N WONOSOBO TAHUN 2023-2028 1 B VI GAHAN DAN PENANGANAN NAN ANAK UKURAN SATUAN DATA DASAR (2021/2022) TARGET TAHUN 2023 INSTANSI/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB 5 6 7 8 9 mlah kegiatan sialisasi Modul endidikan ecakapan dup Kegiatan Peningkatan resiliensi remaja dan keluarganya dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan pasca perkawinan anak DP3AP2KB; Dinas Kesehatan h kegiatan sialisasi Kegiatan Peningkatan pemahaman akan isu dan kebijakan perkawinan anak DP3AP2KB lah publikasi Tingkat Peningkatan resilieni anak sebagai agen
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEBAB VI NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA AKSI U1 2 3 4 dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota perkawinan anak melalui pemanfaatan media sosial paankapepean3. 2-14-04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA2-14-04-2,01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2-14-04-2,01-08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Edukasi kepada remaja dan keluarganya melalui kader kesehatan remaja tentang pengenalan kesehatan reproduksi sejak masa anak Jumlahso4. 5-01-02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMB5-01-02-2,01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 5-01-02-2,01-05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang terkait Hak Anak TingkadaMu
N WONOSOBO TAHUN 2023-2028 2 UKURAN SATUAN DATA DASAR (2021/2022) TARGET TAHUN 2023 INSTANSI/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB 5 6 7 8 9 artisipasi nak dalam mpanye encegahan erkawinan nak perubahan A (KS) h kegiatan sialisasi Kegiatan Terjadi peningkatan pemahaman pada keluarga tentang kesehatan reproduksi sejak masa anak, sehingga tidak terjadi perkawinan anak, karena berisiko apabila terjadi kehamilan DP3AP2KB; Dinas Kesehatan BANGUNAN DAERAH at partisipasi alam usrenbang % Peningkatan partisipasi anak dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak sekaligus Penguatan DP3AP2KB; Baperlitbang
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEBAB VI NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA AKSI U1 2 3 4 STRATEGI 2. LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG PENCEGAHAN PERKAWINAN AN5. 1-06-05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1-06-05-2,02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1-06-05-2,02-01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan keluarga miskin dengan potensi praktik perkawinan anak 1. Jummi2. Jupean1-06-05-2,02-04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan ekonomi keluarga (kewirausahaan, Program Keluarga Harapan/PKH) dan memastikan anak yang miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial PKH. Jumlahpe6. 2-08-04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2-08-04-2,01 2-08-04-2,01-01 Revolusi mental untuk Jumlah
N WONOSOBO TAHUN 2023-2028 3 UKURAN SATUAN DATA DASAR (2021/2022) TARGET TAHUN 2023 INSTANSI/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB 5 6 7 8 9 peran dan kapasitas kelompok teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak. NAK mlah keluarga iskin mlah kasus erkawinan nak Angka Penurunan jumlah kasus perkawinan anak dan jumlah keluarga miskin Dinas Sosial Disdukcapil DP3AP2KB h kegiatan elatihan Kegiatan Peningkatan kemampuan ekonomi keluarga miskin dalam rangka menurunkan jumlah kasus perkawinan anak Dinas Sosial DP3AP2KB h kegiatan Kegiatan Peningkatan kesadaran DP3AP2KB
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEBAB VI NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA AKSI U1 2 3 4 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota memotivasi orang tua melalui kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak so2-08-04-2,01-02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Pelatihan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja Jumlahso2-08-04-2,01-03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pelatihan dan ketrampilan pendampingan anak melalui kader keluarga di daerah Jumlahpe7. 2-08-06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2-08-06-2,01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 2-08-06-2,01-01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Edukasi bagi masyarakat, satuan pendidikan, dan dunia usaha tentang Jumlahso
N WONOSOBO TAHUN 2023-2028 4 UKURAN SATUAN DATA DASAR (2021/2022) TARGET TAHUN 2023 INSTANSI/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB 5 6 7 8 9 sialisasi orang tua untuk mengurangi jumlah praktik perkawinana anak h kegiatan sialisasi Kegiatan Peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja (10-18 th/ Kemenkes) DP3AP2KB h kegiatan elatihan Kegiatan Penguatan peran dan pasrtisipasi lembaga masyarakat dalam pencegahan perkawinana anak DP3AP2KB h kegiatan sialisasi Kegiatan Peningkatan pemahaman masyarakat, satuan pendidikan, dan dunia DP3AP2KB
