MODUL UAS KEWARGANEGARAAN

Akibat Nasionalisme
Nasionalisme yang muncul di beberapa negara membawa akibat yangberaneka ragam. Akibat
munculnya nasionalisme di beberapa negara adalah
sebagai berikut.
- Timbulnya negara nasional ( national state )
- Peperangan
- Imprialisme
- Proteksionisme
- Akibat social
Faktor Pendorong Munculnya Nasionalisme di Indonesia
Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor
dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Faktor intern yang mempengaruhi munculnya
nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.
 Timbulnya kembali golongan pertengahan, kaum terpelajar.
 Adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat

dalam berbagai bidang kehidupan
 Pengaruh golongan peranakan
 Adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme

Faktor ekstern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah
sebagai berikut.
 Faham-faham modern dari Eropa (liberalisme,humanisme, nasionalisme,
dan komunisme)
 Gerakan pan-islamisme
 Pergerakan bangsa terjajah di Asia
 Kemenangan Rusia atas Jepang
Dengan demikian pembahasan masalah nasionalisme pada awal pergerakan
nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pembentukan

45

solidaritas melalui proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi
 Hubungan antara nasionalisme dan nation state, sangat erat tidak dipisahkan

satu sama lain.
 Nasionalisme merupakan semangat, kesadaran, dan kesetiaan bahwa suatu

bangsa itu adalah suatu keluarga dan atas dasar rasa sebagai suatu keluarga
bangsa, dan oleh karena itu dibentuklah negara.
 Dalam konsepsi ini berarti negara merupakan nasionalisme yang melembaga.
 Oleh karena itu pada dasarnya nasionalisme merupakan dasar universal bagi
setiap negara.
 Bangsa lebih menunjuk pada penduduk suatu negeri yang dipersatukan di
bawah suatu pemerintahan tunggal yang disebut negara.
 Sedang negara lebih menunjuk kepada suatu badan politik dari rakyat atau
atau bangsa yang menempati wilayah tertentu yang terorganisir secara politis
di bawah suatu pemerintah yang berdaulat, dan atau tidak tunduk kepada
kekuasaan dari luar
Fase Nasionalisme
• Pertama gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika
sejarah diawali oleh Boedi Oetomo di tahun 1908, dengan dimotori oleh para
mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para priyayi Jawa, di sekolah
yang disediakan Belanda di Jakarta.
• Kedua kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca
kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa
dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia, telah
disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan
organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera dan

46

lain sebagainya, kemudian diwujudkan secara nyata dengan
menyelenggarakan Sumpah Pemoeda di tahun 1928.
• Ketiga masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata para pemuda pada
masa revolusi fisik kemerdekaan, nampak ketika mereka menyandra
Soekarno-Hatta ke Rengas-Dengklok agar segera memproklamirkan
kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan
nation state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan.
• Keempat, perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai tatanan
baru dalam kepemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun pasca
kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapu dan eksesnya.
Tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta
organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara
sulit bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa orde-lama Soekarno.Tetapi
sayang, penguasa Orde Baru mencampakan para pemuda dan mahasiswa
yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut
dideskriditkan, dan bahkan sejak akhir tahun 1970-an para mahasiswa
dibatasi geraknya dalam berpolitik dan dikungkung ke dalam ruang-ruang
kuliah di kampus.
• Kelima perkembangan nasionalisme masa reformasi. Nasionalisme tidak
selesai sebatas masa pemerintahan soeharto, melainkan terus bergulir ketika
reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa meskipun melalui
perjalanan sejarah yang cukup panjang.

47

Lima (5) Prinsip Nasionalisme
Semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh lima prinsip
nasionalisme, yakni:
1) kesatuan (unity), dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi,
dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem
perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan policy kebudayan;
2) kebebasan (liberty, freedom, independence), dalam beragama,
berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan
berorganisasi;
3) kesamaan (equality), dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban;
4) kepribadian (personality) dan identitas (identity), yaitu memiliki harga
diri (self estreem), rasa bangga (pride) dan rasa sayang (depotion)
terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan
sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya;
5) prestasi (achievement), yaitu cita-cita untuk mewujudkan
kesejahteraan (welfare) serta kebesaran dan kemanusiaan (the
greatnees adn the glorification) dari bangsanya
Konstruksi kesatuan bangsa yang dibangun berdasarkan konsep bhinneka
tunggal ika (pluralisme) menurut pola dan kriteria-kriterianya merupakan
produk sejarah

48

KESIMPULAN
Pada dasarnya nasionalisme yang muncul dibanyak negara memiliki tujuan yaitu
- Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional
melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
- Menghilangkan Ekstremisme ( tuntutan yang berlebihan ) dari warga negara
( individu dan kelompok ).
Nasionalisme yang muncul di beberapa negara membawa akibat yang
beraneka ragam. Akibat munculnya nasinalisme di beberapa negara adalah
sebagai berikut.
• Timbulnya negara nasional ( national state )
• Peperangan
• Imprialisme
• Proteksionisme
• Akibat social

49

C.Nasionalisme Bangsa Indonesia

Perkembangan Nasionalisme Indonesia Secara garis besar, menurut sejarawan Sartono
Kartodirdjo dalam Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia (1967), nasionalisme Indonesia
mengalami proses yang sudah dimulai dari perjuangan Kartini menghendaki emansipasi
perempuan.

Menurutnya, walaupun Kartini sering dikategorikan sebagai pejuang wanita, tetapi sepak terjang
Kartini masuk pada fase paling awal pembentukan nasionalisme Indonesia. Kemudian tahap
selanjutnya adalah terbentuknya organisasi-organisasi kebangsaan yang menandai bangkitnya
kesadaran sebagai bangsa Indonesia.

Berikut ini fase nasionalisme di Indonesia

a.) Fase Pertama Gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah diawali
oleh Boedi Oetomo di tahun 1908, dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia,
sekolahan anak para priyayi Jawa, di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta.

b.) Fase Kedua Fase kedua adalah kebangkitan nasionalisme pada tahun 1928, yakni 20 tahun
setelah kebangkitan nasional. Pada fase ini, kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa dan
bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang
sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong
Sumatera dan lain sebagainya. Hal itu kemudian diwujudkan secara nyata dengan
menyelenggarakan Sumpah Pemuda pada 1928.

c.) Fase Ketiga Fase berikutnya disebut pula dengan masa “Revolusi Fisik Kemerdekaan”.
Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan nampak ketika mereka
menyandera Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok, agar segera memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan nation state yang berdaulat dalam
kerangka kemerdekaan.

d.) Fase Keempat Fase yang selanjutnya adalah perkembangan nasionalisme di tahun 1966,
yang menandai tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun setelah
kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapu dan eksesnya.

Tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial
kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara sulit bisa memperoleh kekuasaan dari
penguasa orde-lama Soekarno. Tetapi sayang, penguasa Orde Baru mencampakkan para pemuda
dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut, bahkan
sejak akhir tahun 1970-an para mahasiswa dibatasi geraknya dalam berpolitik dan dikungkung ke
dalam ruang-ruang kuliah di kampus.

e.) Fase Kelima Pergolakan masa Orde Baru melahirkan nasionalisme fase kelima, yang disebut
juga sebagai “Masa Reformasi”. Nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto,

50

melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa meskipun
melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang

Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Di era Indonesia modern yang ditandai dengan derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi
yang dirayakan secara gegap gempita, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal
kesadaran berbangsa dan bernegara.

Derasnya gempuran kebudayaan asing yang terfasilitasi dengan media dan teknologi internet
dapat secara bebas leluasa hadir di tengah-tengah masyarakat kita dan berpotensi mendominasi
serta mempengaruhi kebudayaan lokal.

Ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan negara lainnya yang mengancam kedaulatan
bangsa, khususnya pasca 1998, seperti bermunculannya ideologi yang berseberangan dengan
ideologi negara, terorisme, radikalisme, serta konflik sosial berbasis suku, ras dan agama.

Singkatnya, sekelumit permasalahan bangsa di atas sedikit banyak menjelaskan bahwa Indonesia
sedang menghadapi tantangan serius terkait dengan nasionalisme.

Menurunnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat sebetulnya bukan perkara baru,
melainkan permasalahan klasik yang terus dialami bangsa ini sejak Indonesia merdeka dari
penjajahan kolonial hingga saat ini.

