalan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Wonosobo melalui pemberian bantuan operasional. Diperlukan kerjasama yang sinergis dan koperatif antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo. Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo yang tidak sedikit dengan beragam heterogenitasnya, maka lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait isu yang menjadi concern mereka, dalam hal ini terkait praktik perkawinan anak atau secara lebih luas terkait perlindungan hak anak. c. Pengoptimalan administrasi pemerintahan daerah melalui pemanfaatan pusat data daerah. Informasi dan data merupakan mata uang yang sangat penting diera reformasi digital saat ini. Dengan tersedianya data yang memadai maka perumusan keputusan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang disusun oleh pemerintah akan lebih kompatibel dan adaptif dengan kondisi dan pontensi aktual yang terjadi di daerah sehingga ketika diimplementasikan dapat menghasilkan luaran yang solutuf terhadap permasalahan yang coba diatasi. Dalam hal upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo, pengadaan data yang terintegrasi merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan guna mengendalikan factor-faktor yang ditengarai memicu terjadinya praktik perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo. d. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses pembangunan di daerah, mulai dari

BAB III 7 proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi. Pelibatan langsung masyarakat khusunya anak dalam upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo, maka pemerintah daerah akan mendapatkan insight baru terkait kebutuhan dan kondisi fenomena perkawinan anak dilapangan sebagai modal dalam merencankan strategi pengentasan berikutnya. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat, khusunya anak-anak turut meningkatkan awareness mereka terhadap isu perkawinan anak yang dapat membawa pengaruh besar bagi kehidupan mereka. E. Pengaduan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat khususnya anak-anak apabila mereka medeteksi adanya potensi terjadinya praktik perkawinan anak di lingkungan mereka. Pemerintah Daerah wajib menciptakan kondisi yang kondusif agar pelapor merasa aman dan leluasa untuk melaporkan kejadian yang mereka alami/amati. Dalam menyampaikan aduan, a. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh siapa saja yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak. b. Pengaduan juga dampat disampaikan oleh pihak yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak. c. Pengaduan ditujukan kepada pusat pelayanan terpadu, dan pusat pelayanan terpadu wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut mengacu pada standar pelayanan minimal. Selain menyediakan wadah bagi masyarakat/anak-anak untuk melakukan pelaporan, Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara bertanggung jawab. Aduan yang ditindak lanjuti dengan bijaksana dapat memberikan dampak positif beruntun, tidak hanya bagi pelapor tapi juga bagi korban yang menjadi target pelaporan. F. Pemantaauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak. Pemantauan dan evaluasi perlu untuk dilakukan dalam rangak mengetahui perkembangan dari upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo. Dengan mengetahui bagaimana hasil dari upaya yang telah dilakukan maka dapat diambil keputusan lanjutan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi tersebut. Terutama dalam kasus perkawinan anak, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan karena permasalahan tersebut menyangkut banyak aspek secara multisektoral. Sehingga sinergitas para pemangku kepentingan penting untuk diperkuat.

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEBAB VI BABPENYELENGGARAAN PENCEPERKAWINNO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA AKSI U1 2 3 4 STRATEGI 1. OPTIMALISASI KAPASITAS ANAK 1. 1-06-04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1-06-04-2,02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1-06-04-2,02-07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Edukasi kepada remaja dan keluarganya dalam rangka pembentukan resiliensi Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 1. Jumso2. PeKeHi2. 2-08-06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2-08-06-2,01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2-08-06-2,01-01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Edukasi kepada remaja dan keluarganya tentang kebijakan perkawinan anak JumlahsoKampaye hak anak dan pencegahan 1. Juml2.