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEBAB VI NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA AKSI U1 2 3 4 Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota pencegahan perkawinan anak 2-08-06-2,01-02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pengadaan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak Jumlahke2-08-06-2,02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2-08-06-2,02-01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pengadaan sekolah ramah anak JumlahRa8. 2-13-05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA A2-13-05-2,01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 2-13-05-2,01-02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Fasilitasi peran FORKOS, PIK Remaja, Genre Jumlahfas
N WONOSOBO TAHUN 2023-2028 5 UKURAN SATUAN DATA DASAR (2021/2022) TARGET TAHUN 2023 INSTANSI/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB 5 6 7 8 9 usaha tentang pencegahan perkawinana anak h nota sepahaman Angka Peningkatan peran dan partisipasi lembaga lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak DP3AP2KB h Sekolah amah Anak Angka Peningkatan jumlah sekolah ramah anak dalam rangka menciptakan lingkuangan yang aman bagi tumbuh kembang anak DP3AP2KB; Dinas Pendidikan DAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT h kegiatan silitasi Kegiatan Peningkatan peran FORKOS, PIK Remaja, Genre dalam pencegahan DP3AP2KB
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEBAB VI NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA AKSI U1 2 3 4 Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Lembaga Perempuan, GOW, DWP, UPIPA, Periswara, lembaga keagamaan, GNOta Jumlahfas2-13-05-2,01-03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Penyelenggaraan pelatihan/sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pencegahan perkawinan anak JumlahpesoSTRATEGI 3. AKSESIBILITAS DAN PERLUASAN LAYANAN 9. 2-08-06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2-08-06-2,02 Penguatan dan Pengembangan 2-2-08-06-2,02-01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan layanan kesehatan remaja melalui Posyandu JumlahRe
N WONOSOBO TAHUN 2023-2028 6 UKURAN SATUAN DATA DASAR (2021/2022) TARGET TAHUN 2023 INSTANSI/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB 5 6 7 8 9 perkawinan anak h kegiatan silitasi Kegiatan Peningkatan peran Lembaga Perempuan, GOW, DWP, UPIPA, Periswara, lembaga keagamaan, GNOta dalam pencegahan perkawinan anak DP3AP2KB h kegiatan elatihan/ sialisasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pencegahan perkawinan anak DP3AP2KB h Posyandu emaja Unit Peningkatan kesadaran dan kualitas kesehatan remaja DP3AP2KB Dinas Kesehatan
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEBAB VI NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA AKSI U1 2 3 4 Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Remaja Pengadaan fasilitas publik ramah anak seperti Sekolah Ramah Anak; Jumlah Rumah Sakit Ramah Anak; Jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak; Taman Bermain Ramah anak 1. JumRa2. JumSaas 3. JumIbaAn4. JumBeRaPengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. TersedrujPendampingan bagi anak korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan Jumlahpe/k
N WONOSOBO TAHUN 2023-2028 7 UKURAN SATUAN DATA DASAR (2021/2022) TARGET TAHUN 2023 INSTANSI/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB 5 6 7 8 9 mlah Sekolah amah Anak; mlah Rumah kit/Puskesm Ramah Anak; mlah Rumah adah Ramah nak; mlah Taman ermain amah anak Unit Peningkatan jumlah fasilitas publik ramah anak yang dapat mendorong pertumbuhan anak dalam mencegah perkawinan anak DP3AP2KB Dinas PUPR dianya sistem jukan Angka Tersediannya sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. DP3AP2KB h kegiatan endampingan konseling Kegiatan Peningkatan kualitas layanan bagi anak dalam rangka menegah terjadinya perkawinana anak DP3AP2KB
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEBAB VI NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA AKSI U1 2 3 4 hukum, dll) 2-08-06-2,02-03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak). 1. Jumso2. JumlSTRATEGI 4. PENGUATAN REGULASI DAN KELEMBAGAAN 10. 2-08-06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2-08-06-2,01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2-08-06-2,01-01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Edukasi, Sosialisai, dan Pelatihan bagi APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru tentang perlindungan hak anak Jumlah2-08-06-2,01-02 Pengadaan kerjasama Jumlah
N WONOSOBO TAHUN 2023-2028 8 UKURAN SATUAN DATA DASAR (2021/2022) TARGET TAHUN 2023 INSTANSI/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB 5 6 7 8 9 mlah kegiatan sialisasi lah Publikasi Angka Peningkatan jumlah layanan edukasi pemahaman remaja dalam membangun resiliensi pencegahan perkawinana anak DP3AP2KB h kegiatan Kegiatan Peningkatan pengetahuan dan keterampilan APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru. DP3AP2KB; KUA; Dinas Pendidikan h kerjasamaAngka Peningkatan kerjasama DP3AP2KB