Hasil survei LSI Denny JA patut direnungkan. Survei itu menunjukkan bahwa sejak 2005-2018
jumlah warga yang pro-Pancasila semakin berkurang setidak-tidaknya 10%. Di level pendidikan
formal, khususnya kelompok muda, jumlah pro-Pancasila juga menurun.Hasil penelitian LSI
2019 cukup memberikan sedikit angin segar karena jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, nasionalisme masyarakat mengalami kenaikan. Sebesar 66,4 persen warga yang
masih mengidentifikasi diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, 19,1 persen warga
mengidentifikasi diri sebagai kelompok penganut agama tertentu, dan 11,9 persen warga
mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suku tertentu.

Meskipun hasil survei menunjukkan perkembangan nasionalisme cukup positif di pada 2019,
kita tidak boleh lupa bahwa 33,6 persen warga yang tidak mengutamakan nasionalisme bukanlah
angka yang kecil dan artinya nasionalisme masih berada dalam tantangan, oleh karena itu topik
ini masih relevan untuk disuarakan.

Nasionalisme dalam sejarah bangsa Indonesia

Dalam upaya mendirikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Soekarno
mengadopsi gagasan Ernest Renan tentang nasionalisme yang merujuk pada kesepakatan politik

51

untuk mencapai cita-cita masa depan bersama sebagai bangsa yang senasib sepenanggungan dan
kesediaan berkorban untuk menjaga semangat kebangsaan.
Nasionalisme dalam pandangannya bukanlah nasionalisme sempit, melainkan lebih
mencerminkan humanisme dan internasionalisme yang terlahir dari tiga kondisi yaitu adanya
eksploitasi ekonomi, kekecewaan politik akibat dominasi kekuasaan asing, dan hilangnya hak
mengembangkan kebudayaan lokal di bawah cengkeraman sistem pendidikan kolonial.
Di era kolonial, nasionalisme dibangun atas kesadaran bersama yang dipupuk atas dasar
perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan untuk terbebas dari belenggu penjajahan
kolonial.
Dalam pemerintahan Orde Lama, nasionalisme dibangun untuk membangun Indonesia ke arah
yang lebih baik dengan mengedepankan kebudayaan lokal dan nasional serta sekeras mungkin
menutup keran terhadap pengaruh kebudayaan asing.
Sementara di era Orde Baru nasionalisme dipupuk dan dibentuk dalam doktrin-doktrin yang
bersifat top-down serta terkesan digunakakan sebagai legitimasi kekuasaan yang bersifat
militeristik.
Nasionalisme mendapat tantangan yang signifikan di era reformasi. Hal ini ditandai dengan
mulai terpinggirkannya muatan Pancasila di level pendidikan formal yang sebagaian besar
terfokus hanya pada perkembangan teknologi dan ekonomi.
Memudarnya nasionalisme di era ini juga dapat disoroti dari maraknya konflik sosial berbasis ras
seperti kasus Poso, Ambon, Aceh, Papua, serta lepasnya Timor Timur dari Indonesia,
bermunculannya ormas-ormas yang menegaskan identitas kultural, serta banyaknya ideologi
alternatif yang kerap bertentangan dengan ideologi bangsa.
Belum lagi, maraknya berbagai narasi primordialisme dan sentimen berbasis isu SARA yang
berkembang di masyarakat pada saat pilpres dua periode terakhir seolah membuat sekat-sekat
kultural menjadi lebih kuat dan tidak terhindarkan.
Berangkat dari kenyataan ini, nasionalisme perlu disuarakan kembali untuk menjaga kedaulatan
bangsa dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik karena jika tidak persatuan dan kesatuan
akan terancam dan generasi mendatang akan bersikap apatis terhadap negerinya sendiri.

52

KESIMPULAN

Berikut ini fase nasionalisme di Indonesia

a.) Fase Pertama Gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah diawali
oleh Boedi Oetomo di tahun 1908, dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia,
sekolahan anak para priyayi Jawa, di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta.

b.) Fase Kedua Fase kedua adalah kebangkitan nasionalisme pada tahun 1928, yakni 20 tahun
setelah kebangkitan nasional. Pada fase ini, kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa dan
bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang
sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong
Sumatera dan lain sebagainya. Hal itu kemudian diwujudkan secara nyata dengan
menyelenggarakan Sumpah Pemuda pada 1928.
c.) Fase Ketiga Fase berikutnya disebut pula dengan masa “Revolusi Fisik Kemerdekaan”.
Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan nampak ketika mereka
menyandera Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok, agar segera memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan nation state yang berdaulat dalam
kerangka kemerdekaan.

d.) Fase Keempat Fase yang selanjutnya adalah perkembangan nasionalisme di tahun 1966,
yang menandai tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun setelah
kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapu dan eksesnya.

Tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial
kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara sulit bisa memperoleh kekuasaan dari
penguasa orde-lama Soekarno. Tetapi sayang, penguasa Orde Baru mencampakkan para pemuda
dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut, bahkan
sejak akhir tahun 1970-an para mahasiswa dibatasi geraknya dalam berpolitik dan dikungkung ke
dalam ruang-ruang kuliah di kampus.

e.) Fase Kelima Pergolakan masa Orde Baru melahirkan nasionalisme fase kelima, yang disebut
juga sebagai “Masa Reformasi”. Nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto,
melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa meskipun
melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang

53

SOAL & JAWABAN

1.Sebutkan Unsur-Unsur Nasionalisme
-Perasaan nasional - Watak nasional
- Batas nasional ( yang memberikan pengaruh emosional dan ekonomis pada
diri individu ).
- Bahasa nasional - Peralatan nasional
- Agama

2.Sebutkan Tujuan Nasionalisme
Pada dasarnya nasionalisme yang muncul dibanyak negara memiliki tujuan
sebagai berikut :
- Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional
melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
- Menghilangkan Ekstremisme ( tuntutan yang berlebihan ) dari warga negara
( individu dan kelompok ).
3.Sebutkan Akibat munculnya Nasionalisme
• Timbulnya negara nasional ( national state )
• Peperangan
• Imprialisme
• Proteksionisme
• Akibat social
4.Sebutkan 5 Prinsip Nasionalisme
a.) kesatuan (unity)

54

b.) kebebasan (liberty, freedom, independence)
c.) kesamaan (equality)
d.) kepribadian (personality) dan identitas (identity)
f.) prestasi (achievement)
5.Sebutkan Faktor Pendorong Timbulnya Nasionalisme Di Indonesia
- Timbulnya kembali golongan pertengahan, kaum terpelajar.
- Adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat
dalam berbagai bidang kehidupan
- Pengaruh golongan peranakan
- Adanya keinginan untuk melepaskan

55

BAB V

NEGARA DAN SYSTEM PEMERINTAHAN

A.Negara Dan System Pemerintahan

Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan

Bentuk Negara

Istilah bentuk negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu ”staatvormen”. Menurut para ahli ilmu
negara istilah staatvormen diterjemahkan ke dalam bentuk negara yang meliputi negara kesatuan,
federasi, dan konfederasi. Jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia maka
bentuk negara secara umum dibagi menjadi 2 yaitu:

1.Negara kesatuan, merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari
beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada
pemerintah pusat.

Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja dan
Jepang

2.Negara federasi atau serikat, adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara
bagian yang masing-masing tidak berdaulat.

Contoh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada,
Meksiko, Irlandia, New Zealand, India.

Selain kedua bentuk negara diatas ada pula bentuk negara lain, yaitu konfederasi dan serikat
negara. Konfederasi adalah bergabungnya beberapa negara yang berdaulat penuh. Sedangkan
serikat negara merupakan suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya
dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi
yang diadakan oleh semua negara anggota yang berdaulat.

Bentuk negara Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang lebih sering disebut Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah
negara kesatuan tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 yang berbunyi ”Negara Indonesia ialah
negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Pasal-pasal dalam UUD 1945 telah memperkukuh
prinsip NKRI, di antaranya pada pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 18B ayat (2), pasal
25A, dan pasal 37 ayat (5). Selain itu, wujud negara kesatuan tersebut semakin diperkuat setelah
dilakukan perubahan atas UUD 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan MPR

56

yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan
NKRI sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

3.Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi
politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakan kekuasaannya
atas suatu komunitas politik. Adapun beberapa bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu:

1.Ajaran klasik yang terdiri dari pendapat aristoteles, plato dan polybius

2.Modern yang terdiri dari Republik dan Monarki

Monarki dibedakan lagi menjadi tiga yaitu

1.Monarki absolut

2.Monarki konstitusonal

3.Monarki parlementer

Sedangkan Republik dibagi lagi menjadi tiga yaitu:

1.Republik absolut

2.Republik konstitusonal

3.Republik parlementer

4.Bentuk pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945

Bentuk pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah Republik.
Karena sesuai dengan pernyataan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara Indonesia
ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik” sudah menunjukkan secara tegas. Indonesia
juga dipimpin oleh seorang presiden bukan seorang Raja.