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEBAB VI NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA AKSI U1 2 3 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan instansi lintas sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak 2-08-06-2,02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2-08-06-2,02-01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi (contohnya turunan UU Perkawinan). JumlahPenguatan kepatuhan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak, dan pencegahan dan penanganan perkawinan anak terutama terkait dispensasi perkawinan anak 1. Jummoev2. rekdispean2-08-06-2,02-04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala Jumlahko
N WONOSOBO TAHUN 2023-2028 9 UKURAN SATUAN DATA DASAR (2021/2022) TARGET TAHUN 2023 INSTANSI/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB 5 6 7 8 9 dengan instansi lintas sektor terkait secara sinergis h Kebijakan Kebijakan Tersedianya kebijakan yang menjamin pemenuhan hak anak, dan pencegahan dan penanganan perkawinan anak DP3AP2KB; Sekretariat Daerah mlah kegiatan onitoring aluasi; Jumlah komendasi spensasi erkawinan nak Kegiatan Penurunan jumlah rekomendasi dispensasi perkawinan anak DP3AP2KB; KUA; Pengadilan h rapat ordinasi Kegiatan Peningkatan sinergitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan terlibat DP3AP2KB
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEBAB VI NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA AKSI U1 2 3 4 Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota STRATEGI 5. PENGUATAN KOORDINASI PEMANGKU KEPENTINGAN 10. 2-08-05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 2-08-05-2,01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2-08-05-2,01-01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Pengumpulan data secara terintegrasi Data Gender dan Anak beserta kerawanan dan potensi perkawinan anak PersenkedaPean2-08-05-2,01-02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan. JumlahMembangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban KTD dan perkawinan anak. Jumlah11. 2-08-06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
N WONOSOBO TAHUN 2023-2028 10 UKURAN SATUAN DATA DASAR (2021/2022) TARGET TAHUN 2023 INSTANSI/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB 5 6 7 8 9 ntase tersediaan ata erkawinan nak % Tersedianya data yang terintegrasi terkait kondisi perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo DP3AP2KB; Disdukcapil; Dinas Sosial; KUA h kegiatan Kegiatan Terciptanya kebijakan adaptif sesuai kondisi faktual di lapangan DP3AP2KB h kegiatan Kegiatan Tersedia sistem data dan informasi terpadu yang aksesibel bagi korban KTD dan perkawinan anak DP3AP2KB; Diskominf o
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEBAB VI NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA AKSI U1 2 3 4 2-08-06-2,01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2-08-06-2,01-02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pengintegrasian isu perkawinan anak dalam forum-forum koordinasi yang tersedia di daerah (seperti RAN SDGs, Pokja PUG, Gugus Tugas KLA, PATBM, Forum Remaja, Forum Anak, GenRe, Gugus Tugas TPPO, forum perencanaan, TKPKD) JumlahPeAn2-08-06-2,02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2-08-06-2,02-04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan peran serta dan sinergi dengan pihak terkait Jumlahko
N WONOSOBO TAHUN 2023-2028 11 UKURAN SATUAN DATA DASAR (2021/2022) TARGET TAHUN 2023 INSTANSI/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB 5 6 7 8 9 h FGD Isu erkawinan nak Kegiatan Peningkatan sinergitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan terlibat DP3AP2KB h rapat ordinasi Kegiatan Peningkatan sinergitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan terlibat DP3AP2KB
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWIANAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2028 BAB VII 1 BAB VII RENCANA PEMANTAUAN (MONITORING) DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN A. Pemantauan (Monitoring) 1. Pengertian Pemantauan Pemantauan adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan (Subarsono, 2019). Pemantauan dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Pemantauan diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Tujuan kegiatan pemantauan antara lain : 1. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. 2. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. 3. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil pemantauan mengharuskan untuk itu. Dalam melakukan Pemantauan diperlukan data dan informasi untuk mendukung Pemantauan yang dilakukan. Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan antara lain : 1. Metode dokumentasi: dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan/semesteran/bulanan. 2. Metode survei: tujuannya untuk menjaring data dari para stakeholders, terutama kelompok sasaran. 3. Metode observasi lapangan: untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survei. 