5.Pengertian dan macam-macam sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu sistem dan pemerintahan.
Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan
fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya
sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya
jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhan itu.
Sedangkan pengertian pemerintahan bisa dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas adalah
perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di
suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.

57

Adapun sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai
komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai
tujuan dan fungsi pemerintahan.

Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu:

1.Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem presidensial (presidensiil), merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana
kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Menurut Rod
Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

• Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat
pemerintahan yang terkait.

• Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling
menjatuhkan.

• Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem Presidensial, Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan
karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk
mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap
negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan
karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan
posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-
negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Ciri-ciri pemerintahan Presidensial yaitu :

• Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahansekaligus kepala negara.

• Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasirakyat dan dipilih langsung oleh
mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

• Presiden memiliki hak prerogratif(hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan
menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada
kekuasaan legislatif).

• Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

• Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislative

58

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:

• Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.

• Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan
Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden
Indonesia adalah lima tahun.

• program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang
luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

• Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan
kekuasaan mutlak.

• Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

•Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif
dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas

• Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama

2.Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan
penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat
perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara
mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem
parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang
terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya
pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara
saja. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda,
Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri Pemerintahan Parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahansedangkan kepala negara
dikepalai oleh presiden/raja.

• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan
undang-undang.

59

• Perdana menteri memiliki hak prerogratif(hak istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non -departemen.

• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislative

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat
antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu
partai atau koalisi partai.

• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.

• Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi
berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen
sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai
dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

• Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah
anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar
diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.

• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka
menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau
jabatan eksekutif lainnya

Sistem pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945

Negara Indonesia, berdasarkan pada UUD yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan
presidensial yakni sistem pemerintahan Negara republik – di dalamnya, kekuasaan eksekutif
dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Selain itu menurut UUD
1945, sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau trias
politika murni sebagaimana yang diajarkan oleh Montesquieu. Namun, Indonesia menganut
sistem pembagian kekuasaan

60

Hubungan antara sistem Pemerintahan yang ada di Indonesia dan Sistem Pemerintahan yang
sesuai dengan UUD 1945

Sejak Agustus 1945 sampai akhir tahun 1949, Indonesia mulai memberlakukan UUD 1945.
Menurut ketentuan UUD tersebut, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun,
sejak November 1945, berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat Pemerintah
14 November 1945, kekuasaan pemerintah dipegang oleh seorang perdana menteri. Hal ini
merupakan awal dari suatu sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer ini adalah
sebah penyimpangan ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan pemerintah harus dijalankan
menurut sistem cabinet presidensial dimana menteri sebagai pembantu presiden. Jadi sejak
November 1945 sampai Juli 1959, sistem pemerintahan yang diselenggarakan di Indonesia
berlainan dengan sistem pemerintahan yang ditentukan dalam naskah UUD 1945.

Pemerintahan negara kita berdasarkan pada demokrasi Pancasila. Yaitu sebuah demokrasi yang
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila artinya adalah
demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pemerintah Indonesia diatur secara desentralisasi, dengan pembagian wilayah administrasi
pemerintahan yang terdiri atas:

1. 33 buah provinsi,

2. lebih dari 273 kabupaten,

3. 63 kota,

4. 6 kota administrasi,

5. 4010 kecamatan

6. dan 65.295 desa.

Pemerintahan desentralisasi mulai dipraktekkan ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada 1 Januari 2001. Kewenangan daerah
kabupaten/kota dalam mengatur otonomi daerahnya mulai memegang peranan yang sangat
penting.

Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi, "bahwa kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk
dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. "

61

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk republik."

Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk
pemerintahannya adalah Republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan
republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan
sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut Sistem Pemerintahan
Presidensial.

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Namun dalam praktiknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang
masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan
bahwa sistem pemerintahan yang berjalan i Indonesia adalah sistem pemerintahan yang
merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem
pemerintahan parlementer. Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa
kali perubahan Periodisasi Sistem Pemerintahan, diantaranya

- Pada tahun 1945 - 1949 = Indonesia pernah menganut Sistem Pemerintahan Presidensial

- Pada tahun 1949 - 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu

- Pada tahun 1950 - 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan
demokrasi liberal

- Pada tahun 1959 - 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara
demokrasi terpimpin.

- Pada tahun 1966-1998 (Orde Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial

Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Karena terjadi
perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945
diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002.

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum
diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem
pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

2. Sistem Konstitusional.

62

3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut
UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan
semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem
pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.
Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa
melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya
pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung
dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga
ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan
pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem
pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar
pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di
Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan
negara daripada keuntungan yang didapatkanya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau
pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa
konstitusi negara itu berisi :

1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,

2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau
amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang
bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari
yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali,
yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen
itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.

63

Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum
diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat
tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan
beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru.
Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu
2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi
dalam beberapa provinsi.

2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.

3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil
presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki
kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan
melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem
presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai
berikut;

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap
memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.

2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari
DPR.

4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak
budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu
diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama.Perubahan baru tersebut, antara
lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme check and balance, dan

64

pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan
fungsi anggaran.

KESIMPULAN
Bentuk Negara
Istilah bentuk negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu ”staatvormen”. Menurut para ahli ilmu
negara istilah staatvormen diterjemahkan ke dalam bentuk negara yang meliputi negara kesatuan,
federasi, dan konfederasi. Jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia maka
bentuk negara secara umum dibagi menjadi 2 yaitu:
1.Negara kesatuan, merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari
beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada
pemerintah pusat.
Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja dan
Jepang
2.Negara federasi atau serikat, adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara
bagian yang masing-masing tidak berdaulat.

Contoh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada,
Meksiko, Irlandia, New Zealand, India.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara
terbagi dalam beberapa provinsi.

2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil
presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki
kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

65

B.Jenis Sistem Pemerintahan
Jenis-jenis Sistem Pemerintahan Di Dunia
Ada total enam jenis sistem pemerintahan yang tersebar di dunia, untuk negara Indonesia sendiri
menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Berikut ini keenam sistem pemerintahan yang
digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia.
1. Sistem Pemerintahan Presidensial
Secara singkat sistem pemerintahan presidensial berasal dari kata presiden. Dapat disimpulkan
bahwa semua pemerintahan serta negara diatur dan dikepalai oleh seorang presiden.
2. Sistem Pemerintahan Parlementer
Lain halnya dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan parlementer,
suatu negara memiliki dua pemimpin, yaitu presiden dan perdana menteri.
3. Sistem Pemerintahan Semipresidensial
Sistem pemerintahan semipresidensial ini adalah bentuk dari gabungan antara sistem
pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini juga
kerap disebut dengan Sistem Pemerintahan Eksekutif Ganda atau Sistem Pemerintahan Dual
Eksekutif.
4. Sistem Pemerintahan Komunis
Sistem pemerintahan komunis dipimpin dan berada dibawah kendali partai komunis.
5. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal
Sistem pemerintahan demokrasi liberal atau yang biasa disebut dengan demokrasi konstitusional
ini memiliki sistem politik yang menganut paham kebebasan individu.
6. Sistem Pemerintahan Liberal
Sistem pemerintahan liberal menjadikan kebebasan dari rakyat mereka sebagai landasan dalam
bernegara serta menjadi dasar dari penetapan kebijakan serta aturan yang berlaku di negara
tersebut. Perlu Grameds ketahui bahwa para pejabat pemerintah yang ada di negara yang
menganut sistem pemerintahan ini tidak banyak membuat serta menetapkan kebijakan serta
aturan, jadi masyarakat tidak begitu terikat dengan pengaturan dan kebijakan.

66

KESIMPULAN
Ada total enam jenis sistem pemerintahan yang tersebar di dunia, untuk negara Indonesia sendiri
menggunakan sistem pemerintahan presidensial
1. Sistem Pemerintahan Presidensial
Secara singkat sistem pemerintahan presidensial berasal dari kata presiden. Dapat disimpulkan
bahwa semua pemerintahan serta negara diatur dan dikepalai oleh seorang presiden.
2. Sistem Pemerintahan Parlementer
Lain halnya dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan parlementer,
suatu negara memiliki dua pemimpin, yaitu presiden dan perdana menteri.
3. Sistem Pemerintahan Semipresidensial
Sistem pemerintahan semipresidensial ini adalah bentuk dari gabungan antara sistem
pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini juga
kerap disebut dengan Sistem Pemerintahan Eksekutif Ganda atau Sistem Pemerintahan Dual
Eksekutif.
4. Sistem Pemerintahan Komunis
Sistem pemerintahan komunis dipimpin dan berada dibawah kendali partai komunis.
5. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal
Sistem pemerintahan demokrasi liberal atau yang biasa disebut dengan demokrasi konstitusional
ini memiliki sistem politik yang menganut paham kebebasan individu.
6. Sistem Pemerintahan Liberal
Sistem pemerintahan liberal menjadikan kebebasan dari rakyat mereka sebagai landasan dalam
bernegara serta menjadi dasar dari penetapan kebijakan serta aturan yang berlaku di negara
tersebut. Perlu Grameds ketahui bahwa para pejabat pemerintah yang ada di negara yang
menganut sistem pemerintahan ini tidak banyak membuat serta menetapkan kebijakan serta
aturan, jadi masyarakat tidak begitu terikat dengan pengaturan dan kebijakan.

67

C.Sistem Pemerintahan Yang Ideal Untuk Negara Indonesia

Bagaimanakah mewujudkan system pemerintahan yang dapat menjadi faktor utama terwujudnya
general walfare di Indonesia. Mungkin pertanyaan ini sudah agak sedikit usang ditelinga kita
semua. Namun keusangan pertanyaan ini bukanlah alasan pertanyaan ini tidak akan pernah
ditanyakan lagi. Dalam sebuah masyarakat, kita jarang sekali menemukan adanya sebuah konsep
yang bertahan dan baku. Tentu saja tetap ada riak dan kritik bagi setiap konsep yang diterapkan.
Ini adalah konsekuensi dasar dari sifat dinamisnya masyarakat sebagai objek sebuah system
kehidupan bersama diterapkan.

Walau bagaimanapun, sebuah pemikiran tentang bagaimana menyususn sebuah konsep
pemerintahan yang ideal adalah sebuah hasil rekonstruksi subjektif dari satu orang untuk
kemudian diterapkan kepada masyarakat yang realitasnya merupakan objek-objek yang jamak.
Tentu saja penerapan ini tidak bisa dihindarkan dari berbagai tingkatan konflik, mulai dari
konflik konseptual sampai manifestasi konflik dalam bentuk fisik. Dalam pandangan masyarakat
yang dinamis hal ini adalah sebuah kewajaran.

Indonesia fakta sejarah hingga pembentukan Negara kesatuan

Dalam bab ini, objek yang kemudian kita jadikan sebagai focus utama pembahasan kita kali ini
adalah tentang “upaya mewujudkan system pemerintahan ideal di Indonesia”. Tentu saja
pembicaraan ini adalah pembicaraan yang diawalai dengan bagaimana melihat Indonesia secara
factual. Bahwa Indonesia adalah Negara yang berdiri diatas fondasi heterogenitas budaya, corak
berfikir sampai derajat kesopanan.

Walaupun ada beberapa episode sejarah perjalanan bangsa ini yang menceritakan kenekatan
beberapa kelompok untuk mendeklarasikan konse persatuan dan kesatuan (sejak Sumpah
Pemuda 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945) namun tetap saja
persatuan dan kesatuan itu bukanlah sebuah sitesis sebagaimana bersatunya antara Oksigen dan
Hidrogen membentuk Air. Persatuan dan kesatuan yang dimaksudkan adalah persatuan dan
kesatuan dalam tataran konseptual. Persatuan dan kesatuan tentang cara hidup bersama.
Persatuan dan kesatuan identitas, tetapi tidak meninggalkan ciri partikularitasnya. Ini merupakan
aspek terpenting yang harus dipertimbangkan dalam mewujudkan sebuah system pemerintahan
yang ideal untu konteks masyarakat yang heterogen.

Kita tidak bias memaksakan persatuan dan kesatuan itu lahir sebagai hasil dari sebuah akulturasi
budaya. Dalam konteks masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia, setiap suku adalah sama
dan sederajat. Dasar ini yang seharusnya termanifestasikan dalam konsep persatuan dan kesatuan
di Indonesia.

Namun fakta yang kitta temui ternyata sangatlah berbeda. Penerapan konsep kehidupan bersama
dalam bingkai persatuan dan kesatuan yang selama ini berjalan pada system pemerintahan di
Indonesia adalah persatuan dan kesatuan yang lahir dari konsep akulturasi. Budaya diadu untuk

68

menghasilkan budaya pemenang dan menyisakan dendam yang akan meledak menjadi sebuah
konflik sara ketika menemukan pemicunya. Tidak sedikit dan bahkan bukan satu atau dua kali
kita mendengar pecahnya konflik sara diberbagai daerah di Indonesia. Apakah ini merupakan
wajah asli dari persatuan dan kesatuan yang dimaksudkan? Tentu saja dalam kesadaran dan
kondisi normal semua orang di Indonesia tidak menginginkan hal ini terjadi.

Bingkai Persatuan dan Kesatuan dalam Heterogenitas Masyarakat Indonesia

Lalu bagaimanakah cara untuk mempersatukan masyarakat yang heterogen ini Konsep seperti
apa yang cocok untuk diterapkan di Indonesia Ini adalah pertanyaan selanjutnya setelah kita
melihat fakta heterogenitas yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Persatuan dan kesatuan yang ideal tentu saja adalah persatuan dan kesatuan yang kemudian
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

-Pluralitas

-Toleransi

-Menghormati hak-hak asasi manusia

-Tunduk pada aturan hukum

Empat unsur ini adalah unsur yang mesti ada dalam konteks masyarakaat yang heterogen.
Karena dengan empat unsur inilah kita bisa berinteraksi tanpa mencederai identitas pribadi kita
masing-masing. Pluralitas aadalah prinsip dimana kita mengenyampingkan identitas pribadi kita
ketika kita berinteraksi di ruang publik. Hal ini tidak berarti bahwa kita melepaskan identitas
pribadi kita, namun tidak menjadikannya sebagai pokok utama interaksi untuk sementar waktu
adalah hal yang penting dalam interaksi di masyarakkat yang heterogen seperti Indonesia.
Toleransi adalah konsep tentang saling menghormati. Hak-hak Asasi Manusia adalah konsep
universal tentang kesederajatan dan persamaan hak antara manusia dan Tunduk Pada Aturan
Hukum merupakan kiristalisasi dari setiap proses persatuan dan kesatuan yang dimaksudkan.

Pemerintahan Ideal di Indonesia

untuk mewujudkan konsep pemerintahan yang ideal di Indonesia bukanlah hal yang mustahil
seperti membuat segetiga bersisi empat atau memkasakan ½ lebih besar daripada 1. Namun ini
bukan perkerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu satu periode pemerintahan. Hal ini
membutuhkan kontunuitas dan konsistensi tinggi serta arah yang jelas untuk mewujudkan semua
ini. Setidaknya ada beberapa hal yang harusnya mesti ada dalam system pemerintahan di
Indonesia.

69

System pemerintahan haruslah merupakan system yang berasal dari kondisi realitas bangsa
Indonesia. Kelemhan kita selama ini adalah system pemerintahan yang diterapkan adalah system
hasil caplokan dari konsep yangtelah diterapkan di Negara lain. Tanpa terlebih dahulu disadari
bahwa konteks masyarakat kita berjalan berdasarkan prinsip-prinnsip yang berbeda dengan
masyarakat diluar Indonesia.

System pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kesadaran masyarakat. Kita tahu, nahwa
perbedaaan terbesar antara konsep masyarakat monarki dan demokrasi adalah pada dasar
ketaatan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konsep masyarakat monarki, ketaatan rakyat
dibangun diatas dasar “rasa takut” sedangkan dalam konsep masyarakat demokrasi ketaatan
masyarakat dibangun diatas dasar pilihan rasional setiap orang. Apabila Indonesia
mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah Negara yang berdasarkan pada konssep demokrasi,
maka demokratisasi adalah upaya pemerintah untuk menciptakan pilihan-pilihan rasional kepada
masyarakatnya. Bukan berdasarkan uang dan tipu muslihat serta janji yang tidak pernah ditepati.

System pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konsep pluralitas dan toleransi. Bahwa tidak
seharusnya Indonesia menjadi Negara yang hanyamenjadikan satu agama lebih tinggi dari agama
lain. Atau satu suku lebih utama dari suku yang lain. Karena se-mayoritas apapun sebuah agama,
kita tidak bias mengatakan bahwa minoritas itu tidak punya hak.

Pembangunan kesadaran akan hukum dan hak asasi manusia. Mungkin ini hal yang paling
penting dalam upaya perwujudan system pemerintahan yang ideal di Indonesia. Hal ini
merupakan hal yang sangat substansial dalam sebuah system pemerintahan. Pemerintahan yang
tidak mendapatkan trust dari rakyatnnya pada dasarnyamerupakan pemerintahan yang sama
sekali tidak berguna. Bagaimana mungkin sebuah system pemerintahan akan mengklaim bahwa
pemerintahan ini ditujukan untuk rakyat sedangkan trust dari masyarakat saja tidak ada.