4. Metode wawancara: pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan. 5. Metode campuran: misalnya campuran antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode di atas 6. Metode FGD: dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholders yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui cross check data dan informasi dari berbagai sumber.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWIANAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2028 BAB VII 2 Jenis-jenis Pemantauan dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. Kepatuhan (compliance): jenis pemantauan (monitoring) untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Pemeriksaaan (auditing): jenis Pemantauan (monitoring) untuk melihat sejauh mana sumberdaya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. 3. Akuntansi (accounting): jenis Pemantauan (monitoring) untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. 4. Eksplanasi (explanation): jenis Pemantauan (monitoring) untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Pendekatan terhadap pemantauan : 1. Akuntansi sistem sosial: pendekatakan Pemantauan (monitoring) untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu. 2. Eksperimental sosial: pendekatan Pemantauan (monitoring) untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol. 3. Akuntansi sosial: pendekatan Pemantauan (monitoring) yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran/hasil, dan dampak. 4. Sintesis riset dan praktek: pendekatan Pemantauan (monitoring) yang menerapkan kompilasi, perbandingan, dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau. Menurut UNESCO Regional Office for Education in Asia and Pasific (seri monograf 3), monitoring merupakan upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen programsebagaimana telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagai mana telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. Dengan kata lain Pemantauan (monitoring) merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinyu tentang suatu program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program tersebut selanjutnya. Jadi Pemantauan (monitoring) merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, dengan hasil akhir dari berupa laporan. Pemantauan (monitoring) terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi. Pemantauan (monitoring) mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWIANAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2028 BAB VII 3 perencanaan. Conor (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan, dan setengahnya lagi oleh fungsi pengawasan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Pemantauan digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Menurut Dunn (2011), pemantauan mempunyai empat fungsi, yaitu sebagai berikut: 1. Ketaatan (compliance). Pemantauan (monitoring) menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Pemeriksaan (auditing). Pemantauan (monitoring) menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka. 3. Laporan (accounting). Pemantauan (monitoring) menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. 4. Penjelasan (explanation). Pemantauan (monitoring) menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksanaprogram. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk: (1) memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sudah direncanakan setelah membandingkan dengan kenyataan di lapangan, (2) menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, (3) mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program. Secara lebih terperinci tujuan pelaksanaan monitoring suatu program/kegiatan adalah: 1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan; 2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program; 3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan; 4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan Kegiatan; 5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan- hambatan selama kegiatan;
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWIANAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2028 BAB VII 4 6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program; 7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. Pemantauan (monitoring) umumnya dilakukan pada waktu sebelum kegiatan pembinaan atau bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pembinaan (pengawasan atau supervisi). Pemantauan, pengawasan, dan supervisi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pengawasan dilakukan terhadap orang-orang yang mengelola program. Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan program, sedangkan Pemantauan (monitoring) dilakukan terhadap komponen-komponen program. Pemantauan (monitoring) juga mempunyai hubungan erat dengan evaluasi program. UNESCO (2010) mengidentifikasi lima kaitan dan perbedaan antara Pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pertama, fokus Pemantauan (monitoring) adalah pada program yang sedang dilaksanakan, bukan pada konteks kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaksana program. Sementara itu evaluasi sering dilakukan sejak perencanaan program. Kedua, Pemantauan (monitoring) menitikberatkan pada aspek kuantitatif dalam pelaksanaan program yang dapat menjadi bahan untuk kegiatan evaluasi. Evaluasi dapat melengkapi hasil pemantauan dengan data tambahan yang diperlukan sesuai dengan tujuan evaluasi yang mengarah pada aspek kualitatif. Pemantauan berhubungan dengan dimensi kuantitatif tentang efektivitas program seperti banyaknya output program, sedangakan evaluasi lebih berkaitan dengan dimensi kualitatif tentang efektivitas program seperti sejauhmana output sesuai dengan norma atau standar yang telah ditentukan. Ketiga, Pemantauan mencakup usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung program, seperti faktor logistik, yang dapat membantu atau mempengaruhi penampilan program, sedangkan evaluasi mengarah pada upaya menyiapkan bahan masukan untuk pengambilan keputusan tentang ketepatan perbaikan peluasan atau pengembangan program. Keempat, kontribusi yang dapat dimanfaatkan dengan segera dari hasil Pemantauan (monitoring) adalah untuk kepentingan pengelolaan program, sedangkan kontribusi evaluasi lebih terkait dengan pengambilan keputusan tentang penyusunan rancangan dan isi program. Kelima, Pemantauan (monitoring) dan evaluasi merupakan proses yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tekannya berbeda, keduanya mempunyai arah yang sama yaitu untuk meningkatkan efektivitas program. Proses pelaksanaan Pemantauan (monitoring) membutuhkan data dan informasi untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan program yang dipantau. Sasaran Pemantauan (monitoring) adalah kelangsungan program dan komponenkomponen program yang mencakup input, proses, output dan outcome. Pihak yang melakukan Pemantauan (monitoring) adalah pengelola program dan atau tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk memonitor pelaksanaan program. Hasil
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWIANAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2028 BAB VII 5 Pemantauan (monitoring) digunakan untuk meluruskan atau memperbaiki program. Perbaikan program itu sendiri dilakukan dalam kegiatan supervisi, bukan dalam kegiatan Pemantauan (monitoring). Sebagaimana halnya dengan supervisi, pemantauan dapat menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan apabila pihak yang memonitor melakukan kegiatannya pada lokasi program yang sedang dilaksanakan. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah wawancara dan observasi. Kedua teknik ini digunakan untuk memantau kegiatan, peristiwa, komponen, proses, hasil dan pengaruh program yang dilaksanakan. Pendekatan tidak langsung digunakan apabila pihak yang memonitor tidak terjun langsung ke lapangan, namun dengan menelaah laporan berkala yang disampaikan oleh pada penyelenggara program, atau dengan mengirimkan kuesioner secara berkala kepada para penyelenggaranya atau pelaksana program. Langkah-langkah pokok untuk melakukan Pemantauan (monitoring) adalah sebagai berikut: Pertama, menyusun rancangan Pemantauan (monitoring), seperti untuk menghimpun data atau informasi tentang pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada pengelola untuk memperbaiki pelaksanaan program, b) sasaran atau aspek- aspek yang akan dimonitor, c) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, d) pendekatan metode, teknik dan instrumen Pemantauan (monitoring), e) waktu dan jadwal kegiatan Pemantauan (monitoring), dan f) biaya Pemantauan (monitoring). Kedua, melaksanakan kegiatan Pemantauan (monitoring) dengan menggunakan pendekatan metode, teknik dan isntumen yang telah ditetapkan dalam langkah pertama. Ketiga, menyusun dan menyerahkan laporan Pemantauan (monitoring) kepada pihak pengelola atau penyelenggara program untuk digunakan bagi perbaikan atau pengembangan program. 2. Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawianan Anak Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak yang selanjutnya disebut RAD PPPA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pendampingan dan rehabilitasi. Sasaran dalam melakukan Pemantauan terhadap RAD PPPA adalah program, kegiatan dan sub kegiatan dari organisasi pemerintah daerah terkait PPPA. Pemantauan (monitoring) terhadap Program, kegiatan dan sub kegiatan PPPA dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWIANAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2028 BAB VII 6 Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo. Ada dua kegiatan yang harus dilakukan dalam pemantauan yaitu: Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan PPPA pada kegiatan/sub kegiatan. (2). Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan Pemantauan (monitoring) oleh OPD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen Pemantauan (monitoring) dan evaluasi. B. Evaluasi 1. Pengertian Evaluasi Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Tujuan Evaluasi menurut Subarsono (2012) antara lain: a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. c. Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitaspengeluaran atau output dari suatu kebijakan. d. Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif. e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. f. Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk g. memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektif, efisien, dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang. Dengan kata lain evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan. Tujuan utama evaluasi adalah memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWIANAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2028 BAB VII 7 mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan. Secara rinci Anderson (2010) merumuskan tujuan evaluasi meliputi: (1) Memberi masukan untuk perencanaan program; (2) Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan penghentian program; (3) Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat; (4) Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian. Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktuwaktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan. Ada dua jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menyediakan informasi untuk meningkatkan atau memperbaiki produk atau proses, sedangkan evaluasi sumatif menyediakan efektivitas jangka pendek atau informasi dampak jangka penjang untuk menentukan apakah akan mengadopsi atau tidak suatu produk atau proses. Evaluasi sumatif akan muncul jika suatu cara baru telah dilakukan atau diimplementasikan secara penuh dalam beberapa waktu bahkan tahun. Scriven (1977) adalah orang pertama yang membedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif, evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan. Fungsi sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat. Kriteria yang akan dipakai untuk menilai objek evaluasi merupakan tujuan yang paling sulit dalam evaluasi. Apabila yang diacu hanya pencapaian tujuan, maka ini memang pekerjaan yang mudah, namun ini baru pada sebagian dari pada isu kriteria evaluasi. Pencapaian tujuan-tujuan yang penting memang merupakan salah satu kriteria yang penting. Kriteria lainnya yaitu identifikasi kebutuhan dari klien yang potensial, nilai-nilai sosial, mutu dan efisiensi dibandingkan dengan objek-objek alternatif lainnya. Tampaknya ada persetujuan diantara ahli evaluasi bahwa kriteria
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWIANAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2028 BAB VII 8 yang dipakai untuk menilai suatu obyek tertentu hendaknya ditentukan dalam konteks obyek tertentu dan fungsi evaluasinya. Instrumen, instrumen termasuk tes, kuesioner, observasi, interview atau wawancara, laporan ceklis, dan alat-alat ukur lainnya. Data kualitatif dan kuantitatif, merupakan data yang berhubungan dengan informasi yang dikumpulkan dalam suatu evaluasi. Data kualitatif akan berupa atau berbentuk kata-kata atau keterangan tentang kejadian, transkrip wawancara, dan dokumen tertulis. Kata-kata harus dibaca untuk artinya dan iluminasi artinya, tafsiran kejadian dapat digambarkan sebagai tujuan pokok analisis data kualitatif. Data kuantitatif, data berupa angka-angka, analisis data kuantitatif berpendapat kalau ada ia akan berupa jumlah dan dapat diukur. Data kuantitatif memberi jawaban untuk pertanyaan: berapa? Sampai seberapa jauh? Dan berapa banyak? Sebagai tambahan analisis data kuantitatif mencari hubungan antara jumlah (kuantitas), misalnya sikap yang lebih positif terhadap program berhubungan dengan penerimaan informasi yang lebih banyak tentang program itu. 2. Evaluasi terhadap RAD PPPA Evaluasi adalah sebuah proses di mana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat- saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dengan kegunaan untuk menilai/menganalisa apakah keluaran (output), hasil (outcomes) ataupun dampak (impact) dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan. Pada tahap ini ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu: (1) Pengolahan Data; yaitu menelaah jawaban pada instrumen monev perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, kemudian (2) memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Evaluasi penerapan RAD PPPA yang terintegrasi pada kegiatan/sub kegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang dapat digunakan, baik oleh pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang mengawasi dan menilai kebijakan perencanaan itu sendiri. Pendekatan- pendekatan dimaksud adalah: pertama, pendekatan yang mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan kebijakan perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Kedua, pendekatan input yaitu
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWIANAN ANAK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2028 BAB VII 9 menekankan penyusunan kebijakan perencanaan menggunakan input yang valid yaitu termasuk penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, akurat dan efisien; dan ketiga, pendekatan output yaitu menitikberatkan kepada hasil kegiatan/sub kegiatan.