Pembangunan kepercayaan masyarakat haruslah dilakukan dengan realisasi program kerja.
Mendapatkan kepercayaan masyarakat tidak bias dilakukan dengan cara pengalihan isu dan
pencitraan yang berlebihan. Karena tingkat intelektualitas masyarakat linear dengan tingkat
apatisasinya. Ketika sebuah system pemerintahan dibangun berdasarkan kepercayaan
masyarakat, maka masyarakat akan dengan senang hati menjadi patuh dan taat akan hukum.
Karena system dibangun berdasarkan fakta dan kondisi yang ada pada masyaraat itu sendri.
Bukan berdasarkan hasil studi banding ke luar negeri yang cenderng menghabiskan anggaran dan
tidak memiliki hasil sama sekali.

System pemerintahan yang diawali dari pemenuhan basic rights masyarakat. Seharusnnya
Indonesia menjadikan pemenuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan menjadi focus utama
alokasi APBN setiap tahunnya. Karena bagaimana mungkin mayarakat akan menjadi maysrakat
yang adil dan sejahtera katika hak-haknya yang paling mnedasar tidak bias dipenuhi oleh
pemerintah. Namun faktanya, di Indonesia pemenuhan basic rightsi sepertinya bukan menjadi

70

focus utama penyelenggaraan pemerintahan. Tidak seperti ketika pemerintah menagih kewajiban
masyarakat untuk membayar pajak.

Yang terakhir adalah alur pemerintahan yang jelas. Dimana alur pemerintahan ini merupakan
konsep utama agar dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain tidak terjadi missing link.
Seperti yang terjadi selama ini bahwa setiap periode pemerintahan di Indonesia cenderung untuk
membawa konsep baru, bukan melanjutkan konsep yang sudah ada. Konsekuensianya, lima
tahun sekali Indonesia menggali pondasi baru. Lima tahun sekali kita start lalu kapan kita akan
sampai di titik akhir?

Enam point tentang system pemerintahan yang ideal ini adalah point yang tidak berbicara dalam
skala prioritas ataukah pilihan. Namun ke-enam point ini adalah substansi yang harus ada secara
akumulatif dalam system pemerintahan di Indonesia. System pemerintahan ideal di Indonesia
bukan mitos dan juga bukan sebuah utopia. Akan tetapi merupakan sebuah realisasi dari
kesadaran bernegara.

KESIMPULAN

Persatuan dan kesatuan yang ideal tentu saja adalah persatuan dan kesatuan yang kemudian
mengandung unsur-unsur sebagai berikuT

-Pluralitas

-Toleransi

-Menghormati hak-hak asasi manusia

-Tunduk pada aturan hukum

Empat unsur ini adalah unsur yang mesti ada dalam konteks masyarakaat yang heterogen.
Karena dengan empat unsur inilah kita bisa berinteraksi tanpa mencederai identitas pribadi kita
masing-masing. Pluralitas aadalah prinsip dimana kita mengenyampingkan identitas pribadi kita
ketika kita berinteraksi di ruang publik. Hal ini tidak berarti bahwa kita melepaskan identitas
pribadi kita, namun tidak menjadikannya sebagai pokok utama interaksi untuk sementar waktu
adalah hal yang penting dalam interaksi di masyarakkat yang heterogen seperti Indonesia.
Toleransi adalah konsep tentang saling menghormati. Hak-hak Asasi Manusia adalah konsep
universal tentang kesederajatan dan persamaan hak antara manusia dan Tunduk Pada Aturan
Hukum merupakan kiristalisasi dari setiap proses persatuan dan kesatuan yang dimaksudkan.

71

SOAL & JAWABAN
1.Apa Itu Negara Kesatuan
merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang
memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat.
Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja dan
Jepang
2. Apa Itu Negara Federasi
Yaitu negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak
berdaulat.
Contoh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada,
Meksiko, Irlandia, New Zealand, India
3.Apa Itu Konfederasi
Konfederasi adalah bergabungnya beberapa negara yang berdaulat penuh
4.Apa itu Serikat Negara
serikat negara merupakan suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya
dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi
yang diadakan oleh semua negara anggota yang berdaulat
5. Sebutkan Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan Dunia
- Sistem Pemerintahan Presidensial
- Sistem Pemerintahan Parlementer
- Sistem Pemerintahan Semipresidensial
- Sistem Pemerintahan Komunis
- Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal
- Sistem Pemerintahan Liberal

72

BAB VI

HAK ASASI MANUSIA

A.Pengertian Manusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Manusia adalah Makhluk yang berakal
budi/insanulkamil artinya makhluk yang paling sempurna.

Manusia sebagai makhluk yang berpolitik (zon politicon),makhluk yang bermasyarakat, makhluk
yang berbudaya, makhluk yang berbahasa, makhluk yang berbicara (Nata, 2009 : 29).

Menurut Adz-Dzaky (2004 : 13), manusia adalah salah satu makhluk Allah yang paling
sempurna, baik dari aspek jasmaniyah lebih-lebih rohaniyahnya.

Manusia adalah mahluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah SWT.
Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas
mereka sebagai khalifah dimuka bumi ini (Adz-Dzaky 2004 : 13).

Dari berbagai uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Manusia adalah mahluk yang
paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah baik di lihat dari segi jasmani dan rohaninya
karena manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan makhluk yang berbudaya.

KESIMPULAN
Manusia adalah mahluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah SWT.
Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas
mereka sebagai khalifah dimuka bumi ini (Adz-Dzaky 2004 : 13).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Manusia adalah Makhluk yang berakal
budi/insanulkamil artinya makhluk yang paling sempurna

B. Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang
kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya.

Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan
kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk
berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan.
Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan
nasional.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah dasar dari sistem internasional untuk
perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10
Desember 1948, untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR
menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat
manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk

73

menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan Amnesty
International.
Makna Hak Asasi Manusia
Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah “martabat
manusia” dan yang kedua adalah “persamaan”. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi
(percobaan) dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas
mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini
hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua
budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau
sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus
menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu
negara.

Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus:
-Hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang.
-Hak asasi manusia bersifat universal yaitu hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh
dunia.
Anda tidak memiliki hak asasi manusia karena Anda adalah warga negara tertentu, tetapi karena
Anda adalah anggota keluarga manusia. Ini juga berarti bahwa anak-anak dan orang dewasa
memiliki hak asasi manusia.

-Hak asasi manusia tidak dapat dicabut yaitu Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini, sama
seperti Anda berhenti menjadi manusia.
-Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan yaitu tidak ada yang dapat mengambil hak karena hak
tersebut “kurang penting” atau “tidak esensial”.
-Hak asasi manusia saling bergantung yaitu bersama-sama hak asasi manusia membentuk
struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung pada hak Anda atas kebebasan
berekspresi, untuk berserikat, atas pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
-Hak Asasi Manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Tanpa hak asasi manusia
seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Melanggar hak asasi seseorang
berarti memperlakukan orang tersebut seolah-olah dia bukan manusia. Mempromosikan hak
asasi manusia berarti menuntut agar martabat manusia semua orang dihormati.
Dalam menuntut hak-hak ini, setiap orang juga memikul tanggung jawab: menghormati hak
orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang haknya dilanggar atau ditolak. Dengan
mengambil tanggung jawab ini Anda menunjukkan solidaritas dengan semua orang lain.

Kerangka Hak Asasi Manusia
Sepanjang sejarah, masyarakat telah mengembangkan sistem keadilan, seperti Magna Carta
(1215) atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis. Namun tidak satupun dari prekursor
instrumen hak asasi manusia ini yang mencerminkan konsep fundamental bahwa setiap orang
berhak atas hak tertentu hanya demi kemanusiaan mereka. Pada abad kesembilan belas,
Konvensi Jenewa meletakkan dasar bagi hukum humaniter internasional dan Organisasi
Perburuhan Internasional membuat konvensi untuk melindungi pekerja.
Setelah masa penjajahan dan Perang Dunia II, muncul suara-suara di seluruh dunia tentang
standar hak asasi manusia untuk memperkuat perdamaian internasional dan melindungi warga

74

sipil dari pelecehan oleh pemerintah. Suara-suara ini memainkan peran penting dalam pendirian
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945.
Hak untuk semua anggota keluarga manusia pertama kali ditetapkan dalam Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (UDHR), salah satu inisiatif pertama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
baru dibentuk. Ketiga puluh pasal ini bersama-sama membentuk pernyataan yang komprehensif,
dengan hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sipil. Deklarasi ini bersifat universal (berlaku
untuk orang-orang di seluruh dunia) dan tidak terpisahkan (semua hak sama pentingnya untuk
realisasi penuh kemanusiaan seseorang).

UDHR adalah sebuah pernyataan. Memang benar sekarang ini berstatus hukum kebiasaan
internasional. Tetapi karena itu adalah pernyataan, itu hanya menyiratkan seperangkat prinsip
yang menjadi komitmen negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya untuk
menyediakan kehidupan yang bermartabat bagi semua orang. Agar hak-hak yang ditentukan
dalam deklarasi dapat ditegakkan sepenuhnya secara hukum, mereka harus ditulis dalam
dokumen yang disebut perjanjian. Untuk alasan politis dan prosedural, hak dibagi menjadi dua
perjanjian terpisah, masing-masing menangani kategori hak yang berbeda.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menetapkan hak-hak khusus
berorientasi kebebasan yang tidak boleh diambil oleh negara dari warganya, seperti kebebasan
berekspresi dan kebebasan bergerak.
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) mengatur pasal-
pasal dari UDHR yang mendefinisikan hak individu untuk menentukan nasib sendiri dan hak
atas kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan, yang harus
disediakan oleh negara sejauh mungkin. Majelis Umum PBB mengesahkan kedua konvensi
tersebut pada tahun 1966.

Sejak diadopsi pada tahun 1948, Deklarasi Universal telah menjadi dasar bagi dua puluh
perjanjian utama hak asasi manusia. Bersama-sama ini membentuk kerangka HAM Perserikatan
Bangsa-Bangsa.

Perjanjian hak asasi manusia utama Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah:
-Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Genosida, 1948
-Konvensi Internasional tentang Status Pengungsi, 1951
-Konvensi Perbudakan, 1926, dilengkapi dengan Protokol, 1953
-Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965
-Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966
-Konvensi tentang Ketidakterlakuan Batasan Hukum terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan
Terhadap Kemanusiaan, 1968
-Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979
-Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi
atau Merendahkan Martabat, 1984
-Konvensi Hak Anak, 1989
-Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarganya, 1990
-Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 2006

75

Selain PBB, organisasi global, ada juga organisasi regional yang juga mengembangkan
instrumen HAM. Perjanjian hak asasi manusia regional ini dirancang untuk memperkuat
perjanjian PBB, yang tetap menjadi kerangka kerja dan standar minimum di semua bagian dunia.
Contohnya adalah:

-Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (ECHR,
juga dikenal sebagai Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) diadopsi pada tahun 1950 oleh
Dewan Eropa dan sekarang diratifikasi oleh 47 negara anggota;
-Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan
Martabat. Treatment atau Punishment, diadopsi pada tahun 1987 oleh Council of Europe;
Piagam Sosial Eropa, diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 1961 dan direvisi pada tahun 1996

-Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, diadopsi pada tahun 1969 oleh Organisasi
Negara-negara Amerika (OAS) dan berlaku untuk pemerintah yang telah meratifikasinya di
Amerika Utara, Tengah dan Selatan

KESIMPULAN
Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang
kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya.

Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan
kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk
berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan.

Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan
nasional.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah dasar dari sistem internasional untuk
perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10
Desember 1948, untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR
menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat
manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk
menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan Amnesty
International

76

C. Penerapan Hak Asasi Manusia Di Indonesia
Suatu negara dengan ideologi yang dianutnya pada dasarnya akan mempengaruhi kehidupan
masyarakat di negara tersebut, termasuk dalam hal penerapan hak-hak asasi masyarakatnya.
Negara-negara Barat, seperti Amerika, dengan paham Liberalismenya memungkinkan
masyarakatnya untuk melakukan segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya, sedangkan peran
pemerintah sangat kecil dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya, diharapkan dapat mengimplementasikan
HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi
Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas,
akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat
kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan
tidak mengganggu hak asasi orang lain. Namun dalam realitasnya hal tersebut belum sepenuhnya
dapat diterapkan oleh rakyat Indonesia.

Dimulai dengan bergulirnya era reformasi, munculah berbagai produk hukum yang diharapkan
untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik.
Antara lain, UUD 1945 pasal 28A sampai pasal 28J, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia, UU Pers, UU tentang HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu,
UU Parpol, UU Otonomi Daerah. Dari sisi politik, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan
politik yang luas. Empat kebebasan dasar, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan
berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk
turut serta dalam pemerintahan.

Melalui berbagai media hampir semua lapisan rakyat Indonesia sudah dapat mengekspresikan
perasaan dan pendapatnya tanpa rasa takut atau was-was seperti pada zaman Orde Baru. Rakyat
Indonesia relatif bebas mengkomunikasikan gagasan dan informasi yang dimilikinya. Rakyat
menikmati pula hak atas kebebasan berkumpul. Pertemuan-pertemuan rakyat, seperti, seminar,
rapat-rapat akbar tidak lagi mengharuskan meminta izin penguasa seperti di masa Orde Baru.

Rakyat Indonesia telah menikmati juga kebebasan berorganisasi. Rakyat tidak hanya bebas
mendirikan partai-partai politik sebagai wahana untuk memperjuangkan aspirasi politiknya.
Rakyat bebas pula untuk mendirikian organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti serikat
petani, serikat buruh, perkumpulan masyarakat adat, dan lain sebagainya. Selain itu, tumbuhnya
organisasi-organisasi rakyat dari bawah ini akan memperkuat masyarakat sipil yang diperlukan
bagi berlangsungnya sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.

Namun jika kita amati, upaya pengusutan pelanggaran HAM berat di Indonesia selama ini masih
mengalami hambatan-hambatan. Masyarakat tentunya bisa menilai sendiri bagaimana upaya
pengusutan Peristiwa Trisakti-Semanggi, Peristiwa Kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998,
Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa. Ketidakmampuan penuntasan masalah HAM, telah
menimbulkan pertanyaan dalam benak masyarakat terkait dengan keseriusan pemerintah dalam
mengusut masalah tersebut.

77

Kebebasan politik yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia ternyata juga tak diimbangi dengan
perlindungan hukum yang semestinya bagi hak-hak sipil, seperti, hak atas kemerdekaan dan
keamanan pribadi, hak atas kebebasan dari penyiksaan, atau hukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas pemeriksaan yang adil dan proses hukum yang
semestinya, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Dari berbagai daerah, seperti, Poso,
Papua, Jakarta, dan tempat-tempat lain di Indonesia, dilaporkan masih terjadi kekerasan
horisontal yang melibatkan unsur-unsur polisi dan militer.

Hal yang memprihatinkan, seringkali dalam peristiwa kekerasan horisontal, aparat keamanan
seolah-olah tidak berdaya melindungi kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kekerasan
tersebut. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti, kasus pembunuhan,
penculikan, penahanan sewenang-wenang terhadap ratusan ribu orang yang disangka mempunyai
kaitan dengan PKI, dan beberapa kasus lainnya, sampai hari ini belum memperoleh penanganan
yang adil.

KESIMPULAN

Suatu negara dengan ideologi yang dianutnya pada dasarnya akan mempengaruhi kehidupan
masyarakat di negara tersebut, termasuk dalam hal penerapan hak-hak asasi masyarakatnya.
Negara-negara Barat, seperti Amerika, dengan paham Liberalismenya memungkinkan
masyarakatnya untuk melakukan segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya, sedangkan peran
pemerintah sangat kecil dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya, diharapkan dapat mengimplementasikan
HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi
Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas,
akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat
kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan
tidak mengganggu hak asasi orang lain. Namun dalam realitasnya hal tersebut belum sepenuhnya
dapat diterapkan oleh rakyat Indonesia.

Dimulai dengan bergulirnya era reformasi, munculah berbagai produk hukum yang diharapkan
untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik.
Antara lain, UUD 1945 pasal 28A sampai pasal 28J, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia, UU Pers, UU tentang HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu,
UU Parpol, UU Otonomi Daerah. Dari sisi politik, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan
politik yang luas. Empat kebebasan dasar, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan
berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk
turut serta dalam pemerintahan

78

SOAL & JAWABAN

1.Sebutkan Pengertian Manusia
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Manusia adalah Makhluk yang berakal
budi/insanulkamil artinya makhluk yang paling sempurna .Manusia adalah mahluk paling
sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah SWT. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia
merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah dimuka bumi ini
2.Sebutkan Pengertian HAM
Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang
kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya
3.Apa Itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah dasar dari sistem internasional untuk
perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10
Desember 1948, untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR
menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat
manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk
menghormati hak-hak dasar setiap orang
4. Sebutkan Karakteristik Hak Asasi Manusia
-Hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang.
-Hak asasi manusia bersifat universal
-Hak asasi manusia tidak dapat dicabut
-Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan
5. Sebutkan 3 perjanjian HAM Yang Pernah Terjadi di PBB
-Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Genosida, 1948
-Konvensi Internasional tentang Status Pengungsi, 1951
-Konvensi Perbudakan, 1926, dilengkapi dengan Protokol, 1953

79

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

A.Pengertian Dan Jenis-Jenis Hak Warga Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah sesuatu hal yang benar, milik,
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu
atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat

Pengertian Hak Menurut Ahli

1. Notonegoro

Dalam buku Ilmu Hukum oleh Satjipto Raharjo, hak menurut Notonegoro adalah kuasa untuk
menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu
dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa olehnya

2. Kansil

Kansil dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia mengatakan, hak adalah
izin atau kekuasaan yang diberikan hukum.

3. Sudikno Mertokusumo

Sedangkan Sudikno Metokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, hak adalah kepentingan
yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang
diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan
dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban

1. Hak atas Kewarganegaraan

Pasal 26 dalam UUD 1945 mengatur tentang jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan
status kewarganegaraannya.

Selain itu, dalam pasal tersebut menjelaskan warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli
dan orang bangsa lain yang di sahkan UU sebagai warga negara.

2. Mendapatkan Kesamaan kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintah

Pasal 27 ayat 1 menjelaskan tentang kesamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum
dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan perintahan.

80

Hal ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan hak dan kewajiban warga negara.
3. Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak
Pada pasal 27 ayat 2 menjelaskan tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan
dan penghidupan yang layak.
Di mana pada pasal ini menerangkan tentang asas keadilan sosial dan kerakyatan.
Adanya undang-undang tenaga kerja, agraria, perkoperasian dan lainnya bertujuan untuk
menciptakan lapangan kerja agar warga negara mendapatkan penghidupan.
4. Hak dan Kewajiban Bela Negara
Nah, pada pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam membela negara.
pasal ini membuat setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk menjadi satu kesatuan
dalam membela negara.
5. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat juga diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28.
Terdapat tiga hak warga negara dalam pasal ini, yaitu hak kebebasan berkumpul, berpendapat,
dan berserikat.
6. Kebebasan dalam Memeluk Agama
Pasal 29 ayat 1 dan 2 menjelaskan kebebasan warga negara untuk beragama.
Nah, jadi setiap warga negara itu bebas untuk memeluk satu agama yang dipercayai dan diyakini
masing-masing.
7. Hak Mendapat Pendidikan
Pemerintah Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan alinea
keempat pembukaan UUD 1945.
Lalu, pada pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan
pendidikan yang layak.
pada pasal 31 ayat 2 juga menjelaskan kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dan
pemerintah wajib membiayainya
8. Ikut Mempertahankan dan Mengamankan Negara

81

Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan 2.

Pasal tersebut menyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah ikut mempertahankan
dan mengamankan negara Indonesia.

KESIMPULAN

Pengertian Dan Jenis-Jenis Hak Warga NegaraMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat
sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat

Pengertian Hak Menurut Ahli

1. Notonegoro

Dalam buku Ilmu Hukum oleh Satjipto Raharjo, hak menurut Notonegoro adalah kuasa untuk
menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu
dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa olehnya

2. Kansil

Kansil dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia mengatakan, hak adalah
izin atau kekuasaan yang diberikan hukum.

3. Sudikno Mertokusumo

Sedangkan Sudikno Metokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, hak adalah kepentingan
yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang
diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan
dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban

1. Hak atas Kewarganegaraan

2. Mendapatkan Kesamaan kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintah

3. Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

4. Hak dan Kewajiban Bela Negara

5. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

6. Kebebasan dalam Memeluk Agama

7. Hak Mendapat Pendidikan

82

8. Ikut Mempertahankan dan Mengamankan Negara

B.Pengertian Dan Jenis Jenis Kewajiban Warga Negara

Jika diartikan secara umum, kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh
seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung
jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu,
kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat,
mulai dari anak-anak hingga orang yang sudah dewasa.

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah (sesuatu) yang
diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Menurut pengertian kewajiban
dari KBBI, maka bisa dibilang kalau kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang
harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.

Tindakan kewajiban ini bisa kita lihat saat masih duduk di bangku sekolah yang di mana seorang
pelajar memiliki kewajiban belajar. Tidak hanya itu, dalam dunia kerja, suatu tugas atau
pekerjaan harus diselesaikan agar tidak diberi omelan oleh pimpinan perusahaan. Jadi, jangan
pernah menunda-nunda tindakan kewajiban karena bisa merugikan diri sendiri atau orang lain

Selain itu, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa dengan melakukan tindakan
kewajiban, maka kita akan memperoleh suatu hak. Misalnya, seorang pelajar yang memiliki
kewajiban untuk belajar, sehingga seorang murid bisa mendapatkan nilai yang bagus. Tidak
hanya itu, seseorang yang melakukan kewajiban bisa mendapatkan hak bisa kita lihat pada
seorang karyawan perusahaan. Karyawan yang sudah menyelesaikan suatu pekerjaan akan
memperoleh gaji, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan.

Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli

Supaya lebih mudah memahami pengertian kewajiban, maka kita akan membahas pengertian
kewajiban menurut para ahli.

Prof. R. M. T. Sukamto Notonagoro

mengungkapkan bahwa kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak
tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa
oleh pihak yang berkepentingan.

John Salmond

Menurut John Salmond, kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang dan
jika tidak melakukan suatu hal tersebut, maka akan memperoleh sanksi.

83

Fredrick Pollock

Frederick Pollock mengatakan bahwa kewajiban sama dengan sebuah tugas dan dalam
pengertian hukum, kewajiban adalah sesuatu hal yang bisa mengikat antara dua orang atau lebih
secara hukum.

Jenis-Jenis Kewajiban

Kewajiban yang merupakan suatu tindakan yang harus dikerjakan dan diselesaikan memiliki
beberapa jenis. Menurut George Nathaniel Curzon, kewajiban dibagi menjadi lima jenis, yaitu
kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif dan negatif, kewajiban umum dan
khusus, serta kewajiban primer.

Kewajiban Mutlak

Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya
sendiri dan tidak berkaitan dengan hak serta tanpa harus mengaitkan hak di lain pihak. Salah satu
contoh dari kewajiban mutlak adalah seseorang yang wajib menjalankan ibadah yang
dipercayanya. Bagi umat beragama, menjalankan ibadah merupakan suatu hal yang wajib,
sehingga sudah seharusnya untuk tidak meninggalkan ibadah.

Kewajiban Publik

Kewajiban publik adalah jenis kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak publik. Kewajiban
publik sering kita di dalam peraturan hukum yang di mana setiap orang harus patuh terhadap
hukum pidana dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, contoh kewajiban publik bisa
dilakukan dengan cara menaati rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara dan membangun
ketertiban dalam bermasyarakat.

Kewajiban Positif dan Negatif

Kewajiban positif dan negatif adalah kewajiban seorang manusia untuk mengerjakan atau tidan
mengerjakan sesuatu hal. Dengan kata lain, kewajiban positif merupakan kewajiban seseorang
untuk meniatkan dirinya melakukan suatu hal. Sedangkan kewajiban negatif merupakan
kewajiban seseorang untuk tidak meniatkan dirinya melakukan suatu hal.

Contoh dari kewajiban positif adalah seseorang wajib melapor kepada pihak berwajib ketika
haknya sudah diambil dengan paksa. Sementara itu, contoh dari kewajiban negatif berupa untuk
tidak melakukan tindakan pencemaran nama baik walaupun haknya sudah diambil.

Kewajiban Umum dan Khusus

84

Kewajiban umum adalah kewajiban yang ditujukan kepada semua warga yang tinggal dan hidup
pada suatu negara secara umum. Sementara itu, kewajiban khusus adalah jenis kewajiban yang
hanya dilakukan atau dikerjakan oleh beberapa golongan saja, seperti orang-orang yang ada pada
bidang perjanjian atau pada bidang hukum.

Contoh kewajiban umum berupa semua masyarakat wajib menaati peraturan yang ada pada suatu
negara, baik itu yang datang ke negara tersebut atau yang sudah tinggal di negara tersebut.
Contoh dari kewajiban khusus dapat kita lihat pada seseorang yang sudah membayar barang atau
jasa dari kesepakatan yang telah disetujui.

Kewajiban Primer

Kewajiban primer adalah kewajiban yang bisa muncul dari tindakan atau perilaku seseorang
yang tidak melawan hukum. Dengan kata lain, kewajiban primer merupakan jenis kewajiban
yang berkaitan langsung dengan peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku pada suatu negara.
Misalnya, kewajiban untuk membayar pajak dan kewajiban untuk tidak melakukan pencemaran
nama baik orang lain.

KESIMPULAN

kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang
dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang
sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat
pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat, mulai dari anak-anak hingga
orang yang sudah dewasa.

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah (sesuatu) yang
diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Menurut pengertian kewajiban
dari KBBI, maka bisa dibilang kalau kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang
harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.

Supaya lebih mudah memahami pengertian kewajiban, maka kita akan membahas pengertian
kewajiban menurut para ahli.

Prof. R. M. T. Sukamto Notonagoro

mengungkapkan bahwa kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak
tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa
oleh pihak yang berkepentingan.

85

C.Penerapan Hak Dan Kewajiban Warganegara Di Indonesia

Setiap masyarakat membuat hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun sebagai warga
negara. Agar semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya, maka pemerintah berupaya
untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut bagi setiap anggota masyarakat dengan cara
membuat undang-undang dan berbagai peraturan yang mendukungnya. Ada banyak sekali
contoh penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang dapat
Anda ketahui

Contoh Penerapan Hak Masyarakat

1. Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan Pemerintahan
Hukum diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan aman. Oleh karena itu, setiap
orang harus menghormati dan mematuhi hukum.

2. Mengeluarkan Pendapat

Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara yang disampaikan secara
bertanggungjawab dan tidak bersifat provokatif.

3. Beragama dan Beribadah

Setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya
masing-masing dan sudah dijamin oleh UUD 1945.

4. Membela Negara

Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah berjuang di
perlombaan tertentu agar mengharumkan nama bangsa.

Contoh Penerapan Kewajiban Masyarakat

1. Menjunjung Hukum dan Pemerintah Indonesia

Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Contohnya
seperti menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

2. Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar

Menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi salah satu kewajiban setiap orang sebagai
masyarakat Indonesia. Lingkungan yang terjaga dengan baik tentunya akan berdampak pada
kehidupan masyarakat.

3. Membayar Pajak

86

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dialokaiskan untuk pembangunan.
Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
4. Mengikuti Pendidikan Dasar
Pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun, dimana setiap orang wajib mengikuti
pendidikan dasar tersebut dan akan dibiayai oleh pemerintah.

KESIMPULAN
Setiap masyarakat membuat hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun sebagai warga
negara. Agar semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya, maka pemerintah berupaya
untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut bagi setiap anggota masyarakat dengan cara
membuat undang-undang dan berbagai peraturan yang mendukungnya.
Contoh Penerapan Hak Masyarakat
- Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan Pemerintahan Hukum
diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan aman. Oleh karena itu, setiap orang harus
menghormati dan mematuhi hukum.
- Mengeluarkan Pendapat
Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara yang disampaikan secara
bertanggungjawab dan tidak bersifat provokatif.
-Beragama dan Beribadah
Setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya
masing-masing dan sudah dijamin oleh UUD 1945.
- Membela Negara
Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah berjuang di
perlombaan tertentu agar mengharumkan nama bangsa.

87

SOAL & JAWABAN

1Sebutkan Pengertian Hak Menurut Notonegoro
Dalam buku Ilmu Hukum oleh Satjipto Raharjo, hak menurut Notonegoro adalah kuasa untuk
menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu
dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa olehnya
2. Sebutkan Pengertian Hak Menurut Kansil
Kansil dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia mengatakan, hak adalah
izin atau kekuasaan yang diberikan hukum
3. Sebutkan Pengertian Hak Menurut Sudikno Mertokusumo
Sedangkan Sudikno Metokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, hak adalah kepentingan
yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang
diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan
dilindungi oleh hukum yang berlaku
4. Sebutkan Pengertian Kewajiban Menurut John Salmond
Menurut John Salmond, kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang dan
jika tidak melakukan suatu hal tersebut, maka akan memperoleh sanksi.
5. Sebutkan Pengertian Kewajiban Menurut Fredrick Pollock
Frederick Pollock mengatakan bahwa kewajiban sama dengan sebuah tugas dan dalam
pengertian hukum, kewajiban adalah sesuatu hal yang bisa mengikat antara dua orang atau lebih
secara hukum.

88

BAB VIII
DEMOKRASI INDONESIA
A.Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang berarti kekuasaan
rakyat. Demokrasi berasal dari kata “Demos” dan “Kratos”. Demos yang memiliki
arti rakyat dan Kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang
mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua
warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli :
1. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan
dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu
sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaaan
untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan
dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang
memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan
masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi
oleh institusi lainnya.
2. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat.
3. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau
prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap
warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles
pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara
hidupnya, maka sama saja seperti budak.
4. Demokrasi menurut H. Harris Soche ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat,

89

karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan
HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari
setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.
5. Demokrasi menurut International Commission of Juris tadalah bentuk
pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus
diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu
proses pemilu.
B. Prinsip Demokrasi
Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. Prinsip Demokrasi Sebagai Sistem Politik
a. Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif)
b. Pemerintahan konstitusional
c. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
d. Pers yang bebas
e. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
f. Pengawasan terhadap administrasi negara
g. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
h. Pemerintahan yang diskusi
i. Pemilihan umum yang bebas
j. Pemerintahan berdasarkan hukum
2. Prinsip Non-demokrasi (Kediktatoran)
a. Pemusatan kekuasaan
Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif menjadi satu dan dipegang
serta dijalankan oleh satu lembaga.
b. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional

90

Pemerintahan dijalankan berdasarakan kekuasaan. Konstitusinya
memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
c. Rule of Power
Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan
yang besar pada negara atau pemerintah..
d. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui
dekrit
e. Pemilihan umum yang tidak demokratis.
Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan
penguasa atau pemerintah negara.
f. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab
g. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara dan
kebebasan pers.
h. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan
penggunaan paksaan.
i. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi
pelanggaran hal asasi manusia.
j. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.
C. Jenis-jenis Demokrasi
Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi :
1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat
a. Demokrasi Langsung
Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada
seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah
kebijakan umum dari negara atau undang-undang.

91

b. Demokrasi Tidak Langsung
Merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem
perwakilan.
2. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi
a. Demokrasi Liberal
Merupakan Kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan
kepentingan umum
b. Demokrasi Rakyat
Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan
komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara.
c. Demokrasi Pancasila
Merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilainilai sosial budaya bangsa
serta berazaskan musyawarah mufakat dengan
memprioritaskan kepentingan seluruh msyarakat atau warga negara.
Demokrasi pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani
rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi pancasila yang
bersumber pada falsafah pancasila.
D. Ciri-Ciri Demokrasi
Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi
seperti:
• Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat.
• Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan denag kepentingan, kehendak
atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan
undang-undang negara tersebut.
• Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh
beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.

92

• Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk
memilih pihak dalam pemerintahan.
• Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi
bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi.
• Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan.
• Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihal yang sudah
dipilih untuk ikut dalam pelaksaan suatu sistem demokrasi.
E. Contoh Demokrasi
1. Jenis-Jenis Demokrasi
• Demokrasi Langsung
Contoh : Ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada, dan memilih secara
langsung ketua kelas.
• Demokrasi Perwakilan
Contoh : Pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR
2. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat
dibagi 3 :
• Referendum Wajib
Contoh : Pemungutan suara pemisahan Timor-Timur, dan persetujuan
yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan UUD.
• Referendum Tidak Wajib
Contoh : Peranan partai politik tidak begitu menonjol tetapi kehendak
rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi.
• Referendum Konsultatif
Contoh : Rayat sendiri kurang memahami tentang ini maka pada saat
materi UU rakyat hanya diminta persetujuan.

93

3. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas :
• Demokrasi Formal
Contoh : adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
• Demokrasi Material
Contoh : Mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya
sebagai simbol saja, dan hanya mementingkan kepentingan negara saja
dibandingkan rakyat.
• Demokrasi Campuran
Contoh : Rakyat memilih wakil di DPRD kemudian wakil itu dikontrol
oleh rakyat dengan sistem referendum.
4. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi :
• Demokrasi Liberal
Contoh : Dalam demokrasi ini adanya sistem multi partai dan Demokrasi
ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik.
• Demokrasi Rakyat adalah Demokrasi dimana rakyat yang menentukan
saat ada masalah penting.
Contoh : Pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden
Kesimpulan
1. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang
mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang
sama bagi semua warga negara
2. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua yaitu Prinsip Demokrasi
Sebagai Sistem Politik dan Prinsip Non-demokrasi (Kediktatoran)
3. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Yaitu Demokrasi Demokrasi Langsung, Demokrasi
Tidak Langsung) dan Demokrasi (Berdasarkan Prinsip Ideologi, Demokrasi Liberal, Demokrasi
Rakyat, Demokrasi Pancasila)

94